giro

Sie Infokum Ditama Binbangkum 1

PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN

REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Negara/Daerah selama suatu periode sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 56 ayat (3)

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah

menyusun suatu Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD).

Penyusunan LKPP dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga beserta laporan

pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara. Sementara

LKPD disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah beserta Laporan pertanggungjawaban pengelolaan

perbendaharaan daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Karena LKPP/LKPD ini merupakan perwujudan dari tanggung

jawab pengelolaan keuangan Negara/Daerah, baik LKPP maupun LKPD

harus diperiksa oleh BPK sesuai ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

agar pengelolaan keuangan Negara/Daerah berlangsung secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan

transparan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2004 s.d 2007 menghasilkan opini

tidak memberikan pendapat (disclaimer). Dari hasil-hasil pemeriksaan

yang telah diserahkan oleh BPK kepada DPR dan DPD sesuai

kewenangannya serta dipublikasikan kepada masyarakat umum, salah

satunya menunjukkan adanya rekening liar-rekening liar1 yang ditemukan

1 Disebut sebagai rekening liar karena rekening-rekening yang terdapat pada beberapa

kementerian/lembaga ini tidak dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) padahal rekening-rekening ini digunakan untuk menyimpan uang negara dan menampung sejumlah penerimaan negara tetapi tidak disetor ke kas negara.


pada beberapa kementerian/lembaga seperti Mahkamah Agung (MA),

Kementerian Dalam Negeri, BP Migas.

Pada tahun 2005, pemeriksaan atas LKPP Tahun Anggaran 2004

terdapat 957 rekening yang tidak jelas dengan total nilai

Rp20.551.218,29 juta. Pada tahun 2006, ditemukan kembali adanya

1.303 rekening-rekening baru muncul dengan status tidak jelas pada 35

Kementerian Negara/Lembaga dengan rincian 680 rekening giro dan 623

rekening deposito senilai total Rp8,5 triliun. Jumlah ini kembali bertambah

pada tahun 2007, dimana ditemukan adanya 2.135 rekening senilai Rp2,

56 triliun dan 260 rekening deposito atas nama instansi dan Pejabat

Pemerintah senilai Rp144,31 miliar di bank umum yang belum

diungkapkan dalam LKPP TA 2006 dan tidak jelas statusnya.

Keberadaan rekening-rekening liar ini menimbulkan

ketidakpastian posisi Keuangan Negara karena seharusnya rekening-

rekening tersebut dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara dan dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP). Kewenangan atas pengaturan dan penyelenggaraan rekening ini

berada di tangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Apakah dimungkinkan Kementerian Negara/lembaga memiliki

rekening dan bagaimana aturan hukumnya ? Lalu apa yang dapat

dilakukan atas rekening-rekening liar yang dimiliki oleh Kementerian

Negara/Lembaga ?

B. DASAR HUKUM

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

- PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

- PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah

pada Kementerian Negara/Lembaga.

- PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam

Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada


- Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.


C. PEMBAHASAN

Keberadaan banyak rekening liar ini pada Kementerian

Negara/Lembaga telah lama menjadi masalah sebelum UU dalam bidang

keuangan negara dibentuk. Pada saat itu untuk mengatasinya Pemerintah

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penertiban

Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Inpres ini

memerintahkan kepada para Menteri dan para Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen :

1. Menyampaikan data mengenai rekening yang ada pada

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen meliputi nama,

nomor dan saldo pada tanggal 31 Juli 1999 serta nama bank yang

bersangkutan dan kantor/pejabat pemilik rekening kepada Menteri

Keuangan.

2. Menyampaikan setiap bulan saldo awal dan saldo akhir serta

penerimaan dan pengeluaran pada rekening yang bersangkutan dalam

bulan sebelumnya kepada Menkeu.

3. Menteri Keuangan menyempurnakan Sistem Pengelolaan Kas Negara

dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas administrasi

keuangan Negara,

Pelaksanaan Inpres ini tidak berjalan dengan efektif sehingga kemudian

dilakukan penegasan kembali melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2000

tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen sekaligus mengubah ketentuan butir kedua menjadi :

2. Menyampaikan setiap bulan saldo awal dan saldo akhir serta

penerimaan dan pengeluaran pada rekening yang bersangkutan paling

lambat pada akhir bulan berikutnya kepada Menteri Keuangan c.q.

Dirjen Anggaran, meskipun tidak terdapat perubahan saldo rekening

yang bersangkutan.

Akan tetapi ternyata Inpres ini pun tidak dapat dilaksanakan secara

efektif.

Pada tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini menyebutkan bahwa :

- Pasal 29 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan

penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang

bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum

Negara.


- Pasal 31 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka

rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan

kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat

persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Hal ini berarti Kementerian Negara/Lembaga diperbolehkan untuk

membuka rekening untuk keperluan penerimaan dan pengeluaran, namun

harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah sebagai salah satu turunan UU Perbendaharaan juga

mengatur dalam Pasal 20 :

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat

membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran

dan/atau rekening lainnya pada Bank Umum/bank lainnya setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

(2) Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di Bank Sentral

setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib

melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa

Bendahara Umum Negara dalam rangka pembukaan rekening

untuk kepentingan kementerian negara/lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Jadi jelaslah bahwa kementerian negara/lembaga diperbolehkan

untuk membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran

dan/atau rekening lainnya pada bank umum/bank lainnya, bahkan untuk

kepentingan tertentu dapat membuka rekening di bank sentral asalkan

memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Mekanisme pembukaan rekening tersebut terdapat dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan

Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian


Dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

anggaran, rekening dibuka atas nama jabatan dengan nama Rekening


Bendahara Penerimaan Kantor........... dan/atau Rekening Bendahara

Pengeluaran Kantor .............., dengan mekanisme : Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan permohonan

persetujuan pembukaan rekening dengan dilampiri fotokopi dokumen

pelaksanaan anggaran dan Surat Pernyataan tentang Penggunaan

Rekening kepada Dirjen Perbendaharaan2 atau Kepala KPPN3. Atas

permohonan ini dapat diberikan persetujuan atau penolakan.

Selain Menteri/Pimpinan Lembaga, bagi Pimpinan Kantor/Satuan

Kerja juga diperbolehkan membuka rekening lainnya untuk tujuan

khusus, namun selain untuk tujuan khusus tersebut tidak diperkenankan

bagi mereka untuk membuka rekening atas nama jabatan. Mekanisme

pembukaan rekening tersebut diawali dengan mengajukan permohonan

persetujuan pembukaan rekening untuk kantor/satuan kerja yang

dijadikan satu dengan permohonan Kementerian/Pimpinan Lembaga oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Dirjen Perbendaharaan dengan

melampirkan daftar Kantor/Satuan Kerja yang akan memiliki rekening

lainnya tersebut. Permohonan diajukan dengan formulir (Lampiran I PMK)

tersebut serta dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening

(Lampiran II PMK).

Terhadap semua rekening yang telah disetujui, paling lambat 5

(lima) hari sejak tanggal pembukaan rekening maka Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening tersebut dengan

menggunakan formulir (Lampiran IV PMK) kepada Dirjen Perbendaharaan

atau Kepala KPPN. Selain melaporkan, rekening-rekening tersebut juga

harus disajikan dalam daftar Lampiran Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan disampaikan kepada Dirjen

Perbendaharaan atau Kepala KPPN.

Apabila Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dikenai

sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan

dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian

2 Untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh Direktorat

Pengelolaan Kas Negara. 3 Untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN.


Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja berupa pembekuan sementara

rekening dan penutupan rekening.

Pembekuan sementara rekening dilakukan oleh Bendahara

Umum Negara (Menkeu)/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan

Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank

sentral/bank umum/kantor pos dengan tembusan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja. Pembekuan

sementara ini dilakukan dalam hal :

a. rekening dibuka tenpa persetujuan BUN/Kuasa BUN.

b. pembukaan rekening tidak dilaporkan paling lambat 5(lima) hari kerja

sejak tanggal pembukaan rekening.

c. tidak mengajukan permohonan persetujuan atas rekening yang telah

dibuka sebelum berlakunya PMK No. 57/PMK.05/2007.

d. tidak menyajikan rekening yang dikelolanya dalam Laporan Keuangan


Akan tetapi tindakan pembekuan sementara rekening ini tidak bersifat

final dan dapat dicabut bilamana Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala

Kantor/Satuan Kerja melaksanakan tindak lanjut terhadap rekening yang

dibekukan sementara tersebut. Pencabutan ini dilakukan oleh Bendahara

Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Daerah dengan

menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank

umum/kantor pos.

Namun bilamana tidak dilakukan tindak lanjut dalam waktu 30

(tiga) puluh hari kerja maka dilakukan penutupan oleh Menkeu. Selain

karena alasan tersebut, apabila rekening yang tidak atau tidak lagi

digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan juga harus dilakukan

penutupan. Penutupan ini diikuti dengan pemindahbukuan saldo ke

Rekening Kas Umum Negara, dengan mengirimkan permintaan tertulis

kepada bank sentral/bank umum/kantor pos dan ditembuskan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang

bersangkutan.

Selain pengaturan-pengaturan tersebut, dilatarbelakangi oleh

besarnya keinginan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan

menyangkut ketidaktertiban rekening-rekening pada Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja guna menindaklanjuti temuan-

temuan hasil pemeriksaan BPK maka Menteri Keuangan juga

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007


tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga.

Kegiatan penertiban dalam PMK ini dilakukan terhadap seluruh

rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja yang telah ada sebelum PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang

Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja dibentuk.

Bentuk-bentuk kegiatan evaluasi tersebut meliputi kegiatan

identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening, verifikasi rekening dan

pengelompokan rekening.

Berdasarkan hasil evaluasi maka BUN/Kuasa BUN dapat juga

melakukan tindakan mempertahankan/mempertahankan

sementara/mempertahankan dan cukup mengungkapkannya pada

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja/mengalihkan/menutup rekening, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Rekening dipertahankan bilamana rekening digunakan untuk

operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

2. Rekening dipertahankan sementara sampai semua penerimaan yang

berada dalam rekening sementara tersebut dipindahkan ke Rekening

Kas Umum Negara lalu ditutup.

3. Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja,

bilamana kepemilikan berada di pihak ke3 namun pencairan

membutuhkan ijin Menteri/Pimpinan Lembaga.

4. Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

dan dalam pengelolaan Dirjen Perbendaharaan bilamana rekening

digunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa

melalui prosedur normatif APBN.

5. Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke BLU bilamana

rekening digunakan untuk menampung dana dukungan pelayanan

khusus yang permanen.

6. Rekening ditutup dan saldo disetor ke rekening Kas Umum Negara

bilamana rekening yang dimiliki oleh Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja tersebut tidak memiliki alasan

yang cukup untuk dipertahankan keberadaannya.


Selain itu bilamana rekening yang ada tidak jelas

kepemilikannya maka dapat terlebih dahulu dilakukan investigasi guna

memastikan kepemilikannya.

D. KESIMPULAN

1. Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja diperbolehkan

untuk membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran

dan/atau rekening lainnya pada bank umum/bank lainnya, bahkan

untuk kepentingan tertentu dapat membuka rekening di bank sentral

asalkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

2. Pembukaan rekening tersebut disertai kewajiban untuk melaporkan

rekening tersebut paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal

pembukaan rekening kepada Dirjen Perbendaharaan atau Kepala KPPN

dan menyajikan laporan rekening-rekening tersebut daftar Lampiran

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja.

3. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan

dikenakan sanksi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam

Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja .

4. Khusus untuk rekening-rekening liar yang ada sebelum PMK No.

57/PMK.05/2007 dibentuk, maka dilakukan kegiatan evaluasi yang

diikuti dengan tindakan-tindakan sebagaimana terdapat dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang

Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Referensi :

- PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian


- PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga.

- PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan

Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

- Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

- Tempo Interaktif.

- Fiscal News.

giro

Documents