halaman judul - repository.uksw.edu · program studi : akuntansi . fakultas ekonomika dan bisnis ....
TRANSCRIPT
AKUNTABILITAS FINANSIAL, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA KALIBEJI, KECAMATAN TUNTANG, KABUPATEN SEMARANG
HALAMAN JUDUL
Oleh :
Marta Yulicia Sari
NIM : 232014227
TUGAS AKHIR
Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Guna Memenuhi Sebagian dari
Persyaratan - persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2018
viii
ABSTRACT
Governments in financial management need to apply the principles of good governance
that is financial accountability and transparency especially in the management of the
Village Fund (DD). In managing the funds of the village, it is necessary role of
government responsible in managing the fund. Not only the government's role, but also
the public participation is needed to realize financial accountability and transparency
of village fund management both as a direct supervisor and as a manager. The object of
this research is Kalibeji Village, Tuntang District, Semarang Regency. This study aims
to determine the application of financial accountability, transparency and public
participation in the management of village funds in the Village Kalibeji, District
Tuntang, Semarang regency. The research method used qualitative research. The
research shows that Kalibeji Village has applied financial accountability principles,
transparency, and participation in village fund management. However, the level of
transparency carried out in the management of village funds is still lacking because
publications conducted through the website have not been implemented so that it is
difficult for people who want to mengaskes information management of village funds.
Keywords: financial accountability, transparency, community participation, village
fund management
ix
SARIPATI
Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip good governance
yaitu akuntabilitas finansial dan transparansi khusunya pada pengelolaan Dana Desa
(DD). Dalam mengelola dana desa tersebut maka diperlukan peran pemerintah yang
bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Tidak hanya peran pemerintah saja,
namun partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan akuntabilitas
finansial dan transparansi pengelolaan dana desa baik sebagai pengawas langsung
maupun sebagai pengelola. Objek penelitian ini adalah Desa Kalibeji, Kecamatan
Tuntang, Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan
akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana
desa di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Metode penelitian
menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Desa
Kalibeji sudah menerapkan prinsip akuntabilitas finansial, transparansi, dan partisipasi
dalam pengelolaan dana desa. Namun untuk tingkat tranparasi yang dilakukan dalam
pengelolaan dana dana desa masih kurang karena publikasi yang dilakukan melalui
website belum dilaksanakan sehingga hal ini menyulitkan bagi masyarakat yang ingin
mengaskes informasi pengelolaan dana desa.
Kata Kunci : akuntabilitas finansial, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan
dana desa
x
KATA PENGANTAR
Setiap tahun pemerintah menyalurkan dana desa dengan jumlah tertentu untuk
mendanai setiap kegiatan yang ada di desa. Pemerintah desa harus mampu mengelola
dana desa dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan seperti isu yang sedang beredar
saat ini. Desa harus menunjukkan akuntabilitas finansial dan transparansi terhadap
pengelolaan dana desa agar dapat berjalan dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun masyarakat. Tidak hanya peran
pemerintah saja, namun partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan
akuntabilitas finansial dan transparansi pengelolaan dana desa baik sebagai pengawas
langsung maupun sebagai pengelola dana desa.
Penelitian ini bermaksud untuk mendiskripsikan dan menganalisis penerapan
akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana
desa di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, penulis lain, maupun pihak-pihak
yang terkait untuk meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik.
Penulis menyadari masih adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan
tugas akhir ini. Akhir kata, penulis mengharapkan segenap saran dan kritik yang akan
menyempurnakan karya ini dan akan berguna untuk penelitian selanjutnya.
Salatiga, 23 Februari 2018
Penulis
xi
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas segala berkat dan
kasih pertolonganNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini,
yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Penulis menyadari bahwa selama masa studi dan penulisan kertas kerja, penulis
mendapatkan dukungan, inspirasi serta motivasi dari berbagai pihak, maka dalam
kesempatan ini dengan tulus, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih
kepada :
1. Keluarga tercinta, Bapak Ignatius Sudarta, Ibu Siyami, Dek Siska, dan Dek
Unggul terimakasih untuk semua doa, dukungan, motivasi, nasehat, dan kasih
sayang yang sangat luar biasa hebat sepanjang hidup penulis sampai saat ini.
2. Bapak Priyo Hari Adi, SE., M.Si, Akt., selaku pembimbing, terima kasih telah
meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan arahan, kritik, saran,
nasehat dan perhatian serta semangat kepada penulis dari rancangan tugas akhir
hingga proses penyelesaian tugas akhir.
3. Ibu MI Mitha Dwi Restuti, SE., M.Si., CMA selaku wali studi, terima kasih
atas pengarahan dan sarannya selama menempuh studi di FEB UKSW.
4. Bapak Hans Hananto Andreas, SE., M.Si selaku wali studi pengganti, terima
kasih untuk waktu, arahan, dan motivasi, dalam proses penyusunan tugas akhir
ini.
5. Seluruh pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen
Satya Wacana yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, ide, dan
motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Perangkat desa dan masyarakat Desa Kalibeji yang telah bersedia menjadi
narasumber penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Nicolaus Kevin Murdy Purnomo terimakasih untuk doa, waktu, perhatian,
dukungan, motivasi, kasih dan cinta yang selalu ada dalam penulis
menyelesaikan tugas akhir.
xii
8. Mas Pungky, Mbak Maya, Mbak Luci dan Kak Owl terimakasih untuk
dukungan dan bantuannya dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Pejuang Toga; Riko, Nanda, Dian, Mela, Kania, Glory, Kenanga, Lovyta
yang sudah seperti keluarga, selalu mendukung, menemani, dan berjuang
bersama penulis selama menuntut ilmu di Salatiga.
10. Thia, Eka, Nindhi, Kiki, Devi, Omita, Cahya, There, Nindi, Ire, Jean,
Adetea, teman-teman OMK Paroki St. Yusup Ambarawa dan semua
sahabat terimakasih untuk doa, dukungan dan motivasi dalam proses
penyelesaian tugas akhir ini.
11. Adit, Avi, Debby, Eny, Eviniar, Gloriana, Grace, Harra, Hartantin, Intan,
Astri, dan Titi selaku sahabat satu bimbingan yang telah berjuang bersama dan
saling mendukung sepanjang hidup penulis.
12. Teman-teman kuliah dan teman kepanitiaan terima kasih telah memberikan
pengalaman berharga selama kuliah.
Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih
telah memberikan dukungan bagi penulis dalam penulisan kertas kerja ini.
Semoga Tuhan YME selalu melimpahkan kasihNya kepada semua pihak yang
telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Salatiga, 23 Februari 2018
Penulis
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ............................................................................... ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................... iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .............................................................. v
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................. vi
HALAMAN MOTO ....................................................................................................... vii
ABSTRACT .................................................................................................................... viii
SARIPATI ....................................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... x
UCAPAN TERIMAKASIH ............................................................................................ xi
DAFTAR ISI ................................................................................................................. xiii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... xv
PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1
TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................................... 3
Dana Desa ..................................................................................................................... 3
Akuntabilitas ................................................................................................................. 4
Transparansi .................................................................................................................. 5
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .......................................................................... 5
Transparansi Pengelolaan Dana Desa ........................................................................... 7
Partisipasi Pengelolaan Dana Desa ............................................................................... 8
METODA PENELITIAN ................................................................................................. 8
Pendekatan Penelitian ................................................................................................... 8
Jenis dan Sumber Data .................................................................................................. 8
xiv
Teknik Pengumpulan Data ............................................................................................ 9
Teknik Analisis Data .................................................................................................... 9
Pengukuran Variabel ................................................................................................... 10
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................................................. 12
Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................................................ 12
Hasil Analisis .............................................................................................................. 12
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .................................................................... 12
Transparansi Pengelolaan Dana Desa ..................................................................... 16
Partisipasi Pengelolaan Dana Desa ......................................................................... 19
PENUTUP ...................................................................................................................... 21
Kesimpulan ................................................................................................................. 21
Keterbatasan Penelitian ............................................................................................... 22
Saran ........................................................................................................................... 23
REFERENSI ................................................................................................................... 24
LAMPIRAN ................................................................................................................... 27
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel........................................... 111
1
PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa
dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa.
Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagi
hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian
dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah
kabupaten kecuali dana alokasi khusus (DJPK 2016).
Dengan adanya dana desa, masyarakat harus mampu berpartisipasi menjadi
pengawas langsung dan perlunya peran pemerintah selaku pemberi dana untuk selalu
memantau jalannya pembangunan. Desa harus mampu menunjukkan akuntabilitas dan
transparansi finansialnya sebagai penunjang penerapan otonomi desa, agar dapat
berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat
sebagai pengguna anggaran.
Pertanggungjawaban sering diartikan sebagai responsibility dan
accountability. Perbedaan dari keduanya adalah bahwa responsibility berarti
kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan
suatu kebijakan, pertanggungjawaban ini digunakan dalam instansi pemerintah.
Sedangkan accountability yaitu bentuk kewajiban yang digunakan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan menjelaskan realisasi
yang diperoleh sesuai dengan tujuan organisasi (Silvia and Ansar 2011). Akuntabilitas
finansial dapat diartikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan dalam mencapai visi setiap organisasi melalui media pertanggungjawaban
yang dibuat secara periodik (Putriyanti 2012).
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam hal ini setiap desa harus
mampu bersikap terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
2
terbuka dalam mengemukakan informasi tentang pengelolaan dana desa. Sebagai
pemangku kepentingan, setiap masyarakat juga mempunyai hak dan kesempatan yang
sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi
masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam
pengelolaan dana desa.
Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Tamtama (2014),
Riyanto (2015), Lina Nasihatun (2015), Risti Valentina Huri (2015). Dengan
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, penelitian-
penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa desa telah menerapkan prinsip
akuntabilitas dan transparansi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan Dana
Desa. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian Muslimin (2012)
menyimpulkan bahwa adanya akuntablitas pengelolaan dana desa di Desa Punagaya,
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
Namun demikian, realitas menunjukkan masih ada laporan pengelolaan dana
desa yang dibuat belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Pengelolaan
keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap
penggunaan anggaran menjadi penyebabnya. Seperti yang termuat pada harian
Kompas tanggal 27 April 2017 bahwa masih ada 600 laporan yang terkait
penyelewengan dana desa. Penyelewengan ini disebabkan oleh pelanggaran
administrasi yang dilakukan oleh pengurus dana desa. Kurangnya pengetahuan
tentang prosedur administrasi pengelolaan dana desa menjadi salah satu alasannya.
Begitu juga yang termuat di berbagai media masa lainnya, terjadi 87 dugaan korupsi
dana desa oleh pemerintah desa yang akan diperiksa oleh KPK (SindoNews 2017).
Dugaan Korupsi ini dilaporkan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menuntut
akuntabilitas dan transparansi terhadap dana desa, sehingga pemerintah desa perlu
menambah tingkat akuntabilitas dan transparansi terhadap dana desa. Adanya kasus
yang telah dilaporkan ini mendorong partisipasi masyarakat agar mengawasi dana
desa di masing-masing daerahnya.
Berdasarkan latar belakang di atas terjadi pertentangan antara realitas dan hasil
penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin mengetahui kembali penerapan
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa di
Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Peneliti memilih Desa
Kalibeji karena dari hasil pengamatan, Kalibeji merupakan desa yang cukup aktif dan
sering mendapatkan kunjungan dari perangkat desa lain maupun pemerintah
3
kabupaten. Kunjungan dari perangkat desa lain ini bertujuan untuk menjadikan Desa
Kalibeji sebagai tempat belajar dalam hal administrasi dan pelaporan yang baik.
Pemerintah kabupaten juga berkunjung ke Desa Kalibeji ini dalam rangka
pencanangan hari gerak PKK KB. Pada tahun 2012 Desa Kalibeji pernah
mendapatkan reward dari kabupaten berupa dana sebesar 8 (delapan) juta karena
pelaporan dan administrasi yang tepat waktu.. Desa Kalibeji bisa jadi menerapkan
sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Menurut Moelung (2000)
keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu dijadikan
pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa
Kalibeji karena pertimbangan faktor geografis dan praktis tersebut
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa di
Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Sesuai dengan rumusan
masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan
akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
dana desa di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan penerapan
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di
Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Bagi pemerintah,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan dana desa khususnya di Desa
Kalibeji dan bagi masyarakat Kalibeji, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat ikut
berpartisipasi dalam mengelola dana desa.
TINJAUAN PUSTAKA
Dana Desa
Keuangan desa pada dasarnya merupakan bagian dari keuangan negara, seperti
yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Keuangan Desa
diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang dapat dimiliki desa untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya. Dana desa digunakan untuk membiayai seluruh
rencana pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan,
pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan potensi
4
lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
pembangunan secara partisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam
meningkatkan pemerataan pendapatan dan pembangunan dalam berbagai bidang.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68
pengertian dana desa adalah bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya
untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan dana desa”.
Akuntabilitas
Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 7 menjelaskan bahwa
yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas juga dapat
diartikan sebagai suatu jaminan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pihak
yang terkena dampak penerapan kebijakan atas setiap kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintahan (Krina 2003). Sedangkan menurut Darise (2007) akuntabilitas
merupakan bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh setiap individu
dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya serta melaksanakan kebijakan
dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti menyimpulkan
bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja
suatu organisasi yang harus dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam
pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan kebijakan.
Akuntabilitas yang digunakan dalam lingkup pemerintahan termasuk
diantaranya pemerintahan desa adalah akuntabilitas finansial. Menurut Mahmudi
(2007) akuntabilitas finansial merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan dana publik secara efektif,
ekonomi dan efisien, terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi.
Akuntabilitas finansial menekan pada jumlah finansial dan anggaran. Akuntabilitas
finansial sangat penting dilakukan karena berisi pertanggungjawaban dalam
mengelola keuangan publik sehingga akan menjadi sorotan masyarakat. Akuntabilitas
ini mengharuskan lembaga lembaga pemerintah untuk membuat laporan keuangan
sebagai gambaran kinerja finansial organisasi kepada pihak eksternal. Dari pernyataan
5
tersebut maka sangat penting bagi pemerintah desa untuk melakukan akuntabilitas
finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran yang telah
ditetapkan sehingga para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mengetahui
bagaimana hasil kinerja pemerintah desa yang sebenarnya.
Transparansi
Transparansi merupakan pengungkapan dalam bentuk pertanggungjawaban
secara periodik yang bersifat material kepada pihak yang memiliki kepentingan
sehingga memungkinkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai
pengelolaan keuangan daerah (Hanifah 2015). Transparansi juga diartikan sebagai
bentuk keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan
relevan dengan cara yang mudah dilihat dan dimengerti bagi siapa saja yang
berkepentingan (Atmadja 2013). Sedangkan menurut United Nations Development
Program (UNDP) transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk mendapatkan
informasi. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan kepentingan publik secara
langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.
Menurut Krina (2003) transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi
publik yang diberikan oleh pemerintah, dan (2) hak yang dimiliki masyarakat untuk
memperoleh informasi. Jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik
maka kedua aspek tersebut akan sulit dilakukan. Transparansi dapat dicapai dengan
manajemen kinerja yang baik.
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas merupakan unsur utama dari good corporate governance.
Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap
organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan
akuntabilitas dengan menggunakan prinsip-prinsip good governace sangat penting di
setiap organisasi yang bertujuan agar organisasi tersebut dapat dipercaya oleh
pemangku kepentingan, oleh karena itu setiap organisasi pemerintahan maupun non-
pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut, termasuk
dalam pengelolaan dana desa (Atmadja 2013).
Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan
yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas berisi kewajiban untuk
menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi
keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan
6
menyediakan kesempatan kepada semua pihak untuk bertanya maupun menuntut
pertanggungjawaban para pelaksana program dan pengambil keputusan ditingkat
masyarakat daerah. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh semua pihak terutama masyarakat di
wilayahnya (Sulistyani 2004). Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana
desa diperlukan pembinaan dan pengawasan seperti yang tertera dalam Permendesa
PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2016 telah diatur tentang pelaksanaan fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa
dan BPD, serta partisipasi masyarakat.
Penelitian sebelumnya tentang dana desa oleh Muslimin (2012) menggunakan
metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Janeponto dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan evaluasi dan penilaian dari bagian
pemerintahan Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala adalah salah satu desa, yang
dinilai baik dalam pelaksanaan program dana desa. Penilaian didasarkan pada
beberapa indikator yaitu : (1) meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dari
pengelola dana desa di tingkat desa, (2) kesesuaian antara rencana dan realisasi baik
fisik maupun administrasi dalam penggunaan dana desa, (3) tertib administrasi dalam
pengelolaan dana dana desa, dan (4) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya akuntabilitas pengelolaan dana
desa di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Faktor
akuntabilitas dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi.
Perencanaan program dana desa di Desa Punagaya secara bertahap telah
melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa.
Penelitian Riyanto (2015) tentang pengelolaan dana desa di Kabupaten Kutai
Kartanegara menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasikan dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat
akuntabilitas finansial dalam mengelola dana desa di Kantor Desa Perangat Selatan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana
desa dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak terutama pemerintah desa.
7
Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Transparansi adalah prinsip yang memberikan kebebasan bagi seseorang untuk
mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang
proses pembuatan kebijakan serta hasil yang telah dicapai (Krina 2003). Berdasarkan
pernyataan tersebut, yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya
kesempatan dalam memperoleh informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat
dengan adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan adanya publikasi
mengenai detail keuangan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Kalibeji kepada
masyarakat.
Penelitian lain dilakukan oleh Irma (2015) tentang pengelolaan dana desa di
Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan akuntabilitas, mengetahui faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi dana desa dalam administrasi keuangan dan untuk
mengetahui manfaat ekonomi melalui dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
pelaksanaan dana desa di kecamatan Dolo selatan telah dilakukan dan dikelola secara
akuntabel dan transparan. Meski demikian, penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap
ini terbatas pada akuntabilitas fisik, administrasi belum sepenuhnya dilakukan dengan
sempurna karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
Masih cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi
keuangan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
Saran bagi penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian dengan memilih
tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan
hasil-hasil pembangunan desa di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Kepala desa wajib menyampaikan laporan realiasasi APB Desa
secara tertulis termasuk dana desa kepada masyarakat melalui media informasi yang
mudah diakses, seperti papan pengumuman, radio komunitas, website desa, dan
sebagainya. Menurut Krina (2003) dalam rangka mewujudkan adanya transparansi
publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, adalah (1)
memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, (2) menyediakan
kesempatan untuk menggali dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak
termasuk aktivitas warga dalam kegiatan publik khususnya dalam mengelola dana
desa, (3) Memberikan informasi kepada pengguna jasa layanan publik seperti
8
penyedia panduan kegiatan masyarakat dan proses perencanaan dalam mengelola
dana desa.
Partisipasi Pengelolaan Dana Desa
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
pembangunan desa, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan mendapatkan kekuatan
dan hak yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat
pembangunan termasuk diantaranya dalam mengelola dana desa (Krina 2003).
Berdasarkan pernyataan tersebut untuk menciptakan akuntabilitas diperlukan
partisipasi dari pimpinan pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan
mengawasi anggaran (Rubin 1996). Sehingga di dalam mengelola dana desa
partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan.
Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017, masyarakat adalah pemangku kepentingan yang paling utama
dalam melaksanaan pembangunan di desa. Adapun pasal 80; pasal 81 dan pasal 82
UU Desa mengharuskan perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa
dengan semangat gotong royong dan menjamin peran serta masyarakat desa dalam
pemantauan dan pengawasan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat adalah
pemangku kepentingan paling utama dan harus dilibatkan dalam pengelolaan dana
desa baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
METODA PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk
mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan
menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara
jelas mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana
desa di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari koresponden dengan cara wawancara langsung
kepada pihak yang berkompeten dan memahami pengelolaan dana desa di Desa
9
Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Data sekunder diperoleh dari
dokumen–dokumen yang terdapat di kantor Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang,
Kabupaten Semarang.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka peneliti melakukan pengumpulan
data yang berupa data primer dan data sekunder. Sehingga peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data berupa :
Wawancara dilakukan terhadap informan-informan yang dijadikan narasumber
yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara. Selain itu wawancara juga akan
dilakukan terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu tokoh masyarakat
untuk melakukan konfirmasi agar memperoleh data yang lebih lengkap dan valid yang
mungkin tidak terdapat pada dokumen. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan
terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk semakin memudahkan penulis
dalam penulisan hasil wawancara karena akan diperoleh data yang lebih akurat dan
dapat lebih mudah dalam memasukkannya ke laporan hasil penelitian akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi terhadap dana desa di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang,
Kabupaten Semarang.
Peneliti melakukan observasi dengan cara magang di desa tersebut selama 3 (tiga)
minggu sebagai pendukung dari hasil wawancara untuk melihat bagaimana penerapan
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Desa
Kalibeji, Kecamatan Tuntang. Dengan melakukan observasi peneliti mempunyai bukti
yang nyata dan akurat tentang peristiwa yang terjadi di Desa Kalibeji, Kecamatan
Tuntang terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan dana
desa.
Selain dari beberapa teknik pengumpulan data tersebut, peneliti juga
menggunakan dokumentasi pada Desa Kalibeji yang berupa Laporan Keuangan Desa
Kalibeji, Kecamatan Tuntang.
Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada
teknik yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman (1984) dengan menggunakan
analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu pengumpulan
data, reduksi data, penyajia n data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
10
Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel dimaksudkan agar variabel yang digunakan dalam
penelitian dapat terukur, sehingga dapat menjawab indikator-indikator empiris yang
telah dibuat.
11
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
No Variabel Definisi Indikator Empiris Alat Ukur
1. Akuntabilitas Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban
yang dapat menjamin bahwa setiap kegiatan yang
dilakukan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan
secara terbuka oleh pelaku kepada semua pihak.
(Depdagri 2002).
1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa
2. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
3. Adanya laporan pertangungjawaban pengelolaan
dana desa
4. Adanya keterlibatan pemerintah.
1. Mekanisme pertanggungjawaban
2. Laporan tahunan
3. Laporan keuangan
4. Sistem pemantauan kinerja
penyelenggara dana desa
5. Sistem pengawasan
6. Mekanisme reward and punishment
2. Transparansi Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan
bagi seseorang untuk mendapatkan informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta
hasil-hasil yang dicapai (Depdagri 2002)
1. Adanya sistem yang menjamin standarisasi dan
keterbukaan dari semua proses pengelolaan dana
desa
2. Adanya yang memfasilitasi pertanyaan publik
tentang berbagai kebijakan dalam mengelola dana
desa
3. Keterbukaan informasi maupun pelaporan tindakan
menyimpang di dalam proses pengelolaan dana desa
terhadap masyarakat
1. Publikasi kebijakan publik melalui alat
alat komunikasi.
2. Penanganan keluhan melalui media
masa
3. Pertemuan masyarakat
3. Partisipasi Didasarkan pada asumsi bahwa organisasi
pemerintahan akan bekerja lebih baik jika setiap
anggota diberi kesempatan untuk terlibat secara
langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini
menyangkut 2 aspek yaitu :
a. Keterlibatan masyarakat melalui terciptanya
komitmen dan nilai diantara masyarakat agar
termotivasi dengan kuat pada program
yang direncanakan.
b. Keterlibatan publik, dalam desain dan
implementasi program dalam pengelolaan dana
desa (Peter 2001)
1. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembuatan keputusan dalam pengelolaan dana desa
2. Akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat
dari proses pengambilan keputusan
1. Pertemuan kelompok masyarakat
2. Diskusi publik
3. Votting
Sumber : Krina (2003) dimodifikasi
12
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian
Desa Kalibeji yang menjadi objek penelitian ini merupakan desa yang berada di Jl. Raya
Muncul, Ambarawa-Salatiga, Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah. Desa kalibeji sudah ada sejak abad ke-14 bukti dari hal itu adalah adanya yoni situs
watu gentong peninggalan era runtuhnya majapahit di area Desa Kalibeji. Meski demikian belum
ditemukan secara persis kenapa desa ini disebut dengan “kalibeji”, menurut pemangku wilayah
(kepala desa) Desa Kalibeji menyatakan bahwa kata “kalibeji” diambil dari “kali” dan “beji”
dimana kata “kali” diambilkan dari dusun kaliglagah dan “beji” diambilkan dari dusun “beji”
dulunya kedua dusun itu saling bertengkar dan akhirnya memutuskan untuk bersatu membentuk
sebuah desa “kalibeji”. Desa Kalibeji terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Kaliglagah, Dusun
Kebrok, Dusun Cebur, Dusun Bejiwetan, dan Dusun Bejirejo.
Desa Kalibeji mempunyai visi dan tujuan. Visi Desa Kalibeji yaitu menjadikan
pemerintah desa yang jujur, demokratis dan trasparan menuju mayarakat Desa Kalibeji yang
makmur, sejahtera dan aman. Tujuan Desa Kalibeji; (1) Membangun Sistem Pemerintahan yang
baik dan bersih. (2) Memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. (3) Menciptakan Suasana aman dan damai,
kehidupan masyarakat desa yang demokratis. (4) Melestarikan lingkungan dan budaya
masyarakat Desa Kalibeji.
Hasil Analisis
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu adanya akuntabilitas, khusunya
akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial berisi kewajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang
berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud adalah pemerintah pusat atau daerah
dan terutama masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan khususnya yang berkaitan dengan
pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan terutama
masyarakat di wilayahnya.
13
Dalam mencatat informasi keuangan perangkat Desa Kalibeji menggunakan laporan
tahunan. Laporan tahunan ini terdiri dari laporan keuangan dan realisasi kegiatan. Laporan
keuangan tersebut khususnya dalam pengelolaan dana desa dibuat secara periodik. Di dalam
pihak internal pemerintah Desa Kalibeji, laporan keuangan dana desa dilaporkan setiap satu
bulan sekali dan direkapitulasi dalam laporan tahunan. Namun, di dalam lingkup eksternal yaitu
Desa, laporan keuangan dana desa dilaporkan secara semester, yaitu pada saat tengah tahun pada
bulan Juni dan akhir tahun pada bulan Desember. Laporan keuangan yang ditujukan di dalam
lingkup kecamatan dibuat secara bertahap sesuai dengan waktu diterimanya dana desa yaitu
Tahap I (satu) pada bulan Juni sebesar 60% dan Tahap II (dua) pada bulan Oktober sebesar 40%.
Selain terdapat dalam lampiran 2, hal ini terekam dari peryataan bendahara Desa Kalibeji, yaitu
ibu Sunarti.
“Penerimaan dana desa ada 2 tahap yaitu 60 % dan 40 % tahap 1 bulan Juni tahap 2 di
bulan Oktober. Khusus intern kantor desa itu laporannya perbulan entah itu
pembangunan entah itu pemberdayaan entah itu pemerintahan itu perbulan. Tapi kalau
untuk tingkat desa itu laporannya dibuat semesteran, semester satu dan semester dua
yaitu awal tahun dan akhir tahun. Kalau Kecamatan pertahap. kalau tingkat masyarakat
juga bisa bertahap dan semesteran.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 14
November 2017)
Tujuan yang telah ditetapkan Desa Kalibeji dalam pengelolaan dana desa sudah tercapai.
Menurut Kepala Desa Kalibeji yaitu Bapak Ngatman, tingkat pencapaian tujuan pengelolaan
dana desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Seperti yang diungkapkan di dalam UU No. 6
Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, dana desa digunakan untuk membiayai seluruh rencana
pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah berupa perbaikan jalan
yang rusak dan pemberdayaan masyarakat, Desa Kalibeji menggunakan dana desa untuk
membiayai pembangunan jalan dan perbaikan terhadap RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
Tingkat keberhasilan tujuan pengelolaan dana desa ini dapat terlihat dari sudah banyaknya
perbaikan jalan yang rusak sebagai akses utama perekonomian warga Desa Kalibeji. Hal tersebut
juga terekam melalui pernyataan kepala desa, yaitu bapak Ngatman.
“Tujuan pengelolaan dana desa 75% (tujuh puluh lima persen)sudah tercapai.
Tujuannya untuk pembangunan masih infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat
14
termasuk RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).” (Hasil wawancara dengan informan
tanggal 24 November 2017)
Peneliti melakukan konfirmasi dengan salah satu warga yaitu bapak Prapto
“Tujuan dana desa sudah tercapai, Tujuannya untuk pembangunan dalam segala bidang.
Ada untuk PKK, Paud dan sarana prasarana. Di Desa Kalibeji sedang fokus ke
pembangunan jalan. Setiap ada dana langsung dikerjakan.” (Hasil wawancara dengan
informan tanggal 29 November 2017)
Sistem pengawasan pengelolaan dana desa Kalibeji dilakukan oleh Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab,
sekertaris desa sebagai koordinator dan bendahara sebagai kepala urusan keuangan. Desa
Kalibeji bertanggungjawab memberikan pelaporan pengelolaan dana desa kepada kecamatan dan
kabupaten. Sistem pemantauan juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui aplikasi langsung
yang terhubung dengan pemerintah pusat yang digunakan untuk memberikan laporan kegiatan
khususnya dalam mengelola dana desa yang harus dilaporkan setiap berakhirnya kegiatan.
Adapun mekanisme pengawasan yang terekam berdasarkan penjelasan dari sekertaris desa yaitu
bapak Nurcholis.
“Adapun beberapa mekanisme pengawasan. Untuk tingkat lapangan di dalam
pembangunan yaitu TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk mengontrol pembangunan di
lapangan, PK (Pelaksana Kegiatan) dan pemerintah desa juga mengontrol. Kemudian
dari kecamatan ada tim yang melakukan pembinaan pengelolaan dana desa. Pada
tingkat kabupaten di kejaksaan ada TP4D (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan
Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) salah satu tugasnya adalah mengawasi
pengelolaan dana desa, apakah ada penyimpangan atau tidak dan sebagai tempat
konsultasi. Inspektorat memiliki tugas untuk turun ke desa dan mengecek bagaimana
pengelolan dana desa. Adapun yang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dana
desa yaitu TP4D, Bapermas, Dispermas Kabupaten Semarang melakukan pengawasan
dan pada tahun ini sudah ada MOU bahwa polres juga melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan dana desa. Pada tingkat kabupaten pengawasan dilakukan di awal dengan
memberi panduan pengelolaan dana desa dengan mencantumkan tujuan dana yang boleh
15
dan tidak untuk dikelola.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 23 November
2017)
Seperti yang tertera dalam Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 telah diatur tentang pelaksanaan fungsi pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah desa dan BPD, serta partisipasi masyarakat. Mekanisme pengawasan pengelolaan
dana desa Kalibeji untuk tingkat lapangan di dalam pembangunan yaitu TPK (Tim Pengelola
Kegiatan), PK (Pelaksana Kegiatan) dan pemerintah desa memiliki tugas mengotrol
pembangunan. Dalam pengawasan pengelolaan dana desa, kecamatan juga membentuk tim untuk
melakukan pembinaan pengelolaan dana desa. Pada tingkat kabupaten, pemerintah membentuk
TP4D (Tim Pembentukan, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Tim Pembangunan)
salah satu tugasnya adalah mengawasi pengelolaan dana desa dan sebagai tempat konsultasi.
Inspektorat daerah memiliki tugas untuk mengecek bagaimana pengelolaan dana desa. Adapun
yang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa yaitu TP4D, Bapermas, Dispermas
Kabupaten Semarang dan Polres. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan agar proses
pengelolaan dana desa dapat lebih efektif maka sudah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi
sesuai dengan yang tertuang dalam UU yang berlaku apabila dalam pengelolaan dana desa
terjadi penyimpangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala
Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dalam hal Kepala Desa
tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota
dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi
penggunaan dana desa dan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila terdapat
SILPA lebih dari 30%. Adapun sanksi pidana yang diberikan jika terjadi korupsi terhadap dana
desa. Untuk tingkat Kabupaten Semarang mekanisme reward yang diterima desa belum jelas
seperti apa jika desa tidak terjadi penyimpangan pengelolaan dana desa.
Menurut Krina (2003) indikator dalam akuntabilitas finansial yaitu; (1) Tercapainya
tujuan dalam pengelolaan dana desa (2) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana (3) Adanya
laporan pertangungjawaban pengelolaan dana desa (4) Adanya keterlibatan pemerintah. Proses
16
akuntabilitas yang dilakukan Desa Kalibeji yaitu tujuan dalam pengelolaan dana desa Kalibeji
sudah tercapai dengan melihat pembangunan yang sudah dilakukan Desa Kalibeji, adanya
pengawasan tim pelaksana yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD), adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yaitu
laporan keuangan dana desa dibuat secara periodik, dan adanya keterlibatan pemerintah dalam
melakukan pengawasan pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten. Dengan melihat
indikator dan realita yang ada maka pengelolaan dana desa di Desa Kalibeji sudah menerapkan
akuntabilitasnya.
Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Publikasi kebijakan publik melalui alat komunikasi, penanganan keluhan melalui media
masa dan adannya pertemuan masyarakat merupakan unsur yang ada dalam pengelolaan dana
desa. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, apabila ada salah satu unsur yang tidak
terpenuhi maka belum dapat dikatakan transparan.
Publikasi kebijakan publik yang berisi rincian penggunaan dana transfer termasuk
didalamnya pengelolaan dana desa tidak hanya dirinci di dalam laporan keuangan internal desa
namun dipublikasikan juga melalui spanduk dalam bentuk kain maupun plastik yang ditempel di
depan kantor desa dan website Desa Kalibeji yang bisa diakses siapa saja. Hal ini terekam
melalui pernyataan bendahara desa Kalibeji yaitu ibu Sunarti.
“Informasi tentang pengelolaan dana desa terpasang pada spanduk yang ditempel di
dinding depan kantor desa dan melalui website tetapi websitenya baru dibuat bulan Mei
jadi belum sempat memasukkan laporan keuangan pengelolaan dana desa.” (Hasil
wawancara dengan informan tanggal 14 November 2017)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realiasasi APB Desa secara
tertulis termasuk dana desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses,
seperti papan pengumuman, radio komunitas, website desa, dan sebagainya. Masyarakat
melakukan pemantuan dan terlibat aktif dalam pertemuan musyawarah desa yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pemaparan bendahara
desa Kalibeji informasi pengelolaan dana desa sudah terpasang pada spanduk yang ditempel di
17
depan kantor desa yang mudah di akses dan melalui website. Namun setelah peneliti telusuri,
ternyata di dalam website desa tersebut belum menampilkan rincian penggunaan dana transfer
yang termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dana desa. Hal ini sama halnya dengan yang
disampaikan oleh kepala desa yaitu bapak Ngatman.
“Informasi tentang pengelolaan dana desa disampaikan melalui pertemuan RT, dan
terpasangnya MMT (spanduk) yang berisi APBDES baik di desa maupun di dusun.
Disetiap adanya pembangunan juga terpasang MMT (spanduk) yang berisi jenis
anggaran, jenis kegiatan.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 24 November
2017)
Setelah peneliti telusuri ternyata benar disetiap objek yang dikelola dengan menggunakan
dana desa terdapat spanduk kecil yang berisi rincian jumlah dana desa yang digunakan untuk
pembangunan. (Lihat lampiran 3)
Selain itu laporan keuangan pengelolaan dana desa di sampaikan melalui pertemuan-
pertemuan rutin yang diadakan Desa Kalibeji. Bukti kehadiran masyarakat dalam pertemuan ini
dapat dilihat dari daftar hadir dalam setiap pertemuan. (Lihat lampiran 4) Rincian pengelolaan
dana desa tersebut juga di arsip dalam dokumen-dokumen yang juga dapat dilihat oleh semua
pihak jika ada pihak yang ingin mengetahui. Hal ini terekam melalui pernyataan Bapak Prapto
sebagai perwakilan masyarakat.
“Pemerintah desa mempublikasikan segala informasi tentang pengelolaan dana desa
melalui musyawarah bangunan, jika ada masyarakat yang ingin mengaskes informasi
tentang pengelolaan dana desa dapat langsung ke balai desa, di sana ditulis semuanya
melalui papan informasi. Informasi yang disampaikan semuanya tentang pembelian
material, pembayaran tukang dan lainnya. Yang memfasilitasi pertanyaan masyarakat
tentang berbagai kebijakan dalam mengelola dana desa yaitu kepala dusun.” (Hasil
wawancara dengan informan tanggal 29 November 2017)
Hal ini juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Budi Utomo sebagai salah
satu ketua RW di Dusun Beji Wetan.
18
“Pemerintah desa mempublikasikan segala informasi tentang pengelolaan dana desa
melalui melalui undangan pertemuan untuk disosialisasikan ke perangkat – perangkat
desa termasuk RT dan RW. Jika ada masyarakat yang ingin mengaskes informasi tentang
pengelolaan dana desa dapat langsung disampaikan kepada kantor desa. Informasi yang
disampaikan semuanya tentang adanya pembangunan yaitu jumlah dananya berapa,
kapan dana itu cair, dan kapan dana itu bisa diambil. Yang memfasilitasi pertanyaan
masyarakat tentang berbagai kebijakan dalam mengelola dana desa yaitu papan
informasi di Kantor Desa.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 29 November
2017)
Desa memberikan fasilitas penanganan keluhan dengan memberikan informasi dan
menjawab pertanyaan yang dibutuhkan masyarakat melalui website, pertemuan masyarakat,
publikasi yang berada di kantor desa dan pemerintah desa bersedia memberi pelayanan langsung
bagi masyarakat yang membutuhkan bukti fisik berupa foto dan laporan keuangan dari setiap
kegiatan dalam pengelolaan dana desa dengan langsung mendatangi kantor desa. Informasi yang
tersedia melalui website dapat diakses melalui alamat http://kalibeji.desa.id/. Informasi yang
tersedia di dalam website berupa kegiatan yang dilakukan di desa. Dalam pertemuan masyarakat
dan publikasi pada papan informasi dan penempelan spanduk yang berada di kantor desa
informasi yang diberikan biasanya berupa jenis kegiatan, RAPBDes, nominal pemasukan dana
desa, nominal pengeluaran dana desa dan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dana desa.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan. Dalam pengelolaan dana desa, informasi publik diharapkan dapat memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang mudah dipahami oleh
masyarakat. Informasi yang telah diterapkan Desa Kalibeji ini bisa dilihat dengan dengan adanya
laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan adanya publikasi dalam bentuk
pemasangan spanduk atau pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana desa
kepada masyarakat. Publikasi yang belum dilaksanakan Desa Kalibeji yaitu mencantumkan
laporan keuangan di dalam website. Website merupakan salah satu bentuk keterbukaan bagi
masyarakat luas. Oleh karena itu website berpengaruh dalam transparansi karena dengan adanya
19
informasi pengelolaan dana desa yang dicantumkan dalam website masyarakat yang ingin
mengetahui pengelolaan dana desa dapat langsung mengakses tanpa harus datang langsung ke
kantor desa.
Partisipasi Pengelolaan Dana Desa
Dalam pengelolaan dana desa, kinerja pemerintahan desa akan dinilai baik jika
masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Keterlibatan masyarakat ini dapat melalui
proses pengambilan keputusan dalam pertemuan kelompok masyarakat dan diskusi publik
tentang pengelolaan dana desa.
Desa Kalibeji juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa. Bentuk
partisipasi masyarakat desa itu sendiri yaitu terlibat melalui swadaya dengan menjadi tenaga
kerja dalam melaksanakan pembangunan, mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan
kebutuhan masyarakat di setiap dusun melalui pertemuan masyarakat, menyusun RAPB
(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) dan sebagai panitia kecil dalam pembangunan. Hal
ini terekam melalui pernyataan bapak Nurcholis sebagai sekertaris desa.
“Peran masyarakat dalam mengelola dana desa yaitu mengusulkan penggunaan dana
desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun, menyusun RAPB, adanya
swadaya masyarakat dalam pembangunan” (Hasil wawancara dengan informan tanggal
23 November 2017)
Peneliti melakukan konfirmasi langsung kepada salah satu perwakilan masyarakat yaitu
bapak Prapto.
“Peran masyarakat dalam mengelola dana desa yaitu sebagai tukang dalam
pembangunan dana desa.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 29 November
2017)
Hal ini juga disampaikan melalui rekaman salah satu perwakilan masyarakat yaitu bapak
Budi Utomo.
“Peran masyarakat dalam mengelola dana desa yaitu mengawasi, membentuk panitia
kecil, ada juga yang menjadi ketua pembangunan, bendahara dan sekretaris.” (Hasil
wawancara dengan informan tanggal 29 November 2017)
20
Sesuai dengan ketentuan pasal 80; pasal 81 dan pasal 82 UU Desa mengharuskan
perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan
harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan menjamin peran
serta masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan. Seperti yang telah
disampaikan perwakilan masyarakat dalam pengelolaan dana desa Kalibeji, masyarakat telah
terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan gotong royong sebagai swadaya
dalam melaksanakan pembangunan.
Dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa masyarakat juga
terlibat dalam musyawarah yang diadakan setiap setahun sekali pada tingkat desa. Terdapat dua
macam musyawarah yaitu musyawarah dusun dan musyawarah desa. Dalam setiap musyawarah
yang diadakan melalui pertemuan RT, RW, Dusun dan Desa ini masyarakat dapat memberikan
usulan-usulan dan setelah usulan dikumpulkan, masyarakat votting untuk mendapatkan hasil
akhir musyawarah. Proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan dana desa di tingkat dusun
yaitu yang pertama, masyarakat memberikan usulan melalui pertemuan RT yang diadakan rutin
setiap sebulan sekali pada setiap dusun kemudian usulan tersebut akan dimusyawarahkan lagi
pada tingkat RW dan disalurkan melalui musyawarah Dusun. Setelah masyarakat memberikan
usulan-usulan melalui musyawarah dusun, masyarakat menyampaikan usulan pengelolaan dana
desa melalui musyawarah desa dan pemerintah desa memberikan keputusan melalui diskusi
publik yang diikuti oleh perwakilan dari setiap dusun. Hal ini terekam melalui pernyataan bapak
Ngatman sebagai kepala desa.
“Proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan dana desa ada beberapa tahap yaitu
tahap pertama adalah penjaringan aspirasi per RT dan tahap kedua adalah aspirasi
dibawa ke tingkat dusun dan kemudian dibawa ke tingkat desa. Pada tahap akhir yang
telah diputuskan di rapat Desa akan menjadi rencana berikutnya.” (Hasil wawancara
dengan informan tanggal 24 November 2017)
Peneliti melakukan konfirmasi langsung kepada salah satu perwakilan masyarakat yaitu
bapak Prapto.
21
“Akses masyarakat dalam menyampaikan pendapat dari proses pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yaitu melalui musyawarah RT,RW dan
Dusun.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 29 November 2017)
Permendes Nomor 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan Dana Desa (DD) untuk
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pemberdayaan masyarakat desa
diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan Desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
diwujudkan dalam bentuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan, akses dan
kontrol sumberdaya dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan pembangunan. Dengan
melihat realita yang ada maka pengelolaan dana desa di Desa Kalibeji sudah menerapkan
partisipasi masyarakat. Hal ini bisa terlihat dengan adanya peran masyarakat dalam mengambil
keputusan untuk mengelola dana desa melalui kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah
yang diadakan baik tingkat RT, RW, Dusun dan tingkat Desa. Dengan kehadiran masyarakat
dalam musyawarah sehingga aspirasi masyarakat benar-benar dapat direalisasikan. Dalam
mengelola dana desa masyarakat jugat terlibat aktif sebagai panitia pembangunan maupun
terlibat sebagai swadaya dalam mengelola pembangunan dengan menggunakan dana desa. Peran
panitia pembangunan yaitu ikut terlibat dalam pembelian material, pengelolaan swadaya
masyarakat dan sebagainya. Peran swadaya masyarakat yaitu membantu dalam pelaksanaan
pembangunan sebagai pekerja. Manfaat dari adanya swadaya masyarakat dalam pembangunan
desa yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat meminimalkan biaya yang
dikeluarkan bagi pekerja karena mempekerjakan masyarakat desa itu sendiri.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat praktik akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi pengelolaan dana desa yang dilaksanakan Desa Kalibeji, Kecamatan
Tuntang, Kabupaten Semarang sudah memadai. Hal ini dicerminkan melalui realita yang ada.
Dalam menerapkan akuntabilitasnya Desa Kalibeji sudah berhasil mencapai tujuan yang
ditetapkan dengan melihat pembangunan jalan, RTLH dan lain-lain. Selain itu akuntabilitas
dalam pengelolaan dana desa Kalibeji dapat dilihat dari adanya pengawasan tim pelaksana yaitu
22
pengawasan yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yaitu laporan keuangan dana desa
dibuat secara periodik, dan adanya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengawasan
pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten.
Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan publikasi dalam bentuk
pemasangan spanduk atau pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana desa
kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Kalibeji telah menerapkan transparansi. Walaupun
demikian, masih ada publikasi yang belum dilaksanakan Desa Kalibeji yaitu mencantumkan
laporan keuangan di dalam website. Hal ini akan menyulitkan masyarakat yang ingin mengakses
informasi pengelolaan dana desa melalui website.
Partisipasi masyarakat di Desa Kalibeji berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa
langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran masyarakat
dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa melalui kehadiran masyarakat dalam
setiap musyawarah yang diadakan baik tingkat RT, RW, Dusun dan tingkat Desa. Kehadiran
masyarakat dalam musyawarah merupakan kesempatan untuk dapat memberikan usulan-usulan
dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar apa yang telah disepakati benar-benar dapat
direalisasikan. Bentuk partisipasi masyarakat yaitu sebagai panitia pembangunan dan terlibat
aktif sebagai swadaya masyarakat yang bertugas sebagai tenaga kerja. Peran panitia
pembangunan adalah ikut terlibat dalam pembelian material, pengelolaan swadaya masyarakat
dan sebagainya.
Keterbatasan Penelitian
Peneliti masih menemui keterbatasan – keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan
penelitian di lapangan antara lain; (1) Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2016 dan
tahun 2017 sehingga peneliti hanya bisa melihat penerapan akuntabilitas, transparansi, dan
partisipasi pengelolaan dana desa pada tahun itu saja. Peneliti tidak bisa melihat histori bahwa
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan dana desa yang diterapkan Desa Kalibeji
sudah terjadi berapa lama. (2) Penelitian ini sangat tergantung pada interpretasi peneliti tentang
makna yang disampaikan dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.
Oleh karena itu peneliti melakukan cross check data dengan melihat fakta yang ada dan informan
yang berbeda.
23
Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Akuntabilitas, Transparansi dan
Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang,
maka penulis dapat mengajukan saran yang terkait dengan penelitian ini. Bagi pemerintah desa,
perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari pengelolaan dana desa dengan selalu
mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola
anggaran dana desa dengan baik terutama dalam pengeluaran dana desa. Untuk meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan dana desa sebaiknya perangkat desa Kalibeji menambahkan data
keuangan dalam website desa Kalibeji agar masyarakat dan siapapun yang membutuhkan
informasi dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan.
Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para
informan yang benar-benar memahami topik yang akan ditanyakan dan mengenai waktu yang
akan digunakan dalam wawancara terutama masyarakat desa. Untuk dokumentasi yang
digunakan sebaiknya menggunakan alat yang memadahi sehingga data wawancara maupun
gambar yang diperoleh lebih jelas.
24
REFERENSI
Atmadja, Anantawikraman Tungga. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas
Pendidikan Ganesha, 2013.
Bere, Sigiranus Marutho. Kompas. Maret 20, 2017. www.regional.kompas.com (accessed 6 12,
2017).
Darise, Nurlan. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks, 2007.
Depdagri, Bappenas. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah.
2002.
DJPK. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. November 21, 2016. www.djpk.depkeu.go.id
(accessed Juni Minggu, 2017).
Hanifah, Sugeng. "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDes)." Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No.8, 2015.
Huberman, M.B Milles and M.A. Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication, 1984.
Irma, Ade. "Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi."
2015.
Krina, Loina Lalolo. "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan
Pasrtisipasi." 2003.
Lina Nasihatun, Nafidah, Mawar Suryaningtyas. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat." Jurnal
Bisnis dan Manajemen Islam, 2015.
Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
Mardiasno. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
Moelung, lexy J. "Metodelogi Penelitian PT Rosda Karya Bandung." 2000.
25
Muslimin, Mappamiring,St. Nurmaeta. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto." Otoritas Jurnal Ilmu
Pemerintahan, 2012.
Pemerintah Republik Indonesa. "Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa." Jakarta:
Sekretariat Negara, 2014.
Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa." Jakarta, Desember 31, 2014.
Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018." Jakarta, September 29, 2017.
Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018." Jakarta, September 29, 2017.
Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penerapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017." Jakarta, Desember 8, 2016.
Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
pasal 68." Jakarta: Sekretariat Negara, 2005.
Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 7 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme." Jakarta:
Sekretariat Negara, 1999.
Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik." Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
Peter, B. Guy. The Politics of Bureaucracy. London: Routledge, 2001.
26
Putriyanti, Aprisiami. "Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecematan Grabag Kabuoaten
Purworejo." eprints, 2012: 8.
Risti Valentina Huri, Djoko Supatmoko. "Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi
Dana Desa Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2013." Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015.
Riyanto, Teguh. "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara."
eJournal Administrasi Negara, 2015.
Rubin, Irene. "Budgeting for Accountability:Municipal Budgeting for the 1990s." Journal Public
Budgeting & Finance, Summer, 1996.
Silvia, J, and M Ansar. "Akuntabilitas dalam Perspektif Gereja Protestan." Jurnal Simposium
Nasional Akuntansi 14 (2011).
SindoNews. SindoNews.com. january 29, 2017.
https://nasional.sindonews.com/read/1175141/13/87-dugaan-korupsi-dana-desa-bakal-
diusut-kpk-1485664555 (accessed july 6, 2017).
Sulistyani, Ambar. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media,
2004.
Supatmoko, Risti Valentina Huri dan Djoko. "Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan
Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari
Kabupaten Bnyuwangi Tahun 2013." 2015.
Tamtama, Derro Madya. "Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten
Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare)." Artikel Ilmiah Mahasiswa
2014, 2014.
UNDP. United Nations Development Programme. May 24, 2007.
http://www.undp.or.id/mdg/index.asp.
27
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
DAFTAR PERTANYAAN
Latar Belakang :
1. Dimana letak Desa Kalibeji ?
2. Apa Visi dan Misi Desa Kalibeji ?
3. Siapa pengurus Desa Kalibeji ?
Akuntabilitas Keuangan
4. Bagaimana perangkat desa mengungkapkan kenyataan kejadian ekonomi yang terjadi
di dalam organisasi ?
5. Apakah tujuan dalam pengelolaan dana desa sudah tercapai ?
6. Apakah ada pengawasan dari tim pelaksana yang dilakukan dalam pengelolaan dana
desa ?
7. Apakah ada keterlibatan pemerintah dalam mengelola dana desa ?
8. Apakah laporan keuangan dibuat secara periodik ?
Transparansi
9. Bagaimana pemerintah desa mempublikasikan segala informasi tentang pengelolaan
dana desa ?
10. Bagaimana cara pemangku kepentingan dalam mengaskes informasi tentang
pengelolaan dana desa yang dimiliki organisasi ?
11. Informasi apa saja yang dipublikasikan ?
12. Apakah ada yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dalam
mengelola dana desa ?
Partisipasi
13. Adakah peran masyarakat dalam mengelola dana desa ?
14. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dalam
pengelolaan dana desa ?
28
15. Bagaimana akses masyarakat dalam menyampaikan pendapat dari proses
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa ?
32
LAMPIRAN 3
FOTO PEMBANGUNAN PENGGUNAAN DANA DESA KALIBEJI TAHUN 2016
PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN CEBUR DD TAHAP I- TAHUN 2016 RP.110.000.000
33
PEMBANGUNAN JALAN ASPAL RW 3 DUSUN BEJIREJO ANGGARAN DD TAHAP 2 TAHUN 2016
Gambar 0 % Gambar 40 %
Gambar 80 % Gambar 100 %
34
Rehap RTLH Anggaran DD Tahap 2 Th 2016 Rumah Bpk Supaat RT3 RW 3 Kalibeji.
Gambar 0
%
Gambar 40 %
BAYAR UPAH TENAGA