gerakan nasional - acch.kpk.go.id · pdf file•baseline data dan informasi ... perizinan...
TRANSCRIPT
PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
GERAKAN NASIONAL
TATA CARA PELAPORAN RENCANA AKSI GNP-SDA KELAUTAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
TUJUAN PELAPORAN?
• Baseline data dan informasi
• Monitoring dan evaluasi progres pelaksanaanrencana aksi
• Bahan feedback perbaikan sistem
• Disiapkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi
• Ruang lingkup aktivitas pengelolaan sektorkelautan dan perikanan di setiap provinsi– Kewenangan provinsi dan masalah di setiap
daerah
JENIS DAN WAKTU PELAPORAN
• JENIS LAPORAN1. Laporan progres rencana aksi GNP SDA Kelautan
(Pemerintah Provinsi) diisikan di dalam matriksrencana aksi – kolom Bukti Pendukung dan Penjelasan Pemda
2. Laporan progres pelaksanaan kewajiban diisikandi dalam Tabel Monitoring pelaksanaan kewajibanperizinan – 6 tabel
• WAKTU PELAPORAN: – Tahap I : 10 Maret 2015– Tahap II: 10 Juni 2015– Tahap III: 10 Desember 2015
PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINANA. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan)
3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
B. KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1 Izin Lokasi Reklamasi
2 Izin Pelaksanaan Reklamasi
C. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
1 Izin Lokasi Pemanfaatan
2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan
D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN
1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya
E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan
2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan
F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
CATATAN:• Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci
berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukandan persyaratan/kewajiban yang harusdimiliki oleh setiap pelaku usaha.
• Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelakuusaha disampaikan ke pemberiizin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadappelaku usaha disertai dengan bukti-buktipelaksanaan kewajiban tersebut.
• Pemberi Izin/Pemerintah melakukanverifikasi terhadap pelaksanaan kewajibanpelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelakuusaha serta tindak lanjut atas pelaksanaankewajiban tersebut.
• Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanye ke masyarakat, corporate social responsibility, dll.
PROGRES PELAKSANAAN RENCANAAKSI GNP SDA SEKTOR KELAUTAN
LAPORAN I
TATA CARA PENGISIAN
• Menggunakan format Matriks Rencana Aksi – Fileformat pelaporan korsup kelautan – sheet Lamp 1B
• Mengisi kolom bukti pendukung dan penjelasan pemda
• Kolom bukti pendukung diisikan nama file yangrelevan dengan setiap renaksi dan indikator outputyang harus disubmit bisa satu renaksi terdiri daribeberapa file sebagai bukti dari indikator output
• Penjelasan pemda diisikan progres pelaksanaankegiatan sampai saat ini, target rencana selesai,kendala yang dihadapi, dan alternatif solusi
Fokus Area 1: Penyusunan Tata RuangWilayah Laut
• Target utama : RZWP3K tersusun dandiintegrasikan dengan rencana penggunaanruang laut dan pesisir lainnya; mis: RTWR;WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; dll)
• Terdiri dari 4 rekomendasi; 6 rencana aksi
• Indikator output: mengikuti setiap rencanaaksi; dan berupa dokumen yang akandisampaikan sebagai bukti pendukung
• Indikator output renaksi 1 (IO Ren-1) : Laporan identifikasi kebutuhan data tematik– Bukti Pendukung : file daftar data yang dibutuhkan; sumbernya; tujuan data; sumberdaya
yang dibutuhkan; dll
• IO-Ren2: database informasi tematik– Bukti Pendukung : file : blueprint database; printscreen database; penjelasan sistem data
yang digunakan; link database (jika berbasis web), dll
• IO-Ren3: Laporan rencana tata ruang Wilayah Laut– Bukti pendukung : file laporan atau draft laporan disertai dengan shape data spasial ;
urut2an pelaksanaan kegiatan; dll tergantung progres ;
• IO-Ren4: Laporan rencana penggunaan ruang laut lintas sektor– Bukti pendukung: file WIUP; DLKR/DLKP, ALKI; RTRW; jika memungkinkan disertai dengan
shape file data spasial
• IO-Ren5: Laporan rencana penggunaan ruang laut lintas sektor berbasis spasial– Bukti pendukung : File Shp (shape file) data RZWPK yang sudah dioverlay dengan WIUP;
DLKR/DLKP; ALKI; RTRW; dll
• IO-Ren6: Laporan penggunaan ruang—program—anggaran– Bukti pendukung: RZWPK/ALKI/DLKRT/DLKP/RTRW yang dilengkapi dengan informasi
program dan alokasi anggaran dari APBD/APBN
Petunjuk : pada kolom deskripsi indikator output sama pada 3 renaksi lainnya
CATATAN PADA SETIAP RENAKSI• Penataan Izin : semua izin yang dikeluarkan oleh
pemerintah provinsi, terkait dengan penggunaan ruanglaut, pesisir dan pulau-pulau kecil jikamemungkinkan; izin yang dikeluarkan olehkabupaten/kota juga didata ulang untuk mengantisipasiUU 23/2004
• Pelaksanaan kewajiban para pihak : terutamakewajiban pelaku usaha yang menggunakan ruang laut,pesisir, dan pulau-pulau kecil
• Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat:hak-hak publik yang dijamin oleh UU atau peraturandaerah setempat: mis: hak atas akses sempadanpantai; hak nelayan/pembudidaya ikan kecil; hakmasyarakat adat; dll sebagainya sesuai dengan kondisimasing-masing daerah
MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN
Laporan II
TATA CARA PENGISIAN
• Mengisi setiap kolom yang ada pada fileformat pelaporan korsup kelautan pada sheetIIA s.d IIF
• Setiap tabel kewajiban dimulai dari daftarnama perusahaan/perorangan pemegang izinprovinsi
• Setiap jenis izin, memiliki kolom masing-masing sesuai dengan jenis kewajiban
CONTOH
• Tabel Monitoring Pelaksanaan KewajibanPerizinan di Bidang Perikanan Tangkap
- Terdiri dari 90 kolom
- Mencakup identitas perusahaan/perorangansampai dengan pelaksanaan kewajiban lingkungan
- Diisikan setiap kolomnya sesuai dengan kondisiyang sebenarnya jika tidak ada data dituliskansaja didalam setiap kolom
PENYAMPAIAN LAPORAN
• Disampaikan dalam soft copy ke KPK dan KKP
– [email protected], [email protected]
– [email protected], [email protected]
• Disertai surat pengantar Gubernur/WakilGubernur/Sekda/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
• Bahan-bahan dapat diunduh di http://acch.kpk.go.id/gn-sda