Hak dan Kewajiban Warganegara

Indonesia

Penyusun:1. Astika Rahayu2. Khairunisa Amalia3. Retno Wulandari

FMIPA – KIMIAUniversitas Negeri Jakarta

2012

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat

rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah

Kewargaegaraan dengan judul “Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia”

dengan baik tanpa adanya kendala apapun yang berarti.

Tugas makalah ini kami susun untuk memenuhi salah satu tugas pada

mata kuliah Kewarganegaraan. Tujuan lain penyusunan tugas ini adalah

supaya para pembacanya dapat memahami pentingnya hak dan kewajiban

sebagai seorang warganegara Indonesia.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah

membantu dalam penyelesaian makalah ini. Yang utama kami

mengucapakan terimakasih kepada Bapak Tukina selaku dosen mata kuliah

Kewaganegaraan.

Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada

umumnya dan kami sebagai penulis pada khususnya, kami menyadari

bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna untuk itu

kami menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan

kearah sempurna. Kami mengucapkan terimakasih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Didalam UUD 1945 terdaat aturan mengenai kewajiban Negara terhadap warganya, dan hak serta kewajiban warga Negara terhadap negaranya.

B. Permasalahan

1. Pengertian warganegara Indonesia2. Hak dan kewajiban WNI

C. Tujuan

Mempelajari dan memahami tentang pengertian warganegara, hak, dan kewajiban warganegaa, serta perbedaab hak dan kewajiban anatara warga Negara dan bukan warganegara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Warganegara Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Menurut kamus besar KBBI, warga negara adalah pendududk sebuah Negara atau bangsa berdasarkan keturunan tempat kelahiran, dan sebagaianya yang mempunyai hak dan kewajiban penuuh sebagai seorang warga Negara dari Negara itu.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu

warga negara asing (WNA), atau sebaliknya4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah

yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI

6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh

seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

10.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

11.anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

12.anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Asas-asas kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dikenal dua pedoman, yaitu Asas Kewarganegaraan Umum dan Asas Kewarganegaraan Khusus.

1. Asas Kewarganegaraan Umum

- Asas Ius SoliAsas Ius Soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat

kelahiran (terbatas). Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak yang lahir sebagai warganegaranya hanya apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya, tanpa melihat siapa dan darimana orang tua anak tersebut. Asas ini memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multikultural tanpa dibatasi oleh ras, etnis, agama, dll. Contoh negara yang menganut asas ini adalah AS, Argentina, Banglades dan Brazil.

- Asas Ius Sanguinis Asas Ius Sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan

keturunan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua dari anak tersebut adalah memiliki status kewarganegaraan negara tersebut (dilihat dari keturunannya). Asas ini akan berakbibat munculnya suatu negara dengan etnis yang majemuk. Contoh negara yang menganut asas ini adalah negara-negara yang memiliki sejarah panjang seperti negara-negara Eropa dan Asia. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis ini yakni Brunai, Jordania, Malaysia, Belanda, Cina.

- Asas Kewarganegaraan TunggalAsas ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

Setiap orang tidak dapat menjadi warga Negara ganda atau lebih dari satu.

- Asas Kewarganegaraan Ganda TerbatasAsas ini adalah asas yang menentukan stu kewarganegaraan ganda (lebih dari

satu warga Negara) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pada saat anak-anak mencapai umur 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraan.

2. Asas Kewarganegaraan Khusus

- Asa s Kepent i ngan N a s i on a l adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganeraanmengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

- Asas Pe r l i ndungan Maks imum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlingdungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.

- Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

- Asas kebenaran subs tan t i f   adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- Asas non -d i sk r im ina t i f   adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala halikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta haris menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

- Asas pengakuan dan penghormatan te rhadap HAM adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

- A s a s K e t e r b u k a a n adalah asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

- A s a s   p u b l i s i t a s adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

B. Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah  sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban sering tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Hak Warga Negara Indonesia :o Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

o Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

o Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

o Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

o Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demimeningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

o Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

o Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

o Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

o Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1

 Kewajiban Warga Negara Indonesia  :o Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

o Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

o Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

o Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

o Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

BAB III

PENUTUPAN

Kesimpulan

Konsekuensi sebagai warganegara dari suatu Negara maka melekatlah pada seseorangn itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warganegara yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Negara dan warganegara serta untuk membedakan hak dan kewajiban mereka dengan bukan warganegara yang sama-sama berdomisili disuatu Negara.

Secara umu ada dua asas untuk menetukan status kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis yang bias berakibat terjadinya a patride dan bi patride maka untuk mencegah terjadinya hal ini biasanya dilakukan pengaturan dalam undang-undang kewarganegaraan.