grand strategi penanganan etik rumah sakit di … · 2021. 5. 11. · rumah sakit mengenai sanksi...

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Mei 2021

GRAND STRATEGI PENANGANAN ETIK

RUMAH SAKIT DI INDONESIA BENANG MERAH ANTARA PMK NO 755/MENKES/PER/IV/2011,

PMK NO 49 TAHUN 2013 DAN PMK NO 42 TAHUN 2018

SUNDOYO, SH, MKM, M.HUM

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

NAMA : SUNDOYO, S.H., M.K.M., M.Hum

TTL : Pati, 8 April 1965

NPWP : 07.041.876.9-407.000

PANGKAT/GOL. : Pembina Utama Muda/ IV c

JABATAN : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal,

Kementerian Kesehatan RI

PENDIDIKAN :

S1 Ilmu Hukum, Universitas Ibnu Chaldun

S2 Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Indonesia

S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada

CURICULUM VITAE

Kementerian Kesehatan RI

Jl. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9

Jakarta Selatan

Jl. Pemuda Kranji No. 56

Kota Bekasi

[email protected]

0811 - 1831048

SISTEMATIKA

LATAR BELAKANG 01

PMK NO 755/MENKES/PER/IV/2011

TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE

MEDIK DI RUMAH SAKIT DAN DAN KMK NO.

772/MENKES/SK/VI/2002 TENTANG

PEDOMAN PERATURAN INTERNAL RUMAH

SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)

02

PMK NO 42 TAHUN 2018

TENTANG KOMITE ETIK DAN

HUKUM RUMAH SAKIT

04


TENTANG KOMITE

KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

03

KESIMPULAN 05

SISTEMATIKA

LATAR BELAKANG 01

PMK NO

755/MENKES/PER/IV/2011

TENTANG PENYELENGGARAAN

KOMITE MEDIK DI RUMAH SAIIT

02



HUKUM RUMAH SAKIT 04


TENTANG KOMITE


03

KESIMPULAN 05

1

2

3

4

SANKSI

Pelanggaran atas

kewajiban rumah sakit

dikenai sanksi.

(Pasal 54 PP No. 47/2021)

PENGORGANISASIAN

Setiap Rumah Sakit harus

memiliki organisasi yang

efektif, efisien, dan

akuntabel

(Pasal 33 UU RS)

ETIKA RUMAH SAKIT

Setiap Rumah Sakit

mempunyai kewajiban,

melaksanakan etika rumah

sakit

(Pasal 29 UU No. 11/2020)

TATA KELOLA

Setiap Rumah Sakit harus

menyelenggarakan tata

kelola Rumah Sakit dan

tata kelola klinis yang baik.

(Pasal 36 UU RS)

LATAR BELAKANG

UNSUR PENYELENGGARA

PELAYANAN RS

MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN

KESELAMATAN PASIEN

PASIEN

KOMITMEN RUMAH SAKIT MELAKUKAN TATAKELOLA PELAYANAN YANG BAIK

LATAR BELAKANG

ETIKA

Berlaku untuk lingkungan profesi tertentu

berdasarkan kesepakatan anggota profesi.dan

Tidak seluruhnya tertulis (tertulis dalam bentuk

code),

SANKSI DAN PELANGGARAN

terdapat sanksi etik bagi pelanggarnya,

pelanggaran diselesaikan oleh majelis tertentu

RUMAH SAKIT

Merupakan satu kesatuan social ekonomi (pelaku

usaha perumah sakitan), dimana dalam menjalankan

operasionalisasi nya terlibat unsur tenaga kesehatan

dan tenaga lainnya yang menunjang pelayanan

rumah sakit.

ETIKA RUMAH SAKIT

Etika yang diterapkan pada operasional rumah

sakit .

ETIMOLOGI

Etik berasal dari kata Yunani “Ethos”, yang berarti “yang baik,

yang layak”. Etik merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola

tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan

pelayanan jasa kepada masyarakat

ETIKA RUMAH SAKIT

01

02

03 04

05

Pasien/masyarakat

Petugas (tenaga kesehatan/tenaga lain) Pemilik/direksi

SISTEMATIKA

LATAR BELAKANG 01

PMK NO




02





TENTANG KOMITE


03

KESIMPULAN 05

KOMITE MEDIK DALAM PENEGAKAN PROFESIONALISME STAF MEDIS

PERAN KOMITE MEDIS

Menegakkan profesionalisme staf

medis melalui kredensial, penjagaan

mutu profesi, dan penegakan

disiplin profesi.

MUTU PROFESI

memelihara kompetensi dan

perilaku para staf medis yang

telah memperoleh izin

(maintaining professionalism)

KREDENSIAL

rekomendasi staf medis

untuk melakukan pelayanan

medis (clinical privilege dan

clinical appoinment)

PENEGAKAN DISIPLIN

ORGANISASI

melaksanakan fungsi kredensial, penjagaan

mutu profesi dan disiplin profesi melalui tiga

subkomite, yaitu subkomite kredensial,

subkomite mutu profesi, dan subkomite

etika dan disiplin profesi.

Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical

governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih

terjamin dan terlindungi.

rekomendasi penangguhan

kewenangan klinis (suspension of

clinical privilege) agar masyarakat

terhindar dari praktisi medis yang

tidak profesional

1 2

3 4

5 6

pelaporan hasil penilaian

kredensial dan menyampaikan

rekomendasi kewenangan klinis

kepada komite medik

06

wawancara terhadap pemohon

kewenangan klinis

04

penyelenggaraan pemeriksaan

dan pengkajian kompetensi;

kesehatan fisik dan mental;

perilaku; etika profesi.

02

penyusunan dan pengkompilasian daftar

kewenangan klinis sesuai dengan masukan

dari kelompok staf medis berdasarkan

norma keprofesian yang berlaku

01

evaluasi data pendidikan profesional

kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan

03

penilaian dan pemutusan kewenangan

klinis yang adekuat

05

SUBKOMITE KREDENSIAL

07.

rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis

MEKANISME DAN FUNGSI PELAKSANAAN KREDENSIAL

1. mendapatkan dan memastikan staf medis

yang profesional dan akuntabel bagi

pelayanan di rumah sakit;

2. tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis

(clinical privilege) bagi setiap staf medis

yang melakukan pelayanan medis di rumah

sakit sesuai dengan cabang ilmu

kedokteran/kedokteran gigi yang

ditetapkan oleh Kolegium

Kedokteran/Kedokteran Gigi Indonesia;

3. dasar bagi kepala/direktur rumah sakit

untuk menerbitkan penugasan klinis

(clinical appointment) bagi setiap staf

medis untuk melakukan pelayanan medis

di rumah sakit;

4. terjaganya reputasi dan kredibilitas para

staf medis dan institusi rumah sakit di

hadapan pasien, penyandang dana, dan

pemangku kepentingan (stakeholders)

rumah sakit lainnya.

TUJUAN

SUBKOMITE MUTU PROFESI

√

√

√

√

memberikan perlindungan terhadap pasien atas staf medis

yang bermutu, kompeten, etis, dan profesional

memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh

kesempatan memelihara kompetensi (maintaining competence)

dan kewenangan klinis (clinical privilege)

mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan

memastikan kualitas asuhan medis melalui upaya

pemberdayaan dan evaluasi kinerja

01. AUDIT MEDIS 02. PENDIDIKAN

BERKELANJUTAN Audit medis tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya

kesalahan seorang staf medis dalam satu kasus. Jika terdapat

laporan kejadian dugaan kelalaian seorang staf medis, mekanisme

yang digunakan adalah mekanisme disiplin profesi

1. Tahap pertama dari audit medis adalah pemilihan topik yang

akan dilakukan audit (memperhatikan jumlah kasus sulit, kasus

dengan angka kematian tertinggi)

2. Menentukan kriteria atau standar (standar prosedur

pemeriksaan, diagnosis dan pengobatan terhadap kasus)

3. Mentapkan jumlah sampel kasus yang akan dia audit/diamati

dan melakukan pengamatan terhadap kasus yang dipilih

4. mempelajari rekam medis untuk mengetahui apakah kriteria

atau standar dan prosedur yang telah ditetapkan tadi telah

dilaksanakan

5. Menganalisis kasus yang tidak sesuai dengan kriteria atau

standar dan dilakukan perbaikan dengan melibatkan mitra

bestari

MEMFASILITASI

PROSES

PENDAMPINGAN

(PROCTORING)

BAGI STAF MEDIS

YANG

MEMBUTUHKAN (bagi staf medis yang mengalami

sanksi disiplin/mendapatkan

pengurangan clinical privilege)

03.

SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI

Laporan Dugaan

Pelanggaran

Disiplin Profesi

Dapat berasal dari laporan

manajemen RS, staf medis,

nakes lainnya, pasien/keluarga,

atau hasil konferensi

Pemeriksaan

Dilakukan oleh panel dan

melalui proses pembuktian

Pemeriksaan bersifat

tertutup dan rahasia

Rekomendasi

Rekomendasi pemberian tindakan

pendisiplinan profesi berupa

peringatan tertulis, reduksi clinical

privilege, bekerja di bawa supervisi,

atau pencabutan clinical privilege

Dasar Dugaan

Kompetensi klinis, penatalaksanaan

kaussu, penggunaan obat tidak

sesuai standar, ketidakmampuan

bekerjasama dengan staf RS yang

mengakibatkan bahaya bagi pasien

Keputusan Panel

Keputusan panel

dengan suara

terbanyak

Pelaksanaan

Keputusan

Rekomendasi diserahkan

kepada Kepala/Direktur RS

dan dilakukan eksekusi

06 05 04 03 02 01

Subkomite bertujuan untuk melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi syarat (unqualified) dan tidak layak

(unfit/unproper) untuk melakukan asuhan klinis (clinical care), serta memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf

medis di rumah sakit.

Penerapan penegakan disiplin didasarkan pada

peraturan internal rumah sakit, peraturan internal

staf medis, dan etika rumah sakit

SISTEMATIKA

PMK NO




02





TENTANG KOMITE

KEPERAWATAN RUMAH SAKIT 03

LATAR BELAKANG 01

KESIMPULAN 05

KOMITE KEPERAWATAN

• Tenaga keperawatan RS

merupakan jenis tenaga

kesehatan terbesar

• Dalam profesi tenaga

keperawatan dikenal tindakan

yang bersifat mandiri dan

tindakan yang bersifat

delegasi.

• Diperlukan tenaga

keperawatan yang kompeten,

mampu berpikir kritis, selalu

berkembang serta memilki

etika profesi

LATAR BELAKANG

membantu

kepala/direktur

Rumah Sakit dalam

melakukan

Kredensial,

pembinaan disiplin

dan etika profesi

tenaga keperawatan

serta pengembangan

professional

berkelanjutan

TUGAS

Terdiri atas ketua,

sekretaris dan sub

komite (Subkomite

Kredensial,

Subkomite Mutu

Profesi, dan

Subkomite Etik dan

Disiplin Profesi)

ORGANISASI

Melingkupi tenaga perawat

dan bidan

Merupakan wadah non-

struktural rumah sakit yang

mempunyai fungsi utama

mempertahankan dan

meningkatkan

profesionalisme tenaga

keperawatan melalui

mekanisme kredensial,

penjagaan mutu profesi,

dan pemeliharaan etika dan

disiplin profesi.

KOMITE

KEPERAWATAN

SUBKOMITE KEPERAWATAN

• Dalam melaksanakan tugasnya ketua

komite dibantu oleh sub komite yang

terdiri dari sub komite Kredensial, mutu

profesi dan disiplin profesi.

• Dapat melibatkan mitra bestari

SUBKOMITE MUTU PROFESI

TUJUAN:

Memastikan mutu profesi tenaga keperawatan sehingga

dapat memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan

yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai

kewenangannya.

KEWENANGAN:

memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan

dan kebidanan, pendidikan keperawatan dan kebidanan

berkelanjutan serta pendampingan.

SUBKOMITE KREDENSIAL

TUJUAN:

Memberi kejelasan Kewenangan Klinis bagi setiap

tenaga keperawatan dan melindungi keselamatan

pasien

KEWENANGAN:

memberikan rekomendasi rincian Kewenangan

Klinis untuk memperoleh surat Penugasan Klinis

(clinical appointment).

SUBKOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI

TUJUAN:

Menegakan disiplin tenaga keperawatan atas

pelanggaran etik dan disiplin yang telah dilakukan,

melindungi pasien dari pelayanan yang diberikan, serta

memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga

keperawatan.

KEWENANGAN:

memberikan usul rekomendasi perubahan/modifikasi atau

pencabutan Kewenangan Klinis (clinical privilege) dan

memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NURSING STAF BY LAWS)

Peraturan internal staf keperawatan

merupakan peraturan penyelenggaraan

profesi staf keperawatan dan mekanisme

tata kerja Komite Keperawatan

KEWENANGAN KLINIS

Peraturan internal staf keperawatan

sebagai acuan serta dasar hukum yang

sah bagi Komite Keperawatan dan

kepala/direktur Rumah Sakit dalam hal

pengambilan keputusan tentang staf

keperawatan.

PENUGASAN KLINIS

KOMITE KEPERAWATAN

RAPAT

SUBKOMITE KREDENSIAL, MUTU PROFESI, ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI

PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS

TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN

SUBSTANSI PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN

SISTEMATIKA

PMK NO




02

LATAR BELAKANG 01


TENTANG KOMITE


03




KESIMPULAN 05

KOMITE ETIK DAN

HUKUM RUMAH SAKIT

unsur organisasi nonstruktural yang membantu kepala

atau direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah

sakit dan hukum perumahsakitan

Setiap rumah sakit wajib melaksanakan

etika rumah sakit yang dituangkan

dalam bentuk Panduan Etik Dan

Perilaku (Code Of Conduct)

Pelaksanaan penarapan etika rumah sakit

melalui pembentukan

KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

1. menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit

2. melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi

3. memberikan rekomendasi kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan.

1. pengelolaan data dan informasi terkait etika Rumah Sakit

2. pengkajian etika dan hukum perumahsakitan

3. sosialisasi dan promosi Code of Conduct dan pedoman etika pelayanan

4. pencegahan penyimpangan, dan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Code of Conduct dan pedoman Etika Pelayanan

5. pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Code of Conduct dan pedoman Etika Pelayanan

6. penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit

7. penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi

Meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di RS, dengan cara:

1. Menyusun, membina dan mengawasi penerapan Code of Conduct, pedoman Etika Pelayanan

2. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit.

3. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum

4. memberikan pertimbangan mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum

5. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi SDM rumah sakit.

TUGAS FUNGSI WEWENANG

Setiap Rumah Sakit harus memiliki Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct)

01. TUJUAN

mengatur dan mendorong seluruh

sumber daya manusia di Rumah Sakit

bekerja sesuai etika umum, etika profesi,

Etika Pelayanan, dan Etika

Penyelenggaraan

03. REVIU

Dilakukan pengkajian dan peninjauan ulang

secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun

sekali disesuaikan dengan perkembangan,

kebutuhan pelayanan, dan dinamika Rumah Sakit

04. SOSIALISASI DAN PROMOSI

Sosialisasi dilakukan kepada pengelola dan seluruh SDM RS dengan

tujuan:

1. mewujudkan rasa memiliki Code of Conduct

2. meningkatkan pengetahuan dan wawasan seluruh SDM Rumah

Sakit

3. Memberikan keasadaran SDM RS bahwa Code of Conduct

merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan

05. PELANGGARAN

Setiap SDM RS yang mengetahui terjadinya pelanggaran Code of

Conduct wajib melaporkan kepada Komite Etik dan Hukum, komite

lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi,

dan/atau atasan langsung.

02. PENYUSUNAN

disusun oleh Komite Etik dan Hukum dan

ditetapkan oleh Kepala atau Direktur

Rumah Sakit.

PENERAPAN PANDUAN ETIK DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

SISTEMATIKA

PMK NO




02

LATAR BELAKANG 01


TENTANG KOMITE


03




KESIMPULAN 05

PENGADUAN

Etika Profesi

Etika Nonprofesi (TL oleh

Di luar etika profesi dan nonprofesi

Komite masing-masing tenaga kesehatan (Komite Medik,

Komite Keperawatan melaui sub komite etik dan disiplin)

KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

TINDAK LANJUT PENGADUAN

1. Mengumpulkan dan analisis data dan informasi terkait dugaan pelanggaran etik

2. Melakukan pembahasan dugaan pelanggaran

• menghadirkan pihak terkait

• melakukan klarifikasi dengan pihak terkait

3. Menyusun laporan hasil

4. Menyusun rekomendasi mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan

Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan

Penanganan dugaan pelanggaraan etik tidak dapat

diselesaikan atau melibatkan antar profesi

PENYELESAIAN SESUAI DENGAN MEKANISME

MASING-MASING

PELANGGARAN YA TIDAK

REHABILITASI Membuat Surat Keputusan/Eksekusi

sesuai dengan rekomendasi dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

Dapat

melibatkan

komite etik dan

hukum RS lain

dalam bentuk

panitia adhoc

SECARA

EKSTERNAL

DAPAT

DILAKUKAN

MEDIASI OLEH

BPRS

PROVINSI

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAAN ETIK DAN HUKUM

RUMAH SAKIT

Ditindaklanjuti oleh Komite Etik dan Hukum RS

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENANGANAN

DUGAAN PELANGGARAN ETIK DAN

HUKUM RUMAH SAKIT INDEPENDENSI 01

02

03

04

05

06

07

08

PRADUGA TAK BERSALAH

AKUNTABILITAS

KEHATI-HATIAN DAN KERAHASIAAN

OBYEKTIFITAS

EFEKTIF EFISIEN

PERLAKUAN YANG SAMA

EMPATI

HOSPITAL BYLAWS

PEMILIK/REPRESENTA

SI PEMILIK

TATA KELOLA KLINIS YANG

BAIK (GOOD CLINICAL

GOVERNANCE)

Medical Staf Bylaws/Other

Clinicalstaf Bylaws TATA KELOLA

PERUSAHAAN/KORPORASI

YANG BAIK (GOOD

CORPORATE GOVERNANCE) .

Corporate Bylaws

DIREKSI STAF KLINIS

MUTU PELAYANAN

KESEHATAN RS EVALUASI/PEMBINAAN

Pasal 36 UU RS: Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan

tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik

PRAKTIK BISNIS

YANG SEHAT

KEDUDUKAN HOSPITAL BYLAWS

Memuat ketentuan-

ketentuan pokok yang

merupakan dasar bagi

berjalannya organisasi

ANGGARAN DASAR

RUMAH SAKIT

ANGGARAN

RUMAH TANGGA

RUMAH SAKIT

PENDIRIAN

RUMAH SAKIT

(GOVERNING BODY

atau yang mewakili)

hal-hal mendasar saat

pendirian organisasi

rumah sakit

aturan yang menjabarkan kaidah

dasar yang ada didalam anggaran

dasar setiap rumah sakit

HOSPITAL BYLAWS

KONSTITUSI BAGI RUMAH SAKIT

tujuan pendirian,

pengelolaan, pengurus,

tugas dan wewenang

pengurus, waktu

pendirian

visi, misi, bidang

usaha yang akan

dijalankan,

Corporate bylaws Medical staff

bylaws

Berisi hal-hal yang lebih bersifat spesifik

bagi kebutuhan implementasi dari prinsip-

prinsip umum yang tercantum

dalam hospital bylaws

RULE AND REGULATION RUMAH SAKIT

OPERASIONALISASI

RUMAH SAKIT

(DIREKTUR)

PERSIAPAN

PENYELENGGARAAN

RUMAH SAKIT

(GOVERNING BODY atau

yang mewakili)

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-

masing unsur dari organisasi rumah sakit

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sesuai

dengan tailor made masing-masing rumah

sakit

Terima Kasih

grand strategi penanganan etik rumah sakit di … · 2021. 5. 11. · rumah sakit mengenai sanksi...

Documents