halaman judul laporan kinerja instansi...

HALAMAN JUDUL

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

KAPANEWON SAPTOSARI

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON SAPTOSARI

2021

Laporan Kinerja Kapanewon Saptosari Tahun 2020

ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas

Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Kapanewon Saptosari

Tahun 2020 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang

didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan

instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era

globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh

kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada

para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab,

bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama

dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan

evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa

optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam

bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan

sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah

satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada

pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana

stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap

berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Instansi Kapanewon Saptosari merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan

sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam

rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

Kapanewon Saptosari Tahun 2016 - 2021. Laporan kinerja ini juga sebagai umpan

balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi


iii


iv


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kapanewon Saptosari Tahun 2020 merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan

rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari

Renstra Kapanewon Saptosari Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk

menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan

dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kapanewon

Saptosari yang telah dicanangkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

Berdasarkan IKU Kapanewon Saptosari tahun 2020, kinerja yang dicapai

menunjukkan bahwa target kinerja dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi,

Capaian Kinerja yang sangat baik ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan

serta berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat yang

berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program

Kapanewon Saptosari pada tahun 2020.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena

ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat

berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang

akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional

untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah

ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:


vi

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan,

sehingga terjalin sinergitas dan harmonisasi yang baik dalam tiap tahapan

pembangunan

2. Upaya peningkatan kapasitas diri bagi aparatur, sehingga tidak tertinggal

dengan dinamika masyarakat yang sangat dinamis

3. Optimalisasi sumber daya aparatur yang secara kuantitas sangat terbatas, guna

menjawab tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang

diberikan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa

depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya

masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan

kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing

Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja

”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan

manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal

ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya

kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah.


vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………………………..................... i

KATA PENGANTAR …………………………………………….................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………..... iii

DAFTAR ISI …………………………..………………………….................. v

BAB I : PENDAHULUAN ...………………………………................ 1

A. Latar Belakang …………………………..……….............

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……...…….........

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).......................

1

2

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …....................................….... 9

A. Rencana Strategis Kapanewon Saptosari Tahun 2016 –

2021 .................................................................................

B. Rencana Kinerja 2020 ..............……………………….......

C. Perjanjian Kinerja 2020 ...........................…………………

9

14

16

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …...........…….……...………… 17

A. Capaian Kinerja Organisasi …….....……………………....

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020..................

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..............................

D. Realisasi Anggaran ...................................…………….....

17

19

20

26

BAB IV : PENUTUP .......…………………………………………............ 30

LAMPIRAN – LAMPIRAN :


1

BAB

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja

instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan

BAB

I

PENDAHULUAN


2

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good

governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Saptosari Tahun 2016-2021 dan

Rencana Kinerja Tahunan 2020, maka LKjIP Kapanewon Saptosari yang

disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2020 dan menyajikan laporan

kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Panewu Saptosari kepada

Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Kapanewon Panggang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, yang mengatur sebagai berikut:

1. Kedudukan Kapanewon

a. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.

b. Kapanewon dipimpin oleh Panewu.

c. Panewu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Kapanewon

Panewu mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan

pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

3. Fungsi Kapanewon

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;


3

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat kalurahan;

d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, dan sarana pelayanan umum;

h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah kapanewon;

i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;

j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di

kapanewon;

k. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang menjadi

wewenang kapanewon;

l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang


masyarakat kalurahan;

m. koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan

pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;

n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan


4

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang


masyarakat kalurahan.

4. Struktur Organisasi Kapanewon

a. Organisasi Kapanewon terdiri dari :

1) Panewu;

2) Panewu Anom yang membawahi:

a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b) Subbagian Umum;

3) Jawatan Praja;

4) Jawatan Keamanan;

5) Jawatan Kemakmuran;

6) Jawatan Sosial

7) Jawatan Pelayanan Umum

8) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bagan Struktur Organisasi Kapanewon :

PANEWU

SEKRETARIAT KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

JAWATAN

SOSIAL

JAWATAN

KEMAKMURAN

JAWATAN

KEAMANAN

JAWATAN

PRAJA

SUBBAGAIAN

UMUM

SUBBAGIAN

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

JAWATAN

PELAYANAN

UMUM


5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya

manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 18 orang pada akhir

tahun 2020. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kapanewon Saptosari

sebanyak 9 jabatan terdiri dari eselon III = 2 jabatan, eselon IV = 7 jabatan.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 9 orang.

Gambar 1.1

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Saptosari, 2020

Sedangkan komposisi pegawai Kapanewon Saptosari berdasarkan

Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2020

1 I/a – I/d 0

2 II/a – II/d 6

3 III/a – III/d 10

4 IV/a – IV/e 2

Jumlah 18

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Saptosari, 2020

11%

39%

50%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2020

Eselon III Eselon IV Non Eselon


6

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2020

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Saptosari, 2020

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi

oleh Kapanewon Saptosari pada tahun 2020 sebagai suatu wilayah baik

lingkup internal maupun lingkup eksternal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kuantitas aparatur kapanewon yang dari tahun ke tahun semakin

berkurang.

b. Masih ada aparatur yang gagap teknologi.

c. Anggaran yang ada masih sebatas untuk membiayai program/kegiatan

yang bersifat rutin dan belum memberikan ruang yang proporsional

untuk pembiayaan program/kegiatan inovatif.

d. Jaringan listrik yang sering mengalami gangguan sehingga mengganggu

pelayanan.

0%

33%

56%

11%

Chart Title

I/a – I/d

II/a – II/d

III/a – III/d

IV/a – IV/e


7

e. Kesulitan dalam mengakses kebijakan strategis dari pemerintah dan

pemerintah provinsi.

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan belum

memadai.

g. Koordinasi Lintas sektor terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan belum memadai.

h. Pengelolaan data statistik wilayah belum memadai.

i. Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perekonomian wilayah

belum memadai.

j. Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum merata

dan memadai dan alokasi anggaran untuk droping air masih belum

memadai.

k. Pengolahan pertanian masih dengan cara konvensional.

l. Penjualan produk kehutanan dan perkebunan masih dalam bentuk

bahan baku sehingga belum ada nilai tambah.

m. Minimnya pengetahuan dan pemanfaatan nilai tepat guna.

n. Orbitasi wilayah yang jauh dari pusat kota Yogyakarta Pendekatan

pengarusutamaan disaster risk reduction belum diterapkan secara

konsisten.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal pada bahasan ini adalah ruang yang berada di

luar Kapanewon Saptosari sebagai satuan kerja maupun Kapanewon

Saptosari sebagai wilayah dan berpengaruh terhadap kinerja dan

perkembangan wilayahnya. Identifikasi lingkungan eksternal ini

dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan dan tantangan yang mungkin

dimiliki dan dihadapi, selengkapnya sebagai berikut:

a. Demokrasi sering ditengarai sebagai kebebasan berekspresi tanpa

batas.

b. Pelaksanaan demokrasi seringkali memecah masyarakat dan berbiaya

mahal.


8

c. Regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan pemda serta

tata kelola pemda semakin rigit dan beragam, sehingga otda seakan

hanya semu.

d. Regulasi tentang pelimpahan kewenangan kepada kapanewon belum

operasional.

e. Regulasi yang mengatur tentang kepegawaian dan penghasilan

aparatur dapat memicu kecemburuan diantara aparatur pemerintah.

f. Ketergantungan pendapatan daerah kepada DAU dan DAK.

g. Dampak westernisasi membawa pengaruh penurunan standar moralitas

dan gaya hidup.

h. Inkonsistensi antara jiwa keagamaan dan penerapannya dalam

lingkungan pekerjaan.

i. Pergantian musim yang semakin sukar diprediksi dan curah hujan

rendah.

j. Potensi terjadinya bencana alam.


9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang

menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan

oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Rencana Strategis Kapanewon Saptosari sebagai dokumen teknis

operasional.

A. Rencana Strategis Kapanewon Saptosari Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Kapanewon Saptosari ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategi

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 tanggal 16 September 2016 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 tanggal 29

Desember 2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan

pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Kapanewon

Saptosari dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kapanewon Panggang Tahun 2016-2021,

dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang

berkualitas.”

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


10

Selanjutnya Kapanewon Saptosari menjabarkan dalam sasaran-sasaran

strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran

strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis

selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan

meningkat

Persentase desa yang menetapkan

RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

2 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun

tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

4 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program

dalam Rencana Kerja (Renja) PD

terhadap Program dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

dan Program dalam Renstra PD

terhadap Program dalam RPJMD

Kapanewon Saptosari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang

Indikator Kinerja Utama Kecamatan. Adapun Indikator Kinerja Utama

Kapanewon Saptosari adalah sebagai berikut:


11

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑ desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desa

x 100%

Yang dimaksud dengan

tepat waktu adalah

RKPDesa ditetapkan dalam

batas waktu paling lambat

bulan September Tahun -1

dan APBDesa ditetapkan

dalam batas waktu paling

lambat tanggal 31

Desember Tahun -1

Tipologi data: Non komulatif

Berdasarkan IKU Kapanewon Saptosari tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan

Keputusan Camat Panggang Nomor 47/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja

Program di Lingkungan Kecamatan Saptosari, yaitu sebagai berikut:


12

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No. Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu

∑ desa yang

menetapkan

APBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desa

x 100%


2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Total dari nilai persepsi per

unsur

Total unsur yang terisi

x Nilai penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata

tertimbang = Jumlah bobot dibagi

jumlah unsur = 1 dibagi 14 =

0,071

Untuk memudahkan interprestasi

terhadap penilaian IKM antara 25-

100, maka hasil penilaian tersebut

dikonversikan dengan nilai dasar

25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25


3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase

laporan keuangan

disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan

semesteran

3. laporan

tahunan

∑ laporan

keuangan disusun

tepat waktu

∑ laporan

keuangan disusun

x 100%



13

No. Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/ Formulasi

4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja

(Renja) PD yang sama dengan RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

x 100%

Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang

sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang

dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana

dan prasarana

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan

x 100%


Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD

x 100%



14

2. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Kapanewon Saptosari dengan

melaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan, sedangkan program-program penunjang atau

pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan kualitas perencanaan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2020

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan

keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa

yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target

(quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat

pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk

komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target

kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut,

Kapanewon Saptosari menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun

dalam bentuk Rencana Kerja Kapanewon Saptosari. Dengan diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang

secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2020 mencerminkan rencana kegiatan,

program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah


15

ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT

2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kapanewon Saptosari

selama tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang

harus dicapai selama tahun 2020 dari semua indikator kinerja yang melekat

pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2020 merupakan target tahun keempat dari

Renstra Kapanewon Saptosari 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020

memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu

sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

persen 100,00


Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

indeks 80,00

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

persen 100,00


Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

persen 100,00


16

C. PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan suatu dokumen kontrak

kinerja antara Panewu Saptosari dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan

target kinerja tahun keempat dari Renstra Kapanewon Panggang Tahun 2016-

2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kapanewon Saptosari.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Kapanewon Saptosari Tahun 2016-2021. Pada dasarnya

perjanjian kinerja Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai

Kapanewon Panggang selama Tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan

nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2020 dari semua indikator

kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target

kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kapanewon Saptosari Tahun 2020 disusun

setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor

36/DPA/2020 dan diubah seiring dengan perubahan anggaran DPA atau DPPA

Nomor.201/DPPA/2020 Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Saptosari

Tahun 2020 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

persen 100

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan Rp. 57.184.000,00


17

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting

dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja Kapanewon Saptosari dilakukan dengan mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA


18

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus:

Atau

Penilaian caaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91% ≤ 100% Sangat Tinggi

76% ≤ 90% Tinggi

66% ≤ 75% Sedang

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana) Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

(2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator = X 100% Rencana Rencana


19

51% ≤ 65% Rendah

≤ 50% Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan

“Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean

setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat tingi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang

ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat

kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok

sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja,

yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon Saptosari

tahun 2020. Pencapaian IKU tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Saptosari Tahun 2020

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2019

Tahun 2020 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2020

terhadap

2021 (%) Target

Reali-

sasi

Capaian

Kinerja

(%)

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


20

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2019

Tahun 2020 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2020

terhadap

2021 (%) Target

Reali-

sasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Kualitas

penyeleng-

garaan

Pemerintahan

Kecamatan

meningkat

Persentase

Desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa

tepat waktu

100 100 100 100 100 100

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang

menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan

meningkat”

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan

mempunyai fungsi salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan kegiatan desa. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat dilihat dari peran kecamatan

dalam membina dan mengawasi desa dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa,

sehingga indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa

tepat waktu digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan.


21

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang

dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2019

Tahun 2020 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2020

terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

Desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa

tepat waktu

100 100 100 100 Sangat

tinggi

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar

rata-rata 100% yang masuk kategori sangat tinggi. Dengan perubahan nomenklatur

desa menjadi kalurahan, maka Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu dibaca indikator persentase kalurahan yang menetapkan

RKPKalurahan dan APBKalurahan tepat waktu tersebut menunjukan bahwa

capaian yang diperoleh sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

Pemerintah kapanewon selalu berupaya agar dalam menyusun RKPKalurahan

dan APBKalurahan dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui

pembinaan seperti terlihat dalam gambar berikut ini:


22

Gambar 3.1

Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon, yang menunjukkan

keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

No.

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2019

Tahun 2020 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2020

terhadap

2021 (%) Target

Reali-

sasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu

92,33 93,00 93,40 100,00 Sangat tinggi

95,00 96,83

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR

PROGRAM 100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program

sebesar rata-rata 100,00% yang masuk ketegori sangat tinggi.


23

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp57.184.000,00

dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp51.424.000,00 (89,93%)

sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.760.000,00 (0,10%), yang dirinci

dalam table 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

No. Nama

Program

Anggaran

(Rp.) Realisasi (Rp.)

Capaian

(%) Selisih (Rp)

Efisiensi

(%)

1. Program

Peningkatan

Penyeleng-

garaan

Pelayanan

Kecamatan

57.184.000,00 51.424.000,00 89,93% 5.760.000,00 0.10

Jumlah 57.184.000,00 51.424.000,00 89,93% 5.760.000,00 0.10

Permasalahan:

1. Secara target waktu penyerahan dokumen siklus tahunan kalurahan, terutama

dokumen APBKalurahan seluruh desa telah dilaksanakan tepat waktu dan telah

ditetapkan maksimal 31 Desember 2020, namun demikian bila dikaji lebih dalam

masih terdapat kekurangan dalam dokumen tersebut karena beberapa

permasalahan yaitu:

a. Terlambatnya informasi pagu dana transfer untuk kalurahan sehingga waktu

penyusunan APBKalurahan sangat pendek.

b. Masih kurangnya pemahaman Pamong dalam menyusun RKPKalurahan

dan Rencana Anggaran Belanja pada APBKalurahan sehingga

menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam penulisan output dan

ketepatan penempatan pendapatan/belanja pada rekening yang sesuai.

c. Tidak semua Pamong menyusun sesuai tupoksi dan menyusun RAB

kegiatannya sendiri, RAB disusun oleh orang yang bukan membidangi,


24

mengakibatkan penyusunan berjalan lambat dan terjadi ketidaktepatan

karena penyusun belum memahami dan terjadi penumpukan pekerjaan

hanya pada 1 orang.

d. Kepatuhan terhadap regulasi penyusunan (Peraturan Bupati tentang

Pedoman Penyusunan APBkal, SHBJ, dll).

2. Meski di tahun ini tidak ada temuan penyimpangan dalam pengelolaan

APBDesa, namun secara realita sumber daya aparatur di kalurahan dan

kapanewon masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam hal penatausahaan

keuangan kalurahan.

3. Proses perencanaan di kalurahan masih perlu ditingkatkan kualitasnya,

sehingga program dan kegiatan yang ada di RKPKalurahan sinkron dan sinergis

dengan dokumen RPJMKalurahan dan nantinya mengalir secara harmonis

menjadi APBKalurahan.

4. Jam pelayanan dan disiplin kerja perangkat desa masih perlu ditingkatkan.


25

Solusi:

1. Koordinasi dan konsultasi intensif dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul.

2. Menganggarkan kegiatan bimbingan teknis dalam DPA kapanewon dan atau

APBKalurahan guna meningkatkan kapasitas aparatur.

3. Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah kelurahan

maupun kapanewon dalam menyusun dokumen perencanaan kalurahan.

4. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan publik terpadu perlu ditingkatkan.

5. Peningkatan pembinaan perangkat kalurahan dengan menganggarkan DPA

kapanewon dan atau APBKalurahan.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program

prioritas, di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program

penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan

oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat

Daerah tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,11% dibanding tahun 2019

yaitu dari 80,89 meningkat menjadi 82,00 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2020

ditargetkan sebesar 80% terealisasi sebesar 82,00% sehingga realisasi kinerjanya

mencapai 100% masuk kategori sangat tinggi. Untuk mengetahui capaian program

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:


26

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

No.

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2019

Tahun 2020

Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian s/d

2020

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Perangkat

Daerah

80,89 80,00 82,00 98,29 Sangat tinggi

95,00 83,38

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 98,29

Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan,

semesteran, dan tahunan tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu dari 100,00%.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan

tahunan tahun 2020 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00%

sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat tinggi.

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:


27

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

No

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2019

Tahun 2020 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2019

terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

laporan

keuangan

disusun tepat

waktu:

1. laporan

bulanan

2. laporan

semesteran

3. laporan

tahunan

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

tinggi

100,00 100,00


Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan.

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD

terhadap Program dalam RPJMD tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu dari

100,00. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD

terhadap Program dalam RPJMD tahun 2020 ditargetkan sebesar 100,00%

terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00%


28

masuk kategori sangat tinggi. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya

dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

No. Indikator Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2019

Tahun 2020 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2020

terhadap

2021 (%) Target

Reali-

sasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap

Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

dan Renstra PD

terhadap

Program dalam

RPJMD

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat tinggi

100,00 100,00


Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung

pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program

Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar

Rp243,425,000.00dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp237,063,250.00 97,39%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp6,361,750.00 (2,61%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Capaian Program Kapanewon Saptosari Tahun 2020


29

No. Nama Program Anggaran

(Rp,00) Realisasi (Rp,00)

Capaian (%)

Selisih (Rp,00)

Efisiensi (%)

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1,470,000.00 1,470,000.00 100.00 - 0

2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

15,595,000.00 15,595,000.00 100.00 - 0.00

3. Peningkatan kualitas perencanaan

11,375,000.00 11,375,000.00 100.00 - 0.00

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran

115,705,000.00 109,847,750.00 94.94 5,857,250.00 5.06

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

97,735,000.00 97,230,500.00 99.48 504,500.00 0.52

6. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

1,545,000.00 1,545,000.00 100.00 - 0.00

Jumlah 243,425,000.00 237,063,250.00 97.39 6,361,750.00 2.61

Permasalahan:

Penaksiran belanja modal yang kurang tepat

Solusi:

Survey harga dan ketepatan taksiran dengan mempertimbangkan nilai barang

dan factor non teknis lainnya

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 96,03%

dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 93,61%, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 97,04%. Jika dilihat dari realisasi

anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di

sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat, akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat dan sasaran


30

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah masing-masing

(100,00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran

Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (89,93%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan

disajikan tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target

Realisasi

% Realisa

si

Pagu

(Rp,00)

Realisasi (Rp,00)

% Realisasi

1 Kualitas penyeleng-garaan Pemerintahan kecamatan meningkat

93 93,40 100 57,184,000.00 51,424,000.00 89.93


80 82,00 100 1,470,000.00 1,470,000.00 100

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

100,00 100,00 100,00 15,595,000.00 15,595,000.00 100


100,00 100,00 100,00 16,010,000.00 16,010,000.00 100

Jumlah 90,259,000.00 84,499,000.00

Belanja Langsung Pendukung

214,985,000.00 208,623,250.00

Total Belanja Langsung

305,244,000.00 293,122,250.00


31

Sumber data: Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan

perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan

pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator

yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Panggang, LKjIP menjadi bagian dari

upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi

publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik

untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan

yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang

menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan

tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap

terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2020, namun juga

melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk

pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon

Panggang pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran utama

dan 3 (tiga) sasaran pendukung yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori

sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah

diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan kapanewon

Saptosari untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam

pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi

perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori

PENUTUP BAB

IV


32

sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa

diselesaikan dengan baik.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan

sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi

berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan

menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak

punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana

dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi

bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja

pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

halaman judul laporan kinerja instansi...

Documents