gambaran umum pengelolaan keuangan...

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016 51

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

BAB 3 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function).

Untuk tahun 2005 sampai dengan 2010, pengelolaan keuangan daerah masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal peraturan perundang- undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kota Jayapura periode tahun 2012-2016. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan Kota Jayapura dari dana pusat semakin berkurang yang artinya Kota Jayapura dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jayapura didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bab VIII yang mengatur tentang Keuangan Daerah; pasal 157) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bagian Kedua tentang Struktur APBD dalam pasal 20 pada ayat 1 disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 21 – 28 (PP No. 58 Tahun 2005) bahwa:

1. Pendapatan daerah terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan asli daerah terdiri atas; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

2. Belanja daerah diklasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; belanja modal dan belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.




a. Penerimaan pembiayaan mencakup; SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

c. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

d. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

3.1.1. Pendapatan Daerah

Atas dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dimaksud, maka seluruh proses pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan mulai dari proses penganggaran sampai pada pelaporan realisasi anggaran berdasarkan struktur APBD sebagaimana diuraikan, maka disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2006 – 2010

No. Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Pertumbuhan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PENDAPATAN 442.315.220.617 547.378.487.459 612.552.575.170 639.368.427.143 672.372.371.987 11,30%

1.1. Pendapatan Asli Daerah 22.401.618.006 30.764.259.915 37.930.695.364 45.102.908.940 52.698.546.054 24,09% 1.1.1. Pajak daerah 8.002.038.885 12.898.668.226 16.504.619.749 19.985.647.999 26.159.776.977 35,28% 1.1.2. Retribusi daerah 11.124.861.305 12.527.727.815 15.948.633.050 18.062.660.647 20.712.637.476 16,96%

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 673.421.150 1.081.944.600 1.615.676.781 2.394.257.088 2.384.426.605 39,44%

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 2.601.296.666 4.255.919.274 3.861.765.784 4.660.343.206 3.441.704.996 12,22% 1.2. Dana Perimbangan 359.105.265.611 431.117.899.744 451.886.021.919 442.759.283.564 459.865.970.078 6,68%

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 51.815.265.611 60.995.029.841 64.035.958.919 51.392.022.564 59.931.328.078 4,89%

1.2.2. Dana alokasi umum 294.148.000.000 322.295.969.903 331.616.963.000 335.198.261.000 367.786.142.000 5,82% 1.2.3. Dana alokasi khusus 13.142.000.000 47.826.900.000 56.233.100.000 56.169.000.000 32.148.500.000 59,66%

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 60.808.337.000 85.496.327.800 122.735.857.887 151.506.234.639 159.807.855.855 28,27%

1.3.1 Hibah 27.840.000.000 26.285.438.000 25.935.773.200 -3,46% 1.3.2 Dana darurat 10.000.000.000 6.500.000.000 -11,67%

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 3.652.275.000 12.232.004.800 14.511.129.887 14.271.346.639 15.996.526.523 66,00%

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 57.156.062.000 63.264.323.000 73.884.728.000 110.949.450.000 117.875.556.132 20,97%

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Sumber: BPKAD Kota Jayapura Realisasi Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran

2010, menunjukkan persentase pertumbuhan rata-rata sebesar 11,30 persen.

Pertumbuhan dan kontribusi realisasi PAD, Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA, DAU dan DAK) serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Dana Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana OTSUS dan Dana Penyesuaian/Ad Hoc) yang diperoleh Pemerintah Kota Jayapura selama tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :




0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

Dala

m R

p.

2006 2007 2008 2009 2010Tahun

Pemerintah Kota JayapuraPerkembangan PAD TA 2006 - 2010

Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba BUMD Lain-lain PAD

Dilihat dari realisasi PAD selama tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2010,

ternyata realisasi PAD di atas target dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 114,69 persen. Realisasi PAD di atas target tersebut sebagai perwujudan adanya perbaikan sistem dan prosedur pemungutan PAD baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi. Efektivitas realisasi PAD terbesar terjadi pada tahun anggaran 2008, yakni sebesar 133,09 persen kemudian diikuti pada tahun anggaran 2007 sebesar 120,64 persen.

Berdasarkan realisasi setiap elemen PAD pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010, pertumbuhan realisasi PAD menunjukkan peningkatan

yang cukup signifikan yakni rata-rata sebesar 24,09 persen, dimana realisasi PAD tahun anggaran 2006 sebesar Rp.22.401.618.006 meningkat menjadi Rp.52.698.546.054 di tahun anggaran 2010.

Rata-rata pertumbuhan terbesar bersumber dari Bagian Laba BUMD sebesar 39,44 persen, diikuti oleh pajak daerah sebesar 35,28 persen, retribusi daerah sebesar 16,96 persen, dan lain-lain PAD sebesar 12,22 persen.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 6,47%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan

fiskal Pemerintah Kota Jayapura terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua masih tinggi ditinjau dari pendapatan murni daerah (PAD).

Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-lain PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dari tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2010 masih didominasi oleh pajak daerah dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 2,83 persen, kemudian diikuti oleh retribusi daerah sebesar 2,71 persen. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah dan Bagian Laba BUMD memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah masing-masing sebesar 0,27 persen dan 0,66 persen.

Hakekatnya tujuan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, sehingga pada saatnya mampu memenuhi kebutuhan fiskal dari kapasitas fiskal yang dimiliki. Strategi untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam kemandirian dana adalah meningkatkan PAD tanpa harus membebankan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Walaupun PAD yang dicapai Pemerintah Kota Jayapura selama tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, di satu sisi harus diapresiasi, namun di sisi lain tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kota Jayapura terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang dicapai Pemerintah Kota Jayapura masih sangat rendah, yakni rata-rata sebesar 6,47 persen. Itu berarti ketergantungan Pemerintah Kota Jayapura terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 93,53 persen.

Kontribusi PAD

Pertumbuhan PAD

Realisasi PAD




0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

400.000.000.000

Dalam

Rp.

2006 2007 2008 2009 2010Tahun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2006 - 2010

Dana BH Pajak Dana BH SDA DAU DAK

Dana Perimbangan adalah dana transfer pemerintah pusat dari sumber APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tonggak pergeseran paradigma terhadap APBD, yaitu:

a. Pergeseran teknis, meliputi; struktur anggaran, orientasi anggaran, disiplin anggaran (rutin dan pembangunan), dan duplikasi anggaran (belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga, biaya operasional vs biaya rutin, serta uang representasi dan uang sidang).

b. Pergeseran konseptual mencakup; dinamika tuntutan masyarakat (akuntabilitas dan transparansi), efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah, peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang mempunyai tujuan utama untuk mengatasi ketimpangan keuangan yang terjadi baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah sesuai dengan tujuannya, maka dana perimbangan dibedakan menjadi:

a. Bagi hasil dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.

b. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

c. DAK merupakan transfer yang bersifat khusus (specific grant) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan nasional.

Selain dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, terdapat pula Dana Otsus yang dikelola oleh Pemerintah Parovinsi yang didistribusikan sebagai dana transfer dari Pemerintah serta Dana Bagi Hasil Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan dibagihasilkan ke Kabupaten/Kota.

Dilihat dari realisasi Dana Perimbangan selama tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2010,

ternyata realisasi di atas target dengan tingkat efektivitas hanya dicapai oleh Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA dengan tingkat realisasi rata-rata sebesar 126,14 persen dan 126,73 persen. Realisasi DAU sebesar anggaran atau sebesar 100 persen, sedangkan DAK di bawah target yakni sebesar 98,66 persen.

Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan




Berdasarkan realisasi setiap elemen Dana Transfer pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010, menunjukkan adanya kencenderungan fluktuatif searah dengan kebijakan distribusi dari Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua.

Pertumbuhan Dana Perimbangan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yakni rata-rata sebesar 6,68 persen dari realisasi tahun anggaran 2006 sebesar Rp.359.105.265.611 menjadi Rp.459.865.970.078 di tahun anggaran 2010.

Rata-rata pertumbuhan terbesar bersumber dari DAK sebesar 59,66 persen, diikuti oleh DAU sebesar 5,82 persen, dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 4,89 persen.

Kontribusi Dana transfer terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Jayapura selama tahun Kontribusi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 75,57% dan sisanya dari PAD (6,47 persen) dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah (17,96 persen).

Kontribusi masing-masing elemen dana perimbangan terhadap pendapatan daerah, ternyata DAU menduduki peringkat tertinggi dalam struktur APBD Kota Jayapura dengan kecenderungan kontribusi terhadap total pendapatan daerah menurun sejak tahun anggaran 2006 yakni tahun anggaran 2006 mencapai 81,19 persen menurun sampai mencapai 68,39 persen di tahun anggaran 2010 akibat perubahan dalam kebijakan Hold Harmless dalam penyaluran DAU secara nasional.

Kontribusi DAU terhadap Total Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010 rata-rata sebesar 58,29 persen, kemudian diikuti DAK sebesar 7,05 persen, Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 6,36 persen, dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar 3,86 persen.

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah dana transfer pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua maupun lembaga donor selain dana Perimbangan berupa Dana Hibah, Dana Darurat, Dana

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya.

Kontribusi Dana Perimbangan

Pertumbuhan Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah




0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

Dala

m Rp

.

2006 2007 2008 2009 2010Tahun

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah TA 2006 - 2010

Hibah Dana Darurat Dana BH Provinsi Dana OTSUS Dana Ad Hoc

Dilihat dari realisasi Lain-lain pendapatan Daerah yang sah selama tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2010, ternyata realisasi di atas

target dicapai oleh Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Papua rata-rata sebesar 102,23 persen dan Dana Otonomi Khusus rata-rata sebesar 100,16 persen. Realisasi Dana penyesuaian (Ad Hoc) dibawah target, yakni rata-rata sebesar 84,44 persen, sedangkan Dana Hibah hanya baru terealisasi pada TA 2010 dengan tingkat realisasi sebesar 100,54 persen. Di sisi lain dana darurat diterima untuk tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan tingkat realisasi rata-rata 99,87 persen.

Berdasarkan realisasi setiap elemen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010, menunjukkan adanya

kencenderungan fluktuatif searah dengan kebijakan distribusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua.

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yakni rata-rata sebesar 28,27 persen dari realisasi tahun anggaran 2006 sebesar Rp.60.808.337.000 menjadi Rp.159.807.855.855 di tahun anggaran 2010.

Rata-rata pertumbuhan terbesar bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar 66,00 persen, diikuti oleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 20,97 persen. Sedangkan Hibah dan Dana Darurat mengalami rata-rata pertumbuhan negatif, yakni Dana Darurat sebesar -11,67 persen dan Dana Hibah sebesar -3,46 persen.

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Jayapura selama tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun

anggaran 2010 rata-rata sebesar 17,96 persen.

Kontribusi masing-masing elemen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap pendapatan daerah didominasi oleh Dana Otonomi Khusus sebesar 9,79 persen, diikuti oleh Dana Penyesuaian (Ad Hoc) sebesar 4,76 persen, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Papua sebesar 2,05 persen. Sedangkan Dana Hibah dan Dana Darurat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,77 persen dan 0,59 persen.

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah




3.1.2. Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan alokasi dana, dilakukan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sekaligus memperoleh gambaran realisasi dan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan.

Belanja Daerah didasarkan pada pengelompokkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) yakni belanja operasi, belanja modal, belanja

tak terduga, dan belanja transfer bagi hasil ke desa. Belanja Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengelompokkan belanja ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yang dimaksud mencakup belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja bagi hasil ke desa dan belanja tak terduga, sedangkangka belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja selama tahun anggaran 2008 sampai tahun anggaran 2010, menunjukkan persentase realisasi rata-rata di bawah jumlah yang dianggarkan, yakni pada tahun anggaran 2008 sebesar 96,56 persen, pada tahun anggaran 2009 sebesar 97,29 persen, dan pada tahun anggaran 2010 sebesar 93,93 persen.

Belanja Daerah




Tabel 3.1.1.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Tahun 2008 – 2010

Sumber: BPKAD Kota Jayapura




Realisasi Belanja Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan berfluktuasi searah dengan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah Kota Jayapura.

Realisasi Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun anggaran 2008 sampai tahun anggaran 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehubungan dengan penambahan pegawai

yang lebih banyak didominasi pada guru dan para medis sebagai bagian tak terpisahkan kebijakan Pemerintah Kota Jayapura untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.1.3 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tahun 2008 – 2010

No Uraian 2008 2009 2010 (Rp) (Rp) (Rp)

A Belanja Tidak Langsung 188.099.112.819,00 223.424.207.330,00 265.873.976.242,00 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 182.459.411.319,00 203.554.151.080,00 219.866.769.655,00 2 Belanja Tambahan Penghasilan 1.249.545.000,00 16.705.338.250,00 42.007.106.606,00

3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

92.472.500,00 178.718.000,00 364.100.000,00

4 Belanja pemungutan Pajak Daerah 4.297.684.000,00 2.986.000.000,00 3.635.999.981,00

B Belanja Langsung 81.647.714.477,00 68.144.000.287,00 62.652.078.039,00 1 Belanja Honorarium PNS**) 6.641.332.934,00 10.983.668.750,00 12.929.415.645,00 2 Belanja Uang Lembur**) 937.151.325,00 1.034.520.875,00 1.189.363.385,00

3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.218.822.000,00 2.607.762.000,00 2.916.322.000,00

4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1.392.581.000,00 2.591.897.000,00 1.760.401.000,00

5 Belanja premi asuransi kesehatan 1.957.740.000,00 1.372.942.800,00 1.472.442.790,00

6 Belanja makanan dan minuman pegawai 17.761.487.060,00 8.541.059.950,00 8.552.658.720,00

7 Belanja pakaian dinas dan atributnya 2.654.090.000,00 3.118.527.000,00 706.840.000,00

8 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 4.674.765.000,00 4.307.030.900,00 2.740.855.560,00

9 Belanja perjalanan dinas 18.770.418.015,00 17.110.741.100,00 15.960.284.950,00

10 Belanja perjalanan pindah tugas 545.467.500,00 40.617.000,00 20.000.000,00

11 Belanja Pemulangan Pegawai 125.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00

12 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)

23.968.859.643,00 16.410.232.912,00 14.253.493.989,00

TOTAL 269.746.827.296,00 291.568.207.617,00 328.526.054.281,00 Sumber: BPKAD Kota Jayapura

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur




Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun anggaran 2008 – 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dimana pada tahun anggaran 2009 meningkat sebesar 8,09 persen dari tahun anggaran 2008 atau meningkat sebesar Rp.21.821.380.321 dan pada tahun 2010 meningkat sebesar 12,68 persen dari tahun anggaran 2009 atau meningkat sebesar Rp.36.957.846.664.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang terafektasi dalam belanja tidak langsung sebesar Rp.188.099.112.819 pada tahun anggaran 2008 dan meningkat sebesar 18,78 persen pada tahun anggaran 2009 atau meningkat sebesar Rp.35.325.094.511 dan meningkat lagi pada tahun anggaran 2010 sebesar 19,00 persen atau meningkat sebesar Rp.42.449.768.912 dari tahun anggaran 2009.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang terafektasi dalam belanja langsung sebesar Rp.81.647.714.477 pada tahun anggaran 2008 dan turun sebesar 16,54 persen pada tahun anggaran 2009 atau turun sebesar Rp.13.503.714.190 dan turun lagi pada tahun anggaran 2010 sebesar 8,06 persen atau turun sebesar Rp.5.491.922.248 dari tahun anggaran 2009.

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah ditambah pembiayaan pengeluaran selama tahun anggaran 2008 – 2010 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.4 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tahun 2008 – 2010

No. Uraian

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan

aparatur

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

pengeluaran)

Prosentase ( Rp ) ( Rp )

1 2 3 4 5

1 Tahun Anggaran 2008 269.746.827.296,00 625.161.561.920,00 43,15

2 Tahun Anggaran 2009 291.568.207.617,00 626.524.521.267,00 46,54

3 Tahun Anggaran 2010 328.526.054.281,00 643.350.519.817,00 51,06

Sumber: BPKAD Kota Jayapura

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total total belanja daerah ditambah pembiayaan pengeluaran pada tahun anggaran 2008 sebesar 43,15 persen, kemudian naik pada tahun anggaran 2009 menjadi 46,54 persen dan pada tahun anggaran 2010 meningkat menjadi 51,06 persen.




Sementara itu untuk melihat neraca daerah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1.5

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2006 - 2010

Kota Jayapura

No. Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Pertumbuhan(%) 1 2 3 4 5 6 7 3

1 ASET

1.1. ASET LANCAR 58,308,010,289 79,802,767,163 43,282,523,463 29,530,171,331 59,356,043,180 15.08%

1.1.1. Kas 53,254,150,479 75,061,023,909 35,577,071,062 22,056,149,287 51,122,734,864 20.53%

1.1.2. Piutang 2,701,288,226 3,105,050,899 4,361,711,055 2,920,318,837 3,570,867,480 11.16%

1.1.3. Persediaan 2,352,571,584 1,636,692,355 3,343,741,346 4,553,703,207 4,662,440,837 28.11%

Investasi Permanen 5,610,000,000 7,610,000,000 10,610,000,000 14,110,000,000 17,610,000,000 33.22%

1.2. ASET TETAP 571,147,805,000 894,442,363,593 991,151,513,219 1,177,324,613,810 1,351,652,539,435 25.25%

1.2.1. Tanah 61,162,373,000 209,560,390,200 77,236,245,200 80,046,445,200 85,586,670,225 47.51%

1.2.2. Peralatan dan mesin 125,863,554,000 73,745,529,594 117,650,149,251 154,433,921,237 238,237,801,992 25.91%

1.2.3. Gedung dan bangunan 362,717,444,000 407,886,549,045 471,066,748,715 535,672,433,592 653,506,117,023 15.91%




1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 21,389,516,500 147,019,543,244 200,695,245,943 244,571,905,315 256,765,758,012 162.68%

1.2.5. Aset tetap lainnya 14,917,500 1,688,688,260 2,750,141,460 4,749,735,216 8,803,864,583 2860.28%

1.2.6. Konstruksi dalam pengerjaan - 54,541,663,250 121,752,982,650 157,850,173,250 108,752,327,600 55.44%

1.2.7. dst………………

1.3. ASET LAINNYA - - - 3,310,659,000 4,517,040,470 68.22%

1.3.1. Tagihan penjualan angsuran - - - - 1,206,381,470 100.00%

1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah - - - - - 0.00%

1.3.3. Kemitraan dengan pihak kedua - - - - - 0.00%

1.3.4. Aset tak berwujud - - - 3,310,659,000 3,310,659,000 100.00%

1.3.5. Aset Lain - lain - - - - - 0.00%

JUMLAH ASET DAERAH 635,065,815,289 981,855,130,756 1,045,044,036,682 1,224,275,444,141 1,433,135,623,086 23.81%

2 KEWAJIBAN - - 3,301,196,022 3,309,546,105 71,712,656 0.81%

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - - 3,301,196,022 3,309,546,105 71,712,656 0.81%

2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 0 0 3,301,196,022 3,309,546,105 31,970,406 -49.39%

2.1.2. Uang muka dari kas daerah 0.00%

2.1.3. Pendapatan diterima dimuka 39,742,250 100.00%

2.1.4. Dst……………..




3 EKUITAS DANA 635,065,815,289 981,855,130,756 1,041,742,840,660 1,220,965,898,036 1,433,063,910,430 23.82%

3.1. EKUITAS DANA LANCAR 58,308,010,289 79,802,767,163 39,981,327,441 26,220,625,226 59,284,330,524 19.66%

3.1.1. SILPA 53,254,150,479 75,061,023,909 35,577,071,062 18,746,603,182 51,082,992,614 28.38%

3.1.2. Cadangan piutang 2,701,288,226 3,105,050,899 4,361,711,055 2,920,318,837 3,570,867,480 11.16%

3.1.3. Cadangan persediaan 2,352,571,584 1,636,692,355 3,343,741,346 4,553,703,207 4,662,440,837 28.11%

3.1.4. Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek - - (3,301,196,022) - (31,970,406)

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 576,757,805,000 902,052,363,593 1,001,761,513,219 1,194,745,272,810 1,373,779,579,905 25.43%

3.2.1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 5,610,000,000 7,610,000,000 10,610,000,000 14,110,000,000 17,610,000,000 33.22%

3.2.2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 571,147,805,000 894,442,363,593 991,151,513,219 1,177,324,613,810 1,351,652,539,435 25.25%

3.2.3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - - - 3,310,659,000 4,517,040,470 68.22%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 635,065,815,289 981,855,130,756 1,045,044,036,682 1,224,275,444,141 1,433,135,623,086 23.81%




3.1.3 Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura dalam 5 tahun terakhir, berpedoman pada ketentuan pokok, yakni mengacu pada Undang-undang Nomor Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan, termasuk Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Atas dasar prinsip keseimbangan, selanjutnya ketentuan pokok tersebut disertai

dengan aturan pelaksanaannya, dipolakan dalam konteks pemenuhan kebutuhan lokal dan kepentingan nasional, sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura. Adapun materi penting yang dimuat di dalam peraturan daerah tersebut, mengatur antara lain tentang : (a) kerangka dasar prosedur penyusunan APBD; (b) kewenangan keuangan; (c) prinsip-prinsip pengelolaan kas; (d) prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah; (e) tata cara pengadaan barang dan jasa; (f) prosedur pertanggung-jawaban keuangan; (g) hal lainnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut, senantiasa dipertim-

bangkan : Pertama, Prinsip tertib anggaran, taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kedua, hasil pengkajian peraturan perundangan dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Ketiga, deregulasi pelayanan publik dalam rangka pengembangan investasi di berbagai sektor produksi terutama dalam memajukan sektor industri dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola oleh masyarakat. Keempat, deregulasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah. Kelima, sinkronisasi peraturan baik secara horizontal maupun vertikal.

Luasnya jangkauan tugas dan beban kerja yang begitu besar sebagai akibat dari

penyerahan kewenangan yang diberikan kepada daerah tentunya berakibat pada melonjaknya Rencana Anggaran Belanja Daerah. Namun diperhadapkan dengan kondisi riell Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sangatlah minim, tidak proporsional dengan program dan kegiatan yang diajukan SKPD dalam rencana tahunannya. Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maka perlu dilaksanakan penetapan skala prioritas. Dimana prioritas yang direncanakan dilakukan dengan melihat aspek tujuan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan juga tujuan MDGs yang harus dicapai yang dipersandingkan dengan tujuan daerah baik yang menyangkut tujuan otonomi khusus maupun tujuan dari visi yang diemban oleh Kepala Daerah terpilih.

3.1.4 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dirujuk di dalam, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan daerah dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura yang ber-implikasi pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sebab, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kontribusi masyarakat membayar pajak akan makin meningkat pula. Kemudian mengupayakan formula sistem alokasi dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang transparan dan proporsional, sebagai




konsekwensi logis atas kebijakan distribusi kewenangan dengan keseimbangan pada distribusi pendapatan.

Adapun pendapatan daerah Kota Jayapura selama 5 tahun terakhir adalah

semua penerimaan kas daerah dalam periode Tahun Anggaran 2006-2010. Dalam hal itu, sumber-sumber penting pendapatan daerah yang menjadi hak Kota Jayapura, berasal dari DAU, DAK, dan Bagian Dana Otus, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil (Pajak dan Non-Pajak). Selama 5 tahun terakhir, total pendapatan daerah Kota Jayapura mengalami kenaikan rata-rata secara signifikan, walaupun beberapa pos penerimaan mengalami penurunan. Dari komposisi pendapatan, menunjukkan kontribusi yang besar dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Papua, sementara kontribusi penerimaan asli daerah masih kecil. Sehubungan dengan itu, strategi penting yang dikembangkan selama ini adalah memacu peningkatan kemampuan penerimaan asli daerah, dengan maksud untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Papua. Selain itu, telah dijalankan strategi dan prioritas pendapatan daerah dengan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berupa : (a) pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan untuk disesuaikan dengan kondisi kemampuan masyarakat. (b) peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia swasta, Perbankan dan lembaga keuangan non-bank. (c) Pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM pengelolaan pendapatan daerah. (d) Peningkatkan kualitas sarana komputerisasi pendapatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam rangka pelayanan yang lebih cepat, akurat, menghindari kebocoran pendapatan dan mampu mengakomodir semakin bertambahnya data yang harus diolah yang akan meningkatkan tertib administrasi. (e) Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi serta pengendalian guna mendapatkan peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan. (f) Peningkatan kemam-puan dan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi secara simultan dan bersinambungan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam kurun waktu tahun 2006-2010, kebijakan anggaran disesuaikan dengan prioritas otonomi khusus yang dibarengi dengan prioritas daerah yang merupakan pengejawantahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Dimana setiap SKPD termasuk Distrik-distrik merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD. Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2007-2010, Laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh BPKAD yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.




Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jayapura. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh BPKAD. Pengelolaan keuangan Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam Pengelolan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jayapura dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK terhadap Pemerintah Kota Jayapura sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Opini BPK terhadap LKD Pemerintah Kota Jayapura tahun 2007 – 2010

Tahun Opini BPK 2007 Disclaimer 2008 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2009 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Dengan melihat capaian kinerja tersebut di atas maka Pemerintah Kota Jayapura

optimis dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan optimisme yang tinggi dan kinerja yang terukur serta asset yang tertata dengan baik akan dapat mengantarkan Pemerintah Kota Jayapura mencapai WTP.

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikarenakan kurang baik untuk perekonomian secara makro, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat secara optimal menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dan adanya SILPA juga menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.2 Pemerintah Kota Jayapura

Perkembangan Anggaran Realisasi Penggunaan SILPA TA. 2005 – 2010

TAHUN ANGGARAN REALISASI Efektivitas ( % ) Pertumbuhan ( % )

2004 3,419,360,900 2005 2,810,213,200 2,775,296,729 98.76 (18.84) 2006 16,156,515,714 15,977,796,188 98.89 475.71 2007 55,618,117,039 50,859,422,244 91.44 218.31 2008 40,330,949,450 39,092,244,699 96.93 (23.14) 2009 40,761,333,900 39,265,961,200 96.33 0.44 2010 18,746,603,182 22,056,149,287 117.65 (43.83)

Rata-rata 31,135,425,861 29,594,144,212 96.47 130.50 Sumber: BPKAD Kota Jayapura TA 2005 - 2010, data diolah.




3.3 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, maka prediksi pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kota Jayapura

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 5 6 7 8 9 1 PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah 63,257,049,686 69,582,754,655 76,541,030,120 84,195,133,132

92,614,646,445.27 1.1.1. Pajak daerah 29,840,000,000 32,824,000,000 36,106,400,000 39,717,040,000

43,688,744,000.00

1.1.2. Retribusi daerah 22,950,000,000 25,245,000,000 27,769,500,000 30,546,450,000 33,601,095,000.00

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 3,000,000,000

3,300,000,000 3,630,000,000 3,993,000,000 4,392,300,000.00

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 7,467,049,686 8,213,754,655 9,035,130,120 9,938,643,132 10,932,507,445.27

1.2. Dana Perimbangan 585,308,822,530 643,839,704,783 708,223,675,261 779,046,042,787 856,950,647,066.17

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 44,779,865,530 49,257,852,083 54,183,637,291 59,602,001,020

65,562,201,122.47 1.2.2. Dana alokasi umum 496,265,717,000 545,892,288,700 600,481,517,570 660,529,669,327

726,582,636,259.70

1.2.3. Dana alokasi khusus 44,263,240,000 48,689,564,000 53,558,520,400 58,914,372,440 64,805,809,684.00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 138,669,454,040 152,536,399,444 167,790,039,388 184,569,043,327

203,025,947,659.96 1.3.1 Hibah 71,405,807,040 78,546,387,744 86,401,026,518 95,041,129,170

104,545,242,087.26

1.3.2 Dana darurat - - - -

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)

13,632,000,000 14,995,200,000 16,494,720,000 18,144,192,000 9,958,611,200.00

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus***) 53,631,647,000 56,313,229,350 59,128,890,818 62,085,335,358

65,189,602,126.29

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

JUMLAH 787,235,326,256 865,958,858,882 952,554,744,770 1,047,810,219,247 1,152,591,241,171.41

Pengalokasian untuk belanja langsung dilakukan setelah dialokasikan terlebih dahulu untuk belanja tidak langsung bagi kepentingan belanja pegawai dan operasional yang diprediksi dengan jumlah pegawai yang senantiasa bertambah dan juga diikuti dengan kenaikan gaji dan tambahan penghasilan lainnya.




Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 4 (empat) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Gaji

Pegawai

2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan program pembangunan daerah yang terkait secara langsung dengan Visi dan Misi Walikota.

3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program

penyelenggaraan urusan lainnya.

4. Prioritas IV, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan lain sebagainya.

gambaran umum pengelolaan keuangan...

Documents