ham dalam perkembangan rule of law - unimed

Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015

116

HAMDALAMPERKEMBANGANRULEOFLAW

MohammadIlhamAgang1

AbstractInademocraticstate,ruleoflawhasaroleimportanttoestablishthe states to serveandprotect theirpeople. The studyof ruleoflawdescribeshow thestatesexercise theirpower incompliancewith the modern ideas of states such as avoiding the erbitrarypowerandmaintaingtheequalitybeforethe law.The conceptofrule law is deeply linked to the principle of human rights,democracy and justice. The rule of law has been adopted andapplied at the national and international levels. This articleconsidersseveralexplanationsoftheprinciplesoftheruleoflawandhumanrights.

KeyWords:ruleoflaw,humanrights

PendahuluanIstilah the rule of law umumnya dialamatkan pada gagasan

negarahukumyangdikemukakanolehA.V.Dicey2.Dalamgagasannyaitu, Diceymerumuskan tiga pengertian atau tiga unsur tentang theruleoflawsebagaiberikut:

That rule of law, then, which forms a fundamental principle of theconstitution,has threemeaning,ormaybe regarded from threedifferentpoints of view. It means, in the first place, the absolute supremacy orpredominance of regular law as opposed to the influence of arbitrarypower,andexcludestheexistenceofarbitrariness,ofprerogative,orevenofwide discretionary authority on the part of the government. Itmeans,again,equalitybefore the law,ortheequalsubjectionofallclassestotheordinarylawofthelandadministeredbytheordinarylawcourts.Theruleoflawinthissenseexcludestheideaofanyexemptionofofficialsorotherfromthedutyofobediencetothelawwhichgovernsothercitizensorfrom

1Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan

Utara. Email: 2A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution

(London: ), halaman 202-203.


117

thejurisdictionoftheordinarytribunals.Theruleoflawlastlymaybeusedasaformulaforexpressingthefactthatwithusthelawoftheconstitution,the ruleswhich in foreign countries naturally frompart of constitutionalcode,arenotthesourcebuttheconsequenceoftherightsofindividuals,asdefinedandenforcedbythecourt.(Theruleoflaw,yangmembentukprinsipfundamentalkonstitusi,memilikitiga arti, atau dapat kaji dari tiga sudut pandang yang berbeda. Pertama,the rule of law berarti supremasi absolut atau dominasi hukum yangbertentangan dengan kekuasaan sewenang-wenang, dan meniadakaneksistensi kesewenang-wenang, eksestensi prerogatif, atau meniadakankeberadaankekuasaandiskresiyangluasdaripemerintah.Kedua,theruleof law berarti kedudukan yang sama di depan hukum, atau kesetaraansemuaorangpadahukumyangdilaksanakanmelaluiperadilanbiasa.Theruleof lawdalamhal inimeniadakan idekedudukanekslusifparapejabatpemerintahataupejabatlainnyadarikewajibantundukpadahukumyangmengaturwarganegaraataubebasdari yuridiksiperadilanbiasa.Ketiga,the rule of law digunakan sebagai rumusan untukmengungkapkan faktabahwa hukum konstitusi, aturan-aturan yang di luar negeri umumnyamerupakanbagiandarikonstitusi,bukanmerupakansumberhukumtetapikonsekuensi hak-hak individu, sebgaimana ditentukan dan ditegakanmelaluiperadilan).

Secara singkat, rumusan the rule of law dari A.V. Dicey

tersebut,menurutBrian JonesdanKatharineThompson terdiriatastheabsenceofarbitrarypower,equalitybeforethe

law,andthattheprotectionofthelibertyofsubjectswastheresultofordinary statutes and judicial decisions, rather than the subject of a

3 (tidak ada kekuasaansewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, danperlindungan kebebasaan warga negara adalah hasil dari undang-undang biasa dan keputusan judisial, bukan persolaan apriorijaminanhak-hakkonstitusional).

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki, diperoleh,dan dibawabersamadengan kelahiran atau kehadirannya di dalamkehidupanmasyarakat.Dianggapbahwabeberapahakitudimilikinyatanpaperbedaanatasdasarbangsa,ras,ataukelamindankarenaitu

3Brian Jones dan Katharine Thompson dalam Rene Seerden dan Frits Stroink (Eds.), Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, (Groningen: Intersentia Uitgevers Antwerpen, 2002), halaman 204.


118

bersifat asasi sertauniversal.4KemudianPasal1angka1UUNo39Tahun1999dijelaskantentangHAMsebagaiberikut:

HakAsasiManusiaadalahseperangkathakyangmelekatpadahakikatdankeberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa danmerupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demikehormatansertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia.Dari pengertian di atas jelaslah bagi kita bahwa HAM itu

merupakanhakyangmelekatpadamanusiasebagaimakhlukTuhan.Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita terutama aparaturpemerintahuntukmenghormati,menjunjung tinggi,danmelindungiHAM.Menurut Dicey, denganmelihat dari sejarah perjuangan akanpengakuanHAMmulaiMagnaCharta,DeclarationdesdroitdeI,homeet du citoyen hingga lahirnya Declaration of Human Rights tahun1948, di antaraHak AsasiManusia (HAM) yang terutama ialah hakkemerdekaan pribadi (the right to personal fresion) dan hakkemerdekaanpertemuan(therighttopublicmeeting).5

DemikianpulahalnyadiAmerikaSerikatpadamasaPresidenHarry S. Truman telahmerumuskan empat hak asasimanusia yangsangatpentingsebagaiberikut:6

1. Hak untuk keamanan dan keselamatan seseorang (therighttosafetyandsecurityofperson);

2. Hakkewarganegaraandanhak-hakistimewa(therighttocitizenshipandprivelges);

3. Hak bersuara dan berpendapat (the right to freedom ofconscienceandexpression);

4. Hak untuk mendapatkan persamaan kesempatan (theringhttoequalityofopportunity).

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagaipenderitaan,kesengsaraandankesenjangansosial,yangdisebabkanolehperilakutidakadildandiskriminatifatasdasaretnik,ras,warna

4Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Cet II, Gramedia, 1977), halaman 120.

5Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), halaman 176-177.

6Ramly Hutabarat, Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia (Jakarta: Ghalia 1985), halaman 41.

Mohammad Ilham Agang: HAM dalam Perkembangan Rule of Law


119

kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan statussosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebutmerupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifatvertical (dilakukan olehaparatNegara terhadapwargaNegaraatausebaliknya) maupun horizontal (antar warga Negara sendiri) dantidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasimanusiayangberat(grossviolationofhumanrights).

Pada kenyataanya selama lebih dari lima puluh tahun usiaRepublik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, ataupenegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Haltersebuttercermindarikejadianberupapenangkapanyangtidaksah,penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa,pembunuhan,pembakaranrumahtinggaldantempatibadah,bahkanpenyerangan terhadap pemuka agama beserta keluarganya. Selainitu, terjadi pulapenyalahgunaankekuasaan olehpejabatpublikdanaparatnegarayangseharusnyamenjadipenegakhukum,pemeliharakeamanan, dan perlindungan rakyat, tetapi justru mengitimidasi,menganiaya,menghilangkanpaksadan/ataumenghilangkannyawa.7

Kewajiban menghormati HAM tercermin dalam PembukaanUUDNRITahun1945yangmenjiwaikeseluruhanpasaldalambatangtubuhnya, terutamaberkaitandenganpersamaankedudukanwargaNegara dalam hukum dan pemerintahan, ha katas pekerjaan danpenghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul,hakuntukmengeluarkanpikirandenganlisandantulisan,kebebasanmemeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dankepercayaanya itu, hak untuk memperoleh pendidikan danpengajaran.

UntukmelaksanakankewajibanyangdiaturdalamUUD1945tersebut, MPR dengan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentangHak Asasi Manusia, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggiNegara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati,menegakan, danmenyebarluaskan pemahamanmengenai hak asasimanusia kepada seluruh masyarakat, serta segara meratifikasiberbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi

7 Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), halaman. 224.


120

Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945.8

Atasdasarperintahkonstitusi danamanatketetapanMPRdiatas,pada23September1999diberlakukanlahUUNomor39Tahun1999 tentangHakAsasiManusia (LembaranNegaraRITahun1999Nomor165).DidalamUUini,mengaturmengenaihakasasimanusiayangberpedomanpadaDeklarasiUniversalHakAsasiManusiaPBB,konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk DiskriminasiTerhadap Wanita, konvensi PBB tentang Hak anak, dan berbagaiinstrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasimanusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengankebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasionalyangberdasarkanPancasiladanUUD1945.9

PerkembanganRuleOfLaw

the rule of lawpertamasupremasiabsolutataupredominasidariregularlawuntukmenentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakankesewenang-wenangan, prerogatif, discretionary authority yang luasdari pemerintah; kedua, bersamaan di hadapan hukum ataupenundukanyangsamadarisemuagolongankepadaordinarylawofthelandyangdilaksanakanolehordinarycourt.

Iniberartibahwatidakadaorangyangberadadiatashukum,baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untukmenaatihukumyangsama;tidakadaperadilanadministrasi;ketiga,konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwahukum konstitusi bukanlah sumber tetapimerupakan konsekwensidari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan olehperadilan;singkatnya,prinsip-prinsiphukumprivatmelaluitindakanperadilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasiposisiCrowndanpejabat-pejabatnya.10

E.C.S.WadedanGodfreyPhilipsdalambukunyaConstitutionaland Administrative Law memberikan catatan atas pemikiran Dicey.Pertama, terhadap yang pertama dipermasalahkan mengenai

8Ibid,, halaman 225. 9Ibid . 10E.C.S. Wade dan G. Philips, Constitutional and Administrative Law,

A.V.Dicey, op.cit., halaman 202-203.



121

pengertian regular law dan arbitrary power; kedua, terhadappengertian equality before the law dipermasalahkan mengenaipenggolongan dalam masyarakat berdasarkan pertimbangan sosialekonomi ataupun status hukum, juga mengenai peradilanadministrasi yang dewasa ini dianggap sama baiknya denganperlindungan hukum yang dilakukan oleh ordinary court; DANketiga, permasalahankonstitusi sebagai akibatdariordinary law ofthe land yang didasarkan atas, keyakinan bahwa common lawmemberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadapwarganegaradaripadaperlindunganolehkonstitusitertulis.

Terhadap permasalahan ini Wade dan Godfrey Philipsmengemukakantigasanggahan,yaitu:pertama,commonlawtundukkepada modifikasi oleh parlemen, dengan demikian adakemungkinan banyak kebebasan fundamental diganti oleh statute;kedua, common law tidak menjamin keadilan sosial ekonomi dariwarganegara; dan ketiga, meskipun tetap esensial bahwa legalremedies seyogianya efektif, pengalaman negara-negara Baratmenunjukanbahwaperludiletakanbatas-batasterhadapkekuasaanlegislatif agar tidakmelanggar hak-hak asasi manusia dan di pihaklain, the European Convention of Human Rights telah menunjukanperlunyasupra-nationalremendies.11RuleofLawdalamKonteksIndonesia

Masa kolonial Belanda yang sangat bergantung pada kitabundang-undang dan peraturan perundang-undangan, sedangkanputusan-putusan pengadilan pada umumnya hanya dipakai sebagaireferensi ketimbang sumber hukum sebagaimana dalam sistemcommonlaw.

Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia ini agak kompleksmengingat konvergensi dua sistem yang berbeda, yakni: hukumBelandayangdiwarisidarikolonialisdanhukummodernIndonesiayangdipengaruhiolehsistem-sistemyangberbedamelaluibantuan-bantuanpembangunandansyarat-syaratbantuan.Selainitu,hukumkeluarga Islam berlaku sebagai hukum formal bagi warga negarayang menganut agama Islam serta hukum adat yang diakuikedudukannya. Hukum Islam juga diberlakukan di Aceh sebagai

11Ibid., halaman 87-89.


122

bagiandaristatusotonomikhususyangdiperolehsejaktahun2001dandiperkuatpadatahun2006.12

Terdapat hukum-hukum dari masa kolonial Belanda yangmasihberlaku,sepertiKitabUndang-undangHukumPidana(KUHP)danKitabUndang-undangHukumAcaraPidana (KUHAP)danKitabUndang-undangHukumDagang.KonstitusiyangberlakudiIndonesiaadalahUUD1945yangtelahdiamandemen.UUD1945disahkansatuharisetelahProklamasiKemerdekaanpadatanggal17Agustus1945.

Oleh karena diplomasi pasca-kemerdekaan denganpemerintah kolonial, juga terdapat UUD 1949 dan UUDS 1950.Namun,UUD1945 kembali disahkan pada tahun1959dan kembaliberlaku sejak saat itu. UUD 1945 diamandemen setelah jatuhnyarezim otoritarianisme Soeharto (1968-1998), pada Oktober 1999,Agustus2000,November2001,danAgustus2002.

UUD 1945 tersebut diamandemen berdasarkan keputusanpolitik yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR), yang memiliki kewenangan untuk mengamandemenkonstitusi, untuk menyebut perubahan-perubahan tersebut

dikatakan baru. Perubahan-perubahan besar dalam sistem politikdanhukumditetapkan.Beberapacontoh:pemilihanPresidensecaralangsung mengantikan pemilihan Presiden oleh MPR; mekanismeperadilan konstitusi deperkenalkan; alokasi kursi untuk militer diparlemendihapuskan;danseperangkatketentuanhakasasimanusiadimasukan.13

Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan presidensildengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan.Kekuasaan legislatifdipegangolehDPR,denganDPDsebagaidewan

12Otonomi khusus merupakan solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat atas konflik berkepanjangan di Aceh. Otonomi khusus tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. Ketentuan tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan bagian dari MoU antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki tahun 2005.

13Human Rights Resource Centre, Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), halaman 100.



123

tambahan di parlemen yang memiliki kewenangan terbatasmenyangkutotonnomidaerah.

DPDdapatmengusulkan untukmemberikanmasukan hanyapadarancanganundang-undangyangterkaitdenganotonomidaerah,hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan,perluasan,danpenggabunganwilayah-wilayah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya, dan hal-hal lainyangterkaitdengankeseimbanganfinansialantarapusatdandaerahdan juga mengawasi implementasi undang-undang tersebut di atasdan undang-undang yang terkait dengan anggaran negara,perpajakan, pendidikan, atau agama. Proses pembuatan undang-undang mensyaratkan persetujuan bersama antara DPR danPresiden.14

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan 33propinsi dan 476 kabupaten/kota. Otonomi daerah terletak padatingkat kabupaten/kota, kecuali untuk Aceh dan Papua yangdidasarkan pada Undang-undang Otonomi khusus. Ditetapkan olehUndang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa seluruh pelaksanaanlayanan publik berada di bawah kewenangan pemerintah daerah,kecuali untuk hal-hal berikut: kebijakan luar negeri; pertahanan;keamanan; yudisial; moneter dan fiskal nasional; dan masalahkeagamaan.Kabupaten/kotadanpropinsimemilikiparlemendaerah(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) dan pemerintah daerah,DPRD dan pemerintah daerah dipimpin oleh Kementerian DalamNegeri.15

Gagasannegarahukumitudibangundenganmengembangkanperangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsionaldan berkeadilan, dikembangkan denganmenata supra struktur daninfra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertibdanteratur,sertadibinadenganmembangunbudayadankesadaranhukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara.

Untukitu,sistemhukumituperludibangun(lawmaking)danditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengankonstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untukmenjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang

14Ibid halaman 101. 15Ibid.


124

berkedudukantertinggi(thesupreme lawofthe land),dibentukpulasebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai the guardiandansekaligustheultimateinterpreteroftheconstitution.

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengankonseprechtsstaatdantheruleoflaw,jugaberkaitandengankonsepnomocracyyangberasaldariperkataannomosdancratos.Perkataannomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cratos ataukratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan cratosadalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalampenyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu,istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukumatauprinsiphukumsebagaikekuasaantertinggi.

Dalamistilah InggrisyangdikembangkanolehA.V.Dicey,halitu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang diAmerikaSerikatmenjadijargontheRuleofLaw,andnotofMan.Yangsesungguhnyadianggapsebagaipemimpinadalahhukumitusendiri,bukan orang. Dalam buku Plato berjudul Nomoi yang kemudianditerjemahkankedalambahasaInggrisdenganjudultheLaws,16jelastergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejaklamadikembangkandarizamanYunaniKuno.

Dizamanmodern,konsepnegarahukumdiEropaKontinentaldikembangkan antara lain oleh ImmanuelKant, Paul Laband, JuliusStahl,Fichte,danlain-laindenganmenggunakanistilahJerman,yaiturechtsstaat. Sedangkan dalam tradisiAngloAmerika,konsepnegarahukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutanthe rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yangdisebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemenpenting,yaitu:

1. Perlindunganhakasasimanusia;2. Pembagiankekuasaan;3. Pemerintahanberdasarkanundang-undang;4. PeradilantatausahaNegara.Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting

dalamsetiapNegaraHukumyangdisebutnyadenganistilah theruleoflaw,yaitu:

1. SupremacyofLaw;

16ihat Plato: the Laws (Penguin Classics, edisi tahun 1986). Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.



125

2. Equalitybeforethelaw;3. DueProcessofLaw.Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius

Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan denganketigaprinsipRuleofLawyangdikembangkanolehA.V.Diceyuntukmenandaiciri-cirinegarahukummoderndizamansekarang.Bahkan,oleh the International Commission of Jurist, prinsip-prinsip negarahukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidakmemihak(independenceand impartialityof judiciary)yangdizamansekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negarademokrasi.Prinsip-prinsipyangdianggapciripentingnegarahukummenuruttheInternationalCommissionofJurists

1.Negaraharustundukpadahukum.2.Pemerintahmenghormatihak-hakindividu.3.Peradilanyangbebasdantidakmemihak.ProfesorUtrechtmembedakan antara Negara Hukum Formil

atauNegaraHukumKlasik,danNegaraHukumMaterielatauNegaraHukum Modern.17 Negara Hukum Formil menyangkut pengertianhukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturanperundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu NegaraHukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertiankeadilandidalamnya.Karenaitu,WolfgangFriedmandalambukunyaLawinaChangingSocietymembedakanantararuleoflawdalamartiformilyaitudalamartiorganizedpublicpower,danruleoflawdalamartimaterielyaitutheruleofjustlaw.

Pembedaaninidimaksudkanuntukmenegaskanbahwadalamkonsepsinegarahukumitu,keadilantidakserta-mertaakanterwujudsecara substantif, terutama karena pengertian orang mengenaihukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukumformil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukummateriel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam artiperaturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negarahukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas sertabelum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di sampingistilah the ruleof law olehFriedman juga dikembangikan istilah therule of just law untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita

17Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Jakarta: Ichtiar, 1962), halaman 9.


126

tentang the rule of law tercakup pengertian keadilan yang lebihesensial daripada sekadar memfungsikan peraturan perundang-undangandalamarti sempit.Kalaupun istilahyangdigunakantetaptheruleoflaw,pengertianyangbersifatluasitulahyangdiharapkandicakupdalamistilahtheruleoflawyangdigunakanuntukmenyebutkonsepsitentangnegarahukumdizamansekarang.

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertiantersebut di atas, konsepsi tentang negara hukum di kalangankebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsurpengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abadke-20. Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertiannegara hukum (rechtsstaat), para ahli selalu saja mengemukakanempat unsur rechtsstaat, di mana unsurnya yang keempat adalahadanyaadministratieverechtspraakatauperadilantatausahanegarasebagaiciripokoknegarahukum.Tidakadayangmengaitkanunsurpengertian negara hukum modern itu dengan keharusan adanyakelembagaan atau setidak-tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusisebagai lembaga pengadilan tata negara. Jawabannya ialah karenakonsepsi negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana banyak dibahasoleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektualhukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan Administrasi Negara itusendiri pada mulanya dikembangkan; sedangkan MahkamahKonstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri disamping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen padatahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun1920.

Olehkarenaitu,jikapengadilantatausahanegaramerupakanfenomenaabadke-19,makapengadilantatanegaraadalahfenomenaabad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciriutama negara hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranyadipertimbangkan kembali untukmerumuskan secara baru konsepsinegara hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktikketatanegaraanpadaabadke-21sekarangini.18

18http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diunduh pada 21 Mei 2015.



127

CitaNegaraHukumIndonesiaDalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi

negara hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesiadewasa ini, menurut pendapat penulis, kita dapat merumuskankembaliadanyatiga-belasprinsippokoknegarahukum(rechtsstaat)yangberlakudizamansekarang.Ketiga-belasprinsippokoktersebutmerupakanpilar-pilarutamayangmenyanggaberdiri tegaknyasatunegara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (theruleoflaw,ataupunrechtsstaat)dalamartiyangsebenarnya,yaitu:19

1. Supremasihukum(supremacyoflaw)Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip

supremasihukum,yaitubahwasemuamasalahdiselesaikandenganhukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasihukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertingginegarayangsesungguhnya,bukanlahmanusia,tetapikonstitusiyangmencerminkanhukumyangtertinggi.Pengakuannormatifmengenaisupremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalamperumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuanempiris adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagianterbesarmasyarakatnyabahwahukumitumemangsupreme.

Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidensilyang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat

pemerintahan presidensil tidak dikenal adanya pembedaan antarakepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistempemerintahanparlementer.

2. Persamaandalamhukum(equalitybeforethelaw)Adanyapersamaankedudukansetiaporangdalamhukumdan

pemerintahan, yangdiakuisecaranormatifdandilaksanakansecaraempiris. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dantindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinyadiakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakanaffirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompokmasyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentuuntukmengejarkemajuansehinggamencapaitingkatperkembangan

19Ibid.


128

yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakanyangsudahjauhlebihmaju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikanperlakuan khusus melalui affirmative actions yang tidak termasukpengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakatsukuterasingataukelompokmasyarakathukumadat tertentuyangkondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakattertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifatdiskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anakterlantar.

3. Asaslegalitas(dueprocessoflaw)Dalamsetiapnegarahukum, dipersyaratkan berlakunyaasas

legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwasegala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturanperundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu ataumendahuluitindakanatauperbuatanadministrasiyangdilakukan.

Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakanadministrasiharusdidasarkanatasaturanataurulesandprocedures.Prinsipnormatifdemikiannampaknyasepertisangatkakudandapatmenyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untukmenjamin ruanggerakbagiparapejabatadministrasinegaradalammenjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pulaadanyaprinsip frijsermessen yangmemungkinkanparapejabat tatausaha negara atau administrasi negara mengembangkan danmenetapkan sendiri beleid-regels (policy rules) ataupun peraturan-peraturanyangdibuatuntukkebutuhaninternal(internalregulation)secara bebas danmandiri dalamrangkamenjalankan tugas jabatanyangdibebankanolehperaturanyangsah.

4. PembatasankekuasaanAdanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ

negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaansecara vertikal atau pemisahan kekuasaansecara horizontal. Sesuaidengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memilikikecenderungan untuk berkembang menjadi sewenangwenang,seperti dikemukakan oleh Lord Acton: power tends to corrupt, andabsolute power corrupts absolutely. Karena itu, kekuasaan selaluharusdibatasidengancaramemisah-misahkankekuasaankedalamcabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan



129

yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satusamalain.

Pembatasankekuasaan jugadilakukandenganmembagi-bagikekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical.Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasidalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinyakesewenang-wenangan.

5. Organ-organcampuranyangbersifatindependenDalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang

berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahanyang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara,danorganisasikepolisian.Selainitu,adapulalembaga-lembagabaruseperti Komisi Hak AsasiManusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU),OmbudsmanRepublik Indonesia (ORI), Komisi Penyiaran Indonesia(KPI),danlainsebagainya.

Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnyadianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapisekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagisepenuhnyamerupakan hakmutlak seorangkepala eksekutifuntukmenentukanpengangkatanataupunpemberhentianpimpinannya.

Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggappenting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapatdisalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.Misalnya,fungsitentarayangmemegangsenjatadapatdipakaiuntukmenumpangaspirasiprodemokrasi,banksentraldapatdimanfaatkanuntuk mengontrol sumber-sumber kekuangan yang dapat dipakaiuntuk tujuanmempertahankankekuasaan,danbegitupula lembagaatau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingankekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebutdianggapsangatpentinguntukmenjaminprinsipnegarahukumdandemokrasi.

6. peradilanbebasdantidakmemihakAdanyaperadilanyangbebasdantidakmemihak(independent

and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak inimutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalammenjalankantugasjudisialnya,hakimtidakbolehdipengaruhiolehsiapapunjuga,baikkarenakepentinganjabatan(politik)maupunkepentinganuang(ekonomi).


130

Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidakdiperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilanputusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungankekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalanganmasyarakat danmediamassa. Dalammenjalankan tugasnya, hakimtidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepadakebenarandankeadilan.

Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, prosespemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dandalammenentukanpenilaiandanmenjatuhkanputusan,hakimharusmenghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengahmasyarakat. Hakim tidak hanya bertundangundangatauperaturanperundang-undangan,melainkanjuga

tengah-tengahmasyarakat.7. PeradilantatausahanegaraMeskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut

prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannyasecara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perluditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbukakesempatanbagitiap-tiapwarganegarauntukmenggugatkeputusanpejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tatausahanegara(administrativecourt)olehpejabatadministrasinegara.

PengadilanTataUsahaNegara ini pentingdisebut tersendiri,karenadialahyangmenjaminagarwarganegaratidakdidzalimiolehkeputusan-keputusanparapejabatadministrasinegarasebagaipihakyangberkuasa. Jikahal itu terjadi,makaharusadapengadilanyangmenyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harusadajaminanbahwaputusanhakimtatausahaNegaraitubenar-benardjalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan.Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itusendiriharus pula dijamin bebasdan tidakmemihak sesuaiprinsip

diatas.8. Peradilantatanegara(constitutionalcourt)Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang

diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiapwarga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikangagasanmahkamahkonstitusidalamsistemketatanegaraannya,baikdengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat



131

denganMahkamah Agung ataupun denganmengintegrasikannya kedalamkewenanganMahkamahAgungyangsudahadasebelumnya.

Pentingnya peradilan ataupun mahkamah konstitusi(constitutional court) ini adalah dalam upaya memperkuat sistemchecks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengajadipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamahini diberi fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang yangmerupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaandengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yangmencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaanmahkamah konstitusi ini di berbagai negarademokrasidewasa inimakindianggappentingdankarena itudapatditambahkanmenjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukummodern.

9. PerlindunganHAMAdanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan

jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yangadil. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secaraluasdalamrangkamempromosikanpenghormatandanperlindunganterhadapHAM sebagai ciri yangpenting suatunegarahukumyangdemokratis.Setiapmanusiasejakkelahirannyamenyandanghak-hakdankewajiban-kewajibanyangbersifatbebasdanasasi.

Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraankekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau maknakebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanyaperlindungandanpenghormatanterhadapHAMitumerupakanpilaryang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagaiNegara Hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan ataudilanggardengansengajadanpenderitaanyangditimbulkannyatidakdapatdiatasisecaraadil,makanegarayangbersangkutantidakdapatdisebutsebagainegarahukumdalamartiyangsesungguhnya.

10. Bersifatdemokratis(democratischerechtsstaat)Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau

kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalamproses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiapperaturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkanmencerminkannilai-nilaikeadilanyanghidupditengahmasyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,tidakbolehditetapkandanditerapkansecarasepihakolehdan/atau


132

hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan denganprinsip-prinsipdemokrasi.Karenahukumtidakdimaksudkanhanyamenjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkanmenjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpakecuali. Dengan demikian, cita negara hukum (rechtsstaat) yang

Dalamsetiapnegarahukumyangbersifatnomokratisharusdijaminadanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiapNegaraDemokrasiharusdijaminpenyelenggaraannyaberdasaratashukum.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara(welfarerechtsstaat)

Hukumadalahsaranauntukmencapaitujuanyangdiidealkanbersama.Cita-citahukumitusendiri,baikyangdilembagakanmelaluigagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkanmelalaui gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untukmeningkatkankesejahteraanumum.

Bahkan, sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yangdirumuskan dalamPembukaanUUD1945, tujuan bangsa Indonesiabernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsisebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuanbernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negaraIndonesia tidak terjebak menjadi sekedar rule-driven, melainkanmissiondriven,yangdidasarkanatasaturanhukum.

12. TransparansidankontrolsosialAdanyatransparansidankontrolsosialyangterbukaterhadap

setiapprosespembuatandanpenegakanhukum,sehinggakelemahandankekuranganyangterdapatdalammekanismekelembagaanresmidapatdilengkapi secarakomplementerolehperansertamasyarakatsecara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjaminkeadilandankebenaran.

Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistemperwakilan rakyatmelaluiparlemen tidakpernahdapatdiandalkansebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsiprepresentation in ideas dibedakan dari representation in presence,



133

karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkanketerwakilangagasanatauaspirasi.Demikianpuladalampenegakanhukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan,pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanyamemerlukankontrolsosialagardapatbekerjadenganefektif,efisiensertamenjaminkeadilandankebenaran.

13. Ber-KetuhananYangMahaEsaKhusus mengenai cita negara hukum Indonesia yang

berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskanpula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan silapertamadanutamaPancasila.

Karenaitu,disampingke-12ciriatauunsuryangterkandungdalamgagasannegarahukummodernsepertitersebutdiatas,unsurciri yang ketigabelas adalah bahwa negara hukum Indonesia itumenjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-anTuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidakmengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan YangMaha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalamPancasila.

Pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaantertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidakboleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsamengenaiprinsipdannilai-nilaike-Maha-Kuasa-anTuhanYangMahaEsa itu,dandipihaklainpengakuanakanprinsipsupremasihukumitu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaranrasionalkenegaraanataskeyakinanpadaTuhanYangMahaEsayangmenyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan YangEsa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifategaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan ataskemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah NegaraPancasila.

Momentumpolitiktahun1998pasca-Soeharto,yangseringkaliusi-institusi barudalamsistem

hukum. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dibentukberdasarkan amanah amandemen-amandemen konstitusional,sedangkanKomisi Pemberantasan Korupsi (2002), Komisi Nasional

n1993,kemudiandiberikandasarhukumyangbaruyangmemperkuatposisinyapadatahun 1999), dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (2008)


134

kesemuanya dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkanpasca-reformasi.

Laporan inimenyorotisembilan institusiyangsangatrelevandengan isu-isu negara hukum, bagi HAM, yakni Mahkamah Agung(MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), KejaksaanAgung (Kejagung), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM), Pengadilan Hak AsasiManusia, Lembaga Perlindungan SaksiKorban (LPSK), Kepolisian Republik Indonesia, dan KomisiPemberantasanKorupsi(KPK).

Penutup

PandanganA.V.Diceydikatakanpandanganmurnidansempitkarena dari ketiga pengertian dasar yang diketengahkannyamengenai the ruleof law, intinyaadalah common law sebagaidasarperlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan oleh penguasa. Bahwa A.V. Dicey menolak kehadiranperadilan administrasi negara adalah sesuai dengan perkembanganhukum dan kenegaraan Inggris. Seperti yang telah diuraikan, intikekuasaan raja Inggris semula adalah kekuasaanmemutus perkarayang kemudian didelegasikan kepada hakim-hakim peradilan yangmemutusperkaratidakatasnamarajatapiberdasarkanthecommoncustom of England, sehingga karakteristik dari common law adalahjudicial sedangkan karakteristik dari civil law (kontinental) adalahadministratif.



135

DAFTARKEPUSTAKAAN

BukudanKamusA.V Dicey, Introduction to The Study of The Law of The

Constitution, Ninth Edition (London: Macmillan and Co, Limited St.

Budiarjo Meriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet II (Jakarta:Gramedia,1977)

---------------, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: GramediaPustakaUtama,1998)

Dasril Rajab,Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: RinekaCipta,2005)

E. Utrecht,PengantarHukumAdministrasi Indonesia (Jakarta:Ichtiar,1962)

HumanRightsResourceCentre,Rule ofLawUntukHakAsasiManusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal (Jakarta: UniversitasIndonesia,2011)

JonesBriandanThompsonKatharinedalamSeerdenRenedanStroink Frits (Eds.), Administrative Law Of the European Union, itsMember States and the United States (Groningen: IntersentiaUitgeversAntwerpen,2002)

Hukum Tata Negara (Jakarta: RajagrafindoPersada,2005)

---------------, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung:Nusamedia,2009)

---------------, Ilmu Negara (Jakarta: Raja Gradindo Persada,2011)

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi RakyatIndonesia(Surabaya:Peradaban,2007)

---------------, Hukum Administrasi dan Good Governance(Jakarta:UniversitasTrisakti,2012)

RamlyHutabarat,PersamaandiHadapanHukumdi Indonesia(Jakarta:Ghalia,1985)

Soehino.IlmuNegara(Yogyakarta:Liberty,1986)Sudarsono,KamusHukum(Jakarta:RinekaCipta,1992)

Internet

http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diunduh pada 21 Mei 2015.

ham dalam perkembangan rule of law - unimed

Documents