gambaran umum tulang bawang barat
DESCRIPTION
gambaran umum tulang bawang baratTRANSCRIPT
2 ‐ 1 | Gambaran Umum Wilayah
BABBAB IIII
GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM WILAYAHWILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANGKABUPATEN TULANG BAWANG BARATBARAT
2.1. Geografi, Administrasi, dan Kondisi Fisik
2.1.1 Letak Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi
Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan
Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang.
Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada
koordinat 04o10’‐04o42’ LS dan 104o55’–105o10’BT. Batas Kabupaten Tulang
Bawang Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan
sebagai berikut:
Utara : Mesuji Timur, Way Serdang, dan Kabupaten Ogan
Komering Ilir (Sumatera Selatan)
Selatan : Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara),
dan Terusan Nunyai (Lampung Tengah)
Barat : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way
Kanan)
Timur : Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang
Bawang)
Secara geografis kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara
provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah
dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi
perkebunan. Daratan yang datardengan rata‐rata curah hujan yang memadai
dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada
wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di
kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan
terdapat pada bagian utara yaitu dikecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung,
2 ‐ 2 | Gambaran Umum Wilayah
Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah kabupaten Tulang
Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat
disebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika
dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi dalam
menunjang pembangunan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 120.100 ha. Secara
umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi
daerah dataran hinggga bergelombang dan daerah rawa. Daerah dataran sampai
daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten. Daerah ini
dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan
pemukiman. Jenis tanah di daerah dataran sebagian besar adalah jenis tanah
podsolik. Daerah rawa berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air
pada musim penghujan membentuk rawa‐rawa atau lebung‐lebung. Daerah
rawa umumnya memiliki jenis tanah alluvial. Rawa ini dapat dijumpai disekitar
aliran Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri.
Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan
dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas wilayah tersebut
dibagi dalam delapan kecamatan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan
Kecamatan Tulang Bawang Udik merupakan dua kecamatan terluas di
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Pembagian ini berdasarkan kelompok
wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai. Terdapat dua sungai yang
menjadi pemisah ketiga wilayah tersebut. Ketiga kelompok wilayah tersebut
yaitu sisi utara yang meliputi: Kecamatan Gunung Agung, Lambu Kibang,
Gunung Terang, dan Way kenanga. Sisi Tengah meliputi wilayah Kecamatan
Pagar Dewa, wilayah Tulang Bawang Tengah. Wilayah Tulang Bawang Udik. Sisi
Selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan
Kecamatan Tumijajar.
Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan Sungai Tulang
Bawang sedangkan wailayah Tengah dan Selatan dipisahkan oleh Way Kiri
Sungai Tulang Bawang. Batas alam yang memisahkan ketiga wilayah tersebut
2 ‐ 3 | Gambaran Umum Wilayah
merupakan
kendala pembangunan di beberapa wilayah. Hal yang paling dirasakan adalah
2 | Gambaran Umum
keberadaan sungai Way Kanan yang memisah kan wilayah tengah dengan
wilayah Utara, Kedua wilayah tidak dihubungkan oleh jembatan yang
dihubungkan oleh jembatan yang dapat memberikan fasilitas akses transportasi
darat untuk ke dua wilayah. Batas alam ini berakibat pada terputusnya akses
transportasi darat antara kedua wilayah secara langsung. Akibat lain adalah
semakin jauhnya jarak tempuh dari masing‐masing ibu kota kecamatan yang ada
di wilayah utara dengan ibu kota kecamatan yang berada di wilayah tengah dan
selatan.
Pada umumnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan
daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian
25‐50 meter diatas permukaan laut (MDPL), kecuali 2 (dua) desa di Kecamatan
Tulang Bawang Tengah yang berada pada ketinggian 0‐25 meter diatas
permukaan laut, yakni Desa Chandra Kencana berada pada ketinggian 25 meter
diatas permukaan laut dan Desa Panumangan yang berada pada ketinggian 23
meter diatas permukaan laut.
2.1.2. Kondisi Hidrologi
Secara umum, kondisi system hidrologi disuatu daerah dapat ditinjau dari
kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu bentang alam yang
dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan
berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur
hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Di
Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 5 sungai dan 3 (tiga) DAS.
Pola aliran drainase menunjukkan arah aliran yang masing‐masing menuju
Ke sungai‐sungai utama yang melintasi dan di sekitar wilayah Kabupaten Tulang
Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagai system
hidrologi/drainase wilayah. Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang
Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang.
2 | Gambaran Umum
Tabel 2.1. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat
NO. NAMA DASLUAS(ha)
1 Mesuji 32.859
2 Tulang Bawang 63.647
3 Seputih 23.593
Sumber: Bappeda Kab.Tulang Bawang Barat, 2014
Pola aliran sungai yang terdapat di Tulang Bawang Barat antara lain: (1)
Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon. (2) Pola aliran
trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air
dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT2014
Peta 2.1 Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sumber Peta : Bappeda Kab. Tulang Bawang Barat, 2014
2 ‐
5
Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara administratif terdiri dari 8
kecamatan dengan 82 Kampung dengan jumlah penduduk sebesar ± 253.429 jiwa.
Dilihat dari luas wilayah kecamatan Tulang Bawang Tengah merupakan kecamatan
terluas di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas wilayah 27,493.45 ha atau
22,89% dari luas total Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan untuk luas wilayah
kecamatan terkecil adalah kecamatan Way Kenanga dengan luas wilayah 7,648.48 Ha
atau 6,37% dari luas total wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Untuk mengetahui kecamatan‐kecamatan dan jumlah kelurahan/kampung yang
ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2 : Nama Kecamatan, luas wilayah dan jumlah Kampung per‐ Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
NO NAMA KECAMATAN
JUMLAH KELURAHAN/DESA
LUAS WILAYAHADMINISTRASI TERBANGUN
KELURAHAN KAMPUNG (Ha)(%)
thd total
(Ha)(%)
thd total
1 Tulang Bawang Udik ‐ 9 23,735.05 19,76% 80.5 33.95
2 Tumijajar 1 9 13,321.75 11.09% 43.67 32.80
3 Tulang Bawang Tengah 1 15 27,493.45 22,89% 87.18 31.71
4 Pagar Dewa ‐ 6 9,965.00 8,30% 34.59 34.71
5 Lambu Kibang ‐ 9 10,982.25 9,14% 37.37 34.03
6 Gunung Terang 14 14,191.00 11,82% 46.30 32.63
7 Gunung Agung ‐ 11 12,764.00 10,63% 41.78 32.73
8 Way Kenanga ‐ 7 7,648.00 6.37% 25.84 33.79
LUAS KAB. TULANG BAWANG BARAT
2 80 120,100 100 397 100
Keterangan: Asumsi data area terbangun tersebut disepakati oleh Pokja PPSP Kab. Tulang Bawang Barat
2 ‐
6
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT2014
Peta 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sumber Peta : Bappeda Kab. Tulang Bawang Barat, 2014
2 ‐
7
2 | Gambaran Umum
2.2 Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Sebagai dasar perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten
Tulang Bawang Barat, perlu dibuat angka proyeksi pertumbuhan penduduk untuk 5
tahun kedepan, dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :
Pt = P0(1+r)t
Dimana ;
Pt = Jumlah penduduk tahun ke
t P0 = Jumlah penduduk awal
r = rata‐rata pertumbuhan penduduk
t = waktu (5)
Wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan
Tulang Bawang Tengah sebesar 80.059 jiwa dengan kepadatan penduduk 291 jiwa/km2
dan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Pagar Dewa
sebesar 5.355 jiwa dengan kepadatan penduduk 55 jiwa/km2. Untuk perhitungan
pertumbuhan penduduk didasarkan pada data hasil BPS Kabupaten Tulang Bawang
Barat tahun 2009 sampai dengan 2012 sehingga nilai rata‐rata pertumbuhan penduduk
setiap tahunnya sebesar 1,02%. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta hasil
proyeksi jumlah penduduk untuk 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 2.3 dan
tabel 2.4.
Besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah terutama untuk wilayah yang
mempunyai kepadatan tinggi ditambah dengan persebaran penduduknya yang tidak
merata akan menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, karena pada dasarnya
semua kegiatan baik kegiatan perekonomian, kebudayaan, sosial dan lain sebagainya
akan melibatkan penduduk.
Prilaku penduduk dalam kegiatan sehari‐hari diberbagai lapisan sosial turut
memberikan tekanan terhadap lingkungan yang akan memunculkan efek negatif
maupun positif. Dengan demikian perlu adanya pengendalian baik terhadap jumlah,
komposisi dan persebarannya, hal ini sebagai upaya untuk mendukung kelancaran
2 | Gambaran Umum
proses pembangunan di daerah.
2 | Gambaran Umum
Tabel 2.3 : Jumlah dan kepadatan penduduk 3 5‐ tahun terakhir
NAMA KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KKTINGKAT
PERTUMBUHANKEPADATAN PENDUDUK
Tahun Tahun Tahun Tahun2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2012 2013
Tulang Bawang Udik
30.294 30.271 30.342 8.007 8.014 8.032 1.08 0,08‐ 0,08 128 128
Tumijajar 40.987 41.310 41.789 11.022 10.936 11.062 0,97 0,97 0,97 310 314
Tulang Bawang
77.39 78.716 80.059 21.195 20.838 21.193 1,71 1,71 1,71 286 291
Pagar Dewa 5.187 5.355 5.528 1.463 1.418 1.463 3,24 3,24 3,24 54 55
Lambu Kibang 22.068 22.181 22.293 2.831 2.817 2.831 0,51 0,51 0,51 202 203
Gunung Terang 30.556 30.972 31.392 8.31 8.199 8.31 1,36 1,36 1,36 218 221
Gunung Agung 28.362 28.352 28.339 7.503 7.506 7.502 0,04 0,04‐ 0,04 222 222
Way Kenanga 18.585 18.676 18.767 4.968 4.944 4.968 0,49 0,49 0,49 244 245
TOTAL 253.429 255.833 258.509 65.299 64.672 65.361 0 0 0 1664 1679
Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2012, 2013, 2014
Tabel 2.4: Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun
NAMA KECAMATANJUMLAH PENDUDUK JUMLAH KK TINGKAT
PERTUMBUHAKEPADATAN PENDUDUK
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015
Tulang Bawang Udik 30.366 30.391 30.415 8.039 8.045 8.051 0,08 0,08 0,08 128 128
Tumijajar 42.191 42.600 43.013 11.169 11.386 11.389 0,97 0,97 0,97 317 320
Tulang Bawang
81.428 82.820 84.257 21.555 21.930 22.311 1,71 1,71 1,71 296 301
Pagar Dewa 5.707 5.892 6.083 1.511 1.559 1.607 3,24 3,24 3,24 57 59
Lambu Kibang 22.407 22.521 22.691 2.849 2.867 2.885 0,51 0,51 0,51 204 205
Gunung Terang 31.819 32.252 32.691 8.423 8.538 6.654 1,36 1,36 1,36 224 227
Gunung Agung 28.327 28.316 28.305 7.499 7.493 7.493 0,04 0,04 0,04 222 222
Way Kenanga 18.859 18.951 19.044 4.992 5.016 5.040 0,49 0,49 0,49 247 248
Sumber: Data diolah 2014
2 ‐ | Gambaran Umum
2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah
Untuk mengetahui profil pendanaan dan pembiayaan APBD bidang sanitasi, Pokja
Sanitasi Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan studI keuangan dan
perekonomian. Study ini diperlukan untuk mengetahui profil keuangan dan
perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mendukung pembangunan
khususnya di sector sanitasi serta pola penyerapannya untuk kemudian digunakan
mendukung pembiayaan / pendanaan sanitasi Kabupaten Tulang Bawang Barat di masa
depan. Pemetaan keuangan diperlukan untuk mengukur ketepatan alokasi pendanaan /
pembiayaan sanitasi dan kesinambungan pelayanan sanitasi di masa depan.
Dari hasil studi keuangan yang dilakukan dapat dilihat bahwa Kabupaten Tulang
Bawang Barat secara umum kondisi keuangan dan perekonomian daerah utamanya
pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di tahun 2013 masih bersumber
dari dana perimbangan sebesar Rp. 464,258,955,248, ‐ dan bersumber dari pajak serta
retribusi daerah sebesar Rp. 10,143,810,478,‐. Belanja daerah yang terdiri dari belanja
langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 565,054,667,233,‐. Realisasi Anggaran
Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat 5 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.5: Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 – 2014
No Realisasi AnggaranTahun Rata2
pertumb.
2010* 2011* 2012* 2013* 2014
APendapatan (a.1 + a.2+ a.3) 221,683,667,531 480,266,663,815 520,316,102,428 568,183,955,602 31,13
a.1Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2,214,441,848 4,928,033,391 5,840,255,784 10,143,810,478 ‐ 48,07
a.1.1 Pajak daerah 1,337,848,605 3,038,052,501 2,542,485,557 5,756,423,663 ‐
a.1.2 Retribusi daerah 353,895,843 516,185,558 649,148,783 882,736,257
a.1.3Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
a.1.4 Lain lain‐ pendapatan daerah yang sah
522,697,400 1,373,795,332 2,648,621,444 3,504,650,558 ‐
a.2 Dana Perimbangan (Transfer)
171,598,152,533 380,882,177,290 433,563,948,498 464,258,955,248 30,78
a.2.1 Dana bagi hasil 26,410,432,133 35,612,527,290 41,482,338,498 34,697,617,248 ‐
a.2.2 Dana alokasi umum 141,102,520,400 284,368,550,000 323,813,870,000 380,947,218,000 ‐
a.2.3 Dana alokasi khusus 4,085,200,000 60,901,100,000 68,267,740,000 48,614,120,000 ‐
2 ‐ | Gambaran Umum
a.3 Lain lain‐ Pendapatan yang Sah
47,871,073,150 94,456,453,134 80,911,898,146 93,781,189,876 ‐ 31,52
a.3.1 Hibah ‐ ‐ 15,974,000,000 1,000,000,000 ‐
a.3.2 Dana darurat ‐ ‐ ‐ ‐
a.3.3Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota
9,973,475,000 19,188,524,429 24,218,288,027 14,873,656,216 ‐
a.3.4Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
32,867,000,000 49,036,150,800 36,330,492,000 46,973,736,000 ‐
a.3.5
Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya
5,030,598,150 26,231,777,905 4,389,118,119 30,933,797,660 ‐
B Belanja (b1 + b.2) 216,959,090,323 448,420,180,170 507,524,838,909 565,054,667,233 ‐ 30,90
b.1Belanja Tidak Langsung
136,948,280,588 207,921,920,312 236,146,779,789 270,234,459,981 23,37
b.1.1 Belanja pegawai 127,788,140,114 180,902,979,869 219,813,675,939 251,108,814,191 ‐
b.1.2 Bunga ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
b.1.3 Subsidi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
b.1.4 Hibah 2,263,626,000 17,813,902,000 5,801,050,000 6,261,125,000 ‐
b.1.5 Bantuan sosial 530,520,624 1,395,878,443 25,000,000 250,000,000 ‐
b.1.6 Belanja bagi hasil ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
b.1.7 Bantuan keuangan 6,315,993,850 7,784,160,000 10,457,053,850 12,614,520,790 ‐
b.1.8 Belanja tidak terduga 50,000,000 25,000,000 50,000,000 ‐ ‐
b.2 Belanja Langsung 80,010,809,735 240,498,259,858 271,378,059,120 294,820,207,252 37,34
b.2.1 Belanja pegawai ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
b.2.2 Belanja barang dan jasa
27,308,526,350 76,330,464,157 95,532,743,055 111,209,491,522 ‐
b.2.3 Belanja modal 52,702,283,385 164,167,795,701 175,845,316,065 183,610,715,730 ‐
C Pembiayaan ‐
c.1 Pembiayaan Daerah 28,629,908 4,753,527,086 22,956,211,532 23,855,294,680 ‐ 51,58
c.1.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
28,629,908 4,753,527,086 22,956,211,532 23,855,294,680 ‐
c.1.2 Pinjaman Daerah ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
c.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
c.2.1Penyertaan Modal (Investasi) PEMDA
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
c.2.2Pembayaran Pokok Utang
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
c.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Surplus/Defisit Anggaran 4,724,577,208 31,846,483,645 12,791,263,519 3,129,288,369
Sumber : Badan Pengelolahan Aset Daerah Tulang Bawang Barat tahun 2014*Untuk data tahun 2014 belum tersedia karena rekapitulasi dilakukan per 31 desember pertahunnya
2 ‐ | Gambaran Umum
Sementara itu dari sisi pendanaan melalui sub sektor sanitasi di Kabupaten Tulang
Bawang Barat dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut
ini:
Tabel 2.6: Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Tulang Barat Tahun 2010 ‐ 2014
No SKPDTahun Rata2
pertumb.2010 2011 2012 2013 2014
1 PU CK‐ 2.650.000.000 6.080.000.000 14.790.050.000 3.962.507.500 4.512.757.500 68,21
1.a Investasi 2.650.000.000 6.080.000.000 14.484.500.000 3.150.000.000 3.590.000.000
1.b operasional/ pemeliharaan(OM
0 0 305.550.000 812.507.500 922.757.500
2 KLH 399.295.500 404.234.000 400.586.500 0,15
2.a Investasi 0 0 399.295.500 404.234.000 372.463.000
2.b operasional/ pemeliharaan(OM
0 0 0 0 28.123.500
3 Bappeda
3.a Investasi 0 0 0 0 0
3.b operasional/ pemeliharaan(OM
0 0 0 0 0
4 Dinkes 80.000.000 280.000.000 205.000.000 917.800.000 1.689.800.000 64,93
4.a Investasi 80.000.000 280.000.000 205.000.000 915.000.000 1.680.000.000
4.b operasional/ pemeliharaan(OM
0 0 0 2.800.000 9.800.000
5 SKPD lainnya
5.a Investasi 0 0 0 0 0
5.b operasional/ pemeliharaan(OM
0 0 0 0 0
8 Belanja Sanitasi
2.730.000.000 6.360.000.000 14.484.500.000 3.150.000.000 3.590.000.000 96,83
9
Pendanaan investasi sanitasi Total (1a+2a+3a+…na)
2.730.000.000 6.080.000.000 14.484.500.000 3.778.830.000 4.058.688.000 73,77
10 Pendanaan OM (1b+2b+3b+…
0 0 305.550.000 812.507.500 961.170.630 38,93
11 Belanja Langsung 80,010,809,735 240,498,259,858 271,378,059,120 294,820,207,252 80,010,809,735
12Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja
2.730.000.000 6.360.000.000 14.484.500.000 3.150.000.000 3.590.000.000 96,83
13
Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8)
-280.000.000 628,830,000.00 468,688,000.00
14
Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (10/8)
2.730.000.000 6.360.000.000 -14,178,950,000 -2,337,492,500 -2,628,829,370
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tulang Bawang Barat
2 ‐ | Gambaran Umum
Tabel 2.7 : Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Tulang Barat Tahun 2010 2014‐
No U r a i a nBelanja Sanitasi (Rp.) Rata2
pertu mb.2010 2011 2012 2013 2014
1 Belanja Sanitasi(1.1+1.2+1.3+1.4)
2.650.000.000 6.080.000.000 14.883.795.500 3.554.234.000 3.962.463.00084,02
1.1 Air Limbah0 1.280.000.000 3.029.250.000 824.750.000 1.140.000.000
1.2 Sampah Rumah Tangga0 0 5.254.545.500 329.484.000 272.463.000
1.3 Drainase2.650.000.000 4.800.000.000 6.600.000.000 2.400.000.000 2.550.000.000
1.4 PHBS0 0 0 0 0
2 Dana Alokasi Khusus
0 1.686.600.000 4.492.550.000 2.582.500.000 2.227.690.000 23,27
2.1 DAK Sanitasi0 931.000.000 2.620.510.000 661.280.000 916.360.000
2.2 DAK Lingkungan Hidup0 755.600.000 1.872.040.000 1.921.220.000 1.311.330.000
2.3 DAK Perumahan dan Permukiman
0 0 0 0 0
3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
0 0 0 0 0
4 Bantuan Keuangan Propinsi untuk
0 0 0 0 0
Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1 2 3)‐ ‐
2.650.000.000 4.393.400.000 10.391.245.500 971.734.000 1.734.773.000
Total Belanja Langsung2.650.000.000 6.080.000.000 14.883.795.500 3.554.234.000 3.962.463.000
% APBD murni terhadap Belanja
1,19 1,26 2,86 0,62 0,66 6,59
Sumber : PMK tentang alokasi DAK 2010,2011,2012,2014
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total belanja APBD untuk sanitasi di
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 sebesar Rp. 3.554.234.000,‐ sedangkan
total belanja langsung sebesar Rp. 294,820,207,252,‐, sehingga prosentase APBD murni
terhadap Belanja Langsung sebesar 0.36%. Khusus untuk perhitungan rata‐rata
pertumbuhan belanja APBD untuk sanitasi terhadap belanja langsung menggunakan
perhitungan pendanaan sanitasi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bersumber dari
APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2010‐2012 sebesar 6,59%.
2 ‐ | Gambaran Umum
Tabel 2.8 : Belanja APBD Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2010 2014‐
No D e s k r i p s i
Belanja Sanitasi (Rp.)
Rata-rata2010 2011 2012 2013 2014
1Total Belanja Sanitasi Kabupaten
2.650.000.000 6.080.000.000 14.883.795.500 3.554.234.000 3.962.463.000 5,010,098,500
2Jumlah Penduduk 253,429 253,429 255,833 258,509 483,412 300.922,40
3Belanja Sanitasi Perkapita 35,679 465,767 445,801 599,209 12,163
311,723.80
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kababupeten Tulang Bawang Barat
*) Sumber :APBD Kabupeten Tulang Bawang Barat tahun 2010 2012,‐ diolah**) Rencana APBD Kabupeten Tulang Bawang Barat 2014
Tabel 2.9 : Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita
No SKPDRetribusi Sanitasi Tahun (Rp.) Pertumbuhan
(%)2010 2011 2012 2013 2014
1 Retribusi Air Limbah
1.a Realisasi retribusi- - - 219.500.000,00 99.829.000,00
-0,55
1.b Potensi retribusi- - - - -
2 Retribusi Sampah
2.a Realisasi retribusi- - - 409.330.000,00 59.200.000,00
-0,86
2.b Potensi retribusi- - - - -
3 Retribusi Drainase
3.a Realisasi retribusi- - - - 3.765.933.000,00
5,24
3.b Potensi retribusi- - - - -
4 Total Realisasi Retribusi Sanitasi
- - - 628.830.000,00 3.924.962.000,00
5Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)
- - - - -
6Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)
- - - 628.830.000,00 3.924.962.000,005,24
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupeten Tulang Bawang Barat
Belum ada peraturan terkait dengan tata cara perhitungan potensi retribusi sanitasi.
2 ‐ | Gambaran Umum
Tabel 2.10 : Tabel Peta Perekonomin Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2010 2014‐
No D e s k r i p s iRetribusi Sanitasi Tahun (Rp.) Pertumbuha
n (%)2010 2011 2012 2013* 2014*
1 PDRB harga Konstan (struktur perekonomian) (Rp.)
1.127.644,75 1.199.365,07 1.277.649,37 - -0,064437
2 Pendapatan Perkapita Kabupaten (Rp.)
12.845,00 15.631,90 18.278,94 - -0,19315
3 Pertumbuhan Ekonomi (%)5,92 % 6,36 % 6,53 % - -
Sumber : PDRB Tulang Bawang Barat 2013
*Untuk PDRB tahun 2013 yang disusun pada tahun 2014 dilakukan pada triwulan 4, Untuk PDRB
tahun 2014 yang disusun pada tahun 2015.
2.4 Tata Ruang Wilayah
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah
susunan pusat‐pusat permukiman dan system jaringan prasarana dn sarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis
memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan
ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
Sehubungan dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tulang Bawang
Barat, maka dokumen RTRW dapat menjadi bahan acun untuk mengetahui kondisi fisik
wilayah secara spasial dan rencana struktur dan pola ruang wilayah.
2.4.1 Rencana Sistem Perkotaan
Sistem pusat‐pusat permukiman atau sistem kota‐kota di Kabupaten Tulang
Bawang Barat tidak terlepas dari struktur kota ibukota kabupaten maupun kota
ibukota kecamatan, dan kawasan pusat pertumbuhan perkotaan yang merupakan
salah satu unsur penting dalam membentuk struktur tata ruang wilayah.
Arahan pengembangan sistem kegiatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
dilakukan melalui pengembangan pusat ‐ pusat permukiman yang mempunyai
karakteristik sebagai kawasan perkotaan maupun kawasan ‐ kawasan yang secara
fungsional masih bersifat perdesaan. Pengembangan pusat ‐ pusat kegiatan
dilakukan untuk memberikan pelayanan terhadap kawasan sekitar untuk mampu
2 ‐ | Gambaran Umum
dan berkembang serta mengakomodir kebutuhan – kebutuhan pengembangan
hingga 20 tahun mendatang yang disesuaikan dengan potensi perkembangan
untuk mengurangi kendala pengembangan yang ada.
Dalam menentukan sistem perkotaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung 2009 – 2029, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan
sebagai berikut :
1. Dalam RTRWN, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang menjadi
pelayanan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kota Menggala
(Kabupaten Tulang Bawang) dengan fungsi utama yaitu :
a. Pusat Pemerintahan Kabupaten
b. Perdagangan dan jasa
c. Pusat Koleksi dan distribusi.
d. Kegiatan usaha dan produksi.
2. Kabupaten Tulang Bawang Barat Sebagai kabupaten baru yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang, Kota Panaragan sebagai ibukota
Kabupaten Tulang Bawang Barat di proyeksikan atau di promosikan dalam
RTRW Provinsi Lampung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
dengan fungsi utama yaitu :
a. Pusat Pemerintahan Kabupaten
b. Perdagangan dan jasa
Untuk menunjang arahan pengembangan struktur ruang dalam RTRWN dan
RTRW Provinsi Lampung serta memperkuat pengembangan sentra aktivitas
ekonomi potensial, hirarkhi struktur ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat
untuk 20 tahun mendatang diwujudkan dalam 3 hirarkhi pusat pelayanan yaitu;
1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yaitu pusat kegiatan pemerintahan,
sosial, ekonomi dan transportasi yaitu Panaragan sebagai ibukota
kabupaten. Dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk
memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Secara geografis posisi
2 ‐ | Gambaran Umum
Ibukota
2 ‐ | Gambaran Umum
Kabupaten berada ditengah – tengah wilayah Kabupaten Tulang Bawang
Barat sehingga dapat menunjang perkembangan pemerataan dan
keseimbangan pembangunan pada wilayah bagian utara dan selatan
kabupaten.
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan atau pusat
satuan permukiman yang direkomendasikan oleh kabupaten sebagai PKL
yang mempunyai karakteristik berupa kemampuan jangkauan pelayanan
lebih dari satu kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang
dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berfungsi sebagai
penyangga Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
Panaragan yang arahkan di Tumijajar dan Lambu Kibang.
3. Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat –
pusat kegiatan kawasan diarahkan pada 6 (lima) wilayah Kecamatan yang
berfungsi sebagai pusat simpul perkembangan dalam satu wilayah
kecamatan dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat pusat‐
kecamatan (daerah belakangnya).
Penentuan struktur hirarki kota‐kota di Kabupaten Tulang Bawang Barat
didasarkan pada jalur upaya pemantapan‐pemantapan fungsi kota dalam
pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten. Dengan demikian struktur
kota‐ kota ini diarahkan dan diharapkan mencapai tujuan keseimbangan
pembangunan antar wilayah. Dalam arti adanya keseimbangan pembangunan
antara perkembangan wilayah pusat, wilayah transisi dan wilayah belakang,
sehingga wilayah sekitarnya dapat ikut berkembang akibat multiplier effect dari
sistem kegiatan ekonomi yang terjadi pada pusat‐pusat pengembangan. Untuk
menciptakan kondisi ini maka yang diperlukan struktur ekonomi yang mantap dan
seimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier., sebagaimana dilihat pada
tabel berikut ini :
2 ‐ | Gambaran Umum
Peranan dan Fungsi Wilayah Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031
NO KOTA / KECAMATAN PERANAN DAN FUNGSI KETERANGAN
1 Tulang Bawang Tengah(Panaragan)
1. Perdagangan dan jasa regional2. Perkebunan3. Pertanian
PKWp
2 Lambu Kibang (KibangBudi Jaya)
1. Perkebunan2. P erikanan3. Pertanian
PKLp
3 Tumijajar (Daya Murni) 1. Perdagangan dan jasaregional
2. Industri pengolahan3. Pertanian
PKLp
4 Gunung Agung (TunasJaya)
1. Perkebunan2. Pertanian Lahan Kering3. Kawasan Kehutanan
PPK
5 Way Kenanga (Balam Jaya) 1. Perkebunan2. Pertanian Lahan Kering
PPK
6 Gunung Terang(Totomulyo)
1. Peternakan dan perikanan2. Pertanian
PPK
7 Pagar Dewa (Pagar Dewa) 1. Perkebunan2. Perikanan3. Pertanian4. Pariwisata
PPK
8 Tulang Bawang Udik(Karta)
1. Perkebunan2. P erikanan3. Pertanian
PPK
Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ‐ 2031
2.4.2 Rencana Sumber Daya Air dan Pengairan
Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada
setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai meliputi wilayah
sungai lintas, dan wilayah sungai strategis sedangkan cekungan air tanah meliputi
cekungan air tanah lintas berupa cekungan air tanah (CAT) Metro – Kotabumi.
Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat bagian utara khususnya di Kecamatan
Gunung Agung dan Way Kenanga bukan wilayah yang termasuk cekungan air
tanah (CAT).
Pengelolaan sumberdaya air dan jaringan pengairan di Kabupaten Tulang
Bawang Barat dikembangkan untuk :
a. Pemeliharaan kawasan hulu sungai melalui kegiatan pelestarian kawasan,
pengamanan kawasan penyangga, pengamanan sumber air dan
pencegahan banjir di Kecmatan Pagar Dewa.
2 ‐ | Gambaran Umum
b. Pengelolaan irigasi yakni prasarana irigasi yang terdapat pada sentra sentra‐
produksi pangan;
c. Peningkatan koordinasi antar kabupaten untuk singkronisasi program
sektoral maupun program bersama.
d. Pengembangan struktur ruang dengan meningkatkan kualitas dan
jangkauan pelayanan sumberdaya air melalui peningkatankualitas jaringan
prasarana serta dengan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan
sumberdaya air dan penetapan sumberdaya air wilayah sungai;
e. Pengembangan kawasan budidaya andalan dengan sektor unggulan
pertanian untuk ketahanan pangan melalui pengembangan dan pelestarian
kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan penetapan kawasan
andalan dengan sektor unggulan pertanian;
f. Peningkatan akses pelayanan perkotaan yang merata dan berhirarkhi yang
meliputi menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan serta antar kawasan
perkotaan dan perdesaan;
g. Pelesatarian fungsi lingkungan hidup melalui penetapan kawasan lindung
dan mewujudkan kawasan berfungsi lindung.
Pemanfaatan sumber air diarahkan pada air permukaan dengan intake di
sungai terdekat yang potensial. Pada kawasan permukiman perkotaan
penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku
dari sungai atau air permukaan. Pada kawasan permukiman perdesaan
dikembangkan sistem air bersih perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku
yang ada meliputi mata air, air tanah dan air sungai dengan sistem jaringan air
sederhana.
2.4.3 Persampahan
Sampah adalah sisa kegiatan sehari‐hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang
sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya
yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu
pada pendekatan akhir (end of pipe‐ ‐ ), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan
2 ‐ | Gambaran Umum
dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.
2 ‐ | Gambaran Umum
Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat
pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat
meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap
pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam
diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya
yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir
sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan
sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang
mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi,
kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah
dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum
dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu
pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian
dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan
kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi
kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan
kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,
asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas
kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
Kegiatan penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai
tahun 2031 meliputi:
a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai
dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2 ‐ | Gambaran Umum
b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari
sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat
pengolahan sampah terpadu;
c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari
tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan
sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Kecamatan
Tulang Bawang Udik dan atau di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
e. Pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara di Kecamatan Tulang
Bawang Tengah, Tumijajar dan Lambu Kibang.
Sejalan dengan besarnya timbunan sampah dan kondisi wilayah yang ada
maka sampai tahun 2031 diarahkan adanya pengembangan cakupan pelayanan
sampah sebagai berikut :
Untuk lima tahun pertama diarahkan tingkat pelayanan persampahan di
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 50 % dari total
wilayah permukiman perkotaan yang ada.
Untuk lima tahun kedua diarahkan tingkat pelayanan persampahan di
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 70 % dari total
wilayah permukiman perkotaan yang ada.
Untuk lima tahun ketiga diarahkan tingkat pelayanan persampahan di
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 90 % dari total
wilayah permukiman perkotaan yang ada.
Untuk lima tahun keempat diarahkan tingkat pelayanan persampahan di
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 100 % dari total
wilayah permukiman perkotaan yang ada.
Sedangkan untuk skala lingkungan khususnya untuk lingkungan perkotaan
dikembangkan incenerator yang dikelola secara mandiri dengan konsep
Community Base Waste Management. Pengembangan pengelolaan sampah di
kawasan perdesaan agar di sejalan dengan program pengembangan pupuk
organik dimana sampah yang dihasilkan di kawasan perdesaan diolah menjadi
pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan lahan pertanian
2 ‐ | Gambaran Umum
setempat.
2 ‐ | Gambaran Umum
2.4.4 Rencana Pola Ruang
1. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan
kawasan rawan bencana. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan
sungai dan kawasan sekitar mata air. Kawasan lindung di Kabupaten Tulang
Bawang Barat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawah
Kawasan sekitar rawa merupakan sumber daya air berupa genangan
air terus menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah di atas
lahan yang pada umumnya mempunyai kondisi topografi relatif datar
dan/atau cekung, tanahnya berupa mineral mentah dan/atau tanah
organik/gambut, mempunyai derajat keasaman air yang tinggi, dan terdapat
flora dan fauna yang spesifik.
Konservasi rawa adalah upaya memelihara keberadaan serta
keberkelanjutan keadaan, sifat, fungsi rawa agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan
datang.
Sempadan rawa adalah adalah areal yang dibutuhkan untuk keperluan
pengamanan dalam pengelolaan rawa minimal 100 (seratus) meter dari
muka air rawa tertinggi, tersebar di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung
Terang dan Tulang Bawang Udik.
b. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan
kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi sungai. Kawasan tersebut dibatasi oleh garis berjarak
tertentu ke arah daratan dari garis permukaan air sungai pada saat debit
normal. Pengelolaan sempadan sungai perlu dilakukan se‐dini mungkin
secara tegas, sebelum permasalahannya menjadi lebih kompleks, terutama
yang berada di wilayah permukiman. Kriteria kawasan sempadan sungai :
2 ‐ | Gambaran Umum
Sungai besar (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≥ 500 km²)
mempunyai garis sempadan sungai sebesar 100 m di kiri dan kanan
sungai.
Sungai kecil (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≤ dari 500
km²) mempunyai garis sempadan sungai sebesar 50 m di kiri dan
kanan sungai.
Untuk kawasan permukiman yang sudah ada di sepanjang sungai
dibatasi dengan jalan inspeksi sebesar 10 – 15 m dari bibir sungai.
c. Kawasan Cagar Budaya
Merupakan kawasan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang
dimaksudkan untuk pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, serta
dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai fungsi rekreasi (wisata) Kawasan
cagar budaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi areal permukiman
asli (kampung adat Lampung), kompleks makam leluhur Tulang Bawang
Barat, dan tempat bersejarah lain yang berada di Kecamatan Pagar Dewa.
d. Kawasan Rawan Bencana
Pada beberapa lokasi sering terjadi banjir terutama di sungai Way
Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri. Muara atau pertemuan Sungai
Way Kanan dan Way Kiri yang kemudian mengalir ke Sungai Way Tulang
Bawang berada di Kecamatan Pagar Dewa. Kawasan yang sering
mengalami banjir merupakan kawasan lahan kering akibat dari
meningkatnya volume debit air. Pada musim – musim kemarau seiring
dengan rendahnya debit air sungai, banyak bermunculan lahan – lahan yang
membentuk pulau dan pada lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, palawija dan holtikultura.
Oleh karena itu untuk kawasan ini arah pemanfaatan ruang antara lain
ditujukan untuk menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan rawan
banjir. Upaya selanjutnya adalah mencegah terjadinya perkembangan
permukiman yang intensif di sekitar kawasan ini. Kalaupun ada permukiman
yang akan dikembangkan, maka konstruksinya harus sesuai untuk
2 ‐ | Gambaran Umum
mengantisipasi bahaya banjir, misalnya dengan membangun rumah‐rumah
panggung.
Dengan demikian arah pemanfaatan ruang antara lain ditujukan untuk
menetapkan deliniasi permukiman yang termasuk dalam kawasan cagar
budaya, baik sebagai kawasan inti (sanctuary zone), maupun kawasan
penyangga (buffer zone) sesuai dengan maksud dan kaidah pelestarian
budaya. Upaya selanjutnya adalah membatasi kawasan cagar budaya ini dari
kegiatan budidaya yang mengganggu atau memberi dampak negatif
terhadap fungsi pelindungnya. Selain itu juga perlu dikembangkan kegiatan
sosial‐ ekonomi‐budaya yang dapat mengangkat kembali kehidupan
masyarakat setempat
Kriteria penetapan bagi setiap jenis kawasan lindung, berdasarkan
klasifikasi sebagaimana diatas, disajikan pada Tabel
Kriteria Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat
No.Klasifikasi Dan Jenis Kawasan Lindung
Tujuan Pengelolaan Kriteria Keterangan
A Kawasan Lindung (L)1. Kawasan
Sempadan Sungai (L1)
Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta untuk mengamankan aliran sungai.
Kriteria Menurut Peraturan Perundangan (Kepres No32/1990) : Sekurang kurangnya‐
100 m di kiri kanan‐ sungai besar dan 50 m di kiri kanan‐ anak sungai yang berada di luar permukiman; dan
Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 m.
Kriteria yang diterapkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat :Idem (Sesuai Peraturan
Untuk anak anak‐ sungai yang jumlahnya cukup banyak dan kompleks, dimensi lebar 100 m tidak bisa tergambarkan dengan baik pada peta skala 1 : 250.000, oleh karena itu tidak ditampilkan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
Direkomendasikan untuk dideliniasi dalam penyusunan/revisi RTRW setiap Kabupaten/Kota.
2 ‐ | Gambaran Umum
No.Klasifikasi Dan Jenis Kawasan Lindung
Tujuan Pengelolaan Kriteria Keterangan
2. Kawasan Sekitar rawa (L2)
Melindungi rawa dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi rawa.
Kriteria Menurut Peraturan Perundangan (Kepres No. 32/1990) : Daratan sepanjang
tepian rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik rawa antara 50‐100 m dari titik pasang tertinggi ke
Dimensi lebar 50 m tidak bisa tergambar dengan jelas pada peta skala 1 : 50.000, oleh karena itu dalam Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah diambil lebar 100 m.
3. Kawasan Cagar Budaya
Melindungi hasil budaya manusia yang bernilai tinggi dan bersejarah
Daerah atau kawasan yang menjadi lokasi penyebaran dan pemusatan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi dan bersejarah berupa : Bangunan atau Situs Makam tokoh –
tokoh adat dan budayawan leluhur Kabupaten Tulang Bawang Barat.4. Kawasan
Rawan Bencana Banjir
Melindungi kawasan permukiman dan kawasan budidaya
Daerah atau kawasan yang berada disekitar bantaran sungai dan rawa yang mengalami genangan akibat : Naiknya
permukaan air sungai,
Tingginya curah hujan Rendahnya
tingkat resapan air pada permukaan tanah
Rendahnya kemampuan pengaliran pada sistem drainase buatan
Lokasi bencana banjir berada disekitar bantaran sungai – sungai besar antara lain Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri serta kawasan rawa..
Membatasi lahan permukiman pada lokasi genangan kecuali permukiman dengan bangunan berbentuk rumah panggung.
Membangun saluran drainase buatan untuk melindungi sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dibangun oleh Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ‐ 2031.
e. Kawasan Permukiman.
Suatu perumahan atau kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan dan
2 ‐ | Gambaran Umum
merupakan bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik di kota
maupun di desa yang berfungsi sebagai tempat kegiatan yang mendukung
kehidupan. Dinamikan pemukiman perdesaan sangat erat kaitannya dengan
kawasan pertanian, banyak terdapat vegetasi di halaman rumah serta
menjadikan tempat tinggal sekailigus tempat produksi. Sedangkan dinamika
permukiman perkotaan merupakan lingkungan permukiman yang padat,
kualitas lingkungan maupun infrastruktur cenderung kurang mencukupi.
Klasifikasi tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang
Barat pada tahun rencana 2031 dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu
a. Tingkat kepadatan ≥ 4 jiwa/ha berada di Kecamatan Tulang Bawang
Tengah, Tumijajar dan Way Kenanga
b. Tingkat kepadatan 1 ‐ 3 jiwa/ha berada di Kecamatan Lambu Kibang,
Gunung Terang dan Gunung Agung.
c. Tingkat kepadatan < 3 jiwa/ha berlokasi di Kecamatan Tulang Bawang
Udik dan Pagar Dewa
Kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Tulang
Bawang Barat diarahkan pengembangannya sebagai berikut :
a. Kawasan permukiman perkotaan diarahkan ke Kecamatan Tulang
Bawang Tengah, Tumijajar dan Lambu Kibang.
b. Kawasan permukiman perdesaan diarahkan ke Kecamatan Way
Kenanga, Gunung Agung, Gunung Terang, Pagar Dewa dan Tulang
Bawang Udik.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TULANG BAWANG 20
2 ‐ | Gambaran Umum
Peta 2.3 : Rencana struktur ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sumber Peta : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ‐ 2031
Peta 2.4 : Rencana pola ruang Kabupaten (Ukuran A3)
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TULANG BAWANG 2
2 ‐ | Gambaran Umum
Peta 2.4 : Rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sumber Peta : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ‐ 2031
2 ‐ | Gambaran Umum
2.5 Sosial dan Budaya
Untuk kondisi pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan data
dari Tulang Bawang Barat Dalam Angka tahun 2014 jumlah Sekolah Dasar (SD) terdapat
162 buah yang tersebar di seluruh kecamatan. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) berjumlah 24 buah, Sekolah Manengah Atas (SMA) berjumlah 11 buah.
Sedangkan untuk sekolah keagamaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 14 buah dan
Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 8 buah. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Tulang
Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini :
Tabel 2.11 : Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nama Kecamatan
Jumlah Sarana Pendidikan
Umum Agama
SD SLTP SMA SMK MI MTs MA
Tulang Bawang Udik 22 3 2 ‐ 7 6 3
Tumijajar 27 4 2 ‐ ‐ 3 1
Tulang Bawang Tengah 42 6 3 1 5 5 2
Pagar Dewa 3 1 1 ‐ 1 2 ‐
Lambu Kibang 14 3 1 ‐ ‐ 4 2
Gunung Terang 22 2 1 ‐ 1 ‐ ‐
Gunung Agung 20 3 1 ‐ ‐ 2 ‐
Way Kenanga 12 2 ‐ ‐ ‐ 2 ‐
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014
Kondisi penduduk miskin dilihat dari Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Instansi/Dinas terkait belum melakukan pendataan untuk beberapa tahun terakhir. Untuk sebaran bangunan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat bedasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013. Kecamatan yang memiliki rumah paling banyak adalah kecamatan Tulang Bawang Tengah sebanyak 20.838 rumah dan yang paling sedikit adalah kecamatan 1.418 rumah.
Kondisi jumlah rumah per kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada table 2.12 berikut ini :
2 ‐ | Gambaran Umum
Tabel 2.12 : Jumlah penduduk miskin per kecamatan
Nama Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin
Tulang Bawang Udik 3.631
Tumijajar 6.677
Tulang Bawang Tengah 14.206
Pagar Dewa 1.472
Lambu Kibang 4.362
Gunung Terang 8.644
Gunung Agung 10.152
Way Kenanga 4.163
Sumber : Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Untuk sebaran bangunan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 kecamatan yang memiliki jumlah rumah paling banyak adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebanyak 20.838 rumah dan yang paling sedikit adalah kecamatan 1.418 rumah.
Kondisi jumlah rumah per kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini :
Tabel 2.13 : Jumlah rumah per Kecamatan
Nama Kecamatan Jumlah Rumah
Tulang Bawang Udik 8.019
Tumijajar 10.936
Tulang Bawang Tengah 20.838
Pagar Dewa 1.418
Lambu Kibang 5.872
Gunung Terang 8.199
Gunung Agung 7.506
Way Kenanga 4.944
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat
2 ‐ | Gambaran Umum
2.6 Kelembagaan Pemerintahan Daerah
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
KETUASekretaris Daerah
SEKRETARISAsisten Bid. Perekonomian & Pembangunan
SEKRETARIAT (Pejabat/staf setdakab dan SKPD lain)
BIDANG PERENCANAAN
Ketua Kepala SKPD yang menangani perencanaan
Wakil Ketua Kabid Fispra Bappeda atau sebutan lainnya
Anggota Pejabat/staf bappeda dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan perencanaan layanan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan
BIDANG PENDANAAN
Ketua Kepala SKPD yang menangani pendanaan
Wakil Ketua Kabid yang membidangi penganggaran
Anggota Pejabat/staf BPKAD dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan fungsi penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset
BIDANG TEKNIS
Ketua Kepala SKPD yang menangani bidang teknis
Wakil Ketua Kabid urusan cipta karya dan lainnya
Anggota Pejabat/staf cipta karya dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan perencanaan layanan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan
2 ‐ | Gambaran Umum
Pada awalnya penataan perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
menggunakan pola minimal yang pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741). Organisasi perangkat daerah kabupaten dibentuk berdasarkan
pertimbangan antara lain; kewenangan pemerintah yang dimiliki wilayah kabupaten,
kemampuan keuangan daerah, ketersedian sumberdaya aparatur, serta pembangunan
pola kerjasama antara daerah dan/atau pihak ketiga.
BIDANG
PENYEHATAN,
Ketua Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan
Wakil Ketua Kabid penyehatan lingkungan
Anggota Pejabat/staf Dinas kesehatan dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan penyehatan lingkungan, pendidikan,komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat
BIDANG
Ketua Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup
Wakil Ketua Kabid pengembangan lingkungan hidupAnggota Pejabat/staf BPLHD dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan monitoring dan evaluasi sanitasi
2 ‐ | Gambaran Umum
Berdasarkan hal tersebut, saat ini penyusunan organisasi tata kerja di lingkungan
Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.6.1 Sekretariat Daerah Kabupaten
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati. Untuk menyelenggarakan kewajiban, Sekretaris Daerah Kabupaten
Mempunyai tugas serta fungsi:
1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga
teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis
daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
c. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
f. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Susunan Organisasi sekretaris Daerah Kabupaten terdiri
dari:
a. Sekretaris daerah kabupaten.
b. Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari :
c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
d. Asisten bidang administrasi umum, terdiri dari :
2 ‐ | Gambaran Umum
2.6.2 Organisasi Dinas‐Dinas Daerah
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud. Dinas Daerah
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Plaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan
pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi
yang menjadi kewenangan dan tugas pembantu yang diberikan
perintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang‐undangan
yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
c. Pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang kesehatan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang kesehatan.
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Bidang pengendalian masalah kesehatan, membawahi :
i. Seksi pemberantasan dan penanggulangan penyakit;
2 ‐ | Gambaran Umum
ii. Seksi pencegahan dan pengamatan penyakit;
iii. Seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman.
2. Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksanaan
otonomi daerah bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas
Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di
bidang pekerjaan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Bidang cipta karya, membawahi;
i. Seksi perumahan dan pemukiman;
ii. Seksi bangunan dan gedung;
iii. Seksi air minum dan penyehatan lingkungan.
2.6.3 Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsure pendukung tugas Kepala Daerah.
Lembaga teknis daerah berbentuk Inspektorat dipimpin oleh inspektur, berbentuk
badan dipimpin oleh Kepala Badan, berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala
Kantor, berbentuk satuan dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertangggungjawab
langsung kepada Bupati dan melalui Sekretaris Daerah.
Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan perundang‐undangan.
2 ‐ | Gambaran Umum
Untuk melaksanakan tugas Lembaga Tuknis Daerah Kabupaten mempunyai
fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukunngan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelsanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
e. Pengelolaan administratif
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembagunan Daerah adalah merupakan unsur perencanaan
pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan
Perencanaan Pembagunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembagunan daerah. Untuk menyelengarakan tugas, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. Pengkoordinasian penyusunana perencanaan pembagunaan;
c. Penyusunan dokumen perencanaan pembagunaan;
d. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas perencanaan pembagunan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Bidang fisik dan prasarana, membawahi;
i. Sub bidang prasarana;
ii. Sub bidang pengembangan wilayah.
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah merupakan unsur‐unsur
pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
2 ‐ | Gambaran Umum
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah,
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah derah dibidang
pengelolaan lingkungan hidup daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup
daerah;
d. Pelayanan Administratif di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
e. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dan
fungsinya. Susunan organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
terdiri dari;
a. Kepala Badan;
b. Bidang pengendalian lingkungan, membawahi;
i. Sub bidang perencanaan dampak lingkungan;
ii. Sub bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan.
2.7. Komunikasi dan Media
Ada berbagai macam media yang dapat digunakan untuk menyampaikan
informasi khususnya sanitasi, baik media elektronik maupun media cetak. Selain
melalui media, informasi juga dapat disampaikan secara langsung misal melalui
penyuluhan, sosialisasi dan lain‐lain. Berikut ini adalah hasil survei yang dilakukan
untuk mengetahui media yang efektif dan efisien untuk kampanye/promosi sanitasi
Dalam penyampaian informasi tentang sanitasi , dapat di berikan dengan
melalui beberapa cara baik dalam media cetak, maupun media elektonik. Masyarakat
Kabupaten tulang Bawang Barat belum mendapatkan informasi mengenai hal ‐ hal yang
berkaitan tentang Sanitasi. Belum ada surat kabar, Radio lokal maupun media lainnya
yang berperan memberikan informasi. Selain melalui media elektronik, tokoh‐tokoh
agama maupun pemuka adat setempat belum memberikan sosialisasi tentang
pengenalan dan informasi ke masyarakat. Saat ini di Kabupaten Tulang Bawang Barat
belum ada kegiatan yang terkait komunikasi dan media.
2 ‐ | Gambaran Umum
Tabel 2.14 : Kegiatan Komunikasi terkait Sanitasi*
No Kegiatan TahunDinas
Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Pembelajaran
1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
* data: belum ada data(tidak ada kegiatan)
Tabel 2.15 : Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi*
No Jenis Media Khalayak PendanaanIsu yang Diangkat
Pesan Kunci Efektifitas
1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
* data: belum ada data(tidak ada kegiatan)