Hamid S. Attamimi

Menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan sewenang-wenang. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada undang-undang, dan adanya pengawasan judicial terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Wirjono Prodjodikoro1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 

Prof. R. Djokosutomo, SH Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH., M. CL dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:1. Menjunjung tinggi hukum2. Adanya pembagian kekuasaan3. Adanya perlinduungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi

Sjachran Basah Mengemukakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata, tidak hanya bertugas untuk memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu, sebab berkewajiban dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.

Rochmat SoemitroBahwa negara hukum yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang tentram, aman, sejahtera, dan tertib, dalam mana kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat dijamin, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.

Dr. Soerjono Dirdjosisworo, S.HMenyebutkan aneka arti hukum yang meliputi :

1. Hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-undang, keputusan hakim dan sebagainya)

2. Hukum dalam arti petugas-petugasnya (penegak hukum)3. Hukum dalam arti sikap tindak4. Hukum dalam arti sistem kaidah5. Hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum)6. Hukum dalam arti tata hukum7. Hukum dalam arti ilmu hukum8. Hukum dalam arti disiplin hukum

Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A.Menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut :1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan,yakni pengetahuan yang tersusun

secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan

atau gejala-gejala yang dihadapi.3. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau

perikelakuan yang pantas atau diharapkan.4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan perangkat kaidah-

kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan

kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang

menyangkut keputusan penguasa.7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-

balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu

perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang sikap baik dan buruk.