harmonisasi peraturan perundang-undangan perkoperasian dan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERKOPERASIAN DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

MUHAMMAD MUHTAROM

T310907005

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016


commit to user

i


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian dan Lembaga

Keuangan Mikro. Disertasi. Muhammad Muhtarom. T310907005. 2016.

Abstrak

Disertasi ini mengkaji masalah ketidakharmonisan hukum yang mengatur lembaga

keuangan mikro (LKM) yang berbadan hukum Koperasi. Peraturan perundang-

undangan tentang LKM mengatur semua jenis LKM termasuk Koperasi Jasa

Keuangan (KJK) atau LKM-Koperasi, padahal LKM-Koperasi telah diatur

tersendiri dalam peraturan perundangan perkoperasian. Hal itu menimbulkan

pengaturan ganda (dualisme) dan mengandung tumpang-tindih dan perbedaan

pengaturan yang menimbulkan ketidak-harmonisan dan ketidakpastian-hukum.

Problem disharmoni hukum itu memerlukan pemecahannya melalui harmonisasi

peraturan perundangan-undangannya. Metode penelitian dalam disertasi ini

menerapkan pendekatan penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum

dogmatis untuk mencari solusi atas kasus ketidakharmonisan hukum (case study).

Melalui studi dokumen terhadap berbagai literatur hukum yang terkait, data diolah

dan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan analisis studi kasus

instrumental tunggal yang berfokus pada satu isu mengenai persoalan

ketidakharmonisan pada peraturan perundang-undangan LKM-Koperasi. Disertasi

ini memberikan kesimpulan bahwa penyebab ketidakharmonisan peraturan

perundang-undangan tentang LKM dan Perkoperasian adalah karena: pertama,

pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro belum sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

yang baik (principles of legality), tertutama disebabkan ketidakpatuhan terhadap Asas

Materi Muatan Pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Kedua, faktor penggunaan kerangka hukum dalam pengaturan LKM

dan Perkoperasian yang berbeda bahkan saling berlawanan. Kerangka hukum

dalam peraturan perkoperasian lebih menititik-beratkan kepentingan untuk

memberdayakan pelaku usaha mikro agar tumbuh secara mandiri, tanpa

pengawasan secara langsung (indirect supervision), serta tidak dicampuri dan

diatur secara memaksa. Sedangkan peraturan perundang-undangan LKM lebih

menitikberatkan untuk melindungi kepentingan pihak nasabah, baik nasabah

penyimpan maupun peminjam dana, menggunakan cara pengaturan memaksa

(dwingend recht), menerapkan asas kehati-hatian (prudential principle), serta

dengan model pengawasan langsung (direct supervision). Konsep harmonisasi

untuk mengatasi ketidak-harmonisan hukum dari kedua macam peraturan

perundang-undangan mengenai LKM Koperasi dikonseptualisasi sebagai berikut:

(a) Penyerasian asas dan tujuan pengaturan LKM dan Koperasi, (b)

Rekonseptualisasi kerangka hukum LKM dan Koperasi, dan (c) mereformulasi

norma-norma hukum yang telah dirumuskan baik pada peraturan perundang-

undangan LKM maupun perkoperasian.

Kata Kunci: Harmonisasi hukum, Perkoperasian, Lembaga Keungan Mikro


commit to user

v

Harmonization of Law of Cooperatives and Microfinance Institutions. Dissertation.

Muhammad Muhtarom. T310907005. 2016.

Abstract

The dissertation studied the disharmony of law of cooperative and microfinance

(MFIs) regulation. MFIs legislation regulates all types of MFIs, including

Cooperative Financial Services or MFIs Cooperatives, whereas MFIs Cooperative

has been regulated separately in the cooperatives legislation. It raises multiple

settings (dualism) and contain overlaps and differences in regulation that lead to

disharmony and legal uncertainty. This problem requires the solution through the

harmonization of legislation. The dissertation applied research methods based on

doctrinaire or dogmatic legal research. Through the study of documents of various

relevant literatures, the data is processed and analyzed qualitatively, by

instrumental analysis of case studies that focus on a single issue on the question of

disharmony in the legislation MFI Cooperative. This dissertation concluded: First,

that the causes disharmony of law on MFIs and Cooperatives legislation is two: 1)

the enactment of Act No. 1/2013 on Micro Finance Institutions not in accordance

with the principles of legality and not in accordance with the principle of content

legislation as regulated in Act No. 12/ 2011 on the Establishment of Legislation, 2)

the use of the legal framework to regulate MFIs and Cooperatives institution is

different and even contradictory. The legal framework in the cooperatives

legislation emphasis the interest to empower micro-entrepreneurs to grow

independently, by indirect supervision, and are not interfered by the threat of

sanctions. While MFIs regulation is more focused on protecting the customers,

both depositors and borrowers, using a setting force (dwingend recht), also

applying the prudential banking principle, as well as the model of direct

supervision. The concept of harmonization of law to get solution of this disharmony

problem both kinds of legislation on MFIs Cooperative conceptualized as follows:

(a) Tuning the principles and objectives setting MFIs and cooperatives, (b)

reconceptualization legal framework for MFIs and cooperatives, and (c)

reformulate legal norms that have been formulated both on legislation MFIs or

cooperatives.

Keyword: Harmonization of law, Cooperatives, Microfinance


commit to user

vi

MOTTO

Perbaiki ibadahmu

agar dirimu menjadi orang yang sungguh-sungguh baik


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. atas

segala rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga disertasi ini dapat selesai dengan baik dan

lancar.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi di Program

Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret

Surakarta. Penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari adanya dorongan dan

bimbingan dari Promotor, yaitu Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. (UNS) dan co-promotor

Dr. Hari Purwadi, SH. M.Hum. (UNS).

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyusun disertasi ini

dengan sebaik-baiknya, namun penulis juga menyadari masih adanya banyak kelemahan dan

kekurangan di dalamnya. Penulis mengucapkan permintaan maaf apabila masih dijumpai

adanya kesalahan dan kekurangan ini, serta mengharapkan saran dan masukan dari para

dosen dan penguji demi kesempurnaan disertasi ini.

Kesuksesan penyusunan disertasi ini tiada lain berkat ketulusan hati dan jerih payah

dari berbagai pihak yang telah ikut terlibat dan membantu penulis. Oleh sebab itu penulis

tidak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang telah berpartisipasi

dalam penulisan disertasi ini, khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

3. Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS., Ketua Program Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas

Hukum UNS Periode 2007 - 2012

4. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana

Fakultas Hukum UNS (Periode 2012 – 2015), sekaligus sebagai Promotor Pembimbing I

Disertasi ini, yang dengan tulus dan penuh semangat telah membimbing dalam

penyelesaian studi dan penulisan Disertasi ini dari awal sampai selesai.


commit to user

viii

5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana

Fakultas Hukum UNS (Periode 2015 – sekarang)

6. Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum sebagai Co-Promotor Pembimbing II pada Dasertasi ini,

yang dengan tulus dan penuh semangat telah membimbing dalam penyelesaian studi dan

penulisan Disertasi ini dari awal sampai selesai.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas

Hukum UNS, yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak mendukung

penyelesaian studi dan penulisan Disertasi ini.

8. Prof. Dr. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

9. Dr. Muhammad Abdul Fattah Santosa, MA, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan dorongan moril dan materiil kepada

penulis dalam menyelesaikan studi ini.

10. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan dorongan

moril dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna dan masih

banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya. Sehubungan dengan itu penulis sangat

mengharapkan berbagai kritik dan saran dari para pembaca demi kebaikan dan kesempurnaan

disertasi ini.

Semoga disertasi ini akan banyak bermanfaat untuk semua pihak, baik untuk kalangan

akademisi maupun praktisi, khususnya bagi yang berkecimpung dalam kegiatan di bidang

hukum dan lembaga keuangan.

Terimakasih.

Surakarta, 1 Maret 2016

Penulis,

Muhammad Muhtarom


commit to user

ix

RINGKASAN DISERTASI

Salah satu persoalan hukum yang saat ini sedang terjadi di Indonesia

adalah persoalan di bidang hukum lembaga keuangan, khususnya lembaga

keuangan mikro dan Koperasi. Masalah hukum ini sebenarnya telah lama

berlangsung akan tetapi sampai saat ini belum dapat teratasi secara

memadahi. Lembaga Keuangan Mikro (yang selanjutnya disingkat LKM)

merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

skala mikro berupa pemberian pinjaman atau pembiayaan, serta pengelolaan

simpanan. Bentuk kelembagaan LKM sangat beragam, antara lain LKM

berbentuk Koperasi, LKM berbentuk Badan Usaha Milik Daerah/Desa

(BUMD), serta LKM berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang

didirikan atau dimiliki oleh berbagai organisasi sosial, pesantren, yayasan,

atau lainnya. Berbagai bentuk kelembagaan LKM tersebut di dalam sistem

keuangan Indonesia dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro bukan

bank.

Meskipun telah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro, masalah ketidak-pastian hukum dan

ketidakharmonisan hukum yang mengatur lembaga keuangan mikro (LKM)

masih belum terselesaikan. Peraturan perundang-undangan tentang LKM

mengatur semua jenis LKM termasuk Koperasi Jasa Keuangan (KJK) atau

LKM-Koperasi, padahal LKM-Koperasi telah diatur tersendiri dalam

peraturan perundangan perkoperasian. Hal itu menimbulkan pengaturan ganda

(dualisme) dan mengandung tumpang-tindih dan perbedaan pengaturan yang

menimbulkan ketidak-harmonisan dan ketidakpastian-hukum. Problem

ketidakharmonisan hukum itu memerlukan pemecahannya melalui

harmonisasi peraturan perundangan-undangannya.

Metode penelitian dalam disertasi ini menerapkan pendekatan

penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum dogmatis untuk mencari

solusi atas kasus ketidakharmonisan hukum (case study). Melalui studi

dokumen terhadap berbagai literatur hukum yang terkait, data diolah dan

dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan analisis studi kasus


commit to user

x

instrumental tunggal yang berfokus pada satu isu mengenai persoalan

ketidakharmonisan pada peraturan perundang-undangan LKM-Koperasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data mengenai

pengaturan LKM-Koperasi antara yang diatur di dalam peraturan perundang-

undangan LKM dengan peraturan perundang-undangan Perkoperasian bahwa

kedua aturan hukum mengandung perbedaan cara pengaturan, pembinaan dan

pengawasan terhadap LKM koperasi. Bahkan pengaturan antara keduanya

saling bertolak belakang.

Perbedaan-perbedaan pengaturan dari kedua Undang Undang tersebut

memperlihatkan adanya pengaturan yang bersifat tumpang-tindih (ovelapp)

yang menyebabkan ketidak-pastian hukum bagi LKM Koperasi. Jadi

kehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro secara yuridis-normatif masih menyisakan persoalan ketidak-pastian

hukum bagi LKM, khususnya bagi LKM Koperasi, seperti Koperasi Jasa

Keuangan (KJK) dan Koprasi jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Menurut peraturan perundangan perkoperasian, kegiatan pembinaan

dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM.

Sedangkan menurut peraturan perundangan LKM kegiatan pembinaan,

pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Menurut peraturan

perundangan perkoperasian urusan pengaturan dan pengawasan kegiatan

usaha Koperasi di lakukan oleh internal Koperasi sendiri. Kegiatan pengaturan

dilakukan oleh Rapat Anggota dan Pengurus, sedang pengawasan terhadap

pengelolaan usaha Koperasi dilakukan oleh organ Pengawas dari internal

Koperasi sendiri yang diangkat berdasarkan musyawarah Rapat Anggota.

Pembinaan terhadap Koperasi di dalam peraturan perundangan

perkoperasian telah diatur agar pembinaan yang dilakukan Pemerintah selaras

dengan ciri khas dan jati diri Koperasi, yaitu agar cara pembinaannya

dilakukan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap

memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Jadi kegiatan pembinaan

terhadap Koperasi tidak disertai dengan kegiatan pengawasan langsung oleh

Pemerintah. Sejalan dengan prinsip kemandirian Koperasi, pengawasan

terhadap koperasi dilakukan secara internal oleh organ Pengawas dari

Koperasi sendiri. Kedudukan Pemerintah di dalam hal ini berperan sebagai


commit to user

xi

pengawas tak-langsung (indirect supervision). Hal ini berbeda dengan sistem

yang berlaku peraturan perundangan LKM dimana LKM diperlakukan mirip

lembaga perbankan, di mana kegiatan pembinaan dan pengawasan di lakukan

secara eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian pengawasan dalam

hal ini termasuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap bank-bank, baik

secara berkala maupun setiap waktu, sehingga hal itu bersifat pengawasan-

langsung (direct supervision). Jadi model pengaturan yang diterapkan di

dalam peraturan perundangan LKM, kegiatan pembinaan, pengaturan, dan

pengawasan terhadap LKM adalah mirip dengan model pengaturan dalam

perbankan tersebut, yang dalam hal ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK).

Setelah dilakukan analisis diketahui bahwa faktor-faktor penyebab

terjadinya ketidakharmonisan itu adalah karena: Pertama, adanya

ketidakpatuhan terhadap Asas Materi Muatan Pembentukan Undang-Undang.

Asas-asas Materi Muatan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Ketidakharmonisan hukum di dalam peraturan perundangan yang

mengatur tentang LKM Koperasi itu mencerminkan kurang adanya penerapan

asas pembetukan perundang-undangan yang baik, serta mengindikasi belum

diterapkannya principles of legality sebagaimana yang dikemukakan oleh

Lon. L. Fuller di atas, terutama mengenai tidak boleh mengandung peraturan-

peraturan yang kontradiksi satu sama lain (contradiction in the laws). Hal

inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya

ketidakharmonisan dalam proses pembentukan Undang Undang Nomor 1

Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, yaitu yang disebabkan

karena tidak adanya kesatuan asas, tujuan dan kepentingan dalam pengaturan

LKM.

Kedua, adalah faktor ketidakselarasan penggunaan kerangka hukum

dalam pengaturan LKM Koperasi. Karakteristik LKM antara satu dengan

yang lain sangat beraneka ragam. Demikian pula antara LKM Koperasi

dengan Non-Koperasi. Beberapa Negara mengelompokkan LKM sebagai

lembaga informal yang tidak diatur secara khusus dan tidak dengan penerapan

direct supervision ataupun prudential regulatory. Dilema pengaturan terhadap


commit to user

xii

LKM dai satu sisi sebagai lembaga mikro informal dan di sisi lain berakitan

dengan masalah risiko keuangan yang menyangkut dana masyarakat telah

menuntut dirumuskannya sebuah kerangka hokum yang tepat.

Untuk mengatasi masalah ketidakharmonisan hukum tersebut di atas,

maka dikemukakan konsep dan langkah-langkah harmonisasi melalui: (a)

Penyerasian asas dan tujuan pengaturan LKM Koperasi, (b) Rekonseptualisasi

kerangka hukum LKM Koperasi, dan (c) mereformulasi norma-norma hukum,

baik pada peraturan perundang-undangan LKM, maupun pada Perkoperasian.

1) Penyerasian Asas dan Tujuan Pengaturan LKM Koperasi

Pengaturan di dalam peraturan perundangan Perkoperasian

menitikberatkan kepentingannya yang terfokus untuk menumbuh-

kembangkan kewirausahaan dari kalangan pelaku usaha mikro melalui

pemberdayaan, pembinaan dan pendidikan. Sehingga tujuan pengaturannya

adalah untuk memberi perlindungan hukum pengusaha mikro dengan

pemberian payung atau legalitas hukum. Sedangkan kepentingan pengaturan

dari UU-LKM lebih terfokus untuk melindungi kepentingan para nasabah

demi keamanan dana simpanan mereka dan pengendalian suku bunga

pinjaman melalui pengaturan dan pengawasan secara ketat. Jadi tujuan

pengaturannya adalah memberi legalitas usaha LKM yang disertai dengan

penerapan asas kehati2an usaha jasa keuangan.

Kepentingan dan Tujuan Pengaturan pada kedua macam peraturan

adalah berbeda bahkan berlawanan tetapi sama-sama penting dan

mengandung nilai positip. Perbedaan antara keduanya perlu diharmonisasi

untuk melindungi kepentingan semua jenis dan kategori LKM Koperasi

melalui pengaturan secara terpadu dan proporsional, yaitu untuk memberikan

perlindungan hukum semua pihak, baik pihak pelaku usaha maupun nasabah

secara proporsional.

Model pengaturan di dalam peraturan perundangan Perkoperasian

menerapkan prinsip kemandirian atau otonomi Koperasi sehingga

pengaturannya bersifat longgar dan mendidik (non-prudential regulation).

Sedangkan pengaturan di dalam peraturan perundangan LKM bersifat


commit to user

xiii

mengatur dan memaksa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential

regulation). Perbedaan penerapan asas/ prinsip antara peraturan perundangan

dalam Perkoperasian dengan LKM perlu diharmonisasi melalui penerapan

sistem standarisasi dan klasifikasi, yaitu LKM Koperasi mana yang

dikelompokkan dalam kategori wajib diatur dan diawasi OJK, dan LKM

Koperasi mana yang tidak di bawah pengaturan dan pengawasan OJK dan

masih berada di bawah pembinaan Kementerian Perkoperasian.

Menurut peraturan perundangan perkoperasian, LKM Koperasi berada

di bawah pembinaan, pengaturan dan pengawasan Kementerian Koperasi &

UKM, sedangkan menurut peraturan perundangan LKM, LKM Koperasi

berada di bawah pembinaan, pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Konflik kewenangan antar instansi yang berwenang

membina, mengatur, dan mengawasi LKM Koperasi itu perlu diharmonisasi

melalui pemabgian tugas dan koordinasi wilayah kewenangan berdasarkan

kategorisasi LKM Koperasi. Wilayah kewenangan OJK adalah terhadap LKM

besar yang sudah saatnya diperlakukan pengaturan secara prudential.

2) Rekonseptualisasi Kerangka Hukum LKM Koperasi

Konsep harmonisasi untuk mengatasi problem hukum dari kedua

macam peraturan perundang-undangan mengenai LKM Koperasi ditempuh

melalui konseptualisasi kerangka hukum dengan langkah-langkah:

a) Melakukan penyelarasan dan penyamaan persepsi antar instansi yang

berkompeten dalam pengaturan dan pembinaan LKM, khususnya pihak

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pihak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

b) Merekonseptualisasi kerangka hukum berdasarkan konsep-konsep

pokok:

1) Semua jenis LKM perlu diatur dengan suatu peraturan perundangan

untuk melegalisasi kegiatan usaha LKM yang berdasarkan pada

asas, tujuan dan kepentingan pengaturan yang selaras.

2) Menerapkan model pendekatan terpadu dan proporsional, dengan

mengelompokkan LKM skala kecil, menengah, dan besar

3) LKM skala kecil, baik berbentuk koperasi maupun non-koperasi

berada di bawah pembinaan, pengaturan dan pengawasan


commit to user

xiv

Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan LKM skala menengah

dan besar di bawah pengaturan dan pengawasan OJK.

c) Reformulasi Norma-norma dalam Peraturan Perundangan LKM dan

Koperasi

Melakukan perumusan kembali (reformulasi) norma-norma hukum

pada peraturan perundang-undangan Perkoperasian dan LKM dengan

mengacu pada konsep kerangka hukum baru tersebut di atas, dengan

formulasi perubahan sebagai berikut:

(1) Pada peraturan perundangan-undangan LKM ditambahkan ketentuan

baru untuk membuat klasifikasi LKM menjadi LKM mikro, menengah,

dan besar. Pada peraturan perundangan-undangan Perkoperasian

ditambahkan ketentuan baru untuk mengklasifikasi Koperasi Jasa

Keuangan (KJK) kecil, menengah dan besar.


untuk menegaskan bahwa penerapan aturan itu hanya berlaku untuk

LKM menengah dan besar. Pada peraturan perundangan-undangan

Perkoperasian ditambahkan ketetuan yang menegaskan bahwa prinsip

kemandirian koperasi tidak berlaku lagi bagi KJK besar.


bahwa LKM menengah dan besar termasuk di dalamnya Koperasi

berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Pada peraturan

perundangan-undangan Perkoperasian ditambahkan ketetuan bahwa

KJK besar wajib mengajukan ijin usaha dan berada di bawah

pengaturan dan pengawasan OJK.

Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini memberikan

kesimpulan bahwa penyebab ketidakharmonisan peraturan perundang-

undangan tentang LKM dan Perkoperasian adalah karena: pertama,

pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro belum sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik (principles of legality), tertutama disebabkan ketidakpatuhan

terhadap Asas Materi Muatan Pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur

di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan


commit to user

xv

Perundang-Undangan. Kedua, faktor penggunaan kerangka hukum dalam

pengaturan LKM dan Perkoperasian yang berbeda bahkan saling berlawanan.

Kerangka hukum dalam peraturan perkoperasian lebih menititik-beratkan

kepentingan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro agar tumbuh secara

mandiri, tanpa pengawasan secara langsung (indirect supervision), serta tidak

dicampuri dan diatur secara memaksa. Sedangkan peraturan perundang-

undangan LKM lebih menitikberatkan untuk melindungi kepentingan pihak

nasabah, baik nasabah penyimpan maupun peminjam dana, menggunakan cara

pengaturan memaksa (dwingend recht), menerapkan asas kehati-hatian

(prudential principle), serta dengan model pengawasan langsung (direct

supervision). Konsep harmonisasi untuk mengatasi ketidak-harmonisan

hukum dari kedua macam peraturan perundang-undangan mengenai LKM

Koperasi dikonseptualisasi sebagai berikut: (a) Penyerasian asas dan tujuan

pengaturan LKM dan Koperasi, (b) Rekonseptualisasi kerangka hukum LKM

dan Koperasi, dan (c) mereformulasi norma-norma hukum yang telah

dirumuskan baik pada peraturan perundang-undangan LKM maupun

perkoperasian.


commit to user

xvi

.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PERNYATAAN iii

ABSTRAK iv

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

RINGKASAN DISERTASI ix

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang Masalah 1

Perumusan Masalah 17

Tujuan Penelitian 17

Manfaat Penelitian 17

BAB II LANDASAN TEORI 19

A. KAJIAN TEORI 19

1. Hukum dan Perundang-undangan 19

a. Pendekatan Kajian Hukum 19

b. Perundangan-undangan 23

c. Harmonisasi Hukum 28

2. Hukum Lembaga Keuangan 36

a. Lembaga Perbankan 38

1) Bank Indonesia 39

2) Otoritas Jasa Keuangan 42

3) Prinsip Kehati-hatian Lembaga Keuangan 44

4) Kesehatan Perbankan 46

5) Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah 48

b. Perkoperasian 51


commit to user

xvii

c. Lembaga Keuangan Mikro 56

B. PENELITIAN YANG RELEVAN 62

C. KERANGKA PEMIKIRAN

68

BAB III METODE PENELITIAN 71

A. Jenis Penelitian 71

B. Pendekatan Penelitian 71

C. Jenis Data 72

D. Teknik Pengumpulan Data 76

E. Teknik Analisa Data

77

BAB IV KETIDAK-HARMONISAN PENGATURAN TENTANG

LKM-KOPERASI

79

A. Pengaturan Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan 79

B. Pengaturan LKM dalam Peraturan Perundang-undangan 93

C. Analisis Perbedaan Pengaturan tentang LKM dan

Perkoperasian

100

D. Analisis Faktor Penyebab Ketidak-harmonisan

124

BAB V HARMONISASI PENGATURAN LKM KOPERASI 145

A. Model Pengaturan LKM di Berbagai Negara 146

B. Membangun Kerangka Hukum Koperasi dan LKM 150

C. Konsep Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

tentang LKM dan Koperasi

167

1. Penyerasian Asas dan Tujuan Pengaturan LKM-

Koperasi

181

2. Rekonseptualisasi Kerangka Hukum LKM-Koperasi 184

3. Reformulasi Norma-norma dalam Regulasi LKM dan

Koperasi

192

BAB VI PENUTUP 198

A. Kesimpulan 198


commit to user

xviii

B. Implikasi 199

C. Rekomendasi

200

Daftar Pustaka 202

Daftar Tabel

Tabel 1 : Penelitian yang Relevan 62

Tabel 2 : Perbandingan Pengaturan antara LKM dengann Koperasi 100

Tabel 3 : Perbedaan Kerangka Hukum 143

Tabel 4 : Pengaturan LKM Koperasi dalam UU No. 1 Tahun 2013 176

Tabel 5 : Perbedaan Pengaturan antara LKM dengan Koperasi 180

Tabel 6 : Konsep Reformulasi Norma-norma dalam Regulasi LKM dan

Perkoperasian 195

Daftar Gambar

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran 70

Gambar 2 : Pengaturan Ganda bagi LKM-Koperasi 179

Riwayat Hidup Penulis

harmonisasi peraturan perundang-undangan perkoperasian dan

Documents