gbho-gbhk-ppmi-kongres-xi

PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA

Sekretariat: LPM DIMeNSI, Gedung UKM Lt.I STAIN Tulungagung Jl. Mayjen Sudjadi Timur No.46 Tulungagung 66221

Telp: +6285648821323 ; email: [email protected]

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)


I. UMUM Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia

(PPMI) merupakan kerangka acuan bersama yang menjadi pedoman bagi seluruh badan atau lembaga yang ada dalam PPMI sebagai taktik dan strategi bersama dalam mencapai cita-cita organisasi. Hal ini mengingat bahwa bentuk organisasi PPMI tidak lain merupakan jaringan komunikasi dan kerja antar Lembaga Pers Mahasiswa yang masing-masing mempunyai aturan dan ritme kerja yang berbeda-beda. Maka untuk menghadapi persoalan, kebutuhan dan keinginan dalam jurnalisme untuk rakyat yang selama ini selalu dirasakan masing-masing Lembaga Pers Mahasiswa terutama dalam ranah jurnalistik perlu adanya kerangka acuan dalam menjalankan roda orgaanisasi.

Landasan dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Organisasi ini berpijak dan selalu mengikuti pada konstitusi organisasi yaitu AD/ART .

II. KHUSUS a. Struktur Organisasi




Keterangan: Instruksi Konsultatif

Konsultatif Koordinasi Konsultatif Koordinasi

b. Pola Hubungan Dalam Mekanisme Pelaksanaan Kerja-Kerja PPMI

1. DEN dengan Sekjen Nasional bersifat konsultatif 2. Sekjen Nasional dengan Sekjen PPMI Kota/Dewan Kota bersifat instruksi

konsultatif. 3. Sekjen Nasional dengan Badan Pekerja Nasional bersifat instruksi konsultatif. 4. Sekjen PPMI Kota/Dewan Kota dengan Badan Pekerja Kota bersifat instruksi

konsultatif. 5. Sekjen PPMI Kota/Dewan Kota dengan LPM bersifat koordinatif. 6. Sekjen Nasional dengan Biro Umum bersifat Instruktif penuh

c. Pola Hubungan Antar Lembaga Atau Badan PPMI

1. Hubungan Dewan Etik Nasional dengan Sekjen PPMI Kota/Dewan Kota bersifat Koordinasi konsultatif.

2. Hubungan Sekjen dengan LPM anggota PPMI bersifat koordinasi konsultatif 3. Hubungan antar BPN dengan BPK bersifat koordinatif 4. Hubungan antar LPM anggota PPMI bersifat koordinatif 5. Hubungan antar kota dengan kota lain bersifat koordinasi komunikatif

d. PPMI Dewan Kota/Kota

PPMI Kota merupakan organ PPMI yang berada pada tingkatan kota dan bersifat otonom. Adapun mekanisme pembentukan Dewan Kota PPMI adalah:

1. PPMI kota dibentuk atas inisiatif pertemuan antar lembaga pers mahasiswa (LPM) di suatu kota yang kemudian mengkonsolidasikan diri dalam sebuah organisasi PPMI Kota. LPM mengkonfirmasikan dan mendaftarkan diri sebagai anggota PPMI kepada Sekretaris Jenderal PPMI ataupun melalui pengurus PPMI yang terdekat.

2. PPMI kota dapat dibentuk dengan kriteria didukung oleh minimal 3 (tiga ) lembaga Pers Mahasiswa dalam kota masing-masing dan disepakati oleh dua pengurus kota/ dewan kota terdekat. Jika kemudian di suatu kota hanya terdapat 1 (satu ) lembaga pers mahasiswa (mengingat kemungkinan hanya ada satu perguruan tinggi), lembaga pers mahasiswa yang bersangkutan dapat mempelopori pembentukan PPMI Kota (caretaker=badan persiapan) dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota PPMI kepada Sekretaris Jenderal PPMI melalui email: [email protected] atau [email protected] Kemudian pada kelanjutannya perkembangan kota bersangkutan dapat mempelopori mendorong terbentuknya lembaga pers mahasiswa yang lain di kotanya bersama pengurus PPMI.




3. PPMI Kota sah secara hukum bila telah mendapat SK dari Sekjend PPMI, namun bila belum mendapat SK, tetap bisa melakukan kerja-kerja di tingkatan kota.

4. Bentuk struktur PPMI kota dipimpin oleh Pimpinan PPMI Kota yang dipilih secara demokratis oleh pertemuan lembaga pers mahasiswa pada forum pembentukan PPMI kota, sesuai dengan kultur kota masing-masing.

Kebutuhan Struktur kerja serta penentuan personal Badan Pekerja Kota PPMI Kota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kota, yang kemudian hasil kepengurusan PPMI Kota segera dikonfirmasikan kepada sekjend PPMI sebagai database PPMI bagi kemudahan kinerja selanjutnya.




GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK)

PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA I. UMUM

1. Menjadikan pers mahasiswa sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kampus dan masyarakat umum.

2. Menjadikan pers mahasiswa berperan aktif dalam proses demokratisasi di Indonesia. 3. Menjadikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) sebagai media komunikasi

dan informasi antar anggota PPMI. 4. Pers mahasiswa sebagai sarana pembentuk pendapat umum masyarakat institusi

perguruan tinggi khususnya dan masyarakat umum ke arah kreatifitas yang kritis, dinamis, dan objektif.

II. KHUSUS

1. Biro Umum 2. Bidang Penelitian dan Pengembangan 3. Bidang Media 4. Bidang Advokasi 5. Bidang Jaringan Kerja

III. PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Bidang Organisasi 1.1. Membentuk dan menetapkan struktur sesuai dengan AD/ART 1.2. Pendataan keanggotaan dan penertiban administrasi 1.3. Mengadakan komunikasi dan konsolidasi yang kontinyu antar pengurus PPMI 1.4. Mengadakan pertemuan nasional PPMI dan Mukernas 1.5. Mengadakan fasilitas atau sarana kesekretariatan PPMI pusat

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan 2.1. Mengusahakan dan memperdayakan pusat dokumentasi dan informasi pers

mahasiswa. 2.2. Mengadakan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pers

mahasiswa 2.3. Menyusun konsep dan meningkatkan pemberdayaan SDM pers mahasiswa

3. Bidang Media

3.1. Mengusahakan kerja sama dengan organisasi lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART PPMI

3.2. Mengoptimalkan media berskala nasioal atas nama PPMI 3.3. Menjalin hubungan dan kerja sama dengan komunitas alumni

4. Bidang Advokasi

4.1. Membangun paradigma advokasi PPMI 4.2. Membantu terbentuknya LPM di berbagai Perguruan Tinggi




4.3. Mengoptimalkan advokasi di tingkatan LPM 4.4. Membangun jaringan dengan lembaga bantuan hukum yang tidak bertentangan

dengan AD/ART PPMI 4.5. Merespon fenomena sosial kemasyarakatan di tingkat lokal, nasional dan

internasional

5. Bidang Jaringan Kerja 5.1. Membantu biro umum litbang, media, advokasi dalam pengembangan jaringan

eksternal 5.2. Optimalisasi jaringan alumni

6. Biro Umum

6.1. Melengkapi dan menjaga administrasi, dokumentasi dan laporan keuangan 6.2. Mengoptimalkan infentarisasi, keuangan, administrasi untuk mendukung kerja-

kerja organisasi

gbho-gbhk-ppmi-kongres-xi

Documents