good corporate governance - bpdntt.co.id · quantitative risk management disclosure according...

Good Corporate GovernanCe

TaTa Kelola Perusahaan

tata kelola perusahaan 1 Good Corporate GovernanCe

Dewan Komisaris 20 Board of Commissioners

Direksi 34 Board of Directors

Komite – Komite Dibawah Dewan Komisaris

58Committees Under the Board of

Commissioners

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

78 Conflict Of Interest Transaction

Penerapan Fungsi Kepatuhan 79 Implementation of Compliance Function

Penerapan Fungsi Audit Ekstern 91 Implementation of External Audit Function

Pedoman Perilaku 99 Code of Conduct

Whistleblowing System (WBS) di Bank NTT 106 Bank NTT Whistleblowing System (WBS)

Penerapan Manajemen Risiko 110 Implementation of Risk Management

Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Kuantitatif Sesuai SE BI No. 14/35/DPNP Tanggal 10 Desember 2012

132Quantitative Risk Management Disclosure according Circular Letter No. 14/35 / DPNP

Date December 10, 2012

Corporate Sosial Responsibility 170 Corporate Sosial Responsibility

Uraian Mengenai Corporate SosialResponsibility yang Terkait denganLingkungan Hidup

173Disclosure of Corporate Social Responsibility

Related with Environment

Uraian Mengenai Corporate Sosial Responsibility yang Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan danKeselamatan Kerja


Related with Employment, Occupational Health and Safety

Uraian Mengenai Corporate Sosial Responsibility Yang Terkait Dengan Pengembangan Sosial danKemasyarakatan


Related with Social and Community Development

Uraian Mengenai Corporate SosialResponsibility Yang Terkait DenganTanggung Jawab Kepada Konsumen

185Disclosure of Corproate Social Responsibility

Related with Responsibility to the Consumers

ii PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014

Bank NTT berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dalam upaya mewujudkan perbankan yang berkinerja tinggi dengan tetap patuh pada peraturan dan perundang-undangan untuk tercapainya visi Bank NTT yaitu “Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya” .

1P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014La

Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

persaingan dalam dunia perbankan saat ini, menuntut perusahaan mampu menerapkan tata kelola perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) secara berkelanjutan demi peningkatan kinerja perusahaan sehingga mampu berkompetisi dalam meraih impian di masa depan.

Banking industry competition nowadays has encouraged the Company to implement Good Corporate Governance in continuous manner to achieve Company’s performance growth to win the competition in pursuing our future goals.

TaTa Kelola PerusahaanGood Corporate Government

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik (Good Corporate Governance) Bank NTT

senantiasa merujuk pada peraturan perundang-

undangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan

Bapepam, peraturan internal Bank NTT maupun

peraturan lainya yang terkait dengan perseroan.

Peraturan-peraturan yang dimaksud antara lain

sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor:

7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor: 3492) sebagaimana telah

diubah dengan Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 (Lembaran

In relation with Good Corporate Governance

implementation, Bank NTT refers to prevailing law,

Bank Indonesia regulation, Bapepam Regulation,

Bank NTT’s internal regulation as well as other

relevant regulations related with the Company. The

regulations are including:

1. Republic of Indonesia 1945 Constitution.

2. Republic of Indonesia Law No. 7 of 1992 on

Banking (Republic of Indonesia State Gazette of

1992 No. 31, Appendix of Republic of Indonesia

State Gazette No. 3492) as amended under

Republic of Indonesia Law No. 10 of 1998

(Republic of Indonesia State Gazette No. 182,

2 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor:

182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor: 3790);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor:

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun

2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi

Bank Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:

11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/

PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober

2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi

Bank Umum;


tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bank Indonesia Nomor: 13/27/PBI/2011 tanggal

28 Desember 2011 tentang perubahan atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/PBI/2009

tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum;


tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum;

8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP

tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum;

9. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP

tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum;

10. Peraturan Bapepam-LK No:Kep-431/BL/2012

tanggal 1 Agustus 2012 tentang penyampaian

laporan emiten atau perusahaan publik.

11. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur No.30 Tahun

2006 tentang Penetapan Pedoman Code Of

Conduct dan Code Of Corporate Governance.

Appendix of Republic of Indonesia State Gazette

No. 3790);

3. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 on

Limited Company (Republic of Indonesia State

Gazette of 2007 No. 106; Appendix of Republic

of Indonesia State Gazette No. 4756);

4. Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003

regarding Risk Management Implementation

for Commercial Banks as amended under

Bank Indonesia Regulation No. 11/25/PBI/2009

dated July 1, 2009 as the amendment of

Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003

regarding Risk Management Implementation

for Commercial Banks;


regarding Good Corporate Governance

Implementation for Commercial Banks as

amended under Bank Indonesia Regulation

No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 as

the amendment of Bank Indonesia Regulation

No. 8/4/PBI/2006 regarding Good Corporate

Governance Implementation for Commercial

Banks;


dated January 27, 2009 on Commercial Banks

as amended under Bank Indonesia Regulation

No. 13/27/PBI/2011 dated December 28, 2011 as

the amendment of Bank Indonesia Regulation

No. 11/1/PBI/2009 dated January 27, 2009 on

Commercial Banks;


dated Janaury 5, 2011 concerning Commercial

Banks Soundness Level Assessment;

8. Bank Indonesia Circular Letter No. 9/12/DPNP

dated May 30, 2007 regarding Good Corporate


Banks;

9. Bank Indonesia Circular Letter No. 13/24/DPNP

dated October 25, 2011 regarding Commercial

Banks Soundness Level Assessment;

10. Bapepam – LK Regulation No. KEP – 431/BL/2012

dated August 1, 2012 regarding Public Entity or

Company Reporting Disclosure.

11. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Timur BOD Decree No. 30 of 2006 as the

Guideline of Code of Conduct and Code of

Corporate Governance.

3P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Bank NTT terus berupaya memperbaiki dan

menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip

penerapan tata kelola yang baik dalam setiap

aktivitas bisnisnya dengan profesionalisme kerja

yang tinggi yang didasarkan pada transparansi

(transparency), akuntabilitas (accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), independensi

(independency) dan kewajaran (fairness).

tujuan pelaksanaan GCG di Bank ntt

Sesuai komitmen tersebut diatas, kelanjutan

perbaikan dan peningkatan penerapan Good

Corporate Governance oleh Bank NTT pada tahun

buku 2014 masih tetap difokuskan pada 4 (empat)

sasaran tujuan, yaitu:

1. Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan

peningkatan prinsip-prinsip yang dianut

perusahaan, yang pada akhirnya untuk

mencapai visi melalui misi yang ditetapkan;

2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT

yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai

nilai-nilai FLOBAMORA;

3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan

organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun

praktik-praktik yang bertentangan dengan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi

kepentingan stakeholders dan meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta nilai-nilai

FLOBAMORA.

Upaya mewujudkan 4 (empat) tujuan tersebut,

telah berhasil membangun kepercayaan dari

stakeholders, yang ditunjukan dengan keberhasilan

mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari

berbagai lembaga atas kinerja Bank NTT sepanjang

tahun buku 2014. Prestasi dan penghargaan

tersebut meliputi:

a. Penghargaan dari Indonesian Improvement

Award 2014 sebagai “The Best regional Bank

of The Year”

b. Penghargaan dari Info Bank Award yang

diselenggarakan oleh majalah info bank

dengan predikat “sangat Bagus” atas Kinerja

Keuangan Tahun 2013 dengan kategori “Modal

Inti di bawah Rp. 1 triliun”. Predikat tsb diberikan

berdasarkan rating info bank tahun 2014 atas

kinerja tahun 2013.

Bank NTT continues to improve and refine

implementation of good corporate governance

principles in every business activity with high

working professionalism adopting transparency,

accountability, responsibility, independency and

fairness.

oBjeCtives of GCG implementation in Bank nttAccording to the commitment, sequence of

Good Corporate Governance implementation

improvement in Bank NTT done in 2014 was still

focused on 4 (four) primary objectives:

1. Maximizing Bank NTT’s value by enhancing the

principles implemented by the Company, that

holds final objective to realize implemented

vision and mission.

2. Realizing Bank NTT’s professional management

system characterized by corporate culture

adhering to FLOBAMORA values.

3. Enhancing Bank NTT’s organ durability and

independency towards any impact of several

actions that may violate Good Corporate

Governance principles.

4. Improving Bank NTT’s performance, protecting

stakeholders’ interest and enhancing

compliance towards applicable regulation and

FLOBAMORA values.

To realize those 4 (four) objectives, had succeeded

gaining trust from stakeholders, indicating by

acknowledgement and rewards from various

institutions for Bank NTT performance throughout

2014. The reward and achievement are including:

a. Award from Indonesian Improvement Award

2014 as “ The Best Regional Bank of The Year”

b. Info Bank Award organized by Info Bank

Magazine as Bank with “Excellent” predicate

on Finacnial Performance booked in 2013 with

“Tier Capital Under Rp1 trillion” category. The

predicate is based on Info Bank Rating in 2014

towards performance in 2013.


c. Penghargaan dari Info Bank Award yang

diselenggarakan oleh majalah info bank

dengan predikat “sangat Bagus” atas Kinerja

Keuangan Tahun 1999 s/d 2013 dengan kategori

“Modal Inti di bawah Rp. 1 triliun”. Predikat tsb

diberikan berdasarkan rating info bank tahun

2014 atas kinerja tahun 1999 s/d 2013

d. Penghargaan BUMD dan CEO BUMD Award

2014 yang diselenggarakan oleh majalah

business review sebagai “BuMD Terbaik ke-4“

seluruh Indonesia.

e. Penghargaan BUMD dan CEO BUMD Award 2014

yang diselenggarakan oleh majalah business

review sebagai “Pemasaran & Pelayanan BUMD

Terbaik ke-5 “ seluruh Indonesia.

f. Penghargaan dari “Annual Report Award Tahun

Buku 2013”, peringkat ke-2 kategori BUMD

Listed yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

g. Penghargaan dari Indonesia Banking Award

yang diselenggarakan oleh “Tempo Media

Group” sebagai “The Most Reliable Bank”

dengan kategori “ Bank Pembangunan Daerah

Aset di bawah Rp. 10 Triliun.

h. Penghargaan dari Anugerah Perbankan

Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah

Economic Review sebagai “The Best Bank 2014

peringkat ke 2 ” kategori modal inti < Rp. 10

Triliun.

i. Penghargaan dari Anugerah Perbankan

Indonesia yang diselenggarakan oleh majalah

economic review kepada Direktur Utama

Bank NTT “Daniel Tagu Dedo,SE” sebagai “CEO

Leadership 2014” kategori modal inti < Rp. 10

Triliun.

j. Penghargaan dari Kementerian Keuangan

Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Perbendaharaan sebagai “Kantor Cabang Bank

Persepsi dengan Layanan Penerimaan Negara

Terbaik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2014”

c. Info Bank Award organized by Info Bank

magazine as Bank with “Excellent” predicat on

Finacnial Performance booked in 199 to 2013

with “Tier Capital Under Rp1 trillion” category.

The predicate is based on Info Bank Rating in

2014 towards performance in 1999 to 2003.

d. BUMD and CEO BUMD Award 2014 organized

by Business Review magazine as “Indonesian

Fourth Best Regional Enterprise.”

e. BUMD and CEO BUMD Award 2014 organized

by Business Review magazine as “Indonesian

Fifth Best Regional Enterprise Marketing and

Services &.“

f. “Annual Report Award For Fiscal Year 2013”, 2nd

rank in Listed Regional Enterprise, organized by

Financial Service Authority.

g. Indonesia Banking Award organized by “Tempo

Media Group” as “The Most Reliable Bank” in

“Regional Development Bank with Assets Under

Rp10 trillion” category.

h. Indonesian Banking Award organized by

Economic Review Magazine as“The Best Bank

2014 2nd Rank” in Tier Capital < Rp10 trillion

category.

i. Indonesian Banking Award organized by

Economic Review Magazine for President

Director of Bank NTT “Daniel Tagu Dedo,SE” as

“CEO Leadership 2014” in Tier Capital < Rp10

trillion category.

j. Award from Ministry of Finance Republic of

Indonesia as “Best Bank Persepsi Branch Office,

General Directorate of Treasury in East Nusa

Tenggara 2014.”

5P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

struktur pelaksanaan tata kelola

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan

Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang


Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan


tanggal 05 Oktober 2006 tentang Perubahan atas


tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

bagi Bank Umum, pelaksanaan prinsip tata kelola

perusahaan Bank NTT tahun buku 2014 diuraikan

dalam struktur tata kelola sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan

Komisaris.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tugas

Direksi.

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

5. Penanganan benturan kepentingan.

6. Penerapan fungsi kepatuhan.

7. Penerapan fungsi audit intern.

8. Penerapan fungsi audit ekstern.

9. Penerapan manajemen risiko termasuk system

pengendalian intern.

10. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related

party) dan penyediaan dana besar (large

exposures).

11. Transparansi kondisi keuangan dan keuangan

bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan

internal.

12. Rencana strategis bank.

rapat umum pemeGanG saham (rups)

Sepanjang tahun buku 2014 PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan

RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai

berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPS LB) dilaksanakan pada tanggal 23

Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Nomor: 76 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat

oleh Silvester Joseph Mambaitfeto S.H Notaris

di Kupang dengan agenda-agenda sebagai

berikut:

Corporate GovernanCe struCture

Referring to Articl 2 point (2) in Bank Indonesia

Regulation No. 8/4/PBI/2006 concerning Good

Corporate Governance Implementation for

Commercial Banks as revised under Bank Indonesia

Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5,

2006 as the revision of Bank Indonesia Regulation



Banks, the implementation of corporate

governance principle in Bank NTT for fiscal year

2014 is described in following corporate structure:

1. General Meetings of Shareholders;

2. Implementation of Board of Commissioners’

duties and responsibilities.

3. Implementation of Board of Directors’ duties

and responsibilities.

4. Completion and implementation of Committee’s

duties.

5. Conflict of Interest Handling.

6. Implementation of Compliance Function.

7. Implementation of Internal Audit Function.

8. Implementation of External Audit Function.

9. Implementation of Risk Management including

Internal Control System.

10. Lending for Related Party and Large Expsoures.

11. Disclosure of Bank’s financial and non-financial

condition as well as GCG Report and Internal

Reporting.

12. The bank's strategic plan.

General meetinGs of shareholders (Gms)

Throughout fiscal year 2014, PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur held 3 (three) GMS

with following details:

1. Extraordianry General Meetings of

Shareholders (EGMS) held on January 23, 2014

as documented on PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur Extraordinary

General Meetings of Shareholders Minutes of

Meetings No. 76 dated January 23, 2014 made

by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in

Kupang with following agenda:


a. Pembahasan Kepengurusan Periode 2013-

2017 sehubungan dengan diterimanya

hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and

proper test) yang dikeluarkan oleh Bank

Indonesia;

b. Pembahasan kondisi manajemen bank.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Tahunan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni

2014 sebagaimana tercantum dalam Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Tahun Buku 2013 Perseroan Terbatas

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Timur Nomor: 76 tanggal 12 Juni 2014 yang

dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto S.H

Notaris di Kupang dengan agenda-agenda

sebagai berikut:

a. Laporan Direksi atas Penyelenggaraan

Perseroan selama Tahun Buku 2013;

b. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahun Buku 2014-2016;

c. Penawaran Saham untuk Tahun Buku 2014;

d. Lain-lain.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPS LB) dilaksanakan pada tanggal 12 Juni

2014 sebagaimana tercantum dalam Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank


Nomor: 77 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat

oleh Silvester Joseph Mambaitfeto S.H Notaris

di Kupang dengan agenda pemilihan calon

Komisaris dan calon Direktur Pemasaran Kredit

Periode 2013-2017;

hasil pelaksanaan keputusan agenda rups lB tanggal 23 januari 2014:

Bahwa berdasarkan agenda yang ditetapkan dalam

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur Nomor 76 tanggal 23 Januari 2014

yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto

S.H Notaris di Kupang, maka RUPS mengambil

keputusan sebagai berikut:

a. Sebagaimana keputusan yang sudah diambil

dalam RUPS tanggal 07 Oktober 2013 tentang

Direksi maka RUPS sepakat ke-empat Direktur

dipilih kembali menjadi Direksi untuk periode

kepengurusan 2013-2017 dengan penambahan

1 (satu) orang calon Direktur sehingga jumlah

Direktur menjadi 5 (lima) orang dan perlu

dilakukan rotasi;

a) Discussing Management for 2013 – 2017

period regarding approval of fit and proper

test issued by Bank Indonesia;

b) Discussing condition of Bank’s management.

2. Annual General Meetings of Shareholders held

on June 12, 2014 as documented on PT Bank


Extraordinary General Meetings of Shareholders

Minutes of Meetings No.76 dated June 12, 2014

made by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H

Notary in Kupang with following agenda:

a. BOD Report on the Company’s Management

for Fiscal Year 2013;

b. Budget Plan Report for Fiscal Year 2014 -2

016;

c. Shares Offerign for Fiscal Year 2014;

d. Others

3. Extraordinary General Meetings of

Shareholders (EGMS) held on June 12, 2014 as

declared on PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur Extraordinary General

Meetings of Shareholders Minutes of Meetings

No.77 dated June 12, 2014 made by Silvester

Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang with

agenda to appoint candidate of Commissioners

and Credit Marketing Director for 2013 – 2017

Period.

resolution of eGms agenda on january 23, 2014:

According to agenda implemented on PT Bank



Minutes of Meetings No.76 dated January 23, 2014

made by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary

in Kupang with following agenda:

a. As stated in resolution taken by GMS dated

October 7, 2013 regarding the Board of

Directors, the GMS has agreed to reappoint

four Directors as the Directors for 2013 – 2017

management period by adding 1 (one) Director

candidate that the Directors consist of 5 (five)

members and need to be rotated;

7P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

b. Calon Direktur yang ditambahkan adalah

Saudara Yoseph Siga sebagai calon Direktur

Pemasaran Kredit, sedangkan rotasi dilakukan

atas Direktur Kepatuhan yang semula

dijabat oleh Saudara Eduardus Bria Seran

digantikan oleh Saudara Tomy Jeferson

Ndolu dan selanjutnya Saudara Eduardus Bria

Seran melaksanakan tugas sebagai Direktur

Pemasaran Dana;

c. Terhadap Komisaris Independen, RUPS sepakat

untuk mencalonkan Saudara Izhaak F. Amalo,

SH untuk menggantikan Saudara Prof. Ir. Fredrik

L. Benu, M.Si, Ph.D;

d. Jabatan Direktur Pemasaran Kredit dirangkap

oleh Direktur Pemasaran Dana dengan

kontrol langsung dari Direktur Utama dengan

pembatasan-pembatasan yang akan diatur

oleh Dewan Komisaris;

e. Tugas Komisaris Independen yang lowong

dilaksanakan oleh Komisaris Utama dan

Komisaris Independen lainnya sampai

dilaksanakan RUPS berikutnya;

f. Dengan menyimpang dari ketentuan dalam

Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar maka

RUPS mengangkat:

1) Anggota Direksi

- Direktur Utama

Daniel Pola Moto Dimu Tagu Dedo, SE

- Direktur

Adrianus Ceme, SE

- Direktur

Eduardus Bria Seran, SE

- Direktur

Tomy Jeferson Ndolu

2) Anggota Dewan Komisaris

- Komisaris Utama

Fransiskus Salem, SH., M.Si

- Komisaris

Petrus Elias Jemadu, SH., M.Hum

g. Pada pembahasan kondisi manajemen bank,

RUPS memberikan berbagai catatan sebagai

masukan bagi para pengurus dan memberikan

penegasan bahwa saran-saran pemegang

saham menjadi perhatian manajemen untuk

perbaikan kinerja di tahun 2014 dan tahun-

tahun selanjutnya.

b. Newly-added Director candidate is Mr. Yoseph

Siga as candidate for Credit Marketing Director,

and rotation was performed for Compliance

Director, previously served by Mr. Eduardus

BRia Seran replaced by Mr. Tomy Jeferson Ndolu

and Mr. Eduardus Bria Seran was appointed as

Fund Marketing Director.

c. For the Independent Commissioner, GMS

approved to nominate Mr. Franky Amalo to

replace Mr. Prof. Fredik L. Benu;

d. Credit Marketing Director position is served

by Fund Marketing Director with direct

supervision from President Commissioner and

set of limitations to be regulated by Board of

Commissioners;

e. Duties of vacant Independent Commissioner

will be carried out by President Director and

other Independent Commissioners until next

GMS;

f. By adjusting with Articles stated on Article 12

and Article 15 in Articles of Associations, the

GMS appointed:

1) Board of Directors Members

- President Director

Daniel Pola Moto Dimu Tagu Dedo, SE

- Director

Adrianus Ceme, SE

- Director

Eduardus Bria Seran, SE

- Director

Tomy Jeferson Ndolu

2) Board of Commissioners Members

- President Commissioner

Fransiskus Salem, SH., M.Si

- Commissioner

Petrus Elias Jemadu, SH., M.Hum

g. On the discussion of Bank’s management

condition, the GMS attached several notes

as recommendation for management and

affirming that the shareholders’ aspiration shall

be concerned by the management to improve

performance in 2014 and coming years.


hasil pelaksanaan keputusan agenda rups tahunan tahun Buku 2013 tanggal 12 juni 2014

1. Bahwa berdasarkan agenda yang telah

ditetapkan tersebut, RUPS telah menyetujui

dan mengesahkan Laporan Perkembangan

Usaha Tahun Buku 2013 serta menyatakan

membebaskan tanggung jawab sepenuhnya

(aquiet et de charge) kepada Direksi dan

Dewan Komisaris atas pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama

tahun buku 2013 sejauh tindakan pengurusan

dan pengawasan tersebut tercermin dalam

laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2013.

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya

Pasal 66, maka berikut ini disampaikan rincian

pembagian laba setelah pajak tahun buku

2013 yang telah mendapat persetujuan dari

RUPS yaitu sebesar Rp231.722.260.256,- (dua

ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua

puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu

dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan

penetapan pembagian dividen sebesar 85%

atau sebesar Rp196.963.921.217,60,- (seratus

sembilan puluh enam miliar sembilan ratus

enam puluh tiga juta sembilan ratus dua

puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah

enam puluh sen) sementara untuk penetapan

Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

RUPS menetapkan masing-masing sebesar

7.5% atau sebesar Rp17.379.169.519,20,- (tujuh

belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan

juta seratus enam puluh sembilan ribu lima

ratus sembilan belas rupiah dua puluh sen).

Selanjutnya RUPS juga menetapkan penyisihan

Jasa Produksi Karyawan Tahun Buku 2013

sebesar Rp23.556.422.800,- (dua puluh tiga

miliar lima ratus lima puluh enam juta empat

ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah),

sementara untuk penyisihan Tantiem Pengurus

Tahun Buku 2013 RUPS menyetujui sebesar Rp.

7.852.142.912,- (tujuh miliar delapan ratus lima

puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu

sembilan ratus dua belas rupiah);

implementation annual Gms agenda resolution fiscal Year 2013 on june 12, 2014

1. According to agenda determined, the GMS has

approved and legalized Business Development

Report Fiscal Year 2013 and declaring full

discharge (acquiet et de charge) to the Board

of Directors and Board of Commissioners on

the management and monitoring activities

carried out during fiscal year 2013 as long

these management and monitoring activities

have been presented in Annual Report Fiscal

Year 2013. By complying with Republic of

Indonesia Law No. 40 of 2007 on Limited

Company, especially Article 66, following

explained detail of net income distribution

or fiscal year 2013 approved by the GMS with

amount of Rp231,722,260,256 (two hundred

and thirty one billion seven hundred and

twenty two million two hundred and sixty

thousand two hundred and fifity six rupiah)

with dividend payment allocation 85% or equal

with Rp196,963,921,217.60 (one hundred and

ninety six billion nine hundred and sixty three

million nine hundred and twenty one thousand

two hundred and seventeen rupiah sixty cent),

meanwhile, for General and Appropriated

Resreves, GMS has allocated respectively at 7.5%

or Rp17,379,169,519.20 (seventeen billion three

hundred and seventy nine million one hundred

and sixty nine thousand five hundred and

nineteen rupiah and twenty cent). Furthermore,

GMS also determined allowance for Employee

Incentives Fiscal Year 2013 amounting to

Rp23,556,422,800 (twenty three billion five

hundred and fifty six million four hundred and

twenty two thousand eight hundred rupiah),

and allowance for Management’s Tantiem Fiscal

Year 2013 was approved by GMS amounting to

Rp7,852,142,912 (seven billion eight hundred

and fifity two million one hundred and forty two

thousand nine hundred and twelve rupiah);

9P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

2. Bahwa terhadap laporan Rencana Kerja

dan Anggaran Tahun Buku 2014-2016, RUPS

menyampaikan catatan sebagai berikut:

- Terhadap penyelesaian masalah tanah

Kantor Pusat yang dipakai untuk

pembangunan gedung telah melebihi batas

tanah sebenarnya.

- Khusus untuk area parkir dan rencana

perluasan ke arah belakang gedung agar

dimasukan ke dalam rencana kerja;

- Pembentukan penyisihan Tahun Buku 2014

yaitu Penyisihan Biaya Jasa Produksi Tahun

Buku 2014 sebesar 11% dari laba tahun

berjalan dan penyisihan biaya Tantiem

Pengurus Tahun Buku 2014 sebesar 4.5%

dari laba tahun berjalan, dan

- RUPS memberikan kewenangan kepada

Dewan Komisaris untuk menunjuk dan

menetapkan Kantor Akuntan Publik yang

profesional dan tercatat pada OtoritasJasa

Keuangan dengan tetap memperhatikan

usulan yang disampaikan Direksi.

3. Bahwa terhadap Penawaran Saham Tahun Buku

2014, RUPS menyetujui:

- Perseroan mengeluarkan saham dari

portopel (saham yang masih dalam

simpanan) sejumlah 34.336.953 (tiga

puluh empat juta tiga ratus tiga puluh

enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga

rupiah) lembar saham untuk dapat diambil

bagiannya masing-masing oleh para

Pemegang Saham seri A;

- Mengesahkan tambahan setoran modal

untuk tahun 2014 yang sudah dilakukan

oleh beberapa Pemegang Saham sebelum

penawaran dilakukan yaitu setoran atas

nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur sebesar Rp50.000.000.000,-

(lima puluh miliar rupiah) atau sebanyak

5.000.000,- (lima juta) lembar saham

seri A, Pemerintah Kota Kupang sebesar

Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

atau sebanyak 1.000.000,- (satu juta) lembar

saham seri A, Pemerintah Kabupaten Alor

sebesar Rp2.717.880.000,00 (dua miliar

tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus

delapan puluh ribu rupiah) atau sebanyak

271,788 (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh

ratus delapan puluh delapan ribu) lembar

saham seri A, dan Pemerintah Kabupaten

Lembata sebesar Rp2.500.000.000,- (dua

miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) lembar

saham seri A;

2. Towards Budget Plan Fiscal Year 2014 -2 016,

the GMS submitted following notes:

- Regarding the settlement of Head Office land

issues occupied for building construction

violating actual land limit.

- Particularly for parking lot and expansion land

to the back area of the building, to be included

on the working plan.

- Allocation of allowance for Fiscal Year 2014

as Allowance for Production Incentives Fiscal

Year 2014, 11% from Income for The Year ad

allowance for Management’s Tantiem Fiscal

Year 2014 4.5% of Income for the Year, and

- GMS has delegated authority to the Board

of Commissioners to appoint and determine

professional Public Accountant Office

registered at Financial Service Authority by

concerning recommendation submitted by the

Board of Directors.

3. Towards the Shares Offering for Fiscal Year

2014, the GMS approved:

- The Company to exclude shares from

portfolio (shares in deposit) amounted to

34,336,953 (thirty four million three hundred

and thirty six thousand nine hundred and

fifty three rupiah) shares to be acquired

each share by the Series A Shareholders;

- Legalizing additional paid-in capital for

2014 undertaken by several Shareholders

before public offering was commenced,

paid-in capital from East Nusa Tenggara

Provincial Government amounted to

Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) or

5,000,000 (five million) Series A Shares,

Kupang City Government amounted to

Rp10,000,000 (ten billion rupiah) or

1,000,000 (one million) Series A shares,

Alor Municipal Government amounted

to Rp2,717,880,000.00 (two billion seven

hundred and seventeen million eight

hundred and eighty thousand rupiah) or

271.788 (two hundred and seventy one

thousand seven hundred and eighty eight)

Series A Shares and Lembata Municipal

Government amounted to Rp2,500,000,000

(two billion and five hundred million rupiah)

or equal with 250,000 (two hundred

thousand) Series A Shares;


- Memberikan kuasa kepada Direksi dengan

hak subtitusi untuk menawarkan sisa

saham yang telah dikeluarkan kepada para

Pemegang Saham seri A yang belum dapat

memastikan jumlah bagian saham yang

diambilnya dengan tetap memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- Memberikan kewenangan kepada Dewan

Komisaris untuk memberikan Persetujuan

penambahan setoran modal Tahun Buku

2014.

hasil pelaksanaan keputusan agenda rups lB tanggal 12 juni 2014

Bahwa berdasarkan agenda yang ditetapkan dalam

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham


Tenggara Timur tersebut, maka RUPS mengambil

keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si,

Ph.D sebagai calon Komisaris Independen

periode 2013-2017;

2. Menetapkan Yoseph Siga, SE. dan Absalom Sine,

SE. sebagai calon-calon Direktur Pemasaran

Kredit untuk mengikuti proses fit and proper

test;

3. Memberikan mandat kepada Gubernur

selaku Pemegang Saham Pengendali untuk

menetapkan Komisaris Independen dan

Direktur Pemasaran Kredit setelah menerima

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Delegating authority to the Board of

Directors with substitutive rights issued to

Series A Shareholders who has not verified

total shares owned by referring to prevailing

Law and Regulation;

- Delegating authority to the Board of

Commissioners to approve additional paid-

in capital for Fiscal Year 2014.

implementation extraordinary Gms agenda resolution on june 12, 2014

According to the agenda declared in PT Bank



Minutes of Meetings, GMS has taken following

resolutions:

1. Appointing Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si,

Ph.D as Independent Commissioner candidate

for 2013 – 2017 period;

2. Appointing Mr. Yoseph Siga, SE. and Absalom

Sine, SE. as candidates of Credit Marketing

Director to participate in fit and proper test;

3. Delegating mandate to Governor as Controlling

Shareholders to appoint Independent

Commissioner and Credit Marketign Director

after granted approval from Financial Service

Authority.

11P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

tindak lanjut hasil keputusan agenda rups tahunan tB 2013 dan rups luar Biasa tahun 2014

rups tahunan

no agendaAgenda

Tindak lanjutFollow-up

KeteranganDescription

1 Terhadap penyelesaian masalah tanah Kantor Pusat yang dipakai untuk pembangunan gedung telah melebihi batas tanah sebenarnya. Khusus untuk area parkir dan rencana perluasan ke arah belakang gedung agar dimasukan ke dalam rencana kerja.

Telah dilaksanakan

Telah dilakukan negosiasi harga tetapi belum tercapai kesepakatan harga antara Pemilik Tanah dengan Bank NTT.

Regarding the settlement of Head Office land issues occupied for building construction violating actual land limit

Executed Price negotiation has been conducted but not yet achieved price deal between Land Owner and Bank NTT.

2 Pembentukan penyisihan Tahun Buku 2014 yaitu Penyisihan Biaya Jasa Produksi Tahun Buku 2014 sebesar 11% dari laba tahun berjalan dan penyisihan biaya Tantiem Pengurus Tahun Buku 2014 sebesar 4.5% dari laba tahun berjalan

Pelaksanaan-nya melalui RUPS Tahun Buku 2014

Putusannya akan ditetapkan pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014

Allocation of allowance for Fiscal Year 2014 as Allowance for Production Incentives Fiscal Year 2014, 11% from Income for The Year ad allowance for Management’s Tantiem Fiscal Year 2014 4.5% of Income for the Year

Implementation under GMS

Fiscal Year 2014

Resolution will be determined during Annual GMS Fiscal Year 2014

3. RUPS memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan usulan yang disampaikan Direksi

Telah dilaksanakan

Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil dan Rekan yang dalam perjalanannya telah merger dengan KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta yang kemudian berganti nama menjadi KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil.

GMS has delegated authority to the Board of Commissioners to appoint and determine professional Public Accountant Office registered at Financial Service Authority by concerning recommendation submitted by the Board of Directors.

Executed Board of Commissioners has appointed Drs. J. Tanzil and Partners Public Accountant Office which later mergered with Hendrawinata Eddy & Siddharta Public Accountant Office and changed its name into Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Public Accountant Office.

4. Perseroan mengeluarkan saham dari portopel (saham yang masih dalam simpanan) sejumlah 34,336,953 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) lembar saham untuk dapat diambil bagiannya masing-masing oleh para Pemegang Saham seri A.

Telah dilaksanakan

Saham yang telah diambil sepanjang Tahun Buku 2014 adalah sebanyak 13.421.788 (tiga belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan lembar saham) atau sebesar Rp134.217.880.000.- (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

follow-up of annual Gms agenda resolution fiscal Year 2013 and extraordinary Gms Year 2014

annual Gms


no agendaAgenda



The Company to exclude shares from portfolio (shares in deposit) amounted to 34,336,953 (thirty four million three hundred and thirty six thousand nine hundred and fifty three rupiah) shares to be acquired each share by the Series A Shareholders;

Executed Shares withdrawed amounted to 13,421,788 (thirteen million four hundred and twenty one thousand seven hundred and eighty eight) shares in or equal with Rp134.217.880.000.- (one hundred and thirty four billion two hundred and seventeen million eight hundred and eighty thousand rupiah)

5. Mengesahkan tambahan setoran modal untuk tahun 2014 yang sudah dilakukan oleh beberapa Pemegang Saham sebelum penawaran dilakukan yaitu setoran atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp50,000,000,000.00 (lima puluh miliar rupiah) atau sebanyak 5,000,000.00 (lima juta) lembar saham seri A, Pemerintah Kota Kupang sebesar Rp10,000,000,000.00 (sepuluh miliar rupiah) atau sebanyak 1,000,000.00 (satu juta) lembar saham seri A, Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp2,717,880,000.00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebanyak 271,788 (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) lembar saham seri A, dan Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar Rp2,500,000,000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 250,000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham seri A;

Telah dilaksanakan

Terhadap pengesahan RUPS untuk tambahan setoran modal di awal tahun 2014 tersebut, masing-masingnya telah di Aktakan sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Persetujuan Penambahan Setoran Modal Kedalam Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2014 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-07611.40.21.2014 tanggal 22 Oktober 2014, berikut persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor: S-274/KO.33/2014 tanggal 31 Desember 2014.

Legalizing additional paid-in capital for 2014 undertaken by several Shareholders before public offering was commenced, paid-in capital from East Nusa Tenggara Provincial Government amounted to Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) or 5,000,000 (five million) Series A Shares, Kupang City Government amounted to Rp10,000,000 (ten billion rupiah) or 1,000,000 (one million) Series A shares, Alor Municipal Government amounted to Rp2,717,880,000.00 (two billion seven hundred and seventeen million eight hundred and eighty thousand rupiah) or 271.788 (two hundred and seventy one thousand seven hundred and eighty eight) Series A Shares and Lembata Municipal Government amounted to Rp2,500,000,000 (two billion and five hundred million rupiah) or equal with 250,000 (two hundred thousand) Series A Shares.

Executed Regarding GMS approval for additional paid-in capital at beginning of 2014, each has been legalized as recorded in PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Additional Paid-in Capital Approval Deeds No. 31 of and legalized by Ministry of Law and Human Rights as stated under Decree No. AHU-07611.40.21.2014 dated October 22, 2014, along with approval from Financial Service Authority under Decree No. S-274/KO.33/2014 dated December 31, 2014.

13P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

no agendaAgenda



6. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk menawarkan sisa saham yang telah dikeluarkan kepada para Pemegang Saham seri A yang belum dapat memastikan jumlah bagian saham yang diambilnya dengan tetap memperhatikan peraturan per undang - undangan yang berlaku;

Telah dilaksanakan

Dengan Kuasa RUPS tersebut, Direksi telah menawarkan sisa saham yang dikeluarkan kepada para Pemegang Saham dengan hasil penawaran sebagai berikut:• PemerintahKabupatenKupang

mengambil sebanyak 400.000 (empat ratus ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenManggaraiBarat mengambil sebanyak 200.000 (dua ratus ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenSumbaBaratmengambil sebanyak 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenRoteNdaomengambil sebanyak 200.000 (dua ratus ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenTimorTengahUtara mengambil sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenEndemengambil sebanyak 200.000 (dua ratus ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenFloresTimurmengambil sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenManggaraimengambil sebanyak 400.000 (empat ratus ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenSumbaTengahmengambil sebanyak 1.000.000 (satu juta lembar saham).

• PemerintahKabupatenSikkamengambil sebanyak 100.000 (seratus ribu lembar saham).

• PemerintahKabupatenSumbaBaratDaya mengambil sebanyak 1.000.000 (satu juta lembar saham).

• PemerintahKabupatenSabuRaijuamengambil sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu lembar saham).


no agendaAgenda



Delegating authority to the Board of Directors with substitutive rights issued to Series A Shareholders who has not verified total shares owned by referring to prevailing Law and Regulation.

Executed Within the GMS authority, the Board of Directors has offered shares outstanding issued to the Shareholders with offering result, as follows:- Kupang Municipal Government

acquired 400.000 (four hundred thousand shares).

- Manggarai Barat Municipal Government acquired 200.000 (two hundred thousand shares).

- Sumba Barat Municipal Government acquired 2.050.000 (two million and fifty thousand shares).

- Rote Ndao Municipal Government acquired 200.000 (two hndred thousand shares).

- Timor Tengah Utara Municipal Government acquired 350.000 (three hundred and fifty thousand shares).

- Ende Municipal Government acquired 200.000 (two hundred thousand shares).

- Flores Timur Municipal Government acquired 300.000 (three hundred thousand shares).

- Manggarai Municipal Government acquired 400.000 (four hundred thousand shares).

- Sumba Tengah Municipal Government acquired 1.000.000 (one million).

- Sikka Municipal Government acquired 100.000 (one hundred thousand shares).

- Sumba Barat Daya Municipal Government acquired 1.000.000 (one million shares).

- Sabu Raijua Municipal Government acquired 700.000 (seven hundred thousand shares).

15P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

no agendaAgenda



7. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan penambahan setoran modal Tahun Buku 2014.

Telah dilaksanakan

Dengan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris telah menyetujui seluruh setoran modal ditahun 2014 melalui Surat:• No.122/DKBankNTT/IX/2014tanggal

05 September 2014.• No.170/DKBankNTT/XII/2014tanggal

12 Desember 2014• No.178/DKBankNTT/XII/2014tanggal

30 Desember 2014• No.179/DKBankNTT/XII/2014tanggal

31 Desember 2014• No.19/DKBankNTT/II/2015tanggal04

Februari 2015

Delegating authority to the Board of Commissioners to approve additional paid-in capital for Fiscal Year 2014

Executed Within this authority, the Board of Commissioners has approved entire paid-in capital for 2014 under following Decree:- No.122/DKbankNTT/IX/2014dated05

September 2014.- No.170/DKbankNTT/XII/2014dated12

December 2014- No.178/DKbankNTT/XII/2014dated30

December 2014- No.179/DKbankNTT/XII/2014dated31

December 2014- No. 19/DK bankNTT/II/2015 dated 04

February 2015

rups luar Biasa

no agendaAgenda

Tindak lanjut

Follow-up


1. Menetapkan Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D sebagai calon Komisaris Independen periode 2013-2017;

Telah dilaksanakan

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencatat komposisi Dewan Komisaris Bank NTT sebagaimana Surat Nomor S-17/KO.33/2015 tanggal 22 Januari 2015, perihal: Pencatatan Komisaris Independen.

Appointing Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D as Independent Commissioner candidate for 2013 – 2017 period.

Executed Financial Service Authority in East Nusa Tenggara recorded Bank NTT’s Board of Commissioners composition as stated under Decree No. S-17/KO.33/2015 dated January 22, 2015, concerning: Independent Commissioner registry.

extraordinary Gms


no agendaAgenda

Tindak lanjut

Follow-up


2. Menetapkan Yoseph Siga, SE. dan Absalom Sine, SE. sebagai calon-calon Direktur Pemasaran Kredit untuk mengikut proses fit and propert test;

Telah dilaksanakan

Sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-200/D.03/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) terhadap Calon Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka Saudara Absalom Sine, SE. dapat dan patut diangkat sebagai Direktur Pemasaran Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Appointing Mr. Yoseph Siga, SE. and Absalom Sine, SE. as candidates of Credit Marketing Director to participate in fit and proper test.

Executed As stated under Decree of Financial Service Authority No. SR-200/D.03/2014 dated November 25, 2014 regarding Fit and Proper Test on Director Candidate of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Mr. Absalom Sine, SE. is illegible to be appointed as Credit Marketing Director at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

3. Memberikan mandat kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit setelah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

Terhadap mandat yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali maka:Penetapan Komisaris Independen melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 275/KEP/HK/2014 tanggal, 01 Desember 2014 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M. Si, PhD. Sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.Penetapan Direktur Pemasaran Kredit melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 18/KEP/HK/2015 tanggal, 22 Januari 2015 tentang Pengangkatan Absalom Sine SE. Sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Delegating mandate to Governor as Controlling Shareholders to appoint Independent Commissioner and Credit Marketign Director after granted approval from Financial Service Authority.

Executed Regarding the mandate given to the Controlling Shareholders:- Independent Commissioner

appointment under East Nusa Tenggara Governor Decree No. 275/KEP/HK/2014 dated December 01, 2014 regarding appointment of Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M. Si, PhD. As Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

- Credit Marketing Director appointment under East Nusa Tenggara Governor Decree No. 18/KEP/HK/2015 dated January 22, 2015 regarding appointment of Mr. Absalom Sine SE. as Credit Marketing Director at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

17P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

struktur orGanisasi

Pelaksanaan tata kerja Bank NTT tahun buku

2014 mengacu dan berpedoman pada Keputusan

Direksi Nomor: 29 Tahun 2014 tanggal 1 April

2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja


Timur. Penerapan ketentuan ini masih akan terus

dievaluasi sejalan dengan perkembangan usaha

dan rencana bisnis bank.

huBunGan direksi dan deWan komisaris Bank ntt

Dalam tata kelola Bank NTT hubungan Dewan

Komisaris dan Direksi didasarkan pada ketentuan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756) dan Ketentuan Anggaran Dasar PT

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar

Nomor: 122 tanggal 12 April 1999 dibuat dihadapan

Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kota

Kupang, sebagaimana yang telah diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 61

Tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat oleh Silvester

Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang, yang

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan

Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Nomor: AHU-34837.40.22. 2014 tanggal 09 Oktober

2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

Nomor: AHU-0104499.40. 80.2014 Tahun 2014,

dimana dalam hubungan tersebut dikenal adanya

prinsip-prinsip:

1. Saling menghormati akan tanggung jawab dan

wewenang masing-masing, baik itu tanggung

jawab dan wewenang Dewan Komisaris dalam

melakukan pengawasan dan nasihat terhadap

seluruh kebijakan Direksi maupun tanggung

jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola

Bank NTT;

orGaniZation struCture

Implementation of Bank NTT’s working mechanism

for fiscal year 2014 refers and guided to Decree of

Director No. 29 if 2014 date April 1, 2014 regarding

Organization Structure and Mechanism of PT

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Implementation this regulation is in line with Bank’s

business plan and business development.

relationship of Bank ntt’s Board of direCtors and Board of CommissionersIn Bank NTT’s governance, relationship between

Board of Commissioners and Board of Directors

refers to Republic of Indonesia Law of 2007 No. 106;

Republic of Indonesia State Gazette of 2007 No. 106;

Appendix of Republic of Indonesia State Gazette

No. 4756) and PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur Articles of Association as regulated

under Articles of Association No. 122 dated April 12,

1999 made in front of Silverser Joseph Mambaitfeto,

S.H., Notary in Kupang City, as amended several

times with the latest revision under Extraordinary

General Meetings of Shareholders Deeds No. 61

dated July 10, 2014 made by Silvester Joseph

Mambaitfeto, SH, Notary in Kupang, informed to

Minister of Justice and Human Rights Republic

of Indonesia under Corporate Data Amendment

Letter No. AHU-34837.40.22. 2014 dated October

09, 2014 and has been registered in Company List

No. AHU-0104499.40. 80.2014 of 2014, where in the

relationship, following principles are committed:

1. Mutual respect on each responsibility and

authority, both responsibility and authority

of Board of Commissioners in performing

monitoring and advisory towards all of Board of

Directors’ policies as well as responsibility and

authority of the Board of Directors in managing

Bank NTT;


2. Bahwa hubungan kerja antara Dewan Komisaris

dengan Direksi merupakan hubungan yang

bersifat formal kelembagaan, dalam arti

senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme

tertulis atau korespondensi yang dapat

dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa Dewan Komisaris berhak memperoleh

informasi Bank NTT secara tepat waktu, terukur,

dan lengkap;

4. Bahwa Direksi bertanggungjawab atas

ketepatan waktu, terukur, dan kelengkapan

penyampaian informasi Berdikari kepada

Dewan Komisaris;

5. Bahwa dalam hubungan kerja antara organ

Dewan Komisaris dengan organ Direksi yang

belum diatur maka Dewan Komisaris dan

Direksi wajib membuat kesepakatan terlebih

dahulu tentang hal-hal yang belum ditetapkan

tersebut.

2. The relationship between Board of

Commissioners and Board of Directors contains

formal institutional relationsip or always

grounded on accountable written mechanism

or correspondence.

3. The Board of Commissioners entitled to

acquired Bank NTT information in timely,

achievable and comprehensive manners.

4. The Board of Directors is responsible on the

timelines, acheiveness and comprehensiveness

of independent information disclosure to the

Board of Commissioners.

5. The relationship between Board of

Commissioners and Board of Directors’ bodies

that has not been regulated has to disclose

advance agreement on these unregulated

aspects.

19P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

struktur organisasi dewan komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib dan

tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris

sebagaimana diatur dalam Rancangan Keputusan

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010

tanggal 10 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi

dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT

dimana ketentuan tersebut memuat tugas pokok,

tugas tambahan, wewenang jabatan, tanggung

jawab, hubungan kerja dengan pihak eksternal

dan internal, standar operasional dan prosedur

sesuai dengan misi jabatan, yang diuraikan dalam

struktur organisasi dan tata kerja, sebagai berikut:

Dewan KomisarisBoard of

Commissioners

staf PelaksanaStaffs

Kepala sekretariat Dewan KomisarisHead of Board of Commissioners

Secretariat

Komite Pemantauan risikoRisk Monitoring Committee

Komite remunerasi & nominasi

Remuneration & Nomination Committee

Komite auditAudit Committee

komposisi, kriteria dan independensi dewan komisaris

Menurut ketentuan anggaran dasar PT Bank


yang ditegaskan dengan Keputusan Direksi PT


Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku

Pedoman Code of Conduct dan Code Of Corporate

Governance, Dewan Komisaris sebagai organ

perusahaan bertugas melakukan pengawasan

secara umum dan atau memberikan nasihat

kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.

Board of Commissioners organization structureIn carrying out duties and responsibilities, the

Board of Commissioners has working manual and

procedure to exercise Board of Commissioners

job description as regulated under PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Board

of Commissioners Resolution Draft No. 03 of 2010

dated May 10, 2010 regarding Bank NTT Board of

Commissioners Organization Structure and Job

Manual where the regulation contains main duties,

additional duties, position authority, responsibility,

working relationship with external and internal

parties, standard operating procedure according

to the position’s mission described in following

organization structure and mechanism:

Composition, Criteria and independency of Board of CommissionersAccording Articles of Association of PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as

reaffirmed by Decree of Board of Directors of PT


No. 30 of 2006 regarding determination of Code

of Conduct and Code of Corporate Governance

Manual, the Board of Commissioners as Organ

of the Company is in charge to carry general

monitoring and or provide advise to the Board of

Directors in running the Company.

DeWan KoMIsarIsBoard of Commissioners


Selain itu Dewan Komisaris diberikan tugas dan

tanggung jawab serta wewenang antara lain:

1. Berhak memberhentikan untuk sementara

seorang atau lebih anggota Direksi apabila

anggota Direksi tersebut bertindak

bertentangan dengan anggaran dasar dan atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Berhak membentuk Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan

Nominasi guna mendukung efektivitas tugas

dan tanggung jawabnya.

3. Berhak memperoleh akses akan informasi Bank

NTT secara tepat waktu dan lengkap.

4. Berhak memberikan rekomendasi mengenai

remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi

dan menyetujui keputusan manajemen dan

tindakan strategic yang diusulkan oleh Direksi,

5. Berhak memonitor praktik manajemen risiko,

mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan

audit internal dan eksternal.

komposisi dewan komisaris

Menindaklanjuti Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan

Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/

PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 Tentang

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi

Bank Umum, maka dalam Rapat Umum Pemegang

Saham sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa


Timur Nomor: 30 tanggal 10 April 2008 yang

dibuat oleh Emmanuel Mali, S.H Notaris di Kupang,

telah ditetapkan bahwa susunan keanggotaan

Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Dewan

Komisaris Independen yang dimiliki oleh Bank

NTT telah memenuhi kententuan GCG bank yang

menyatakan bahwa jumlah anggota Komisari

Independen sekurang-kurangnya 50% dari seluruh

anggtoa Dewan Komisaris yang ada. Jumlah

Komisaris Independen Bank NTT sebanyak 2 (dua)

orang yakni Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D

dan Petrus Elias Jemadu, SH. M.Hum. dan antara

Besides, the Board of Commissioners also holds

duties and responsibilities and authorities, among

others:

1. Entitle to temporary dismiss one or more

Board of Directors members if proven violating

Articles of Association or prevailing regulation.

2. Entitle to establish Audit Committee, Risk

Monitoring Committee and Remuneration and

Nomination Committee to support effectiveness

of its duty and responsibility.

3. Entitle to access of Bank NTT’s information in

timely and comprehensive manners.

4. Entitle to deliver recommendation regarding

remuneration of Board of Directors members,

evaluate and approve decision of the

management and other strategic initiative

carried by the Board of Directors.

5. Entitle to monitor risk management practice,

evaluate and follow-up internal and external

audit finding.

Composition of Board of CommissionersFollowing Bank Indonesia Regulation No. 8/4/

PBI/2006 regarding implementation of Good

Corporate Governance in Commercial Banks

as amended by ank Indonesia Regulation No.

8/14/PBI/2006 regarding amendment of Bank

Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 regarding

Good Corporate Governance Implementation in

Commercial Bank, on the General Meetings of

Shareholders as disclosed on Minutes of Metings

of Extraordinary General Meetings of Shareholders


Timur No. 30 dated April 10, 2008 as made by

Emmanuel Mali, SH, Notary in Kupang, determined

that composition of Board of Commissioners

membership of 3 (three) members. Independent

Commissioner of Bank NTT has complied with

Independent Commissioner member requirement

at least 50% of the members are Independent

Commissioners. Bank NTT’s Independent

Commissioners are currently served b 2 (two)

Commissioners, Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si,

Ph.D and Petrus Elias Jemadu, SH. M.Hum. and

among the Board of Commissioners members

21P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

anggota Dewan Komisaris yang satu dengan yang

lain tidak memiliki hubungan kekerabatan sampai

derajat ke tiga baik secara horisontal maupun

vertikal ataupun karena hubungan perkawinan dan

setiap anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai

rangkap jabatan yang disyaratkan melalui

Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan

GCG.

Perangkapan yang dimiliki oleh ketiga Dewan

Komisaris dimana selain menjabat sebagai anggota

Dewan Komisaris Bank NTT dua orang anggota

juga merangkap jabatan sebagai berikut :

1. Fransiskus Salem SH,M.Si selain menjabat

sebagai Komisaris Utama beliau juga menjabat

sebagai Sekretaris Daerah Propinsi Nusa

Tenggara Timur.

2. Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D selain

menjabat sebagai Komisaris Independen beliau

juga menjabat sebagai Rektor Universitas Nusa

Cendana Kupang.

Komposisi Dewan Komisaris Bank NTT di tahun

buku 2014 diatur berdasarkan pada beberapa

ketentuan sebagai berikut :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham



Nomor: 76, tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat

Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di

Kupang;

2. Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham



Nomor: 157, tanggal; 30 April 2014 yang dibuat


Kupang;




Nomor: 77, tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat


Kupang;




Nomor: 61, tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat


Kupang;

5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/

Pemegang Saham Pengendali PT Bank


Nomor: 275/KEP/HK/2014 tanggal 01 Desember

2014 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Fredrik L.

do not have family relationship until third degree

both horizontally and vertically or relationship

due marriage and every Board of Commissioners

member does not serve in dual position as required

under Bank Indonesia Regulation related with GCG

implementation.

Dual position held by three Board of Commissioners

are other than serving as Bank NTT’s Board of

Commissioners, two other members also serve in

following position:

1. Fransiskus Salem, SH, M.Si, besides serving as

President Commissioner, He also serves as

Secretary of East Nusa Tenggara Province.

2. Prof. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D, besides

serving as Independent Commissioner, He also

serves as Rector of Universitas Nusa Cendana

Kupang.

Composition of Bank NTT’s Board of Commisisoners

in Fiscal Year 2014 is regulated based on following

regulations:


Timur Extraordinary General Meetings of

Shareholders Minutes of Meetings No. 76, dated

January 23, 2014 made by Silvestor Joseph

Mambaitfeto , S.H Notary in Kupang;



Shareholders Minutes of Meetings No. 158,

dated April 30, 2014 made by Silvestor Joseph





dated June 12, 2014 made by Silvestor Joseph




Shareholders Announcement, dated July 10,

2014 made by Silvestor Joseph Mambaitfeto ,

S.H Notary in Kupang;

5. East Nusa Tenggara Governor/PT Bank


Controlling Shareholders Decree No. 275/KEP/

HK/2014 dated December 1, 2014 regarding

appointment of Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si,


Benu, M.Si, Ph.D, sebagai Komisaris Independen


Timur;

6. Surat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor: S-17/KO.33/2015 tanggal

22 Januari 2015, perihal: Pencatatan Komisaris

Independen, maka komposisi susunan Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut:

Jabatan namaName

Masa JabatanServing Period position

Komisaris Utama Fransiskus Salem, SH. M.Si 2013-2017 President Commissioner

Komisaris Independen Petrus Elias Jemadu, SH. M.Hum. 2013-2017 Independent Commissioner

Komisaris Independen Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si. Ph.D 2013-2017* Independent Commissioner

* Diangkat kembali menjadi Komisaris Independen berdasarkan Putusan RUPS Luar Biasa* Reappointed as Independent Commissioner under Extraordianry GMS Resolution

Terkait dengan pengangkatan kembali Prof. Ir.

Fredrik Lukas Benu, M.Si. Ph.D sebagai Komisaris

Independen yang bertugas efektif 01 Desember

2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Timur selaku Pemegang Saham

Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur Nomor: 275/KEP/HK/2014 tanggal

01 Desember 2014 tentang Pengangkatan Prof. Ir.

Fredrik Lukas Benu, M.Si. Ph.D sebagai Komisaris

Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur telah dicatat dalam administrasi

Bank Indonesia Kupang sebagaimana Surat

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-17/KO.33/2015

tanggal 22 Januari 2015 tentang Pencatatan

Komisaris Independen.

Semua anggota Dewan Komisaris Bank NTT

memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang

baik, hal tersebut dibuktikan dengan uji kompetensi

yang disyaratkan oleh Bank Indonesia melalui fit

and proper test serta telah memenuhi ketentuan

Bank Indonesia, antara lain:

1. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di

Indonesia;

2. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan

Komisaris oleh RUPS;

3. Jumlah Anggota Dewan Komisaris telah lulus

penilaian kemampuan dan kepatutan; dan

4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang

saling memiliki hubungan keluarga sampai

derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Ph.D as Independent Commissioner of PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

6. Letter of Financial Service Authority of East

Nusa Tenggara Timur No. S-17/KO.33/2015

dated January 22, 2015 regarding Independent

Commissioner Registry, the composition of

Board of Commissioners is as follows:

Related with reappointment of Prof. Ir. Fredrik Lukas

Benu, M.Si. Ph.D as Independent Commissioner

effective on December 1, 2014 under Decree of East

Nusa Tenggara as Controlling Shareholder of PT


No. 275/KEP/HK/2014 dated December 1, 2014

regarding appointment of Prof. Ir. Fredrik Lukas

Benu, M.Si Ph.D as Independent Commissioner

of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

TImur as registered in administration of Bank

Indonesia Kupang as stated under Financial Service

Authority No. S-17/KO.33/2015 dated January 22,

2015 regarding Independent Commissioners

Registry.

Members of Bank NTT’s Board of Commissioners

have good integrity, competency and well-

reputation, which proven with competency test

required by Bank Indonesia through fit and proper

test and also has complied with Bank Indonesia

regulation, including:

1. All of Board of Commissioners members are

domiciled in Indonesia;

2. Board of Commissioners appointment and/or

succession by GMS;

3. Number of Board of Commissioners members

who have passed fit and proper test; and

4. There is no Board of Commissioners members

with family relation until second degree with

other members of Board of Commissioners and

Board of Directors.

23P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS

untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan kedua

kalinya setelah memperhatikan ketentuan Bank

Indonesia dengan tidak mengurangi hak RUPS

untuk memberhentikan sewaktu – waktu dengan

menyebutkan alasannya. Pemilihan anggota Dewan

Komisaris telah melalui penilaian kemampuan

dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia.

kriteria dewan komisaris

Setiap pengangkatan dan/atau penggantian

anggota Dewan Komisaris senantiasa

memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi

dan Remunerasi untuk selanjutnya dibahas oleh

RUPS, dan sejalan dengan pemberian rekomendasi

tersebut, maka Komite Remunerasi dan Nominasi

telah menetapkan kriteria utama Dewan Komisaris

yaitu :

1. Usia pada saat melamar tidak lebih dari 60

(enam puluh) tahun.

2. Minimal 5 (lima) tahun terakhir berdomisili

dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur

dan tetap bersedia berdomisili di wilayah Nusa

Tenggara Timur.

3. Tidak sedang mengidap penyakit, yang

dibuktikan dengan hasil tes kesehatan dari

dokter.

4. Tidak sedang terlibat dalam urusan politik

praktis.

5. Memiliki sertifikat manajemen risiko level 2 atau

dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan

dari lembaga sertifikasi manajemen risiko yang

diakui Bank Indonesia.

tugas dewan komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang

secara kolektif bertugas melakukan pengawasan

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan

anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada

Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam

mengambil keputusan operasional. Kedudukan

masing–masing anggota Dewan Komisaris

termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan

Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Members of Board of Commissioners appointed

by GMS for 4 (four) years period and may be

reappointed for second tenure after concerning

Bank Indonesia regulation by not limiting rights

of GMS to dismiss at any time by disclosing the

reason. The Board of Commissioners members

appointment has passed fit and proper test

according to Bank Indonesia Regulation.

Board of Commissioners Criteria

Every appointment and/or replacement of

Board of Commissioners members shall

consider recommendation from Nomination and

Remuneration Committee to be further discussed

on the GMS, and in line with the recommendation,

the Remuneration and Nomination Committee

has determined key criteria for the Board of

Commissioners, as follows:

1. During the proposal not exceeding 60 (sixty)

years.

2. Minimum for the latest 5 (five) years recides in

region of Nusa Tenggara Timur province and

will stay on Nusa Tenggara Timur area.

3. Not severing desease, which is proven through

medical check up result from the doctor.

4. Not involved on practical politic issue.

5. Holding level 2 risk management certification

or proven by diploma from risk management

certification acknowledged by Bank Indonesia.

Board of Commissioners’ duties

The Board of Commissioners is an organ of the

Company which is collectively in charge to carry

general and/or special monitoring based on Articles

of Association and provide advise to the Board

of Directors. The Board of Commissioners is not

involved in taking operational decision. Position of

each Board of Commissioners member including

President Commissioner is equal. The Board of

Commissioners is appointed and dismissed by the

GMS.


Berdasarkan anggaran dasar Bank, tugas

utama Dewan Komisaris adalah bertanggung

jawab melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan,

dan memberi nasihat kepada Direksi untuk

kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud

dan tujuan Bank, menerapkan dan memastikan

pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance dalam setiap

kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi, dan dalam pelaksanaan

tugasnya dilakukan secara independen.

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris

Secara garis besar, selama tahun 2014 Dewan

Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara

lain:

1. Membahas agenda RUPS tahun buku 2013 dan

RUPS Luar Biasa Rencana Perubahan Anggaran

Dasar.

2. Membahas hasil penilaian tingkat kesehatan

Bank NTT oleh Bank Indonesia.

3. Membahas agenda RUPS Tahun Buku 2013 dan

RUPS Luar Biasa pemilihan calon Komisaris dan

calon Direktur Pemasaran Kredit Periode 2013-

2017;

4. Meminta Direksi agar segera menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang berkembang

secara internal.

5. Membahas permasalahan penyelesaian

keuangan Kabupaten Ngada.

6. Membahas RBB dan pemberian bonus dan

asuransi jabatan.

pengukapan prosedur dan Besaran remunerasi dewan komisaris;

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan

oleh RUPS mengacu pada Keputusan Pemengang

Saham Perseroan (Persero). Penghasilan Komisaris

meliputi remunerasi dan tunjangan-tunjangan

serta tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja

dan pencapaian Perusahaan.

Based on Articles of Association, primary duty of

Board of Commissioners is responsible in carrying

monitoring of management policy, general

management, both the Company or its business

and provide advise to the Board of Directors on

behalf of interest of the Bank to comply with

vision and mission of the Bank, implementing and

ensuring implementation of risk management

and Good Corporate Governance principles in

every business activity and organization level, and

indepently carried its duty.

implementation of duty and responsibility of Board of Commissioners In general, throughout 2014, the Board of

Commissioners has implemented several action

which is related with its duty and responsibility,

among others:

1. To discuss GMS agenda for fiscal year 2013 and

EGMS of Articles of Association amendment.

2. Discussing the results of the rating of Bank NTT

by Bank Indonesia.

3. Membahas agenda RUPS Tahun Buku 2013 dan

RUPS Luar Biasa pemilihan calon Komisaris dan

calon Direktur Pemasaran Kredit Periode 2013-

2017;

4. To discuss utilization of Credit Insurance from

PT Proteksi Antar Nusa.

5. Discussing issues Ngada financial settlement.

6. Discussing Bank Business Plan and bonuses

and insurance office.

disclosure of remuneration procedure and amount of Board of CommissionersRemuneration for the Board of Commissioners is

determined by the GMS by referring to Decision

of Shareholders. The remuneration package is

including remuneration and allowance and tantiem

which is distributed based on performance and

achievement of the Company.

25P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Pada tahun 2014, penetapan remunerasi bagi

Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana kenaikan gaji Direksi yang

akan diusulkan kepada RUPS;

2. Menetapkan rencana kenaikan honor sekretaris

Dewan Komisaris sebesar 10%.

struktur remunerasi Yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota dewan komisaris

paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dewan komisaris;

Sepanjang tahun 2014 jumlah gaji dan tunjangan

lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk

natura dan non natura yang diberikan kepada

Dewan Komisaris adalah sebesar Rp.7.003.554.464,-

(tujuh miliar tiga juta lima ratus lima puluh empat

ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2014

terlihat dalam tabel berikut:

no Jenis PenerimaanType of Remuneration

Jumlah KomisarisBOC total

nominal (rp)Nominal (Rp)

1. Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll)

Remuneration in non-natura form (salary and other fixed income such as tantiem, etc)

3 6.784.910.215,-

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

Other facilities in natura/non-natura form (other non-permanent facilities such as housing, transportation, health insurance, etc) that can not be owned.

3 218.644.249,-

jumlah total 7.003.554.464.-

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima

paket remunerasi selama tahun 2014 yang

dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan,

terlihat dalam tabel dibawah ini :

In 2014, determination of Board of Commissioners

remuneration is as follows:

1. Determining Board of Directors salary appraisal

plan to be proposed by GMS;

2. Determining Board of Commissioners secretary

salary appraisal.

remuneration structure Which indicated remuneration Componenent and nominal value per Component for each Board of Commissioners members

remuneration package and other facilities of Board of Commissioners

Throughout 2014, total salary and other allowance

which includes remuneration in form of natura and

non-natura which is distributed to the Board of

Commissioners was in amount of Rp7,003,554,464

(seven billion three million five hundred and fifty

four thousand four hundred and sixty four)

Remuneration of Board of Commissioners in 2013

as illustrated on following table:

Board of Commissioners members who received

remuneration package in 2014 was categorized

on level of remuneration level, as illustrated on

following table:


Board of Commissioners meetings

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 8/4/

PBI/2006 dated January 30, 2006 regarding

Good Corporate Governance Implementation for

Commercial Banks as amended by PBI No. 8/14/

PBI/2006 dated October 5th, 2006, Article 15,

stated that the Board of Commissioners meetings

is obligated to be held periodically at least 4 (four)

times in a year and attended by all of Board of

Commissioners members physically at least 2 (two)

times in a year.

Throughout 2014, Bank NTT’s Board of

Commissioners held 8 (eight) meetings both

internal or inviting the Board of Directors, members

of Nomination and Remuneration Committee, Non-

Performing Loan Settlement Team and other Bank’s

Officer/Staff, as inferred from table below:

Board of Commissioners meeting 2014

Kelompok nominal remunerasi 1 Tahun

Jumlah KomisarisNumber of Commissioners

Classification of annual remuneration nominal

Di atas Rp 2 miliar 2 Beyond Rp2 billion

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar 1 Beyond Rp1 billion to Rp2 billion

Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar - Beyond Rp500 to Rp1 billion

Rp 500 juta ke bawah - Rp500 million or less

Jumlah 3 Total

rapat dewan komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:

8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang


Bank Umum berikut perubahannya Nomor: 8/14/

PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006, Pasal 15

ditegaskan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib

diselenggarakan secara berkala paling kurang

4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik

paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris Bank NTT

telah melaksanakan 4 (empat) kali pertemuan

rapat, baik rapat internal maupun rapat dengan

mengundang Direksi, anggota Komite Nominasi

dan Remunerasi, Tim Penyelesaian Kredit

Bermasalah dan Pejabat/Pegawai Bank lainnya,

terlihat pada tabel berikut:

jadwal rapat dewan komisaris tahun 2014

no. TanggalDate

MateriAgenda

Kode Peserta*Participant Code*

1 2 3

1. 25 Mar 2014Mar 25, 2014

1. Penjelasan Dirut terkait surat koreksi penilaian GCG pada pencapaian tingkat kesehatan semester IV tahun 2013;

2. Dana Representasi;3. SK Perjalanan Dinas;4. Persyaratan pencalonan

Direksi;5. SK Sekretaris Dewan

Komisaris.

1 Board of Directors explanation related with GCG assessment correction letter for Company Soundness Level for 4th Semester of 2013;

2 Representation Budget;3 Travelling Assignment

Letter;4 Board of Directors

candidacy requirement;5 Secretary Decree

√ √ -

27P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

no. TanggalDate

MateriAgenda


1 2 3

2. 29 Apr 2014Apr 29, 2014

1. Kredit modal kerja dan kredit investasi;

2. Pendaftaran calon Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit;

3. Lain-lain.

1 Working Capital Loan and Investment Loan;

2 Registration of Independent Commissioner and Credit Marketing Director candidates;

3 Others.

√ √ -

3. 30 Sept 2014Sept 30, 2014

1. Pengembalian dokumen usulan calon Direktur Pemasaran Kredit

2. Komite Remunerasi & Nominasi menyiapkan pertimbangan dan dukungan pengembangan karier.

3. Persiapan laporan Dewan Komisaris untuk RUPS

4. Permasalahan PT. PAN

1. Submission of Credit Marketing Director candidate’s document

2. Remuneration & Nomination Committee prepared recommendation and career development support.

3. Preparation of Board of Commissioners Report for GMS

4. PT. PAN Issue

√ √ -

4. 27 Okt 2014Oct 27, 2014

1. Direktur Pemasaran Dana & Kredit.

2. Pertumbuhan Kredit sesuai RBB 2014

1. Fund Marketing & Credit Director.

2. Credit Growth According to bank Business Plan 2014

√ √ -

*Keterangan Kode Nama Peserta(1) Fransiskus Salem, S.H, M.Si(2) Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum(3) Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D (efektif 1 Des 2014)

*Explanation of Participant Name Code(1) Fransiskus Salem, S.H, M.Si

(2) Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum(3) Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D (efective 1 Dec 2014)

frekuensi kehadiran rapat dewan komisaris

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik. Tingkat Kehadiran

anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat

Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan

internal Dewan Komisaris maupun mengundang

Direksi dan Pejabat Bank lainnya, dapat terlihat di

dalam tabel berikut:

nama

Jumlah Kehadiran

Total Attendances

% Kehadiran% Attendances name

Fransiskus Salem, SH. M.Si 4 100% Fransiskus Salem, SH. M.Si

Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum 4 100% Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum

Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D* - 0 % Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D*

* Ditetapkan efektif pada tanggal 01 Desember 2014 * Effectively implemented on December 1, 2014

attendance frequency of Board of Commissioners meetings

Result of the meeting is disclosed on a Minute

of Meetings and appropriately documented.

Attendance level of Board of Commissioners

member physically on the meeting both internally or

inviting the Board of Directors and other Executives

of the Bank, as illustrated on following table:


pemenuhan ketentuan fit & propes test

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus

hasil fit and proper test yang dilakukan oleh Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan

rincian sebagai berikut:

no surat Letter Number

lembaga/ Instansi

Institution

TanggalDate

PerihalAgenda


15/9/DPKP/Kpa Bank IndonesiaBank Indonesia

24 Desember 201324 December 2013

Susunan Pengurus Bank SaudaraComposition of Bank’s Management

Penetapan Fransiskus Salem, S.H, M.Si sebagai Komisaris Utama dan Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum sebagai Komisaris IndependenAppointment of Fransiskus Salem, S.H, M.Si as President Commisioner and Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum as Independent Commissioner

S-252/ KO.33/2014

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTTFinancial Service AuthorityNTT Province

19 November 201419 November 2014

Pengangkatan Kembali Pengurus BankReappointment of Bank’s Management

Penetapan Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D sebagai Komisaris IndependenAppointment of Ir. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D as Independent Commissioner

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki

integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang

memadai. Komisaris Independen tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

dan hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris

lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali

dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham

Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya

dan atau Direksi Bank, yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

program pengembangan kompetensi dewan komisaris

Bank NTT terus mendorong pengembangan

kompetensi bagi seluruh jajaran termasuk

Dewan Komisaris sehingga mampu menunjang

pelaksanaan tugas yang diemban, dan selama

tahun 2014 para Dewan Komisaris telah mengikuti

kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut :

Compliance with fit and proper test regulation

Every Board of Commissioners members has

passed fit and proper test which is carried by Bank

Indonesia and Financial Service Authority with

following details:

Every Board of Commissioners member holds

appropriate integrity, competency and financial

reputation. The Independent Commissioner

does not have financial, management, ownership

and family relationship with other Board of

Commissioners, Board of Directors, Controlling

Shareholders and with the Company which

the controlling shareholders is other Board of

Commissioners or Board of Directors of the Bank,

which may interfere its independency.

Board of Commissioners Competence development program

Bank NTT continues to encourage competency

development for the management, including Board

of Commissioners to support the duties held, and

throughout 2014, the Board of Commissioners has

participated in various trainings and seminars,

described below:

29P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

namaName

Jenis PelatihanType of Training

lembaga Penyelenggara

Organizer

Waktu Pelaksanaan

Schedule

Fransiskus Salem, SH. M.Si

Seminar "Penerapan POJK No. 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Khususnya yang Terkait dengan Perbankan""Implementation of POJK No. 1/POJK.07/ 2013 regarding Financial Service Customer Protection, mainly related with Banking” seminar.

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan PerbankanForum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan

11 September 201411 September 2014

Workshop Penyusunan Kebijakan ICAAPICAAP Policy Preparation Workshop

BSMR 18 Oktober 201418 October 2014

Petrus Elias Jemadu, SH. M.Hum

Workshop "Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Pilar Keberhasilan Bank;“Good Corporate Governance as Pillars of Bank’s Success”

BSMR 16 Agustus 201416 Augustus 2014

Seminar "Penerapan POJK No. 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Khususnya yang Terkait dengan Perbankan""Implementation of POJK No. 1/POJK.07/ 2013 regarding Financial Service Customer Protection, mainly related with Banking” seminar.

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan PerbankanForum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan

11 September 201411 September 2014

Workshop Penyusunan Kebijakan ICAAPICAAP Policy Preparation Workshop

BSMRBSMR

18 Oktober 201418 October 2014

Seminar BPDSBPDS Seminar

ASBANDAASBANDA

22 -24 Oktober 201422 -24 October 2014

pedoman dan tata tertib kerja (manual Board) dewan komisaris

Pedoman dan tata tertib kerja (manual board) Dewan

Komsaris Bank NTT ditetapkan dalam Keputusan

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010

tanggal 10 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi

dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT.

Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi

masing-masing, diharapkan akan mendorong

efektifitas dan kinerja Komisaris serta Direksi.

Board manual for Board of Commissioners

Implementation of the manual requires commitment

of Commissioners and Directors to manage the

Company on behalf of interest of the shareholders and

stakeholders generally as regulated under PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Decre

No. 03 of 2010 dated May 10, 2010 concerning Bank

NTT Board of Commissioners Organization Structure

and Job Manual. Within clarity of primary duty and

function is expected to encourage effectiveness and

performance of Commissioners and Directors.


Dokumen Board Manual tidak bersifat statis tetapi

dikembangkan sesuai dengan kondisi perusahaan,

maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan

oleh regulator. Sementara dalam pelaksanaanya

diperlukan komitmen bersama Komisaris dan

Direksi dalam rangka penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik.

Secara umum, penyusunan Manual Board ini

mengacu kepada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku seperti UU Perseroan Terbatas,

Anggaran Dasar, Keputusan RUPS serta peraturan

lainnya yang relevan. Aspek Dewan Komisaris yang

diatur dalam Manual Board Perseroan, antara lain

sebagai berikut:

1. Pegangkatan Dewan Komisaris

2. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

3. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris.

4. Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan

Komisaris

5. Pendelegasian Wewenang.

6. Komite Penunjang Anggota Dewan Komisaris

7. Rapat Dewan Komisaris

8. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris

9. Remunerasi Dewan Komisaris

10. Peningkatan Pengetahuan Dewan Komisaris.

informasi mengenai komisaris independen

kriteria penentuan komisaris independen

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan

Obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan

tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh

regulator mengenai kriteria penentuan Komisaris

Independen. Keberadaan Komisaris Independen

telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui

Peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai

beberapa kriteria tentang Komisaris Independen

yang juga digunakan perseroan adalah sebagai

berikut :

1. Komisaris Independen tidak memiliki

hubungan afiliasi dengan pemegang saham

mayoritas atau pemegang saham pengendali

(controlling shareholders) Perusahaan Tercatat

yang bersangkutan.

Board Manual Document is not static but may be

developed based on condition of the Company.

Thus, its amendment shall be grouned on

agreement between Commissioners and Directors.

Generally, preparation of the Board Manual refers

to prevailing regulation such as Limited Company

Law, Articles of Association, GMS Decision and

other relevant regulation. Board of Commissioners

aspect which is regulated on the Board Manual,

among others:

1. Appointment of Board of Commissioners.

2. Serving Period of Commissioners Members.

3. Duty, Authority and Responsibility of Board of

Commissioners.

4. Duty and Authority Division of Board of

Commissioners.

5. Authority Delegation.

6. Board of Commissioners Supporting Committee.

7. Board of Commissioners Members Orientation

Program.

8. Board of Commissioners Remuneration.

9. Board of Commissioners Knowledge Improvement.

10. Improved knowledge of BOC.

information about independent Commissioner

Criteria of independent Commissoner appointmentAs a Company which has issued bonds in

Indonesia Stock Exchange (IDX), the Company

complies to regulation which is issued by regulator

regarding criteria of Independent Commissioner

determination. Appointment of Independent

Commissioner has been regulated by Indonesia

Stock Exchange under Regulation of IDX since

July 20, 2001 regarding several criteria about

Independent Commissioner which is also applied

by the Company, as follows:

1. Independent Commissioner does not have

affiliation with majority or controlling

shareholders of respective Listed Company.

31P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan

dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya

Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

3. Komisaris Independen tidak memiliki

kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya

yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat

yang bersangkutan;

4. Komisaris Independen harus mengerti

peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal;

5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih

oleh pemegang saham minoritas yang bukan

merupakan pemegang saham pengendali

(bukan controlling shareholders) dalam Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).

Aturan lain yang mengatur adalah Peraturan

Bapepam dalam Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 yakni dalam

PeraturanNomorIX.I.5tentangPembentukandan

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yakni

dalam bagian 1.b mengenai kriteria Komisaris

Independen adalah anggota Komisaris yang:

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan

Publik;

2. Tidak mempunyai saham baik langsung

maupun tidak langsung pada Emiten atau

Perusahaan Publik;

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan

Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris,

Direksi atau Pemegang Saham Utama

Emiten atau Perusahaan Publik;

4. Tidak memiliki hubungan usaha baik

langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten

atau Perusahaan Publik.

status independensi dewan komisaris;Untuk menghindari benturan kepentingan,

seluruh anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua dengan anggota Dewan

Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen

kecuali Komisaris Utama Bank NTT secara langsung

memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang

Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi

yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris

Daerah Provinsi NTT.

2. Independent Commissioner does not

have affiliation with other Director and/or

Commissioner of respective Listed Company.

3. Independent Commissioner does not have dual

position in other companies which is affiliated

with respective Listed Companies.

4. Independent Commissioner has to understand

about Stock Market Law.

5. Independent COmmissioenr is proposed and

appointed by minority shareholders which is

not controlling shareholers through the General

Meetings of Shareholders (GMS).

Other regulation is Bapepam Regulation stated in

the Attachment of Decision of Bapepam Chairman

No.Kep–29/PM/2004thatonRegulationNo.IX.I.5

regarding Establishment and Manual of Audit

Committee duty implementation on section 1.b

regarding criteria of Independent Commissioner as

a Commissioner member who:

1. is recruited from external circumstances of

Listed Company or Entity;

2. does not have shares both directly and

indirectly on Listed Company or Entity;

3. Does not have affiliation with Listed Company or

Entity, Commissioners, Directors or Controlling

Shareholders of Listed Company or Entity;

4. Does not have business relationship both

directly and indirectly which is related with

business activity Listed Company or Entity.

independency status of Board of CommissionersTo prevent condlict of interest, every Board of

Commissioners member of Bank NTT does not

have financial, management, share ownership

and family relationship to second heirs with other

members of Board of Commissioners, Board of

Directors and/or Controlling Shareholders, which

may interfere his/her independency, unless the

President Commissioner of PT Bank NTT who

directly has financial relationship with Controlling

Shareholders that currently respective position

also serves as Regional Secretary of NTT Province.


transparansi, hubungan keuangan, kepengurusan dan keluarga serta larangan dewan komisaris;

Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki

saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga

Keuangan bukan Bank, dan perusahaan lainnya

yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar

daerah Provinsi NTT.

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan

Komisaris, dimana yang bersangkutan disamping

sebagai Komisaris Bank juga tidak duduk sebagai

pengurus pada beberapa perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua

antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi

dan Pemegang Saham Pengendali.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris

lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali

dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham

Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya

dan/atau Direksi Bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan

Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/

atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank serta tidak mengambil dan atau

menerima keuntungan pribadi dari Bank.

transparency, financial, management and family relationship and restriction of Board of CommissionersBoard of Commissioners members do not have

shares in Bank NTT, other Banks, Non-Bank

Financial Institution an dother companies both

located inside or outside NTT Province.

There is no dual position of Board of Commissioners

members where respective party besides serving

as Commissioner of the Bank is not serving as

management in other companies.

Board of Commissioners members do not have

family relationship to second heirs among member

of Board of Commissioners, Board of Directors and

Controlling Shareholders.

Board of Commissioners members do not have

financial relationship with other member of

Board of Commissioners, Board of Directors and

Controlling Shareholders and with the Company

whose shareholders is Board of Commissioners

and/or Board of Directors of the Bank.

Board of Commissioners members do not utilize

the Bank for personal, family and/or other parties’

interest and not taking and/or receiving personal

benefit from the Bank.

33P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

komposisi, kriteria dan independensi direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam

Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa Nomor: 61 Tanggal 10 Juli 2014 yang

dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H

Notaris di Kupang, yang telah diberitahukan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan Surat

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:

AHU-34837.40.22. 2014 tanggal 09 Oktober 2014

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

Nomor: AHU-0104499.40. 80.2014 Tahun 2014,

Direksi Bank NTT berjumlah 5 (lima) orang, terdiri

dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat)

orang Direktur, Direksi dipimpin oleh Direktur

Utama. Dengan memperhatikan hasil keputusan ini

menunjukan bahwa pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) terkait Direksi berasal dari pihak

yang independen terhadap Pemegang Saham

Pengendali.

Pada perkembangan usaha Bank NTT di tahun

buku 2014, komposisi Direksi Bank NTT mengalami

perubahan dan penyesuaian yang didasarkan pada

beberapa ketentuan, berikut ini:




Nomor: 76, tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat


Kupang;




Nomor: 157, tanggal 30 April 2014 yang dibuat


Kupang;




Nomor: 77, tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat


Kupang;

Composition, Criteria and independency of Board of directors

Pursuant to Decision of General Meetings

of Shareholders of PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur as disclosed on



Minutes of Meetings No. 61 dated July 10, 2013

made by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Notary

in Kupang, the Board of Directors of Bank NTT

consist of 1 (one) President Director and 5 (five)

Directors; the Board of Directors comprising of 1

(one) President Director and 4 (four) Directors. The

BOD is led by President Director. By concerning

the decision of Good Corporate Governance (GCG)

implementation was appointed from independent

party of controlling shareholders.

On the business development of Bank NTT in fiscal

year 2013, composition of Board of Directors of

Bank NTT was transformed and adjusted based on

several regulation, as follows:



Shareholders Minutes of Meetings No. 76, dated

January 23, 2014 made by Silvestor Joseph





dated April 30, 2014 made by Silvestor Joseph





dated June 12, 2014 made by Silvestor Joseph


DIreKsIBoard of Directors


4. Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 61, tanggal

10 Juli 2014 yang dibuat Silvester Joseph

Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;

Jabatan namaName

Masa JabatanServing Period

KeteranganDescription Position

Direktur Utama Daniel Tagu Dedo, SE 2013 - 2017 President Director

Direktur Umum Adrianus Ceme, SE 2013 – 2017 General Affairs Director

Direktur Pemasaran Dana

Eduardus Bria Seran, SE 2013 – 2017 Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Pemasaran KreditAlso served as Credit Marketing Director

Fudn Marketing Director

Direktur Kepatuhan Tomy Jeferson Ndolu 2013 – 2017 Compliance Director

Komposisi jumlah anggota Direksi sebagaimana

tabel diatas belum sesuai dengan anggaran dasar

sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan

Direktur Pemasaran Kredit, maka RUPS telah

menetapkan Eduardus Bria Seran, S.E untuk

melaksanakan tugas sebagai Direktur Pemasaran

Kredit sampai dengan ditetapkannya Direktur

Pemasaran Kredit terpilih. Penetapan ini ditegaskan

dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham


Tenggara Timur Nomor: 76 tanggal 23 Januari

2014 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph

Mambaitfeto, Notaris di Kupang.

Selain itu, dalam Keputusan RUPS tersebut, juga

ditetapkan 2 (dua) Orang Calon Direktur Pemasaran

Kredit untuk mengikuti proses uji kemampuan dan

kepatutan (fit and proper test).

Semua Direksi berdomisili di Kupang, dan

seluruh anggota Direksi Bank NTT telah memiliki

pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional

sebagai Pejabat Eksekutif Bank (tidak termasuk

Bank Perkreditan Rakyat).



Shareholders Statements No. 77, dated June

10 July, 2014 made by Silvestor Joseph

Mambaitfeto , S.H Notary in Kupang

Composition of Board of Directors members as

illustrated on above-mentioned table has not

complied with decision of PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur General Meetings

of Shareholders (GMS) Decision as disclosed on

Deed of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur Extraordinary General Meetings

of Shareholders No. 61 dated july 10, 2014 made

by Silvester Joseph Mambaitfeto SH, Notary in

Kupang.

In addition, as stated on the GMS resolution, 2

(two) Credit Marketing Director were appointed to

participate in fit and proper test, based on process.

All Directors are domiciled in Kupang and Bank NTT

Board of Directors members have 5 (five) years of

experience in operational sector as Bank Executive

(excluding Rural Banks).

35P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Direksi menjalankan Perseroan sesuai dengan

kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau

Anggaran Dasar Perseroan untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, Direksi berhak mewakili

Bank didalam maupun diluar Pengadilan tentang

segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat

Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

Akan tetapi dalam hal mendirikan suatu usaha

baru, turut serta pada perusahaan lain baik

didalam maupun diluar negeri harus mendapat

persertujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Direksi juga bertanggung jawab dalam Bank dan

memastikan tercapainya target dan kegiatan

usaha, serta mengusahakan efisiensi dan efektifitas

operasional termasuk melaksanakan prinsip-

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi dengan memperhatikan

pengendalian internal yang efektif serta penerapan

manajemen risiko yang baik, menindaklanjuti

temuan hasil audit internal, audit eksternal,

pengawasan Bank Indonesia dan pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat mengikuti uji kemampuan dan kepatutan

(fit & proper test) Direksi telah membuat surat

penyataan yang menyatakan bahwa:

1. Tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga/

perusahaan bukan lembaga keuangan

2. Tidak memiliki saham di perusahaan lain

3. Tidak memiliki hubungan keuangan dan

hubungan kekeluargaan dengan sesama

anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya, Direksi berpedoman pada ketentuan

yang mengatur tentang etika kerja, waktu kerja

dan jadwal rapat yaitu sebagaimana yang diatur

dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 11

Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan

Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank


yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan

Keputusan Direksi Nomor: 123 Tahun 2012 tentang

Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT


The Board of Directors runs the Company according

to appropriate policy, in certain limit set under Law

No. 40 of 2007 on Limited Company and/or Articles

of Association for the Company’s interest and

according to the Company’s vision and mission.

In its practice, the Board of Directors entitles to

represent the Company both inside and outside the

Court regarding any issue in any case, committing

the Company with other parties and vice versa,

both regarding the management or ownership, but

in establishing new business line or investment in

other companies either domestic or international

company has to be granted by written approval

from the Board of Commissioners.

Board of Directors is also responsible in the Bank

to ensure achievement of target and business

activity, and to achieve operational efficiency and

effectiveness including exercising Good Corporate

Governance principles in all Bank’s business activities

at entire organization level or line by emphasizing

on effective internal control and sufficient risk

management implementation, follow-up finding

from internal audit, external audit, Bank Indonesia

and Financial Service Authority supervision.

During the Fit & Proper Test, the Board of Directors

has submitted statement disclosing that:

1. Does not serve in any position in 1 (one) other

non-financial institution/company.

2. Does not own shares in other companies.

3. Does not have family relationship with other

members of Board of Directors and/or Board of

Commissioners.

On its duty and responsibility implementation,

the Board of Directors refers to a regulation which

regulates work ethic, working time and meeting

schedule as regulated under Decision of Board of

Commissioners No. 11 of 2009 regarding Regulation

and PRoecedure in Carrying Board of Directors

Duty of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur which later followed by Decision

of Board of Directors No. 123 of 2012 regarding

Duty, Authority and Working Procedure of Board of

Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur.


tugas dan tanggungjawab direksi

Dalam menata kelola perusahaan, Direksi

senantiasa berpedoman pada Surat Keputusan

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur Nomor: 123 Tahun 2012 tentang

Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Tertib

Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur. Keputusan tersebut telah

ditetapkan sebelum RUPS menetapkan untuk

menambahkan satu orang Direktur Pemasaran

Kredit dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan

kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh

Direktur, memperhatikan dan segera mengambil

langkah-langkah yang diperlukan atas segala

sesuatu yang dikemukakan dalam setiap

laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh

Divisi Satuan Kerja Audit Intern. Direktur Utama

juga bertanggung jawab untuk melakukan

koordinasi seluruh kegiatan operasional Bank,

yang dalam pelaksanaannya dibantu dan

bekerjasama dengan para Direktur lainnya.

Selain itu Direktur Utama juga bertugas dan

bertanggung jawab dalam merencanakan,

memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi

secara langsung pelaksanaan pekerjaan

dan pencapaian kinerja divisi-divisi yang

berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi

Perencanaan dan Sekretaris Perusahaan, dan

Divisi Pengawasan/SKAI serta pecapaian kinerja

Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Direktur Pemasaran Dana dan Pemasaran

Kredit bertugas dan bertanggung jawab dalam

merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan

dan mengawasi secara langsung pelaksanaan

pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi – divisi

yang berada dibawah supervisinya, meliputi

Divisi Treasury, Divisi Pemasaran Kredit, Divisi

Supporting Kredit, Divisi Kualitas Pelayanan

dan Divisi Dana & Jasa serta pencapaian kinerja

Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Direktur Umum bertugas dan bertanggung-

jawab dalam merencanakan, memimpin,

mengkoordinasikan dan mengawasi secara

langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian

kinerja divisi-divisi yang berada dibawah

supervisinya, meliputi Divisi Operasional dan

Akuntansi, Divisi Umum dan Logistik, Divisi

Informasi dan Teknologi dan Divisi Sumber Daya

Manusia serta pencapaian kinerja Bank sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

duty and responsibility of each directorPrior implemented by the General Meetings of

Shareholders to appoint 1 (one) Credit Marketing

Director, throughout fiscal year 2014, in administering

the Company, the Board of Directors always refers

to Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur Board of Directors No. 123 of 2012

regarding Duty, Authority and Working Procedure

of Board of Directors of PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur, with duty description,

as follows:

1. The President Director holds duties to coordinate

all of Board of Directors members’ duties

impleementation and activity and immediately

take any necessary actions in every internal

audit unit audit result report. The President

Director also holds responsibility to coordinate

every Bank’s operational activity that in the

implementation is assissted and cooperated

with other Directors. Moreover, the President

Director also holds duties and responsibiliities

in planning, leading, coordinating and directly

supervising performance achievement of

the divisions under his/her supervision line,

including Planning Division and Corporate

Secretary, Human Resources Division and

Audit/Internal Audit Division as well as Bank’s

performance achievement referring to its

duties and function.

2. Marketing Director holds duties and

responsibilities in planning, leading,

coordinating and directly supervising duties

implementation as well as performance

achievement of the divisions under his/her

supervision line, including Treasury Division,

SME & Consumer Division and Commercial

Division as well as Bank’s performance

achievement referring to its duties and function.

3. General Affair Director holds duties and

responsibilities in planning, leading,

coordinating and directly supervising duties

implementation as well as performance

achievement of the divisions under his/

her supervision line, including Operational

and Accounting Divisions, General Affairs

and Logistic Division also Information

and Technology Division as well as Bank’s

performance achievement referring to its

duties and function.

37P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

4. Direktur Kepatuhan membawahi Divisi

Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko.

Bertugas menetapkan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan Perseroan telah

memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia

dan peraturan perundang-undangan lain yang

berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip

kehati-hatian

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut,

pelaksanaan tugas Direksi sebagai organ

perseroan yang bertangung.jawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepenting dan tujuan

perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam

maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar, dapat berjalan baik dan optimal.

Pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab Direksi

telah dilaksanakan dengan prinsip kolegial, yaitu

bahwa masing-masing Direktur dapat bertindak

dan mengambil keputusan sesuai dengan hak dan

wewenangnya. Selain dari hak dan wewenang,

Direksi juga mempunyai hak dan wewenang

lainnya berkaitan dengan pengurusan Bank NTT

sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan RUPS,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing

Direktur tetap merupakan tanggujawab bersama.

rapat direksiSepanjang tahun buku 2014 Rapat Direksi diadakan

setiap waktu bilamana dipandang perlu dan

diselenggarakan secara rutin minimal satu kali

dalam 1 (satu) bulan.

Direksi dapat mengadakan rapat diluar jadwal

tersebut diatas berdasarkan permintaan tertulis:

1. Seorang atau lebih angota Direksi

2. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota

Komisaris.

3. Permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham

atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10

(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh

saham.

Direksi telah melakukan beberapa kali pertermuan/

rapat, baik rapat internal didalam Direksi maupun

rapat Direksi dengan Unit kerja terkait (rapat

koordinasi). Rapat Direksi berfungsi untuk

menetapkan kebijakan dalam pengambilan

keputusan strategis.

4. Compliance Director supervises Compliance

Division, Service Quality Division and Risk

Management Division. Hold duties to implement

necessary actions to ensure that the Company

has complied with Bank Indonesia Regulation

and other applicable regulation in performing

prudent principles.

By referring to the regulation, implementation of

Board of Directors duty as a Company organ with

full responsibility in managing the Company for

Company’s objectives and interest, and represent

the Company both inside or outside the Court based

on Article of Association, can be appropriately and

optimally performed.

Implementation of Board of Directors duty and

responsibility has been carried under collegial

principle, that each of Director may act and take

decision based on his/her rights and responsibility.

The Board of Directors also has other rights and

authorities which is related with management of

Bank NTT based on Articles of Association, GMS

Decision and prevailing regulation. Thus, the

implementation of each Board of Director duty still

become collegial responsibility.

Board of directors meetingThroughout 2014, Board of Directors was held at

any time if considered necessary and regularly for

minimum once in a month.

The Board of Directors may conduct the meeting

outside those schedules based on written proposal

from:

1. One or more Board of Directors members.

2. One or more Board of Commissioners memebrs.

3. 1 (one) or more Shareholders that collectively

represents 1/10 (one per tenth) part of all shares.

The Board of Directors has carried several meeting,

both internal meeting or coordination meeting

with related working unit. The Board of Directors

meeting is also functioned to determine policy in

taking strategic decision.


Pada tahun buku 2014 Direksi telah mengadakan

rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali, terdiri dari

rapat internal maupun rapat dengan Pejabat Bank

terkait.

Tabel dibawah mengungkapkan frekuensi dan

tingkat kehadiran Direksi didalam setiap pertemuan/

rapat sepanjang tahun 2014.

nama Jumlah KehadiranTotal Attendance

% Kehadiran% Attendance name

Daniel Tagu Dedo, SE 18 100% Daniel Tagu Dedo, SE

Adrianus Ceme, SE 18 100% Adrianus Ceme, SE

Eduardus Bria Seran, SE 18 100% Eduardus Bria Seran, SE

Tomy Jeferson Ndolu 18 100% Tomy Jeferson Ndolu

Tabel berikut ini menguraikan tentang jadwal dan

agenda Rapat Direksi selama tahun 2014

no TanggalDate

MateriAgenda


1 2 3 4

1. Kamis, 09 Januari 2014Thursday, January 9, 2014

1. Tatib Kerja Direksi.2. Perangkapan Tugas

Direktur Pemasaran Kredit.

3. Pembahasan Struktur Organisasi.

4. Lain-lain

1. Board of Directors Manual.

2. Double job of Credit Marketing Director.

3. Organization Structure discussion.

4. Others.

√ √ √ √

2. Senin, 27 Januari 2014Monday, January 27, 2014

1. Pembahasan Temuan Pemeriksaan Umum BI.

2. Pembahasan Rencana Bisnis Bank sesuai Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Pembahasan Perjanjian Bangun Guna Serah dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)

4. Lain-lain

1. Discussion of BI General Audit Finding.

2. Discussion of Bank Business Plan according to Letter from Financial Service Authority (OJK)

3. Discussion on Build to Operate Aggreement with Timor Tengah Selatan (TTS) Municipal Government

4. Others

√ √ √ √

3. Rabu, 05 Februari 2014Wednesday, February 5, 2014

1. Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Tingkat Kesehatan Semester II Tahun 2013.

2. Penetapan Hal-hal Strategis.

3. Pembahasan Alur Korespondensi.

4. Lain-lain.

1. Discussion of Soundness Level Report Follow-Up 2nd Semester of 2013.

2. Implementation of Strategic issues.

3. Discussing Correspondency scheme.

4. Others

√ √ √ √

In fiscal year 2014, the Board of Directors held 10

(ten) meetings consisted of internal meeting and

coordination meeting with related executives of

the Bank.

Following table discloses frequency and attendance

level of Boad of Directors in every meeting in 2014.

Below table described Board of Directors Meeting

schedule and agenda in 2014

39P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

no TanggalDate

MateriAgenda


1 2 3 4

4. Selasa, 26 Februari 2014Tuesday, February 26, 2014

1. Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) hasil Pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pembahasan Tender Pembangunan Gedung Kantor Cabang Bank NTT.

3. Pembahasan Tanah Gedung Kantor Pusat Bank NTT.

4. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Corporate Social Responsibilty.

5. Lain-lain

1. Discussion of Bank Business Plan as the result from meeting with Financial Service Authority.

2. Discussion of Bank NTT Branch Office Construction Tender.

3. Discussion of Bank NTT Branch Office Land and Building.

4. Discussion of Corporate Social Responsibility Budget Plan.

5. Others.

√ √ √ √

5. Selasa, 04 Maret 2014Tuesday, March 4th, 2014

1. Struktur Organisasi & Job Description.

2. Revisi Rencana Bisnis Bank sesuai Rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Tanah Gedung Kantor Pusat.

4. Tender Pembangunan Gedung Kantor Cabang.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

6. Lain-lain.

1. Organization Structure & Job Description.

2. Revision of Bank Business Plan with Financial Service Authority (OJK)

3. Head Office Land and Building.

4. Branch Office Building Construction Tender.

5. Human Capital (HC)

6. Others.

√ √ √ √

6. Jumat, 04 April 2014Friday, April 4th, 2014

1. Mutasi Pejabat dan Pengisian Jabatan.

2. Fasilitas Rumah Dinas bagi Pemimpin Cabang dan Wakil Pemimpin Cabang.

3. Lain-lain.

1. Executive Mutation and Position Fulfillment.

2. Official Housing Facility for Branch Head.

3. Others.

√ √ √ √

7. Senin, 21 April 2014Monday, April 21, 2014

1. Pembahasan Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Pembahasan Persiapan Mutasi dan Rotasi Pejabat.

3. Lain-lain

1. Discussion of General Meetings of Shareholders (GMS) preparation.

2. Discussion of Executives Mutation and Rotation

3. Others.

√ √ √ √

8. Kamis, 08 Mei 2014Thursday, May 8th, 2014

1. Kredit Policy Meeting.2. Pengisian Kekosongan

Jabatan Divisi & Kantor Cabang.

3. Rencana Perekrutan Tenaga Marketing & Security

4. Rencana Program Banjir Hadiah

5. Rencana Realisasi Kantor Pusat Operasional (KPO).

6. Lain-lain

1. Credit Policy Meeting.2. Vacant Position

Fulfillment in Division & Branch Head

3. Marketing & Security Officers Recruitment Plan

4. Program Banjir Hadiah Planning

5. Operational Head Office Realization Plan.

6. Others .

√ √ √ √


no TanggalDate

MateriAgenda


1 2 3 4

9. Rabu, 21 Mei 2014Wednesday, May 21, 2014

1. Mutasi Pejabat Eksekutif.2. Laporan Pertanggung

Jawaban Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Lain-lain

1. Executives Mutation.2. Board of Directors

Accountability Report in General Meetings of Shareholders (GMS).

3. Others.

√ √ √ √

10. Senin, 16 Juni 2014Monday, June 16, 2014

1) Tindak lanjut hasil RUPS Tahunan 2013 dan RUPS LB tgl. 12 Juni 2014

2) Penyampaian laporan tahunan TB 2013 Dapen Bank NTT

3) Rekomendasi likuiditas minimum Dapen Bank NTT

4) Lain-lain

1) Follow-up of Annual GMS 2013 and EGMS 12 June 2014 resolution.

2) Submission of Bank NTT Pension Fund 2013 Annual Report.

3) Recommendation of Bank NTT Pension Fund Minimum Liquidity.

4) Others.

√ √ √ √

11. Senin, 30 Juni 2014Monday, June 30, 2014

1) Mutasi SDM2) Lain-lain

1) HC Recommendation2) Others √ √ √ √

12. Selasa, 01 Juli 2014Tuesday, July 1, 2014

1. Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 Dana Pensiun Bank NTT

2. Rekomendasi Likuiditas Minimum Dana Pensiun Bank NTT.

3. Lain-lain

1. Submission of Bank NTT Pension Fund 2013 Annual Report.

2. Recommendation of Bank NTT Pension Fund Minimum Liquidity.

3. Others.

√ √ √ √

13. Senin, 04 Agustus 2014Monday, August 4th, 2014

1. Pembentukan Tim Pengkajian Harga Saham

2. Pembentukan Tim Obligasi 2

3. Eskalasi Persetujuan Kredit.

4. Rencana Kerjasama Media Pos Kupang dan Pembelian Software Website.

5. Lain-lain

1. Establishment of Shares Price Reviewing Team

2. Establishment of Bonds Team 2

3. Escalation of Loan Approval.

4. Media Pos Kupang Cooperation Plan and Website Software Purchase.

5. Others

√ √ √ √

14. Jumat, 15 Agustus 2014Friday, August 15, 2014

1. Tindak Lanjut Selisih Pencatatan Rekening Pemerintah Kabupaten Ngada pada Bank NTT Kantor Cabang Bajawa.

2. Lain-lain

1. Follow-up of Account Registry Mismatch in Ngada Municipal Government’s account at Bank NTT Bajawa Branch Office.

2. Others.

√ √ √ √

15. Jumat 19 September 2014Friday, September 19, 2014

1. Pembahasan tentang Perekruitmen Pegawai Baru

2. Pembahasan tentang Perkembangan Kredit.

3. Pembahasn KUD 2015-2017

4. Rapat ALCO5. Lain-lain

1. Discussion of New Employee Recuritment.

2. Discussion of Credit Progress.

3. Discussion of KUD 2015 – 2017.

4. ALCO Meeting.5. Others.

√ √ √ √

41P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

no TanggalDate

MateriAgenda


1 2 3 4

16. Kamis, 23 Oktober 2014Thursday, October 23, 2014

1. Evaluasi Kinerja Triwulan III & Strategis Pencapaian target Triwulan IV Tahun2014.

2. Pembahasan Susunan Dana Pensiun BanK NTT

3. Pembahasan Hasil Audit Khusus PPATK

4. Lain-lain

1. Evaluation of 3rd Quarter Performance & Strategic Implementation of 4th Quarter 2014’s target.

2. Discussion of Bank NTT Pension Fund Composition.

3. Discussion of PPATK Special Audit Result.

4. Others.

√ √ √ √

17. Jumat, 14 November 2014Friday, November 14, 2014

1. Perkembangan Dana Pensiun sampai dengan Bulan Oktober 2014.

2. Permasalahan Kepegawaian Sdr. Yohanes Hegon De Ornay (Pemimpin Cabang Larantuka)

3. Lain-lain

1. Progress of Pension Fund as of October 2014.

2. Employment issues with Mr. Yohanes Hegon De Ornay (Head of Larantuka Branch)

3. Others

√ √ √ √

18. Rabu, 03 Desember 2014Wednesday, December 3, 2014

1. Pembahasan Review Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank NTT Tahun Buku 2015-2017.

2. Pembahasan Tindak Lanjut BRC Jilid II.

3. Pembahasan Perkembangan BPD Net On Line.

1. Discussion of PT Bank NTT Bank Business Plan Fiscal Year 2015-2017.

2. Discussion of BRC Series II Follow-Uo.

3. Discussion of BPD Net On Line Progress.

√ √ √ √

*Keterangan Kode Nama Peserta Explanation of Participant Name Code(1) Daniel Tagu Dedo, S.E (2) Tomy Jeferson Ndolu(3) Adrianus Ceme, S.E(4) Eduardus Bria Seran, S.E

rapat direksi dan dewan komisaris (rapat Gabungan)

Sepanjang tahun 2014 Direksi dengan Dewan

Komisaris telah mengadakan rapat/pertemuan

sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jadwal rapat

sebagai berikut:

Board of directors and Board of Commissioners meeting

In 2014, Board of Directors and Board of

Commissioners held 6 (six) meetings with following

schedules:


no TanggalDate

MateriAgenda


1 2 3 4 5 6 7

1. 17 Januari 2014January 17, 2014

1. Hasil Fit and Proper Test atas calon Direktur Pemasaran Kredit dan calon Komisaris Independen dan penyusunan laporan;

2. Persiapan RUPS LB tanggal 23 Januari 2014;

3. Rencana pemanggilan kembali Saudara Prof. Ir Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D sebagai calon Komisaris Independen Bank NTT;

4. Pelantikan Pengurus yang telah disetujui Bank Indonesia oleh Gubernur/ Pemegang Saham Pengendali Bank NTT;

1. Hasil Fit and Proper Test atas calon Direktur Pemasaran Kredit dan calon Komisaris Independen dan penyusunan laporan;

2. Persiapan RUPS LB tanggal 23 Januari 2014;

3. Rencana pemanggilan kembali Saudara Fredrik L. Benu sebagai calon Komisaris Independen Bank NTT;

4. Pelantikan Pengurus yang telah disetujui Bank Indonesia oleh Gubernur/ Pemegang Saham Pengendali Bank NTT;

√ √ - √ √ √ √

2. 3 Maret 2014March 3, 2014

1. Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2014

2. Kinerja Keuangan Bulan Januari 2014

3. Perjalanan Dinas Pengurus dan Pengikut.

4. Lain-lain

1. Revision of Bank Business Plan 2014

2. Financial Performance as of January 2014

3. Travelling duty for Management and followers

4. Others

√ √ - √ √ √ √

3. 25 Maret 2014March 25, 2014

1. Penjelasan Dirut terkait surat koreksi penilaian GCG pada pencapaian tingkat kesehatan semester IV tahun 2013;

2. Dana Representasi;3. SK Perjalanan Dinas;4. Persyaratan

pencalonan Direksi;5. SK Sekretaris Dewan

Komisaris.

1. Explanation from Presdir in relation with GCG Assessment correction letter for the soundness level achievement in 4th semester of 2013;

2. Representation Budget;

3. Official Travelling Decree;

4. BOD candidacy requirement;

5. BOC Secretary Decree.

√ √ - √ √ √ √

4. 7 April 2014April 7, 2014

1. Kinerja Keuangan Triwulan I 2014

2. Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

3. Lain-lain

1. 1st Quarter Financial Performance in 2014

2. Preparation of Annual and Extraordianry GMS

3. Others

√ √ - √ √ √ √

43P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

no TanggalDate

MateriAgenda


1 2 3 4 5 6 7

5. 29 April 2014April 29, 2014

1. Kredit modal kerja dan kredit investasi;

2. Pendaftaran calon Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit;

3. Lain-lain.

1. Working Capital Loan and Investment Loan;

2. Registration for Independent Commissioner and Credit Marketing Director candidate;

3. Others.

√ √ - √ √ √ √

6. 20 Mei 2014May 20, 2014

1. Evaluasi kinerja Keuangan sampai dengan April 2014

2. Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

3. Lain-lain

1. Evaluation of financial performance as of April 2014

2. Preparation of Annual and Extraordinary GMS

3. Others

√ √ - √ √ √ √

7. 2 September 2014September 2, 2014

1. Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan Bulan Agustus 2014.

2. Self Assesment Tingkat Kesehatan Bank NTT Semester I Tahun 2014

3. Laporan Tentang Pembenahan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi Bank NTT.

4. Penyelesaian Permasalahan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada.

5. Penyelesaian masalah Ibu Beatrix Bria TaE

6. Lain-lain

1. Financial Performance Report as of August 2014.

2. Self Assesment of Bank NTT’s Soundness Level as of 1st Semester of 2014

3. Report of Human Capital Arrangement and Bank NTT Organization Development.

4. Settlement of Ngada Municipal Government Financial Issues.

5. Mrs. Betrix Bria Tae issues settlement.

6. Others.

√ √ - √ √ √ √

8. 30 September 2014September 30, 2014

1. Pengembalian dokumen usulan calon Direktur Pemasaran Kredit.

2. Komite Remunerasi & Nominasi menyiapkan pertimbangan dan dukungan pengembangan karier.

3. Persiapan laporan Dewan Komisaris untuk RUPS

4. Permasalahan PT. PAN

1. Submission of Credit Marketing candidate’s document.

2. Remuneration & Nomination Committee prepares career development consideration and support.

3. Preparation of Board of Commissioners report for GMS

4. PT PAN Issues

√ √ - √ √ √ √


no TanggalDate

MateriAgenda


1 2 3 4 5 6 7

9. 27 Oktober 2014October 27, 2014

1. Direktur Pemasaran Dana & Kredit.

2. Pertumbuhan Kredit sesuai dengan RBB 2014.

1. Fund Marketing & Credit Director.

2. Credit Growth according to Bank Business Plan 2014.

√ √ - √ √ √ √

10. 13 November 2014November 13, 2014

1. Kinerja Keuangan sampai dengan Bulan Oktober 2014

2. Pembahasan Masalah Pemberian Bonus.

3. Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2015 s/d 2017

4. Lain-lain

1. Financial Performance as of October 2014

2. Discussion of Bonus distribution.

3. Discussion of Bank Business Plan 2015 to 2017

4. Others

√ √ - √ √ √ √

*Keterangan Kode Nama Peserta*Description of Participant Name Code(1) Fransiskus Salem, S.H, M.Si(2) Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum(3) Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D (efektif 1 Des 2014) Effective December 1, 2014(4) Daniel Tagu Dedo, S.E(5) Tomy Jeferson Ndolu(6) Adrianus Ceme, S.E(7) Eduardus Bria Seran, S.E

Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dan

Komisaris didalam setiap pertemuan/rapat yang

diselenggarakan Direksi sepanjang tahun 2014,

terungkap pada tabel berikut:

namaName

Jumlah KehadiranTotal Attendance

% Kehadiran% Attendance

Fransiskus Salem, SH. M.Si 10 100%

Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D *) - 0%

Petrus Elias Jemadu, S.H. M.Hum 10 100%

Daniel Tagu Dedo, SE 10 100%

Adrianus Ceme, SE 10 100%

Tomy Jeferson Ndolu 10 100%

Eduardus Bria Seran, SE 10 100%

keterangan Description:*) Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D (efektif 1 Des 2014) Effective December 1, 2014

Frequency and attendance level of Board of

Directors and Board of Commissioners in every

meeting held in 2014 as illustrated on following

table:

45P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, jika terjadi

ketidaksesuaian maka akan dilaksanakan

pemungutan suara, dan semua hasil rapat direksi

telah dicatat dalam risalah rapat dan telah

didokumentasikan dengan cukup baik.

transparansi hubungan keuangan

kepengurusan dan keluarga serta larangan direksiTerhadap kewajiban untuk mengungkapkan

transparansi keuangan telah ditegaskan oleh

seluruh anggota Direksi membuat Surat Pernyataan

Direksi pada saat mengikuti uji kemampuan dan

kepatutan (fit & proper test) yang menyatakan

bahwa:

1. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota

Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif

pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga

lain, dan tidak memanfaatkan Bank untuk

keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak

lain yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank pada 1 (satu) lembaga/

perusahaan bukan lembaga keuangan.

2. Tidak memiliki saham di perusahaan lain.

3. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan

dengan sesama anggota Direksi dan/atau

Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

Pengendali Bank baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama tidak memiliki saham pada

suatu perusahaan lain.

pemenuhan ketentuan fit & proper testBerdasarkan amanah Rapat Umum Pemegang

Saham sebagaimana tercantum dalam Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Nomor: 23 tanggal 07 Oktober 2013 yang

dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto Notaris

di Kupang, seluruh anggota Direksi untuk masa

jabatan tahun 2013-2017 telah dinyatakan lulus

uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper

test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan

rincian sebagai berikut:

Board of Directors meeting decision is taken

based on collective consensus/agreement, and if

any dissenting opinion will be setteled by voting,

and every result of Board of Directors meeting

will be recorded on minutes of meeting and well-

documented.

transparency of financial relationship

management and family relationship and restriciton of Board of directorsThe obligation to disclose financial transparency

has been verified by Board of Directors member

by submitting Board of Directors Statement during

the fit and proper test, declaring that:

1. Not serving in dual position as member of

Board of Commissioners, Board of Directors

or Executives of the Bank, other companies

and/or institution, and not taking advantage

from the Bank for personal, family and/or other

parties’ interest which may reduce/bring loss

to the Bank in 1 (one) non-financial company/

institution.

2. Not having shares in other companies.

3. Not having family relationship with other

members of Board of Directors and/or Board of

Commissioners and/or Controlling Shareholders

of the Bank both individually or collegially not

to have shares in other companies.

Compliance with fit and proper test regulationBased on mandate of General Meetings of

Shareholders as disclosed on Deed of Extraordinary

General Meetings of Shareholders No. 23 dated

October 7th, 2013 made by SIlvester Joseph

Mambaitfeto, Notary in Kupang, every Board of

Directors members for 2013 – 2017 serving period

has passed fit and proper test which is carried by

Bank Indonesia, with details described below:


no suratLetter Number

lembaga/ Instansi

Institutions

TanggalDate

PerihalAgenda


15/9/DPKP/Kpa Bank IndonesiaBank Indonesia


Susunan Pengurus Bank SaudaraComposition of Bank’s Management

Penetapan Daniel Tagu Dedo, S.E sebagai Direktur Utama, Adrianus Ceme, S.E sebagai Direktur Umum, dan Eduardus Bria Seran, S.E sebagai Direktur Pemasaran DanaAppointment of Daniel Tagu Dedo, S.E sebagai Direktur Utama, Adrianus Ceme, S.E as General Affairs Director and Eduardus Bria Seran, S.E as Fund Marketing Director

15/151/GBI/DPIP/Rahasia

Gubernur Bank IndonesiaGovernor of Bank Indonesia


Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan(Fit and Proper Test) atas pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT BPD Nusa Tenggara TimurResult of Fit and Proper Test to appoint Director who supervises compliance function in PT BPD Nusa Tenggara Timur

Penetapan Tomy Jeferson Ndolu sebagai Direktur Kepatuhan Appoingment of Tomy Jeferson Ndolu as Compliance Director

SR-200/D.03/2014

OJK Bidang Pengawas PerbankanOJK for Banking Monitoring


Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara TimurResult of Fit and Proper Test to appoint Director candidate in PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Persetujuan Pencalonan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara TimurAppointment of Mr. Absalom Sine as Director of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Dengan hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit

and proper test) tersebut, maka seluruh anggota

Direksi Bank NTT dinyatakan memiliki kompetensi,

integritas, akhlak dan moral yang memenuhi

kriteria sehingga dapat bertindak dan bekerja

secara profesional.

Khusus untuk jabatan Direktur Pemasaran

Kredit atas nama Absalom Sine, belum dapat

melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan

tanggungjawabnya karena sampai dengan

Within the result of fit and proper test, every

member of Bank NTT Board of Director is declared

having competency, integrity, attitude and moral

which complies with criteria to act and work

professionally.

Particularly for Credit Marketing Director position

served by Absalom Sine, is not yet effective to carry

out function, duties, authorities and responsibilities

that after the end of 2014, appointment and

47P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

berakhirnya tahun buku 2014, belum dilaksanakan

pengangkatan dan pelantikan sesuai amanah Berita

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur Nomor: 77, tanggal 12 Juni

2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto,

S.H Notaris di Kupang dan Akta Pernyataan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur Nomor: 61 tanggal 10 Juli 2014 yang

dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di

Kupang yang telah diberitahukan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan Nomor: AHU-34837.40.22. 2014

tanggal 09 Oktober 2014 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104499.40.

80.2014 Tahun 2014;

program pelatihan dan seminar direksi

Sepanjang tahun 2014 Direksi telah mengikuti

beberapa pelatihan/seminar/worskhop yang

diselenggarakan oleh pihak internal baik dari

BI maupun dari lembaga pelatihan yang ada di

Indonesia, yaitu sebagai berikut:

namaName


lembaga PenyelenggaraInstituion

Waktu Pelaksanaan

Schedule

Daniel Tagu Dedo, SE - One Day Seminar for Executive Bank NTT

- One Day Seminar for Executive Bank NTT

Pembicara : Arie Soerjo, Ph. D (Pakar Perencanaan Pembangunan dan Welliam Jayapranata (Motivator/Coram Deo Centre)Speaker : Arie Soerjo, Ph. D (Development Planning Expert and dan Welliam Jayapranata (Motivator/Coram Deo Centre)

22 April 2014April 22, 2014

Daniel Tagu Dedo, SE - MarksPlus Executive Seminar Fewrr Bigger Bolder

- MarksPlus Executive Seminar Fewrr Bigger Bolder

Bank BTNBank BTN

16 Oktober 2014October 16, 2014

Eduardus Bria Seran, SE - Sosialisasi mini master repuchase agreement (MRA)

- Mini master repurchase agreement (MRA) Socialization

Bank IndonesiaBank Indonesia

21 Februari 2014February 21, 2014

inauguration had not been commenced as

mandated by PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur Extraordinary General

Meetings of Shareholders Minutes of Meetings No.

77 dated June 12, 2014 made by Silvester Joseph

Mambaitfeto, SH, Notary in Kupang as and PT



Statements Deeds No. 61 dated July 10, 2014 made

by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Notary in

Kupang as announced to Minister of Justice and

Human Rights under Announcement Letter of

Corporate Data Revision No. AHU-3487.40.22. 2014

dated October 9, 2014 and registered in Company

List No. AHU-0104499.40.80. 2014.

Board of directors training and seminar program

Throughout 2014, the Board of Directors has

participated on various training/seminar/workshop

held by internal party both BI and training

institution in Indonesia, as follows:


namaName



Waktu Pelaksanaan

Schedule

- AAi “E-Procurement sebagai salah satu upaya meningkatkan pengendalian internal”

- AAI “E-Procurement as one of the efforts to improve internal control”

Asosiasi Auditor Internal (AAI)Asosiasi Auditor Internal (AAI)


Adrianus Ceme, SE - Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu ATM dan Uang Elektronik

- Application of Payment Method using ATM Card and Electronic Card

Bank IndonesiaBank Indonesia

23 Mei 2014May 23, 2014

Tomy Jeferson Ndolu

- Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

- Socialization of Government Law No. 11 of 2014 regarding Retribution from Financial Service Authority

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Financial Service Authority (OJK)

11 April 2014April 11, 2014



Pembicara : Arie Soerjo, Ph. D (Pakar Perencanaan Pembangunan dan Welliam Jayapranata (Motivator/Coram Deo Centre)Speaker : Arie Soerjo, Ph. D (Development Planning Expert and dan Welliam Jayapranata (Motivator/Coram Deo Centre)

22 April 2014April 22, 2014

- Pelatihan Angkatan ke-3 Tahun 2014 "Kewaspadaan dan Tantangan Bank di Bidang Pengawasan dan Pengendalian"

- Training “Bank’s Awareness and Challenge in Monitoring and Audit Aspects “ Batch 3 of 2014

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)Banking Compliance Director Communication Forum

27 - 28 Agustus 201427 to 28 August 2014

- Seminar "Penerapan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Khususnya Yang Terkait Dengan Perbankan"

- “Implementation of POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning Customer Protection on Financial Sector mainly related with Banking”

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan PerbankanBanking Compliance Director Communication Forum

11 September 2014September 11, 2014

49P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

namaName



Waktu Pelaksanaan

Schedule

- Pelatihan Angkatan ke IV tahun 2014 Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)

- Training Force IV 2014 Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP)

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)

15 - 16 Oktober 201415 to 16 October 2014

- Konferensi Nasional Ikatan Auditor Intern Bank "Menuju Pengawasan Industri Jasa Keuangan Terintegrasi : Meningkatkan Efektifitas Fungsi Assurance Melalui Pendekatan Combined Assurance

- Internal Auditor Association National Conference “Towards Integrated Financial Service Industry Monitoring: Increasing Effectiveness Using Combined Assurance Approach”

Ikatan Bank IndonesiaIkatan Bank Indonesia

6 - 7 November 20146 to 7 November 2014

- Diseminasi pengaturan pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran kewajiban pihak pelapor.

- Dissemination of setting imposition of administrative sanctions for violations of the reporting obligations of the parties.

PPATK 24 November 2014November 24, 2014

- CEO Networking 2014 “Opportunities and Challenges Tower Asean Economic Communitty 2014.

- CEO Networking 2014 “Opportunities and Challenges Tower Asean Economic Communitty 2014.

Bursa efek IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)Asosiasi Emiten Indonesia

16 Desember 2014December 16, 2014


penilaian terhadap kinerja deWan komisaris dan direksi penilaian terhadap kinerja komisarisPenilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan

satu tahun sekali melalui forum RUPS. Laporan

pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai

tugas-tugas pengawasannya disampaikan ke RUPS

untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan

Tahunan dan disampaikan serta dimintakan

persetujuan pemegang saham dalam RUPS

Tahunan atau untuk diteruskan kepada pihak-pihak

eksternal sesuai peraturan perundangan yang

berlaku.

Adapun hal-hal yang memerlukan penilaian adalah

sebagai berikut:

1. Kompetensi, Keahlian dan Pengalaman

Pengungkapan kualifikasi profesional,

pengalaman, keahlian, segmen industri, dan

efektivitas komite-komite yang ada di Bank NTT

maupun Dewan Komisaris di dalam rapat.

2. Rencana Strategis

Keterlibatan Dewan Komisaris dalam strategi

pengembangan dan kinerja perusahaan

3. Manajemen Risiko

Keterlibatan Dewan Komisaris dalam

melakukan kajian terhadap manajemen risiko,

Compliance dan pengendalian risiko

4. Pemantauan Kinerja Manajemen

Keterlibatan dalam memantau kinerja

Direksi dan kebijakan strategis bank dalam

menjalankan bisnis selama satu tahun.

5. Lainnya

Informasi terkait dengan tingkat kehadiran,

efektivitas tindak lanjut permasalahan yang

yang ada, akses pada Dewan Komisaris/Direksi

maupun komite-komite yang ada, kecukupan/

akurasi data yang digunakan oleh Dewan

Komisaris dalam memantau kinerja serta

penatausahaan administrasi aktivitas Dewan

Komisaris

penilaian terhadap kinerja direksi Bank NTT menerapkan pendekatan pelaksanaan

implementasi strategi. Hal ini sejalan dengan

kebijaksanaan Perusahaan yang menilai prestasi

dan penghargaan berdasarkan basis kinerja.

Untuk memastikan bahwa strategi dapat fokus

dan berjalan dengan baik, sasaran strategis

dikonversikan menjadi Key Performance Indicator

Board of Commissioners and Board of direCtors performanCe assessment

Board of Commissioners performance appraisalBoard of Commissioners performance appraisal

is performed once a year in GMS forum. Board of

Commissioners accountability report explaining

monitoring duties is disclosed in the Annual Report

and presented as well as proposed for shareholder’s

approval in Annual GMS or to be forwarded to

external parties according to prevailing law.

Several aspects required assessment process are

including:

1. Competency, Expertise and Experience

Disclosure professional qualification,

experience, expertise, industrial segment and

effectiveness of Committees in Bank NTT and

Board of Commissioners in the meeting.

2. Strategic Plan

Participation of Board of Commissioners on the

Company’s development and performance plan.

3. Risk Management

Participation of Board of Commissioners to

review risk management, compliance and risk

management.

4. Monitoring of Management Performance

Participation in monitoring Board of Directors’

performance and bank’s strategic plan in

running business within year.

5. Others

Other information related with attendance level,

effectiveness of existing issues followed-up, the

access is held by Board of Commissioners/Board

of Directors or the Committees, sufficiency/

accuracy of data used by the Board of

Commissioners in monitoring performance and

administration for the Board of Commissioners’

activities.

assessment of the performance of directorsBank NTT approach implementation strategy

implementation. This is in line with the policy of

the Company is assessing the achievements and

rewards based on performance basis. To ensure

that the strategy can focus and run well, strategic

objectives converted into Key Performance

51P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

(KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi

dan diturunkan sampai jajaran paling bawah.

Kerangka KPI (KPI Framework) yang digunakan

oleh Perusahaan disusun sesuai dengan arahan

strategis Perusahaan.

Kerangka Kerja dan strategi yang digunakan telah

disusun agar dapat dengan mudah mencapai

tujuan yang ditetapkan dengan kriteria penilaian

sebagai berikut:

1. Financial Perspective (pemantauan biaya)

2. Business Process Improvement

3. Customer perspective

4. Talent Management and Employee Engagement

Prosedur penilaian dan persetujuan terhadap

indikator tersebut ditetapkan oleh Direksi.

Selanjutnya akan di evaluasi oleh pemegang saham

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

penGunGkapan prosedur penetapan remunerasi direksi

Dewan KomisarisBOC

ruPsGMS

remunerasi Dewan Komisaris

BOC Remuneration

Komite nominasi & remunerasi

Nomination & Remuneration

Committee

Dewan Komisaris Mengusulkan kepada

ruPsBOC propose to the

GMS

ruPs memutuskan gaji/honorarium dan tunjangan

Dewan KomisarisGMS decides the salary /

honorarium and allowances BOC

Komite nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi dan usulan kepada ruPs

Nomination and Remuneration Committee provides recommendations and proposals to the GMS

KPI jointly approved by Board of Directors and

implemented until lowest level.

KPI framework applied by the Company is arranged

based on Company’s strategic direction.

Framework and strategies applied has been

prepared to be easily implemented in achieving the

target with following assessment criteria:

1. Financial Perspective (Cost Monitoring)

2. Business Process Improvement

3. Customer Perspective

4. Talent Management and Employee Engagement

Assessment and approval procedure for the

indicators are determined by the Board of Directors

and will further evaluated by the shareolders in

General meetings of sharehodlers (GMS).

disClosure proCedures determination of remuneration of direCtors


prosedur penetapan remunerasi direksi Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

dilaksanakan sebagai berikut:

• Komite Remunerasi & Nominasi memberikan

rekomendasi dan usulan kepada RUPS melalui

Dewan Komisaris.

• Dewan Komisaris mengusulkan dan

menyampaikan kepada RUPS.

• RUPS memutuskan gaji/honorarium dan

tunjangan Dewan Komisaris.

Besaran remunerasi untuk setiap anggota direksiKetentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi

dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi disetujui

oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji

dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh

RUPS kepada Dewan Komisaris, maka hal tersebut

ditetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi

Komite Remunerasi dan Nominasi.

paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota direksi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi

Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi:

a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk

gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain

tunjangan, tantiem dan bentuk remunerasi

lainnya.

b. fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura

yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk

tunjangan untuk perumahan, transportasi,

asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang

dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki

Sepanjang tahun 2014 jumlah gaji dan tunjangan

lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk

natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi

adalah sebesar Rp16.723.631.591,- Remunerasi dan

fasilitas lain yang diterima dalam 1 tahun pada tahun

2014, sebagai berikut:

Board of directors remuneration package determination procedureBoard of Directors remuneration package

determination procedure is as follows:

• Remuneration & Nomination Committee

delivers recommendation and suggestion to

GMS through Board of Commissioners.

• BoardofCommisisonersproposesandpresents

to GMS.

• GMS determines salary/honorarium and

allowance for Board of Commissioners.

amount of remuneration for Board of directors memberRegulation on Board of Directors member’s salary or

remuneration and/or allowance are been approved

by GMS. If the determination of Board of Directors

member’s salary and allowance is delegated to

the Board of Commissioners, the amount will be

determined in GMS based on recommendation

from Remuneration and Nomination Committee.

Board of directors remuneration package and other facilitiesRemuneration package and other facilities for


are including:

a. Remuneration in non-natura form, including

salary and other fixed revenue such as

allowance, tantiem and other remunerations.

b. Other faciltiies in natura/non-natura form

including allowance for housing, transportation,

health insurance and other facilities which can

be owned or can not be owned.

Throughout 2014, amount of salary and other

facilities including remuneration in natura and

non-natura form given to the Board of Directors

amounted to Rp16,723,631,591. The remuneration

and other facilities received in 1 year for 2014 is as

follows:

53P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

no Jenis PenerimaanReception Type

Jumlah Direksi

Total BOD

nominal (rp)Nominal (Rp)

1. Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll)

Remuneration in the form of non natura (salaries and other fixed income, such as bonuses, etc.)

4 16.110.689.675,-

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

Other facilities in kind / non natura (no other fixed facilities include housing, transportation, health insurance, etc.) that can not be held

4 612.941.916,-

jumlahtotal

16.723.631.591,-

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket

remunerasi selama tahun 2014 yang (dikelompokan

dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam

tabel dibawah

Kelompok nominal remunerasi 1 tahun Jumlah DireksiTotal BOD nominal Group remuneration 1 year

Di atas Rp 2 miliar 4 Over Rp 2 million

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar - Over Rp 1 miliar - 2 miliar

Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar - Over Rp 500 juta - Rp 1 miliar

Rp 500 juta ke bawah - Under Rp 500 juta

total 4 total

rasio Gaji tertinggi dan terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan

Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji

Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji

Pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan

antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai

yang terendah sepanjang tahun 2014 dapat dilihat

pada tabel berikut.

Jabatan

Gaji (dalam rupiah)Salary (in rupiah)

rasio Perbandingan

Comparation Ratio

PositionTertinggi

Highest (Rp)Terendah

Lowest (Rp)

Gaji Komisaris 59.326.500 52.739.250 12,49 Commissioner’s Salary

Gaji Direksi 83.466.600 81.157.040 2,85 Director’s Salary

Gaji Pegawai 32.799.343 2.278.873 1.339,28 Employee’s Salary

Number of Board of Directors members receiving

remuneration package in 2014 (classified by

amount of remuneration) is explained in below

table:

highest and lowest salary ratio

The ratio of Highest Salary of Board of

Commissioners with the lowest one, Highest Salary

of Board of Directors with the lowest one and

Highest salary of Employee with the lowest one and

between Highest Salary of Board of Directors and

highest Salary of employee in 2014 as illustrated on

following table:


Jabatan

Gaji (dalam rupiah)Salary (in rupiah)

rasio Perbandingan

Comparation Ratio

PositionTertinggi

Highest (Rp)Terendah

Lowest (Rp)

Gaji Direksi Tertinggi &Gaji Pegawai Terendah

83.466.600 2.278.873 3.562,63 Highes Director Salary and Lowest Employee Salary

*Pegawai diatas adalah pegawai Bank dengan status pegawai tetap, dan tidak termasuk didalamnya Pegawai kontrak dan Pegawai bulanan.*The employee is Bank’s employee with permanent status and not included as Contracted Employee and monthly employee.

pengungkapan hubungan afiliasi komisaris dan direksi

Komisaris memiliki/tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/

atau hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,

Direksi dan/atau pemegang saham pengendali

atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen. Hubungan keluarga dan keuangan

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

nama PengurusName of

Management

hubungan KeluargaFamily Relationship

hubungan KeuanganFinancial Relationship Keterangan Bila ada

hubungan Keluarga/Keuangan

Description if any family/financial relation

Dekom/BOC

Direksi/BOD

*PsPDekom/

BOCDireksi/

BODPsP

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

Fransiskus Salem, S.H, M.Si

√ √ √ √ √ √

Secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekda Provinsi NTTDirect affiliation with Bank’s Controlling Shareholders for current position as Secretary of NTT Province

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum

√ √ √ √ √ √

Daniel Tagu Dedo, S.E

√ √ √ √ √ √

Eduardus Bria Seran, S.E

√ √ √ √ √ √

Adrianus Ceme, S.E

√ √ √ √ √ √

Tomy Jeferson Ndolu

√ √ √ √ √ √

Keterangan: *) PSP Pemegang Saham Pengendali

Description: *) PSP Controlling Shareholders

disclosure of Board of Commissioners and Board of directors affiliationThe Commissioner has/does not have financial,

management, share ownership and/or family

relationship to second heirs with other members of

Board of Commissioners, Board of Directors and/or

controlling shareholders which may interefere his/

her independency. Family and financial relationship

as illustrated on following table:

55P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

rangkap jabatan dewan komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan

sebagai anggota Direksi dan atau Pejabat Eksekutif

pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan dan

atau lembaga lainnya kecuali Komisaris Utama.

Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat

pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

ranGKaP JaBaTan DeWan KoMIsarIsDual Position The Board of Commissioners

namaName

BanknTT

lembagalain

Other Institution

anakPerusahaan

Subsidiary

Perusahaanlain

Other Company

KeteranganDesciption

Fransiskus Salem, S.H, M.Si - √ - -Sekda Provinsi NTT

Secretary of NTT Province

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum - - - - -

rangkap jabatan direksiAnggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Direksi pada lebih dari 1 (satu) lembaga/

perusahaan dan atau lembaga lainnya.

Jabatan rangkap anggota Direksi dapat dilihat

pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

ranGKaP JaBaTanDual Position

namaName

BanknTT

lembagalain

Other Institution

anakPerusahaan

Subsidiary

Perusahaanlain

Other Company

KeteranganDesciption

Daniel Tagu Dedo, S.E - - - - -

Eduardus Bria Seran, S.E - - - - -

Adrianus Ceme, S.E - - - - -

Tomy Jeferson Ndolu - - - - -

kepemilikan saham anggota dewan komisaris dan direksi

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris

dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan

sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada

perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam

dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus

diperbaharui setiap tahunnya.

dual position of Board of CommissionersSome of Board of Commissioners members also

serve as member of Board of Directors and/or

Executive in more than 1 (one) company/institution

and or other agencies.

Dual position of the Board of Commissioners as

illustrated on following table:

dual position of Board of directorsSome of Board of Directors members also serve as

member of Board of Directors and/or Executive in

more than 1 (one) company/institution and or other

agencies.

Dual position of the Board of Directors as illustrated

on following table:

share ownership of Board of Commissioners and Board of directors membersThe Company obligates the member of Board of

Commissioners and Board of Directors to disclosue

their share ownership, both in the Company and

other companies, located domestic or overseas

which has to be annually renewed.


Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan

Direksi adalah sebagai berikut:

KePeMIlIKan sahaMSharesownership

namaName

BanknTT

lembagalain

Other Company

anakPerusahaan

Subsidiary

Perusahaanlain

PerusahaanLain


Fransiskus Salem, S.H, M.Si - - - - -

Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D

- - - -

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum - - - - -

Daniel Tagu Dedo, S.E - - - - -

Eduardus Bria Seran, S.E - - - - -

Adrianus Ceme, S.E - - - - -

Tomy Jeferson Ndolu - - - - -

Detail of Board of Commissioners and Board of

Directors Shareownership is as follows:

57P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

KoMITe – KoMITe DIBaWah DeWan KoMIsarIsCommittees Under the Board of Commissioners

Sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris PT


Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang

Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan

Komisaris Bank NTT dan Keputusan Direksi PT



Pedoman Code of Conduct dan Code of Corporate

Governance, Dewan Komisaris sebagai organ

perusahaan bertugas dan bertanggung jawab

untuk membentuk Komite Audit, Komite Pemantau

Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mengimplemanasi ketentuan tersebut, maka

Bank NTT telah menyusun struktur keanggotaan

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

Remunerasi dan Nominasi.

Implementasi dari tugas dan tanggung jawab

tersebut, Dewan Komisaris telah menerbitkan

Keputusan Dewan Komisaris PT Bank


Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite

Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur.

Susunan kepengurusan dari masing-masing Komite

masih dilakukan dan dirangkap oleh beberapa

anggota Dewan Komisaris, sehingga seorang

anggota Komisaris dapat menjabat didua Komite

yang berbeda. Hal ini tidak bertentangan dengan

Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate

Governance Bank NTT, bahwa ketua komite hanya

dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite

paling banyak pada 1 (satu) komite lainya.

profil anggota komite dari pihak independen

petrus elias jemadu, s.h, m.hum Diangkat menjadi anggota Komite dari pihak

Independen sejak tahun 2012. Lulus dari Fakultas

Hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang pada

tahun 1985, kemudian memperoleh gelar Magister

Humaniora dari Program Ilmu Hukum Pascasarjana

As stated to PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur No. 30 of 2006 regarding

Determination of Code of Conduct and Code of

Corporate Governance Manuals, the Board of

Commissioners as a Company’s Organ is in charge

and responsible to establish Audit Committee, Risk

Monitoring Committee and Remuneration and

Nomination Committee. As the implementation of

the regulation, Bank NTT has prepared membership

structure of Audit Committee, Risk Monitoring

Committee and Remuneration and Nomination

Committee.

Implementation of respective duty and

responsibility, the Board of Commissioners has

issued Board of Commissioners Decision of PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 01

of 2008 regarding Manual for Audit Committee,

Risk Monitoring Committee and Remuneration and

Nomination Committee of PT Bank Pembangunan


Membership of each Committee is still performed

and served by some of Board of Commissioners

members that a Board of Commissioners member

may serves in two different Committees. This is not

violating Bank NTT God Corporate Governance

Manual, stated that Chairman of the Committee

would only serve in as Chairman of the Committee

as most in 1 (one) other committee.

profile of Committee members from independent party

petrus elias jemadu, sh, m.humAppointed as Committee’s member from

Independent Party since 2012. Graduated from

Faculty of Law, Universitas Nusa Cendana Kupang

in 1985, He was also obtained Magister Humaniora

from Legal Studies, Post-Graduate Program of


Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun

2000. Memiliki banyak pengalaman dan penelitian

di bidang perbankan, diantaranya pada tahun 1993

melaksanakan penelitian lokasi tentang transaksi

berjaminan dan hukum perbankan, pada tahun 1995

melaksanakan magang sebagai dosen muda bidang

hukum ekonomi/hukum perbankan dan hukum

pasar modal pada Kementrian Menteri Koordinator

Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri

(Menkoekuin), dan pada tahun 2011 mengikuti

pelatihan tentang identifikasi pengukuran risk

based bank rating (RBBR) yang diselenggarakan

oleh LPPI. Sementara pengalaman kerja dalam

dunia pendidikan maupun perbankan diawali

pada tahun 1986 sebagai dosen Fakultas Hukum

Universitas Nusa Cendana Kupang, selanjutnya

pada tahun 2001 - 2005 menjabat sebagai Ketua

Jurusan Kepala Bagian Hukum Perdata pada

Universitas Nusa Cendana Kupang, kemudian pada

tahun 2005 – 2010 menjabat sebagai anggota

Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi

NTT, dan pada tahun 2014 dipercaya sebagai

Ketua Komite Audit, berikut merangkap sebagai

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite

Remunerasi dan Nominasi Bank NTT untuk periode

2014 sampai dengan 2017.

komite audit

struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi komite audit

Mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor:

01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit,

Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi

dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur, maka ditetapkan susunan anggota

Komite Audit dengan persyaratan bahwa anggota

Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang

Komisaris Independen, seorang pihak independen

yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau

akuntansi dan seorang dari pihak independen yang

memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta in 2000. Has

range of experiences and researches on banking

sector namely field research on secured-backed

transaction and banking law in 1995, participating in

internship as junior lecturer on economic/banking

and stock market law in Coordinative Ministry of

Economy, Finance and Industry (Menkoekuin),

in 2011 participated in taining on risk-based

bank rating (RBBR) measurement identification

organized by LPPI. However, career experience

in education and banking sectors were started

in 1986 as Lecturer in Faculty of Law, Universitas

Nusa Cendana Kupang, and in 2001 – 2005 served

as Chariman of Civil Law Studies in Universitas

Nusa Cendana, KUpang, in 2005 – 2010 served as

member of Regional Notary Steering Committee

(MPWN) of NTT Province and in 2014 was appointed

as Chairman of Audit Committee also serving

as Chairman of Risk Monitoring Committee and

Remuneration and Nomination Committee of Bank

NTT for 2014 – 2017 period.

audit Committee

structure, membership, expertise and independency of audit CommitteePursuant to Board of Commissioners has issued Board

of Commissioners Decision of PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur No. 01 of 2008 regarding

Manual for Audit Committee, Risk Monitoring

Committee and Remuneration and Nomination

Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur, determined that composition of

the Audit Committee is under requirement that the

member of Audit Committee the latest consist of

an Independent Commissioner, and Independent

party with finance or accounting expertise and an

independent party with legal or banking sector.

59P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Pada posisi tahun 2014 Komite Audit Bank

beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari

1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota,

1 (satu) orang sebagai Komisaris Independen

dan dua orang lainnya adalah pihak independen,

dengan susunan dan komposisi keanggotaan

sebagai berikut:

susunan keanggotaan komite audit Bank nttComposition of Bank NTT Audit Committee

namaName

PosisiPosition

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum Ketua (Komisaris Independen)Chairman (Independent Commissioner)

Dwi Agus Kuntarto, SE Anggota Komite (Pihak Independen)Committee’s Member (Independent Party)

Yosep Dasi Jawa, SH Anggota Komite (Pihak Independen)Committee’s Member (Independent Party)

Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi

kriteria independensi, keahlian, integritas dan

moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku

Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance

Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham dan/atau hubungan keluarga dengan

Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank,

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

aspek independensiindependency aspect

petrus eliasjemadu, s.h, m. hum

dwi aguskuntarto, se

Yosep dasijawa, sh

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi;Not having financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors;

√ √ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi;Not having managerial relationship in Bank NTT, subsidiary or affilation;

√ √ √

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT.Not having shares ownership relation in Bank NTT.

√ √ √

At the position as end of 2014, Audit Committee

of the Bank consists of 3 (three) members of 1

(one) Chairman and 2 (two) members, 1 (one)

acted as Independent Commissioner and two

other members are independent parties with

membership composition, as follows:

Entire membership of Audit Committee has

complied with adequate criteria of independency,

expertise, integrity and moral which is required on

Bank NTT Good Corporate Governance Manual and

other related regulation.

All of Audit Committee members do not have

financial, management, shareownership and/

or family relationship with other Board of

Commissioners, Board of Directors and/or

Controlling Shareholders or affiliation with the

Bank which may interfere its independency.


tugas dan tanggungjawab komite auditDalam upaya meningkatkan kinerja Komite Audit

Bank NTT, maka sejak tahun 2014 Direksi Bank NTT

telah melakukan penggantian Anggota Komite

Audit yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi


Timur Nomor: 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari

2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT


Dalam penggantian anggota komite tersebut,

susunan keanggotaanya tetap berpedoman pada



bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan


tanggal 05 Oktober 2006 tentang Perubahan atas



bagi Bank Umum, yaitu bahwa Anggota Komite

Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen,

dan 2 (dua) orang pihak independen, melakukan

pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan

pelaksanaan audit, pemantauan atas tindak lanjut

hasil audit terhadap pelaksanaan tugas SKAI,

kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan

Publik dengan standar yang berlaku, kesesuaian

laporan keuangan dengan standar akuntansi yang

berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi

atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil

pengawasan Bank Indonesia.

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi

mengenai penunjukan Akuntan Publik dan

Kantor Akuntan Publik kepada Komisaris untuk

disampaikan kepada RUPS.

tindak lanjut program kerja komite auditSecara garis besar, selama tahun 2014 Komite Audit

telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

piagam komite audit sebagai berikut:

1. Mereview pelaksanaan tugas SKAI;

2. Memastikan kesesuaian pelaksanan audit oleh

KAP dengan standar audit yang berlaku;

3. Mereview kesesuaian laporan keuangan

dengan standar akuntansi yang berlaku;

4. Mengevaluasi sejumlah temuan yang belum

diselesaikan.

5. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan

Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai

ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui

Dewan Komisaris.

duty and responsibility of audit CommitteeAs an attempt to improve performance of the

Audit Committee in Bank NTT, since 2014 Board of

Directors of Bank NTT replaced member of Audit

Committee under Board of Directors Decree of PT


No. 133 of 2012 dated October 1, 2012 regarding

Appointment and Dismissal of Chairman and

Member of Bank NTT Board of Commissioners

Committee.

On the committee members succession, the

membership composition still refers to Regulation

of Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 regarding


Commercial Bank as amended under Regulation of

Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dated October

5, 2006 regarding amendment of Regulation

of Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 regarding


Commercial Bank that member of Audit Committee

consist of one Independent Commissioner, and 2

(two) independent parties which carry monitoring

and evaluation of follow up on audit result

from Internal Audit Unit duty implementation,

conformity of audit carried by Public Accountant

Office under prevailing standard, compliance of

financial statements with prevailing accounting

standard, and implementation of follow up by the

Board of Directors of IAU, public accountant finding

and result of audit from Bank Indonesia.

The Audit Committee is obligated to provide

recommendation regarding appointment of Public

Accountant and Public Accountant Office to the

Commissioner to be delivered on GMS.

follow-up of audit Committee Working programIn general, throughout 2014, Audit Committee has

carried several activities based on audit committee

charter, among others:

1. Reviewing duty implementation of IAU;

2. Ensuring conformity between audit which

is carried by Public Accountant Office with

prevailing audit standard.

3. Reviewing conformity of financial statements

with prevailing accounting standard.

4. Evaluating unsettled findings.

5. Providing recommendation of Public Accountant

and Public Accountant Office appointment based

on prevailing regulation to the GMS through the


61P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

aktivitas rapat komite auditRapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai

kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan

apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh

satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk

seorang Komisaris Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut

di atas, selama tahun 2014 Komite Audit telah

melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-

saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang

dilakukan oleh Bank sebanyak 9 (sembilan) kali

rapat/pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit

secara internal sebanyak 1 (satu) kali dan 8

(delapan) kali rapat koordinasi bersama unit kerja

terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

no TanggalDate

agendaAgenda

*Kode Peserta*Participant Name Code

1 2 3 4

1.

16 Januari 2014

January 16, 2014

1. Pembahasan laporan hasil pemeriksaan Divisi Pengawasan & SKAI TB. 2013 pada Kantor Cabang Ruteng;

2. Pembahasan kekosongan jabatan Maneger Operasional dan Asisten Manager Operasional;

3. Lain-lain1. Discussion of audit result submitted by Audit

Divisio & Internal Audit Division Fiscal Year 2013 in Ruteng Branch Office;

2. Discussion of Vacant Position on Operational Manager and Assisstant of Operational Manager position;

3. Others.

√ √ - √

2.

10 Maret

2014

March 10,

2014

1. Pembahasan laporan hasil audit bulan Desember dan bulan Januari 2014 ;

2. Lain-lain1. Discussion of audit report for December and

January 2014;2. Others

√ √ √ √

3.

01 Juli 2014

July 01,

2014

1. Pembahasan hasil audit bulanan SKAI2. Pembahasan tindak lanjut hasil temuan SKAI

dan Bank Indonesia3. Lain-lain1. Discussion of Internal Audit monthly audit

result2. Discussion of Internal Audit Unit and Bank

Indonesia audit result3. Others

√ √ √ √

meeting activity of audit CommitteeAudit Committee Meeting is carried based on

necessity of the Bank and only possible to be

held if attended by at least 51% (fifty one per one

hundred percent) from total members including an

Independent Commissioner.

Based on duty and focus of the activity, throughout

2014, the Audit Committee has discussed and

delivered recommendation which includes several

significant activities performed by the Bank in 3

(three) meetings.

The meeting which is held by the Audit Committee

internally of 3 (three) meetings and 1 (one)

coordination meeting with related working unit,

with detail as follows:


no TanggalDate

agendaAgenda

*Kode Peserta*Participant Name Code

1 2 3 4

4.

07 Juli

2014

July 07,

2014

1. Pembahasan Tugas Pokok & Fungsi dan Kinerja Angota Komite

2. Lain-lain1. Discusison of Committee’s members main

duties & function.2. Others

√ √ √ √

5.

08 Sep

2014

Sep 08,

2014

1. Pembahasan hasil audit bulan Juli 20142. Lain-lain1. Discussion of audit result for July 20142. Others

√ √ √ √

6.

29 Sep

2014

Sep 29,

2014

1. Pembahasan gangguan website2. Pembahasan pemberian bonus3. Pembahasan pelatihan Auditor4. Lain-lain1. Discussion of website’s issues2. Discussion of bonus distribution3. Discusison of Auditor Training4. Others

√ √ √ √

7.

30 Sep

2014

Sep 30,

2014

1. Pembahasan PT Proteksi Antar Nusa2. Pembahasan kredit macet atas nama debitur

berinisial AL3. Pembahasan tentang pengenaan sanksi

hukuman4. Lain-lain1. Discussion of PT Proteksi Antar Nusa2. Discussion of non-performing loan for debtor

initial AL3. Discussion on punishment charging4. Others

√ √ √ √

8.

15 Okt 2014

Oct 15,

2014

1. Pembahasan laporan audit bulan Agustus 20142. Lain-lain1. Discussion of August 2014 audit result2. Others

√ √ √ √

9.

26 Nov

2014

Nov 26,

2014

1. Pembahasan kinerja Kantor Cabang Utama Surabaya

2. Lain-lain1. Discussion of Surabaya Main Branch Office

performance2. Others

√ √ √ √

*Keterangan Kode Nama Peserta*Description of Participant Name Code1) Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum 2) Dwi Agus Kuntarto, SE3) Yosep Dasi Jawa, SH (efektif 17 Februari 2014) Effective February 17, 20144) Divisi Pengawasan dan SKAI Supervision and Internal Audit Division

63P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi

musyawarah mufakat, pengambilan keputusan

dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan

dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani

oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan

didokumentasikan secara baik. Hasil rapat Komite

merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan

secara baik oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam

rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal

maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

namaName

Jumlah KehadiranTotal Attendance

Persentase KehadiranAttendance Percentage

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum 9 100%

Dwi Agus Kuntarto, SE 9 100%

Yosep Dasi Jawa, SH *) 8 100%

*) Keterangan:Yosep Dasi Jawa, SH (efektif 17 Februari 2014)

*) Description:Yosep Dasi Jawa, SH (Effective February 17, 2014)

komite pemantau risiko

struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi komite pemantau risikoMenindaklanjuti Keputusan Dewan Komisaris


Timur Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman



Daerah Nusa Tenggara Timur, maka Direksi Bank

NTT menetapkan Pembentukan Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan


Tenggara Timur Nomor: 20 Tahun 2014 tanggal

17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan

Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur, yang memutuskan bahwa susunan

keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank NTT

terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2

(dua) orang pihak independen.

Decision of the Committee meeting is based on

consensus, if the consensus is failed to be achieved,

decision making will be carried by voting.

Decision of the Committee meeting is stated on a

Minutes of Meeting which is signed by all of attending

Committee members as well as appropriately

documented. Result of Audit Committee meeting is

a recommendation which can be adequately used

by the Board of Commissioners.

Level of attendance of each member on the Audit

Committee both internally and coordination

meeting is as follows:

risk monitorinG Committeestructure, membership, expertise and independency of risk monitoring CommitteeFollowing Board of Commissioners Decision of


Timur No. 01 of 2008 regarding Manual for Audit

Committee, Risk Monitoring Committee and

Remuneration and Nomination Committee of PT

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur,

the Board of Directors of Bank NTT determined

establishment of Risk Monitoring Committee

under Board of Directors Decree of PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara No. 20 0f

2014 dated February 17, 2014 regarding Dismissal

and Appointment of Chairman and Members of

Board of Commissioners Committee Members

in Bank NTT, declaring the composition of Bank

NTT’s Risk Monitoring Committee comprises of

1 (one) Independent Commissioner, and 2 (two)

independent parties.


Maksud dari pembentukan Komite Pemantau

Risiko adalah untuk memastikan bahwa kerangka

kerja yang telah disusun pada unit kerja Manajemen

Risiko telah memberikan perlindungan yang

memadai terhadap eksposure risiko Bank, baik

operasional maupun non operasional.

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan

melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara

kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut dan pemantauan serta evaluasi

pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan

Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan

rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan

perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan

fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/

PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum, Komite

Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang,

yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua)

orang anggota, satu orang sebagai Komisaris

(Komisaris Independen) dan 2 (dua) orang lainnya

adalah pihak independen. Dua orang pihak

independen pada posisi anggota Komite Pemantau

Risiko tersebut di atas terdiri dari:

- Seorang yang memiliki keahlian di bidang

keuangan; dan

- Seorang yang memiliki keahlian di bidang

manajemen risiko

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite

Pemantau Risiko, sebagai berikut:

susunan keanGGotaan komite pemantau risiko Bank nttComposition of Bank NTT Risk Monitoring Committee

namaName Jabatan Position

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum Ketua (Komisaris Independen)Chairman (Independent

Commissioner)

Izhaak F. Amalo, SHAnggota Komite (Pihak Independen)

Committee’s Member (Independent Party)

Theresia Gitamorata Dua Nurak, SHAnggota Komite (Pihak Independen)

Committee’s Member (Independent Party)

Objectives of Risk Monitoring Committee

establishment is to ensure that framework which

has been prepared on risk management unit

has provided adequate protection against risk

exposure of the bank both operational and non-

operational.

The Risk Monitoring Committee is established

to carry evaluation regarding conformity of risk

management policy with its implementation, and

monitoring and evaluation of Risk Management

Committee and Risk Management Unit to give

recommendation and advise of several corporate

activities which needs to be concerned by the Board

of Commissioners in carrying duty and monitoring

function towards the Board of Directors.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 8/4/

PBI/2006 regarding Good Corporate Governance

Implementation for Commercial Bank as amended

under Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006

dated October 5, 2006 as the amendment of Bank

Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 regarding


Commercial Bank, The Risk Monitoring Committee

consist of 3 (three) members which including 1

(one) Chairman and 2 (two) members, one member

as Commissioner (Independent Commissioner)

and 2 (two) other members as independent parties.

Two independent parties on the Risk Monitoring

Committee members are:

- An individual with expertise on finance sector,

and

- An individual with expertise on risk

management sector.

Composition of Risk Monitoring Committee is as

follows:

65P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko

telah memenuhi kriteria independensi, keahlian,

integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/

PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:

8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:

8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum maupun Keputusan

Direksi PT Bank Pembagunan Daerah Nusa


Penetapan Buku Pedoman Code of Conduct dan

Code Of Corporate Governance, yang mana dalam

isi dari ketentuan tersebut menetapkan tujuan

penerapan Good Corporate Governance Bank NTT

dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank,

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak secara independen.

taBel independensiIndependence Table

aspek independensiIndependency Aspect

petrus elias jemadu, s.h, m. hum

izhaak f. amalo, sh

theresia Gitamorata dua nurak, sh

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan DireksiNot having financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors;

- - -

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasiNot having managerial relationship in Bank NTT, subsidiary or affilation;

- - -

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT.Not having shares ownership relation in Bank NTT.

- - -

Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite AuditNot having family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors and/or among the Audit Committee Members

- - -

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerahNot serving as Committeeof political party or Executives in regional government

- - -

Entire membership of Risk Monitoring

Committee has complied with adequate criteria,

independency, expertise, integrity and moral as

required on Regulation of Bank Indonesia No. 8/4/

PBI/2006 regarding Good Corporate Governance

Implementation for Commercial Bank as amended

under Regulation of Bank Indonesia No. 8/14/

PBI/2006 dated October 5th, 2006 regarding

amendment of Regulation of Bank Indonesia



Bank and Board of Directors Decree of PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.

30 of 2006 regarding determination of Code

of Conduct and Code of Corporate Governance

Manual, which on the content of Good Corporate

Governance implementation objectives for Bank

NTT and other related regulation.

All of Risk Monitoring Committee members do

not have financial, management, shareownership

and/or family relationship with other Board

of Commissioners, Board of Directors and/or

Controlling Shareholders or affiliation with the

Bank which may interfere its independency.


tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko

Peran dan tanggungjawab Komite Pemantau

Risiko sebagaimana Keputusan Direksi PT Bank

Pembagunan Daerah Nusa Tenggara Timur


Pedoman Code of Conduct dan Code of Corporate

Governance, adalah:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian

antara kebijakan manajemen risiko dengan

pelaksanaan kebijakan dimaksud.

2. Melakukan pemantauan serta evaluasi

pelaksanaan tugas komite manajemen risiko

dan satuan kerja manajemen risiko guna

memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris.

tindak lanjut program kerja komite pemantau risiko

Secara garis besar, selama tahun 2014 fokus

kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau

Risiko, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi

kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko

secara cukup memadai.

2. Komite Pemantau Risiko cukup sering

melakukan pemantauan dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko

dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, terlihat

dari frekuensi rapat yang diadakan oleh Komite

Pemantau Risiko selama semester II tahun 2014

adalah sebanyak 3 (tiga) kali.

aktivitas rapat komite pemantau risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini

dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya

dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling

kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah

anggota termasuk seorang Komisaris Independen.


diatas, selama tahun 2014 Komite Pemantau Risiko

telah melakukan pembahasan dan menyampaikan

saran –saran yang meliputi berbagai aktifitas

penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 3 (tiga)

kali rapat/pertemuan.

duty and responsibility of risk monitoring Committee

Role and responsibility of Risk Monitoring

Committee in compliance with the Board of

Directors Decree of PT Bank Pembangunan Daerah


determination of Code of Conduct and Code of

Corporate Governance Manual, as follows:

1. Determine evaluation regarding conformity

between risk management policy with the

policy implementation.

2. Perform and evaluation of Risk Management

Committee and risk management unit duty

implementation to give recommendation to the


follow-up of risk monitoring Committee Working program

In general, throughout 2014, focus of activity which

is carried by Risk Monitoring Committee, among

others:

1. Risk Monitoring Committee has evaluated

policy and implementation of risk management

in acceptable level.

2. Risk Monitoring Committee often carried

monitoring and evaluate implementation of Risk

Management Committee and Risk Management

Unit duty as indicated from frequency of the

meeting held by Risk Monitoring Committee in

2nd Semester of 2014 of 3 (three) meetings.

risk monitoring Committee meeting activity

Currently, Risk Monitoring Committee meeting is

carried based on necessity of the Bank and only

possible to be held if attended by at least 51% (fifty

one per one hundred percent) from total members

including an Independent Commissioner.


2013, the Risk Monitoring Committee has discussed

and delivered recommendation which includes

several significant activities performed by the Bank

in 3 (three) meetings.

67P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Pemantau

Risiko secara internal sebanyak 3 (tiga) kali rapat/

pembahasan, sebagai berikut:

no.Tanggal

DateagendaAgenda

*Kode Peserta*Participant Code

1 2 3 4

1. 28 Jan 2014Jan 28, 2014

1. Pembahasan risiko kredit dan trend NPL yang mengalami kenaikan;

2 Pembahasan tentang terjadinya fraud di cabang-cabang;3. Pembahasan tentang trend pengaduan nasabah yang

meningkat;4. Pembahasan tentang permasalah pada bidang Teknologi dan

Informasi;5. Lain-lain.1. Discussing credit risk and increasing NPL trend;2. Discussing fraud in branch offices;3. Discussing increasing customer complaint trend;4. Discussing issues on Technology and Information issue;5. Others.

√ √ - √

2. 12 Mei 2014May 12, 2014

1. Pembahasan tentang meningkatnya NPL pada 8 (delapan) kantor;

2. Pembahasan tentang risiko kredit khususnya kredit non lancar;3. Pembahasan tentang likuiditas khususnya LDR yang

mengalami penurunan;4. Pembahasan tentang keluhan suku bunga;5. Pembahasan tentang gebyar “Panen Hadiah“ ;6. Lain-lain.1. Discussing increasing NPL in 8 (eight) offices;2. Discussing credit risk, especially non-performing loan;3. Discussing decreasing liquidity especially LDR with significant

decrease level;4. Discussiong complaints on interest rate;5. Disucssiong “Panen Hadiah” event;6. Others.

√ √ √ √

The meeting which is held by the Risk Monitoring

Committee internally of 3 (three) meetings, with

detail as follows:


no.Tanggal

DateagendaAgenda

*Kode Peserta*Participant Code

1 2 3 4

3. 30 Okt 2014Oct 30, 2014

1. Pembahasan tentang penilaian tingkat kesehatan oleh OJK dengan komposisi 3;

2. Pembahasan tentang turunnya NPL karena 7 (tujuh) cabang memiliki NPL diatas 2 (dua);

3. Pembahasan tentang tabungan yang tidak mencapai target RBB;

4. Pembahasan tentang program wing back PNS menabung di Bank NTT;

5. Pembahasan tentang trend kredit yang menurun;6. Pembahasan tentang kerjasama dengan pihak Kejaksaan TTS

dalam penyelesaian kredit macet;7. Pembahasan tentang ruang dan lingkungan di sekitar mesin

ATM;8. Pembahasan tentang NPL kredit produktif yang cukup tinggi;9. Lain-lain.1. Discussing soundness level assessment by OJK with

composition 3;2. Discussing decreasing NPL after 7 (seven) branch achieved

NPL beyond 2 (two);3. Discussing deposit acquisition which failed to meet RBB target;4. Discussing PNS Menabun Wing Back Program to Bank NTT;5. Discussing declining credit trend;6. Discussing cooperation with TTS Court in handling non-

performing loan;7. Disucssing office space and environment in ATMs

circumstances;8. Discussing high productive Loan NPL ratio;9. Others.

√ √ √ √

*Keterangan Kode Nama Peserta

Explanation of Participant Name Code

1). Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum

2). Izhaak F. Amalo, SH

3). Theresia Gitamorata Dua Nurak, SH (Efektif 17 Febuari 2014) (Effective February 17, 2014)

4). Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division

69P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Untuk rapat koordinasi antara Komite Pemantau

Risiko dengan Komite Audit telah dilakukan

sebanyak 3 (tiga) kali rapat/pembahasan, yaitu

sebagai berikut:

no.Tanggal

DateagendaAgenda

*Kode Peserta*Participants

Code

1 2 3 4

1. 25 Feb 2014Feb 25, 2014

1. Pembahasan rencana evaluasi Komite-Komite oleh Komisairis maupun oleh OJK;

2. Pelaksanaan tugas Komite agar memperhatikan tata tertib, laporan hasil audit internal dan eksternal/OJK;

3. Pembahasan hak-hak anggota Komite pasca berhenti;4. Penyelesaian temuan hasil audit BI/OJK;5. Pembahasan keamanan data Bank NTT melalui jaringan internet;6. Lain-lain.1. Evaluation plan discussion with Committees both by Board of

Commissioners or OJK;2. Implementation of Committee’s duties to comply with Internal

and External/OJK regulation, reports;3. Discussion of post-retirement Committee’s rights;4. Completion of BI/OJK audit finding result;5. Discussion of Bank NTT data security using internet network;6. Others.

√ √ √ √

2. 06 Mar 2014Mar 06, 2014

1. Pembahasan profil risiko triwulan IV 2013;2. Pembahasan rencana diklat sertifikasi dan programer SDM Divisi

Informasi Teknologi;3. Pembahasan percepatan pelayanan kepada Nasabah melalui

pembenahan dan pemberdayaan ATM sampai ke cabang-cabang ;

4. Lain-lain.1. Discussion of risk profile as of 4th rquarter of 2014;2. Discussion of Inforamtion Technhology Division Personnel

Certification and Programmer training and development plan;3. Discussion of Customer Service acceleration by improving and

empowering ATMs to branch level;4. Others

√ √ √ √

3. 29 Apr 2014Apr 29, 2014

1. Pembahasan surat Direktur Pemasaran Dana & Kredit perihal: Pelayanan Kredit;

2. Pembahasan perlunya peningkatan kompetensi dan karakter para pejabat eksekutif dan analisis kredit dan mengoptimalkan peranan RI dalam mendeteksi dini kredit bermasalah;

3. Lain-lain1. Discussion of Fund Marketing & Credit Director Letter regarding

Credit Service;2. Discussion of competency development and character building

for Executives and credit analyst by optimizing role of RI in early detecting non-performing loan;

3. Others

√ √ √ √

*Keterangan Kode Nama Peserta/ Explanation of participants code1). Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum 2). Izhaak F. Amalo, SH3). Theresia Gitamorata Dua Nurak, SH (efektif 17 Febuari 2014) (effective on February 17, 2014)4). Komite Audit Audit Committee

For coordination meeting between Risk Monitoring

Committee with Audit Committee were held

3 (three) meetings/discussions with following

agenda:


Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi

musyawarah mufakat, pengambilan keputusan

dilakukan berdasarkan suara terbanyak.




didokumentasikan secara baik termasuk

perbedaan pendapat (dissenting opinions)

yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan

perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite

merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan

secara baik oleh Dewan Komisaris.


rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal

maupun rapat koordinasi dengan Komite Audit,

adalah sebagai berikut:

namaName

jumlah kehadiranTotal Attendance

persentase kehadiranPercentage Attendance

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum 6 100%

Izhaak F. Amalo, SH 6 100%

Theresia Gitamorata Dua Nurak, SH 5 100%

Divisi Manajemen RisikoRisk Management Division

6 100%

Komite Audit Audit Committee

6 100%

Keterangan Description:Theresia Gitamorata Dua Nurak, SH (efektif 17 Februari 2014) (effective on February 17, 2014)

Resolution of Committee’s meeting is taken under

collective consensus, if the consensus failed to be

achieved, decision making will be taken by voting.

Resolution of Committee’s meeting is disclosed

in a Minutes of Meeting signed by all attending

Committee’s members and well documented

including every dissenting opinion occurred in the

Committee’s meeting attached with the reason

of the dissenting opinion. Result of Committee’s

meeting is recommendation to be well-used by the


Attendance level of ech member in the Risk

Montioring Committee both internal and

coordination meeting with Audit Committee is as

follows:

71P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

komite remunerasi dan nominasi

struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite remunerasi dan nominasiSebagaimana pembentukan Komite Audit dan

Komite Pemantau Risiko dasar pembentukan

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT

mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris


Timur Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman



Daerah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya

diimplementasikan lebih rinci dengan beberapa

ketentuan, dan terakhir dengan Surat Keputusan


Tenggara Timur Nomor: 20 Tahun 2014 tanggal

17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan

Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur yang menetapkan bahwa anggota

Komite terdiri dari seorang Komisaris Independen,

dan seorang pihak Bank NTT.

Pada tahun buku 2014 susunan Komite Remunerasi

dan Nominasi beranggotakan 2 (dua) orang yang

terdiri dari seorang Ketua merangkap Komisaris

Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang

membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia,

dengan susunan dan komposisi keanggotaan

sebagai berikut :

susunan KeanGGoTaan KoMITe reMunerasI Dan noMInasI BanK nTT Composition of Bank NTT Nomination and Remuneration Committee

namaName

Jabatan Position

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum Ketua (Komisaris Independen)Chairman(Independent Commissioner)

Bastian S. Pello Anggota Komite (Kepala Divisi SDM)Committee’s Members(Head of Human Capital Division)

Seluruh keanggotaan Komite Remunerasi dan

Nominasi telah memenuhi kriteria independensi,

keahlian, integritas dan moral yang baik yang

dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan

Good Corporate Governance Bank NTT dan

peraturan, ketentuan terkait lainnya.

remuneration and nomination Committee

structure, membership, expertise and independency of remuneration and nomination CommitteeIn line with establishment of Audit Committee and Risk

Monitoring Committee, principal of Remuneration

and Nomination Committee establishment in Bank

NTT is referring to Board of Commissioners Decision


Timur No. 01 of 2008 regarding Manual for Audit

Committee, Risk Monitoring Committee and

Remuneration and Nomination Committee of PT


which later more comprehensively implemented

under several regulation, with the latest of Board

of Directors Decree of PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur No. 20 of 2014

dated February 17, 2014 regarding Appointment

and Dismissal of Chairman and Member of Bank

NTT Board of Commissioners Committee which

determines member of the Committee consists of

an Independent Commissioner and one Bank NTT’s

internal party.

For fiscal year 2014, membership of Remuneration

and Nomination Committee consists of 2 (two)

members of 1 (one) Chairman as Independent

Commissioner and 1 (one) Executive who

supervises Human Resources Unit, with

membership composition as follows:

Entire membership of Remuneration and

Nomination Committee has complied with

adequate criteria of independency, expertise,

integrity and moral which is required on Bank NTT

Good Corporate Governance Manual and other

related regulation.


Seluruh anggota Komite Remunerasi dan

Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris,

Direksi dan/atau Pemegang Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

aspek IndependensiIndependency Aspect

Petrus elias Jemadu, s.h, M. hum

Bastian s. Pello

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi;Not having financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors;

√ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi;Not having managerial relationship in Bank NTT, subsidiary or affilation;

√ √

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT;Not having shares ownership relation in Bank NTT.

√ √

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit;Not having family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors and/or among the Audit Committee Members

√ √

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah.Not served as a board of political parties, local government officials.

√ √

tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi ;

Pelaksanaaan peran dan tanggungjawab Komite

Remunerasi dan Nominasi sebagaimana Keputusan

Direksi PT Bank Pembagunan Daerah Nusa


Penetapan Buku Pedoman Code of Conduct dan

Code of Corporate Governance, adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan

dibidang remunerasi;

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi

Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan

kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai kebijakan remunerasi

Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara

keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

4. Menyusun dan memberikan rekomendasi

mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/

atau penggantian anggota Dewan Komisaris

dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham;

All of Remuneration and Nomination Committee

members do not have financial, management,

shareownership and/or family relationship with

other Board of Commissioners, Board of Directors

and/or Controlling Shareholders or affiliation with

the Bank which may interfere its independency.

duty and responsibility of remuneration and nomination Committee

Implementation of duty and responsibility of

Risk Monitoring Committee as Board of Directors

Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur No. 30 of 2006 regarding

determination of Code of Conduct and Code of

Corporate Governance Manual, among others:

1. Performing evaluation on remuneration policy.

2. Providing recommendation to the Board

of Commissioners regarding remuneration

policy for Board of Commissioners and Board

of Directors to be disclosed at the General

Meetings of Shareholders.

3. Providing recommendation to the Board of

Commissioners regarding remuneration policy

for Executive Officers and employees in general

to be delivered to the Board of Directors.

4. Prepares and provides recommendation

regarding Board of Directors and Board of

Commissioners members nomination and/

or replacement procedure as well as system

to be disclosed to the General Meetings of

Shareholders.

73P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

5. Memberikan rekomendasi mengenai calon

anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak

Independen yang akan menjadi anggota

Komite kepada Dewan Komisaris.

tindak lanjut program kerja komite remunerasi dan nominasi

Beberapa tindak lanjut program kerja komite

Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2014

antara lain:

1. Menetapkan kriteria calon Dewan Komisaris

dan calon anggota Direksi.

2. Membahas kenaikan penghasilan Pejabat

Ekesekutif dan Pegawai.

aktivitas rapat komite remunerasi dan nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama

ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTT dan

hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh

paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus)

dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris

Independen dan Pejabat Eksekutif.

rapat komite dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


di atas, selama tahun 2014 Komite Remunerasi

dan Nominasi telah melakukan pembahasan

dan menyampaikan saran-saran yang meliputi

berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh

Bank sebanyak 2 (satu) kali rapat/pertemuan yaitu:

5. Provides recommendation regarding

prospective Board of Commissioners and/or

Board of Directors members to the Board of

Commissioners to be disclosed to the General

Meetings of Shareholders.

6. Provides recommendation regarding

Independent Party that will serve as Committee’s

members to the Board of Commissioners.

follow-up of remuneration and nomination Committee Working programSeveral follow up of Remuneration and Nomination

Committee follow-up in 2014, as follows:

1. Determining criteria of Board of Commissioners

and Board of Directors candidate.

2. Discussing salary appraisal of Executives and

Employees.

remuneration and nomination Committee meeting activity

Remuneration and Nomination Committee Meeting

is carried based on necessity of the Bank and only

possible to be held if attended by at least 51% (fifty

one per one hundred percent) from total members

including an Independent Commissioner.

the meeting of Committee is held at minimum once in a year.


2013, the Remuneration and Nomination Committee

has discussed and delivered recommendation

which includes several significant activities

performed by the Bank in 2 (two) meetings.


no.tanggal

DateagendaAgenda

*kode peserta

Participant Code

1 2

1. 24 Mar 2014Mar 24, 2014

1. Pembahasan syarat-syarat pencalonan Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit;

2. Pembahasan rencana kenaikan gaji Direksi yang akan diusulkan kepada RUPS;

3. Pembahasan rencana kenaikan honor Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 10%;

4. Pembahasan rencana kenaikan gaji pegawai sebesar 15%.1. Discussion of Independent Commissioner and Credit Marketing

Director candidate requirement;2. Discussion of Director’s salary appraisal to be proposed to the GMS;;3. Discussion of 10% salary appraisal for Board of Commissioners

Secretary4. Discussion of 15% employee’s salary appraisal

√ √

2. 03 Juli 2014July 03, 2014

Kenaikan gaji pokok Direksi dan proses administrasi pencalonan Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit.Kenaikan gaji pokok Direksi dan proses administrasi pencalonan Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit.

√ √

*Keterangan Kode Nama PesertaExplanation of Participant Name Code1). Petrus Elias Jemadu, S.H, M.Hum.2). Bastian S. Pello.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,

apabila tidak terjadi rnusyawarah mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan

suara terbanyak, dan segala keputusan rapat

Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota

Komite.




didokumentasikan.


rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik

secara internal maupun rapat koordinasi, adalah

sebagai berikut:

namaName

jumlah kehadiranTotal Attendance

persentase kehadiranAttendance Percentage

Petrus Elias Jemadu, S.H, M.Hum 2 100%

Bastian S. Pello 2 100%

Decision of the Committee meeting is based on

consensus, if the consensus is failed to be achieved,

decision making will be carried by voting and every

decision of the meeting is obligatory for every

members of the Committee.

Decision of the Committee meeting is stated on

a Minutes of Meeting which is signed by all of

attending Committee members as well as well-

documented.

Level of attendance of each member on the

Remuneration and Nomination Committee both

internally and coordination meeting is as follows:

75P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

sekretaris perusahaan

Sebagai salah satu kelengkapan organ tata

kelola perusahaan (GCG), Bank NTT memiliki

seorang Sekretaris Perusahaan yang berada di

bawah kewenangan dan bertanggung jawab

langsung kepada Direksi. Penunjukkan Sekretaris

Perusahaan di Bank NTT didasarkan pada

Keputusan Direksi Nomor: 104 tahun 2012, tanggal

21 September 2012 tentang pemberhentian dan

pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PT


Keberadaan Sekretaris Perusahaan ditujukan untuk

meningkatkan pelayanan Perseroan terhadap

masyarakat dan investor sekaligus memastikan

seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan

prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

profil sekretaris perusahaan 2014Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: 104

tahun 2012, tanggal 21 September 2012 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam

Jabatan Struktural PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Perusahaan


Timur saat ini dijabat oleh Drs. Nasaruddin. Profil

Sekretaris Perusahaan Bank NTT, sebagai berikut:

drs. nasaruddinkepala divisi perencanaan & Corporate secretaryMenjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan

& Corporate Secretary PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal

22 September 2012 hingga sekarang. Meniti

karier sebagai Pegawai Pelaksana pada PT Bank


sejak Maret 1989 dan pernah menduduki jabatan

penting pada PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur yakni: Wakil Kepala Cabang

Maumere, Pemimpin Cabang Pembantu Bajawa,

Pemimpin Cabang Pembantu So‘e, Wakil Pemimpin

Cabang Utama Kupang, Kepala Bagian Riset dan

Pengembangan, Wakil Pemimpin Cabang Utama

Kupang Bidang Pemasaran, Kepala Sub Divisi Riset

dan Pengembangan Kantor Pusat, Kepala Riset &

Pengembangan dan Pemimpin Cabang/Manajer

Bisnis Cabang Kalabahi.

Corporate seCretarY

As a part of Corporate Governance (GCG) Organ,

Bank NTT appoints a Corporate Secretary who is

directly under the authority and responsibility to

the Board of Directors. Appointment of Corporate

Secretary in Bank NTT is based on Board of

Directors Decree No. 104 of 2012, dated September

21, 2012 regarding Appointment and Dismissal in

and for structural position of Bank NTT. Existence

of Corporate Secretary in the Company is aimed

to improve Company’s service to the society and

investoer and ensure every activity of the Company

has complied with GCG principle and prevailing

regulation.

profile of Corporate secretary 2013CCORDING to Board of Directors Decree No. 104

dated September 21, 2012 regarding Dismissal and

Appointment in and for Structural Position of PT


Corporate Secretary of Bank NTT is currently

served by Drs. Nasaruddin, profile of Corporate

Secretary of Bank NTT is as follows:

drs. nasaruddinhead of planning & Corporate secretary division. Serving as Head of Planning & Corporate Secretary

Division since September 22nd, 2012 to present.

Started his career as Staff of Bank NTT since

March 1989 and once served in various important

positions in Bank NTT, among others: Deputy of

Head of Maumere Branch Office, Head of Bajawa

Supporting Branch Office, Head of SOE Supporting

Branch Office, Deputy of Kupang Primary Branch

Office, Head of Research and Development,

deputy of Head of Kupang Primary Branch Office

for Marketing Sector, Head of Research and

Development Sub-Division, Head Office, Head of

Research and Developemnt, Head of Kalabahi

Branch Office/Business Manager.


tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan

tugas-tugas sekretaris perusahaan antara lain adalah:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal,

khususnya peraturan-peraturan yang berlaku

di pasar modal;

2. Memberi masukan kepada Direksi guna

mematuhi peraturan OJK peraturan

pelaksanaannya;

3. Sebagai penghubung (contact person) antara

Bank dengan OJK dan masyarakat;

4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat

untuk setiap informasi yang dibutuhkan yang

berkaitan dengan kondisi Bank;

5. Menyiapkan Daftar Khusus Saham;

6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat

Direksi berikut membuat catatan hasil rapat/

notulen tersebut ;

7. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur.

pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan:

1. Menyelenggarakan rapat (RUPS, Pengurus,

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen) ;

2. Memfasilitasi hubungan dengan instansi

Pemerintah dan institusi terkait lainnya serta

para Pemangku Kepentingan;

3. Membangun citra positif Perusahaan melalui

aktivitas komunikasi dan promosi;

4. Menyusun laporan manajemen (bulanan,

triwulanan, semesteran dan tahunan);

5. Mengawal pelaksanaan penerapan dan

penilaian Tata Kelola Perusahaan;

6. Menyusun program dan merealisasikan

program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

7. Penyelenggaraan setiap rapat termasuk

pembuatan notulennya dan pengelolaan

dokumen yang terkait, dilaksanakan tiap bulan

dengan rincian sebagai berikut:

no Jenis rapat 2013 2014 Type Meeting

1 Rapat Umum Pemegang Saham 3 3 General Meeting Of Shareholders

2 Rapat Pengurus 8 10 Board Meetings

3 Rapat Dewan Komisaris 8 4 BOC Meeting

5 Rapat Dewan Komisaris dan Komite 4 17Meetings of the Board of Commissioners and Committees

6 Rapat Direksi 8 18 Board of Directors Meeting

duty and responsibility of Corporate secretary

duties of the Corporate secretary, among others:

1. Catch-up with stock market development,

primarily to several regulation which is

prevailed in stock market.

2. Provide recommendation to the Board of

Directors to comply with OJK Regulation as

implementation regulation.

3. As liaison officer between the Bank and OJK and

society.

4. Provide service to the society regarding any

information which is related with the Bank’s

condition.

5. Prepare Special List of Shares.

6. Attend Board of Commissioners and Board of

Directors meeting and prepare the Minutes of

Meetings.

7. Responsible in implementing General Meetings

of Shareholders.

duty implementation of Corporate secretary1. Meeting implementation (GMS, Committee,

Board of Commissioners, Board of Directors,

Management).

2. Facilitate relationship with public agency and

other related institution and the stakeholders.

3. Building corporate image through

communication and promotion activity.

4. Prepare managements report (monthly,

quarterly, semeser and annual).

5. Assist implementation and assessment of

corporate governance.

6. Prepare and execute Corporate Social

Responsibility Program.

7. Implement every meeting including the

Minutes of Meetings and management of

related document, to be held monthly with

detail as follows:

77P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

TransaKsI YanG MenGanDunG BenTuran KePenTInGanConflict Of Interest Transaction

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi bank,

manajemen Bank NTT sering dihadapkan dengan

tantangan dan hambatan dalam hal proses

penetapan suatu arah kebijakan. Hal ini disebabkan

oleh adanya perbedaan harapan dan kepentingan

dari masing-masing unit kerja, sehingga akan

berdampak pada kualitas keputusan dan kinerja

dari hasil keputusan. Untuk mengelola dan

mengendalikan kualitas keputusan sehingga

terhindar dari risiko dan kerugian bank, maka

diperlukan peraturan yang berfungsi sebagai

pedoman bagi manajemen untuk menangani

perbedaan kepentingan dimaksud.

Pada tahun buku 2014 Bank NTT telah merumuskan

dan menerbitkan peraturan tentang pedoman

penanganan benturan kepentingan yang diatur

dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 73 Tahun

2014.

Dalam menata kelola perusahaan sepanjang tahun

buku 2014, Bank NTT tidak pernah mengalami

adanya transaksi yang mengandung benturan

kepentingan, hal ini terungkap dalam tabel berikut:

transaksi YanG menGandunG Benturan kepentinGanCONFLICT OF INTEREST TRANSACTION

tahunYear

nama & jabatan komisaris Yang

memiliki Benturan kepentingan

Name and Position with Conflict of Interest

nama & jabatan direksi Yang

memiliki Benturan kepentingan

Name and Position with Conflict of

Interest

jenis transaksi

Type of Transaction

nilai transaksi

Type of Transaction

keteranganDescription

2014NihilNull

NihilNull

NihilNull

NihilNull

NihilNull

In performing bank’s intermediary function,

management of Bank NTT often endured several

challenges and burdens regarding decision

making process. This is due to difference between

aspiration and interest from each unit that will

affect quality of policy and the performance as the

policy’s outcome. To manage and control quality of

the decision to prevent from risk and bank’s loss, a

regulation as management’s guideline is needed to

handle certain conflict of interest event.

In 2014, Bank NTT has formulated and issued set

of regulation regarding conflict of interest handling

as regulated under PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur No. 73 of 2014.

In administering the governance, throughout 2014,

Bank NTT did not record any conflict of interest

transaction, as described in below table:


Memperhatikan tantangan dan risiko usaha Bank

yang semakin beraneka ragam, maka Bank NTT

senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan

cara dan strategi memitigasi risiko. Upaya mitigasi

risiko tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Upaya peningkatan

kepatuhan tersebut diimplementasikan dengan

cara menumbuhkan sifat patuh terhadap aturan

yang berlaku bagi semua tingkatan organisasi, salah

sato contohnya adalah melaksanakan program-

program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh

tingkatan organisasi secara berkala dan tersistem.

Maksud penyelenggaraan kegiatan pendidikan

dan pelatihan sebagaimana tersebut diatas, untuk

meningkatkan keahlihan dan ketrampilan setiap

Pengurus maupun seluruh Karyawan Bank NTT

sehingga mampu membuat kebijakan yang tidak

bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa seluruh tingkatan

organisasi telah mampu melaksanakan kebijakan

yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank

Indonesia dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka dibutuhkan adanya organ

perseroan yang berkerja untuk meneliti dan

menguji kebijakan-kebijkan tersebut. Sesuai

dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011

tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Umum, organ dimaksud adalah seorang Direktur

yang disebut dengan nama Direktur Kepatuhan.

Dalam menata kelola perusahaan, Direktur

Kepatuhan mempunyai tugas dan bertangggung

jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong

terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-

prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh

Direksi;

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan

yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan dan pedoman internal Bank;

By concerning business challenge and development,

Bank NTT continuously performs improvement

of risk mitigation method and strategy. The risk

mitigation effort is carried by increasing compliance

with prevailing regulation. An attempt to increase the

compliance is implemented by fostering compliance

attitude in every organizational level, one of the

example is by carrying education and training

program to all organization level, by conducting

education and training for all organization level in

periodic and systemic manners..

Objectives of education and training activity

implementation as illustrated on above-mentioned

table is to enhance expertise and skill of every

Management or employees of Bank NTT to initiate

policy which is not violating Regulation of Bank

Indonesia and other prevailing Law.

To ensure that every organization level has carried

any policy which is not violation Regulation of Bank

Indonesia and prevailing regulation, A Company’s

body which is established to observe and assess the

policies. According to Regulation of Bank Indonesia

and other prevailing law, Company’s organ which

duty is to observe and assess these policies. Based

on Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011

dated January 12, 2011 regarding Compliance

Director Function Implementation in Commercial

Bank, the body refers to a Director which is also

acknowledged as Compliance Director.

In administering the Company, the Compliance

Director holds duties and responsibilities, among

others:

1. Prepare strategy to strengthen Corporate

Culture establishment in the Bank.

2. Recommend compliance policy or principles

which will be determined by the Board of

Directors.

3. Implement compliance system and which will

be used to prepare regulation and guideline of

Bank’s Internal.

PeneraPan FunGsI KePaTuhanImplementation Of Compliance Function

79P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan,

ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan

usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

6. Melakukan tindakan pencegahan agar

kebijakan dan/atau keputusan yang diambil

Direksi Bank atau Pemimpin Kantor Cabang

tidak menyimpang dari ketentuan Bank

Indonesia dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait

dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam tahun buku 2014 Direktur Kepatuhan

Bank NTT telah menetapkan langkah – langkah

yang diperlukan untuk memastikan Bank telah

memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan

peraturan perundang – undangan yang berlaku,

antara lain:

1. Telah melaporkan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara

berkala kepada Direktur Utama dan Bank

Indonesia yang disampaikan secara berkala dan

tepat waktu (semesteran) dengan tembusan

kepada Dewan Komisaris.

2. Menetapkan, langkah – langkah kebijakan

yang diperlukan untuk memastikan Bank telah

memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan

yang berlaku.

3. Memantau faktor pendukung kepatuhan Bank

terhadap ketentuan diantaranya:

a. Rasio Kecukupan Modal (KPMM) per 31

Desember 2014 adalah sebesar 18.16%.

sesuai Peraturan Bank Indonesia no, 14/18/

PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum,

(KPMM) ditetapkan bahwa rasio KPMM

adalah sebesar 8%.

b. Rasio Kredit Bermasalah (NPL) per 31

Desember 2014 adalah sebesar 1,52 %.

Sesuai peraturan Bank Indonesia ditetapkan

rasio NPL maksimum adalah sebesar 5%.

c. Rasio GWM per 31 Desember 2014 adalah

sebesar 8,2%. Sesuai Peraturan Bank

Indonesia no:15/15/15/PBI/2013 tanggal

24 Desember 2013 ditetapkan rasio GWM

Primer adalah sebesar 8%.

Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM)

primer adalah 8% (Rupiah) dan 0 % (Valas)

dan GWM sekunder adalah 4%.

4. Ensure that every policy, regulation, system and

procedure and business activity carried by the

Bank has conform with regulation of applied

Law, including of Sharia Principle of Sharia

Commercial Bank and Sharia Business Unit.

5. To minimize Compliance Risk of the Bank.

6. Perform prevention action that the policy and/

or decision taken by the Boar of Directors

or Head of Foreign Bank which not violating

Regulation of Bank Indonesia and prevailing

regulation.

7. Carry other duties which are related with

Compliance Function.

In fiscal year 2014, Compliance Director of Bank NTT

has determined several necessary steps to ensure

that the Bank has complied with all of Regulation of

Bank Indonesia and other law, as follows:

1. Has reported duty and responsibility

implementation of Compliance Director

gradually to the President Director and Bank

Indonesia in timely (semester) manner with

notification to the Board of Commissioners.

2. Determine, policy action which is required to

ensured that the Bank has complied with all

prevailing law and regulation.

3. Observe Bank’s Compliance against set of

regulation, as follows:

a. The Capital Adequacy Ratio (CAR) as of a)

As of December 31, 2014, Capital Adequacy

Ratio (CAR) was 18.16% according to Bank

Indonesia Regulation No. 14/18/PBI/2012

dated November 29, 2012 regarding Capital

Adequacy Ratio Limit at 8%.

b. Non-performing loan (NPL) ratio as of

December 31, 2014 was 1.52% from average

of NPL ratio in Nusa Tenggara Timur

province which was 5%.

c. c) Primary Minimum Statutory Reserves

Requirement was 8.2% referring to bank

Indonesia Regulation No. 15/15/PBI/2013

dated December 24, 2013 the GWM primary

ratio is regulated at 8%.

Primary Minimum Statutory Reserves is 8%

(Rupiah) and 0% (Foreign Exchange) and

Secondary GWM is 4%.


d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),

tidak ada pinjaman kepada pihak terkait

maupun tidak terkait baik perorangan

maupun kelompok yang melanggar

ketentuan BMPK.

e. Tingkat Kesehatan Bank mempunyai

predikat Cukup dengan Peringkat Komposit

3 (tiga).

4. Manajemen Bank telah melakukan pengkinian

dan sosialisasi terhadap kebijakan dan

ketentuan baru kepada pejabat dan petugas

pelaksana dalam jajaran organisasi Bank

sebagai salah satu strategi mendorong

terciptanya budaya Kepatuhan Bank.

unit kerja dibawah direktur kepatuhan

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur

yang membawahkan kepatuhan dibantu oleh

Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan

dan Divisi Manajemen Risiko, diatur dalam Surat

Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur Nomor: 19 Tahun 2011

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

penyesuaian dengan peraturan Yang ada

Sepanjang tahun 2014 Bank telah berupaya

menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan

perundang – undangan yang berlaku, standar –

standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan

secara internal, ketentuan mengenai Tata

Kelola Perusahaan yang baik, serta pemenuhan

komitmen yang disepakati, baik kepada pihak

internal maupun eksternal, terutama terhadap

setiap unit kerja operasional dengan melakukan

review secara berkala mengenai kepatuhan

mayoritas unit kerja operasional dan non

operasional. Namun masih terdapat hal – hal yang

perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman

dan disiplin pegawai terhadap ketentuan dan

peraturan internal Bank maupun sistem kontrol

atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan

demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap

terus dilakukan agar penerapan praktik – praktik

prinsip Good Corporate Governance dan praktik

kepatuhan benar – benar melekat dalam kegiatan

kerja sehari – hari.

d. Legal Lending Limit, thre was no loan for

related or non-related party both personal

or collective that violating Legal Lending

Limit regulation.

e Bank’s soundness level achieved 3 (two)

Composite score.

4. The bank’s management had performed update

and dissemination on new policy as well as

procedures to every Executive officers and

staffs at Bank’s organizational line as one of

strategies to reinforce Bank’s corporate culture

establishment.

Working unit under the Compliance director

In carrying compliance function, the Director which

supervises compliance is assisted by Compliance

Division and Risk Management Division. Duty and

Responsibility of Compliance Division and Risk

Management Division as regulated under Board of

Directors Decree of PT Bank Pembangunan Daerah


Organization Structure and Working Mechanism


Timur.

Compliance with the regulation

Throughout 2014, the Bank attempted to maintain

compliance to applicable law and regulations, as

well as other compliance standards implemented

internally, Good Corporate Governance regulations

and agreed commitment compliance, especially

to every operational working unit by performing

periodic review regarding operational and non-

operational working units majority compliance.

However, there are several aspects need to be

improved, regarding employees’ disciplinary

understanding towards applicable regulations

both internal or external as well as controlling

system of respected regualtions implementation,

that continuous improvement can be performed

that the Good Corporate Governance principle

implementations firmly attached to daily working

activity.

81P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah

berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan

ketentuan prinsip kehati – hatian, adanya

percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan

terhadap rancangan prosedur dan kebijakan,

analisa dampak peraturan eksternal terhadap

kebijakan internal Bank dengan sistem dan

frekuensi yang lebih baik serta berkurangnya

non complience issue dalam uji kepatuhan atas

rancangan keputusan bisnis.

kewajiban penerapan apu dan ppt (anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme)

Upaya mengimplementasikan Peraturan Bank

Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tanggal 01

Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme bagi Bank Umum dilaksanakan Bank

NTT dengan menerbitkan Keputusan Direksi


Timur Nomor: 52 tahun 2010 tentang Pedoman

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (Pedoman APU & PPT) di lingkungan PT


Untuk meningkatkan pemahaman atas pedoman

ini, Bank NTT telah melaksanakan serangkaian

sosialisasi kepada seluruh unit kerja yang ada

pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor

Cabang Pembantu. Selain itu, Bank NTT akan

terus memperbaiki berbagai kelemahan dalam

hal kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi

Keuangan Tunai kepada PPATK yang masih terkait

dengan penerapan APU dan PPT.

penerapan fungsi audit intern

Dalam rangka implementasi terhadap Peraturan

Bank Indonesia nomor 1/6/1999 tentang Penugasan

Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan

Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit

Intern Bank (SPFAIB), maka setiap Bank wajib

menerapkan fungsi audit intern sebagaimana

ditetapkan dalam PBI tersebut.

In general, compliance practive has been

appropriately implemented in line with

improvement on prudent principle implementation,

acceleration on compliance assessment with

policy and procedures draft settlement, external

regulation impacto to Bank’s internal policy

analysis within better system and frequency as

well as decreasing non-compliance issue on the

compliance assessment on business decision draft.

obligation of apu and ppt implementation (anti money laundering and prevention of terrorism financing)To implement Regulation of Bank Indonesia no.

11/28/PBI/1009 dated July 1, 2009 regarding

implementation of Anti Money Laundering and

Prevention of Terrorism Financing Program for

Commercial Bank is carried by Bank NTT by issuing

Board of Directors Decree No. 52 of 2010 regarding

Manual of Anti Money Laundering and Prevention

of Terrorism Financing Program (APU & PPT)

Manual for Bank NTT circumstances.

To increase understanding of the manual, Bank

NTT has carried several socialization to all working

unit at Head Office, Branch Office and Supporting

Branch Office. Further, Bank NTT will improve every

weakness regarding obligation to disclose Cash

Financial Transaction Report to the PPATK which

stil relates with APU and PPT implementation.

implementation of internal audit functionAs the implementation of Bank Indonesia

Regulation No. 1/6/1999 regarding Appointment of

Compliance Director and Implementation of Bank’s

Internal Audit Function (SPFAIB), every Bank has to

appoint internal audit function as regulated in the

PBI.


Pelaksanaan fungsi audit intern pada Bank NTT

dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan & SKAI

yang lingkup tugasnya melakukan pemeriksaan

terhadap efektifitas struktur pengendalian

intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh unit

kerja pada Bank NTT. Divisi Pengawasan & SKAI

memiliki auditor intern yang disebut Residen

Inspektur (RI) yang ditempatkan di Kantor Pusat

maupun Kantor Cabang yang dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala

Divisi Pengawasan & SKAI. Sampai dengan saat

ini masih terdapat beberapa Kantor Cabang yang

belum ditempatkan RI, yaitu : Kantor Cabang

Kalabahi, Kantor Cabang Waitabula, Kantor Cabang

Anakalang, Kantor Cabang Ende, Kantor Cabang

Mbay dan Kantor Cabang Borong.

profil kepala skai

Christofel s. m. adoe, s.sos kepala divisi pengawasan & skai

Lahir di Kalabahi pada tanggal 13 Februari 1969.

Meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu

Administrasi jurusan Administrasi Niaga pada

Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 1993.

Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan & SKAI

Bank NTT sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang.

Meniti karier sebagai Pegawai Pelaksana pada Biro

Pengawasan Bank NTT sejak Oktober 1994 dan

pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT

yakni: Wakil Pemimpin Cabang Atambua, Kepala

Sub Divisi Pengawasan Wilayah II Kantor Pusat,

Manajer Bisnis Cabang Utama Kupang, Pjs. Kepala

Divisi Bisnis Retail Kantor Pusat, Pjs. Kepala Divisi

Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Divisi Bisnis

Komersial Kantor Pusat, Kepala Satuan Kerja Audit

Internal (SKAI) Kantor Pusat. Sejumlah pendidikan

dan latihan yang pernah diikuti antara lain : audit

internal, audit forensic, audit investigasi, fraud

auditing, anti fraud, risk based audit, Sertifikasi

Manajemen Risiko Level IV, kredit sindikasi,

perpajakan dan diklat lainnya.

In Bank NTT, internal audit function is commenced

by Audit Division & IAU with scope of duties to

audit effectiveness of internal controls sytem, risk

management, and performance of all unit in Bank

NTT. Audit Division & IAU has internal auditors

called Resident Inspector (RI) placed at Head and

Branch Offices and responsible to Head of Audit

Division & IAU in carrying out their duties. Recently,

there was several branch Offices which has not yet

appointed RI, including: Kalabahi Branch Office,

Waitabula Branch Office, Anakalang Branch Office,

Ende Branch Office, Mbay Branch Office and Borong

Branch Office.

profile of iau head

Christofel s. m. adoe, s.soshead of audit unit & iau

Born in Kalabahi on February 13, 1969. Graduated

from Bachelor Degree of Social Science from

Faculty of Administration, majoring Business

Administration in Universitas Nusa Cendana

Kupang in 1993. Serving as Head of Audit Division

& IAU since October 19, 2011 to present. Started

his career as Staff at Bank NTT since October 1994

and served in several key positions such as Vice of

Head of Atambua Branch Office, Head of Audit Sub-

Division Region II, Head Office, Business Manager

at Kupang Primary Branch Office, Acting as Head

of Retail Business Division, Head Office, Acting of

Head of Commercial Business Division, Head Office,

Head of Commercial Business Division, Head Office,

Head of Internal Audit Unit (IAU).

83P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal

Jumlah pegawai (Auditor internal) pada unit audit

internal Bank NTT pada tahun 2014 sebanyak 29

orang, yang terdiri dari :

1. Kepala Divisi

2. Inspektur Wilayah I

3. Inspekur Wilayah II

4. 6 (enam) Residen Inspektur Kantor Pusat

5. 20 (dua puluh) Residen Inspektur Cabang.

kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal Kualifikasi/Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Bank NTT adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang telah mendapatkan gelar

Profesional Internal Audit (PIA).

2. 1 (satu) orang telah mendapat gelar Chartered

Accountant (CA).

3. Sementara lainnya sementara dalam proses

sertifikasi untuk memperoleh gelar Qualified

Internal Audit (QIA).

4. Sertifikasi Manajemen Risiko:

- 1 (satu) Orang lulus level 4

- 2 (dua) Orang lulus level 2

- 14 (empat belas) Orang lulus level 1

pendidikan dan latihan

Sebagai upaya peningkatan kompetensi auditor

maka dalam tahun 2014 pejabat maupun Resident

Inspektur telah diikut sertakan dalam berbagai

pendidikan dan latihan sebagai berikut : APPU PPT

(FKDKP), Penerapan Manajemen Risiko Operasional

yang efektif dan pencegahan Fraud di Perbankan

(BSMR), Diklat Khusus Kepala SPI (PPA&K), Training

Basic Treasury for Internal Audit (ASBANDA),

Kupas Tuntas Kertas Kerja GCG berfokus pada

fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern,

Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern (RMG),

Audit khusus untuk pengungkapan kecurangan

internal (LPFA), Analisis Laporan Keuangan (IAI),

Penanganan Tindak Pidana Perbankan (OJK),

Akuntansi Asset, PSAK 14, 16, 48, 58 dan ISAK 9, 11

(IAI) serta pelatihan lainnya.

Composition if internal auditor in internal audit unit

In 2014, total Internal Auditors in Bank NTT’s

internal audit unit was 29 auditors comprising of:

1. Division Head

2. Regional I Inspector

3. Regional II Inspector

4. 6 (six) Head Office Inspector Residents

5. 20 (twenty) Branch Inspector Residents

professional Qualification/Certification of internal auditorBank NTT’s Internal Audit professional Qualification/

Certification is among others:

1. 1 (one) auditor with Professional Internal Audit

(PIA) certificate.

2. 1 (one) auditor with Chartered Accountant (CA)

certificate.

3. Other auditors are udner certification process

for Qualified Internal Auditor (QIA) certification.

4. Risk Management Certification

• 1(one)auditorshavepassedLevel4

• 2(two)auditorshavepassedlevel2

• 14(fourteen)havepassedlevel2.

education and training

As auditor competence development program,

throughout 2014, Executivs and Inspector Residents

have been participated in various training and

education program, including: APPU PPT (FKDKP),

Effective implementation of Operational Risk

Management and Fraud Prevention in Banking

sector (BSMR), Special Training for IAU Head

(PPA&K), Basic Treasury Training for Internal Audit

(ASBANDA), Comprehensive Discussion on GCG

Paper Work Focusing on Compliance Function,

Internal Audit, External Audit, Risk Management

and Internal Audit (RMG), Special Audit for Internal

Fraud Disclosure (LPFA), Financial Statements

Analysis (IAI), Banking Crime Handling Follow-Up

(OJK), Assets Accounting, PSAK 14, 16 48, 58 and

ISAK 9, 11 (IAI) and other trainings.


struktur organisasi divisi pengawasan & satuan kerja audit intern (skai)

Berdasarkan Struktur Organisasi Bank NTT, Divisi

SKAI berada langsung dibawah supervisi Direktur

Utama.

KEPALA DIVISIDivision Head

INSPEKTUR WILAYAH IINSPECTOR AREA I

SUBDIVISI ANTI FRAUDSUBDIVISION ANTI FRAUD

RESIDENT INSPEKTURANTI FRAUD

INSPECTOR RESIDENT

ANTI FRAUD

RESIDENT INSPEKTUR

KANTOR PUSAT

INSPECTOR RESIDENT

OFFICE

RESIDENT INSPEKTUR

KANTOR CABANG

INSPECTOR RESIDENT

BRANCE OFFICE

RESIDENT INSPEKTUR

KANTOR PUSAT

INSPECTOR RESIDENT

FRONT OFFICE

RESIDENT INSPEKTUR

KANTOR CABANG

INSPECTOR RESIDENT

BRANCE OFFICE

INSPEKTUR WILAYAH IIINSPECTOR AREA II

Christofel S.M. Adoe, S.Sos

laporan audit internal

Sesuai dengan program kerja audit tahunan tahun

2014, Divisi Pengawasan & SKAI telah melakukan

Spot Audit terhadap 14 (empat belas) kantor

cabang dari 23 (dua puluh tiga) kantor cabang

dengan fokus utama pada bidang kredit dalam

rangka mitigasi risiko kredit, mengungkap indikasi

kecurangan, memantau upaya cabang dalam

penyelesaian kredit bermasalah, hapus buku

maupun subrogasi dan membenahi administrasi

kredit serta pelaksanaan APU & PPT.

Selain Spot Audit, Divisi Pengawasan & SKAI

setiap bulan melaporkan kepada Direktur Utama

dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur

kepatuhan atas audit yang dilakukan oleh Residan

Inspektur (RI) pada masing – masing cabang

termasuk didalamnya laporan perkembangan

tindak lanjut audit intern maupun ekstern.

Setiap semester telah disampaikan laporan

Pelaksanaan Pokok – Pokok Hasil Audit maupun

Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai waktu yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia

(PBI).

organization structure of audit division & internal audit unit (iau)

According to Bank NTT Organization Structure, IAU

Division is directly under supervision of President

Director.

internal audit report

According to annual audit program 2014, Audit

Division & IAU has performed Audit Spot to 14

(fourteen) Branch Offices from 22 (twenty two)

branch offices with main focus on credit sector to

mitigate credit risk, reveal fraud indication, monitor

branch’s effort in handling non-performing loan,

written-off and suborgation and improving credit

administration and implementation of APU & PPT.

Other than Audit Spot, Audit Division & IAU

submitted monthly report to President Director

with copy sent to President Commissioner and

Compliance Director on the audits performed by

Inspector Residents (RI) in each branch including

internal and external audit follow-up reports.

In every semester, Audit Result Finding Report and

Anti-Fraud Strategy Implementation Report have

been submitted to Financial Service Authority

(OJK) according to the schedule regulated under

Bank Indonesia Regulation (PBI).

85P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Pada tahun 2014 dilakukan pemeriksaan atas

pelaksanaan BI-RTGS dan SKN-BI tahun 2013 serta

audit investigasi terhadap beberapa permasalahan

yang berpotensi merugikan bank baik dari segi

financial maupun reputasi.

pengembangan audit internal

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:

1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang

Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

Umum, Bank NTT telah melakukan pemutakhiran

Internal Audit Charter (Audit Charter) Bank NTT

dan telah disahkan oleh Direktur Utama Bank

NTT dan disetujui oleh Komisaris Utama Bank

NTT pada tanggal 10 Oktober 2014. Internal Audit

Charter (IAC) ini memuat visi dan misi, tujuan dan

ruang lingkup kegiatan, struktur dan kedudukan,

tugas, tanggung jawab dan wewenang, kode

etik, kompetensi dan syarat auditor, dukungan

manajemen, pengembangan auditor dan

hubungan SKAI dengan auditor estern.

tujuan dan ruang lingkup kegiatan satuan kerja audit intern Bank ntt

1. Kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Audit

Intern Bank NTT bertujuan memberikan input

dan rekomendasi perbaikan yang bernilai

tambah bagi perbaikan serta peningkatan

kualitas, efektivitas pengelolaan risiko serta

kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.

2. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit

Intern Bank NTT mencakup pelaksanaan

assurance dan konsultasi terhadap efektivitas

struktur pengendalian intern, manajemen

risiko dan kinerja seluruh aspek/kegiatan Bank

NTT pada semua tingkatan manajemen pada

seluruh unit kerja Bank NTT.

kedudukan satuan kerja audit intern Bank ntt

Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin

independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan

dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :

In 2014, audit on BI – RTGS and SKN – BI

implementation for 2013 period as well as

investigation audit on several issues which

might potentially bring loss both on financial and

reputation aspects.

internal audit development

In accordance with Bank Indonesia Regulation

No. 1/6/PBI/1999 dated September 20th, 1999

regarding Compliance Director Assignment and

Internal Audit Function Standard Implementation

for Commercial Banks, Bank NTT has performed

Internal Audit Charter update and has been

authorized by the President Director as well as

approved by President Commissioners of Bank

NTT on October 10, 2014, the Internal Audit Charter

discloses vision and mission, scope of activity,

structure and position, duties, responsibilities and

authorities, code of conduct, auditor’s competence

and requirement, management’s support, auditor

development and relationship between IAU and

external auditor.

Bank ntt’s internal audit unit objectives and scope of activity

1. Acitivites performed by Bank NTT’s Internal

Audit Unit aim to provide improving input

and recommendation with added-value for

quality improvement and development, risk

management effectiveness and adequacy as

well as effectiveness of internal audit.

2. Bank NTT’s Internal Audit Unit sets scope of

work includes implementation of assurance

and consultancy on the effectiveness of

internal audit structure, risk management and

performance of Bank NTT’s aspects/activities at

entire management’s level in Bank NTT’s units.

Working structure of Bank ntt’s internal audit unit

Bank NTT’s Internal Audit Unit has established

workin g structure aiming to assure independency

and objectiveness of duties and responsibilities

implementation as mandated in several regulations,

among others:


1. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dipimpin

oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Utama.

2. Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris

dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

dapat berkomunikasi langsung dengan

Dewan Komisaris untuk menginformasikan

hal-hal yang berhubungan dengan audit.

Pemberitahuan informasi kepada Dewan

Komisaris tersebut dilaporkan kepada Direktur

Utama dengan tembusan kepada Direktur

Kepatuhan.

4. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala

Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT, setelah

mendapat persetujuan Dewan Komisaris,

apabila Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Bank NTT tidak memenuhi persyaratan dan

kewajiban sebagai auditor Satuan Kerja Audit

Intern sebagaimana diatur dalam ketentuan

intern dan ekstern yang berlaku dan/atau gagal

atau tidak cakap menjalankan tugas.

5. Auditor Satuan Kerja Audit Intern bertanggung

jawab kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern

sesuai dengan struktur Satuan Kerja Audit

Intern Bank NTT.

6. Auditor Satuan Kerja Audit Intern dapat

berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak

intern yang membutuhkan, terutama hal-hal

yang berhubungan dengan bidang tugasnya

serta bersifat strategis.

tugas, tanggungjawab dan Wewenang satuan kerja audit intern Bank ntt

1. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit

Intern adalah :

a. Membantu Direktur Utama dan Dewan

Komisaris dalam melakukan pengawasan

dan pembinaan dengan cara menjabarkan

secara operasional baik perencanaan,

pelaksanaan maupun pemantauan tindak

lanjut hasil audit.

b. Membuat analisis dan penilaian dibidang

keuangan, akuntansi, operasional, sumber

daya manusia, pemasaran, Teknologi Sistem

Informasi dan kegiatan lainnya melalui

pemeriksaan langsung maupun tidak

langsung.

1. Bank NTT’s Internal Audit Unit is led by a

Chief/Head who is directly responsible to the

President Director.

2. Bank NTT Itnernal Audit Unit Head is appointed

and dismissed by President Director under

Board of Commissioners’ approval and reported

to Financial Service Authority.

3. Head of Internal Audit Unit in Bank NTT is eligible

to have direct communication with the Board

of COmmissioners to inform range of issues

related with audit activity. The information

presentation to the Board of Commissioners is

also reported to President Director with a copy

sent to Compliance Director.

4. President Director is entitled to dismiss Head

of Internal Audit Unit in Bank NTT after granted

approval from the Board of COmmissioners,

concerning that Head of Internal Audit Unit in

Bank NTT failed to comply with requirement

and obligation as auditor of Internal Audit Unit

as regulated in prevailing internal and external

auditor regulations and/or failed or committed

default action in carrying out the duties.

5. Auditor of Internal Audit Unit is responsible

to Head of Internal Audit Unit according to

working structure of Bank NTT’s Internal Audit

Unit.

6. Auditors of Internal Audit Unit might also act

as consultants for internal party deemed their

supports, mainly in several issues related with

duties an strategic issues.

duties, responsibilities and auhorities of Bank ntt’s internal audit unit

1. Duties and Responsibilities of Internal Audit

Unit:

a) Assist the President Director and Board

of COmmissioners to perform audit and

evelopment through operational description

either in audit planning, impelementationa

result monitoring.

b) Preapring analysis and assessment on

finance, accounting, operational, human

capital, marketing Information System

Technology and other activities throughout

direct and non-direct audits.

87P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan

pengendalian intern dan sistem manajemen

risiko sesuai dengan kebijakan Direksi Bank

NTT serta memberikan konsultasi untuk

memberikan nilai tambah dan perbaikan

terhadap kualitas pengendalian pengelolaan

risiko dan tata kelola perusahaan.

d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk

memperbaiki dan meningkatkan efisiensi

dan efektivitas penggunaan sumber daya

dan dana.

e. Memberikan saran perbaikan dan informasi

yang obyektif tentang hasil audit kepada

semua tingkatan manajemen.

f. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil

Audit kepada Direktur Utama dan tembusan

kepada Direktur Kepatuhan secara periodik

sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Memantau, menganalisis dan melaporkan

pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang

telah disarankan.

h. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan

dan Pokok-pokok Hasil Audit serta

menyampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan.

i. Menyiapkan dan menyampaikan laporan

atas setiap temuan audit yang diperkirakan

dapat mengganggu kelangsungan usaha

Bank NTT kepada Otoritas Jasa Keuangan.

j. Menyiapkan dan menyampaikan laporan

fraud yang terjadi kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai dengan ketentuan ekstern

yang berlaku maupun pedoman strategi

anti fraud Bank NTT.

k. Bekerja sama dengan Komite Audit.

l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis

sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam

melaksanakan tugasnya.

m. Menyusun program untuk menguji dan

mengevaluasi kualitas kegiatan audit yang

dilakukan untuk perbaikan/penyempurnaan

kegiatan audit selanjutnya.

n. Melaksanakan pendidikan secara

berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas

dan kompetensi auditor.

2. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT memiliki

kewenangan untuk :

a. Memiliki akses tidak terbatas terhadap

seluruh fungsi/tingkatan organisasi, catatan

karyawan, sumber daya dan dana serta

asset Bank NTT lainnya bahkan pihak ketiga

(bila dianggap perlu) yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit dan konsultasi.

c) Verifying and evaluating implementation

of internal audit and risk management to

comply with Bank NTT’s BOD Policy and to

provide consultancy for providing added

value and improvement on risk management

and corporate governance audit quality.

d) Identifying every possibility to improve and

enhance efficiency and effectiveness of

resource and fund.

e) Providing improvement recommendation

and objective information regarding audit

finding to entire management’s level.

f) Preparing and presenting Audit Report

to President Director with copy sent to

Compliance Director periodically accoding

to prevailing regulation.

g) Monitoring, analyzing and reporting

implementation of improvement

recommendation follow-up which has been

proposed.

h) Preparing Audit Result Report and Key

finding as well as submitign the report and

finding to Financial Service Authority.

i) Preparign and submitting audit finding

report estimated to interfere Bank NTT’s

business continuity to the Financial Service

Authority.

j) Preparing and submitting fraud report to

Finacnial Service Authority according to

prevailing external regulation and Bank

NTT’s anti-fraud strategy guideline.

k) Cooperating with Audit Committee.

l) Formulating written policy and procedure

as guideline for internal auditors in

implementing their duties.

m) Preapring set of program to examine and

evaluate quality of audit activity undertaken

for improvement of previous audit activity.

n) Performing continuous education according

to scope of duties and auditor’s competency.

2. Bank NTT’s Internal Audit Unot has following

authorities:

a) Unlimited access towards all function/

organization level, records, employees,

resource and fund as well as other assets

of Bank NTT’s including third party (if

considered necessary) related with the

implementation of audit and consultancy

activities.


b. Merencanakan dan melaksanakan audit

dengan mengalokasikan sumber daya dan

dana, menentukan frekuensi, menentukan

personil, menentukan teknik/metodologi

audit, memilih subyek dan menentukan

cakupan kegiatan audit yang diperlukan.

c. Memiliki akses/jalur berkomunikasi

langsung dan bebas dengan Dewan

Komisaris melalui Komite Audit maupun

dengan Anggota Direksi lainnya.

d. Melakukan rapat secara berkala dan

insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris

dan/atau Komite Audit.

e. Melakukan audit pendalaman (khusus/

investigasi) bila dianggap perlu.

f. Memberikan rekomendasi baik itu berupa

sanksi maupun perbaikan-perbaikan yang

dianggap perlu, atas suatu permasalahan

yang diaudit.

g. Melakukan koordinasi dengan auditor

eksternal.

h. Menggunakan jasa pihak ekstern dalam

pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.

dukungan manajemen terhadap satuan kerja audit intern Bank ntt

1. Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern mendapat

dukungan penuh dari Direksi, Dewan Komisaris

dan semua tingkatan Manajemen, sehingga

dapat melaksanakan kegiatan auditnya tanpa

hambatan/intervensi dari pihak manapun

termasuk menindaklanjuti seluruh temuan

hasil audit Satuan Kerja Audit Intern sesuai

rekomendasi.

2. Dewan Komisaris, Direksi dan semua tingkatan

manajemen dilarang mempengaruhi dan/atau

melakukan intervensi terhadap kegiatan Satuan

Kerja Audit Intern yang dilakukan berdasarkan

prinsip-prinsip audit yang obyektif.

3. Auditor Bank NTT dibebaskan dari segala

kewenangan dan tanggung jawab untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional

yang dilakukan oleh Bank NTT namun dapat

berperan sebagai konsultan dan katalisator

bagi pihak intern bank untuk memastikan

bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan

sistem operasional prosedur telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan

catatan bahwa advice yang diberikan oleh

auditor bukan merupakan suatu legitimasi

atas berjalannya suatu transaksi/kegiatan dari

auditee).

b) Planning and implementing audit by allocating

resource and fund, determining frequency,

recruiting personnel, determining audit

technique/method, choosing subject and

determining scope of audit activity required.

c) Direct and unlimited access/communication

channel with Board of Commissioners through

Audit Committee and other Board of Directors

members.

d) Conducting periodic and incendtal meetings

with the Board of Directors, Board of

Commissioners and/or Audit Committee.

e) Performing advance (special/investigation)

audit if considered necessary.

f) Providing recommendation both as punishment

or improvements that are considered necessary

on certain issues audited.

g) Coordinating with external auditors.

h) Hiring external party in implementing audit, if

considered necessary.

management’s suppot towards Bank ntt’s internal audit unit

(1) Internal Audit Unit’s activity is fully-supported

by Board of Directors, Board of Commissioenrs

and all level of Management, that, in

implementing audit activity wouldn’t meet any

constrain/intervention from any aprty including

in following-up entire audit finding from the

Internal Audit Unit based on recommendation

report.

(2) Board of Commissioners, Board of Directors

and management are prohibited to administer

influence and/or intervention to Itnernal Audit

Unit activities that are done under objective

audit principles.

(3) Auditor of Bank NTT is free from any authority

and responsibility to perform operational

activities commenced by Bank NTT but still

having a role as consultant and catalyst for

Bank’s internal parties to ensure that every

policy and implementation of standard

operating procedure have comply with

prevailing regulation (concerning that advise

provided by the auditor is not a legitimacy on

the execution of auditee’s transaction/activity).

89P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

4. Karena alasan keterbatasan waktu dan

sumber daya sehingga pemeriksaan dilakukan

dengan cara sampling termasuk didalamnya

karena sistem risk based audit dalam rangka

menetapkan unit kerja dan ruang lingkup

yang akan diaudit, maka setiap permasalahan

yang terjadi dikemudian hari yang tidak dapat

terdeteksi karena sistem audit tersebut ; kepada

auditor dibebaskan dari segala tuntutan atas

tidak adanya temuan terkait permasalahan

yang terjadi. Selanjutnya kepada auditor

dapat ditugaskan untuk mereview seluruh

permasalahan yang terjadi (audit lanjutan/

khusus/investigasi) untuk memberi masukan

yang tepat dan konstruktif kepada Direksi

sebelum diambil keputusan.

5. Auditor Bank NTT merupakan profesi yang

wajib dilindungi oleh manajemen sehingga

Auditor Bank NTT tidak mudah untuk dimutasi

ke unit kerja lainnya ; oleh karena itu kepada

auditor Bank NTT diberikan jenjang karir

khusus.

6. Kepala SKAI dan Auditor-nya tidak dapat

diberhentikan dan/atau dimutasi karena hasil

auditnya.

7. Auditor dapat dimutasi dengan sepengetahuan

dan persetujuan dari Kepala SKAI termasuk

penerimaan auditor baru harus dikonsultasikan

lebih dulu dengan Kepala SKAI sebelum

ditetapkan sebagai auditor internal Bank NTT.

(4) Under a reason of limited time and resource

that drove the audit done through sampling

has been included due risk-based audit system

in implementing audited unit and area scope,

every issues occurred in the future will failed

to be detected due the audit system; The

auditor is freed from any charge on the finding

related with occurring issues. Furthermore,

the auditors delegated to review all issues that

are occurred (advance/special/investigation

audit) to provide accurate and constructive

recommendation to the Board of Directors

before taking decision.

(5) Bank NTT’s auditor is a profession that has to be

protected by the management that Bank NTT’s

auditor is not easily mutated to other units;

therefore, to the auditors of Bank NTT, a special

career planning is provided.

(6) Head of IAU and the Auditor are not allowed

to be dismissed and/or mutated for their audit

result.

(7) Auditors is illegible to be mutated without their

acknowledgement and approval from Head of

IAU including new auditors recruitment that has

to be first consultated with Head of IAU before

inaugurated as Bank NTT’s internal auditor.


PeneraPan FunGsI auDIT eKsTernImplementation of External Audit Function

Salah satu keputusan RUPS Tahun Buku 2013

yang diselenggarakan pada tanggal pada 12

juni 2014 antara lain memberikan persetujuan

kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk

KAP sebagai auditor ekstern yang independen

untuk memeriksa laporan keuangan Bank NTT.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

terdaftar di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan

hasil rekomendasi dari Komite Audit.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Dewan

Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit

menunjuk Kantor Akuntan Publik Hendrawinata

Eddy Siddharta & Tanzil untuk melakukan audit

laporan keuangan Bank NTT untuk tahun buku

2014.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata

Eddy Siddharta & Tanzil dilakukan sesuai

ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP

tersebut merupakan entitas yang terdaftar di Bank

Indonesia dan BAPEPAM-LK, tidak memberikan

jasa lain kepada Bank NTT pada tahun tersebut

sehingga terhindar dari kemungkinan benturan

kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit

atas Laporan Keuangan Bank NTT lebih dari 5

(lima) tahun berturut-turut.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah

menyampaikan hasil audit dan management

letter kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja

secara independen, memenuhi standar profesional

akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang

lingkup audit yang ditetapkan.

Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT Tahun

Buku 2014 yang telah disampaikan Kantor Akuntan

Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil

tanggal 13 Maret 2015 dengan mendapat opini

“Wajar Tanpa Modifikasian”.

eksternal audit dan Biaya auditUntuk pelaksanaan audit Bank oleh pihak eksternal,

maka Dewan Komisaris dengan menggunakan

amanah yang diberikan oleh RUPS telah menunjuk

Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy

Siddharta & Tanzil (Penanggung jawab: Ary

Daniel Hartanto, SE, Ak., CA, CPA) atas Laporan

One of the GMS 2013 decisions, such as to provide

approval to the Board of Commissioners to appoint

Public Accountant Office as independent external

auditor to audit Bank NTT’s financial statement

2011. The appointment of Public Accountant Office

that is registered in Bank Indonesia is conducted

referring to recommendation from the Audit

Committee.

Based on the approval, the Board of Commissioners,

referring to recommendation from the Audit

Committee, appointed Hendrawinata Eddy

Siddharta Public Accountant Office to perform

Bank NTT financial statement audit for fiscal year

2014.

The appointment of Hendrawinata Eddy Siddharta

Public Accountant Office was considered has

complied the applicable regulations, such as that

the Public Accountant Office is registered entity in

Bank Indonesia and Bapepam – LK in respective year

that is prevented from conflict of interest potential

and not performing audit on Bank NTT’s financial

statement in more than 5 (five) consecutive yeras.

The Public Accountant and Public Accountant

Office which were appointed had delivered audit

result and management letter to the Bank in timely

manner, able to work independently, complying

public accountant professional standard as well as

working agreement and determined audit scope.

The audit result of Bank NTT Financial Statement

Fiscal Year 2014 delivered by Hendrawinata Eddy

Siddharta Public Accountant Office on March 13,

2015 with “Unqualified” opinion.

external auditTo carry audit of the Bank by External Audit, the

Board of Commissioners addressed mandate

from the GMS by appointing Eddy Siddharta &

Tanzil Public Accountant Office (Supervisor: Ary

Daniel Hartanto, SE, Ak., CA, CPA) to carry audit

of Bank NTT Financial Statemetn Fiscal Year 2014

91P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

keuangan Bank NTT Tahun Buku 2014 dengan

total biaya sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus

Juta Rupiah). Atas penunjukan ini Kantor Akuntan

Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil tidak

memberikan jasa lain selain audit atas laporan

keuangan Bank NTT.

sistem pengendalian internal Dalam upaya meningkatkan fungsi pengendalian

internal, SKAI secara terus menerus melakukan

pembinaan kepada unit kerja operasional agar

dalam kegiatan operasional seperti dalam

pemberian kredit petugas kredit wajib taat

melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Selain tindakan pembinaan secara terus menerus,

implementasi fungsi pengendalian internal

dilakukan dalam bermacam-macam cara, antara

lain:

1. Telah menempatkan internal auditor (Resident

Inspektur) pada masing-masing kantor cabang

untuk melakukan pemeriksaan aktivitas

operasional yang berkaitan dengan risiko

kepatuhan dengan metode H+1;

2. Secara berkala melakuan evaluasi atas seluruh

hasil kinerja setiap internal auditor yang

ditempatkan di Kantor Cabang;

3. Meningkatkan strategi jadwal pemerikasaan

rutin.

evaluasi sistem pengendalian internal Hasil evaluasi terhadap efektivitas system

pengendalian internal Perusahaan pada tahun

2014, diantaranya:

1. Bahwa tingkat risiko pada kegiatan usaha

sangat tinggi tidak berimbang dengan

penyebaran jumlah petugas sehingga

masih terjadi perangkapan tugas, salah satu

contohnya adalah jumlah petugas kredit;

2. Bahwa perlu terus dilakuan peningkatan

pengetahuan dan keahlihan petugas resident

inspector sehingga kinerja semakin efektif dan

optimal;

3. Bahwa perlu peningkatan cara pengawasan

melekat secara berjenjang.

with total fee of Rp500,000,000 (five hundred

million Rupiah). Regarding the appointment, Eddy

Siddharta & Tanzil Public Accountant Office did

not provide other services than audit for Financial

Statements of Bank NTT.

internal Control systemAs an attempt to improve internal control functio,

IAU continuously develops operational working

unit that on the operational activity sucah as loan

disbursement, the credit officer has to comply in

carrying prudent principle.

Besides continuous development initiative,

implementation of internal control function is

carried in various method, among others:

1. Has recruited internal auditor (Resident

Inspector) in each branch office to carry

operational activity audit which is related with

compliance risk under H+1 method.

2. Periodically carry evaluation of every

performance result of internal auditor which is

located in Branch Office.

3. Improve periodic audit schedule strategy.

evaluation of internal Control system

Result of internal control system effectiveness

evaluation in 2014, among others:

1. That risk level of the business activity is

exteremly high and imbalance with distribution

of officer which lead to double job, for example

was number of credit officer.

2. That knowledge and expertise improvement

of resident inspector officer is required that

the performance will be more effective and

optimum.

3. Improvement of gradual attached audit

procedure is required.


permasalahan hukumDalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah

terjadi 4 (empat) kali kejadian terkait sengketa

hukum dengan latar belakang penyebabnya adalah

wan prestasi terhadap kontrak dan tindakan yang

bertentangan dengan hukum.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank

dan telah diajukan melalui proses hukum, selama

periode tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Permasalahan hukumLitigation

JumlahTotal

PhIPerdata

CivilPidanaCrime

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/upaya perdamaian;Settled (with inkracht decision)

- 1 -

Dalam proses penyelesaianUnder settlement process

- 1 2

Permasalahan hukum yang terjadi terkait denga

perkara-perkara yang masih dalam proses

penyelesaian adalah:

1. Kasus perdata gugatan melawan hukum dimana

agunan kredit PT Golo Perdana (Nasabah Bank

NTT Cabang Utama Kupang) yang berlokasi

di Labuan Bajo yang sudah di lelang oleh

Bank adalah sertifikat yang tidak sah karena

sertifikat tersebut bukan milik Tergugat I selaku

pemberi kuasa kepada PT Golo Perdana untuk

dijaminkan pada Bank NTT. Kasus perdata

dimaksud sementara memasuki tahap banding

di Pengadilan Tinggi Kupang;

2. Kasus pidana di Kantor Cabang Bajawa yaitu

kasus rekening koran fiktif oleh oknum internal

Bank dan Pemda Kabupaten Ngada. Kasus

memasuki tahap pengajuan Kasasi oleh para

terdakwa atas tuntutan Pengadilan Tinggi;

3. Kasus Pidana dalam Penyaluran Kredit

Gapoktan di Kantor Cabang Waingapu,

terhadap pemberian kredit tanpa jaminan

untuk pengembangan tanaman jagung dan

kapas di lahan milik PT. Ade Agro Industri yang

juga bertindak sebagai indemnitor. Kasus

dimaksud masih dalam tahap penyidikan oleh

Kejaksaan Negeri Waingapu.

litigationIn last 1 (one) year, there was 4 (four) litigation and

legal cases issues driven by default action against

contract and certain action which violation of law.

Total litigation faced by the Bank and has been

processed under legal mechanism during 2014 is

described below:

Litigations that were related with several cases

under settlement process, including:

1. Civil case, lawsuit where the loan collateral

of PT Golo Perdana (Bank NTT Kupang Main

Branch’s customer) located in Labuan Bajo has

been auctioned by the Bank, declared as illegal

certificate that the certificate did not being

legal possession of Defendant I as the principal

of PT Golo Perdana to be collaterized to Bank

NTT. The civil case was entering appeal process

at Kupang High Court;

2. Crime case at Bajawa Branch Office, fictitious

overdraft account committed by Bank’s internal

and Ngada Municipal Government. The case

was entering Cassation appeal by the defendant

to be continued in High Court;

3. Crime case in Gapoktan loan disbursement

at Waingapu Branch Office, regarding non-

collateral loan disbursement for corn and

cotton crops development at plantations owned

by PT Ade Agro Industry who also acted as

indemnitor. The case is still under investigation

process by Waingapu High Court.

93P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

akses informasiDalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas

dan transparansi informasi perusahaan, Perseroan

senantiasa menyajikan dan mempublikasikan

seluruh informasi yang terkait dengan kinerja,

perubahan, maupun pengembangan yang

dilaksanakan.

Ada tiga media yang digunakan oleh Bank NTT

sebagai sarana penyebaran data dan informasi

perusahaan, yaitu media cetak, televisi dan

radio. Berkaitan dengan media cetak, Bank NTT

menyebarkan informasi ke publik dalam bentuk

berita dan publikasi laporan keuangan. Berita yang

disebarkan mencakup segala kegiatan Bank yang

perlu diketahui oleh publik. Selain itu Bank NTT

juga menyebarkan data dan informasi perusahaan

melalui dokumen cetakan yang berupa Annual

Report, Company Profile dan Brosur.

Sementara melalui televisi dan radio, Bank NTT

menyebarluaskan data dan informasi perusahaan

dalam bentuk pemasangan adlips/spot radio dan

info Bank NTT. Kerja sama ini merupakan salah satu

bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan

kepada pemangku kepentingan.

Melalui media-media penyebaran informasi

tersebut, Perseroan mendapat total publikasi

sebanyak 43 liputan. Dalam menjalankan

komitmennya Bank NTT menyediakan pelayanan

informasi kepada internal maupun eksternal dan

kemudahan untuk mengaksesnya.

Media penyebaran informasi Perseroan di

antaranya meliputi:

1. Website: www.bpdntt.co.id;

2. Call Center: Hallo Bank NTT 14013;

3. Laporan Publikasi Kuangan

4. Laporan Tahunan;

5. Laporan Keterbukaan Informasi kepada Bank

Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas

Jasa Keuangan.

penyediaan dana kepada pihak Berelasi dan penyediaan dana Besar;

Dalam menentukan arah dan kebijakan Bank

dalam penyediaan dana, Bank telah menetapkan

risk appetite sebagaimana tertuang dalam

Rencana Bisnis Bank dan Risk Toleransi pada Surat

Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur Nomor: 58 Tahun 2013

information accessIn carrying accountability and transparency of

corporate information, the Company continuously

presents and publishes every information

which is related with performance, change and

development that had been carried.

There are three channels used by Bank NTT as

a method of corporate and data dissemination,

printed media, television and radio. In relation with

printed media, Bank NTT disseminates information

to public in form of news and publication of financial

statemetns. The news which are disseminated

including every activity of the Bank which shall

be acknowledged by public. Further, Bank NTT

also disseminates corproate data and inforamtion

through printed material such as annual report,

company profile and brochure.

On the other hand, through the television and

radio, Bank NTT also socializes corporate data

and information in form of adlips/radio spot

advertisement, Bank NTT info and talkshow. The

partnership is a form of corporate accountability

and transparency to the stakeholders.

Throughout these media dissemination channel,

the Company published 43 publications. In

exercising its commitment, Bank NTT provides

inforamtion access both for internal and external

parties as well as an access to acquire these

information.

The Company’s information dissemination media

are including:

1. Website: www.bpdntt.co.id

2. Call Center: Hallo Bank NTT 14013

3. Published Financial Report;

4. Annual Report;

5. Information Disclosure Report for Bank

Indonesia, Indonesian Stock Exchange and

Financial Service Authority.

related party fund provision and large exposure

In determining direction and policy of the Bank

on fund provision, the Bank determined risk

appetite as stated on Bank’s Business Plan and risk

tolerance on Board of Directors Decree of PT Bank

Pemabngunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.

58 of 2013 dated June 28, 2013 regarding PT Bank


tanggal 28 Juni 2013 tentang Kebijakan Penetapan

Limit dan Toleransi Risiko PT. Bank Pembangunan


Upaya perbaikan dan peningkatan dalam menetapkan

kebijakan penyediaan dana kepada pihak berelasi

terus dilakukan dengan langkah melakukan review

atas kebijakan dan prosedur kebijakan BMPK,

sementara untuk menekan laju pertumbuhan kredit

bermasalah telah dibentuk Satuan Tugas Khusus

Penyelesaian kredit bermasalah.

Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana

kepada pihak berelasi maupun debitur individu

dan grup di Bank NTT selama tahun 2014:

no Penyediaan Dana

JumlahTotal

Fund ProvisionDebiturDebtors

nominal

1 Kepada Pihak Berelasi 81 9.517 To Related Parties

2 Kepada Debitur Inti 25 387.622 To Debtor Core

3 Individual 18 159.698 Individual

4 Group 7 227.924 Group

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BankBank telah melakukan transparansi terhadap

kondisi keuangan dan non keuangan kepada para

Stakeholders termasuk laporan keuangan publikasi

dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada

pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan para

Stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. Bank

telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan

dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan

cakupan sebagaimana diatur di dalam Peraturan

Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi

Keuangan Bank.

Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi

keuangan dan non keuangan Bank, adalah sebagai

berikut:

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan

disajikan sesuai Peraturan Bank Indonesia

tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;

2. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan

dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat

waktu dan dimuat pada website Bank NTT;

3. Bank telah menyampaikan Laporan GCG tahun

2013 kepada Bank Indonesia, pihak independen

sesuai ketentuan Bank Indonesia dan dimuat

pada website Bank NTT;

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara TimurRisk

Limit Policy and Risk Tolerance Determination.

Improvement and refinement effort in determining

policy of related party fund provision will be

continuously carried by reviewing policy and

procedue of BMPK policy, while, to control Non-

performing Loan trend, Special Working Force

of Non-Performing Loan Settlement has been

established.

Following table discloses fund provision for related

party or individual and group depositor in Bank

NTT in 2014:

disclosure of Bank’s financial and non-financial ConditionBank has disclosed financial and non-financial

conditions to the Stakeholders including published

financial statements and also has submitted these

reports to related parties such as Bank Indonesia

and Stakeholders according to prevailing

regulation. Bank has prepared and presented

financial and non-financial reports with mechnasim,

type and scope as regulated under Bank Indonesia

Regualtion concerning Bank’s Financial Condition

Disclosure.

Bank’s Financial and Non-Financial condition

disclosure are including:

1. Bank’s Annual Report has been prepared and

presented compliant with Bank Indonesia

Regualtion on Bank’s Financial Condition

Disclosure;

2. Bank has published Annual Report and

Published Financial Report in timely schedule;

3. Bank has submitted GCG Report 2013 to Bank

Indonesia, independent party according Bank

Indonesia Regulation as well as available at

Bank NTT Home Page;

95P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

4. Bank telah menyusun Buku Pedoman

Penerapan Anti Pencucian Uang (APU)

termasuk melakukan implementasi kepada

seluruh Cabang dan Cabang Pembantu;

5. Penyempurnaan sistem Prinsip Mengenal

Nasabah (PMN) didalam Sistem Bank Vision

Bank NTT dengan menambah 3 (tiga) menu

baru untuk pemantauan transaksi;

6. Bank telah melakukan sosialisasi Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian

Uang;

7. Bank melakukan pengkinian data nasabah.

kepemilikan saham dan shares optionSampai dengan akhir tahun 2014, anggota

Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak

memiliki saham di Bank NTT, Bank lain, Lembaga

Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan lainnya

yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar

daerah Provinsi NTT.

Selama tahun 2014 tidak terdapat opsi untuk

membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan

melalui penawaran saham atau penawaran opsi

saham dalam rangka pemberian kompensasi

yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

penyimpangan internalPada dasarnya bank menerapkan “Zero tolerance

untuk tindakan fraud” dan bank tidak mentolerir

kejadian fraud khususnya yang dilakukan oleh

pihak Internal Bank.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki bisnis

utama sebagai penyedia jasa keuangan bagi

masyarakat maka adalah hal yang sangat penting

bagi bank untuk menjaga reputasi dan kepercayaan

masyarakat.

Dalam hal pelaporan Bank ke Bank Indonesia atau

Otoritas Jasa Keuangan maka Bank menetapkan

kategori fraud yang dianggap signifikan oleh Bank

adalah :

1. Jika kejadian fraud diduga melibatkan pejabat

eksekutif dan Direksi Bank karena Pejabat

Eksekutif dan Direksi merupakan pengendali

bisnis bank dan memiliki kewenangan dalam

pengambilan keputusan, berapapun nilai

kerugian dari kejadian fraud yang dilakukan.

4. Bank has prepared Anti Money Laundering

(APU) Program Manual Book including

Implementation in entire Branch and

Supporting Branch;

5. Improve PMN system as stated in Bank NTT

Vision System by adding 3 (three0 new menu

for transaction monitoring;

6. Bank has disseminated Implementation of Know

Your Customer and Anti Money Laundering

Principles;

7. Bank has updated customer’s data.

shareoWnership and shares optionFor the period as of December 31, 2014, Bank NTT’s


members do not hold share ownership at Bank NTT,

other Banks, Non-banks Financial Institutions and

other companies located both insider or outside

NTT Province area.

Throughout 2014 reporting period, Bank NTT did

not perform any option to purchase shares for

member of Board of Commissioners, Board of

Directors and Executive Officers conducted both

by shares offerng or shares option to provide

compensation to the Bank’s member of Board of

Commissioners, Board of Directors and Executives.

internal fraudBank principally applies “Zero Tolerance for Fraud”

and Bank does not tolerate any fraud event mainly

committed by Bank’s Internal party.

As a financial institution with core business as

financial service provider for public, it becomes

essential for the Bank to maintain reputation and

public trust.

In terms of Bank’s reporting to bank Indonesia and

Financial Service Authority, Bank has determined

category for significant fraud, among others:

1. If potential fraud is suspected to involve Bank’s

Executives and Director as bank’s business

controlling and having authority on the decision

making, with any loss amount from the fraud

committed.


2. Jika kejadian fraud berdampak kepada

kerugian financial untuk nasabah sebagai

akibat perbuatan oknum internal bank,

berapapun nilai kerugian dari kejadian fraud

yang dilakukan.

3. Jika kejadian fraud memiliki dampak pada

aktifitas operasional Bank, dampak pada

reputasi Bank dan berpotensi menjadi perhatian

publik, terutama jenis fraud yang merupakan

titipan bank.

4. Jika kejadian fraud diduga melibatkan pihak

internal Bank, baik langsung maupun tidak

langsung. Secara langsung berarti bahwa

kejadian fraud dilakukan oleh pihak internal

bank sedangkan secara tidak langsung berarti

kejadian fraud dilakukan oleh pihak eksternal

bank dengan melibatkan atau dibantu oleh

pihak internal bank.

5. Untuk kejadian internal fraud yang hanya

berdampak pada kerugian Bank tanpa

melibatkan pihak eksternal dan tanpa

merugikan nasabah atau pihak yang terkait

dengan bank, dengan nilai nominal di atas Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Selama tahun 2014 tidak ada penyimpangan

internal yang memenuhi kriteria diatas yang

dilaporankan sebagai temuan ke Otoritas Jasa

Keuangan.

strategi mempertahankan loan deposit ratio (ldr)

Strategi mempertahankan Loan Deposit Ratio

(LDR) sepanjang tahun buku 2014

- Mempertahankan rasio LDR sebesar 78%-92%;

- Posisi LDR per 31 Desember 2014 adalah

sebesar 87.68%. Rasio LDR tetap terjaga pada

batas toleransi yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia dengan kisaran 78% - 92%;

- Tetap menjalin hubungan kerja sama yang

saling menguntungkan dengan nasabah retail

maupun korporasi agar tetap mempertahankan/

menambah dana pada Bank antara lain melalui

perkunjungan, pemberian special rate maupun

laporan-laporan kinerja perusahaan.

2. If fraud event brings certain impact as financial

loss for the customers occurred due to Bank’s

internal party, with any loss amount from the

fraud committed.

3. If fraud event brings certain impact to Bank’s

operational activity, impact to Bank’s reputation

and has a potential to be a public discourse,

especially fraud as Bank Criminal Case

(Tipibank).

4. If fraud case is suspected to involve Bank’s

external party both directly and non-directly.

Directly means that fraud crime is committed

by Bank’s external party without any help from

bank’s internal party. Indirectly means that

fraud event was committed by bank’s external

party by involving and helped by bank’s internal

party.

5. For other internal fraud cases with impact

to the Bank’s loss without involving external

party or bring loss to the customers or other

bank’s related party with nominal value beyond

Rp100,000,000 (one million rupiah).

In 2014, there was no inernal fraud complied with

the requirement reported as finding to Financial

Service Authority.

loan to deposit ratio maintaining strategy

Strategy to maintain Loan Deposit Ratio (LDR)

throughout fiscal year 2014, among others:

• MaintainLDRat78%-92%;

• For LDR position as of December 31, 2014

of 87.68%, to be maintained well-below the

tolerance limit set by Bank Indonesia with a

range of 78% - 92%;

• Continuously develop mutual beneficiary

partnership with retail and corporate

customers to maintain/increase fund with other

banks throug visit, special rate or reports of

Company’s performance.

97P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

strategi pemenuhan Giro Wajib minimum (GWm)

- Pemenuhan GWM Primer selama tahun 2014

berpatokan pada ketentuan regulator yaitu

sebesar 8% dari rata-rata Dana Pihak Ketiga

2 (dua) minggu sebelumnya dipakai untuk 1

(satu) minggu kedepan, sementara kebijakan

untuk mencadangkan kelebihan dana sebesar

Rp3 Miliar untuk mitigasi risiko likuiditas dan

GWM Primer setiap hari;

- Pemenuhan GWM sekunder sebesar 4% selama

tahun 2014, mengacu pada PBI No.15/15/

PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013.

- Pemenuhan GWM sekunder melalui Instrument

Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga

Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang

dibeli dari Bank Indonesia yang besarannya

diambil dari rata-rata Dana Pihak Ketiga 2 (dua)

minggu sebelumnya yang dipakai untuk 1 (satu)

minggu kedepan.

- Tenor dan Maturity dari masing-masing SBI/

SBN/SDBI berbeda, maka telah diperhitungkan

dengan cadangan kelebihan/excess reserve

dan mengikuti lelang dengan range rate yang

ditentukan Bank Indonesia sebelum tanggal

jatuh tempo masing-masing SBI/SBN/SDBI.

Buy Back shares dan Buy Back obligasi Bank- Bank telah menerbitkan Obligasi pada tahun

2011.

- Untuk penerbitan Obligasi tersebut, Rapat

Umum Pemegang Saham telah menyetujuinya

yang tertuang di dalam Akta Berita acara RUPS.

- Selama Tahun Buku 2014 Bank belum pernah

melakukan buy back shares dan buy back

obligasi yang diterbitkan oleh bank.

strategy to fulfill minimum statutory reserves

- To fulfill Primary GWM in 2014, refers to

Regulator provision of 8% from average of

Third Party Fund, where 2 (two) prior weeks are

used for next 1 (one) week, and, for the policy

to reserve fund outstanding of Rp3 billion for

liquidity risk mitigation and Primary GWM daily.

- Secondary GWM compliance at 4% during

2014, referring to PBI No. 15/15/PBI/2013 dated

December 24, 2013

- While, for secondary GWM fulfillemtn, is settled

from Instrument of Bank Indonesia Certificate,

State Bonds, Bank Indonesia Time Deposit

which is purchased from Bank Indonesia with

amount calculated from average Third Party

Fund of 1 (two) prior week which is used for next

1 (one) week.

- Tenor and maturity of each SBI/SBN/SDBI is

different, which has been calcualted with excess

resreve and participated on auction with range

rate as determined by Bank Indonesia before

maturity date of each SBI/SBN/SDBI.

shares and Bonds Buyback

- The Bank issued Bonds in 2012

- Related to the Bonds issuane, the GMS has

apporved as stated on the GMS Deeds

- Throughout 2014, the Bank has not performed

buy back on shares and bonds issued by the

Bank.


PeDoMan PerIlaKu Code of Conduct

pernYataan etika Bisnis

Penerapan pedoman perilaku (Code of Conduct)

Bank NTT ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT


No:30 tahun 2006.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank

NTT senantiasa mendorong penerapan pedoman

perilaku (code of conduct) untuk menunjang

implementasi GCG pada seluruh jajaran

Manajemen dan Karyawan. Keberadaan Code Of

Conduct ditujukan antara lain untuk menerapkan

nilai-nilai Perseroan ke dalam perilaku Pegawai dan

etika bisnis yang sesuai dengan tujuan Perseroan

serta menerapkan secara rinci standar perilaku

yang harus ditunjukkan oleh seluruh insan Bank

NTT dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan.

Code of Conduct merupakan pedoman bagi

individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas

perusahaan sesuai dengan budaya yang

diharapkan. Pedoman ini juga merupakan etika

bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur

cara mengelola perusahaan dalam mencapai visi,

misi dan tujuan. Code of Conduct berlaku bagi

seluruh manajemen di Perusahaan.

sosialisasi dan pelaksanaan pedoman perilaku

Sosialiasi pedoman perilaku Bank NTT dilakukan

melalui proses internalisasi berkala yang diikuti

oleh seluruh Karyawan Bank NTT dari seluruh

tingkat organisasi yang ada. Selain sosialisasi, Bank

NTT menerapkan standar etika dalam melakukan

seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance yang termaksud

dalam Kebijakan Perusahaan.

statement of Business ethiCsImplementation of Code of Conduct in Bank NTT

is regulated under PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur BOD Decree No. 30 of 2006.

In carrying its activity, Bank NTT always promotes

code of conduct implementation to support

GCG implementation to every Management

and Employees. The code of conduct existence

is aimed to internalize corporate values to

employees attitude as well as business ethics that

complies to Company’s vision by comprehensively

implementign code of conduct that has to be

reflected by every Bank NTT’s people in carrying

Company’s business activity.

Code of Conduct is a guideline for individual of the

Company in carrying corporate activity based on

expected culture. The guideline is also a corporate

ethic and values which regulates procedure in

managing the ccompany to achieve vision, mission

and objectives. Code of Conduct is applied for all

management in the Company.

Code of ConduCt dissemination and implementation

Bank NTT’s code of conduct dissemination is

performed through periodic internalization process

participated by all of Bank NTT’s employees from

every organization level. Bank NTT implements

code of conduct in carrying business activity

based on Good Corporate Governance principles

stated on the Article of Association.

99P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor

Cabang diwajibkan melakukan sosialisasi Etika

Kerja untuk mempertahankan kejujuran, integritas

dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di

lingkungan kerja masing-masing. Bank NTT

juga melarang seluruh jajaran yang terdiri atas

Dewan Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja, serta

pihak yang terkait melakukan transaksi yang

bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance.

Bank NTT menerapkan fungsi pengawasan

menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip

yang benar dan berlaku umum serta senantiasa

mengupayakan agar pelanggaran atas norma-

norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai

sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun

hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk

senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil

audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

implementasi etika Bisnis perusahaanEtika bisnis diterapkan mengacu pada kebijakan

perusahaan dimana dalam penerapannya

Manajemen selalu mengingatkan kembali kepada

Karyawan melalui sosialisasi maupun diklat terkait

pemahaman GCG, Etika Bisnis, Fakta Integritas,

Fraud, Manajemen Risiko, Whistleblowing,

Pelarangan Gratifikasi, IT Governance, Menjaga

Keamanan Informasi dan hal-hal lainnya yang

berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan.

pernyataan mengenai Budaya perusahaan Bank NTT memiliki budaya perusahaan yang

dijadikan landasan bagi setiap insan perusahaan.

Budaya perusahaan atau Corporate Culture adalah

sikap dan perilaku Bank, yang harus dicerminkan

oleh sikap perilaku para pegawainya dalam

mencapai misinya (the way we do things around

here). Sikap dan perilaku tersebut merupakan

pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai

dan norma-norma yang ada dilingkungan Bank NTT.

Every working unit at the Head and Branch

Offices is obligated to perform Code of Conduct

dissemination to maintain honesty, integrity and

fairness in every business activity at each working

neighborhood. Bank NTT also prohibits every

management consists of Board of Commissioners,

Board of Directors and every working units, Branch

Offices as well as related parties to perform any

transaction that may violate law or Good Corporate

Governance principles.

Bank NTT implements supervisory function using

audit based on appropriate and generally applied

principles as well as always strive that every

violation on applicable law and regulation can be

charged referring to applicable regulation, both

administratively or legally. Every working unit is

obligated to follow-up every audit result finding

that is delivered by supervisory function.

implementation of Code of ConductsCode of Conducts is determined by referring to

corporate policy whereas on its implementation, the

Management reminds to the employee regarding

business ethics and values through a survey

for employee which contains questionnaire and

case study which are related with understanding

of GCG, Business Ethics, Integrity Pact, Fraud,

Risk Management, Whistleblowing, Gratification

Restriction, IT Governance, Securing Information

and other aspects which are related with corporate

governance practice.

Corporate Cutlure

Bank NTT has a culture as a principal of every

Company’s people. Corproate culture is a behavior

or attitude of the Bank, which shall be reflected by

attitude and behavior of the employee in achieving

their mission (the way we do things around here).

The attitude and behavior is a reflection from

assumption, values and norms in Bank NTT’s

circumstances.


skema Budaya perusahaan

action plan

program system

pegawai Bank nttEmployee of Bank NTT

sikap dan perilakuAttitude & Behavior

program system, prosedur kerja

Program, System and Working Procedure

Budaya perusahaanBank ntt

Corporate Culture of Bank NTT

anggapan-anggapan, nilai-nilai, norma-norma.

Assumption, Values, Norms

hasil kinerja perusahaanPerformance Of The

Company

petunjuk, instruksi, peraturan

Manual, Instruction, Regulation

visi Vision

misi Mission

strategi Strategy

Business plan & Goals

101P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

tiga pilar Budaya perusahaanThree Pillars of Corporate Culture

Pilar 1first pillar

Integritas segenap jajaran SDM yang bersatu padu dalam arah pandang dan usaha-usaha mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan.Integrity of every HR level which unite on perspective and attempts to achieve vision, mission and objectives of the Company.

Pilar 2second pillar

Bank NTT yang tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi serta dilandasi prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat, manajemen yang tangguh padu (persistem dan solid)Bank NTT booked sound growth and high competitive advantage and based on prudent principle, trust from society and persistent & solid management.

Pilar 3third pillar

Kepuasan pelanggang, kepuasan SDM dan kepuasan pemilik sebagai fokus tujuan utama yang selalu diupayakan realisasinya secara optimal.Customers satisfaction, HR satisfaction and Owners satisfaction as key focus which always be strived to be optimally achieved.

sembilan Butir perilaku Budaya perusahaan Banknine Corporate Culture values

Perilaku 1Conduct 1

Bekerja dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan kerja keras sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Working in honesty, discipline, responsibility and hard work as a realization of fait to God Almighty

- Fokus perilaku ini adalah pekerjaan pada Bank NTT yang harus diberi arti sebagai pengabdian kepada Tuhan sebagaimana dituntut oleh agama.

- Hasil yang diharapkan agar dapat mewujudkan keiklasan dalam bekerja menghasilkan kerja bermutu tinggi dan optimal.

- Perilaku yang dituntut adalah bahwa bekerja sebagai insan beragama.

• FocusoftheconductiseverydutyinBankNTTshallberegardedas devotion to God as declared on the religious value

• Resultwhichisexpectedtoachievesincerityindeliveringhighquality and optimum performance

• Attitudewhichisdesiredistoworkasareligiouspeople

Perilaku 2Conduct 2

Menempatkan setiap nasabah sebagai aset paling berharga dengan melayani setiap nasabah secara cepat, akurat, aman, ramah, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata.Regarded every customer as a precious asset by serving every customer in fast, accurate, safe, friendly and pleasant service to achieve real customers satisfaction.

- Fokus sasaran perilaku ini ditujukan kepada nasabah.- Hasil yang diharapkan kepuasan nasabah secara nyata dan

optimal.- Perilaku yang dituntut, selalu mengutamakan kepuasan nasabah

dengan cara pelayanan cepat, akurat, ramah dan menyenangkan.• Targetfocusoftheconductisaimingtothecustomers.• Resultwhichisexpectedisrealandoptimumcustomers

satisfaction.• Attitudewhichisdesiredistoalwaysprioritizecustomers

satisfaction by fast, accurate, friendly and pleasant service.

Perilaku 3Conduct 3

Mewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya Bank yang sehat dan dinamis.Realize HR professionalism based on each existence to support realization of sound and dynamic Bank.

- Fokus sasarn, perilaku ini ditujukan kepada perkembangan Bank NTT.

- Hasil yang diharapkan, Bank NTT sehat dan dinamis.- Perilaku yang dituntut selalu menjunjung tinggi dan berusaha

memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Bank dengan menambah pengetahuan, ketrampilan, wawasan dan sebagainya.

• TargetfocusoftheconductisaimingtodevelopmentofBankNTT.

• ResultwhichisexpectedisBankNTTtobesoundanddynamic.• Attitudewhichisdesiredistoupholdandgivebestcontribution

on behalf of progress of the Bank by increasing knowledge, expertise, skill and others.


Perilaku 4Conduct 4

Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas dan proaktif dalam melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap birokrasi.Developing entrepreneurship, creativity innovation and proactive in carrying each duty and preventing bureaucratic attitude.

- Fokus sasarn, perilaku ini ditujukan agar Bank memperhatikan paradigm kerjanya.

- Hasil yang diharapkan, peegawai termotivasi untuk mengembangkan peranannya dengan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas, proaktif dan lebih berpartisipasi aktif dalam segenap hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing.

• TargetfocusoftheconductisaimingthattheBankfocusesonitsworking paradigm.

• Resultwhichisexpectedisemployeetobemotivatedtodeveloptheir role under entrepreneurship attitude.

• Attitudewhichisdesiredistoencourage,respectandpromoteentrepreneurship, innovation, creativity, proactive and more transparent in every aspect which is related with each duty.

Perilaku 5Conduct 5

Meningkatkan mutu kerja baik secara individual maupun kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja Bank sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal dan berimbang.Enhancing working quality both individually and group to increase Bank’s performance as a foundation to boost optimum and balance employees welfare.

- Fokus sasaran ditujukan untuk mutu hasil kerja - Hasil yang diharapkan, mutu hasil kerja yang selalu mening

untuk tercapainya hasil usaha Bank NTT dan kesejahteraan pegawai.

- Perilaku yang dituntut, selalu berusa meningkatkan kinerja Bank melalui kinerja masing-masing melalui peningkatan mutu hasil kerja yang tinggi untuk tercapainya tujuan usaha Bank (keuntungan) dan tujuan pegawai (kesejahteraan) secara berimbang.

• Targetfocusoftheconductisaimingforworkingresultquality.• Resultwhichisexpectedisimprovingworkingresultqualityto

achieve business result and welfare of Bank NTT’s employee.• AttitudewhichisdesiredistoimproveBank’sperformance

through individual performance in achieving Bank’s business target (profit) for employees objective (welfare) in balance manner.

Perilaku 6Conduct 6

Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berfikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menjaga dan saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehatIncreasing positive transparency, constructive mindset, wide knowledge, unity, harmony, mutual respect and protection, to achieve cooperation and sound working condition.

- Fokus perilaku ini adalah kerjasama dan hubungan antar pegawai.

- Hasil yang diharapkan kerjasama dan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif.

- Perilaku yang dituntut adalah selalu berusaha menciptakan keterbukaan, kebersamaan, kerukunan, saling menghargai sebagai acuan bagi terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.

• Targetfocusoftheconductisaimingforcooperationandrelationship among employees.

• Resultwhichisexpectediscooperationandconduciveworkingcondition/circumstances.

• Attitudewhichisdesiredistocreatetransparency,unity,harmony, mutual respect as a guideline to achieve cooperation and sound working condition.

103P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Perilaku 7Conduct 7

Meningkatkan kewaspadaan agar tetap mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah dan meningkatkan sikap kepedulian dan tanggap untuk secara dini mengatasi masalah yang timbul.Increasing awareness to anticipate any potential issue and early detection and response for every occurring issue.

- Fokus perilaku ini adalah bersikap preventif agar tidak terjadi masalah, sekaligus penyelesaian masalah yang timbul secara dini.

- Hasil yang diharapkan adalah pengembangan early warning sistim pada pemikiran pegawai serta tanggap terhadap masalah-masalah sehingga dapat diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang kompleks.

- Perilaku yang dituntut adalah selalu bersikap awas, peduli dan tanggap terhadap risiko yang akan terjadi maupun masalah-masalah yang timbul secara dini dan memecahkannya secara bersama-sama.

• Targetfocusoftheconductistoavoidproblem,andsettleeveryissue in early stages.

• Result which is expected is developing early warning systemon employees mindset as responsive towards the issues to be handled before escalating into more complex level.

• Attitudewhichisdesiredistobeawareandcareinanyriskwhichmay be occurred as well as any issue as earliest to be settled altogether.

Perilaku 8Conduct 8

Mengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan Bank secara keseluruhan.Upholding hardwork, diligent, high discipline attitude to achieve performance of individual, unit and Bank generally.

- Fokus perilaku ini adalah kinerja pegawai, unit dan Bank secara keseluruhan.

- Hasil yang diharapkan adalah pegawai berorientasi pada sasaran dan kinerja.

- Perilaku yang dituntut adalah perilaku-perilaku yang tidak terpaku pada proses kerja saja, tetapi kepada pencapaian hasil kerja melalui kedisiplinan, kejujuran, sikap rajin dan tekun serta kerja keras.

• Targetfocusoftheconductisaimingtoperformanceofemployee,working unit and Bank generally.

• Result which is expected is the employee to be target andperformance oriented.

• Attitudewhichisdesiredisthattheconductswouldnotbelimitedon working process but also realization of working result through discipline, honest, diligent and hardwork.

Perilaku 9Conduct 9

Meningkatkan citra Bank melalui penampilan simpatik yang tertib, rapih, tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.Building Bank’s image through sympathetic, neat, timely, committed and upholding good social ethic, as banking player, to be ashamed in performing inappropriate action.

- Fokus perilaku ini adalah menjaga/meningkatkan citra Bank,- Hasil yang diharapkan adalah citra Bank yang baik- Perilaku yang dituntut adalah bersikap tertib selalu tampil

rapi, tepat waktu tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik.

• Targetfocusoftheconductistomaintain/improveimageoftheBank.

• ResultwhichisexpectedpositiveBank’simage.• Attitude which is desired is ordered manner, neat, timely,

committed and upholding good social ethic.


strategi implementasi

Budaya perusahaan

1. Top Down (Mengalir dari atas ke bawah)

Perubahan yang ditunjukkan oleh manajer

puncak akan/harus diikuti oleh jajaran

manajemen menengah dan berikutnya oleh

manajemen tingkat bawah, selanjutnya oleh

para pegawai lainnya.

Strategi Top Down ini akan mempercepat

terjadinya perubahan perilaku kerja dalam

perusahaan.

2. Strategi Cases Methode (memecahkan masalah-

masalah)

Diskusi pemecahan masalah pada intinya

adalah memecahkan masalah yang ada secara

dini sebelum berkembang menjadi masalah

yang kompleks, sekaligus sebagai media

mewujudkan mutu hasil kerja

3. Strategi Perubahan Mutu berdasarkan yang

terfokus menurut prioritas (Quality focused

prioritas strategy).

Strategi ini adalah berupa pemecahan masalah-

masalah yang dibahas dan dipecahkan dengan

memperhatikan prioritasnya.

4. Strategi Perbaikan Berkelanjutan (Continous

Improvement).

Dalam Upaya perbaikan perilaku/mutu tidak

boleh mengenal puas dengan dicapainya suatu

tingkat perbaikan.

5. Strategi Pendekatan Insani (Human Approach

Strategy)

Memperbaiki perilaku pegawai akan efektif

dengan cara-cara yang manusiawi karena pada

dasarnya semua orang memiliki potensi untuk

berubah kearah yang lebih baik terutama jika

dipergunakan cara-cara yang baik.

implementation strategy of

Corporate Culture

1. Top Down (Stream top to down)

Transformation which is initiated by top

management will/shall be adapted by

middle management level and later with low

management level.

Top Down Strategy will accelerate working

behavior transformation in the Company.

2. Cases Method (problem solving)

Problem solving discussion that principally

solving problem in early stage before growing

into complex situation and as a way to establsih

quality of working result.

3. Quality Focused Priorities Strategy

The strategy is aproblem solving which is

discussed and solved by concerning the priority.

The strategy includes solution for several issues

discussed and solved by concerning priority

.

4. Continuous Improvement Strategy

As a behaviour/quality improvement effort shall

not be satisfied with any result achieved on

improvement level.

5. Human Approach Strategy

Improving employees behavior which will be

effective under fair mechanism due to every

people has a potential to move towards better

condition especially if applying acceptable

method.

105P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

WhIsTleBloWInG sYsTeM (WBs) DI BanK nTTBank NTT Whistleblowing System (WBS)

Dalam rangka menciptakan good corporate

governance yang baik serta upaya pencegahan

dan penanganan fraud yang dapat merugikan

bank, baik secara financial dan/atau non financial

dan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme

penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif

serta sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai

permasalahan yang tidak sesuai dengan standar

etika yang berlaku di bank NTT yang dilakukan oleh

oknum karyawan dan oknum manajemen, maka

Bank NTT telah menerbitkan suatu produk hukum

mekanisme pelaporan pengaduan (whistleblowing

system) yang tertuang dalam Surat Keputusan


Tenggara Timur, nomor : 60 Tahun 2012 tanggal 07

Juni 2012 tentang Pedoman Strategi Anti Fraud PT


Guna mencegah terjadinya tindakan fraud yang

dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum

manajemen bank NTT, maka secara continue

dilakukan sosialisasi terkait pencegahan fraud

dan mewajibkan kepada seluruh karyawan tanpa

terkecuali menandatangani Deklarasi Anti Fraud

(Anti Fraud Statement).

Manajemen memberikan keleluasan kepada

seluruh insan perseroan untuk dapat melakukan

pengawasan dan melaporkanya dengan

berlandaskan pada lima prinsip yaitu:

1. Menyatakan pendapat

2. Laporan dibuat dengan itikad yang baik

3. Menjaga kerahasiaan laporan tentang

pelanggaran kode tata laku

4. Menanggapi dengan cepat

5. Perlindungan terhadap pelapor

mekanisme pelaksanaan penanGanan WhistleBloWinG sYstem (WBs)

Terkait dengan mekanisme pengelolaan pelaporan

pengaduan pelanggaran (whistleblowing system),

tindakan pelaksanaan pencegahan dan penanganan

atas tindakan fraud yang terjadi di bank NTT di

To establish good corporate governance as well as

to prevent and handle fraud which might bring loss

to the bank both in financial and/or non-financial

aspects and to guarantee the implementation of

effective whistleblowing mechanism as an effort

to disclose several issues which might violate code

of conducts applied in Bank NTT and committed

by employee and management, Bank NTT has

issued Whistleblowing System mechanism as a

legal product stated under PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur BOD Decree No.

60 of 2012 dated June 7, 2012 regarding PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Anti

Fraud Strategy Manual book.

To prevent fraud event committed by Bank

NTT employee and management, continuous

socialization related with fraud prevention and

mandated all employee without exception to sign

Anti Fraud Statement.

The Management administers flexibility to every

Company’s people to perform monitoring and

report based on five principles, among others:

1. Expressing opinion

2. Report is made under good will.

3. Preserve confidentiality of code of conducts

violation report.

4. Fast response.

5. Protection for the whistleblower.

WhistleBloWinG sYstem (WBs) handlinG meChanism

Related with whistleblowing system mechanism

management, implementation of fraud prevention

and handling in Bank NTT are handled by Anti-

Fraud Sub-Division in Audit Division & IAU.


tangani oleh Sub Divisi Anti Fraud yang berada pada

Divisi Pengawasan & SKAI.

Adapun media pelaporan pengaduan yang dapat

dipakai yaitu :

1. Bersurat secara resmi dengan alamat tujuan :

Direktur Utama/Dewan Komisaris bank NTT c.c.

Divisi Pengawasan & SKAI Jl. W.J. Lalamentik

No. 102 Kota Kupang-NTT

2. Melalui hotline number : (0380) 840555-309/

fax (0380) 840570.

3. Pelaporan pengaduan yang terjadi di Kantor

Cabang bank NTT dapat disampaikan melalui

staff Divisi Pengawasan & SKAI (Resident

Inspector) pada masing-masing Kantor Cabang

bank NTT untuk selanjutnya dilaporkan ke Divisi

Pengawasan & SKAI untuk ditindak lanjuti.

prosedur tindak lanjut penGaduan pelanGGaran (WhistleBloWinG sYstem)

Terkait dengan pelaporan pengaduan

(whistleblowing system), Divisi Pengawasan & SKAI

akan menindak lanjutinya sesuai dengan prosedur

yang ada di Bank NTT yaitu :

1. Melakukan verifikasi atas kebenaran laporan

pengaduan yang disampaikan, hal ini untuk

menghindari terjadinya laporan pengaduan

yang sifatnya fitnah.

2. Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan

adanya pelanggaran yang dikategorikan fraud

yang dilakukan oleh oknum karyawan, maka

Divisi Pengawasan & SKAI akan melaporkan

hasil verifikasi kepada Direktur Utama. Jika

laporan tersebut membutuhkan proses

investigasi maka dengan persetujuan Direktur

Utama, Divisi Pengawasan & SKAI akan

melakukan proses investigasi.

3. Apabila pelanggaran tersebut diduga dilakukan

oleh oknum Direksi, maka laporan hasil verifikasi

disampaikan kepada Dewan Komisaris dan

proses investigasi tetap dilakukan oleh Divisi

Pengawasan & SKAI atau Divisi SDM dengan

persetujuan Dewan Komisaris.

The whistleblowing channels available are

including:

(1) Official mailing addressed to: President

Director/Board of Commissioners Bank NTT c.c

Audit Division & IAU, Jl. W.J. Lalamentik No. 102,

Kupang – NTT

(2) Dialing hotline: (0380) 840555-309/ facsimile

(0380) 840570.

(3) Reporting fraud occurred in Bank NTT Branch

Office through Audit & IAU Division Staff

(Inspector Resident) in every Bank NTT Branch

Office to be further reported to Audit Division &

IAU to be followed up.

WhistleBloWinG handlinG proCedure

Related with whistleblowing system, Audit

Division & IAU will take further actiona ccording to

procedure applied in Bank NTT, among others:

1. Verifying correctness of whistleblowing report

submitted, to prevent whistleblowing report

containing slader intention.

2. If the verification result indicating violation

classified as fraud committed by employee,

Audit Division & IAU will report verification

result to the President Director. If the report

requires investigation process, Audit Division &

IAU will undertake investigation process under

approval from the President Director.

3. If the fraud is suspected to be committed by

Board of Directors, the verification result report

will be submitted to Board of Commissioners

and investigation process will be performed

by Audit Division & IAU or Human Capital

Division under approval from the Board of

Commissioners.

107P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

4. Jangka waktu proses verifikasi sampai pada

dilakukannya investigasi selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang

selama 7 (tujuh) hari kerja.

pemantauan tindak lanjut dan penYampaian tanGGapan

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran

dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI.

2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib

menginformasikan pengaduan pelanggaran

kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI

dapat menginformasikan dan/atau memberikan

tanggapan atas status proses penyelesaian

pengaduan pelanggaran kepada stakeholders

dan/atau perwakilan stakeholders yang

meminta penjelasan kepada bank mengenai

pengaduan pelanggaran yang diajukannya.

4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan

atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai

bukti identitas.

komitmen manajemen Bank ntt

Sebagai bentuk komitmen bank NTT dalam

menerapkan strategi anti fraud dan sebagai panduan

bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan

pelanggaran, maka Direksi dan Dewan Komisaris

bank NTT :

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya

kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran

yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan

dan oknum Pejabat Bank NTT.

2. Memastikan bahwa seluruh pengaduan

pelanggaran yang masuk disertai dengan

identitas yang lengkap atau yang tidak disertai

identitas namun menyertakan bukti-bukti

terjadinya pelanggaran.

3. Direksi dan Dewan Komisaris menjamin

adanya perlindungan terhadap pelapor atas

pengaduan pelanggaran yang disampaikan

dengan menyertakan identitas pelapor dan

memastikan bahwa kerahasiaan identitas tetap

terjaga.

4. Verification process period until the

investigation process is at least 7 (seven)

working days and may be enrolled to antoher 7

(seven) working days.

monitorinG on folloW-up and feedBaCk proCess

1. Monitoring of whistleblowing report follow-up

is performed by Audit Division & IAU.

2. Audit Division & IAU has to inform

whistleblowing report to the Board of Directors

and/or Board of Commissioner.

3. Through Audit Division & IAU, Bank NTT might

also inform and/or provide feedback on the

status of whistleblowing progress report to the

stakeholders and/or their representatives who

proposes Bank’s regarding the whistleblowing

system submitted.

4. Bank NTT is no obligated to provide response

on the whistleblowing report submitted without

clear identity evident.

Commitment manaGement of Bank ntt.

As a commitment of Bank NTT in implementing

anti-fraud strategy and as guideline for the

stakeholders on the whistleblowing mechanism,

Bank NTT’s Board of Directors and Board of

Commissioners have to:

1. Being responsible on the implementation of

whistleblowing system management policy

committed by employee and management of

Bank NTT.

2. Ensure that every whistleblowing report

submitted equipped with complete identity and

also attached evidents of the fraud case.

3. Board of Directors and Board of Commissioners

gurantee protection on the fraud reporting

submitted by bringing the whistleblower

identity and ensure that the confidentiality is

protected.


perlindunGan pelapor

Penerapan perlindungan pelapor dan saksi

(Whistleblower Protection) pada bank NTT dapat

mengacu pada ketentuan Undang undang nomor

13 tahun 2006 tentang perlindungan pelapor dan

korban, sehingga :

1. Bank NTT tidak akan melakukan tindakan

pembalasan apapun, baik dalam bentuk

kompensasi, diskriminasi maupun terminasi

kepada pegawai maupun orang yang bertindak

atas nama karyawan yang melakukan

pelaporan.

2. Bank NTT akan memberikan perlindungan

penuh baik untuk identitas pelapor maupun

perlindungan keamanan pelapor dan

keluarganya.

3. Bank NTT dapat memberikan suatu insentif

sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang

melakukan pengaduan atas terjadinya suatu

tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum

Karyawan atau oknum Pejabat Bank NTT karena

telah menyelamatkan kerugian finansial atau aset

milik bank NTT.

keBeradaan pusat penGaduan konsumen

Wujud komitmen Bank NTT dalam memberikan

pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah, salah

satunya diwujudkan dengan peluncuran Call

Center Halo Bank NTT 14013 bersamaan dengan

HUT Bank NTT yang ke-51 (17 Juli 2013). Tujuan dari

peluncuran tersebut adalah untuk memaksimalkan

mutu pelayanan kepada nasabah Bank NTT. Oleh

sebab itu bersama dengan PT Telkom yang berpusat

di Surabaya, Bank NTT melakukan kerjasama

operasional Call Center 14013 dengan lingkup

layanan sebagai berikut:

1. Informasi produk dan layanan

2. Complain Handling Customer

3. Survey (feedback)

Selama tahun 2014, Bank NTT menerima 5

keluhan yang disampaikan melalui saluran

pengaduan konsumen (Call Center Halo Bank NTT

14013). Pengaduan yang disampaikan kemudian

dikelompokan sesuai dengan kompetensi tiap

unit kerja untuk segera ditindak lanjuti dengan

memberikan solusi atau penjelasan yang akurat

kepada nasabah.

WhistleBloWer proteCtion

Implementation of Whistleblower and Witness

Protection in Bank NTT refers to Law No. 13 of 2006

regarding whistleblower and victim protection,

that:

1. Bank NTT will not undertake retaliation both

in terms of compensation, discrimination or

termination for employee or other party acted

on behalf of the employee in submitting report.

2. Bank NTT will provide full protection both for

the whistleblower identity and protection for

the whistleblowers and their families.

3. Bank NTT will give incentives as appreciation

to employee who reports fraud committed by

other employees or management of Bank NTT

to preserve loss of financial or assets owned by

Bank NTT.

Customer Complaint Center

Realization of Bank NTT’s dedication and

commitment in providing excellent service to

the customers is also brought by launching

Halo Bank NTT 14013 Call Center at Bank NTT’s

51st Anniversary (July 17, 2013). Objective of the

launching is to optimize quality of service for

Bank NTT’s customers. Therefore, in collaboration

with PT Telkom based in Surabaya, Bank NTT has

entered Call Center 14013 operational partnership

with following scope of services:

1. Products and services information.

2. Customer Complaint handling

3. Survey (Feedback)

In 2014, Bank NTT received 5 complaints from

customer complaint channel (Halo Bank NTT 14013

Call Center). The complaints were classified based

on competence of each unit to be immediately

followed up to generate accurate solution or

explanation to the customers.

109P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

orGanisasi manajemen risiko

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank NTT

dilakukan melalui pembentukan Divisi Manajemen

Risiko, pembentukan Komite Manajemen Risiko

di bawah struktur Dewan Direksi, dan Komite

Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan

Komisaris. Selain kelembagaan, telah diterapkan

pengukuran risiko dalam berbagai aktifitas bank,

termasuk di dalamnya adalah penerapan Risk

Based Audit, Internal Risk Rating untuk aktifitas

penyaluran kredit dan aktifitas Treasury, dan

pengukuran risk profile terhadap seluruh aktifitas

bank secara periodik.

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi tata kelola

manajemen risiko secara independen dan

bekerja sama dengan seluruh unit bisnis dan unit

pendukung, dalam rangka proses identifikasi

pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan

sistem informasi serta sistem pengendalian yang

menyeluruh. Sedangkan pengawasan organisasi

dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh

Komite Pemantau Risiko.

struktur organisasi manajemen risiko

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Komite Pemantau risikoRisk Monitoring

Komite Manajemen risikoRisk Management Committee

risk Taking unitRisk Taking unit

satuan Kerja Manajemen risiko/Divisi Manajemen risiko

Risk Management Unit/Division

Divisi Pengawasan, Kepatuhan, Perencanaan & Corsec, Kualitas

Pelayanan, sDM, supporting Kredit, IT, Dana dan Jasa

Audit Division, Compliance Division, Planning & Corsec, Service Quality, HR, Credit Supporting, IT, Service

Fund

DireksiBoard of Directors

orGaniZation of risk manaGement

Risk management implementation in Bank NTT

is performed through the establishment of Risk

Management Division, the Risk Management

establishment is under Board of Directors structure

and the Risk Monitoring Committee is under Board

of Commissioners. Besides institutional framework,

risk measurement has also been implemented for

range of bank’s activities, including implementation

of Risk-Based Audit, Internal Risk Rating for loan

disbursement and Treasury activity, and risk

profile measurement towards Bank’s activities

periodically.

Risk Management Division is responsible on the

implementation of risk management governance

function to be independent and cooperate with

entire business and supporting units, regarding

comprehensive risk identification, measurement,

monitoring, mitigation and information system

as well as internal control. However, monitoring

for overall organization is done by the Board

of Commissioners assisted by Risk Monitoring

Committee.

risk management organization structure

PeneraPan ManaJeMen rIsIKoImplementation of Risk Management


Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko

sebagaimana diatur didalam SK Direksi Nomor: 58

Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009, adalah sebagai

berikut:

susunan keanggotaan komite manajemen risiko Bank nttComposition of Bank ntt risk management Committee

namaName Jabatan Position

Direktur UtamaPresident Director

Ketua merangkap AnggotaChairman and Permanent Member

DireksiDirector

Anggota Permanent Members

Kepala Divisi Manajemen RisikoHead of Risk Management Division

Sekretaris Merangkap AnggotaSecretary and Permanent Member

Seluruh Kepala DivisiEntire Division Head

Anggota Permanent Members

Dalam pengelolaan risiko Bank NTT ditetapkan

beberapa hal sebagai berikut:

- Risiko kredit dikelola oleh Divisi Supporting

Bisnis dan Pemasaran Kredit.

- Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dikelola oleh

Divisi Treasury serta Divisi Dana dan Jasa.

- Risiko Operasional dikelola oleh Divisi

Operasional, Umum, IT dan SDM

- Risiko reputasi dikelola oleh Divisi Coorporate

Secretary.

- Risiko Stratejik dikelola oleh Divisi Corporate

Secretary-Sub Divisi Perencanaan Strategis.

- Risiko Hukum oleh unit Hukum Perusahaan.

- Risiko Kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan.

komite manajemen risiko

tugas dan tanggung jawab komite manajemen risikoSebagai lembaga yang berfungsi membahas profil

risiko bank dalam rangka menetapkan hal-hal

strategis yang berkaitan dengan pengendalian

risiko, maka komite manajmen risiko mempunyai

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan, strategi dan Pedoman

penerapan manajemen risiko;

b. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan

pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan

hasil evaluasi yang dilakukannya.

Composition of Risk Management Commitetee

us regulated under BOD Decree No. 100 of 2006

dated December 12, 2006 is described below:

On Bank NTT’s risk management, following risks

are identified:

• Credit Risk mitigated by Business Supporting

and Credit Marketing Division.

• MarketRiskandLiquidityRiskaremangedby

Treasury Division.

• Operational Risk is managed by Operational,

General Affairs, IT and HR Divisions.

• Reputation Risk is managed by Corporate

Secretary.

• StrategicRisk ismanagedbyBudgetUnit and

Planning Unit.

• LegalRiskismanagedbyCorporateLegal.

• Compliance Risk is managed by Compliance

Division.

risk management Committee

the risk management Committee holds duties and responsibilitiesAs an institution that holds function in providing

recommendation to the Board of Directors, Risk

Management Committee is responsible in assisting

the Board of Directors to:

a. Prepare risk management policy, strategy and

implementation guideline.

b. Perform risk management implementation

improvement and refinement based on the

evaluation result performed.

111P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

c. Menetapkan hal–hal yang berkaitan dengan

keputusan bisnis yang menyimpang dari

prosedur normal.

d. Membahas dan menetapkan risk manajemen

profile bank sesuai kondisi factual.

Komite Manajemen Risiko mendapatkan masukan

melalui hasil kerja Divisi Manajemen Risiko

yang bertanggung jawab terhadap penerapan

manajemen risiko bank pada seluruh aktifitas

operasional bank.

tugas dan tanggung jawab divisi manajemen risikoSebagai unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap penerapan kebijakan pengendalian

risiko dan memonitor pelaksanaan risiko, maka

Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

unit kerja lainnya, menerapkan kebijakan

pengelolaan risiko pada seluruh aktifitas bank

yang dapat menimbulkan risiko bagi bank.

b. Membangun sistem pengendalian risiko yang

handal.

c. Melaporkan secara periodik maupun insidentil

jika dianggap perlu tentang eksposur risiko

yang berpengaruh terhadap modal dan

terhadap tingkat kesehatan bank.

d. Menghitung potensi kerugian finansial akibat

risiko – risiko yang ada, dan menghitung

besarnya nilai modal yang harus disediakan

untuk menutup kerugian tersebut.

e. Menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur,

per group dan per individu nasabah, per

aktivitas bisnis dan per produk bank.

f. Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan

manajemen risiko agar tetap berjalan sesuai

dengan ketentuan.

g. Memantau pelaksanaan dan kinerja

pengendalian intern

h. Melaporkan kondisi risiko dan perubahan –

perubahan secara rutin kepada Direksi

i. Mengendalikan perencanaan dan investasi

jangka panjang bank dengan tetap

memperhatikan kebijakan manajemen risiko.

j. Menempatkan unit pengelola risiko di setiap

unit bisnis, agar fungsi pengendalian risiko

bersifat aktif

k. Pengelolaan Capital at Risk

c. Implement several aspects related to business

decision that deviates from normal procedure.

d. Discuss and determine Bank’s risk profile

management based on factual codnition.

The Risk Management Committee obtains

recommendation through Risk Management

Division report who is responsible on the Bank’s

risk management implementation at entire Bank’s

operational activities.

duties and responsibilities risk management divisionAs a unit responsible on the implementation

of risk management policy and to monitor risk

implementation, Risk Management Division has

following duties and responsibilities:

a. Coordinate and cooperate with other units,

implement risk management policy at entire

Bank’s activity that might encourage risk for the

Bank.

b. Establish reliable risk management system.

c. Periodically and incidentally report, if

considered necessary, risk exposure with

significant impact to Bank’s equity and

soundness level.

d. Calculate financial loss potential due existing

riks, and calculate capital amount has to be

allocated to cover the risks.

e. Determine risk limit for every exposure, by

group and individual customers, by business

activity and by Bank’s products.

f. Monitor the implementation of risk management

strategy and policy to be exercised accoding to

the regulation.

g. Monitor the implementation and performance

of internal audit.

h. Report risk condition and any changes

periodically to the Board of Directors.

i. Control bank’s long-term planning and

investment by concerning risk management

policy.

j. Place risk manager unit in every business unit

so that maintain risk management function to

remain active.

k. Capital at Risk Management.


laporan profil risiko

Pada laporan profil risiko Bank sepanjang tahun

2014 menunjukan trend relatif stabil dengan

peringkat risiko inheren Low To Moderate dan

sistem pengendalian intern pada posisi Fair,

sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit

secara keseluruhan adalah Low to Moderate.

Dari 8 (delapan) risiko yang terdapat didalam

laporan profil risiko Bank yang patut mendapat

perhatian adalah, sebagai berikut:

1. Risiko kredit dengan peringkat risiko Moderate dengan trend tidak stabil/tetap

dibanding tahun buku 2013, hal ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio NPL mengalami peningkatan menjadi

sebesar 1.52% dari Tahun 2013 sebesar

1.30% berada diatas batas toleransi yang

diperkenankan Bank sebesar maksimal

1,30%. Secara nominal naik dari Rp.63.479

juta menjadi Rp.83.470 juta .

b. Strategi penyediaan dana secara umum

cukup stabil namum pertumbuhan

pemberian kredit kurang signifikan dan

dibawah batas toleransi sebesar 20-25%

yang diperkenankan bank, sementara

realisasi pada tahun 2014 sebesar 12.69%.

c. Komposisi Kredit Bank NTT yang bertumbuh

kurang maksimal, juga sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi regional NTT

tahun 2014 yang tumbuh melambat yakni

sebesar 5,04% (yoy) dibandingkan dengan

tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,42%

(yoy). Kondisi ini dapat mempengaruhi

kemampuan membayar kembali pinjaman

oleh debitur.

d. Masih perlu ditingkatkan efisiensi Sistem

Pengendalian Intern dan kualitas SDM

dibidang perkreditan..

2. Risiko Pasar pada peringkat risiko yang Low To Moderate dan Trend Stabil/Tetap dibandingkan dengan Desember 2013, dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara aset yang jatuh tempo

lebih dari satu tahun dan Kewajiban jatuh

tempo lebih dari 1 tahun meningkat dari

201.81% menjadi 142.85% berada di bawah

toleransi yang diperkenakan Bank sebesar

maksimal 148% .

report of risk profile

Report of risk profile of the Bank throughout 2014

was relatively stable with inherent risk level at Low

to Moderate and the internal control system at Fair

level, that produced overall composite risk level

was Low to Moderate.

From 8 (eight) inherent risk mentioned on Bank’s

risk profile, several aspects need to be concerned,

as follows:

1. Credit risk with Moderate and non-stable/

stagnant outlook from fiscal year 2013 as

explained below:

a. NPL Ratio increased to 1.52% from 1.30%

position as of 2013 of 1.47% and exceeding

tolerance limit set by the Bank which was 1.30%.

In nominal, the NPL increased from RP63,579

million to Rp83,470 million.

b. Fund provision strategy remained stable

despite moderation in loan disbursement and

below 20% - 25% tolerance limit allowed by the

Bank, meanwhile the realization in 2014 was

12.69%.

c. Bank NTT’s credit composition grew less

optimum, besides in lien with NTT’s regional

economic growth with moderate trend over

2014 at 5.04% (yoy) from 5.42% growth level in

2013. This condition affected the debtor’s ability

to repay loan.

d. Needs to be improved Internal AControl

efficiency and human capital quality on credit

sector.

2. Market Risk with Low to Moderate and Stable

Outlook risk level from position as of December

2013 with following explanations:

a. Ratio of overdued assets in more than one

year maturity and current liabilities in 1 year

maturity that was improved from 201.81% to

142.85% well-below the tolerance limit set by

the Bank maximum at 148%.

113P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

b. Peningkatan rasio perubahan NII terhadap

Perdapatan bunga dari 1.06% menjadi

0,85% dan masih dalam batas toleransi Bank

sebesar maksimal 1%.

c. Penurunan Pertumbuhan Net Interest

Income dibanding Desember 2014 dari

20,39% menjadi 18,81% pada Desember

2014.

d. Efektifitas rapat ALCO pada tahun 2014

sebanyak 3 (tiga) kali

3. Risiko Likuiditas pada peringkat risiko yang

Low To Moderate dan Trend Tidak Stabil/Menurun dibandingkan dengan Desember

2013, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Seluruh parameter penilaian Komposisi

Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening

Administratif pada umumnya masih dalam

batas toleransi yang diperkenankan oleh

Bank.

b. One month maturity mismatch dinilai baik

sebesar 17,69% dan mengalami penurunan

dari Desember 2013 sebesar 29,51%.

c. Perlu peningkatan frekuensi Rapat ALCO,

minimal 1 kali dalam 2 bulan.

d. Bank telah memiliki kebijakan stress test

risiko likuiditas.

4. Profil risiko operasional berada pada peringkat

risiko Low To Moderate dan Tidak Stabil/Menurun dibanding periode Desember 2013, berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Masih terdapat kejadian fraud yang

dilakukan oleh pihak eksternal maupun

internal bank. Terhadap kejadian ini telah

dilakukan pelaporan dan tindakan-tindakan

koreksi yang perlu dilakukan, termasuk

didalamnya proses hukum oleh pihak yang

berwewenang dan sanksi pemecatan dan

atau sanksi administrasi sesuai dengan

skala kejadian.

b. Kelemahan di bidang IT telah diminimalisir

sehingga kerentanan terhadap gangguan/

serangan dinilai rendah.

c. Perlu mereviw SOP sesuai dengen

kompleksitas usaha.

5. Profil risiko hukum berada pada peringkat

risiko Low To Moderate dan Stabil/Tetap berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Terdapat penurunan dampak financial bagi

bank akibat proses litigasi yang dialami

yaitu dari 0,04% pada Desember 2013

menjadi 0,01% sehingga berada dibawah

batas toleransi sebesar 0,02%

b. Increasing Nill shifting to Interest Income

ratio from 1.06% to 0.85% and still below the

Bank’s tolerance limit at 1%.

c. Decrease in Net Interest Incomeg rwoth

from 20.39% as of December 2013 to 18.81%

as of December 2014.

d. Effective ALCO meetings to be held in 2014

were 3 (three) meetings

3. Liquidity Risk with Low to Moderate risk level

and Stable/Fixed outlook from December 2013,

which can be explained as follows:

a. Every indicator on Composition of Assets,

Liabilities and Administrative Account

Transaction were under tolerance limit

which is allowed by the Bank.

b. One month maturity mismatch is considered

acceptable at 17.69% and decreased from

29.51% booked in December 2013.

c. Needs to increase ALCO meeting frequency

minimum 1 (one) meeting in every 2 months.

d. Bank has already had liquidity risk stress

test policy.

4. Operational Risk with Low t oderate level with

not-Stable/Dcreasing Outlook from December

2013 period, as explained below:

a. There was fraud case committed by Bank’s

external and internal parties. To respond

with these cases, several repoting and

corrective actions had been implemented,

including legal process forced by authorized

party and dismissal and or administrative

sanction sentence according scale of the

case.

b. Weakness in IT sector has been minimized

that risk against disruption/attack is low.

c. Needs to review SOP based on business

complexity.

5. Strategic Risk with Low to Moderate Level with

Stable Outlook according to following factors:

a. Declining financial impact for the Bank

due the litigation process from 0.04% in

December 2013 to 0.01% to remain below

0.02% tolerance limit.


b. Kasus Hukum yang dialami pada tahun

2014 sebanyak 4 kejadian, tidak mengalami

perubahan atau sama dengan tahun 2013

sebanyak 4 kejadian (melampaui batas

maksimal 2 kejadian)

c. Sistem informasi risiko masih perlu

pengembangan untuk mendukung

pengukuran risiko hukum.

6. Profil risiko reputasi berada pada peringkat

risiko Low To Moderate dan Stabil/Tetap dibandingkan periode Desember 2013, berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Frekuensi publikasi negatif meningkat dari 3

kali menjadi 5 kali sampai dengan Desember

2014 (melampaui batas toleransi maksimal 2

kali kejadian)

b. Pada Desember 2013 terdapat 4 Kali

pengaduan nasabah meningkat menjadi 5

kali kejadian (batas toleransi 5 kali kejadian)

c. Untuk memperbaiki reputasi, bank

mempublikasikan keberhasilan ataupun

kegiatan-kegiatan promosi melalui media masa.

7. Profil risiko stratejik berada pada peringkat

risiko Low To Moderate dan Stabil/Tetap dibandingakan dengan Desember 2013, hal ini

dapat dijelaskan karena faktof-faktor sebagai

berikut:

a. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar

23,84% lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga perbankan

di wilayah NTT sebesar 19,42%

b. Pencapaian Rencana bisnis bank pada

umumnya masih dalam batas toleransi yang

diperkenankan bank, kecuali:

- Kredit yang diberikan mengalami deviasi

negatif sebesar 6,07% (batas toleransi

minimal minus 7%)

- Penerbitan produk dan aktivitas baru

sebesar -77,78% serta pengembangan

jaringan kantor sebesar -50,38% (batas

toleransi minimal -20% s/d 0%.

8. Profil risiko kepatuhan berada pada peringkat

risiko Low To Moderate dengan trend tidak Stabil/menurun dibandingkan dengan

Desember 2013, hal ini dapat dijelakan karena

faktor-faktor sebagai berikut:

a. Penurunan jumlah denda dibandingkan

pendapatan operasional dari 0,12% menjadi

0,11%

b. Legal cases experienced in 2014 were 4

cases, not recording any change or equal

with 4 cases recorded in 2013 (exceeding 2

cases maximum limit).

c. Risk information system needs to

be developed to support legal risk

measurement.

6. Compliance Risk with Low Moderate Level and

Stable Outlook from December 2013 period,

according to following factors:

a. Negative publication frequency increased

from 3 to 5 publications as of December

2014 (exceeding 2 publications maxiumum

tolerance limit)

b. In December 2014, there were 4 customer

complaints, increased to 5 cases (tolerance

limit is 5 cases)

c. To improve reputation, Bank published

achievement or promotion activities in mass

media.

7. Strategic Risk Profile with Low to Moderate

Level and Stable Outlook from December 2013

period, due following factors:

a. 23.84% Third Party Fund growth or higher

than 19.42% growth of banking sector Third

Party Fund in NTT region.

b. Bank Business Plan presentation is generally

under tolerance limit allowed by the Bank,

unless:

• Loans recorded 6.07% negative

deviation (minimum tolerance limit is

minus 7%).

• New products and activities launching

at -77.78% and office channeling

development at -50.38% (minimum

tolerance limit is -20% to 0%).

8. Compliance Risk Profile with Low to Moderate

Level and Unstable/Decreasing Outlook from

December 2013, due following factors:

a. Decreasing penalty amount if compared

with operating income from 0.12% to 0.11%.

115P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

b. Terdapat 2 (dua) pelanggaran terhadap

komitmen dengan batas waktu penyelesaian

Desember 2014.

c. Evaluasi secara berkelanjutan terhadap

temuan intern maupun ekstren.

Berikut ini disampaikan perbandingan trend

laporan profil risiko untuk periode Desember 2013

dan 2014.

no Jenis risikoRisk Type

Periode Desember 2013December 2013 Period

Periode Desember 2014December 2014 Period

risiko InherenInherent

Risk

sistem Pengendalian

risikoRisk

Management System

risiko KompositComposit

Risk

risiko InherenInherent

Risk

sistem Pengendalian

risikoRisk

Management System

risiko KompositComposit

Risk

1 Risiko KreditCredit Risk

Moderate Fair Moderate Moderate Fair Moderate

2 Risiko PasarMarket Risk

Low to Moderate

SatisfactoryLow to Moderate

Low To Moderate

SatisfactoryLow To Moderate

3 Risiko LiquiditasLiquidity Risk

Moderate Fair ModerateLow To Moderate

Satisfactory Low To Moderate

4 Risiko OpersionalOperational Risk

Moderate Fair ModerateLow To Moderate

Fair Low To Moderate

5 Risiko HukumLegal Risk

Low to Moderate

Fair Low to Moderate

Low To Moderate


6 Risiko ReputasiReputation Risk

Low to Moderate

Satisfactory Low to Moderate

Low To Moderate

Satisfactory Low To Moderate

7 Risiko StrategikStrategic Risk

Low to Moderate

Fair Low to Moderate

Low To Moderate


8 Risiko KepatuhanCompliance Risk

Moderate Fair Moderat Low To Moderate


Peringkat Risiko KeseluruhanComposit Risk Rating

Moderate Fair Moderate Low To Moderate


Hasil penilaian atau self assessment Bank NTT

pada tahun 2014 terhadap penerapan tata kelola

perusahaan berada pada peringkat 2, sementara

assesment Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) berada

pada peringkat 3. Perbedaan penilaian tersebut

terdapat pada risiko operasional, risiko strategik

dan risiko kepatuhan, dimana hasil penilaian

Bank NTT dengan peringkat komposit 2 (Low to

Moderate) sedangkan self assesmen OJK berada

pada peringkat 3 (Moderate).

b. There were 2 (two) fraud on settlement

commitment with time limit to December

2014.

c. Continuous evaluation on internal and

external findings.

Comparison of risk profile report trend for

December 2013 and 2014 is explained in below

table:

Result of Bank NTT’s self assessment performed

in 2014 towards corporate governance resulted

rank 2, meanwhile, assessment from Financial

Service Authority (OJK) resulted rank 3. Difference

in the assessment result lied on operational risk,

strategic risk and compliance risk where Bank

NTT’s assessment result achieved compiste 2 (Low

to Moderate) while OJK self-assessment result

achieved level 3 (Moderate).


Self assesment Bank NTT tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

hasil penilaian sendiri (self assesment) pelaksanaan GCGGCG IMPLEMENTATION SELF-ASSESSMENT RESULT

PeringkatRating

Desember 2013December 2013

Juni 2014June 2014

Desember 2014December 2014

Individual Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat 3 (Cukup Baik) artinya mencerminkan Manajemen Bank Telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip GCG dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen.

Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat 3 (Cukup Baik) artinya mencerminkan Manajemen Bank Telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip GCG dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen.

Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat 2 (baik) artinya mencerminkan Manajemen Bank Telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar GCG sehingga meskipun terdapat kelemahan namun secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tidak normal oleh Manajemen.

Individual Result of GCG Implementation assessment in Bank NTT scored Rating 3 (Fair) reflecting that the Bank’s Mangement has implemented Good Corporate Governance in Fair level, or generally appropriate. This is reflected from adequate compliance with GCG principles, and if there is any weakenss in the GCG implementation, the weaknesses were considered significant and required the management’s concern.

Result of GCG Implementation assessment in Bank NTT scored Rating 3 (Fair) reflecting that the Bank’s Mangement has implemented Good Corporate Governance in Fair level, or generally appropriate. This is reflected from adequate compliance with GCG principles, and if there is any weakenss in the GCG implementation, the weaknesses were considered significant and required the management’s

Result of GCG Implementation assessment in Bank NTT scored Rating 2 (Good) reflecting that the Bank’s Mangement has implemented Good Corporate Governance in Good level, or generally appropriate. This is reflected from adequate compliance with GCG principles, and if there is any weakenss in the GCG implementation, the weaknesses were considered less significant and had been well-handled by the management.

Governance implementation is explained in below

table:

117P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

pengelolaan risiko

Dalam mengelolan risiko, Bank NTT menerapkan

Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan

oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris

sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 58 Tahun

2010 Tentang Penetapan Buku Pedoman Penerapan

Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur dengan ruang lingkupnya

yaitu:

1. Penetapan Risiko yang terkait dengan Produk

dan Transaksi yang ada di Bank NTT.

Setiap pegawai diharapkan untuk memahami

dan berperan dalam pengelolaan risiko,

sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dengan

demikian masing-masing pegawai mampu pula

mengidentifikasi risiko yang melekat terkait

produk dan transaksi yang ada pada unit

mereka.

Divisi Manamen Risiko bertanggung jawab

melakukan kajian risiko atas Rencana

Penerbitan Produk dan Aktivitas baru, sehingga

menjadi dasar untuk mengambil langkah

pengendalian risiko setiap Risk Taking unit

pada saat pelaksanaannya.

Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa seluruh peraturan yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pihak

otoritas lainnya telah disosialisasikan dan

dilaksanakan oleh setiap unit terkait.

Divisi Pengawasan bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa Lini Bisnis dan bagian

fungsi Supporting Bisnis melakukan tugas

dan tanggung jawabnya dengan efektif dan

tidak terjadi penyimpangan terhadap seluruh

kebijakan dan prosedur yang telah disetujui

mengenai manajemen risiko dan pengendalian

internal.

2. Penetapan penggunaan metode pengukuran

yang sesuai kompleksitas usaha dan

membangun sistem informasi manajemen

yang dapat memberikan output yang valid.

Bank NTT menerapkan pendekatan yang

konsisten dan disiplin terhadap identifikasi,

pengukuran, pemantauan dan pengendalian

risk management

In managing risk, Bank NTT applies Risk

Management policy as implemented by the

Board of Directors under Board of Commissioners

approval according to BOD Decree No. 58 of 2010

regarding PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur Risk Management Implementation

Manual Book with scope of work as explained

below:

1. Determining Risk related with Products and

Transaction in Bank NTT.

Every employee is expected to understand and

take active role in managing risk, according

to each function and responsibility that every

employee will be able to identify inherent

risk related with product and transaction in

respective unit.

Risk Management Division is responsible to

undertake risk review on new Product and

Activity Launching plan, as the consideration

to perform risk mitigation effort for each Risk

Taking Unit during the implementation period.

Compliance Division is responsible to ensure

that every regulation issued by Bank Indonesia

and other authorities to be disseminated and

implemented by every related unit.

Audit Division is responsible to ensure Business

Line and Supporting Business function to

perform duties and responsibilities effectively

and to prevent fraud on set of policies and

procedures as approved regarding risk

management and internal control.

2. Implementation of Measurement Method

Application based on Business Complexity and

Develop Mangement Information System to

Generate Valid Output.

Bank NTT implements consistent and discipline

approach on risk identification, measurement,

monitoring and mitigation on credit risk, market


atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional,

dan risiko lainnya secara transparan. Metode

pengukuran yang digunakan secara minimal

sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Perihal :

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Evaluasi metode akan dilakukan secara berkala

terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan

prosedur yang digunakan untuk mengukur

risiko. Penyempurnaan terhadap sistem

pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat

perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi

dan faktor risiko yang bersifat material.

3. Secara berkala mereview limit dan toleransi

risiko

Bank NTT senantiasa menerapkan

pendekatan yang hati hati dan prudent dalam

mengembangkan strategi bisnis. Strategi bisnis

tersebut senantiasa disesuaikan dengan selera

risiko (risk appetite) serta Limit dan Toleransi

yang akan diambil oleh Bank NTT.

4. Menetapkan penilaian peringkat risiko dengan

metode yang obyektif

Setiap jenis risiko yang melekat pada

Aktivitas Fungsional dilakukan penilaian guna

mendapatkan peringkat risiko pada setiap jenis

risiko. Hasil penilaian peringkat sesuai dengan

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP

tanggal 25 Oktober 2011 Perihal: Perubahan atas

Surat Edaran No.5/21/DPNP Perihal Penerapan

Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat

Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal

25 Oktober 2011 Perihal : Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum yang dikategorikan

menjadi 5 (lima) peringkat yaitu Rendah (Low),

Rendah ke Sedang (Low To Moderate), Sedang

(Moderate), Sedang ke Tinggi (Moderate To

High) dan Tinggi (High).

5. Penyusunan rencana darurat dalam kondisi

terburuk

Rencana darurat dibuat untuk meyakinkan

adanya kemampuan menghadapi potensi krisis

atau kejadian kejadian yang tidak diharapkan.

6. Menetapkan Sistem Pengendalian Intern dalam

Penerapan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern dalam rangka

penerapan manajemen risiko dikembangkan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

risk, liquidity risk, operational risk and other risks

transparently. The measurement method used is at

least complies with Bank Indonesia Circular Letter

No. 13/24/DPNP dated October 25, 2011 regarding

Commercial Bank Soundness Level Assessment.

Evaluation method will be implemented

periodically towards conformity of assumption,

source of data and procedure applied to measure

risks. Improvement on risk measurement system

will be performed if there is any chane in business

activity, product, transaction and other material

risk factors.

3. Periodically Review Risk Limit and Tolerance

Bank NTT always applies prudent approach in

developing business strategy. The business

strategy is applied aligned with risk appetite

and Risk Limit and Tolerance that will be taken

by Bank NTT.

4. Determine Risk Level Assessment Using

Objective Method

Every type of ineherent risk of Functional

Activity that is assessed to obtain risk rating

for every risk type. Result of rating assessment

has complied with Bank Indonesia Circular

Letter No. 13/23/DPNP dated October 25, 2011

as the revision of Circular Letter No. 5/21/DPNP

regarding Risk Management Implementation for

Commercial Banks and Bank Indonesia Circular

Letter No. 13/24/DPNP dated October 25, 201

regarding Commercial Banks Soundness Level

Assessment classified into 5 (five) categories of

Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to

High and High levels.

5. Preparation of Emergency Plan in Worst

Situation

Emergency response is made to ensure that

capability in facing possible crisis or unexpected

events.

6. Determine Internal Control System in Risk

Management Implementation

In the risk management implementation

framework, internal control system is developed

by concerning following aspects:

119P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

- Kesesuaian sistem pengendalian intern

dengan jenis risiko yang melekat pada

kegiatan usaha.

- Penetapan wewenang dan tanggung jawab

pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur

dan limit.

- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan

fungsi yang jelas dari satuan kerja

operasional kepada satuan kerja yang

melaksanakan fungsi pengendalian risiko.

- Struktur organisasi yang menggambarkan

secara jelas kegiatan usaha.

- Pelaporan keuangan dan kegiatan

operasional yang akurat dan tepat waktu.

- Kecukupan prosedur dan memastikan

kepatuhan bank terhadap ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku.

- Pelaksanaan kaji ulang yang efektif,

independen dan obyektif terhadap prosedur

penilaian kegiatan operasional bank.

- Pengujian dan kaji ulang yang memadai

terhadap sistem informasi manajemen.

- Dokumentasi secara lengkap dan memadai

terhadap prosedur operasional, cakupan

dan temuan audit serta tanggapan pengurus

bank berdasarkan hasil audit.

- Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan

berkesinambungan terhadap penanganan

kelemahan yang bersifat material.

proses manajemen risikoSampai dengan tahun 2014 tahapan-tahapan

manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT

terkait dengan Sistem Pengendalian Risiko antara

lain :

1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan

dan pengendalian risiko telah dilakukan antara

lain kebijakan limit dan toleransi telah dilakukan

pemantauan pelaksanaannya secara berkala

dan dikomunikasikan kepada risk taking unit.

2. Bank terus meningkatkan Sumber Daya Manusia

yang ada di Satuan Kerja Manajemen Risiko

(SKMR) dan satuan kerja yang menangani risiko

pasar melalui pelatihan dan pendidikan antara

lain yaitu:

a. Kegiatan workshop “Implementasi Stress

Test” yang diikuti oleh Komite Komisaris,

Divisi Treasury, Divisi Pengawasan & SKAI,

Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan,

Divisi Operasional, Divisi Pemasaran Kredit

dan Divisi Supporting Kredit;

• Conformityofinternalcontrolsystemwithtype

of ineherent riskin business activity.

• Determination of monitoring authority and

responsibility on Complaince policy, procedure

and limit.

• Determination of reporting mechanism and

separation of function for every operational

unit to certain unit to perform risk controlling

function.

• Organizationstructurewhichclearlyillustrates

business activity.

• Accurate and timely financial and operational

activity reporting.

• Adequacy of procedure and ensure Bank’s

compliance with prevailing law and regulation.

• Implementationofeffective, independent, and

objective review on the Bank’s operational

activity assessment procedure.

• Adequate assessment and review towards

management information system.

• Complete and adequate documentation

towards operational procedure, scope and

audit finding and bank’s management feedback

based on audit result.

• Periodicandsustainableverificationandreview

on material weakness handling.

risk management processAs of 2013, risk management stages has been

implemented by Bank NTT related to Risk

Management system, as follows:

1. Process of risk identification, measurement,

monitoring and mitigation which has been

carried are namely Limit and Tolerance Policy

which monitoring has been implemented

regularly and communicated to Risk Taking Unit.

2. The Bank continues to improve Human

Resources of SKMR and other working unit

which handles market risk through training and

education, as follows:

a. Workshop of “Stress Test Implementation”

which was participated by Committee of

Board of Commissioners, Treasury Division,

IAU, Risk Management, Compliance,

Operational and SME.


b. Uji Kompetensi Manjemen Risiko dan

Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko.

3. Sosialisasi Standar Operasional yang berlaku

berkaitan dengan aktivitas operasional guna

meminimalisir kegagalan yang disebabkan

human error.

pengawasan aktif dewan komisaris dan direksiDewan Komisaris secara aktif melakukan

pengawasan terhadap penerpan manajemen risiko

di Bank NTT. Wujud pengawasan aktif yang telah

dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan pertemuan antar pengurus serta

evaluasi terhadap Risk Taking Unit (RTU) untuk

meninjau risk issues, seperti:

a. Pertumbuhan dan kualitas dari portfolio

pinjaman;

b. Pertumbuhan dan kualitas dari portfolio

terkait fluktuasi suku bunga;

c. Pertumbuhan kualitas aset maupun

pendanaan Bank;

d. Kegagalan aktivitas operasional yang dapat

berdampak pada kerugian Bank:

e. Kejadian risiko hukum, risiko reputasi, risiko

stratejik dan risiko kepatuhan yang dapat

berdampak pada kerugian Bank;

2. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko

operasional, yang ditunjukkan dengan Zero

Tolerance terhadap Fraud yang dilakukan oleh

pihak internal dengan pemberian sangsi yang

tegas.

3. Bertanggung jawab untuk menyetujui kerangka

umum kebijakan manajemen risiko yang di

rekomendasikan oleh Direktur Utama dan/atau

Direksi melalui Divisi Manajemen Risiko.

4. Melakukan pemantauan atas risiko dan

mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi

atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko,

strategi dan ekposur melalui kajian berkala

dengan Direksi atau Divisi Manajemen Risiko.

5. Melaksanakan fungsi manajemen risiko

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan.

6. Mendelegasikan wewenang kepada Direksi atau

Divisi Manajemen Risiko untuk memungkinkan

mereka menyetujui/ merekomendasikan aktivitas

bisnis dan tugas-tugas lainnya.

b. Risk Management Competency Test and Risk

Management Certification Maintenance.

3. Socialization of Operating Standard which is

applied in relation with operational activity to

minimize failure due to human error.

Board of Commissioners and Board of directors active monitoring Board of Commissioners performs active

monitoring on risk management implementation

in Bank NTT. Realization of the active monitoring is

including:

1. Management meeting and evaluation of Risk

Taking Unit to review risk issues, among others:

a. Progress and quality of loan portfolio.

b. Progress and quality of the portfolio in

relation with interest rate fluctuation.

c. Growth of assets quality and Bank’s

financing.

d. Failure of operational activity which may

bring loss to the Bank.

e. Event of legal risk, reputation risk, strategic

risk and compliance risk which may bring

loss to the Bank.

2. Address special concern to operational risk,

which is indicated by Zero Tolerance of Fraud

carried by internal party through firm sanction

realization.

3. Responsible to approve risk management

policy general framework recommended by

President Director and/or Director through Risk

Management Division.

4. Monitoring Risk and evaluating accountability

of Board of Directors in implementing risk

management policy, strategy and exposure

through peridoic review with President Director,

Directors or Risk Management Division.

5. Implementing risk management function as

stated in regulation.

6. Delegating authority to President Director,

Directors or Risk Management Division to

enable them in approving/recommending

business activity and other duties.

121P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Dewan Komisaris dapat mendelegasikan fungsi

pemantauan risiko kepada komite pemantauan

risiko, namun demikian, Dewan Komisaris tetap

berperan sebagai penanggung jawab final atas

monitoring pelaksanaan manajemen risiko.

Direksi sudah memiliki pedoman yang jelas atas

tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan

kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko

yang diambil oleh Bank secara keseluruhan,

termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan

strategi manajemen risiko berdasarkan laporan

yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko

dan menyampaikan laporan tersebut kepada

Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil

Risiko.

kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limitUntuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko,

Direksi perlu mempertimbangkan penetapan limit

dan toleransi risiko yang selaras dan strategi dan

tujuan bisnis. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan

Limit tersebut harus disosialisasikan kepada

seluruh organisasi.

Penetapan limit dan toleransi dilakukan melalui

pengkajian ulang secara berkala minimal setahun

sekali atau lebih sering untuk memastikan bahwa

praktik yang Bank lakukan adalah sesuai dengan

limit risiko yang diharapkan.

Dalam keputusan tersebut, penetapan limit risiko

diatur mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang

yang jelas.

2. Dokumentasi prosedur dan penetapan

limit secara memadai untuk memudahkan

pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;

3. Pelaksaaan kaji ulang terhadap prosedur dan

penetapan limit secara berkala paling kurang

1 (satu) kali dalam setahun atau frekuensi

yang lebih sering sesuai dengan jenis risiko,

kebutuhan dan perkembangan Bank;

4. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif

atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko,

yang mencakup limit secara keseluruhan, limit

per risiko, dan limit per aktivitas bank yang

memilki eksposur risiko.

Board of Commissioners also might delegate risk

monitoring function to risk monitoring committee,

therefore, Board of Commissioners holds a

duty as final supervisor of risk management

implementation monitoring.

The Board of Directors already holds clear duties

and responsibilities guideline on risk management

and risk exposure policy implementation applied

by the Bank generally, including evaluating and

providing risk management strategy direction

based on report delivered by Risk Management

Division as well as delivering the report to the Board

of Commissioners in form of Risk Profile Report.

adequacy of policy, precedure and limit determinationTo implement Risk Management Policy, the Board

of Directors shall consider determination of risk

limit and tolerance which is in line with business

strategy and objective. The policy, procedure and

limit determination have to be disseminated to

entire organization line.

Limit determination and tolerance are also

equipped with periodic review minimum once a

year or more often to ensure that Bank’s practice

has complied with expected risk limit.

On respective resolution, determination of Risk

Limit regualtes several aspects, as follows:

1. Clear Accountability and authority delegation

level.

2. Documentation of limit procedure and

determination adequately to support review

and assessment of audit.

3. Periodic review of limit procedure and

determination for minimum once in every year

of higher frequency based on risk type and

necessity and development of the Bank.

4. Limit determination is carried comprehensively

for every aspect which is related with risk,

including overall limit, limit per risk and limit

per bank activity which has risk exposure.


proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko Sampai dengan tahun 2014 tahapan – tahapan

manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT

terkait dengan sistem pengendalian risiko antara

lain:

1. Proses indetifikasi risiko akan sangat

menentukan cakupan dan skala tahapan

pengukuran, pemantauan dan pengendalian

risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif,

mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan

dilakukan dalam rangka menganalisis sumber

dan kemungkinan timbulnya risiko serta

dampaknya. Identifikasi dilakukan dengan

menganalisis seluruh jenis dan karakteristik

risiko yang terdapat pada setiap kegiatan

usaha bank yang juga meliputi produk

dan jasa – jasa lainnya dan telah dilakukan

pemantauan pelaksanaanya secara berkala dan

dikomunikasikan kepada Risk Taking Unit.

2. Bank terus meningkatkan Sumber Daya

Manusia yang ada di SKMR dan satuan kerja

yang menangani risiko pasar melalui pelatihan

dan pendidikan.

Sosialisasi Standar Operasional yang berlaku

berkaitan dengan aktivitas operasional guna

meminimalisir kegagalan yang disebabkan human

error.

sistem pengendalian intern manajemen risikoBank NTT telah menerapkan pengendalian risiko

dalam pengelolaan risiko mencakup:

1. Menetapkan struktur organisasi dengan

melakukan pemisahan fungsi yang jelas

antara unit kerja operasional dengan unit yang

melakukan pengendalian internal dimana

pada setiap Kantor Cabang memiliki Resident

Inspector yang melakukan fungsi internal audit

dengan mekanisme kerja H+1.

2. Divisi Manajemen Risiko merupkan unit

kerja independen yang membuat kebijakan

manajemen risiko, metodologi pengukuran

dan penetapan limit risiko. Proses pengkajian

terhadap model dilakukan oleh internal Audit.

3. Setiap produk dan aktivitas baru serta

kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan

dikaji dan dipantau pelaksanaannya oleh Divisi

Manajemen Risiko.

risk management process and risk management information systemAs of 2014, stages of risk management performed

by Bank NTT related with risk management system,

among others:

1. Risk identification process will highly determine

scope and scale of risk measurement,

monitoring and mitigation. Risk identification

is proactive, convering entire bank’s business

activity and carried out to analyze source

and possibility of risk event and its impat,

identification is carried out by analyzing all

risk type and characteristic contained in

every bank’s business activity including other

products and services and has been monioted

periodically monitored and communicated to

Risk Taking Unit.

2. Bank continues to develop Human Capital in

SKMR and other units handling market risk

through training and education program.

Socialization of prevailing Standar operating

related with operational activity to minimize failure

to human error.

risk management internal Control systemBank NTT has implemented risk controlling in the

risk management, including:

1. Determine organization structure by arranging

clear separation of function between

operational unit and unit who is in charge of

internal control activity where every branch

office has Resident Inspector to carry out

internal audit function with H+1 working

mechanism.

2. Risk Management Division as an independent

unit to prepare Risk Management policy, risk

measurement methodology and risk limit

determination. Review process on the model is

performed by Internal Audit.

3. Every new product and activity as well as policy

to be issued has to be reviewed and monitored

on the implementation by the Risk management

Division.

123P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risikoMemperhatikan jumlah aktivitas dan produk

Bank NTT yang terus meningkat, maka Direksi

memandang perlu meningkatkan kualitas

manjemen risiko sehingga tecipta sebuah cara

pengendalian risiko yang berimbang. Salah satu

upaya yang terus dilaksanakan oleh Direksi untuk

menjaga keseimbangan tersebut, adalah dengan

menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Bank


Nomor: 56 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko Produk

dan Aktivitas Baru PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur.

Sementara khusus untuk implementasi terhadap

sistem informasi manajemen risiko oleh Bank NTT,

dilaksanakan dengan mengacu pada blue print

information technology 2013-2017 yang mengatur

tentang pelaksanaan assesment dan pengisian

kuisioner yang selanjutnya hasil assesment akan

dilaporkan kepada Komite Pengarah Teknologi

Informasi PT Bank Pembanguanan Daerah Nusa

Tenggara Timur.

Terkait dengan upaya peningkatan Sistem

Informasi Manajemen, perlu difokuskan pada

kemampuan menyampaikan data secara akurat

dan tepat waktu seperti: data Arus Kas Harian,

Maturity Profile sebagai data yang digunakan

untuk proses pemantauan dan pengendalian risiko

likuiditas

adequacy of risk identification process, measurement, monitoring and Controlling as well as risk management information systemConcerning increasing number of Bank NTT’s

activity and products that the Board of Directors

views an importance to improve risk management

quality to establish balance risk management

mechanism. One of the efforts taken by the Board

of Directors to keep the balance is by issuing PT


No. 56 of 2013 dated June 28, 2013 regarding PT


New Products and Activities Risk Management

Policy and Procedure.

However, particularly for the risk management

information system implementation in Bank NTT is

performed by referring to information technology

blue print 2013 – 2017 regulating assessment

implementation and questionnaire filling and

the assessment result to be reported to PT Bank

Pembanguanan Daerah Nusa Tenggara Timur

Information Technology Committee.

Related with Management Information System

improvement, an ability to present accurate and

timely data is needed including for: Daily Cash

Flow, Maturity Profile and data used for liquidity

risk monitoring and controlling process.


sTraTeGI PerMoDalanCapital Strategy

komposisi permodalan Bank

Berdasarkan akta No. 73 tanggal 15 Nopember 2010

dari notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Modal

Dasar Bank adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,-

terbagi atas 99.930.000,- lembar Saham Seri A

dengan nominal Rp10.000,- dan 70.000,- Saham

Seri B dengan nilai nominal Rp10.000,-

saham seri a merupakan saham yang hanya dapat

dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham Seri

A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar

dengan saham seri B, menerima dividen dan

sisa likuidasi terlebih dahulu serta memiliki hak

suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Saham

Seri B adalah saham biasa.

PerKeMBanGan MoDal DasarChanges in Authorized Capital

TahunYear

Dasar huKuMLegal Basic

noMInal MoDal Dasar rP.

Amount of Authorized Capital Rp.

1999

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.122 tanggal 22 April 1999 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notaris di Kupang.Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8228.HT.01.01.TH.99 tanggal 17 Mei 1999

Establishment Deeds of Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.122 dated 22 April 1999 made before Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang.Decree of Republic of Indonsia Minister of Justice, No. C2-8228.HT.01.01.TH.99 dated 17 May 1999

80.000.000.000,-

2004

Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.108 tanggal 21 Agustus 2004 dan diperkuat dengan akta perubahan (addendum) akta tersebut No.151 tanggal 31 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notaris di Kupang.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-00565 HT.01.04.TH.2006 tanggal 09 Januari 2006.

Extraordinary GMS Deeds No.108 dated 21 August 2004 and enforced by Deeds Addendum No.151 dated 31 August 2005, made before Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang.Decree of Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights No. C-00565 HT.01.04.TH.2006 dated 09 January 2006.

250.000.000.000,-

Composition of Bank’s eQuitY

According to Deeds No. 73 dated November 15,

2010 from Silvester Joseph Mambaitfeto, SH.

Notary, Bank’s authorized capital amounted to

Rp1,000,000,000,000 comprised of: Series A Shares

99,930,000 shares with par value Rp10,000 Series B

Shares 70,000 shares with par value Rp10,000.

Series A shares is special shares only owned by

Provincial, City and Municipal Government. Series

A Share has special voting rights and exchangeable

with Series B Shares, receiving dividend and liquidit

return in advance and special voting rights to

propose candidate for Bank’s Board of Directors

and Board of Commissioners position. Series B

Shares are ordinary shares.

125P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

PerKeMBanGan MoDal DasarChanges in Authorized Capital

TahunYear

Dasar huKuMLegal Basic

noMInal MoDal Dasar rP.

Amount of Authorized Capital Rp.

2007

Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.60 tanggal 13 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH Notaris di Kupang.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05191 HT.01.04.TH.2007 tanggal 03 Desember 2007.

Extraordinary GMS Deeds No.60 dated 13 June 2007, made before Emmanuel Mali, SH Notary in Kupang.Decree of Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights No. C-05191 HT.01.04.TH.2007 dated 03 December 2007.

500.000.000.000,-

2010

Akta No. 73 tanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notaris di Kupang.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10.13263 tanggal 04 Mei 2011.

Deeds No. 73 dated 15 November 2010 made before Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang.Decree of Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights No. : AHU-AH.01.10.13263 dated 04 May 2011.

1.000.000.000.000,-

modal ditempatkan dan disetor serta tamBahan modal disetor

Dominasi kepemilikan saham Bank NTT tercatat

sebesar 35.08% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur selaku pemegang saham

utama, 7.16% dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang,

57.72 % dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten se-NTT

dan 0.04 % merupakan saham perorangan.

Susunan Pemegang Saham Bank NTT pada tanggal

31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

PeMeGanG sahaM Shareholders

leMBar sahaM

Total placed and paid-in capital

PersenTase (%)Ownership

Percentage (%)

noMInal rP.Nominal (in thousand)

saham seri aSeries A Shares

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara Timur Provincial Government

25,516,200 35.08 255,162,000,000

Pemerintah Kota KupangKupang City Government

5,205,000 7.16 52,050,000,000

pemerintah kabupaten :District Government

Pemerintah Kabupaten KupangKupang Municipal Government

7,420,952 10.20 74,209,520,000

plaCed and paid-in Capital and additional paid-in Capital

According to Additional Paid-in Capital Approval

Deeds to PT BPD NTT No. 31 dated September 15,

2014, Notary Silvester Joseph Mambaitfeto, SH

has approved additional placed and paid-in acptial

from Rp656,230,470,000 to Rp727,448,350,000

comprised of:

Based on Equity Report as of July 1 to December

31, 2014 Report, composition of shareholders is as

follows:


PeMeGanG sahaM Shareholders

leMBar sahaM

Total placed and paid-in capital

PersenTase (%)Ownership

Percentage (%)

noMInal rP.Nominal (in thousand)

Pemerintah Kabupaten Sumba TimurSumba Timur Municipal Government

5,000,000 6.87 50,000,000,000

Pemerintah Kab.ManggaraiManggarai Municipal Government

2,481,574 3.41 24,815,740,000

Pemerintah Kab.Manggarai BaratManggarai Barat Municipal Government

2,450,000 3.37 24,500,000,000

Pemerintah Kab.Rote NdaoRote Ndao Municipal Government

2,055,000 2.82 20,550,000,000

Pemerintah Kab.Manggarai TimurManggarai Timur Municipal Government

2,000,000 2.75 20,000,000,000

Pemerintah Kab.Sumba BaratSumba Barat Municipal Government

1,950,000 2.68 19,500,000,000

Pemerintah Kab.BeluBelu Municipal Government

1,852,311 2.55 18,523,110,000

Pemerintah Kab.LembataLembata Municipal Government

1,742,500 2.40 17,425,000,000

Pemerintah Kab.Sumba Barat DayaSumba Barat Daya Municipal Government

1,700,000 2.34 17,000,000,000

Pemerintah Kab.Timur Tengah SelatanTimor Tengah Selatan Municipal Government

1,684,084 2.31 16,840,840,000

Pemerintah Kab Flores TimurFlores Timur Municipal Government

1,600,000 2.20 16,000,000,000

Pemerintah Kab.Sabu RaijuaSabu Raijua Municipal Government

1,500,000 2.06 15,000,000,000

Pemerintah Kab.EndeEnde Municipal Government

1,401,578 1.93 14,015,780,000

Pemerintah Kab.Timor Tengah UtaraTimor Tengah Utara Municipal Government

1,319,187 1.81 13,191,870,000

Pemerintah Kab.NagekeoNagekeo Municipal Government

1,300,000 1.79 13,000,000,000

Pemerintah Kab.Sumba TengahSumba Tengah Municipal Government

1,244,438 1.71 12,444,380,000

Pemerintah Kab.SikkaSikka Municipal Government

1,166,346 1.60 11,663,460,000

Pemerintah Kab.NgadaNgada Municipal Government

1,100,000 1.51 11,000,000,000

Pemerintah Kab.AlorAlor Municipal Government

1,025,665 1.41 10,256,650,000

total shares municipal GovernmentJumlah Saham Pemerintah Kabupaten

41.993.635 57.72 419.936.350.000

JUMLAH SAHAM SERI ATotal Series A Shares

72,714,835 99.96 727,148,350,000

saham seri B :Series B Shares

Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc 20,000 0.03 200,000,000

Erni ChristianaTallo 10,000 0.01 100,000,000

JUMLAH SAHAM SERI BTotal Series B Shares

30.000 0.04 300,000,000

jumlahTotal

72,744,835 100.00 727,448,350,000

127P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

perkembangan modal ditempatkan dan disetor penuh

Pemegang saham 2010 2011 2012 2013 2014 shareholders

saham seri a series a shares

Pemerintah Propinsi NTT

130,162 155,162 180,162 205,162 255.162Nusa Tenggara Timur

Provincial Government

Pemerintah Kota Kupang

30,050 31,050 32,050 39,550 52.050Kupang City Government

Pemerintah Kabupaten se NTT

251,986 290,577 365,718 383,718 419.936NTT County

Government

jumlah saham seri a 412,198 476,789 577,930 628,430 727.148 jumlah saham seri a

saham seri B series B shares

Charles Amos Corputty 200 200 200 200 200 Charles Amos Corputty

Erni Christiana Tallo 100 100 100 100 100 Erni Christiana Tallo

Jumlah Saham Seri B 300 300 300 300 300 Total Series B Shares

total saham 412,498 477,089 578,230 628,730 727.448 total series

tambahan modal disetor Setoran modal dari pemegang saham yang

belum memperolah persetujuan dari Otorisasi

Jasa Keuangan sampai dengan 31 Desember 2014

adalah sebesar Rp42.500.009.301,- saham seri A

dan Rp400.000.000,- saham seri B.

modal sumbanganModal Sumbangan sebesar Rp247.088.700,-

merupakan sumbangan bantuan sarana perbankan

yang diperoleh dari Bank Indonesia berupa

penyediaan jasa konsultasi, penyediaan perangkat

keras (hardware) dan perangkat lunak (software)

serta pelatihan, sesuai dengan surat dari Bank

Indonesia No.26/23/Bppp tanggal 21 Mei 1993.

kepemilikan saham oleh direksi dan komisarisPer posisi 31 Desember 2014, Direksi dan Komisaris

Bank NTT tidak memiliki saham di Bank NTT.

kepemilikian saham oleh masyarakat Kepemilikan Saham oleh masyarakat atau Saham

Perorangan yang merupakan Saham Seri B dengan

kepemilikan saham kurang dari 5% masing-masing

adalah sebagai berikut :

the development of issued and fully paid

additional paid-in CapitalAs of December 31, 2014, paid-in capital from

shareholders unapproved by Financial Service

Authority amounted to Rp42,500,009,301 Series A

Shares and Rp400,00,000 Series B Shares.

Grants CapitalGrants capital amounted to RP247,088,700

as banking grants facility obtained from Bank

Indonesia in form of consultancy service, hardware

and software provision and training support,

referring to Letter from Bank Indonesia No. 26/23/

Bppp dated May 21, 1993.

Board of directors and Board of Commissioners shares ownershipAs of December 31, 2014, Board of Directors and

Board of Commissioners of Bank NTT did not have

shares ownership in Bank NTT.

public shares ownershipShares Ownership by Public or Individual Shares

as SeriesB Shares with less than 5% ownership is

explained below:


sahaM serI B SERIES B SHARES

leMBar sahaM

Shares

PersenTase (%)

Percentage (%)

noMInal rP.Nominal Rp.

Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc 20,000 0.03 200,000,000

Erni ChristianaTallo 10,000 0.01 100,000,000

jumlah saham seriB total series B shares

30.000 0.04 300,000,000

struktur modal(Capital struCture)

Struktur modal merupakan penentuan komposisi

modal, yaitu perbandingan antara hutang dan

modal sendiri atau dengan kata lain struktur

modal merupakan hasil atau akibat dari keputusan

pendanaan (financing decision) yang intinya

memilih apakah akan mengunakan hutang atau

ekuitas untuk mendanai operasi perusahaan

Struktur permodalan Bank NTT terus menguat dari

tahun ke tahun, terutama karena dukungan dari

Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang

dan Pemerintah Kabupaten se Nusa Tenggara Timur

selaku pemilik, yang terus meningkatkan setoran

modalnya di Bank NTT, disamping pertumbuhan

laba yang secara konsisten terus bertumbuh dari

tahun ke tahun.

Struktur modal Bank NTT sebagaimana tergambar

dibawah ini:

Jutaan Rp Million Rp

komponen modal 2012 2013 2014 % pertumb.

GrowthCapital struCture

Modal inti (tier 1) : 772.745 868.601 1,032,090 18.82 Core Capital (tier 1) :

Modal pelengkap (tier 2) :

50.913 45.120 54,564 20.93Supplementary Capital

(tier 2) :

Total modal inti dan Modal Pelengkap

823.658 913.721 1,086,654 18.93 Total Tier 1 and Tier 2

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit

4.073.013 4.233.415 4,789,708 13.14 Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional

911.620 1.061.650 1,193,751 12.44Risk Weighted Assets

(RWA) for Operational Risk

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional

16.52 17.26 18.16 0.90

Minimum Capital Adequacy Ratio

for Credit Risk and Operational Risk

Capital struCture

Capital structure is determinant factor of capital

composition, comparison between debt and equity

or, on other workds, the outcome or return from

financing decision that principally prefers between

debt or equity to finance the Company’s operation.

Bank NTT’s capital structure is strengthened

by year, mainly supported by NTT Provincial

Government, Kupang City Government and

Municipal Government in East Nusa Tenggara

as owners, to increase paid-in capital in Bank

NTT< other than income growth that consistently

increases within years.

Bank NTT’s capital structure is illustrated below:

129P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Jutaan Rp Million Rp

komponen modal 2012 2013 2014 % pertumb.

GrowthCapital struCture

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar

16.52 17.26 18.16 0.90

Minimum Capital Adequacy Ratio for

Credit Risk, Operational Risk and Market Risk

keBijakan manajemen atas struktur permodalan (Capital struCture poliCY)

Perseroan berupaya untuk mencapai struktur

modal yang optimal untuk membiayai aset tidak

lancar atau secara khusus belanja modalnya.

Dengan mengelola struktur modal yang optimal

dan aman, biaya modal dapat dijaga ditingkat

minimal dan Perseroan akan memiliki kapasitas

penuh untuk memaksimalkan nilai pemegang

saham.

Kebijakan manajemen dalam pengelolaan struktur

permodalan adalah memperkuat struktur modal

bank dengan mengupayakan peningkatan setoran

modal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota

maupun Pemerintah Kabupaten se NTT. Dukungan

modal dari pemegang saham sangat dibutuhkan

bank dalam pelaksanaan kegiatan operasional

yang digunakan untuk perluasan jaringan

kantor berbasis teknologi, pembiayaan kredit

khususnya untuk sektor-sektor yang produktif

serta pengadaan aset tetap dalam mendukung

operasional bank.

Untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko

dan mendukung rencana bisnis, bank memiliki

kebijakan untuk menjaga modal yang kuat antara

lain:

1. Tingkat Pengembalian kepada pemegang

saham berupa dividen ditentukan oleh

besarnya modal yang disetor.

2. Dalam rangka menghasilkan tingkat dividen

yang besar, bank melaksanakan berbagai

strategi yang bertujuan menghasilkan

rentabilitas yang tinggi.

Capital struCture poliCY

The Company seeks to achieve optimum capital

structure to finance non-current assets or,

particularly, for capital expenditure. By managing

optimum and secure capital structure, cost of

fund can be controlled at minimum level and

the Company will have full capacity to optimize

shareholders’ value.

Capital structure policy is to strengthen bank’s

capital structure by seeking additional paid-

in capital from Provincial Government, City

Government and Municipal Government in NTT

Province. Capital support from the shareholders

is highly needed by the Bank to commence

operational activity for technology=based office

channeling expansion, loan financing mainly for

productive sectors and fixed assets acquisition to

support bank’s operational.

To fulfill minimum CAR based on risk profile and

support business plan, Bank has a policy to maintain

strong capital throughout following policies:

1. Return to shareholders as dividend is

determined by amount of paid-in capital.

2. Generate high dividend return, Bank performs

set of strategies aiming to generate high

earnings.


3. Meningkatkan Modal Disetor melalui

peningkatan kerjasama dengan Pemerintah

Daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota selaku

Pemegang Saham.

4. Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam

pembangunan ekonomi masyarakat di

Kabupaten/Kota melalui dukungan atas

program pemberdayaan masyarakat dan

kepedulian Bank melalui Corporate Social

Responsibility.

strategi pengelolaan modal

sumber permodalanBank menghitung kebutuhan modal berdasarkan

peraturan Bank Indonesia yang berlaku dimana

modal yang diwajibkan Bank Indonesia di analisa

dalam 2 tier:

1. Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan

disetor penuh, cadangan umum, cadangan

tujuan, saldo laba dan Laba periode berjalan.

2. Modal tier 2, meliputi penyisihan kerugian

penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang

memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai PBI yang

berlaku.

3. Increase paid-in capital by developing

partnership with Provincial/Municipal and City

Government as Shareholders.

4. Being the partner of Regional Government

in developing community economics in

Municipal/City level by supporting community

development and Bank’s awareness through

Corporate Social Responsibility program.

Capital management strategy

source of CapitalBank calculates capital needs referring to prevailing

Bank Indonesia regulation where Bank Indonesia

regulates mandatory capital analyzedin 2 tiers:

1. Tier 1 capital, including placed and fully paid-in

capital, general reserves, appropriate reserves,

retained earnings and Income for the year.

2. Tier 2 capital, including allowance for

repairment losses allowed.

Bank does not have other additional capital

complies with tier 3 capital requirement referring

to prevailing PBI.

131P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

PenGunGKaPan ManaJeMen rIsIKo seCara KuanTITaTIF sesuaI se BI no. 14/35/DPnP TanGGal 10 DeseMBer 2012Quantitative Risk Management Disclosure According Circular Letter No. 14/35 / DPNP Date December 10, 2012

PenGunGKaPan KuanTITaTIF sTruKTur PerMoDalan BanK uMuMQUANTITATIVE DISCLOSURE OF CAPITAL STRUCTURE OF COMMERCIAL BANKS

no KoMPonen MoDal


31 Desember 201331 December 2013 CaPITal sCTruCTure

Bank Bank

KonsolidasiConsolidated

Bank Bank


(1) (2) (3) (4) (3) (4) (2)

I KOMPONEN MODAL CAPITAL SCTRUCTURE

A. Modal Inti 1,032,090 868.601 Core Capital (Tier - 1)

1. Modal Disetor 727,448 - 628.730 - Paid-in Capital

2. Cadangan Tambahan Modal 304,642 - 239.871 - Reserves of Additional Paid-in Capital

3. Modal Inovatif *) - - - - Innovative Capital Instruments *)

4. Faktor Pengurang Modal Inti *) - - - - Tier - 1 Capital Deduction Factor

5. Kepentingan Non Pengendali

- - - - Non-Controlling Interest

B. Modal Pelengkap 54,564 45.120 Supplementary Capital

1. Level Atas (Upper Tier 2) *) 54,564 - 45.120 - (Upper Tier 2) *)

2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *)

- - - - 2. (Lower Tier 2) maximum 50% of Tier - 1 Capital *)

3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap*)

- - - - Tier - 2 Capital Deducation Factor

C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal pelengkap

Tier - 1 and Tier - 2 Capital Deduction Factor

Eksposur Sekuritisasi - - - - Securitization exposure

D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)

- - - - Additional Supplementary Capital (Tier - 3)

E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK

Additional Supplementary Capital for Market Risk Anticipation

MENGANTISIPASI RISIKO PASAR - - - - MARKET RISK ANTICIPATE

II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C)

1,086,654 - 913.721 - Total of Core Capital and Supplementary Capital

III TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E)

1,086,654 - 913.721 - Total of Core Capital, Supplementary Capital, And

Additional Supplementary For Market Risk Anticipation

(A+B+C+E)

IV ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT

4,789,708 - 4.233.415 - Risk Weighted Asset For Credit Risk

tabel 1.a pengungkapan kuantitatif struktur permodalan Bank umumtable 1.a Quantitative disclosure of Capital structure of Commercial Banks


PenGunGKaPan KuanTITaTIF sTruKTur PerMoDalan BanK uMuMQUANTITATIVE DISCLOSURE OF CAPITAL STRUCTURE OF COMMERCIAL BANKS

no KoMPonen MoDal


31 Desember 201331 December 2013 CaPITal sCTruCTure

Bank Bank


Bank Bank


(1) (2) (3) (4) (3) (4) (2)

V ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL

1,193,751 - 1.061.650 - Risk Weighted Asset for Operational Risk

VI ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR

- - - - Risk Weighted Asset for Market Risk

A. Metode Standard - - - - Standardized Method

B. Model Internal - - - - Internal Model

VII RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II: (IV+V)]

18.16 - 17,26 - Minimum Capital Adequacy Ratio for Credit Risk and Operational

Risk [II: (IV+V)]

VIII RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL & RISIKO PASAR [(III: (IV+V+VI)]

18.16 - 17,26 Minimum Capital Adequacy Ratio for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk [(III: (IV+V+VI)]

133P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

(jutaan rp)(million Rp)

PenGunGKaPan TaGIhan BersIh BerDasarKan WIlaYah - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF neT reCeIvaBles BY area – BanK onlY

no. Kategori Portofolio



Portfolio CategoryTagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Receivables by RegionTagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Receivables by Region

Wilayah 1Region 1

Wilayah 2Region 2

Wilayah 3Region 3

Wilayah 4Region 4

TotalWilayah 1Region 1

Wilayah 2Region 2

Wilayah 3Region 3

Wilayah 4Region 4

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,043,302 - - - 1,043,302 827.763 - - - 827.763 Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 34,032 - - - 34,032 45.211 - - - 45.211 Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga

Internasional

- - - - -

- - - - -Receivables on Multilateral Development

Banks and International Institution

4 Tagihan Kepada Bank 1,334,723 - - - 1,334,723 1.135.954 - - - 1.135.954 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 13,767 1,577 69 15,413 8.052 1.895 140 - 10.087 Loans Secured by Residential Property

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - Loans Secured by Commercial Real Estate

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 54,862 19,261 284 - 74,407 44.065 21.082 473 - 65.620 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Portofolio Ritel

2,887,736 1,863,810 3,477 - 4,755,023 2.607.383 1.646.862 3.913 - 4.258.158

Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 360,680 138,185 128,111 626,976 293.463 100.228 137.203 - 530.894 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 5,225 4,094 597 9,916 5.558 2.061 456 - 8.075 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 260,408 124,738 1,745 386,891 287.840 83.246 1.784 - 372.870 Other Assets

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah

(apabila ada)

- - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business

Total 5,994,735 2,151,665 134,283 - 8,280,683 5.255.289 1.855.374 143.969 - 7.254.632 total

tabel 2.1.a pengungkapan tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara individual



PenGunGKaPan TaGIhan BersIh BerDasarKan WIlaYah - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF neT reCeIvaBles BY area – BanK onlY




Portfolio CategoryTagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Receivables by RegionTagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Receivables by Region

Wilayah 1Region 1

Wilayah 2Region 2

Wilayah 3Region 3

Wilayah 4Region 4

TotalWilayah 1Region 1

Wilayah 2Region 2

Wilayah 3Region 3

Wilayah 4Region 4

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,043,302 - - - 1,043,302 827.763 - - - 827.763 Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 34,032 - - - 34,032 45.211 - - - 45.211 Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga

Internasional

- - - - -

- - - - -Receivables on Multilateral Development


4 Tagihan Kepada Bank 1,334,723 - - - 1,334,723 1.135.954 - - - 1.135.954 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 13,767 1,577 69 15,413 8.052 1.895 140 - 10.087 Loans Secured by Residential Property

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - Loans Secured by Commercial Real Estate

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 54,862 19,261 284 - 74,407 44.065 21.082 473 - 65.620 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Portofolio Ritel

2,887,736 1,863,810 3,477 - 4,755,023 2.607.383 1.646.862 3.913 - 4.258.158


9 Tagihan kepada Korporasi 360,680 138,185 128,111 626,976 293.463 100.228 137.203 - 530.894 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 5,225 4,094 597 9,916 5.558 2.061 456 - 8.075 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 260,408 124,738 1,745 386,891 287.840 83.246 1.784 - 372.870 Other Assets

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah

(apabila ada)

- - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business

Total 5,994,735 2,151,665 134,283 - 8,280,683 5.255.289 1.855.374 143.969 - 7.254.632 total

table 2.1.a : disclosure of net receivables by area – Bank only

135P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan TaGIhan BersIh BerDasarKan sIsa JanGKa WaKTu KonTraK - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF neT reCeIvaBles BY ConTraCTual MaTurITY – BanK onlY




Portfolio CategoryTagihan Bersih Berdasarkan sisa Jangka Waktu Kontrak

Net Receivables by Contractual MaturityTagihan Bersih Berdasarkan sisa Jangka Waktu Kontrak

Net Receivables by Contractual Maturity

< 1 tahun< 1 year

>1 thn s.d. 3 thn>1 year to 3

years

>3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5

years

> 5 thn> 5 years

non-Kontraktual

Non-contractualTotal

< 1 tahun< 1 year


years


years

> 5 thn> 5 years

non-Kontraktual


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tagihan Kepada Pemerintah

1,043,302.00 - - - - 1,043,302.00 827.763 - - - - 827.763 Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

- - 34,032.00 - - 34,032.00 - - - 45.211 - 45.211 Receivables on Public Sector

Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

- - - - - - - - - - - - Receivables on Multilateral

Development Banks and International Institution

4 Tagihan Kepada Bank

1,153,723.00 80,000.00 48,000.00 53,000.00 - 1,334,723.00 904.954 110.000 25.000 96.000 - 1.135.954 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal

13.00 256.00 2,649.00 12,495.00 15,413.00 23 370 434 9.260 10.087 Loans Secured by Residential

Property

6 Kredit Beragun Properti Komersial

- - - - - - - - - - - - Loans Secured by

Commercial Real Estate

7 Kredit Pegawai/Pensiunan

382.00 7,169.00 17,836.00 49,020.00 74,407.00 237 6.006 16.352 43.025 - 65.620 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

344,381.00 410,920.00 695,368.00 3,304,354.00 - 4,755,023.00 287.660 352.367 589.564 3.028.567 - 4.258.158 Receivables on Micro,

Small Business & Retail Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi

357,017.00 91,524.00 131,987.00 46,448.00 626,976.00 264.203 73.175 67.068 126.448 530.894 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

9,916.00 - - - - 9,916.00 8.075 - - - - 8.075 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya - - - - 386,891.00 386,891.00 - - - - 372.870 372.870 Other Assets

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

- - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based

Business(if any)

Total 2,908,734.00 589,869.00 929,872.00 3,465,317.00 386,891.00 8,280,683.00 2.292.915 541.918 698.418 3.348.511 372.870 7.254.632 total

tabel 2.2.a. pengungkapan tagihan Bersih Berdasarkan sisa jangka Waktu kontrak - Bank secara individual



PenGunGKaPan TaGIhan BersIh BerDasarKan sIsa JanGKa WaKTu KonTraK - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF neT reCeIvaBles BY ConTraCTual MaTurITY – BanK onlY




Portfolio CategoryTagihan Bersih Berdasarkan sisa Jangka Waktu Kontrak

Net Receivables by Contractual MaturityTagihan Bersih Berdasarkan sisa Jangka Waktu Kontrak

Net Receivables by Contractual Maturity

< 1 tahun< 1 year


years


years

> 5 thn> 5 years

non-Kontraktual


< 1 tahun< 1 year


years


years

> 5 thn> 5 years

non-Kontraktual


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tagihan Kepada Pemerintah

1,043,302.00 - - - - 1,043,302.00 827.763 - - - - 827.763 Receivables on Sovereigns


- - 34,032.00 - - 34,032.00 - - - 45.211 - 45.211 Receivables on Public Sector

Entities


- - - - - - - - - - - - Receivables on Multilateral

Development Banks and International Institution

4 Tagihan Kepada Bank

1,153,723.00 80,000.00 48,000.00 53,000.00 - 1,334,723.00 904.954 110.000 25.000 96.000 - 1.135.954 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal

13.00 256.00 2,649.00 12,495.00 15,413.00 23 370 434 9.260 10.087 Loans Secured by Residential

Property


- - - - - - - - - - - - Loans Secured by

Commercial Real Estate

7 Kredit Pegawai/Pensiunan

382.00 7,169.00 17,836.00 49,020.00 74,407.00 237 6.006 16.352 43.025 - 65.620 Employee/Retired Loans


344,381.00 410,920.00 695,368.00 3,304,354.00 - 4,755,023.00 287.660 352.367 589.564 3.028.567 - 4.258.158 Receivables on Micro,

Small Business & Retail Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi

357,017.00 91,524.00 131,987.00 46,448.00 626,976.00 264.203 73.175 67.068 126.448 530.894 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

9,916.00 - - - - 9,916.00 8.075 - - - - 8.075 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya - - - - 386,891.00 386,891.00 - - - - 372.870 372.870 Other Assets

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

- - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based

Business(if any)

Total 2,908,734.00 589,869.00 929,872.00 3,465,317.00 386,891.00 8,280,683.00 2.292.915 541.918 698.418 3.348.511 372.870 7.254.632 total

table 2.2.a : disclosure of net receivables by Contractual maturity – Bank only

137P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan TaGIhan BersIh BerDasarKan seKTor eKonoMI - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF neT reCeIvaBles BY eConoMIC seCTor – BanK onlY



no. sektor ekonomi

Tagihan Kepada

PemerintahReceivables on

Sovereigns

Tagihan Kepada entitas sektor

PublikReceivables on Public

Sector Entities

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral

dan lembagaInternasional

Receivables on Multilateral Development

Banks and International

Institution

Tagihan Kepada

BankReceivables on

Banks

Kredit Beragunrumah TinggalLoans Secured by Residential

Property

Kredit BeragunProperti

KomersialLoans Secured by Commercial

Real Estate

KreditPegawai/

PensiunanEmployee/

Retired Loans

Tagihan Kepada

usaha Mikro,usaha Kecil

danPortofolio

ritelReceivables on

Micro, Small Business &

Retail Portfolio

Tagihan kepada

KorporasiReceivables on

Corporate

Tagihan yangTelah Jatuh

TempoPast Due

Receivables

aset lainnyaOther Assets

eksposur di unit

usaha syariah(apabila ada)Exposures at Sharia Based

Business(if any)

economy sector

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan

- - - - - - - 106,673.00 4,159.00 427.00 - -

Agriculture, Hunting and Forestry

2 Perikanan - - - - - - - 5,047.00 1,495.00 189.00 - - Fishery

3 Pertambangan dan Penggalian

- - - - - - - 2,030.00 2,356.00 - - - Mining and Quarrying

4 Industri pengolahan - - - - - - - 18,026.00 7,058.00 38.00 - - Manufacturing

5 Listrik, Gas dan Air - - - - - - 1,567.00 33,848.00 77.00 - -

Electricity, Gas and Water

6 Konstruksi - 34,032.00 - - - - - 128,544.00 159,942.00 3,239.00 - - Construction

7 Perdagangan besar dan eceran

- - - - 582.00 - - 476,301.00 205,336.00 4,522.00 - -

Wholesale and Retail Trading

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

- - - - 1,733.00 - - 16,695.00 115,934.00 55.00 - -

Hotel and Food & Beverage

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi

- - - - - 33,682.00 40,529.00 131.00

Transportation, Warehousing and Communications

10 Perantara keuangan - - - 1,334,723.00 - - 140.00 3,093.00 44.00 - - Financial Intermediary

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan

- - - - 703.00 - - 24,865.00 9,769.00 227.00 - -

Real Estate, Rental and Business Services

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

- - -

- - - - - - - -

Public Administration, Defense and

Compulsory Social Security

13 Jasa pendidikan - - - - - - 1,347.00 6,720.00 35.00 - - Education Services

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

- - - - - - 3,049.00 244.00 -

Human Health and Social Work Activities

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya

- - - - 175.00 - - 13,898.00 1,492.00 353.00

Public, Socio-Culture, Entertainment and

Other Personal

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga

- - - - - - 5,525.00 - 3.00 - -

Activities of Households as

Employers

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

- - -

- - - - - - - -

International Institution and Other

Extra International Agencies

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya

- - - - - - 621.00 1.00 -

Undefined Activities

19 Rumah Tangga - - - - 12,220.00 - 74,407.00 3,917,013.00 - 576.00 Household

20 Bukan Lapangan Usaha Non Business Field

21 Lainnya 1,043,302.00 - - - - - - 35,000.00 - 386,891.00 - Others

Total 1,043,302.00 34,032.00 - 1,334,723.00 15,413.00 - 74,407.00 4,755,023.00 626,976.00 9,916.00 386,891.00 - total

tabel 2.3.a. pengungkapan tagihan Bersih Berdasarkan sektor ekonomi - Bank secara individual






no. sektor ekonomi

Tagihan Kepada


Sovereigns



Sector Entities

Tagihan Kepada Bank





Institution

Tagihan Kepada

BankReceivables on

Banks


Property



Real Estate

KreditPegawai/

PensiunanEmployee/

Retired Loans

Tagihan Kepada


danPortofolio

ritelReceivables on


Retail Portfolio

Tagihan kepada


Corporate


TempoPast Due

Receivables


eksposur di unit


Business(if any)

economy sector

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


- - - - - - - 106,673.00 4,159.00 427.00 - -

Agriculture, Hunting and Forestry

2 Perikanan - - - - - - - 5,047.00 1,495.00 189.00 - - Fishery


- - - - - - - 2,030.00 2,356.00 - - - Mining and Quarrying

4 Industri pengolahan - - - - - - - 18,026.00 7,058.00 38.00 - - Manufacturing

5 Listrik, Gas dan Air - - - - - - 1,567.00 33,848.00 77.00 - -


6 Konstruksi - 34,032.00 - - - - - 128,544.00 159,942.00 3,239.00 - - Construction


- - - - 582.00 - - 476,301.00 205,336.00 4,522.00 - -

Wholesale and Retail Trading


- - - - 1,733.00 - - 16,695.00 115,934.00 55.00 - -

Hotel and Food & Beverage


- - - - - 33,682.00 40,529.00 131.00

Transportation, Warehousing and Communications

10 Perantara keuangan - - - 1,334,723.00 - - 140.00 3,093.00 44.00 - - Financial Intermediary


- - - - 703.00 - - 24,865.00 9,769.00 227.00 - -

Real Estate, Rental and Business Services


- - -

- - - - - - - -



13 Jasa pendidikan - - - - - - 1,347.00 6,720.00 35.00 - - Education Services


- - - - - - 3,049.00 244.00 -

Human Health and Social Work Activities


- - - - 175.00 - - 13,898.00 1,492.00 353.00

Public, Socio-Culture, Entertainment and

Other Personal


- - - - - - 5,525.00 - 3.00 - -


Employers


- - -

- - - - - - - -




- - - - - - 621.00 1.00 -

Undefined Activities

19 Rumah Tangga - - - - 12,220.00 - 74,407.00 3,917,013.00 - 576.00 Household

20 Bukan Lapangan Usaha Non Business Field

21 Lainnya 1,043,302.00 - - - - - - 35,000.00 - 386,891.00 - Others

Total 1,043,302.00 34,032.00 - 1,334,723.00 15,413.00 - 74,407.00 4,755,023.00 626,976.00 9,916.00 386,891.00 - total

table 2.3.a : disclosure of net receivables by economic sector – Bank only

139P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce





no. sektor ekonomi

Tagihan Kepada


Sovereigns



Sector Entities

Tagihan Kepada Bank





Institution

Tagihan Kepada

BankReceivables on

Banks


Property



Real Estate

KreditPegawai/

PensiunanEmployee/

Retired Loans

Tagihan Kepada


danPortofolio

ritelReceivables on


Retail Portfolio

Tagihan kepada


Corporate


TempoPast Due

Receivables


eksposur di unit


Business(if any)

economy sector

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


- - - - - - - 50.631 1.279 495 - - Agriculture, Hunting

and Forestry

2 Perikanan - - - - - - - 3.221 - 177 - - Fishery


- - - - - - - 1.299 - 1 - - Mining and Quarrying

4 Industri pengolahan - - - - - - - 12.993 1.992 25 - - Manufacturing

5 Listrik, Gas dan Air - - - - - - 4.774 28.222 3 - -


6 Konstruksi - 32.975 - - 73 - 1.859 72.862 142.103 1.965 - - Construction


- - - - - - - 318.748 116.513 4.703 - - Wholesale and Retail

Trading


- - - - - - - 10.438 111.259 1 - - Hotel and Food &

Beverage


- 12.236 - - - - - 20.279 56.125 266 Transportation,

Warehousing and Communications

10 Perantara keuangan - - - 1.135.954 - - 83 328 4.381 - - - Financial Intermediary


- - - - 140 - 133 14.113 5.622 1 - - Real Estate, Rental

and Business Services


- - - - - - 843 100.781 - - - -



13 Jasa pendidikan - - - - - - - 1.279 2.053 - - - Education Services


- - - - - - - 8.350 4.958 13 Human Health and

Social Work Activities


- - - - - - - 74 6.387 42 Public, Socio-Culture,

Entertainment and Other Personal

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - - - - 2.452 - 5 - -


Employers


- - - - - - - - - - - -




- - - - - - 81 507 - Undefined Activities

19 Rumah Tangga - - - - - - - - - - - - Household

20 Bukan Lapangan Usaha - - - - 9.874 - 62.621 3.635.029 - 378 Non Business Field

21 Lainnya 827.763 - - - - - - - 500 - 372.870 - Others

Total 827.763 45.211 - 1.135.954 10.087 - 65.620 4.258.158 530.894 8.075 372.870 - total

tabel 2.3.a. pengungkapan tagihan Bersih Berdasarkan sektor ekonomi - Bank secara individual






no. sektor ekonomi

Tagihan Kepada


Sovereigns



Sector Entities

Tagihan Kepada Bank





Institution

Tagihan Kepada

BankReceivables on

Banks


Property



Real Estate

KreditPegawai/

PensiunanEmployee/

Retired Loans

Tagihan Kepada


danPortofolio

ritelReceivables on


Retail Portfolio

Tagihan kepada


Corporate


TempoPast Due

Receivables


eksposur di unit


Business(if any)

economy sector

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


- - - - - - - 50.631 1.279 495 - - Agriculture, Hunting

and Forestry

2 Perikanan - - - - - - - 3.221 - 177 - - Fishery


- - - - - - - 1.299 - 1 - - Mining and Quarrying

4 Industri pengolahan - - - - - - - 12.993 1.992 25 - - Manufacturing

5 Listrik, Gas dan Air - - - - - - 4.774 28.222 3 - -


6 Konstruksi - 32.975 - - 73 - 1.859 72.862 142.103 1.965 - - Construction


- - - - - - - 318.748 116.513 4.703 - - Wholesale and Retail

Trading


- - - - - - - 10.438 111.259 1 - - Hotel and Food &

Beverage


- 12.236 - - - - - 20.279 56.125 266 Transportation,

Warehousing and Communications

10 Perantara keuangan - - - 1.135.954 - - 83 328 4.381 - - - Financial Intermediary


- - - - 140 - 133 14.113 5.622 1 - - Real Estate, Rental

and Business Services


- - - - - - 843 100.781 - - - -



13 Jasa pendidikan - - - - - - - 1.279 2.053 - - - Education Services


- - - - - - - 8.350 4.958 13 Human Health and

Social Work Activities


- - - - - - - 74 6.387 42 Public, Socio-Culture,

Entertainment and Other Personal

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - - - - 2.452 - 5 - -


Employers


- - - - - - - - - - - -




- - - - - - 81 507 - Undefined Activities

19 Rumah Tangga - - - - - - - - - - - - Household

20 Bukan Lapangan Usaha - - - - 9.874 - 62.621 3.635.029 - 378 Non Business Field

21 Lainnya 827.763 - - - - - - - 500 - 372.870 - Others

Total 827.763 45.211 - 1.135.954 10.087 - 65.620 4.258.158 530.894 8.075 372.870 - total

table 2.3.a : disclosure of net receivables by economic sector – Bank only

141P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan TaGIhan Dan PenCaDanGan BerDasarKan WIlaYah - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF reCeIvaBles anD ProvIsIonInG BaseD on area - ConsolIDaTeD




Portfolio Category

WilayahRegion

Wilayah

Wilayah 1Region 1

Wilayah 2Region 2

Wilayah 3Region 3

Wilayah 4Region 4

Total Wilayah 1Region 1

Wilayah 2Region 2

Wilayah 3Region 3

Wilayah 4Region 4

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan 5,994,735 2,151,665 134,283 8,280,683 5.296.308 1.939.975 147.011 - 7.383.294 Receivables

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired )

11,521 6,716 317 18,554

39.502 21.016 3.700 - 64.218 Receivables is impaired

a. Belum jatuh tempo 6,333 2,039 317 8,689 15.675 4.940 238 - 20.853 a. Not to maturity

b. Telah jatuh tempo 5,188 4,022 597 9,807 23.827 16.076 3.462 - 43.365 b. Has matured

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual

- - - -

- - - - - Allowance for impairment losses - Individual

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif

30,739 21,416 15,500 67,655

32.007 18.199 3.230 - 53.436 Allowance for impairment losses - Collective

5 Tagihan yang dihapus buku 60,053 6,272 17 66,342 60.032 7.208 791 - 68.031 Receivables removed the book

tabel 2.4.a. pengungkapan tagihan dan pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara individual



PenGunGKaPan TaGIhan Dan PenCaDanGan BerDasarKan WIlaYah - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF reCeIvaBles anD ProvIsIonInG BaseD on area - ConsolIDaTeD




Portfolio Category

WilayahRegion

Wilayah

Wilayah 1Region 1

Wilayah 2Region 2

Wilayah 3Region 3

Wilayah 4Region 4

Total Wilayah 1Region 1

Wilayah 2Region 2

Wilayah 3Region 3

Wilayah 4Region 4

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan 5,994,735 2,151,665 134,283 8,280,683 5.296.308 1.939.975 147.011 - 7.383.294 Receivables

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired )

11,521 6,716 317 18,554

39.502 21.016 3.700 - 64.218 Receivables is impaired

a. Belum jatuh tempo 6,333 2,039 317 8,689 15.675 4.940 238 - 20.853 a. Not to maturity

b. Telah jatuh tempo 5,188 4,022 597 9,807 23.827 16.076 3.462 - 43.365 b. Has matured

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual

- - - -

- - - - - Allowance for impairment losses - Individual

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif

30,739 21,416 15,500 67,655

32.007 18.199 3.230 - 53.436 Allowance for impairment losses - Collective

5 Tagihan yang dihapus buku 60,053 6,272 17 66,342 60.032 7.208 791 - 68.031 Receivables removed the book

2.4.b disclosure of receivables and provisioning based on area - Consolidated

143P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan TaGIhan Dan PenCaDanGan BerDasarKan seKTor eKonoMI - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF reCeIvaBles anD ProvIsIonInG BaseD on eConoMIC seCTors - BanK onlY



no. sektor ekonomi TagihanReceivables

Tagihan yang Mengalami Penurunan

nilaiImpaired Receivables

Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPn) -

IndividualAllowance

forImpairment

Cadangan kerugian

penurunan nilai

(CKPn) - Kolektif

Allowancefor Impairment

Tagihan yangdihapus buku

Written-OffReceivables

TagihanReceivables

Tagihan yang Mengalami Penurunan nilai

Impaired Receivables

Cadangan kerugian


IndividualAllowance

forImpairment

Cadangan kerugian

penurunan nilai

(CKPn) - Kolektif

Allowancefor

Impairment



economic sectorsBelum Jatuh

TempoNon Past

Due

Telah jatuh

tempoNon Past

Due

Belum Jatuh Tempo

Non Past Due

Telah jatuh tempo

Non Past Due

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


111,259 36 427 - 1,422 - 53.746 182 1.718 - 1.430 - Agriculture, Hunting and Forestry

2 Perikanan 6,731 19 189 - 580 - 4.041 66 784 - 659 - Fishery

3 Pertambangan dan Penggalian 4,386 16 - - 14 - 1.330 39 6 - 32 - Mining and Quarrying

4 Industri pengolahan 25,122 38 38 - 234 - 15.220 188 137 - 311 - Manufacturing

5 Listrik, Gas dan Air 35,492 - 76 - 79 - 33.013 - 17 - 84 - Electricity, Gas and Water

6 Konstruksi 325,757 2,263 3,223 - 27,717 - 280.931 4.664 14.498 - 16.240 - Construction

7 Perdagangan besar dan eceran 686,741 2,676 4,450 - 21,497 - 458.074 2.881 19.829 - 21.726 - Wholesale and Retail Trading


134,417 39 55 - 151 - 121.832 207 6 - 298 - Hotel and Food& Beverage


74,342 405 131 - 663 - 77.491 607 703 - 956 - Transportation,Warehousingand Communications

10 Perantara keuangan 1,338,000 - 44 - 155 - 1.140.968 238 25 - 229 - Financial Intermediary


35,564 21 227 - 883 - 20.009 - 1 - 178 - Real Estate, Rental and Business Services


- - - - - - 101.624 - - - 31 - Public Administration,

Defense and Compulsory Social Security

13 Jasa pendidikan 8,102 117 34 - 466 - 3.974 775 - - 647 - Education Services

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 3,293 - - - 6 - 13.428 65 74 - 143 - Human Health and Social Work Activities


15,918 23 333 - 1,265 - 6.710 - 248 - 215 - Public, Socio-Culture, Entertainmentand Other Personal


5,528 14 3 - 33 - 2.465 - 14 - 11 - Activities of Households as Employers


- - - - - - - - - - - - International Institution and Other Extra International Agencies


622 24 1 - 8 - 588 - - - - - Undefined Activities

19 Bukan Lapangan Usaha 5,469,409 2,998 576 - 12,482 - 3.717.939 10.941 1.464 - 10.246 - Non Business Field

20 Lainnya - - - - - 66,342.00 1.329.911 - - - - 60.032 Others

Total 8,280,683 8,689 9,807 - 67,655 66,342 7.383.294 20.853 39.524 - 53.436 0 TOTAL

tabel 2.5.a. pengungkapan tagihan dan pencadangan Berdasarkan sektor ekonomi - Bank secara individual



PenGunGKaPan TaGIhan Dan PenCaDanGan BerDasarKan seKTor eKonoMI - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF reCeIvaBles anD ProvIsIonInG BaseD on eConoMIC seCTors - BanK onlY



no. sektor ekonomi TagihanReceivables

Tagihan yang Mengalami Penurunan

nilaiImpaired Receivables

Cadangan kerugian


IndividualAllowance

forImpairment

Cadangan kerugian

penurunan nilai

(CKPn) - Kolektif

Allowancefor Impairment



TagihanReceivables

Tagihan yang Mengalami Penurunan nilai

Impaired Receivables

Cadangan kerugian


IndividualAllowance

forImpairment

Cadangan kerugian

penurunan nilai

(CKPn) - Kolektif

Allowancefor

Impairment



economic sectorsBelum Jatuh

TempoNon Past

Due

Telah jatuh

tempoNon Past

Due

Belum Jatuh Tempo

Non Past Due

Telah jatuh tempo

Non Past Due

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


111,259 36 427 - 1,422 - 53.746 182 1.718 - 1.430 - Agriculture, Hunting and Forestry

2 Perikanan 6,731 19 189 - 580 - 4.041 66 784 - 659 - Fishery

3 Pertambangan dan Penggalian 4,386 16 - - 14 - 1.330 39 6 - 32 - Mining and Quarrying

4 Industri pengolahan 25,122 38 38 - 234 - 15.220 188 137 - 311 - Manufacturing

5 Listrik, Gas dan Air 35,492 - 76 - 79 - 33.013 - 17 - 84 - Electricity, Gas and Water

6 Konstruksi 325,757 2,263 3,223 - 27,717 - 280.931 4.664 14.498 - 16.240 - Construction

7 Perdagangan besar dan eceran 686,741 2,676 4,450 - 21,497 - 458.074 2.881 19.829 - 21.726 - Wholesale and Retail Trading


134,417 39 55 - 151 - 121.832 207 6 - 298 - Hotel and Food& Beverage


74,342 405 131 - 663 - 77.491 607 703 - 956 - Transportation,Warehousingand Communications

10 Perantara keuangan 1,338,000 - 44 - 155 - 1.140.968 238 25 - 229 - Financial Intermediary


35,564 21 227 - 883 - 20.009 - 1 - 178 - Real Estate, Rental and Business Services


- - - - - - 101.624 - - - 31 - Public Administration,

Defense and Compulsory Social Security

13 Jasa pendidikan 8,102 117 34 - 466 - 3.974 775 - - 647 - Education Services

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 3,293 - - - 6 - 13.428 65 74 - 143 - Human Health and Social Work Activities


15,918 23 333 - 1,265 - 6.710 - 248 - 215 - Public, Socio-Culture, Entertainmentand Other Personal


5,528 14 3 - 33 - 2.465 - 14 - 11 - Activities of Households as Employers


- - - - - - - - - - - - International Institution and Other Extra International Agencies


622 24 1 - 8 - 588 - - - - - Undefined Activities

19 Bukan Lapangan Usaha 5,469,409 2,998 576 - 12,482 - 3.717.939 10.941 1.464 - 10.246 - Non Business Field

20 Lainnya - - - - - 66,342.00 1.329.911 - - - - 60.032 Others

Total 8,280,683 8,689 9,807 - 67,655 66,342 7.383.294 20.853 39.524 - 53.436 0 TOTAL

table 2.5.a disclosure of receivables and provisioning based on economic sectors - Bank only

145P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan rInCIan MuTasI CaDanGan KeruGIan Penurunan nIlaI - BanK seCara InDIvIDual MoveMenTs oF IMPaIrMenT ProvIsIon DIsClosure - BanK onlY

no Keterangan



DescriptionCKPn Individual“Individual Allowance for

Impairment Losses - Individual”

CKPn Kolektif“Individual Allowance

for Impairment Losses - Collective”

CKPn Individual“Individual Allowance

for Impairment Losses - Individual”



(1) (2) (3) (4) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN - 53,435.00 - 44.704 Beginning Balance - Allowance for Impairment Losses

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) - 14,683.00 - 8.732 Additional/reversal allowance for impairment losses

a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan - 14,683.00 - 8.732 during the year-net

b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan - - - - Reversal allowance for impairment losses during the year

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan

- - - - Allowance for impairment losses used for written off receivables during the year

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan - - - - Other additional allowance during the year

Saldo akhir CKPN - 68,118.00 - 53.436 “Ending Balance-Allowance for Impairment

tabel 2.6.a. pengungkapan rincian mutasi Cadangan kerugian penurunan nilai - Bank secara individual



PenGunGKaPan rInCIan MuTasI CaDanGan KeruGIan Penurunan nIlaI - BanK seCara InDIvIDual MoveMenTs oF IMPaIrMenT ProvIsIon DIsClosure - BanK onlY

no Keterangan



DescriptionCKPn Individual“Individual Allowance for

Impairment Losses - Individual”



CKPn Individual“Individual Allowance

for Impairment Losses - Individual”



(1) (2) (3) (4) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN - 53,435.00 - 44.704 Beginning Balance - Allowance for Impairment Losses

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) - 14,683.00 - 8.732 Additional/reversal allowance for impairment losses

a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan - 14,683.00 - 8.732 during the year-net

b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan - - - - Reversal allowance for impairment losses during the year

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan

- - - - Allowance for impairment losses used for written off receivables during the year

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan - - - - Other additional allowance during the year

Saldo akhir CKPN - 68,118.00 - 53.436 “Ending Balance-Allowance for Impairment

table 2.6.a movements of impairment provision disclosure - Bank only

147P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan TaGIhan BersIh BerDasarKan KaTeGorI PorToFolIo Dan sKala PerInGKaT - BanK seCara InDIvIDual

DIsClosure oF PorTFolIo neT ClaIMs BY CaTeGorYanD sCale raTInG - BanK InDIvIDual



no. kategori portofolioPortfolio Category

lembaga pemeringkatstandard and

poor’sfitch rating

moody’s pt. fitch ratings

indonesia pt iCra

indonesiapt

pemeringkat efek

indonesia

aaaaaaaaa

aaa (idn) [idr]aaa

idaaa

aa+ s.d aa- aa+ s.d aa- aa1 s.d aa3

aa+(idn) s.d aa-(idn)

[idr]aa+ s.d [idr]aa-

idaa+ s.d idaa-

a+ s.d a-a+ s.d a- a1 s.d a3

a+(idn) s.d. a-(idn)

[idr]a+ s.d [idr]a-

ida+ s.d ida-

BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3BBB+(idn) s.d

BBB-(idn) [idr]BBB+ s.d

[idr]BBB-id BBB+ s.d id

BBB-

BB+ s.d BB- BB+ s.d BB-Ba1 s.d Ba3

BB+(idn) s.d BB-(idn)

[idr]BB+ s.d [idr]BB-

id BB+ s.d id BB-

B+ s.d B-B+ s.d B- B1 s.d B3

B+(idn) s.d B-(idn)

[idr]B+ s.d [idr]B-

id B+ s.d id B-

kurang dari B-kurang dari B-kurang dari B3

kurang dari B-(idn)

kurang dari [idr]B-

kurang dari id B-

Less than B-Less than B-Less than B3Less than B-

(idn)Less than

[Idr] B-Less than Id B-

a-1f1+ s.d f1

p-1 f1+(idn) s.d

f1(idn) [idr]a1+ s.d

[idr]a1 id a1

a-2 f2p-2

f2(idn)[idr]a2+ s.d

[idr]a2 id a2

a-3f3p-3

f3(idn)[idr]a3+ s.d

[idr]a3 id a3 s.d id a4

kurang dari a-3kurang dari f3kurang dari p-3

kurang dari f3(idn)

kurang dari [idr]a3

kurang dari id a4

Less than A-3Less than F3Less than P-3

Less than F3(idn) [Idr]A3

Less than Id A4

Tanpa Peringkat

Without Rating

TotalTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1

Tagihan Kepada PemerintahReceivables on Sovereigns

- - - - - - - - - - 1,043,302 1,043,302

2

Tagihan Kepada Entitas Sektor PublikReceivables on Public Sector Entities

- - - - - - - - - - 34,032 34,032

3

Tagihan Kepada Bank PembangunanReceivables on Development Bank

-

Multilateral dan Lembaga InternasionalMultilateral and International Institution

- - - - - - - - - - -

4Tagihan Kepada BankReceivables on Banks

828,924 - 98,000 - - - - - - - 407,799 1,334,723

5

Kredit Beragun Rumah TinggalLoans Secured by Residential Property

- - - - - - - - - - 15,413 15,413

6

Kredit Beragun Properti KomersialLoans Secured by Commercial Real Estate

- - - - - - - - - - - -

7

Kredit Pegawai/PensiunanEmployee/Retired Loans

- - - - - - - - - - 74,407 74,407

8

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio RitelReceivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio

4,755,023 4,755,023

9

Tagihan kepada KorporasiReceivables on Corporate

626,976 626,976

10Tagihan yang Telah Jatuh TempoPast Due Receivables

9,916 9,916

11Aset LainnyaOther Assets

386,891 386,891

12

Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)Exposures at Sharia Based Business (if any)

- -

TOTAL 828,924 - 98,000 - - - - - - - 7,353,759 8,280,683

tabel 3.1.a. pengungkapan tagihan Bersih Berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - Bank secara individual











indonesia pt iCra

indonesiapt

pemeringkat efek

indonesia

aaaaaaaaa

aaa (idn) [idr]aaa

idaaa




idaa+ s.d idaa-



[idr]a+ s.d [idr]a-

ida+ s.d ida-




BBB-




id BB+ s.d id BB-


B+(idn) s.d B-(idn)

[idr]B+ s.d [idr]B-

id B+ s.d id B-


kurang dari B-(idn)

kurang dari [idr]B-

kurang dari id B-

Less than B-Less than B-Less than B3Less than B-

(idn)Less than

[Idr] B-Less than Id B-

a-1f1+ s.d f1

p-1 f1+(idn) s.d


[idr]a1 id a1

a-2 f2p-2

f2(idn)[idr]a2+ s.d

[idr]a2 id a2

a-3f3p-3

f3(idn)[idr]a3+ s.d



kurang dari f3(idn)

kurang dari [idr]a3

kurang dari id a4



Less than Id A4

Tanpa Peringkat

Without Rating

TotalTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1


- - - - - - - - - - 1,043,302 1,043,302

2


- - - - - - - - - - 34,032 34,032

3


-


- - - - - - - - - - -


828,924 - 98,000 - - - - - - - 407,799 1,334,723

5


- - - - - - - - - - 15,413 15,413

6


- - - - - - - - - - - -

7


- - - - - - - - - - 74,407 74,407

8


4,755,023 4,755,023

9


626,976 626,976


9,916 9,916


386,891 386,891

12


- -

TOTAL 828,924 - 98,000 - - - - - - - 7,353,759 8,280,683

table 3.1.a. disclosure of portfolio net Claims By Category and scale rating - Bank individual

149P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce










indonesia pt iCra

indonesiapt

pemeringkat efek

indonesia

aaaaaaaaa

aaa (idn) [idr]aaa

idaaa




idaa+ s.d idaa-



[idr]a+ s.d [idr]a-

ida+ s.d ida-




BBB-




id BB+ s.d id BB-


B+(idn) s.d B-(idn)

[idr]B+ s.d [idr]B-

id B+ s.d id B-


kurang dari B-(idn)

kurang dari [idr]B-

kurang dari id B-

a-1f1+ s.d f1

p-1 f1+(idn) s.d


[idr]a1 id a1

a-2 f2p-2

f2(idn)[idr]a2+ s.d

[idr]a2 id a2

a-3f3p-3

f3(idn)[idr]a3+ s.d



kurang dari f3(idn)

kurang dari [idr]a3

kurang dari id a4



Less than Id A4

Tanpa PeringkatNon-Rated

TotalTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1


- - - - - - - - - - 827.763 827.763

2


- - - - - - - - - - 45.211 45.211

3


-


- - - - - - - - - - -


288,189 188,176 488,555 - - - - - - - 1,458,156 1.135.954

5


- - - - - - - - - - 10.087 10.087

6


- - - - - - - - - - - -

7


- - - - - - - - - - 65.620 65.620

8


4,258,158 4,258,158

9


530,894 530,894


8,075 8,075


372,870 372,870

12


- -

TOTAL 288,189 188,176 488,555 - - - - - - - 6.289.712 7.254.632

tabel 3.1.a. pengungkapan tagihan Bersih Berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - Bank secara individual











indonesia pt iCra

indonesiapt

pemeringkat efek

indonesia

aaaaaaaaa

aaa (idn) [idr]aaa

idaaa




idaa+ s.d idaa-



[idr]a+ s.d [idr]a-

ida+ s.d ida-




BBB-




id BB+ s.d id BB-


B+(idn) s.d B-(idn)

[idr]B+ s.d [idr]B-

id B+ s.d id B-


kurang dari B-(idn)

kurang dari [idr]B-

kurang dari id B-

a-1f1+ s.d f1

p-1 f1+(idn) s.d


[idr]a1 id a1

a-2 f2p-2

f2(idn)[idr]a2+ s.d

[idr]a2 id a2

a-3f3p-3

f3(idn)[idr]a3+ s.d



kurang dari f3(idn)

kurang dari [idr]a3

kurang dari id a4



Less than Id A4

Tanpa PeringkatNon-Rated

TotalTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1


- - - - - - - - - - 827.763 827.763

2


- - - - - - - - - - 45.211 45.211

3


-


- - - - - - - - - - -


288,189 188,176 488,555 - - - - - - - 1,458,156 1.135.954

5


- - - - - - - - - - 10.087 10.087

6


- - - - - - - - - - - -

7


- - - - - - - - - - 65.620 65.620

8


4,258,158 4,258,158

9


530,894 530,894


8,075 8,075


372,870 372,870

12


- -

TOTAL 288,189 188,176 488,555 - - - - - - - 6.289.712 7.254.632

table 3.1.a. disclosure of portfolio net Claims By Category and scale rating - Bank individual

151P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan TaGIhan BersIh BerDasarKan BoBoT rIsIKo seTelah MeMPerhITunGKanDaMPaK MITIGasI rIsIKo KreDIT - BanK seCara InDIvIDual Disclosure of net receivables by risk Weight after Credit risk Mitigation - Bank only




aTMrRWA

Beban ModalCapital load Portfolio CategoryTagihan Bersih setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi risiko Kredit

Net Receivables after Credit Risk

Tagihan Bersih setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi risiko Kredit


0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca - Balance Sheet Exposure

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,043,302 - - - - - - - - - - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 34,032 - - - - 17,016 1,701.60 Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - - Receivables on Multilateral Development


4 Tagihan Kepada Bank - 1,153,297 - - - 181,426 - - - - 321,372 32,137.24 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - 15,413 - - - - - 6,936 693.59 Loans Secured by Residential Property

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - - Loans Secured by Commercial Real Estate

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 3,753,938 - - - - 36,713 3,671.25 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1,069,234 3,566,462 356,646.23 Receivables on Micro, Small Business & Retail

Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 35,000 605,236 612,236 61,223.60 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 9,916 13,344 1,334.40 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 258,390 - - - - - - 128,501 - - 128,501 12,850.10 Other Assets

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah(apabila ada) - - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business (if any)

Total Eksposur Neraca 1,301,692 1,188,297 - - 15,413 3,969,396 1,069,234 733,737 9,916 - 4,702,580 470,258 Total Balance Sheet Exposure

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

- - Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - - Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - -

Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution

4 Tagihan Kepada Bank - - - - - - - - - - - - Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - - Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - - Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - - -


9 Tagihan kepada Korporasi 98,343 - - - - 22,682 - 87,128 - - 87,128 8,712.80 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - - Past Due Receivables

11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business (if any)

Total Eksposur TRA 98,343 - - - - 22,682 - 87,128 - - 98,469 9,846.90 total off Balance transaction

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - - Counterparty Credit risk






5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - - - Receivables on Corporate

6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business (if any)

7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - - total Counterparty Credit risk exposure

Total Eksposur Counterparty Credit Risk - - - - - - - - - - - - total (a+B+C)

tabel 4.1.a. pengungkapan tagihan Bersih Berdasarkan Bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit - Bank secara individual



PenGunGKaPan TaGIhan BersIh BerDasarKan BoBoT rIsIKo seTelah MeMPerhITunGKanDaMPaK MITIGasI rIsIKo KreDIT - BanK seCara InDIvIDual Disclosure of net receivables by risk Weight after Credit risk Mitigation - Bank only




aTMrRWA





0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,043,302 - - - - - - - - - - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 34,032 - - - - 17,016 1,701.60 Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - - Receivables on Multilateral Development


4 Tagihan Kepada Bank - 1,153,297 - - - 181,426 - - - - 321,372 32,137.24 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - 15,413 - - - - - 6,936 693.59 Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 3,753,938 - - - - 36,713 3,671.25 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1,069,234 3,566,462 356,646.23 Receivables on Micro, Small Business & Retail

Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 35,000 605,236 612,236 61,223.60 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 9,916 13,344 1,334.40 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 258,390 - - - - - - 128,501 - - 128,501 12,850.10 Other Assets

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah(apabila ada) - - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business (if any)

Total Eksposur Neraca 1,301,692 1,188,297 - - 15,413 3,969,396 1,069,234 733,737 9,916 - 4,702,580 470,258 Total Balance Sheet Exposure













9 Tagihan kepada Korporasi 98,343 - - - - 22,682 - 87,128 - - 87,128 8,712.80 Receivables on Corporate



Total Eksposur TRA 98,343 - - - - 22,682 - 87,128 - - 98,469 9,846.90 total off Balance transaction











table 4.1.a. disclosure of net receivables by risk Weight after Credit risk mitigation - Bank only

153P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot risiko setelah MemperhitungkanDampak Mitigasi risiko Kredit - Bank secara Individual Disclosure of net receivables by risk Weight after Credit risk Mitigation - Bank only




aTMrRWA





0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% lainnyaOther

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


1 Tagihan Kepada Pemerintah 827.763 - - - - - - - - - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 45.211 - - - - 22.606 2.260,55 Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - Receivables on Multilateral Development


4 Tagihan Kepada Bank - 1.011.039 - - - 124.915 - - - - 264.665 26.466,53 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - 10.087 - - - - 4.539 453,92 Loans Secured by Residential Property

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - Loans Secured by Commercial Real Estate

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 65.620 - - - - 32.810 3.281,00 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 4.258.158 3.193.619 319.361,85 Receivables on Micro, Small Business & Retail

Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 45.000 5.000 480.894 492.394 49.239,40 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 8.075 10.950 1.095,00 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 248.498 - - - - - 124.372 - - 124.372 12.437,20 Other Assets

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah(apabila ada) - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business (if any)

Total Eksposur Neraca 1.076.261 1.056.039 - - 10.087 240.746 4.258.158 605.266 8.075 - 4.145.954 414.595 Total Balance Sheet Exposure



1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank - - - - - - - - - - - Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - -


9 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - 87.461 - - 87.461 8.746,10 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - Past Due Receivables

11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business (if any)

Total Eksposur TRA - - - - - - 87.461 - - 87.461 8.746,10 total off Balance transaction











tabel 4.1.a. pengungkapan tagihan Bersih Berdasarkan Bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit - Bank secara individual



Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot risiko setelah MemperhitungkanDampak Mitigasi risiko Kredit - Bank secara Individual Disclosure of net receivables by risk Weight after Credit risk Mitigation - Bank only




aTMrRWA





0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% lainnyaOther

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


1 Tagihan Kepada Pemerintah 827.763 - - - - - - - - - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 45.211 - - - - 22.606 2.260,55 Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - Receivables on Multilateral Development


4 Tagihan Kepada Bank - 1.011.039 - - - 124.915 - - - - 264.665 26.466,53 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - 10.087 - - - - 4.539 453,92 Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 65.620 - - - - 32.810 3.281,00 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 4.258.158 3.193.619 319.361,85 Receivables on Micro, Small Business & Retail

Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 45.000 5.000 480.894 492.394 49.239,40 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 8.075 10.950 1.095,00 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 248.498 - - - - - 124.372 - - 124.372 12.437,20 Other Assets

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah(apabila ada) - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business (if any)

Total Eksposur Neraca 1.076.261 1.056.039 - - 10.087 240.746 4.258.158 605.266 8.075 - 4.145.954 414.595 Total Balance Sheet Exposure



1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank - - - - - - - - - - - Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - -


9 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - 87.461 - - 87.461 8.746,10 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - Past Due Receivables

11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - Exposures at Sharia Based Business (if any)

Total Eksposur TRA - - - - - - 87.461 - - 87.461 8.746,10 total off Balance transaction











table 4.1.a. disclosure of net receivables by risk Weight after Credit risk mitigation - Bank only

155P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

(dalam jutaan rupiah) (jutaan rp)(million Rp)

PenGunGKaPan TaGIhan BersIh Dan TeKnIK MITIGasI rIsIKo KreDIT - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF neT reCeIvaBles anD CreDIT rIsK MITIGaTIon - BanK onlY


TagihanBersih

Net Receivables


TagihanBersih

Net Receivables


Portfolio Category

Bagian Yang Dijamin DenganPart Secured By


agunanCollateral

GaransiGuarantee

asuransiKreditLoan

Insurance

lainnyaOther

Bagian YangTidak

DijaminNon-secured

Part

agunanCollateral

GaransiGuarantee

asuransiKreditLoan

Insurance

lainnyaOther

Bagian YangTidak Dijamin

Non-secured Part

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A Eksposur Neraca Balance Sheet Exposure

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,043,302 - - - - 1,043,250 827.763 - - - - 827.763 Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 34,032 - - - - 34,032 45.211 - - - - 45.211 Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - - Receivables on Multilateral Development Banks

and International Institution

4 Tagihan Kepada Bank 1,334,723 - - - - 1,334,723 1.135.954 - - - - 1.135.954 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 15,413 - - - - 15,413 10.087 - - - - 10.087 Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan 74,407 - - - - 73,425 65.620 - - - - 65.620 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 4,755,023 - - - - 4,755,283 4.258.158 - - - - 4.258.158 Receivables on Micro, Small Business & Retail

Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 626,976 - - - - 626,824 530.894 - - - - 530.894 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 9,916 - - - - 8,896 8.075 - - - - 8.075 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 386,891 - - - - 386,891 372.870 - - - - 372.870 Other Assets


Total Eksposur Neraca 8,280,683 - - - - 8,278,737 7.254.632 - - - - 7.254.632 Total Balance Sheet Exposure

B Eksposur Rekening Administratif Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure














Total Eksposur Rekening Administratif 98,469 - - - - 98,469 87.461 - - - - 87.461 total off Balance transaction

C Eksposur Counterparty Credit Risk Counterparty Credit risk








6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - - - - - - Receivables on Corporate


Total Eksposur Counterparty Credit Risk - - - - - - - - - - - - total Counterparty Credit risk exposure

Total (A+B+C) 8,379,152 0 0 0 0 8,377,206 7.342.093 0 0 0 0 7.342.093 total (a+B+C)

tabel 4.2.a. pengungkapan tagihan Bersih dan teknik mitigasi risiko kredit - Bank secara individual


(dalam jutaan rupiah) (jutaan rp)(million Rp)

PenGunGKaPan TaGIhan BersIh Dan TeKnIK MITIGasI rIsIKo KreDIT - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF neT reCeIvaBles anD CreDIT rIsK MITIGaTIon - BanK onlY


TagihanBersih

Net Receivables


TagihanBersih

Net Receivables


Portfolio Category



agunanCollateral

GaransiGuarantee

asuransiKreditLoan

Insurance

lainnyaOther

Bagian YangTidak

DijaminNon-secured

Part

agunanCollateral

GaransiGuarantee

asuransiKreditLoan

Insurance

lainnyaOther

Bagian YangTidak Dijamin

Non-secured Part

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A Eksposur Neraca Balance Sheet Exposure

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,043,302 - - - - 1,043,250 827.763 - - - - 827.763 Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 34,032 - - - - 34,032 45.211 - - - - 45.211 Receivables on Public Sector Entities

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - - Receivables on Multilateral Development Banks


4 Tagihan Kepada Bank 1,334,723 - - - - 1,334,723 1.135.954 - - - - 1.135.954 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 15,413 - - - - 15,413 10.087 - - - - 10.087 Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan 74,407 - - - - 73,425 65.620 - - - - 65.620 Employee/Retired Loans

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 4,755,023 - - - - 4,755,283 4.258.158 - - - - 4.258.158 Receivables on Micro, Small Business & Retail

Portfolio


10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 9,916 - - - - 8,896 8.075 - - - - 8.075 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 386,891 - - - - 386,891 372.870 - - - - 372.870 Other Assets


Total Eksposur Neraca 8,280,683 - - - - 8,278,737 7.254.632 - - - - 7.254.632 Total Balance Sheet Exposure

B Eksposur Rekening Administratif Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure














Total Eksposur Rekening Administratif 98,469 - - - - 98,469 87.461 - - - - 87.461 total off Balance transaction

C Eksposur Counterparty Credit Risk Counterparty Credit risk








6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - - - - - - Receivables on Corporate


Total Eksposur Counterparty Credit Risk - - - - - - - - - - - - total Counterparty Credit risk exposure

Total (A+B+C) 8,379,152 0 0 0 0 8,377,206 7.342.093 0 0 0 0 7.342.093 total (a+B+C)

table 4.2.a disclosure of net receivables and Credit risk mitigation - Bank only

157P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan eKsPosur aseT DI neraCa DIsClosure oF on BalanCe sheeT asseTs exPosures




Portfolio CategoryTagihan BersihNet Receivables

aTMr sebelum MrKRWA Before MRK

aTMr setelah MrKRWA After MRK

Tagihan BersihNet Receivables



(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,043,302 - - 827.763 - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 34,032 17,016 17,016 45.211 22.606 22.606 Receivables on Public Sector Entities


- - - - - - Receivables on Multilateral Development Banks


4 Tagihan Kepada Bank 1,334,723 321,372 321,372 1.135.954 264.665 264.665 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 15,413 6,936 6,936 10.087 4.539 4.539 Loans Secured by Residential Property

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - Loans Secured by Commercial Real Estate

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 74,407 1,876,969 36,713 65.620 32.810 32.810 Employee/Retired Loans


4,755,023 801,926 3,566,462 4.258.158 3.193.619 3.193.619 Receivables on Micro, Small Business & Retail

Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 626,976 612,236 612,236 530.894 492.394 492.394 Receivables on Corporate

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 9,916 14,874 13,344 8.075 12.113 10.950 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 386,891 - 128,501 372.870 - 124.372 Other Assets

TOTAL 8,280,683 3,651,329 4,702,580 7.254.362 4.022.475 4.145.955 TOTAL

tabel 6.1.1. pengungkapan eksposur aset di neraca

perhitungan atmr risiko kredit pendekatan standar - Bank secara individualCredit Risk RWA Calculation Based on Standard Approach - Bank Only



PenGunGKaPan eKsPosur aseT DI neraCa DIsClosure oF on BalanCe sheeT asseTs exPosures










(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,043,302 - - 827.763 - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 34,032 17,016 17,016 45.211 22.606 22.606 Receivables on Public Sector Entities


- - - - - - Receivables on Multilateral Development Banks


4 Tagihan Kepada Bank 1,334,723 321,372 321,372 1.135.954 264.665 264.665 Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 15,413 6,936 6,936 10.087 4.539 4.539 Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan 74,407 1,876,969 36,713 65.620 32.810 32.810 Employee/Retired Loans


4,755,023 801,926 3,566,462 4.258.158 3.193.619 3.193.619 Receivables on Micro, Small Business & Retail

Portfolio


10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 9,916 14,874 13,344 8.075 12.113 10.950 Past Due Receivables

11 Aset Lainnya 386,891 - 128,501 372.870 - 124.372 Other Assets

TOTAL 8,280,683 3,651,329 4,702,580 7.254.362 4.022.475 4.145.955 TOTAL

table 6.1.1 disclosure of on Balance sheet assets exposures

159P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

tabel 6.1.7. pengungkapan total pengukuran risiko kreditTable 6.1.7 Disclosure of Total Credit Risk Management


KaTeGorI PorToFolIo31 Desember 201431 December 2014


PorTFolIo CaTeGorY

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT 4,789,708 4,233,415 TOTAL RWA CREDIT RISK

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL - - TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER


PenGunGKaPan eKsPosur KeWaJIBan KoMITMen/KonTInJensI PaDa TransaKsI reKenInG aDMInIsTraTIF exPosure DIsClosure oBlIGaTIons CoMMITMenTs / ConTInGenT on The BalanCe sheeT










(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - Receivables on Sovereigns

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - Receivables on Public Sector Entities


- - - - - - Receivables on Multilateral Development


4 Tagihan Kepada Bank - - - - - - Receivables on Banks

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - Loans Secured by Residential Property


7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - Employee/Retired Loans


- - - - - - Receivables on Micro, Small Business &

Retail Portfolio


10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - Past Due Receivables

TOTAL 98,469 87,128 87,128 87.461 87.461 87.461 TOTAL

tabel 6.1.2. pengungkapan eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi pada transaksi rekening administratif



PenGunGKaPan eKsPosur KeWaJIBan KoMITMen/KonTInJensI PaDa TransaKsI reKenInG aDMInIsTraTIF exPosure DIsClosure oBlIGaTIons CoMMITMenTs / ConTInGenT on The BalanCe sheeT










(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - Receivables on Public Sector Entities


- - - - - - Receivables on Multilateral Development







- - - - - - Receivables on Micro, Small Business &

Retail Portfolio



TOTAL 98,469 87,128 87,128 87.461 87.461 87.461 TOTAL

table 6.1.2. exposure disclosure obligations Commitments / Contingent on the Balance sheet

161P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan eKsPosur KeWaJIBan KoMITMen/KonTInJensI PaDa TransaKsI reKenInG aDMInIsTraTIF

CalCulaTIon oF rIsK WeIGhTeD asseTsFor CreDIT rIsK unDer sTanDarDIzeD aPProaCh





aTMr sebelum MrKRWA

Before MRK

aTMr setelah MrKRWA

After MRK


aTMr sebelum MrKRWA

Before MRK

aTMr setelah MrKRWA

After MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)



- - - - - - Receivables on Public Sector Entities


- - - - - - Receivables on Multilateral Development Banks and International

Institution




- - - - - - Loans Secured by Commercial Real Estate



- - - - - - Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 98,469.00 87,128.00 87,128.00 87.461 87.461 87.461 Receivables on Corporate


TOTAL 98,469.00 87,128.00 87,128.00 87.461 87.461 87.461 TOTAL

tabel 6.2.7. pengungkapan total pengukuran risiko kredittabel 6.2.7. disclosure of total Credit risk management


PenGunGKaPan ToTal PenGuKuran rIsIKo KreDITDISCLOSURE OF TOTAL CREDIT RISK MANAGEMENT

Kategori Portofolio31 Desember 201431 December 2014


Portfolio Category

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT 4,789,708 4.233.415 TOTAL RWA CREDIT RISK

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL - - TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER

tabel 6.2.2. pengungkapan eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi pada transaksi rekening administratif



PenGunGKaPan eKsPosur KeWaJIBan KoMITMen/KonTInJensI PaDa TransaKsI reKenInG aDMInIsTraTIF

CalCulaTIon oF rIsK WeIGhTeD asseTsFor CreDIT rIsK unDer sTanDarDIzeD aPProaCh





aTMr sebelum MrKRWA

Before MRK

aTMr setelah MrKRWA

After MRK


aTMr sebelum MrKRWA

Before MRK

aTMr setelah MrKRWA

After MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)



- - - - - - Receivables on Public Sector Entities


- - - - - - Receivables on Multilateral Development Banks and International

Institution




- - - - - - Loans Secured by Commercial Real Estate



- - - - - - Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio

9 Tagihan kepada Korporasi 98,469.00 87,128.00 87,128.00 87.461 87.461 87.461 Receivables on Corporate


TOTAL 98,469.00 87,128.00 87,128.00 87.461 87.461 87.461 TOTAL

tabel 8.1.a. pengungkapan kuantitatif risiko operasional - Bank secara individualtable 8.1.a. disclosure of operational risk Quantitative - Bank only


PenGunGKaPan KuanTITaTIF rIsIKo oPerasIonal - BanK seCara InDIvIDualDISCLOSURE OF OPERATIONAL RISK QUANTITATIVE - BANK ONLY

no.Pendekatan Yang

DigunakanApproach



Pendapatan Bruto (rata-rata 3 Tahun

Terakhir)Gross Profit

3 Years Average

Beban ModalCapital

Expense

aTMrRWA

Pendapatan Bruto (rata-rata 3 tahun

terakhir)Gross Profit

3 Years Average

Beban ModalCapital

Expense

aTMrRWA

(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)

1

Pendekatan Indikator DasarBasic Indicator Approach

636,667 95,500 1,193,751 566.213 84.932 1.061.650

Total 636,667 95,500 1,193,751 566.213 84.932 1.061.650

table 6.2.2 Calculation of risk Weighted assets for Credit risk under standardized approach

163P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce


PenGunGKaPan ProFIl MaTurITas ruPIah - BanK seCara InDIvIDual DIsClosure oF ruPIah MaTurITY ProFIle – BanK onlY

no. Pos-pos



Postssaldo

Outstanding

Jatuh TempoMaturity

Jatuh TempoMaturity

< 1 bulan< 1 month

> 1 bln s.d. 3 bln> 1 month to 3 months

> 3 bln s.d. 6 bln> 3 month to 6 month

> 6 bln s.d.12 bln> 6 month to 12 month

> 12 bulan> 12 month

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (2)

I NERACA Balance Sheet

A Aset Assets

1. Kas 258,390.00 242,402.00 9,593.00 6,395.00 - - Cash

2. Penempatan pada Bank Indonesia 683,693.00 356,167.00 65,505.00 52,404.00 41,923.00 167,694.00 Placement with Bank Indonesia

3. Penempatan pada bank lain 1,044,399.00 1,044,399.00 - - - - Placements with Bank Indonesia and other banks

4. Surat Berharga 680,608.00 114,946.00 - 105,028.00 284,634.00 176,000.00 Securities

5. Kredit yang diberikan 5,499,936.00 155,826.00 163,271.00 170,473.00 291,287.00 4,719,079.00 Loan

6. Tagihan lainnya - - - - - - Other Receivables

7. Lain-lain 127,986.00 55,263.00 23,999.00 16,079.00 10,773.00 21,872.00 Others

Total Aset 8,295,012.00 1,969,003.00 262,368.00 350,379.00 628,617.00 5,084,645.00 Total Assets

B Kewajiban Liabilities

1. Dana Pihak Ketiga 6,272,516.00 1,229,984.00 482,272.00 648,291.00 1,559,153.00 2,352,816.00 Third Party Fund

2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - - Liabilities with Bank Indonesia

3. Kewajiban pada bank lain 195,388.00 185,000.00 - - - 10,388.00 Liabilities with Other Banks

4. Surat Berharga yang Diterbitkan 362,064.00 - - - - 362,163.00 Securities Issued

5. Pinjaman yang Diterima 4,194.00 - - - - 4,194.00 Borrowings

6. Kewajiban lainnya - - - - - - Other Liabilities

7. Lain-lain 1,460,850.00 989,557.00 155,527.00 104,203.00 69,816.00 141,747.00 Others

Total Kewajiban 8,295,012.00 2,404,541.00 637,799.00 752,494.00 1,628,969.00 2,871,308.00 Total Liabilities

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (435,538.00) (375,431.00) (402,115.00) (1,000,352.00) 2,213,337.00 Net assets (liabilities)

II REKENING ADMINISTRATIF Off-Balance Sheet

A Tagihan Rekening Administratif Off-Balance Sheet Receivables

1. Komitmen Commitment

2. Kontijensi Contingency

Total Tagihan Rekening Administratif Total Off-Balance Sheet Liabilities

B Kewajiban Rekening Administratif Off-Balance Sheet Liabilities



Total Kewajiban Rekening Administratif Total Off-Balance Sheet Liabilities

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif

Net Off-Balance Sheet Receivables (Liabilities)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] Net [(IA-IB)+(IIA-IIB)]

Selisih Kumulatif Cumulative Differences

tabel 9.1.a pengungkapan profil maturitas rupiah - Bank secara individual




no. Pos-pos



Postssaldo

Outstanding

Jatuh TempoMaturity

Jatuh TempoMaturity

< 1 bulan< 1 month





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (2)


A Aset Assets

1. Kas 258,390.00 242,402.00 9,593.00 6,395.00 - - Cash

2. Penempatan pada Bank Indonesia 683,693.00 356,167.00 65,505.00 52,404.00 41,923.00 167,694.00 Placement with Bank Indonesia

3. Penempatan pada bank lain 1,044,399.00 1,044,399.00 - - - - Placements with Bank Indonesia and other banks

4. Surat Berharga 680,608.00 114,946.00 - 105,028.00 284,634.00 176,000.00 Securities

5. Kredit yang diberikan 5,499,936.00 155,826.00 163,271.00 170,473.00 291,287.00 4,719,079.00 Loan

6. Tagihan lainnya - - - - - - Other Receivables

7. Lain-lain 127,986.00 55,263.00 23,999.00 16,079.00 10,773.00 21,872.00 Others

Total Aset 8,295,012.00 1,969,003.00 262,368.00 350,379.00 628,617.00 5,084,645.00 Total Assets


1. Dana Pihak Ketiga 6,272,516.00 1,229,984.00 482,272.00 648,291.00 1,559,153.00 2,352,816.00 Third Party Fund


3. Kewajiban pada bank lain 195,388.00 185,000.00 - - - 10,388.00 Liabilities with Other Banks

4. Surat Berharga yang Diterbitkan 362,064.00 - - - - 362,163.00 Securities Issued

5. Pinjaman yang Diterima 4,194.00 - - - - 4,194.00 Borrowings


7. Lain-lain 1,460,850.00 989,557.00 155,527.00 104,203.00 69,816.00 141,747.00 Others

Total Kewajiban 8,295,012.00 2,404,541.00 637,799.00 752,494.00 1,628,969.00 2,871,308.00 Total Liabilities

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (435,538.00) (375,431.00) (402,115.00) (1,000,352.00) 2,213,337.00 Net assets (liabilities)















165P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce



no. Pos-pos



Postssaldo

Outstanding

Jatuh TempoMaturity

Jatuh TempoMaturity

< 1 bulan< 1 month





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (2)


A Aset Assets

1. Kas 248.498 232.861 9.382 6.255 - - Cash

2. Penempatan pada Bank Indonesia 531.207 259.229 54.396 43.516 34.813 139.253 Placement with Bank Indonesia

3. Penempatan pada bank lain 852.374 816.000 - - - 36.374 Placements with Bank Indonesia and other banks

4. Surat Berharga 577.213 34.137 10.000 186.037 71.158 275.881 Securities

5. Kredit yang diberikan 4.880.662 156.443 149.380 163.875 183.076 4.227.888 Loan

6. Tagihan lainnya 49.754 49.754 - - - - Other Receivables

7. Lain-lain 128.102 65.039 20.810 13.943 9.342 18.968 Others

Total Aset 7.267.810 1.613.463 243.968 413.626 298.389 4.698.364 Total Assets


1. Dana Pihak Ketiga 5.064.915 997.401 405.934 526.826 1.306.705 1.828.049 Third Party Fund


3. Kewajiban pada bank lain 507.540 490.000 - - - 17.540 Liabilities with Other Banks

4. Surat Berharga yang Diterbitkan 465.949 - - - 105.000 360.949 Securities Issued

5. Pinjaman yang Diterima 3.718 - - - - 3.718 Borrowings


7. Lain-lain 1.225.688 833.778 129.330 86.651 58.057 117.872 Others

Total Kewajiban 7.267.810 2.321.179 535.264 613.477 1.469.762 2.328.128 Total Liabilities

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca Net assets (liabilities)


















no. Pos-pos



Postssaldo

Outstanding

Jatuh TempoMaturity

Jatuh TempoMaturity

< 1 bulan< 1 month





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (2)


A Aset Assets

1. Kas 248.498 232.861 9.382 6.255 - - Cash

2. Penempatan pada Bank Indonesia 531.207 259.229 54.396 43.516 34.813 139.253 Placement with Bank Indonesia

3. Penempatan pada bank lain 852.374 816.000 - - - 36.374 Placements with Bank Indonesia and other banks

4. Surat Berharga 577.213 34.137 10.000 186.037 71.158 275.881 Securities

5. Kredit yang diberikan 4.880.662 156.443 149.380 163.875 183.076 4.227.888 Loan

6. Tagihan lainnya 49.754 49.754 - - - - Other Receivables

7. Lain-lain 128.102 65.039 20.810 13.943 9.342 18.968 Others

Total Aset 7.267.810 1.613.463 243.968 413.626 298.389 4.698.364 Total Assets


1. Dana Pihak Ketiga 5.064.915 997.401 405.934 526.826 1.306.705 1.828.049 Third Party Fund


3. Kewajiban pada bank lain 507.540 490.000 - - - 17.540 Liabilities with Other Banks

4. Surat Berharga yang Diterbitkan 465.949 - - - 105.000 360.949 Securities Issued

5. Pinjaman yang Diterima 3.718 - - - - 3.718 Borrowings


7. Lain-lain 1.225.688 833.778 129.330 86.651 58.057 117.872 Others

Total Kewajiban 7.267.810 2.321.179 535.264 613.477 1.469.762 2.328.128 Total Liabilities

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca Net assets (liabilities)














table 9.1.a disclosure of rupiah maturity profile – Bank only

167P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

1. Tabel 1.b Pengungkapan Kuantitatif Struktur

Permodalan Bank Asing

2. Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih

Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi

dengan Perusahaan Anak

3. Tabel 2.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih

Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank

secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara

Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

5. Tabel 2.4.b. Pengungkapan Tagihan dan

Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank


6. Tabel 2.5.b. Pengungkapan Tagihan dan

Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi -

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan

Anak

7. Tabel 2.6.b. Pengungkapan Rincian Mutasi

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank



Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala

Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak

9. Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak

Lawan: Transaksi Derivatif

10. Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak

Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individual

11. Tabel 3.2.b.2. Pengungkapan Risiko Kredit

Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara


12. Tabel 3.2.c.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak

Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara

Individual

13. Tabel 3.2.c.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak

Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara


14. Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan

Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah

Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko

Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak


dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara


16. Tabel 5.1.a. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi

- Bank secara Individual

17. Tabel 5.1.b. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi

-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan

Anak

18. Tabel 5.2.a. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas

Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai

Kreditur Asal - Bank secara Individual

1. Table 1.b Quantitative Disclosure of Capital

Structure of Foreign Banks

2. Table 2.1.b : Disclosure of Net Receivables by

Area –Consolidated with Subsidiary

3. Table 2.2.b : Disclosure of Net Receivables

by Contractual Maturity – Consolidated with

Subsidiary

4. Table 2.3.b : Disclosure of Net Receivables by

Economic Sector – Consolidated with Subsidiary

5. 2.4.b Disclosure of Receivables and Provisioning

based on Area - Consolidated with Subsidiary

6. Table 2.5.b Disclosure of Receivables and

Provisioning based on Economic Sectors -

Consolidated with Subsidiary

7. Table 2.6.b Movements of Impairment Provision

Disclosure - Consolidated with Subsidiary

8. Table 3.1.b Disclosure of Net Receivables

based on Portfolio Category and Rating Scale -


9. Table 3.2.a. Disclosure of Counterparty Credit

Risk: Derivative Transaction

10. Table 3.2.b.1 Disclosure of Counterparty Risk:

Repo Transaction – Bank Only

11. Table 3.2.b.2 Disclosure of Counterparty

Risk: Repo Transaction – Consolidated with

Subsidiary

12. Table 3.2.c.1 Disclosure of Counterparty Credit

Risk: Reverse Repo Transaction – Bank Only

13. Table 3.2.c.2 Disclosure of Counterparty Credit

Risk - Reverse Repo Transaction - Consolidated

with Subsidiary

14. Table 4.1.b. Disclosure of Net Receivables

by Risk Weight after Credit Risk Mitigation -


15. Table 4.2.b Disclosure of Net Receivables and

Credit Risk Mitigation - Consolidated with

Subsidiary

16. Table 5.1.a Disclosure of Securitization

Transaction – Bank Only

17. Table 5.1.b Disclosure of Securitization

Transaction – Consolidated with Subsidiary

18. Table 5.2.a. Disclosure of Summary of

Securitization Transaction Activities – the Bank

as Original Creditor – Bank Only


19. Tabel 5.2.b. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas

Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai

Kreditur Asal - Bank secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak

20. Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang

Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan

Pihak Lawan



Setelmen

22. Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi

23. Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposur di Unit

Usaha Syariah (apabila ada)

24. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan

Standar - Bank secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak

25. Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposur Aset di

Neraca



Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)



Setelmen

(settlement risk)

28. Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposur

Sekuritisasi

29. Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur di Unit

Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang

Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip

Syariah (apabila ada)

30. Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan

Menggunakan Metode Standar

31. Tabel 7.2.a Pengungkapan Risiko Pasar Dengan

Menggunakan Model Internal (Value at Risk/

VaR) - Bank secara Individual

32. Tabel 7.2.b Pengungkapan Risiko Pasar Dengan

Menggunakan Model Internal Value at Risk/VaR) -

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

33. Tabel 8.1.b. Pengungkapan Kuantitatif Risiko

Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak

34. Tabel 9.1.b. Pengungkapan Profil Maturitas

Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak

35. Tabel 9.2.a. Pengungkapan Profil Maturitas

Valas - Bank secara Individual

36. Tabel 9.2.b. Pengungkapan Profil Maturitas Valas

-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan

Anak

Catatan:

Bank tidak mengungkapkan uraian tabel diatas

karena tidak memiliki eksposure.

19. Table 5.2.b. Disclosure of Summary of

Securitization Transaction Activities – the

Bank as Original Creditor – Consolidated with

Subsidiary

20. Table 6.1.3 Disclosure of Exposure of

Counterparty Credit Risk

21. Table 6.1.4 Disclosure of Exposure of Settlement

Risk

22. Table 6.1.5 Disclosure of Securitization Exposure

23. Table 6.1.6 Disclosure of Exposure at Sharia

Business Unit (if available)

24. Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk

under Standardized Approach – Consolidated:

On Balance Sheet Assets Exposures

25. Table 6.2.1 Disclosure of On Balance Sheet

Assets Exposures

26. Table 6.2.3 Calculation of Risk Weighted Assets

for Credit Risk Under Standardized Approach –

Consolidated: Counterparty Credit Risk


for Credit Risk Under Standardized Approach

– Consolidated: Disclosure of Exposure of

Settlement Risk

28. Table 6.2.5 Disclosure of Securitization

Exposure


for Credit Risk Under Standardized Approach –

Consolidated: Disclosure of Exposure at Sharia

Business Unit

30. Table 7.1 Disclosure of Market Using using

Standardized Approach

31. Table 7.2.a. Disclosure of Market Using using

Internal Model (Value at Risk / VaR) Approach –

Bank Only

32. Table 7.2.b. Disclosure of Market Using using

Internal Model (Value at Risk /VaR) Approach –


33. Table 8.1b. Quantitative Disclosure of

Operational Risk –Consolidated with Subsidiary

34. Table 9.1.b Disclosure of Rupiah Maturity Profile

– Bank Consolidated with Subsidiary

35. Table 9.2.a Disclosure of Foreign Currencies

Maturity Profile – Bank Only

36. Table 9.2.b Disclosure of Foreign Currencies

Maturity Profile - Consolidated with Subsidiary

Notes:

The Bank does not disclose the following table

because does not have exposure.

169P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

dalam kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Bank ntt senantiasa berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan bank maupun melalui program Corporate social respobsibility (Csr) yang tak terpisahan dari aktifitas perusahaan.

in relation with society and environment development, Bank ntt is always committed to encourage community development and welfare through bank’s products and servies as well as through the implementation of Corporate social responsibility (Csr) program integrated with the Company’s activity.

CorPoraTe soCIal resPonsIBIlITYCorporate Social Responsibility

komitmen perusahaan

Komitmen sebagai Bank Daerah, Manajemen Bank

NTT senantiasa berkomitmen untuk menerapkan

Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance) secara berkelanjutan melalui

peningkatan kinerja bank pada 3 aspek dasar yang

mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat

dan lingkungan, Bank NTT senantiasa berkomitmen

untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan

masyarakat melalui produk dan layanan bank

maupun melalui program Corporate Social

Respobsibility (CSR) yang tak terpisahan dari aktifitas

perusahaan.

Commitment of the CompanYCommitment as Regional Bank, Management

of Bank NTT is always committed to implement

Good Corporate Governance in sustainabl manner

through bank’s performance development in

3 principles covering social, economics and

environment aspects.

In relation with society and environment

development, Bank NTT is always committed to

encourage community development and welfare

through bank’s products and servies as well as

through the implementation of Corporate Social

Responsibility (CSR) program integrated with the

Company’s activity.


Komitmen Manajemen Bank NTT terhadap

pelaksanaan program Corporate Social

Responsibility (CSR) terus diperbaiki agar tepat

sasaran dengan dukungan Stakeholder yang

dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat

Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 23 tanggal

07 Oktober 2013 yang dibuat oleh Silvester Joseph

Mambaitfeto Notaris di Kupang. Dalam rapat tersebut

Stakeholder memutuskan agar dalam pelaksaan

CSR, Bank NTT membangun kemitraan dengan

seluruh Stakeholder, namun untuk penyalurannya

tetap mengacu pada Keputusan Direksi PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor

56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sesuai

pedoman tersebut, kegiatan ini dilaksanakna secara

berkesinambungan yang diarahkan kepada bidang

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, kesehatan dan

pembinaan Olah raga.

dasar pelaksanaan Csr

1. Undang-undang No: 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas pasal 47 ayat satu (1).

“Perseroan yang menjalankan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

sosial dan lingkungan."

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan

hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan

sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya

masyarakat setempat.

2. Peraturan Pemerintah No:47 Tahun 2012 pasal 2

(dua)

“Setiap Perseroan selaku subyek hukum

mempunyai tanggung jawab sosial dan

lingkungan.

3. Undang-undang No:25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal pasal 15 (b)

"Setiap penanaman modal berkewajiban

melaksanakan tanggung jawab sosial

perusahaan".

Bank NTT’s commitment to improve CSR

implementation to be effective, geared to the

Stakeholders’ support on the GMS resolution

stated under Extraordinary General Meetings of

Shareholders Minutes of Meeting Deeds No. 23 dated

October 7, 2013 made by Silvester Joseph Mambaitfeto

Notary in Kupang. In the meeting, Stakeholders

decided that in the CSR implementation, Bank NTT

develops partnership with all Stakeholders that

the disbursement refers to PT Bank Pembangunan

Daerah BOD Decree No. 56 of 2014 regarding PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Social

and Environment Responsibility Guideline. According

to the policy, this activity is carried in sustainable

manner directed to education, cultural, social,

economics, health and sports development sectors.

Csr frameWork

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Company article

47 point one (1).

“The Company operates in and/or related with

natural resources has to perform social and

environment responsibility.”

The regulation aims to create balance relationship

of the Company to be harmonious, equal

and complies with environment, norms and

indigeneous community culture.

2. Government Regulation No. 47 of 2012 article 2

(two)

“Every Company as subject of the law has social

and environment responsibility.”

3. Law No. 25 of 2007 on investment article 15 (b)

“Every capital investment has to perform

corporate social responsibility.”

171P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

4. SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur No: 56 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial

perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat

pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan

hubungan yang serasi dan sesuai dengan

lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat

setempat.


Timur BOD Decree No. 56 of 2014 as the

Manual of PT Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Timur Social and Responsibility

Implementation.

Corporate social responsibility refers to the

responsibility attached in every company to

create balance and harmonious relationship with

environment, value norms and indigeneous people

culture.


uraIan MenGenaI CorPoraTe sosIal resPonsIBIlITY YanG TerKaIT DenGan lInGKunGan hIDuPDisclosure of Corporate Social Responsibility Related with Environment

Perusahaan didirikan dan menjalankan

operasionalnya bukan hanya memiliki tanggung

jawab ekonomis kepada Pemegang Saham dan

tanggung jawab legal kepada Pemerintah, akan

tetapi memiliki tanggungjawab sosial terhadap

Masyarakat yang merupakan komponen terbesar

dalam pertumbuhan perusahaan dengan harapan

dapat memberikan pengaruh ekonomi serta

dukungan sosial terhadap masyarakat.

Program CSR sudah mulai bermunculan di

Indonesia seiring telah disahkannya Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi

Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan

CSR, yaitu:

Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007, berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam wajib melaksanakan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kewajiban Perseroan yang

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

dengan memperhatikan kepatutan dan

kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 pada pasal 15 (b) Undang-Undang

Penanaman Modal menyatakan kepada setiap

penanam modal wajib melaksanakan tanggung

The Company is established and running its

operation not only holding economic responsibility

to the Shareholders and legal commitment to the

Government, but also having social responsibility

to the society as the largest component of the

Company’s growth expecting to generate economic

value and social support for the society.

CSR program is growing in Indonesia after the

implementation of Law No. 40 of 2007 on Limited

Company and Law No. 25 of 2007 regarding Capital

Investment, as declared in the Law in terms of CSR,

among others:

Article 74 in Law No. 40 of 2007, declaring that:

1. The Company operates business activity in

and/or related with natural resource business

has to undertake Social and Environment

Responsibility.

2. Social and Environment Responsibility, as

mentioned in point (1) refers to the Company’s

liabilities that has been budgeted and calculated

as the Company’s cost with the implementation

compliant with fairness and equality principles.

3. The Company who fails to comply with the

liabilities as mentioned in point (1) was charged

by punishment according to prevailing Law and

Regulation.

4. Further Regulation on Social and Environment

Responsibility is regulated under the

Government Regulation.

Meanwhile, as stated in Law No. 25 of 2007 article

15 (b) in Capital Investment Law declaring that

every investor company has to perform corporate

social responsibility. In article 16 (d) and (3)

173P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

jawab sosial perusahaan. Pada pasal 16 (d) dan (e)

menjelaskan bahwa setiap penanam modal wajib

menjaga kelestarian lingkungan hidup dan setiap

penanam modal wajib menciptakan keselamatan,

kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan

pekerja.

Sejalan dengan kedua regulasi tersebut, kami

berkomitmen dalam memberikan dedikasi kami

kepada kelestarian lingkungan dan pengembangan

komunitas dalam mencapai kesejahteraannya. Bagi

kami kelestarian lingkungan dan kesejahteraan

masyarakat bukan hanya sekedar sebuah tanggung

jawab sosial perusahaan semata. Namun lebih

dari itu, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan

masyarakat sebagai urat nadi bagi kami dalam

membangun dan mengembangkan usaha kami

dalam mencapai tujuan bersama.

Bank NTT menyadari bahwa pertumbuhan

dan berkembangan perusahaan karena

adanya hubungan yang baik dan harmonis

serta berkesinambungan antar pemangku

kepentingan. Selain itu, Perusahaan juga tidak

mengenyampingkan lingkungan hidup yang ada

disekitarnya. Karena bagi Bank NTT, semakin

harmonis jalinan yang tercipta maka makin

terintegrasi dengan baik setiap kebijakan dan

aktivitas Pembangunan Berkelanjutan yang

dihasilkan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga

Keuangan (Bapepam-LK) NOMOR: KEP-431/BL/2012

tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten

Atau Perusahaan Publik, (sekarang Bapepam-LK

menjadi OJK) dalam uraian berikut, disampaikan

ringkasan dari Laporan Tanggung Jawab Sosial

2014, dengan topik-topik sesuai ketentuan

dimaksud, yakni: Tanggung Jawab Terhadap

Lingkungan; Praktek Ketenagakerjaan, Kesehatan

dan Keselamatan Kerja (K3); Pengembangan Sosial

dan Kemasyarakatan; serta Tanggung Jawab

Terhadap Nasabah.

regulating that every investor has to preserve the

environment and every investor has to contribute

in creating occupational health, safety, comfort and

welfare.

In line with these regulations, we are committed to

deliver our dedication for environment preservation

and community development in achieving welfare.

We view environment preservation and public

welfare are beyond corporate social responsibility.

The environment preservation and public welfare

become the backbone for us in building and

developing our business in achieving our common

goals.

Bank NTT realizes that company’s development and

growth are supported by good, harmonious and

sustainable relationship among the stakeholders.

In addition, the Company also emphasizes the

environment and surrounding ecosystem. Bank

NTT views that the more harmonious engagement

established, will have better integration for every

Sustainable Development policy and activity

formulated.

To comply with Stock Market and Financial

Institution Supervisory Body (Bapepam – LK)

No. KEP-431/BL/2012 regarding Public Company

or Entity Annual Report Presentation, (recently

Bapepam – LK is known as OJK), in following

disclosure, summary of Social Responsibility 2014

will be presented with several topics including:

Responsibility towards the Environment,

Occupational Health, Safety and Environment

(OHSE), Social and Community Development, and

Responsibility to the Customers.


keBijakan tanGGunG jaWaB terhadap linGkunGan

Lingkungan merupakan aspek penting yang

harus diperhatikan dalam menentukan kinerja

operasional Perusahaan. Karena itu, Perusahaan

harus mengidentifikasi aspek-aspek apa saja

yang dapat mendatangkan dampak bagi

keberlangsungan lingkungan hidup. Oleh

karena itu, dalam menanggulangi dampak yang

diakibatkan oleh keberadaan perseroan ditengah-

tengah masyarakat adalah dengan menjaga

pelestarian lingkungan.

Pelestarian Lingkungan adalah upaya untuk

melindungi lingkungan hidup terhadap tekanan

perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan

oleh suatu kegiatan. Kami menyadari bahwa

kehadiran perusahaan kami ditengah-tengah

masyarakat sedikit banyak mendatangkan

perubahan. Kesadaran itu kami wujudkan dalam

aktivitas pelestarian lingkungan hidup guna

mengasah kepedulian kami dalam mengatasi efek

rumah kaca. Komitmen itu kami tuangkan dalam

berbagai kebijakan di setiap aktivitas operasional

perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan.

inisiatif akan ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalKegiatan operasional perbankan yang kami

lakukan secara langsung memberi dampak negatif

terhadap lingkungan melalui kegiatan operasional

bank antara lain transportasi yang kami lakukan,

konsumsi listrik, air, pendingin ruangan, serta

konsumsi kertas. Kami sadar betul akan hal

tersebut, untuk itu Kami menerapkan kebijakan

yang ramah lingkungan, yaitu :

a. konsumsi energi Konsumsi energi Bank NTT untuk listrik dalam

melakukan aktivitas operasional sangat besar.

Konsumsi ini dipasok oleh PT PLN (Persero) Tbk

sebagai energi tidak langsung. Selain pasokan

dari PT PLN, Kami juga menyediakan genset

berbahan bakar minyak (BBM) guna mendukung

kegiatan operasional kami dalam memberikan

layanan bagi nasabah kami bila terjadi

pemadaman listrik. Dalam hal mengkonsumsi

Energi, Bank NTT selalu berdasarkan pada

prinsip efisiensi. Hal ini dilakukan untuk

penghematan anggaran, selain itu juga untuk

mengurangi emisi karbon yang terjadi.

poliCYresponsiBilitY to the environment

Environment becomes a key aspect that has to

be concerned in determining the Company’s

operational performance. Therefore, the Company

has to identify several aspects with certain impact

for the environment sustainability. Therefore, in

overcoming impact generated by the Company’s

existence among the society is to preserve the

environment.

Environment preservation refers to set of initiatives

to protect environment against negative changes

and impact occurred from certain activities. We are

aware that our Company’s existence among the

society will surely drive changes. Our awareness

is brought in environment preservation activity to

broaden our concern in overcoming greenhouse

impact. The commitment has been stated in several

policies implemented in the Company’s operational

activity on environment preservation program.

environment-friendly initiative on operational activityWe commence banking operational activity with

direct negative impact to the environment driven

from transportation operational activity, electricity

and water consumption, air conditioner utilization

and paper consumption. We are fully aware on

this condition, therefore, we have implemented

environment-friendly policy, including:

a. Bank ntt’s electricity Energy consumption in performing operational

activity is significant. The consumption is

supplied by PT PLN (Persero) Tbk as direct

energy. Other than supply from PT PLN, we

also provide oil fuel generator to support our

operational activities in providing best services

to our customers during the power outage

event. In consuming energy, Bank NTT always

refers to efficiency principle. The initiatives were

implemented to cut the budget also to reduce

carbon emission that has been occurred.

175P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Konsumsi energi yang dilakukan oleh Bank

NTT tidak hanya listrik ataupun BBM yang

digunakan untuk menggerakan genset saja,

tetapi BBM (Pertamax) juga kami gunakan

dalam menjalankan armada operasional. Ini

kami lakukan untuk menyempurnakan proses

pembakaran energi pada armada operasional

kami guna mengurangi emisi karbon tersebut.

Selain melakukan penghematan dalam

penggunaan energi baik langsung maupun

tidak langsung, kami juga melakukan kegiatan

pemeliharaan dan perbaikan secara berkala

terhadap armada transportasi kami dalam

menjaga dan mengoptimalkan kinerja kami

dalam menggapai dan melayani para nasabah

kami disamping untuk meminimalisir emisi

yang dihasilkan oleh alat transportasi kami. Hal

ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian

kami terhadap lingkungan.

b. konsumsi air Perusahaan kami juga menggunakan air

untuk menunjang kegiatan perusahaan

yang diantaranya adalah pemenuhan akan

kebutuhan air minum, kebersihan, sanitasi

dan wudhu. Penggunaan akan air dari tahun

ke tahun mengalami peningkatan, hal ini

terjadi karena adanya pertambahan unit kerja

Bank NTT selaku perusahaan perbankan.

Bentuk kepedulian kami dalam menciptakan

kelestarian lingkungan yang berkelanjutan,

adalah dengan selalu menghimbau pegawai/

karyawan kami untuk melakukan penghematan

air dalam aktivitas keseharian kami.

Penggunaan air di setiap aktivitas yang

kami lakukan, kami selalu memperhatikan

pengelolaan air bekas pakai dan disalurkan

melalui etalase yang telah tersedia, sesuai

dengan sistem pengelolaan manajemen gedung.

c. konsumsi kertas Pertumbuhan dan perkembangan Bank NTT

tidak terpisahkan dari lingkungan kehidupan

manusia. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari

nilai-nilai perusahaan yang selalu tercermin

disetiap aktivitas yang dilakukan. Nilai-nilai

ini terus Kami tanamkan disetiap pemangku

kepentingan. Upaya pelestarian nilai-nilai

lingkungan kami mulai dari operasional Bank NTT

sendiri. Khususnya dalam mengelola kebutuhan

akan kertas, yang secara signifikan dan terkait

langsung dengan operasional perbankan kami.

Energy consumption of Bank NTT is not only used

Oil Fuel for generator operation but also Oil Fuel

(Pertamax) for operational vehicle. We implement

this initiative to improve energy combustion

process in our operational vehicle fleet to reduce

carbon emission.

Besides conducting energy efficiency both

direct and non-direct, we also perform periodic

maintenance and repair activities for our

operational vehicle to ensure and optimize

our performance in approaching and serving

our customers. In addition, to reduce emission

generated from our transportation fleet, we have

implemented this initiative as our care to the

environment.

b. Water consumption Our company also consumes water to support

Company’s activities namely to fulfill drinking

water needs, cleaning, sanitation and wudhu.

Our water consumption is increasing within

years, and encouraged through additional

bank NTT’s units as banking companies. Our

concern to create sustainable environment

preservation, we continue to suggest our

employees to perform water consumption

efficiency in conducting our daily activity.

Water consumption in our activity are always

concern to recycle water management and

distributed using available channel, according

to the building management system.

c. paper Consumption Bank NTT’s growth and development is

integrated with human habitat and environment.

The growth is also related with corporate

values reflected in all activities done by the

Bank. These values are internalized in every

stakeholders. Our environment preservation

initiative is started from Bank NTT’s operational

activity. Mainly in managing paper demand,

which significantly has direct relation with our

banking operational activity.


uraIan MenGenaI CorPoraTe sosIal resPonsIBIlITY YanG TerKaIT DenGan KeTenaGaKerJaan, KesehaTan Dan KeselaMaTan KerJaDisclosure of Corporate Social Responsibility Related with Employment, Occupational Health and Safety

keBijakan tanGGunG jaWaB ketenaGakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja

Bank NTT dalam melaksanakan aktivitasnya selalu

mengedepankan kenyamanan para karyawannya.

Kenyamanan dalam bekerja merupakan hak

dari setiap individu di perusahaan kami. Untuk

mewujudkannya, kami berkomitmen membuat

semua karyawan kami tetap termotivasi dan

bersemangat dalam bekerja. Maka dari itu, salah

satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan

menyediakan tempat bekerja yang mendukung

hal tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik.

Pemahaman seperti inilah yang membuat kami

percaya bahwa fasilitas Bank NTT yang baik bagi

karyawannya adalah suatu keharusan.

Untuk mewujudkan komitmen kami tersebut dari

sudut non-fisik, kami menciptakan suasana kerja

selaras di tengah keragaman dan kami sangat

berkomitmen untuk memberikan kesempatan

yang sama kepada seluruh karyawan kami. Selain

itu, hal yang menjadi perhatian kami dalam upaya

mendukung komitmen tersebut adalah dengan

cara membangun fasilitas kantor yang baik serta

menciptakan aturan tentang keselamatan dan

kesehatan kerja bagi para karyawan kami.

pendidikan dan pelatihan karyawan Manajemen merupakan alat untuk mencapai

tujuan yang diinginkan. Enam unsur manajemen

yaitu : man, money, methode, machines,

materials, dan market apabila dikelola dengan

baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas

dalam pencapaian tujuan. Unsur manusia

(man) dianggap asset utama organisasi dalam

Manajemen Sumber Daya Manusia. Unsur

tersebut harus dipelihara dengan baik, bukannya

dimanfaatkan secara produktif karena dianggap

hanya sebagai faktor produksi. Pengembangan

poliCY responsilitY on emploYment, oCCupational health and safetY

In carrying out its activities, Bank NTT always

promotes employee’s convenience. Working

convenience becomes individual rights in

our Company. To realize this objective, we are

committed to drive our employee to be motivated

and have high spirit in working. Therefore, one of

our effort to exercise this initiative is by providing

conducive working environment, both in terms

of physical and non-physical conditions. This

understanding leads us to believe that Bank NTT’s

proper facilities for the employees has become a

necessity.

To bring out our commitment on non-physical

aspect, we create harmonious working

circumstances in the middle of diversity and we

are also committed to provide equal and fair

opportunity for our employees. In addition, our

main concern in supporting the commitment

is by developing appropriate office facility and

to formulate occupational health and safety

regulation applied for all employees.

employee training and developmentManagement is a means to achieve Company’s

target. Six elements of the management are

including man, money, method, machines,

materials and market, if well-managed, will raise

efficiency and effectiveness in achieving our target.

Man element is considered as main element of

the organization on Human Capital Management.

The element has to be well-maintained, not only

productively exploited and considered only as

productive factor. Employee development needs

to be performed by the Company that will bring

177P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

karyawan perlu dilakukan oleh perusahaan karena

akan memberikan manfaat bagi perusahaan,

karyawan, dan masyarakat konsumen. Pada

prinsipnya, pengembangan karyawan merupakan

upaya peningkatan kualitas dan kemampuan

kerja karyawan. Setelah karyawan diterima,

ditempatkan, dan dipekerjakan serta mengikuti

program pengembangan, langkah selanjutnya ialah

penilaian prestasi karyawan oleh manajer untuk

menetapkan suatu kebijakan atau mengambil

keputusan. Menetapkan kebijakan berarti

menentukan sikap terhadap seorang karyawan,

apakah karyawan tersebut akan dipromosikan,

dimutasikan, atau diberhentikan. Agar hal tersebut

terlaksana peran serta perusahaan berkewajiban

untuk memberikan perhatian yang sebaik-baiknya.

Bentuk perhatian tersebut salah satunya dapat

berbentuk pendidikan dan pelatihan. Diharapkan

agar melalui pendidikan dan pelatihan dapat

meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Pelatihan sumber daya manusia berhubungan

erat dengan penilaian terhadap hasil pekerjaan

karyawan, artinya pelatihan dilaksanakan setelah

ada hasil penilaian. Pelatihan dilakukan agar para

karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan dan

ketrampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan

yang mereka lakukan. Harapan pendidikan dan

pelatihan agar dapat menigkatkan prestasi

kerja karyawan akan berdampak pada aktivitas

perusahaan yang akan optimal dan produktif, yang

mana hasil akhirnya akan ada pada kualitas dan

kuantitas daripada barang atau jasa yang dihasilkan.

Tentunya barang atau jasa yang dihasilkan akan

sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, baik

dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Penelitian

yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mengetahui

bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,

prestasi kerja karyawan, dan seberapa besar

peranan pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi

kerja karyawan. Beberapa pendidikan dan pelatihan

yang dilakukan oleh Bank NTT dapat dilihat pada

halaman 156 dalam Bab SDM buku Annual Report

ini.

benefit for the Company, employee and society as

our customers. Principally, employee development

is an effort to develop employee’s working

quality and competency. After the employees are

recruited, placed and hired as well as participated

in various development program, further action

is to assess employee’s performance done by the

manager to determine policy or taking decision,.

Determining policy means setting employee’s

conduct, whether the employee will be promoted,

mutated or dismissed. To implement this policy, role

of the Company has to provide highest concern.

One of this policy realization is through training

and development program, expected to increase

employee’s working achievement.

Human capital training is highly engaged with

assessment of their performance result, indicated

that training will be performed after the assessment

result. Training activity is provided for the employee

to have knowledge, skill and expertise according to

each job description . Aspiration of these training

and education program are expected to improve

employee’s performance and generate impact

on optimum and productive company’s activities,

where the final result will lay on quality and quantity

of goods and services produced. These goods and

service produced will surely comply with previous

planning both in terms of quantity or quality. The

research is done to assess how the implementation

of training and education, employee performance

and how far the role of education and training

towards the employee’s performance. Some of the

education and training program held by Bank NTT

is presented in page 156 on Human Capital Chapter

in this Annual Report book.


uraIan MenGenaI CorPoraTe sosIal resPonsIBIlITY YanG TerKaIT DenGan PenGeMBanGan sosIal Dan KeMasYaraKaTanDisclosure of Corporate Social Responsibility Related with Social and Community Development

keBijakan penGemBanGan sosial dan kemasYarakatan

Faktor kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan

Perusahaan di masa yang akan datang adalah

membangun rasa kepercayaan dari masyarakat dan

para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan

program Pengembangan Masyarakat yang kuat dan

partisipatif. Walaupun pengembangan masyarakat

merupakan tuntutan dari UU No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, namun Bank NTT

menganggap Pengembangan Masyarakat sebagai

investasi di masa yang akan datang pada masyarakat

Nusa Tenggara Timur guna keberlanjutan Perusahaan

di masa yang akan datang.

Pengembangan masyarakat adalah proses

penguatan masyarakat secara aktif dan

berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan

sosial, partisipasi dan kerja sasma yang setara.

Pengembangan masyarakat mengekspresikan

nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas,

kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan

proses belajar berkelanjutan.

program Bina lingkunganProgram bina lingkungan dapat diartikan sebagai

tanggung jawab moral terhadap komunitas atau

masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya,

melalui program pengembangan masyarakat

dengan mengacu pada konsep pembangunan

yang berkelanjutan dengan memperhatikan

dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Program Bina Lingkungan Bank NTT adalah

program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Bank NTT sangat terbuka terhadap berbagai

masukan antara lain dari berita media massa,

informasi-informasi dari LSM, yayasan dan

komunitas.

poliCYsoCial and CommunitY development

Key success factor for the Company’s success and

sustainability in the future is to build trust from

the society and stakeholders. This is done through

strong and participatory community development

program. Despite the fact that community

development is the liability as stated in Law No.

40 of 2007 on Limited Company, Bank NTT views

Community Development as future investment.

Investment with East Nusa Tenggara society and

Company’s sustainability in coming years.

Community development is a process to actively

and continuously empower the society based on

social welfare, participation and fair partnership

principles. Community development expresses

fair, equality, accountability, opportunity, option,

participation, partnership and sustainable learning

process values.

environment development programEnvironment development program is defined as

moral responsibility towards the community and

society surrounding the Bank’s operational area

throughout community development program

referring to sustainable development concept by

concenring social and environment dimensions.

Bank NTT’s Environment Development Program is

a program to develop social community condition.

Bank NTT is widely opened towards every input

including mass media publication, information

from NGOs, foundation and community.

179P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Bidang pendidikanBank NTT menyadari bahwa pendidikan sangat

penting dan dibutuhkan setiap orang. Untuk itu,

Bank NTT melakukan penyaluran bantuan pada

bidang pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa

Bank NTT peduli terhadap dunia pendidikan.

Program yang dilakukan oleh Bank NTT adalah

pemberian Beasiswa, melakukan renovasi serta

pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Bank NTT

terhadap pendidikan di tanah air.

Bidang sosialKita harus mengakui bahwa manusia merupakan

mahluk sosial karena manusia tidak bisa hidup

tanpa berhubungan dengan manusia yang lain

bahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap

membutuhkan orang lain untuk membantu kita.

Dalam Bidang Sosial, Bank NTT memberikan

bantuan sosial kepada msyarakat dalam rangka

implementasi tanggung jawab sosial.

Bidang keagamaanBank NTT menyadari bahwa melalui agama

dan kegiatan keagamaan, terbentuklah pribadi-

pribadi manusia yang melandasi seluruh aspek

kehidupannya berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Bidang kesehatanMelalui program CSR, Bank NTT turut memberikan

perhatian untuk meningkatkan kesehatan di

lingkungan sekitarnya. Dalam kepedulian tersebut

Bank NTT melakukan aksi donor darah guna

memupuk kepedulian antar sesama serta menuju

insan yang sehat.

Sepanjang tahun 2014, Bank NTT telah

melaksanakan kegiatan CSR dengan total biaya

sebesar Rp.1.225.200.000,- (satu miliar dua ratus

dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang

disalurkan pada beberapa bidang sebagai berikut:

education sectorBank NTT realizes that education is highly

important and needed by everyone. Therefore,

Bank NTT disbursed donation on education sector.

This reflects that Bank NTT is care to education

sector. The program performed by Bank NTT is

scholarship program, education facilities and

infrastructures development and renovation.

These programs are implemented as Bank NTT’s

concern for education in the country.

social sectorWe shall admit that human is a social creature

due the human can not live without interacing

with other humankind even for smallest reason,

we need others to help us. On social sector, Bank

NTT provides social donation for the society to

implement social responsibility program.

religious sectorBank NTT is aware through religion and religious

activity, human eprsonality will be created and

inspired entire aspect of life based on religious

values.

health sectorThrough CSR program, Bank NTT gives awarenss

to improve health condition in surrounding

environment. In this awareness, Bank NTT performs

blood donation event as the awareness for others

and towards healty community.

In 2014, Bank NTT has implemented CSR activity

with total budget amounted to Rp1,225,200,000

(one billion two hundred and twenty five million

two hundred thousand rupiah) disbursed in

following factors:


Bidang Kegiatan

Activity Sectors

no Jenis Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Implementation Date

JumlahTotal

Type of activity

Bidang Pendidikan Education

1 Bantuan Mebel SMAN 1 Boawae-Nagekeo

01 September 2014September 1, 2014

30.000.000,-Furniture Donation for SMAN 1 Boawae-Nagekeo

2 Bantuan pembangunan ruang belajar PAUD Sola Garcia Kota Kupang

22 Oktober 2014October 22, 2014 10.000.000,-

Study Room Construction Donation for PAUD Sola Garcia, Kupang City

3 Bantuan Operasional Pendidikan anak jalanan binaan YANUBADI Kota Kupang

24 Oktober 2014October 24, 2014 17.600.000,-

Education Operational Support for street children, as the foster children of YANUBADI, Kupang City

4 Bantuan Beasiswa Pendidikan Pelajar – Sikka Maumere


15.000.000,-Bantuan Beasiswa Pendidikan Pelajar – Sikka Maumere

5 Bantuan Kegiatan Semarak Bulan Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi NTT


4.200.000,-

Bantuan Kegiatan Semaran Bulan Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi NTT

Bidang BudayaCultural Aspect

6 Bantuan Karya Cipta Musik Sasando – APSI Kota Kupang

23 Juni 2014June 23, 2014 5.000.000,-

Donation for Sasando Musical Art – APSI, Kupang CIty

7 Bantuan Biaya Kostum Paduan Suara Jemaat Kota Baru - Kupang

05 September 2014

September 05, 201410.000.000,-

Donation for Choir Uniform, Jemaat Kota Baru Choir - Kupang

8 Bantuan Even Pariwisata & Budaya Palapang Njara – Kabupaten Sumba

07 November 2014November 07, 2014

75.000.000,-

Tourism & Cultural Event Donation for Palapang Njara –Sumba Municipal

9 Bantuan Pemugaran Kantor Paus Johanes Paulus II – Sikka Maumere

19 November 2014November 19, 2014

15.000.000,-

Donation for Paus Johanes Paulus II Office Renvation – Sikka Maumere

Bidang KesehatanHealth Sector

10 Bantuan Korban Kecelakaan Terbakar Ibu Semilina Oematan Kabupaten Kupang

08 Agustus 2014August 8, 2014

10.000.000,-

Donation for Fire Incidnet Victim, Mrs. Semilina Oematan, Kupang Munciipal

11 Bantuan Perawatan dan Pengobatan anak Hananiada Gulo (Anak Mantan Karyawan Bank NTT) – Sikka Maumere

05 September 2014

September 5, 201415.000.000,-

Donation for Children Treatment and Medical Car, Hananiada Gulo (Children of Bank NTT’s former employee) – Sikka Maumere

Bidang EkonomiEconomics Sector

12 Bantuan Pekan Daerah Tingkat Propinsi NTT PKN Daerah Petani Nelayan di Borong

08 Mei 2014May 8, 2014

1.000.000,-

Donation for NTT Province Regional Event, for Fisherman PKN at Borong

13 Bantuan Pekan Daerah Tingkat Propinsi NTT PKN Daerah Petani Nelayan di Anakalang

08 Mei 2014May 8, 2014

650.000,-

Donation for NTT Province Regional Event, for Fisherman PKN at di Anakalang

181P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Bidang Kegiatan

Activity Sectors

no Jenis Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Implementation Date

JumlahTotal

Type of activity

14 Bantuan Pekan Daerah Tingkat Propinsi NTT PKN Daerah Petani Nelayan di Kalabahi

08 Mei 2014May 8, 2014

550.000,-

Donation for NTT Province Regional Event, for Fisherman PKN at di Kalabahi

15 Bantuan Pekan Daerah Tingkat Propinsi NTT PKN Daerah Petani Nelayan di Malaka

08 Mei 2014May 8, 2014

1.800.000,-

Donation for NTT Province Regional Event, for Fisherman PKN at Malaka

16 Bantuan Pekan Daerah Tingkat Propinsi NTT PKN Daerah Petani Nelayan di Ende

08 Mei 2014May 8, 2014

400.000

Donation for NTT Province Regional Event, for Fisherman PKN at Ende

17 Bantuan Gerobak dan Payung – Pedagang Keliling Alor

15 Juli 2014July 15, 2014

75.000.000,-Cart and Umbrella Donation – Street Hawker, Alor

18 Bantuan Bibit Singkong Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan - SOE

14 Agustus 2014August 14, 2014

15.000.000,-

Cassava Seeds Donation for Timor Tengah Selatan Municipal Government - SOE

19 Bantuan Pembangunan tataan Watomiten (Objek Wisata) di Kabupaten Lembata


50.000.000,-

Donation for developing Watomiten (Tourism Spot) in Lembata Munciipal

20 Bantuan Gerobak dan Payung – Pedagang Keliling Alor


30.000.000,-Cart and Umbrella Donation – Street Hawker, Alor

Bidang Olah RagaSports Sector

21 Bantuan Prestasi Tim PSKK U-17 melalui Asosiasi PSSI Kota Kupang


30.000.000,-

Donation for PSKK U-17 Team Reward in PSSI Association, Kupang City

22 Bantuan kepada Atlet PON Remaja I – 2014 berprestasi


230.000.000,-Doantion for Youth Excellent PON 1 – 2014 Athelete

Bidang Sosial Social Sector

24 Bantuan CSR Bencana Alam di Mbay - Kabupaten Nagekeo

08 Maret 2014March 8, 2014

100.000.000,-

CSR Donation for Natural Disaster in Mbay – Nagekeo Municipal

25 Bantuan Rumah Ibadat dalam rangka peresmian Kantor Kas Kadelang di Alor

19 Maret 2014March 19, 2014

15.000.000,-

Donation for Religious Facilities in Kadelang Cash Office inauguration in Alor

26 Bantuan Rumah Ibadat dalam rangka Peresmian USPD Raijua – Kabupaten Sabu Raijua

26 Maret 2014March 26, 2014

30.000.000,-

Donation for Religious Facilities in Raijua USPD Inauguration - Sabu Raijua Municipal

27 Bantuan Masjid Baiturahman Anakalang – Kabupaten Sumba Tengah

02 Mei 2014May 2, 2014

10.000.000,-

Donation for Baiturahman Anakalang Mosque –Sumba Tengah Municipal


Bidang Kegiatan

Activity Sectors

no Jenis Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Implementation Date

JumlahTotal

Type of activity

28 Bantuan Kemasyarakatan Rumah Layak Huni di Kefamenanu – Kabupaten Timor Tengan Utara

03 Mei 2014May 03, 2014

10.000.000,-

Humanity Donation for Modest Housing in Kefamenanu –Timor Tengan Utara Municipal

29 Bantuan Rumah Ibadah dan Panti Asuhan – Mbay Kabupaten Nagekeo dalam rangka peresmian USPD Maunori

09 Mei 2014May 09, 2014

40.000.000,-

Religious Facility and Orphanage Doantion – Mbay, Nagekeo Municipal in Maunori USPD inauguration

30 Bantuan Rumah Ibadat Dalam Rangka Peresmian Kantor di Borong – Manggarai Timur

19 Juni 2014June 19, 2014

20.000.000,-

Donation for Religious Facilities in Office Inauguration, Borongg – Manggarai Timur

31 Bantuan 3 (tiga) Rumah Ibadah di Kabupaten Ende

20 Juni 2014June 20, 2014

30.000.000,-3 (three) Religious Facilities Donation in Ende Municipal

32 Bantuan Mesjid Nagadhero – Nagekeo

11 Juli 2014July 11, 2014 10.000.000,-

Donation for Nagadhero Mosque – Nagekeo

33 Bantuan Masjid Nurul Iman Oebobo Kota Kupang

11 Juli 2014July 11, 2014

5.000.000,-Doantion for Nurul Iman Oebobo Mosque – Kupang City

34 Bantuan Gereja Seki Kabupaten Kupang

11 Juli 2014July 11, 2014

5.000.000,-Bantuan Gereja Seki Kabupaten Kupang

35 Bantuan Gereja Imanuel Oenaunu Kabupaten - Kupang

11 Juli 2014July 11, 2014

5.000.000,-Donation for Imanuel Oenaunu Church – Kupang Municipal

36 Bantuan Bahan Bangunan Masjid dalam rangka Idul Fitri 2014 di Kabupaten Kupang

14 Juli 2014July 14, 2014

24.000.000,-

Donation for Mosque Construction Material to celebrate Ied Al Fitr 2014 in Kupang Municipal

37 Bantuan Sembako dalam rangka Idul Fitri 2014 di Kabupaten Kupang

14 Juli 2014July 14, 2014

44.100.000,-

Groceries Donation to celebrate Ied Al Fitr 2014 in Kupang Municipal

38 Bantuan 4 (empat) buah sterofoam di Kabupaten Kupang

14 Juli 2014July 14, 2014

400.000,-4 (four) sterefoam donation in Kupang City

39 Bantuan kemasyarakatan tempat penampungan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kupang

17 Juli 2014July 17, 2014

10.500.000

Social assistance shelter clean water to communities in Kupang Regent.

40 Bantuan Pembangunan Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Maranatha di Kota Kupang

03 September 2014

September 3, 201430.000.000,-

Donation for Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Maranatha Church Construction in Kupang City

183P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

Bidang Kegiatan

Activity Sectors

no Jenis Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Implementation Date

JumlahTotal

Type of activity

41 Bantuan Pembangunan Gereja Mako Brigif 21 Komodo di Kabupaten Kupang


10.000.000,-

Donation for Mako Brigif 21 Komodo Church Construction in Kupang Municipal

42 Bantuan Gereja Kristen Supul di Kabupaten Timor Tengah Selatan


50.000.000,-

Donation for Supul Christian Church, Timor Tengah Selatan Municipal

43 Bantuan Gereja Kristen Sumba Jemaat Mata Waitabula


10.000.000,-Donation for Kristen Sumba Jemaat Mata Waitabula Church

44 Bantuan Biara Susteran St. Yohanes Pemandi – Ndora di Nagekeo


25.000.000,-

Donation for St. Yonahes Pemandi Nursery – Ndora in Nagekeo

45 Bantuan Gereja Ola Et Labora Semau Kabupaten Kupang


5.000.000,-Donation for Ola Et Labora Semau Church, Kupang Municipal

46 Bantuan Gereja Jemaat Koinonia Kota Kupang


5.000.000,-Donation for Jemaat Koinonia Church, Kupang City

47 Bantuan Pembangunan Gereja Elim Sopo Kabupaten Timor Tengah Selatan


50.000.000,-

Donation for Elim Sopo Church Construction, Timor Tengah Selatan Municipal

48 Bantuan Gereja Mikael Noa Labuan Bajo – Kabupaten Manggarai Barat


20.000.000,-

Donation for Mikael Noa Labuan Bajo Church –Manggarai Barat Municipal

49 Bantuan Gereja Gunung Zalmon Labuan Bajo - Manggarai Barat


20.000.000,-

Donation for Gunung Zalmon Church, Labuan Bajo - Manggarai Barat

jumlah 1.225.200.000,- total


uraIan MenGenaI CorPoraTe sosIal resPonsIBIlITY YanG TerKaIT DenGan TanGGunG JaWaB KePaDa KonsuMenDisclosure of Corproate Social Responsibility Related with Responsibility to the Consumers

keBijakan tanGGunG jaWaB kepada nasaBah

Perusahaan telah mengembangkan produk

(portofolio) yang sesuai dengan norma-norma,

peraturan perundang-undangan, serta standard

and best practice. Sebagai lembaga perbankan,

Perusahaan terus menjaga kepercayaan

masyarakat. Bagi Bank NTT, Konsumen atau

Nasabah merupakan salah satu pemangku

kepentingan yang berperan paling besar dalam

menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang.

Selain itu, strategi komunikasi pemasaran

dilakukan dengan penilaian kondisi industri

perbankan dan sasaran perkembangan usaha.

Kegiatan komunikasi dan pemasaran produk

selain difokuskan pada produk-produk yang

secara substansi berbasis individu/massal ataupun

retail baik pada sisi funding maupun lending, juga

difokuskan pada upaya membangun citra Bank

NTT sebagai Bank Pembangunan Daerah yang

dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bank NTT juga menyediakan layanan nasabah yang

bertugas untuk menjelaskan segala sesuatu yang

berkaitan dengan produk berikut manfaatnya dan

menjelaskan kegunaan produk, hak dan kewajiban

atas produk dimaksud, termasuk posisi masing-

masing pihak, kapan perjanjian berakhir dan

bagaimana penyelesaian bila terjadi perselisihan.

program pelayanan pelangganUntuk membangun komunikasi dua arah dengan

pelanggan dan sekaligus untuk meningkatkan

mutu layanan kepada konsumen, Bank NTT

melakukan berbagai hal, mencakup:

• Membuka layanan pengaduan pelanggan

melalui beberapa saluran, yakni melalui telepon

bebas pulsa, surat, email dan SMS.

poliCY responsiBilitY to the Customers

The Company has developed products (portfolio)

based on set of norms, laws, as well as standards

and best practice. As a banking industry, the

Company has to preserve public trust. Bank NTT

views customers a a stakeholders with highest role

in ensuring long-term business sustainability.

However, marketing communication strategy is

carried out by assessing banking industry condition

and business development target. Communication

and product marketing activities are besides

focued on several products with individual/mass

or retail based substantive both on funding and

lending sides, also focused in an effort to build

Bank NTT’s image as Regional Bank reachable by

entire part of the society.

Bank NTT also provides customer service in charge

to provide explanation related with the products

and ebnefit in describing product utility, rights

and obligation on the products, including position

of each parties, agreement maturity date and

mechansim of dispute settlement.

policy Customer serviceTo develop two way communication with the

customers and to improve service quality to the

customers, Bank NTT has performed following

activities:

• Opening customer complaint service using

several channels such as free toll call, mailing

address, email and SMS.

185P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

• Menyelesaikan seluruh keluhan pelanggan

dan berkomitmen untuk memperbaiki layanan

maupun mutu produk.

• Semuakeluhanpelangganyangmasukditerima

dengan baik, dicatat dan segera di respon.

• Berkoordinasi dengan Tim Pelayanan teknis

untuk melakukan kunjungan dan klarifikasi ke

Pelanggan yang menyampaikan keluhan.

• Melakukanevaluasidanpeyelesaiankeluhan.

Selain itu untuk meningkatkan pemahaman

nasabah terhadap produk Bank NTT, maka Bank

NTT mengadakan gathering bersama nasabah.

Diantaranya :

1. sosialisasi produk dan jasa bank ntt pada acara sosialisasi tata cara revisi anggaran 2014 dan

implementasi span di kupang tanggal 26 februari 2014.

1. Bank NTT product and service socialization during 2014 budget revision mechanism socialziationa

nd SPAN Implementation in Kupang on February 26, 2014.

• Finishingallcustomercomplaintandcommitted

to improve quality of product and service.

• All customer complaint received will be

immediately responded.

• Coordiantewithtechnocalserviceteamtovisit

and clarify to the customers who submitted

complaint.

• Evaluatingandhandlingtosettlecomplaints.

In addition, to improve customer’s understanding

towards Bank NTT’s products, Bank NTT hsoted

gathering with customres, such as:


2. sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi jasa konstruksi kerja sama bank ntt dengan

Bpjs ketenagakerjaan tanggal 12 mei 2014.

2. Construction Service Application Implementation Socialization and Training in cooperation

between Bank NTT and BPJS Ketenagakerjaan on May 12, 2014.

3. Gathering dinner dengan nasabah Bank ntt kerja sama dengan Bpjs ketenagakerjaan di

atambua tanggal 05 agustus 2014.

3. Dinner gathering with Bank NTT’s customers in collaboration between Bank NTT and BPJS

Ketenagakerjaan in Atambua on August 5, 2014.

187P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

4. Gathering dinner dengan nasabah Bank ntt kerja sama dengan Bpjs ketenagakerjaan di

Waingapu tanggal 10 september 2014.

4. Dinner gathering with Bank NTT’s customers in collaboration between Bank NTT and BPJS

Ketenagakerjaan in Waingapu on August 5, 2014.


Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini disampaikan, terlampir disampaikan juga

hasil self assesment atas pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur per akhir tahun buku 2014.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

direktur utama komisaris utama

daniel pola moto dimu tagu dedo, se fransiskus salem, sh. m.si

189P

rofil P

erusah

aanC

om

pan

y Pro

file Pro

fil Peru

sahaan

Co

mp

any P

rofile


Po

ra

n P

eLa

ksa

na

an

Go

od

Co

ro

ra

te

Go

ve

rn

an

Ce

good corporate governance - bpdntt.co.id · quantitative risk management disclosure according...

Documents