grid & cloud computing uu ite

7/21/2019 Grid & Cloud Computing UU ITE

1/24

GRID & CLOUD COMPUTING

Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan

Layanan Cloud Computingdi Indonesia

dari Asek !eamanan dan Per"indungan

Data


2/24

DATAData adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan

yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksiyang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud

untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang

merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan,

kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian

dari suatu system penyimpanan yang relevan.


3/24

!eamanan dan !era#asiaan Data

Da"am Tekno"ogi In$ormasiUntuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu

jaringan komputer, diperlukan beberapa jenis enkripsi5 agardata tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh sembarangan

orang kecuali untuk penerima yang berhak. !engamanan data

tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan keamanan data,

juga berfungsi untuk "

#elindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yangtidak berhak$

#encegah agar orang-orang yang tidak berhak, tidak

menyisipkan atau menghapus data


4/24

UU %T& sebagai Tinjauan 'ukum

Undang%Undang No '' Ta#un ())* tentang In$ormasi dan Transaksi+"ektronik

(. !asal ) bah*a !elaku usaha yang mena*arkan produk melalui sistim

elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar

berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang

dita*arkan.+. !asal + ayat ( menyatakan kecuali ditentukan lain oleh !eraturan

!erundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan

atas persetujuan rang yang bersangkutan.

/. Ayat + kemudian menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya

sebagaimana dimaksud pada ayat ( dapat mengajukan gugatan ataskerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang- Undang ini.

0. !asal /1 sampai !asal // dan juga pada !asal /5 yang masuk ke

dalam 2A2 3%% mengenai !erbuatan 4ang Dilarang. Dengan

penggunaan tafsiran yang umum, pelanggaran terhadap perlindungan

data dapat didasarkan pada ketentuan tersebut.


5/24

!asal + Ayat ( menerangkan bah*a dalam pemanfaatan

Teknologi %nformasi, perlindungan data pribadi merupakan

salah satu bagian dari hak pribadi privacy rights. 'ak

pribadi mengandung pengertian sebagai berikut"

(. 'ak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan

pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

+. 'ak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi

dengan rang lain tanpa tindakan memata-matai.

/. 'ak pribadi merupakan hak untuk menga*asi aksesinformasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang


6/24

etentuan Dalam UU %T&(. secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur

bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan

hukum, dan pemerintah.

+. 6ecara tegas melarang adanya akses secara mela*an hukum

kepada data milik rang lain melalui sistem elektronik untuk

memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem

pengaman

/. secara tegas menyatakan bah*a penyadapan interception

adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh

pihak yang memiliki ke*enangan untuk itu dalam rangka upaya

hukum.

0. setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membukainformasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data

yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik.

5. melarang setiap tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik

menjadi terganggu yang secara sistematis berarti juga dapat

mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemiliknya.


7/24

Masa"a# !eamanan Data Da"am C"oud

Comuting' Masa"a# keamanan dari ,irtua" ma-#ine

!ada mesin virtual, perubahan yang fisik terjadi atau migrasi tidak

mempengaruhi layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. jika

pengguna membutuhkan jasa lebih, penyedia dapat memenuhi kebutuhan

pengguna tanpa harus memperhatikan perangkat keras fisik. 7amun,

server virtual dari kelompok server logis memba*a banyak masalah

keamanan. !engamanan terhadap pusat data tradisional diukur padaplatform perangkat keras, sementara komputasi a*an mungkin merupakan

server dari beberapa server virtual, server virtual mungkin milik kelompok

server yang berbeda yang memba*a server virtual pada banyak ancaman

keamanan.

( !e.eradaan super user

Dalam era privasi pribadi, data pribadi harus benar-benar dilindungi, dan

fakta membuktikan bah*a platform 8loud8omputing memberikan layanan

pribadi dalam kerahasiannya. 2ukan hanya pengguna individu tetapi juga

organisasi memiliki potensi ancamanserupa, misalnya pengguna korporat

dan rahasia dagang disimpan dalam platform komputasi a*an mungkin

dicuri.


8/24

/ !onsistensi dataDalam lingkungan komputasi a*an, mekanisme kontrol akses

tradisional dianggap memiliki kekurangan serius. 6emua

teknik keamanan data dibangun pada kerahasiaan, integritas

dan ketersediaan dari tiga prinsip dasar. erahasiaan

mengacu pada apa yang disebut dengan data aktual atauinformasi yang tersembunyi, terutama pada daerah yang

sensitive, kerahasian data berada pada persyaratan yang

lebih ketat. Untuk komputasi a*an, data disimpan di 9pusat

data9, keamanan dan kerahasiaan data pengguna, merupakan

hal yang penting.


9/24

Potensi Isu Hukum Pada C"oud

Comuting

' Proteksi Pri0asi dan !eamanan Data Pri.adi

Data dan perlindungan privasi sangat penting untuk

membangun kepercayaan pelanggan yang diperlukan untuk

komputasi a*an untuk mencapai potensi layanansepenuhnya. :ika penyedia mengadopsi kebijakan yang lebih

baik dan lebih jelas dan praktek, pengguna akan lebih mampu

menilai risiko-risiko terkait yang mereka hadapi. Untungnya,

banyak penyedia yang telah memiliki komitmen untuk

mengembangkan kebijakan dan best-practices untuk

melindungi data pelanggan dan privasi.


10/24

( Hak !ekayaan Inte"ektua"

konteks hukum paten

konteks merek dagang konteks hak cipta

2idang hak kekayaan intelektual, juga terdapat isu-isu

extraterritoriality yang dapat timbul. 6ebagai contoh, jika seseorang

yang melanggar suatu karya, seperti perangkat lunak, yang kemudian

telah disalin di a*an atau disimpan di server di luar negeri, akan ada

muncul pertanyaan apakah tindakan ini merupakan pelanggaran yang

dapat dijangkau oleh hukum hak kekayaan intelektual masing-masing

negara


11/24

/ 1urisdiksi Data

etidakpastian yurisdiksi telah menyebabkan beberapa regulator

untuk menerapkan sistem komputasi a*an yang dapat

menciptakan risiko yang tidak dapat diterima. Director of

Technology Risk pada Monetary Authority ofSingapore telah

menyatakan bah*a

9tidak mungkin untuk memungkinkan bank untuk menempatkandata pelanggan ke dalam a*an tanpa due diligence yang signifikan,

mengingat bah*a di 6ingapura perilaku tersebut bisa dihukum

dengan hukuman penjara tiga tahun dan denda besar dan kuat;.

8ontoh" banyak pengguna kha*atir bah*a penyedia komputasimenggunakan penyedia layanan komputasi a*an yang terletak di

Amerika 6erikat atau yang mengoperasikan server di Amerika

6erikat dapat mengakibatkan data mereka berisiko terhadap

penggeledahan tanpa surat berdasarkan US Patriot Act.


12/24

!e2aji.an Penematan3Penyimanan Data

da"am Penye"enggaraan C"oud Comuting

onsekuensi 'ukum !enyelenggara 6& termasuk penyelenggara 88dalam !! !6T& secara ringkas kami kelompokkan sebagai berikut"

(. e*ajiban !endaftaran bagi !6& !elayanan !ublik !asal 5

+. e*ajiban 6ertifikasi elaikan ar!"are!asal

/. e*ajiban didaftarkannya Soft"are bagi !6& !elayanan !ublik!asal


13/24

Terkait penempatan data elektronik sebagaimana angka (1 di

atas, Pasa" '4 ayat 5(6dan ayat 5/6 PP P7T+me*ajibkan !6&untuk e"ayanan u."ik 2aji.menempatkan pusat data atau Data

#enter>D8; dan pusat pemulihan bencana atau Disaster Recovery

#enter>D?8; di2i"aya# Indonesia. 2unyi lengkap !asal (< ayat

+ dan ayat / !! !6T& adalah sebagai berikut"

$%& Penyelenggara Siste' (lektronik untuk pelayanan publik "a)ib'ene'patkan pusat !ata !an pusat pe'ulihan bencana !i "ilayah

*n!onesia untuk kepentingan penegakan huku'+ perlin!ungan+ !an

penegakan ke!aulatan negara terha!ap !ata "arga negaranya.

$,& etentuan lebih lan)ut 'engenai ke"a)iban pene'patan pusat!ata !an pusat pe'ulihan bencana !i "ilayah *n!onesia

sebagai'ana !i'aksu! pa!a ayat $%& !iatur oleh *nstansi Penga"as

!an Pengatur Sektor terkait sesuai !engan ketentuan peraturan

perun!ang-un!angan setelah berkoor!inasi !engan Menteri.


14/24

!usat Data Data #enter yang dimaksud !asal (< ayat + !!!6T& didefinisikan dalam enje"asan Pasa" '4 ayat 5(6 PP

P7T+yaitu,suatu fasilitas yang !igunakan untuk

'ene'patkan Siste' (lektronik !an ko'ponen terkaitnya

untuk keperluan pene'patan+ penyi'panan+ !an pengolahan

!ata./6edangkan, yang dimaksud dengan !usat !emulihan

2encana Disaster Recovery #enter adalah suatu fasilitas

yang !igunakan untuk 'e'ulihkan ke'bali !ata atau

infor'asi serta fungsi-fungsi penting Siste' (lektronik yang

terganggu atau rusak akibat ter)a!inya bencana yang

!isebabkan oleh ala' atau 'anusia./


15/24

6ayangnya, sanksi atas pelanggaran !asal (< ayat + !!!6T& tersebut tidak diatur se-ara tegas. Pasa" *8 PP

P7T+ tentang sanksi administratif, hanya memberikan sanksi

jika !6& !elayanan publik tidak memi"iki ren-ana

ke.er"angsungan kegiatan untuk menanggu"angi

gangguan atau .en-ana sesuai dengan risiko dari damak

yang ditim.u"kannya Pasa" '4 ayat 9': PP P7T+.

6ementara, ketidakpatuhan atas ke*ajiban penempatan

D8@D?8 di %ndonesia apaka

h dapat dikategorikan sebagai perbuatan >tidak memi"iki

ren-ana ke.er"angsungan kegiatan; sebagaimana !asal ( Ta#un ()'( tentang

Pe"aksanaanUndang%UndangNomor (< Ta#un ())=tentangPe"ayananPu."ik>!! !elayanan !ublik;

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan !ala' rangka

pe'enuhan kebutuhan pelayanan sesuai !engan peraturan

perun!ang-un!angan bagi setiap "arga negara !an

pen!u!uk atas barang+ )asa+ !an0 atau pelayanana!'inistratif yang !ise!iakan oleh penyelenggara pelayanan

publik.
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publikhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/nprt/1060/uu-no-25-tahun-2009-pelayanan-publik


17/24

6ebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan 88

memberikan pelayanan penggunaan infrastruktur

danplatfor'kepada sebuah rumah sakit yang memiliki nilai

aktiva aset sebesar ?p(11 miliar. Dengan asumsi

pendapatan per kapita nasional sebesar ?p/(,= juta tahun

+1((, maka ni"ai minima" engkategorian se.ua# .adan

#ukum yang menja"ankan misi negara se.agai

enye"enggara e"ayanan u."i- adalah sebesar?p(.5)1.111.111,- ?p/(,= juta dikali 51. Dengan demikian,

rumah sakit tersebut dikategorikan sebagai enye"enggaara

"ayanan u."ik. 6edangkan, perusahaan 88 tersebut,

menurut pendapat kami, dapat dikatakan penyelenggara

pelayanan publik tidak langsung, sehingga hal-hal yangberkaitan dengan penempatan data@informasi elektronik milik

rumah sakit tersebut #arusberada di *ilayah %ndonesia

Pasa" '4 ayat 9(: UU IT+.


18/24

!egunaan Undang%undang ada C"oud

Coomuting!enyediaan layanan 8loud 8omputing di %ndonesia semestinya

mengikuti aturan-aturan yang ada pada UU %T& 7o (( Tahun +11= dan

UU !emerintah ?epublik %ndonesia 7o =+ Tahun +11=. 2eberapa

undang-undang yang semestinya ada untuk penyedia layanan 8loud

8omputing yakni"(. e*ajiban pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik

pelayanan publik seperti penyedia jasa layanan 8loud 8omputing

agar diakui dan dipercaya oleh negara bah*a penyedia jasa layanan

8loud 8omputing sudah terverifikasi aman digunakan !asal 5 UU

!emerintah ?epublik %ndonesia 7o =+ Tahun +11=.

+. e*ajiban sertifikasi kelayakan 'ard*are pasal UU !emerintah?epublik %ndonesia 7o =+ Tahun +11=, tujuan pada pasal ini adalah

sebagai jaminan bah*a 'ard*are seperti 6erver pada penyedia

jasa layanan 8loud 8omputing aman dan memiliki pera*atan yang

cukup baik. arena keselamatan data pengguna nantinya tidak

hilang karena kerusakan 6erver 'ard*are.


19/24

/. e*ajiban mendaftarkan soft*are yang digunakan kepada

ementrian di bidang komunikasi dan %nformatika !asal < UU

!emerintah ?epublik %ndonesia 7o =+ Tahun +11=. !asal pada

undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan

keandalan operasi system yang bekerja agar tidak terjangkit 3irus

dan juga terhidar dari soft*are bajakan.

0. etentuan penggunaan tenaga ahli dalam menyikapi suatu

masalah yang terjadi misalnya dalam penyediaan jasa layanan

8loud 8omputing !asal (1 UU !emerintah ?epublik %ndonesia7o =+ Tahun +11=. !asal ini cukup jelas bah*a tenaga ahli yang

dipakai adalah tenaga ahli terpercaya dan memiliki kompetensi

pada bidang komunikasi dan elektronik.

5. Tata elola 6istem &lektronik !asal (+ UU !emerintah ?epublik

%ndonesia 7o =+ Tahun +11=, pasal menunjukan bah*a penyedia

jasa layanan 8loud 8omputing harus memiliki perjanjian tingkatlayanan, tersedianya perjanjian keamanan informasi yang

digunakan dan keamanan informasi dan sarana informasi internal

yang diselenggarakan. %ni bertujuan untuk meyakinkan kepada

pengguna bah*a layanan ini aman di gunakan.


20/24

. !enerapan manajemen risiko penyelenggaraan system

elektronik !asal (/ UU !emerintah ?epublik %ndonesia 7o =+

Tahun +11= diartikan bah*a setiap layanan 8loud 8omputing

*ajib memiliki satu manajemen resiko untuk menanggulangi

dan bertanggung ja*ab atas kerusakan data pengguna atau

hilangnya data pengguna dari layanan 8loud 8omputing.


21/24

esimpulan

(. %ndonesia belum memiliki Undang-undang yang khususmembahas mengenai privasi dan perlindungan data

pribadi. Tetapi perlindungan privasi dan data pribadi dapat

ditemukan di beberapa peraturan perundangundangan.

+. Untuk perlindungan data pribadi yang secara spesifik

berada di lingkup media elektronik terdapat dalam !asal+ Undang undang 7o. (( Tahun +11= tentang %nformasi

dan Transaksi &lektronik UU %T&. Untuk dapat

mengembangkan layanan komputasi a*an yang

menghormati privasi dan melindungi data pribadi

pengguna layanan maka diperlukan regulasi yang lebih

komprehensif.


22/24

0. #enurut narasumber-narasumberdari beberapa penyedia

layanan komputasi a*an dimana penyedia layanankomputasi a*an menghormati, melindungi dan tidak akan

mengungkapkan data pribadi pengguna layanan

komputasi a*an tanpa adanya persetujuan dari pengguna

layanan. 'al ini tentu selaras dengan maksud dan tujuan

dari rumusan !asal + UU %T&.5. Apabila terjadi malfungsi dari sistem komputasi a*an yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya layanan maksimal

kepada pengguna layanan, maka berdasarkan Service

#ontract Agree'ent dan Service 1evel Agree'ent

penyedia layanan komputasi a*an dalam hal ini 2iBnet7et*orks akan mengganti hingga /1 tiga puluh persen

dari jumlah total tagihan dalam satu bulan.


23/24

. Apabila data pribadi pengguna layanan komputasi a*an

dicuri dan@atau dibobol oleh tindakan hacking dan@atau

tindakan lain yang diluar kendali dari penyedia layanan

maka penyedia layanan komputasi a*an tidak

bertanggungja*ab atas ke*ajiban yang ditimbulkan dari

gangguan tersebut dengan sebelumnya memberitahukankeadaan tersebut secepatnya kepada pelanggan


24/24

T+RIMA !A7IH

grid & cloud computing uu ite

Documents