1. Penyusunan Program Pengawasan.

2. Pengawasan Kebijakan dan Program

3. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan danbarang milik negara

4. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasilpemriksaan internal dan eksternal

5. Pendampingan dan reviu laporan keuangan

6. Pemberian saran dan rekomendasi

7. Penyusunan laporan hasil pengawasan

8. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

FungsiSPIPTN(PermendikbudNo.47Tahun2011)

SPI mempunyai wewenang PENUH, BEBAS, dan TIDAKTERBATAS untuk melakukan akses terhadap semua bentukdokumen, personalia dari aparat atau penyelenggaraperguruan tinggi maupun objek penyelenggaraanperguruan tinggi , dan fasilitas fisik milik perguruan tinggiguna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan danberkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya.

WEWENANGSATUANPENGAWASANINTERN

TANGGUNGJAWABSATUANPENGAWASANINTERN

• Melakukanreviewdanevaluasiterhadapsistempengendalianinternpadasemuaunitkegiatandilingkunganperguruantinggi

• Menentukanstrategi,ruanglingkup,metode,danfrekuensiauditinternsecaraindependen;

• Memperoleh informasiantaralainnamuntidakterbataspadalaporankeuangan,laporankegiatanoperasional,sistemmutu,rencanastrategibisnisdarisemuaunitdilingkunganperguruantinggi

• MemperolehpenjelasandarisemualevelmanajemenberkenaandenganpelaksanaantugasPengawasanIntern;

• Memperoleh ijinuntukmengaksesseluruhinformasidanataumelakukanpeninjauanfisikatasseluruhasetmilikperguruantinggi;

• Menyampaikanlaporanhasilaudit,termasukhambatandantindaklanjutyangtelah,sedang,danataubelumdilakukanmanajemenkepadapimpinantertinggiperguruan tinggi

PENGENDALIAN INTERNPP NOMOR 60 TAHUN 2008

Menristekdikti wajib melakukanpengendalian atas penyelenggaraankegiatan pemerintahan denganberpedoman pada SPIP

SPIP memberikan keyakinan yangmemadai bagi:1. Tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuanpenyelenggaraan pemerintahannegara,

2. Keandalan laporan keuangan,3. Pengamanan aset negara, dan4. Ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan

DilakukanPengawasanInternOlehAparatPengawasanIntern

Pemerintah(APIP)

DefinisiPengawasanInternSeluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnyaterhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinanyang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telahditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatakepemerintahan yang baik.

• 10 TamanSains (Rp.115M)

• 7 PilotInkubatordiPerguruanTinggi (Rp.35M)

• 651 KaryasiswaS2/S3DNdanLN (Rp.23,41M(APBN)&Rp.89,7M(PHLN)

• 235PaketInsinas (Rp.92M)

• 15 PaketLitbangIptekBidangKesehatandanObat (Rp.17M)

• 105TenantPengembanganPPBT (Rp.110M)

• 1PaketSarprasuntukPusatGenomik (Rp.50M)

• 1 KawasanNSTPPengembangandanPengelolaanPuspitek(Rp.90M)

• 45 ProdukInovasi (Rp.75M)

• Beasiswa Bidikmisi,PPA,ADik 460.180mhs(Rp.4,24T)

• Beasiswa SM3TdanPPGT 7.000mhs(Rp.293,57M)

• BOPTN 107 PTNdanBPPTN-BHuntuk11 PTN-BH (Rp.4,65 T)

• Beasiswa 10.843dosen/tendik(Rp.836,58M)

• Beasiswa KNB 560Mhs (Rp.28M)

• AkademiKomunitasdanPengembanganPT, 125PT (Rp.250M)

• RevitalisasiPendidikanVokasi untuk 12 ProgramStudi (Rp.212M)

• PHPPTS 100PTS (Rp.59M)

• PNBP/BLU 107PTN (Rp.9,01T)

• Gaji dan TunjanganDosen/GuruBesar/Pegawai, untuk 139 Satker (Rp.13,90T)

• OperasionalPemeliharaan 139 Satker (Rp.1,67T)

• PHLN/RMP 9Project (Rp.1,76T)

Profil Alokasi Anggaran 2017 Kemenristekdikti (Sesuai lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016)

Rp38,73TriliunPENDIDIKAN (Dikti) Rp1,00Triliun

LAYANAN UMUM (Ristek)

Rp39,73Triliun

PAGUANGGARAN

Risk Management; Control;

Governance Process

SCOPE TUGAS

PERGESERANPERANAUDITORINTERNAL

PARADIGMA BARU PENGAWASAN PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL

Lingkup ParadigmaLama ParadigmaBaruFungsi WatchdogMengungkap

temuanMengganguobyekReaktif

Konsultan&KatalisatorMemecahkanMasalahMembantuKlienProaktif

Sifat/Rekomendasi PostAuditKorektif Post &Prea AuditKorektif,Preventif,Prediktif

Pendekatan Subyek- ObyekWin-Lose

Subyek-Subyek(Patnership)Win-win

Organisasi MemenuhiKetentuan Alat/ToolsManajemenPusatUnggulan

IndikatorKinerja JumlahTemuan JumlahBantuan/ManfaatPencapaianGood Govermance

KEBIJAKANTEKNISINSPEKTORAT JENDERALKEMERISTEKDIKTI

1. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian

peringatan dini, dan konsultasi.b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan

kuantitas dan kualitas yangmemadai.c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara

baik.e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain

yang terkait.f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.

2. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern(SPI)PTN:a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTNb. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTNc. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN

PENGUATANPENGAWASAN

GRATIFIKASI

• Kebijakanpenanganangratifikasi

• Dilakukan publiccampaign

• Penanganangratifikasi telahdiimplementasikan

• Dilakukan evaluasiatas kebijakanpenanganangratifikasi

• Hasil evaluasi ataspenanganangratifikasi telahditindaklanjuti

PENERAPANSPIP

•Peraturan pimpinanK/L tentang SPIP

•Dibangundilingkunganpengendalian

•Dilakukan penilaianrisiko atas organisasi

•Dilakukan kegiatanpengendalian untukmeminimalisir risikoyang telahdiidentifikasi

•SPI telahdiinformasikan dandikomunikasikankepada seluruh pihakterkait

•Dilakukanpemantuanpengendalian intern

PENGADUANMASYARAKAT

•Disusun kebijakanpengaduanmasyarakat

•Penangananpengaduanmasyarakat telahdiimplementasikan

•Hasil pengaduanmasyarakat telahditindaklanjuti

•Telah dilakukanevaluasi ataspenangananpengaduanmasayarakat

•Hasil evaluasi ataspenangananpengaduanmasyarakat telahditindaklanjuti

WHISTLE-BLOWINGSYSTEM

•Telah terdapatWhistle BlowingSystem

•Whistle BlowingSystem telahdisosialisasikan

•Whistle BlowingSystem telahdiimplementasikan

•Telah dilakukanevaluasi ataspenanganan WhistleBlowing System

•Hasil evaluasi ataspenanganan WhistleBlowing System telahditindaklajuti

PENGUATAN PENGAWASAN

PENANGANANBENTURAN

KEPENTINGAN

• Terdapat PenangananBenturan Kepentingan

• Penanganan BenturanKepentingan telahdisosialisasikan

• Penanganan benturanKepentingan telahdiimplementasikan

• Dilakukan evaluasiatas penangananbenturan kepentingan

• Hasil evaluasi ataspenanganan benturankepentingan telahditindaklanjuti

PEMBANGUNANZONAITEGRITAS

• Ditetapkan unit yangakan dikembangkanmenjadi zonaintegritas

• Dilakukanpembangunan zonaintegritas?

• Dilakukan evaluasiatas zona integritasyang telahditentukan?

• Terdapat unit kerjayang ditetapkansebagai “menujuWBK/WBBM”?

APARATPENGAWASANINTERNPEMERINTAH

(APIP)

• APIP didukung dengankomitmen pimpinan

• APIP didukung denganSDM yang memadaisecara kualitas dankuantitas

• APIP didukung dengananggaran yangmemadai

• APIP berfokus padaclient dan auditberbasis resiko

2015WDP

Keterangan :TMP :TidakMemberikanPendapatWDP :WajarDenganPengecualianWTP :WajarTanpaPengecualian

Kegiatan :

1. PelaksanaanReformasiBirokrasi2. Peningkatankapasitas SDMKeu &BMN,AuditordanSPI3. Peningkatan/penguatan SPIP4. Peningkatane-Administrasi (termasuke-Keuangan)5. Peningkatanpenerapane-Procurement6. Percepatanpenyelesaiantindaklanjut pemeriksaan BPK-RI,dll

2016WDP

2017WTP

OpiniLaporanKeuangan

1. Monev TL-HP BPK RI, BPKP, & Itjen;2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPIP dan SPI) ;3. Pengawasan Dini (early warning system) / Kegiatan dan Anggaran;4. Meningkatkan Pengawasan dan Reviu terhadap Satker BLU;5. Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran dengan pendekatan audit berbasis risiko;6. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap

satker, khususnya pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang danpenatausahaan aset tetap, melalui pendampingan penyusunan manajemenberbasis risiko;

7. Pendampingan Penyusunan LK Seluruh Satker;8. Reviu atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utama dan Kementerian;9. Meminimalisasi potensi kerugian negara yang mungkin terjadi atas :

• PBJ dan Barang Persediaan;• Pengelolaan dan penertiban BMN;• Pengelolaan PNBP;• Pengelolaan rekening;• Pengelolaan dana Hibah dan Kerjasama.

UpayaItjenMeningkatkanOpiniWTP

1. Selalu memonitor tindak lanjut dari catatan catatan laporan hasilaudit internal dan eksternal (BPK)

2. Mencari penyebab hakiki dari segala permasalahan yangmuncul/hasil audit

3. Memastikan kesalahan/penyimpangan serupa tidak terjadilagi/terulang/ tidak terjadi di unit atau fakultas lain;

4. Meningkatkan Pengawasan atas Reviu terhadap Laporan KeuanganPTN;

5. Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan danpertanggungjawaban penggunaan anggaran;

6. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan khususnya pengelolaankas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset tetap;

7. Memetakan titik kritis dalam seluruh proses di seluruh unitorganisasi

PeranSPIPTNdalamMeningkatkanOpiniWTP

§ Pengurangan biaya§ Pengurangan risiko sampai pada tingkat yang dapat

ditoleransikan§ Penyederhanaan prosedur§ Penghilangan duplikasi pekerjaan§ Pencegahan dan pendeteksian dini kelemahan dan

penyimpanan kegiatan operasi§ Perbaikan segera kelemahan dan penyimpangan yang terjadi§ Peningkatan efektivitas kegiatan penerimaan pendapatan

organisasi§ Penghindaran dari penyimpangan terhadap ketentuan dan

peraturan

UKURANNILAITAMBAHSPIBAGIORGANISASI

TERIMAKASIH