RISALAH RAPAT PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA DAN RUU TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul Tern pat

Ketua Sekretaris Acara Hadir Anggota

Pemerintah

: 2000-2001 : IV : 12 : Rapat Kerja ke-4 : Menteri Pertahanan, Panglima TNI, POLRI. : Terbuka : Rabu, 27 Juni 2001 : 13.20 s/d 16.10 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2

Gedung Nusantara II : Andi Mattalatta, S.H, H.M : Drs. Iskandar N. Basri : Pembahasan DIM : 35 dari 67 Anggota : Kepala Staf Angkatan yang terkait, Departernen

Pertahanan beserta jajarannya,

FRAKSI PDIPERJUANGAN 1. SUDARSONO 2. AMRIS HASAN, MA 3. A. TERAS NARANG, SH 4. DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH 5. FIRMAN JAVA DAELI, SH 6. H. HARYANTO TASLAM 7. K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc 8. RENIYANTI HOEGENG 9. PANDA NABABAN 10. R.K. SEMBIRING MELIALA 11. THEO SYAFEI 12. PERMADI,SH

2

13. PATANIARI SIAHAAN 14. PROF. DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA 15. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH 16. H. AMIN ARYOSO, SH 17. ALEXANDER LITAAY 18. ORA. SUSANINGTYAS NH KERTOPATI 19. MATT ALAMIN KRAYING, SH 20 V. B. DACOSTA, SH

FRAKSIPARTAIGOLKAR 1. ANDI MATTALATTA, SH., MH 2. DRS. YASRILANANTABAHARUDDIN 3. MUHAMMAD AKIL, BA 4. DRS. DARWIS RIDHA 5. DJAJA SUBAGJA HUSEIN 6. M. MOHAMMAD S. HIDAYAT 7. FERDIANSYAH, SE., MM. 8. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA 9. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS

10. DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA 11. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA 12. M. AKIL MOCHTAR, SH 13. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA 14. DRS. SETYA NOVANTO 15. M. IDRUS MARHAM 16. JR. S.M. TAPUBOLON

FRAKSIPPP 1. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH 2. H. ACHMAD KARMAN! 3. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY 4. H. M. SAIFUL RACHMAN, SH 5. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH 6. DRS.H.RUSYDIHAMKA 7. H. SYAFRIANSYAH, BA 8. H. ALIMARWAN HANAN, SH

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA 1. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA 2. K.H. SYARIF USTMAN YAHYA 3. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE 4. CHOTIBUL UMAM WIRANU 5. DRS. H. ACHMAD SYATIBI 6. DRS. JR. A. ANSHOR CHOLIL 7. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

/

4

KETUA RAPAT ( ANDI MATTALATTA, SH, MH): Bismilahirokhmanirokhim. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saudara Menteri Pertahanan beserta jajaran pemerintahan lainya. Saudara Kepala Staf Angkatan Darat yang mewakili Panglima TN I. Pejabat-pejabat dari lingkungan Mabes Angkatan Udara, Laut, dan Kepo'isian. Saudara-saudara Anggota Pansus yang kami hormati. Sesuai catatan dari sekretariat, daftar hadir hari ini sudah ditandatangani oleh

36 orang Anggota sehingga sudah memenuhi syarat untuk dimulainya Rapat Pansus ini, berkenaan dengan itu izinkan kami untuk membuka Rapat Pansus ini dengan mengucapkan Bismilahirokhmanirokhim dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAP AT DIBUKA PUKUL 13.20 WIB)

Sesuai jadual, kita akan melanjutkan pembahasan DIM yang diusulkan masing-masing fraksi dan perkembangan pembicaraan kemarin kita sudah sampai pada penyelesaian DIM nomor 7, sehingga hari ini kita masuki pembahasan DIM nomor 8.

Ada beberapa fraksi yang menyampaikan usul perubahan yang relatif sama dengan yang kemarin tapi dalam rangka keabsahanya maka kami mempersilahkan Fraksi-fraksi pengusul untuk menyampaikan alasanya, kami mulai dari F.PDIP.

F.PDIP (A. TERAS NARANG, SH): Terima kasih Pimpinan. lbu, Bapak-bapak, Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, berkenaan

dengan masalah DIM nomor 8, F.PDIP mengusulkan perubahan kata upaya diganti menjadi usaha dan hal ini konkordan dengan usulan-usulan kami sebelumnya bahwa setiap kata upaya kami usulkan untuk diganti dengan usaha, misalnya DIM nomor 5 yang telah kita setujui bersama itu juga ada penggantian dnri upaya menjadi usa,'?a, demikian Pimpinan dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT: Dalam rangka penghematan waktu, apakah kita bisa berasumsi bahwa setiap

usul seperti ini dikemudian hari dapat kita merujuk pada keputusan yang sudah diambil, baik FPG tidak ada perubahan, silahkan.

F.PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS): Dari FPG sehubungan dengan DIM nomor 8 ini memang dalam apa yang

kami setorkan kemarin itu tidak ada perubahan tapi bukan berarf.i kemudian kami tidak akan mengusulkan perubahan itu, jadi ada hal-hal yang barangkali ingin kami sampaikan juga usulan perubahan yang tidak tertulis, apa diperke:nankan.

KETUA RAPAT: Apakah bisa usulan tambahan itu disampaikan pada saat FPG mengorr.e'1tan

yang lain nanti, baik kam lanjutkan ke FPPP yang kayaknya konkordan juga kemarin, tapi dipersilahkan.

F.PPP (ARIF MUDATSIR): Memang konkordan tapi dengan satu catatan bahwa memang masalah

keamanan ini satu kesatuan dengan pertahanan yang konteksnya juga dengan kata­kata dan kalimat berikutnya, jadi satu dua yang satu, terima kasih.

I

5

KETUA RAPAT: Baik untuk DIM nomor 8 ini FPDKB juga ada, tapi hanya menyangkut tata

urutan kalau usulnya a, b, disepakati kemarin, sekarang giliran l<ita apa ada yang perlu ditanmggapi ini, menanggapi sekaligus mengajukan komentar, usul.

F.PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS): Sebelum menanggapi barangkali usul dui!J ya pak, pertama ingin kami

sampaikan didalam DIM nomor 8 ini, disini ada kata prinsip-prinsip, kemudian ada kata ketentuan lalu kemudian dibawahnya lagi ada prinsip, barangkali ingin saya bacakan sedikit saja, bahwa upaya pertahanan negara dilaksanakan denga.n membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara beradasrkan prinsip-prinsi demokrasi HAM, kesejahteraan urnum, lingkungan hidup, kemudian ketentuan hukum nasional, hukum internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Dalam pandangan kami dari FPG, prinsip itu sebetulnya kaitanya dengan nilai atau norma, jadi sifanya sangat abstrak dan hipotetis, kemudian. ketentuan itu sebetulnya berkaitan dengan aturan, oleh karena itu kalau misalnya diatas itu sudah ada prinsip maka kemudian dibawahnya ketentuan hendaknya tidak ada istilah prinsip lagi, itu yang pertama pak.

Yang kedua, dalam pangan FPG kami melihat bahwa DIM nomor 8 jni tidak mengkaitkan dengan Preambul atau Pembukaan dari UUD'45, padahal dalam pandangan kami sebetulnya ketika kita berbicara tentang sebaiknya kita memasukan hal-hal yang memang sudah diadop oleh preambul, dalam Prambul kita yang ada disini sebetulnya adalah yang kita pertahankan itu adalah kemerdekaan, oleh karena itu kami ingin mencoba mengajukan tawaran kepada hadirin sekalian bahwa pertama upaya pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, demokrasi, perdamaian abadi, atas dasar hidup berdampingan dan keadilan sosial, serta ketentuan-ketentuan hukum nasional, internasional, dan kebiasaan internasional, itu yang ingin kami usulkan, jadi kalau bisa kita mengadop dari Pembukaan. Jadi ingin kami sampaikan bahwa prinsipnya itu hanya satu kaki kemudian dibawah Jangsung kepada ketentuan-ketentuan yang sifatnya lebih operasional, itu tawaran dari dari FPG kalau diperkenankan ingin kami rnenanggapi dari FPDIP, kami sebetulnya tidak keberatan kata upaya itu diganti dengan usaha, tapi barngkali perlu ada satu pertimbangan, didalam UUD'45 baik yang sudah kita lakukan amandemen, itu dalam Pasal27 itukah istilahnya upaya tapi di Pasal 30 ayat (1) itu digunakan kata. usaha, jadi didalam UUD'45 juga menggunakan dua istilah upaya dan usaha oleh karena itu kami ingin meminta alasan dari FPDIP barangkali bisa menginformasikan kepada kami tentang kenapa kok dipilih kata usaha ini, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, saudara-saudara sekalian ada tiga pengusul, kalau seingat saya

kemarin usul FPDIP ini dikaitkan dengan konstitusi, dikonstitusi itu memang ada dua istilah dipakai ada upaya dan usaha kesimpulan kita kemarin dengan merujuk kepasa pasal-pasal yang terdekat dengan ini, Pasal 27 menyangkut hak warga negara, Pasal 30 menyangkut pertahanan dan bela negara, sehinggf:l keputusan kita kemarin mengacu kepada Pasal 30, sedangkan usul dari FPPP itu dikaitkan dengan judul, bahwa nanti pada saat selesai pembahasan ini memang muatanya ada menyangkut masalah keamanan maka judulnya berubaha menjad[ UU Pertahanan dan Keamanan dengan sendirinya pula setiap kata pertahanan dan keamanan akan di-insert-kan, sedangkan usul baru dari FPG ini menambah dua item yaitu prinsip kedaulatan negara dan kemerdekaan, inilah yang menjadi pekerjaan kita, ada fraksi yang mau memberi komentar, walaupun usul dari FPG ini baru datang sekarang, ada tanggapan dari Pemerintah.

6

PEMERINTAH/MENHAN (MAHFUD. MD): Terima kasih. Saya kira untuk yang FPDIP, saya sepakat untuk dikembalika.n ke

kesepakatan kemarin, kalau menyangkut penggunaan · usaha dan upaya itu nanti akan dilihat konterks..;nya dengan pasal berapa, kemudian masalah penghilangan kata prinsip yang diusulkan oleh FPG untuk rumusan pertama, kata prinsip yang kedua yang dibawah, itu nanti silahkan ahli bahasa, begitu juga tentang penambahan kemerdekaan, kedaulatan kami tidak keberatan kalau semua dimasukan tapi kami sebenarnya sudah melihat substansi-nya sudah tertampung dalarn konsideran butir­butir sebelumnya tapi kalau itu mau ditambahkan juga silahkan kepada forum ini, untuk FPPP juga sama jawabanya kita sudah bersepakat kemarin penambahan kala dan keamanan itu akan bergantung kepada hasil akhir pekerjaan kita ini nanti selama dua minggu, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik kalau demikian tinggal usul dari FPG, kita akan tuntaskan disini atau kita

akan dalami di Panja,. silahkan Fraksi-fraksi memberi komentar, FPPP khusus yang disamnpaikan oleh rekan kami.

F.PPP (DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY): Saya kira kita bawa saja ke Panja tapi ada satu · konsep yang asalnya dari

Pemerintah itu, saya ki.ra cukup bagus, itu yang berkaitan dengan HAM dalam konsep Golkar menjadi tidak ada, saya kira itu yang harus tetap diadakan itu, terima kasih.

KETUA RAP AT: Silahkan.

F .PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS): . Sebentar pak, memang sebenarnya dalam catatan yang ingin kami tawarkan

ada HAM, tadi lupa. ·

KETUA RAPAT: Fraksi Kebangkitan Bangsa.

F.KB (DRS. IR. A. ANSOR CHOLIL): Dibawa ke Panja saja pak.

KETUA RAPAT: Fraksi Reformasi.

F.REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH): Terima kasih, jadi mengenai HAM memang kita ingin ditambahkan karena itu

sudah merupakan bagian daripada prinsip kehidupan didalam bermasyarakat sekarang, hal yang agak floting kami lihat adalah berkenaan dengan hidup berdampingan memang disini sudah ada kalimat perdamaian tapi hidup berdampingan, kalau dikonsep Pemerintah itu secara tegas hidup berdampingan secara damai, hidup berdampingan itu kami minta penjelasan pada FPG apakah perlu kita sempurnakan lebih lanjut, karena hidup berdampingan itu juga banyak penafsiran, saya kira demikian.

KETUA RAP AT: T~ntu hidup berdampingan dalam suasana damai barangkali pak, bukan

berdamprngan untuk bertengkar, saya kira tidak perlu dijawab pasti suasananya.

7

F.REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH): Begini, kalau dikonsep Pemrintahkan jelas hidup berdampingan secara damai

jadi memang perlu sebab kalimat disitu itu putus, karena putus maka perlu disempurnakan.

KETUA RAPAT: Silahkan FPG, mau berdampingan secara damai.

F .PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS): . Saya kira substansinya tidak beda dengan apa yang disarnpaikan oleh Pak

Patrialis, tapi nanti di Panja bisa kita sempurnakan, prinsipnya seperti yang kami ajukan, terima kasih. .

KETUA RAPAT: Fraksi TNI/POLRI.

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Kami setuju dibahas di Panja saja pak, terima kasih.

KETUA RAPAT: Fraksi KKI.

F .KKI (DRS. S. MASSARDY KAPHAT): Fraksi KKI juga pada prinsipnya juga dapat menerima bahwa ini dibawa ke

Panja.

KETUA RAPAT: Fraksi PDU rupanya izin, dengan demikian untuk DIM nomor 8 ini barangkali

kami dapat menarik kesimpulan usul FPDIP konkordan kemarin, kita kembali ke konstitusi, usul FPPP kembali dirampungkan setelah akhir pembahasan dan us:.~ I dari FPG akan kita perdalam di Panja dengan membuat rumusan RUU sebagai acuan utama, kita bisa sepakati ini. ·

(KETOK SATU KALI)

Kita beralih ke DIM nomor 9, FPDIP tetap, FPG ada ·usul perubahan, silahkan.

F.PG (IR. S.M. TAMPUBOLON): T erima kasih Bapak Ketua. Sidang Pansus yang kami hormati, dari FPG mengusulkan adanya

penghapusan sejumlah kalimat tertentu yaitu dan perubahan kelembagaan TNI, FPG melihat ~alau kita melihat dari urutan kalimat ini yang mengatakan bahwa UU Nomor 20 Tahun 1982 dan seterusnya itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Rl, kemudian disini dikatakan dan perubahan kelembagaan TNJ, padahal itu kita baru mau membicarakan perubahanya sendiri sekarang, inikan menyatakan seperti sudah ada perubahan itu tidak sesuai lagi perubahan yang mana yang diamksud, itu menjadi pertanyaan kami kalau konteks kalirnat seperti ini, padahal menurut pemahaman kami, kita baru membicarakan disini perubahan ini nanti pada UU ini atau UU yang akan datang, itu saja sementara Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, fraksi lain tetap, FPDKB ada usul tapi susah membicarakanya karena

FPDKB-nya tidak hadir, berarti tinggal usul dari FPG yang ingin kita komentari, · silahkan FPDIP.

8

F.PDIP (A. TERAS NARANG, SH): Terima kasih Pimpinan. . Kami berpendapat, sebaiknya apa yang sudah diajukan oleh Pemerintah,

itulah yang menjadi ketetapan kita, menmgingat apa yang disampaikan, yang menjadi usulan oleh rekan kami dari FPG, yang melakukan penghilangan, penghapusan terhadap kalimat dan perubahan kelembagaan TNI, menurut hemat kami akan memotong bagian dari huruf e ini, kar~na kami berpendapat bahwa ini sudah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, demikian pandangan kami, terima kasih.

KETUA RAP AT: Baik selanjutnya FPPP.

F.PPP (DRS;ARIEF MUDATSIR MANDAN): Terima kasih. Memang ini kalau kata-kata dan perubahan kelembagaan TNI dihapus, ini

agaknya huruf e ini tidak menjadi utuh Jagi ini, ada sesuatu yang terpotong sehingga mengganggu, saya kira agar lebih baik mungkin usulan dari Pemerintah ini kita terima saja, terima kasih.

KETUA RAPAT: Selanjutnya dari FKB, oh silahkan pak.

F.PPP (DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY): Tambah sedikit, melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan kami, memang

betul sebetulnya sudah terjadi perubahan kelembagaan tentara itu terjadi, yaitu dengan adanya Tap Nomor VI itu adanya pemisahan Polri dan TNI, jadi ada satu perubahan kelembagaan sehingga dengan demikian bahwa UU Nomor 20 Tahun 1982 yang dirubah dengan UU Nomor 188 ini suda h tidak sesuai lagi, saya kira tepat rumusan yang diajukan oleh Pemerintah, terima kasih.

KETUA RAP AT: Fraksi Kebangkitan Bangsa.

F.KB (DRS. JR. A. ANSOR CHOLIL): Tetap saja pak seperti yang diajukan oleh Pemerintah itu.

KETUA RAPAT: Tetap naskah RUU, selanjutnya F.PPP.

F.PPP (DRS. ARIF MUDATSIR MANDAN): Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu bahwa naskah asli ini sudah

cukup bagus sehigga tidak perlu diadakan perubahan, terima kasih.

KETUA RAPAT: F. TNI/POLRI.

F.TNIIPOLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Tetap pak sesuai dengan naskah RUU dari Pemerintah.

KETUA RAPAT: F. KKI.

9

F.KKI (DRS. 5. MASSARDY KAPHAT): Fraksi KKI juga tetap sesuai dengan rumusan yang diajukan Pemerintah.

KETUA RAPAT: Fraksi Daulatul Ummat.

F.PDU (PROF. DR. H. TENGKU MUHIBBUD_DIN WAL Y): Setuju pada suara yang terbanyak saja pak, karena baru sampai maaf.

KETUA RAP AT: Biasanya kalau baru tiba memang begitu, mau suara yang terbanyal<, ke

Pemerintah dulu sebelum ada tanggapan balik.

PEMERINTAH/MENHAN (MAHFUD. MD): T erima kasih. Jadi dengan yang terbanyak mendukung tadi tapi argumenya seperti

dikemukakan oleh FPPP tadi, bahwa sebenarnya perubahan kelembagaan itu memang sudah terjadi dengan keluarnya Tap Nomor VI Tahun 2000, terima kasih.

KETUA RAP AT: Bagaimana rekan kami dari FPG.

F.PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS): Dari FPG ini cinta demokrasi, jadi kalau mayoritas mengatakan demikian ya

kita setuju saja, terima kasih. ·

KETUA RAPAT: Allhamdulillah, dengan demikian DIM butir 9 kembali utuh seperti yang

diusulkan dalam RUU, setuju ?

(RAPAT SETUJU)

Kita beralih ke butir 10, ya silahkan.

F .PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS): Pimpinan, kendatipun demikian ini barangkali supaya tidak jadi masalah

dibelakang hari, tentang usulan FPDKB ini bagaimana, apakah kernudian perlu ~~ita bah as atau tidak, seandainya memang perlu · dibahas, dari FPG punya pandangan­pandangan, tapi kalau menurut mayoritas mengatakan tidak per~u, yang penting jangan jadi masalah dibelakang hari, terima kasih.

KETUA RAPAT: lni ada tawaran, kalau usulan yang kemarin itu hanya restrukturisasi butir,

sekarang kayaknya ada usulan yang, kita anggap saja sudah dibahas tadi dan kita ikut ke nomor 9, kecuali kalau ada yang mau memberi kornentar terhadap usul FPDKB, karena tadi semua fraksi mengatakan setuju kembali kepada usulan Pemerintah, artinya usulan FPDKB ini secara implisit sudah ditolak, jadi bukan berarti tidak dibahas, dengan mengatakan kembali ke rumusan Pemerintah, berari.i kita sudah membahas usulan FPDKB dan kesimpulan kita, ··saya kira demikian yo., kita kebutir 10, FPDIP silahkan.

10

F.PDIP (A. TERAS NARANG, SH): Terima kasih Pimpinan. FPDIP didalam DIM nomor 10 ini mengajukan usul perubahan konkordan

dengan DIM nomor 1 yang kita sepakati untuk dibicarakan setelah kita mendalarni substansi yaitu adanya penambahan kata pokok-pokok setelah kata tentang jadi lengkapnya dibentuk · UU ten tang pokok-pokok pertahanan negara, demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT: lni mungkin juga konkordan dengan judul pak ya, jadi k:llau nanti pada saat

kahirnya kalau memang muatanya pokok-pokok, ya namanya pokok-pokok, tapi kalau ada yang detail pokok-pokok-nya keluar, lalu kemudian dari FKB ini saya kira sudah selesai kemarin Pertahanan Negara menjadi Pertahanan Nasional, kita kembali ke istilah Pertahanan Negara kecuali kalau masih mau dikomentari silahkan Kebangkitan Bangsa.

F. KB ( DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL) : Enggak memang kemarin sudah ditarik pak, butir masuk lagi ternyata pak.

KETUA RAPAT : PDKB kelihatan ada usul tapi ini usulnya bersifat redaksional bagaimana

memperlakukan ini kita langsungkan ke Timus kalau ada urgensinya atau kita l<asih komentar disini karena kalau kita bahas susah juga menjawabnya nahti.

F. KB (DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL) : Silahkan pak, perlu ada rumusan suatu komunikasibagai mana pembahasan

Dim ini bisa disepakati kalau yang bersangkutan tidak hadir sehingga kalau komunikasi itu ditetapkan itu nanti barang kali ada yang tidak hadir kebetulan perlu dibahas, apa itu perlu dibahas apa enggak itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebab nanti kalau sudah begitu berlarut-larut maka dari itu kami usul yang memang tidak hadir yang lain tiadak memasalahkan itu tidak perlu dibahas terima kasih.

KETUA RAPAT : Kami menawarkan setiap ada usul dari PDKB sama PBB yaitu kita anggap itu

bagian dari pembahasan kita mau membahas atau tidak itu urusan kita dan itu adalah bagian dari pembahasan kalau satu putaran tidak ada yang menyinggung itu berarti kawan-kawan tidak menerima itu asumsi kita kecuali adayang mau memberi komentar saya kira demikian stending ... yang kita pakai, silahkan.

F. PDU (PROF. DR. H. T. MUHIBBUDDIN WALY): Saudara Pimpinan ini kalau sudah tercantum disini ada orangnya atau tidak

ada oranganya tapikan perlu kita perhatikan juga untuk dinilai cibahas, jadi menurut saya ini harus kita perhatikan juga dalam pengertian apa yang di usulkan kita hargai kalau menurut saya apayang diusulkan PDKB ini tak perlu ada kata suatu itu karena didalam kata kalau kita membentuk itu sudah barang pasti ada kalau semua UU kita akan membentuk UU barang pastilah itu tersimpul didalamnya kata suatu dan kemudian juga mengenai dengan kata yang baru inikan untuk membentuk UU jadi sudah barang pastilah sifatnya yang baru kalau dalam istilah hukurn islam itu sudah sakrar berulang-ulang demikian pendapat kami untuk itu kita kembalikan saja kepada apa yang RUU dari pemerintah.

KETUA RAPAT: Ada fraksi lain yang mengomentari usul dari PDKB ini.

11

F. PDI-P (A. TERAS NARANG, SH.): Memang menjadi sulit bagi kami untuk memberikan komentar khusus

mengenai masalah yang termuat yang menjadi usulan dari PDKB mengingat semestinya bagi kita adalah lebih baikapabila mendengar alasan kenapa dimuat, nah kalau boleh kami mengusulkan disamping kita sudah menetapkan memutuskar1 yang sudah menjadi kesepakatan kita apabila nanti saat di Panja kita berikan kesempatan khusus kepada PDKB untuk menjelaskan usulan-usulan dia yang menurut kita yang menyangkut masalah yang substansialdemikian usulan .. d~ri kami, terima kasih

KETUA RAP AT : Ada usulan dari PDI-P silahkan, partai Golkar.

F. PG ( IR. S.M. TAMPUBOLON): T erimakasih Bapak Ketua dari partai Golkar juga sudah mempelsjari

walaupun rekan dari PDKB tidak ada tapi mempalajari usul mereka menurut pemahaman partai Golkar penambahan satu itu menurut pemahaman kami jL•stru overbode tanpa itupun sebetulnya kita sudah mengerti apa yang ldta maksud disini termasuk misalnya yang baru itu sudah otomatis diUU ini baru tanpa kata-kata itu, jadi kami segera saja mengadakan suatu pembahasan sikapnya kira-kira begitulah, terima kasih.

KETUA RAPAT: Silahkan pak.

F. REF ( DRS. ACHMAD ARIEF ) : Apa bila Saudara ketua itu mengatakan itu adalah rasional barang kali kita

tanya ahli bahasa kalau saya barang kali ini juga tidak ada kelebihan substansi menghilangkan satu juga sudah absah saja tetapi barang kali dari segi rasa bahasa itu akan lebih menekankan maka saya mohon kalau bisa ahli bahasa.

KETUA RAPAT: Persatua Pembangunan ada komentar sekalipun pengalama kita selama ini

kalau ada Diftum seperti ini tidak pernah ada tidak pernah ada kayaknya silahkan Persatuan Pembangunan ada komentar, TNI.

F. TNIIPOL ( SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.): Kami sependapat, jadi seyogyanya perlu kita sepakati bahwa apa bila hal-hal

yang tidak diwakili oleh fraksi dari pada forum ini yang menyangkut tidak substansi terhadap permasalahan diserahkan pasa musyawarah ini dan kami tidak bersependapat dengan fraksi PDI-P kalau nanti pada saat Panja diangkatlagi permasalahan ini sebab nati batik lagi permasalahannya jadi kalau kita sudah sepakati sudah kita lewati ini resikonya bagi mereka yang tidak hadir pak, terimc: kasih.

KETUA RAPAT : Baik tapi ada permintaan untuk menaya ahli bahasa barang kali tidak

keberatan kita pakai dua menit, tolong ahli bahasa.

AHLI BAHASA: Erima kasih pak, jadi benar yang dikatakan pak, dari fraksi Daulah Umah kalau kita. mengatakan sesuatu sesuatu yang belum jelas inikan sudah jelas ba,rang yang akan dibuat UU dan kata yang baru tidak perlu lagi ditambahkan kata yang baru, karena kita akan membuat hal, jadi kata baru itu mubajir juga, jadi orang mau mengatakan sesuatu apaperlu di tambahkan lagi dengan yang lain saya kira tidak usah, terima kasih.

12

KETUA RAP AT : Jadi ingin kami.pertegas dari struktur bahsa lebih tidak elak kalau ini masuk itu

komentar bagaimana keputusan kita kalau saya bisa menyimpulkan usul POI-P tergantung judul pokak-pakok pembahasan akhir nanti PKB sudah ditarik dan PDKB dinggap lebih baik yang diusulkan oleh pemerintah kita bisa sepakati ini, bail<.

(KETOK SATU KALI)

Sekarang DIM nomar 11 ada beberapa fraksi kami mempersilahkan yang pertama PDI-P.

F. PDI-P ( A. TERAS NARANG, SH. ) : Terima kasih Pimpinan F. PDI-P untuk Dim namar 11 ini mengajuka usulan

penambahan asal yang kami usulkan adalah penambaha Pasal 12, jadi setelah perubahan ini ada kekurangan ketik semestinya kami bacakan saja setelah perubahan Pasal 5 ayat (1) koma Pasal 10 kama Pasal 11 kama Pasal 12 koma kemudian Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) koma Pasal 27 ayat (3) koma Pasal 28 dan Pasal 30 UUD 1945, jadi F.PDI-P mengusulkan penambahan pemuatan tiga pasal dan kemudian kata beserta perubahannya belakang UUD 1945 F.POI-P mengusulkan untuk dihapus.

KETUA RAPAT : Jadi ada usulan penambahan tiga pasal Pasal12 Pasal27 dan Pasal28.

F. PDI-P ( A.TERAS NARANG, SH.) : Pasal 27 ayat (3).

KETUA RAP AT : Selanjutnya TNI/POL.

F. TNIIPOL ( SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.): TNI/POL menyaranka ditambah Pasal27 ayat (3) hanya ini saja pak.

KETUA RAPAT : Sedangkan PDKB menyangkut penulisan nanti gilirannya ahli bahasa yang

memberikan komentar saudara kita bahas dahulu usul PDI-P dan TNI/POL kami persilahkan persilahkan Fraksi Golkar untuk kedua usulan ini.

F. PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS.): Terima kasih pimpinan, kami dari Partai Golkar pertama s-.ebelum masuk sini

sedikit pimpinan tadi sebetulnya ada hal yang ingin kami komentari usul PDI-P tentang pokak-poko tapi keburu diketak.

F. PDI-P ( A.TERAS NARANG, SH.): Maaf melalui pimpinan iterupsi sebentar ini memang kita bicarakan saat Dim

nomor satu pak, Pak Hapy pada saat Dim nomor satu kita sudah sepakat bahwa khusus masalah usulan dari F.PDI-P itu kita akan bicarakan pada saat kita nanti membicarakan masalah-masalah substansi, jadi dengan perkataan lain bahwa usulan ini belum diterim oleh kita bersama tetapi merupakan sesuatu pertimbangan dalam rangka nanti membicarakan lebih lanjut mungkin itu.

13

KETUA RAP AT : Jadi konkordan dengan dengan putusan Dim sebelumnya mulai dikatakan

pada akhir pembahasan UU kalau kita sepakat buatan UU ini memang pokok-pokok saja maka judul UU ini, pokok-pokok Pertahanan Negara jadi belum diputuskan kongkornya dengan putusan sebelumnya, ya silahkan pak.

F. PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS.) : Kalau sedikit boleh komentar walaupun belum sekedar diskusi saja, tadi dari

kami di Poartai Golkar inikan menyarankan kata perinsip itu adalah sifatnya. normatif nilai itu, kemudian aturan itu lebih operasional kami sepakat apa yang disampaikan oleh PDI-P yaiutu adalah bahwa kita menggunakan istilah pokok-pokok, tetapi karena kalau kita sepakat ini adalah UU payung maka sipatnya sebetulnya sudah opersional berkaitan dengan ketentuan oleh karena itu apa yang dismpaikan oleh PDI-P ingin kami tarhbahkan tambahannya itu adalah ketentuan-ketentuan pokok atau misalnya ketentua terserahlah tapi untuk menjelaskan bahwa· ini sudah menggelinding, jadi satu hal-hal yang operasional itu yang pertama.

Lalu yang kedua kami ingin mengomentari yang disampaikan oleh PDI-P yang Dim nomor 11 ini usulan PDI-P ini dapat kami terima karena kami anggap relepan dengan masalah pertahanan jadi kami mendukung apa yang disaMpaikan olell PDI­P, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAP AT : Ya silahkan.

F. PG ( IR. S.M. TAMPUBOLON): Terima kasih Bapak Ketua dalam hubungannya nanti pembuatan Kosidrat

mengingat seperti ini kebiasaan kita kepada satu Tim karena ini akan menyangkut mungkin beberapa hal oleh karena ini kebiasaan diserahkan Timus atau satu tim tersendiri, hanya kami akan pertanyakan kambali apa yang disampaikan oleh rekan dari pada TNI/POL yang disitu kerilbali apa yang pernah diusulkan oleh F.PG mengenai ada kata-kata beserta perubahannya pada UUD 1945 ini muncul kembali sekarang menyikapi itu bagai mana itu, itu aja pak terima kasih.

KETUA RAPAT : lni di usul pemerintah ada ya, Undang-undang Dasar 1945 beserta

perubahannya itu perubahannya itu sekaligus hal yang ingin ditanggapi tapi supaya pembicaraan kita terfokus mungkin bagus untuk kita pakai prinsip begini usul yang ada kitannya denganjudul seperti pokok-pokok seperti usul keamanan kita akan perdalam kembali pada saat kita membahas judul jadi · 'kornentar menerima atau menolak itu sebaiknya kita tunda pada saat kita membahas itu sehingga kita kehabisan energi begitu, jadi ada tiga masalah ini yang menjadi perbincangan ini adalah penambahan tiga pasal dari PDI-P penambahan pasal dari TNI/POL. dan pertanyaan diajukan oleh F. PG mengenai kata-kata Undang-undang Dasar 1945 dan beserta perubahannya kami lanjut ke F.PPP, silahkan ibu.

WAKIL KETUA( NY. Hj. AISYAH AMINY, SH.): Kemarin kita sudah sepakat bahwa setealah Undang-undang Dasar 1945 k1ta

tidak tambah lagi perubahan barang kali itu sudah kita sepakati jadi tidak usah diulang lagi.

KETUA RAPAT : lni masalahnya karena tidak ada dim padahal di pemerintah ada jadi barang

kali kita sepakat begitu menyebut Undang-undang Dasar 1945 berhenti sampai disitu sesuai dengan keputusan kita kemarin, kita sepakat ini sehingga pembahsan-

14

pembahasan selanjutnya kalau ada kata-kata perubahan kita korkordan dengan apa yang kita putuskan setuju.

(KETOK SATU KALI)

Berarti masal~h makin menyempit tinggal dua penambahan pasal dari PD!-P penambahan satu pasal dari TNI/Pol, Partai Persatuan Pembangunan silahkan.

F. PPP (DRS. ARIF MUDATSIR MANDAN): Terima kasih PPP setuju dengan penambahan pasal ini Pasal 27 yang juga

oleh TNI/Pol Pasal28 terutama Pasal28 g kalau misalnya diberi ayat itu cuman yang Pasal 12 ini yang menyankut keadaan bahaya, saya ingin memperoleh argumenta~.i dari PDI-P pemasukannya Pasal 12 sesungguhnya ingin mendengar saja, jadi yang keduanya setuju 27 dan 28 tadi juga kita saya juga sudah setuju bahwa beserta perubahannya itu memang kemarinsudah disepakati. ·

KETUA RAPAT : Terima kasih atas sarannya Reformasi, PKB.

F.KB ( DRS.IR. A. ANSHOR CHOLIL): Terima kasih saudara pimpinan bahwa dengan penambahan Pasal12 Pasal

27 dan Pasal 28 sebenarnya dalam konsedran mengingat ini menarnbah dasar hukum itu Jebih baik karena itu kami sependapat dengan penambahan ini termasuk juga tambahan Pasal27 berarti dari TNI/Polri sudah juga sudah ... didalamnya usulnya PDI-P.

KETUA RAP AT : TNI/ Polri ingin mengomentari tambahan dari PDI-P.

F. TNIIPOL ( SLAMET SUPRIADI S.IP, MSc, MM.): Untuk saran PDI-P kami enggak boleh eksplisit ditegaskan Pasal 27 itu ayat

berapa ayat (3) didim ini ditulis hanya Pasal 27, kalau itu kami berpendapat, kemudian untuk Pasal 28 kami masih belum jelas alasannya Pasal 28 kaitannya dengan masalah dalam Undang-undang ini di bidang Pertahanan barang kali perlu dijelaskan dari pihakPBB terima kasih.

KETUA RAPAT: Selanjutnya KKI ada komentar Pasal 27 Pasal 28 dan Pasal 12.

F. KKI ( DRS. S. MASSARDY KAPHAT ) : Sepanjang itu Pasal-pasal diusulkan oleh PDI-P relepan kami kira kami

sependapat, namun dalam hal ini juga tentu kita perlu minta pendapat dari pada pemerintah jangan hanya Fraksi-fraksi saja yang mempersoalkan, te:rima kasih

KETUA RAPAT: Ya, PDU.

F. PDU (PROF. DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WALY): Kami setuju tentang tambahan yang di apa dari PDI-P dan oleh F. TNI/POL

cuma apabila perlu kepada ketegasan supaya dibikin ayat saya kira supaya kita jangan sampai lupa jangan hanya menyebut Pasal-pasal saja karena dalam Pasal­pasal itu tentang ayat-ayat memang itu yang dikehendaki tapi kalau secara pasl<al itu artinya seluruh ayat yang masuk itu lain lagi. terimakas.lh 'karena dengan tambahan demikian itu tambah memperjelas dan tamgah mempersempit permasalahannya.

15

KETUA RAPAT: Terima kasih PDU dansebelum pemerintah fraksi yang ingin meminta

penjelasan dari rekan F.PDI-P mengenai Pasal 27 Pasal 28 dan Pasal 12 kami kembalikan pak.

F. PDI-P (FIRMAN JAVA DAELI, SH ) : Baik terima kasih pada ketua dan ibu bapak sekalian yang kami horma~i Pasal

12 itu memang berangkat dari bangunan politik kita memang sistem Presidensial bahwa memang menempatkan Presiden itu sebagai kepala negara, nah terrninologi mengapa kami memasukan ini yaitu terkait dengan dimensi pertahanan negara dimana pertahanan negara itu harus ditafsirkan dan ditempatin kalau berkaitan dengan gangguanterhadap kedaulatan negara dan keuthan wilayah, bul<an terminologi menjadi wacana akhir-akhir ini kalau diperkritis hanya karena karena kritis maka presiden menyatakan darurat bukan dalam prospektif itu karena itu juga tidak betul kalau presiden menyatakan itu tetapi dalam prospektif yang jernih sebagai kepala negara maka diberikan kewenangan untuk menyatakan itu dan kalau terkait dengan dimensi pertahanan negara maka dengan kejernihan dan obyektifitas memang dia punya kewenangan itu asalkan memang pasalkan memang dalam UU · itu, itu pemekiran kami kenapa kami masukan itu, itu karena terkait dengan kalaumemang itu berkaitan dengan ancaman terhadap negara l<:eutuhan wilayah kedaulatan negara maka itu maksud nyatakan bahaya bagaimana proses po:itiknya prosedur ketata negaraannya itu bisa diatur lebih lanjut, itu pasal 12 jadi bukan terminologi yang dan akhir-akhir ini, kalau jelas juga itu kita akan menertang itu.

Yang kedua,. kenapa kami memasukan juga Pasal 28 memang kami tidak secara spesifik menyatakan ayat karena memang salah satu pungsi pemerintahan itu adalah dibidang pertahanan, dalam proses pelayanan publik dan dalam proses pelaksanaan fungsi pemerintahan ini memang harus ada kandungan p.=:mghargae.n terhadap HAM itu itu tidak boleh dilepas jangan juga atas nama pertahanan negara maka ternan-ternan setiap lini itu dihantam sedemikian rupa harus dalam krangka dalam penghargaan hamlah jadi untuk itu maka pesan yang disampaikan oleh fraksi PDI-P disini yaitu memang HAM itu harus terkait denga in! dengan pertahanan negara itu argumen kami, Pasal 28 seutuhnya walaupun secara administratif menurut ternan dari PDI-P, tetapi ini supaya utuhlah, terima kasih.

KETUA RAPAT: Demikian tambahan penjelasan dari rekan F.PDI-P yang mfmgusulkan Pasal

12 Pasal 27 ayat (3) sama dengan TNJ/Polri dan Pasal 28 seluruh ayatnya, silahkan pemerintah memberikan komentar.

PEMERINTAH/MENHAN : Terima kasih pak, jadi untuk Pasal 12 kami setuju karena menyangkut

keadaan bahaya dan kami sudah menyiapkan satu draft untuk nanti ditambahkan satu bab tentang keadaan bahaya seperti kesepakatan kemarin, kemudian Pasal 27 ayat (3) juga kami setuju, tapi yang Pasal 28 saya kembalik;;m keflur saja dulu, karena gagasannya memang betul hak azazi upaya mempertahankan negara harus memperhatikan hak azazi tapi relepansinya sebenarnya karni melihat kok belum melihat yang belum ·berkaitan dengan itu bahkan dilapangan ada kecenden.:ngan karena hak azazi pula kita terhambat untuk melakukan suatu tindakan cepat misalnya seperti kasus Aceh, Irian dan sebagainya kadang kala selalu berhadapan dengan masalah seperti ini tapi silahkan karena kita juga menghargai gagasan jtu penting agar hak azazi manusia tidak dilanggar, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik kita sudah mendengarkan jawaban dari pemeritah kalau boleh kam1

krucutkan kayaknya Pasal 12 tidak ada yang kebertan betul demikian, silahkan.

16

F.PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA): lni Pak Andi ini karena dari fraksi yang sama jadl kurang memberikan

memberi kesempatan kepadaFraksi Golkar, saya berharap tadinya sebelum pemerintah menjawab fraksi karya diberi kesempatan dulu, jadi begini Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Pans us dan pihak pemerintah dari F .PG makanya kami didalam dim kami itu kosong pak, jadi jangan juga ada seolah-olah kok Partai Golkar tidak ada sikap kita sudah jekas didalam pengantar musyawarah kita itu kita sampaikan ada areal yang disebut dengan Grey area itu yang memang perlu kita cermati da perlu kita sikapi, nah makanya kita bersikap kosong ini wacana yang dikembangkan didalam Pansus inilah nampaknya sepaham dan sejalan dengan yang apa kami usulkan dimana ini erat kaitannya rele'pansinya dengan masala!1 sikap kami terhadap judul katakanla bukan bermaksud berpanjang-panjang oleh karena itu menyangkut masalah ketentuan usulan dari F.PDI-P terhadap Pasal 12 F.PG sangat menyetujuai karena memang persoalan-persoalan tersebut harus bahkan kami mengusulkan ada satu penambahan bab tersendiri yang' nanti akan menyangkut bagaimana koneksi, koneksitas antara keterkaitan antara fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan dalam situasi kondisi apa fungsi pertahanan itu mentekover bukan tugas keamana dalam sekala situasi kondisi seperti apa yang itupun perlu kita rumuskan dan dasarnya itu adalah Pasal 12,dan yang kedua, kami berpikiar agak berbeda dengan apa dengan sikap dari F .PDI-P masalah argumentasi bahwa menyatakan keadaan bahaya ini kami terfokuskan kalau kita melihat kembali kepada apa yang tersurat didalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa syarat-syarat dan keadaan dalam bahaya itu ditentukan melalui Undang-undang oleh !<arena itu ini bukan menyangkut masalah haknya Presiden, jadi keadaan bahaya itu kami akan juga bicara dalam tataran substansinya nanti, nanti harus ada keputusan politik yang harus dilakukan untuk menyatakan itu, apakah pada skala tingkat kabupaten, bagaimana pada tingkat propinsi atau pada tingkat nasional, pengambilan keputusan politiknya harus sesuai dengan strata permasalahan yang dii1adapi, nah itulah yang kami maksudkan, jadi bukan hanya sekedar seolah-olah pada kasus pada hari ini, dekrit dan lain sebagainya bukan itu, jadi sama sekali saya melihat lepas kata-kata, bukan hanya sekedar itu tapi lebih dari itu, kira-kira demikian Pimpinan, terima !<asih.

KETUA RAPAT: Jadi kita bisa kerucutkan Pasal 12 tambahan, kayaknya tidak ada yang tidak

sepakat, bisa kita terima ini Pasal12, ya silahkan.

F.PPP (H.M. THAHIR SAIMIMA, SH): Dari F.PPP, walaupun Pemerintah sudah menyepakati usul darl FPDIP

dengan menambahkan Pasal 12, tapi menurut kami tidak relevansinya Pasal 12 ini kita masukan kedalam konsideran mengingat karena ini nanti akan diatur dalam UU tersendiri, apa relevansinya, menurut hemat saya tidak perlu dimasukan didalam ini, begitu pula dengan Pasal 28, saya kira tidak perlu juga, barangkali Pasal 27 ayat (3) bisa kita pertimbangkan, terima kasih.

KETUA RAPAT: Pas a I 12 kelihatan ada masalah dari FPPP, Pasal 28 juga masih ada

masalah, yang tidak ada masalah Pasal 27 ayat (3), kita bisa ter;ma dulu ini yang tidak ada masalah Pasal 27 ayat (3) setuju ?

(RAPAT SETUJU)

Kita bahas kembali Pasal 12 dan 28, kita mau selesaikan disini atau kita perdalam di Panja dengan catatan bahwa Fraksi-fraksi lain tidak keberatan kecuali FPPP, silahkan F.TNIIPOLRI.

17

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Kami mohon penjelasan dari Pemerintah, prinsip kami sependapat apabila

Pasal 12 masuk didalam diktum konsideran ini Cuma rancangan dari tambahan satu bab dalam menyambut masalah penanganan gray area, gambaranya kira-kira apa yang, kami mohon· penjelasan dulu dari Pemerintah pak, kalau kaitanya nanti memang hanya kewenangan keadaan bahaya murni, itu sudah diatur dalam UU PKB yang sampai sekarang belum diundangkan oleh Pemerintah, tapi kalau penanganan masalah gray area kaitanya fungsi pertahanan dan keamanan yang over lev itu yang sekarang menyangkut amanat Tap Nomor VII MPR, didalam masalah bantuan militer atau bantuan kepolisian, kami sependapat pak, tapi motion penjelasan dulu dari Pemerintah pak, terima kasih.

KETUA RAP AT: Silahkan dijelaskan Pemerintah.

PEMERINTAH/MENHAN (MAHFUD MD): Terima kasih. Kami berpendapat bahwa Pasal 12 seperti diusulkan oleh FPDIP cul<up

relevan, karena pertama, kita bicara pertahanan itu berarti mempertahankan keutuhan wilayah, integritas nasional atau kedaulatan dan keselamatanya, itu berar'd juga pada saat-saat tertentu ada ancaman bahaya yang mernbahayakan kesatuan itu, integritas itu, oleh sebab itu perlu kita memberi cantolan terhadap masuknya keadaan bahaya, oleh sebab itu selain Pasal 12 itu kami sudah mempersiapkan satu rancangan pendek yang nanti bisa dikembangkan tentang bab keadaan bahaya yang bunyinya singkat, pasal sekian ayat (1) Presiden menjialakan beriakunya ke.gdaan bahaya untuk seluruh atau sebagian wi/ayah negara sesuai dengan intensitas ancaman nyata yang dihadapi, ayat (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai berlakunya keadaan bahaya diatur lebih lanjut dengan UU dengan Penjelasan untuk ayat (1) Hal-hal yang mendasari kewenangan Presiden untuk mengeluarkan pemyataan ber/akunya keadaan bahaya antara lain : 1. Terjadinya kerusuhan yang disertai dengan tindak kekerasan dan atau terjadinya

satu keadaan yang berakibat; a. Pelaksaaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mustlnya

dan atau; b. Kegiatan kehidupan perekonomian dan kehidupan masyarakat sangat

terganggu; c. Terjadinya pemberontakan atau usaha nyata dengan kekerasan untuk

memisahkan sebagian wilayah NKRI; d. Terjadinya perang atau ancaman perang dari negara asing.

Pengertian tentang luas lingkup wilayah tidak bergantung kepada kepada batas kewenangan administrasi pemerintahan melainkan mencakup wilayah yurisdiksi nasional NKRI sehingga penetapan lingkup keberlakuan dan tingkatan keadaan bahaya dapat ditentukann tersendiri sesuai dengan intensitas ancaman yang timbul atau dihadapi, kalau masih kurang nanti bisa dibahas didalam Pansus, tetapi kira­kira kita sudah menyiapkan bahwa untuk Pasal 12 itu memang perlu ada yang mengatur, sekian terima kasih.

KETUA RAP AT: ltu Jatar belakang yang ada dalam pikiran Pemerintah, silahkan.

18

F.TNIIPOLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Kami sependapat pak, untuk kelengkapanya apa yang disampaikan oleh

Pemerintah tadi sudah memadai cuma mungkin perlu penambahan-penambahan, nanti kita bahas didalam Panja pak, jadi kami kesimpulanya setuju dengan tambahan seperti saran FPDIP Pasal12, terima kasih.

KETUA RAPAT: Apa perlu kami kembalikan ke FPPP atau tetap mau ditindaklanjuti di Panja.

F.PPP (H.M. THAHIR SAIMIMA, SH): Saya kira persoalan ini bukan sekedar untuk setuju atau tidak setuju, tapi

perlu kita renungkan dan kita perdalami lagi, karena itu menurut hemat kami FPPP, kita teruskan saja ke Panja.

KETUA RAP AT: Silahkan FPDIP.

F .PDIP (FIRMAN JA YA DAELI, SH): Bisa saja ke Panja, tapi ini sebenarnya hasil perenungan juga, jelas memang

ada relevansi dan inikan kompertable, memang fokus utamanya itu pertahanan negara, ada beberapa subsistem yang terkait dengan pertahanan negara itu, ada dimensi HAM, ada dimensi keadaan bahaya. Yang kedua memang kitakan bicara pada level UUD'45 bukan level UU, jadi respons kita terhadap itu harus pada level itu. Yang ketiga memang entri poin-nya memang harus dalam pasal UUD'45 dulu, tidak ada apa-apa langsung nongol ke UU, itu runtut dan bangunan pemikiran kami, jadi harus diawali bahwa besok itu akan ada UU itu soal kedua-ketiga tapi runtutan pemikiranya konstitusional, yang substantif itu harus dari UUD'45 dulu, misalnya juga Pasal27 besokkan akan ada juga UU tentang Bela Negara, tentang HAM juga sudah ada UU-nya, tapi yang kami maksud adalah ada entri poin dulu, ada titik masuk kita dari awal, oleh karena itu maka, justru kami mengajak teman-teman untul< merenungkan ulang sebetulnya walaupun nanti di Panja kita juga akan ini, terima kasih.

KETUA RAPAT: Tapi FPDIP tidak menolak kalau ini didalami lagi dengan perenungan luar

biasa di panja-kan, jadi dapat kami tarik kesimpulan Pasal 27 ayat (3) kita sepakat, Pasal 12 dan 28 perlu perenungan, sekalipun dengan catatan tadi bahwa mayoritas fraksi dapat memahami, bisa kita mengetok palu ?

(KETOK SATU KALI) ·· "

Sekarang butir 12, ini hanya F.TNI/POLRI, silahkan.

F.TNIIPOLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Dari F.TNIIPOLRI mohon untuk menyarankan, ini DIM nomor 12 dipisah

menjadi, karena menyangkut dua substansi Tap MPR, jadi Pasal 12 itu nanti seper1i aslinya Tap MPR-RI Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Rl, sedangkan lanjutanya dan Tap MPR-Rl Nomor VII dan sebagainya itu kami sarankan untuk dipisah menjadi nomor tersendiri pak, hanya redaksional saja, kata tulisnya saja.

KETUA RAPAT: Dibuat dua kamar maksudnya, jadi Tap Nomor VI nomor 2 dan Tap Nomor VII

nomor 3, ini ada usul dari F.TNIIPOLRI, F.PDIP bagaimana?

19

F.PDIP (A. TERAS NARANG, SH): Terima kasih. Fraksi PDIP berpendapat, tapi sebelum kami mengajukan pendapat yang

ingin kami tahu secara persis dari pengusul ini khususnya F.TNIIPOLRI apa ya;,g menjadi satu alasan konkrit sehingga diperlukan adanya pemisahan antara Tap Nomor VI dan Tap Nomor VII, dikaitkan dengan RUU Pertahanan Negara im, mungkin itu pertanyaan kami terlebih dulu, terima kasih.

KETUA RAPAT: Mungkin sebelum kita lanjutkan ada dua pertanyaan, apakah ini rnasalah

teknis perundang-undangan saja, kalau hanya masalah teknis kemarin pemerintah sudah menyiapkan legal drafter, kecuali kalau ada pertimbangan filosofis disitu sehingga dua ini harus dipisahkan.

F.PDIP (A. TERAS NARANG, SH): Yang ingin kami dalami adalah untuk kami bisa memahami secara lebih jernih

ususlan ini pak, kalau pada saatnya kami memahami itu secara tepat, kami tidak keberatan untuk menerima tapi sebelum menerima atau menolak, kami ~ohon penjelasan dulu, terima kasih.

KETUA RAPAT: Jadi sebelum ke Fraksi-fraksi, mungkin kita kembalikan ke fraksi pengusul,

apakah usul pemisahan ini semata-mata dalam rangka teknis perundang-undangan atau memang ada pemikiran yang lebih mendalam dari itu, kalau masaiah teknis perundangan, kita minta bantuan Pemerintah nanti, apakah kalau sekumpulan ketentuan-ketentuan yang sederajat itu disatukan lebih baik daripada dipis.ahkan, silahkan F.TNJ/POLRI.

F.TNIIPOLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): lni semata-mata masalah teknis perundang-undangan dalam menyusun

konsideran ini berurutan, karena ada dua Tap yang kita jadikan satu nomor, oleh karena itu tidak bisa, bukan karena aalasan yang lain-lain, terima kasih. ·

KETUA RAPAT: lni alasan, jadi kalau Tap MPR itu musti dipisah tapi kalau pasal-pasal

UUD'45, tidak apa-apa digabung, silahkan Pemerintah.

PEMERINTAH/MENHAN (MAHFUD MD): Terima kasih. Jadi kalau sudah menyangkut teknis saya kira silahkan saja floor, tetapi kami

melihat memang kedua Tap tersebut Nomor VI dan VII itu punya kaitan untuk disatukan, yang satu menyangkut pembedaan Iembaga atau institusi, yang kedua pembedaan fungsi sehingga kami menyatukanya disini, terima kasih.

KETUA RAPAT: Kemarin kayaknya Pemerintah menyiapkan legal drafter, ada tidak,

Pemerintah tidak keberatan kalau legal drafter-nya dimintai penjelasan, jadi kenapa kalau Ketetapan MPR ada usul dipisahkan tapi kalau pasal-pasal UUD'45 tidak kita pisahkan, silahkan.

PEMERINTAH/LEGAL DRAFTER: Sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan yang ada bahwa dasar

mengingat itu memuat dua hal, pertama dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, yang kedua adalah peraturan perundang-'Jndangan yang memerintahkan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi ini sesuai

20

dengan pedoman kita maka kita batasi pada dua hal tersebut, kalau kit3 lihat pada kasus ini, sebenarnya kalau kita ingat pada, kalau secara teknis seperti itu, kemudian did a lam pedoman teknik juga dinyatakan bahwa sebenarnya Tap MPR itu tidak perlu dicantumkan dalam daftar hukum mengingat kecuali Tap tersebut memerintahkan untuk dibuatkan satu peraturan perundang-undangan, jadi Tap MPR tidak perlu dimuat dalam butir mengingat kecuali Tap tersebut memerintahkan dibuatnya peraturan perundang-undangan, jadi secara teknis itu yang diatur, kemudian ini apakah jadi satu atau dua, memang dalam pedoman teknik penulisan perundang­undangan tidak dipermasalahkan, terima kasih.

KETUA RAPAT: Ketetapan MPR ini ada perintah untuk membuat UU, jadi saya kira secara

substantif dia berw~nang untuk dimuat sebagai konsideran mengingat, masalahnya dia disatukan dalam satu kamar atau tidak, jadi pertanyaanya begini pak ahli pembuat UU, kapan sebuah rentetan perundang-undangan bisa digabung menjadi satu poin, kapan dia harus dipisahkan, sebab kalau kita merujuk pada konsideran mengingat pada UUD'45 biasanya-kan disatukan, pasal sekian-sekian UUD'45, kalau UU biasanya kita tidak satukan UU Nomor sekian-sekian, Tap ini yang belum ada pengalaman kita, kita pisahkan atau kita satukan, silahkan Pemerir.tah.

F.PDIP (A. TERAS NARANG, SH): lnterupsi sebelum ke Pemerintah, hanya untuk klarifikasi saja. Kami sebenarnya mengusulkan lebih konkrit lagi agar ini tetap jadi satL',

dengan mengacu Pasal 30 ayat (2) dari UUD'45, saya bacakan, Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan mela/ui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TN/ dan Kepolisian Negara Rl. Jadi kami berpendapat karena ini menyangkut masalah · kedua institusi itu dan kemL:Jdian juga menyangkut masalah hal-hal yang peran daripada pertahanan nasional, sebaiknya apabila mi tetap sebagaimana usulan dari Pemerintah, sekedar penegasan pak, terima kasih.

KETUA RAPAT: Jadi usul dari rekan F.TNI/POLRI sudah ditanggapi Pemerintah seperti tadi,

kita juga sudah dengar tanggapan dari F.PDIP, sekarang tanggapan dari F .PG, kedua ketetapan ini disatukan sebaiknya atau dipisahkan dalam angka yang berbeda, silahkan.

F.PG (JR. S.M. TAMPUBOLON): Terima kasih Bapak Ketua. Sebelum kesana, kami mau menyampaikan satu hal yang sangat penting

disini, ketika ini rupanya di cut menjadi satu bagian daripada UU ini, bunyinya berbeda dengan Tap yang sebenarnya pak, yaitu Tap Nomor VII MPR Tahun 2000 itu, disana berbunyi tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Rl, jadi tidak seperti yang tertulis sekarang disini, disini mengatakan penataan peran TNI dan Kepolisian Negara Rl, ada dihilangkan disitu kata-kata dan ada yang ditambah, oleh karena itu masalah yang sangat prinsip untuk dikoreksi kembali.

Mengenai masalah yang apakah itu menjadi dua nomor ata~J, satu, saya kira bagaimana kita semua, tidak terlalu prinsip bagi kami, terima kasih. ·

KETUA RAPAT: Fraksi PPP.

21

F.PPP (DRS. ARIEF MUDATSIR MANDAN): Terima kasih Bapak Pimpinan. Memang ini FPPP juga tidak melihat sangat substansial, t.atapi kalau

substansi-nya itu dicari memang ada, jadi kalau itu disatukan seperti usul Pemerintah tap VI dan VII itu lebih integrited, karena Tap yang satu berkaitan dengan tap yang lain, jad saya kira FPPP lebih setujudraft semula ini seperti usulan Pemerintah, tidak usah kita pisahkan seperti itu, terima kasih.

KETUA RAPAT: Tentang judul Tap setuju dikembalikan pada judul asli, F.Reformasi silahkan.

F.REFORMASI (DRS. ACHMAD ARIEF): Saudara Pimpinan Terima kasih. Bahwa Tap VI dan VII itu barangkali memang nadanya itu berurutan sehingga

itu lebih tepat disatukan dan kami mohon supaya itu dikembalikan pada asli bunyi daripada tap itu. ·

KETUA RAPAT: . Saya kira ini bukan kesalahan Pemerintah pak, kesalahan tukang ketik, F.KB.

F.KB (DRS. H. ACHMAD SYATIBI): Pimpinan, FKB setelah membaca naskah RUU, kami setuju dengan naskall

Pemerintah dijadikan satu, namun demikian karena ini ada usulan dari F.TNIIPOLRJ untuk menjadi dua nomoi, ini nanti Pimpinan supaya minta pendapat F.TNIIPOLRI dan saya juga dari F.KB minta keikhlasan F.TNI/POLRI untuk menyatukan saja, terima kasih.

KETUA RAP AT: F.KKI ada komentar, FPDU, sekarang kita kembalikan ke F.TNIIPOLRI, bapak

sudah melihat suara rakyat seperti itu.

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Terima kasih pak, karena tadi pertama penjelasan dari ahli legal drafter kita

bahwa mau digabung atau dipisah juga tidak merubah substansi, lalu pendapat rakyat semuanya menghendaki tetap digabung, kami setuju untuk tetap digabu'lg dengan catatan tadi koreksi yang penataan itu dihapuskan pada Tap VII MPR itu, terima kasih pak.

KETUA RAPAT: Baik, kalau demikian kita bisa mengambil keputusan untuk DIM nomor 12

kedua Ketetapan ini kita gabung tetapi judul Ketetapan disesuaikan dengan judul Ketetapan MPR yang asli, ·setuju?

(RAPAT SETUJU)

Nomor 13 saya kira dengan sendirinya juga ikut, karena ini usul F.TNIIPOLRI kalau dipisah, sekarang butir 14 tidak ada usul disini, jadi kita lewat, kita terima ini ya ?

(KETOK SATU KALI)

22

DIM 15, pokok-pokok saya kira konkordan dengan judul, keamanan juge. konkordan, pertahanan negara kita sudah sepakati tetap memakai istilah Pertahanan Negara, FPDKB demikian juga konkordan, dengan demikian kita bisa mengambil keputusan untuk DIM ini akan konkordan dengan hasil pembahasan kita diakhir nanti, setuju ?

(RAPAT SETUJU)

DIM 16 tidak ada masalah, kita sepakati?

(RAPAT SETUJU)

DIM 17 kata upaya diganti usaha sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, saya kira tidak perlu ada komentar, dari F.PDIP, dari F.PG, kedaulatan ditambah wilayah, silahkan.

F.PG (IR. S.M. TAMPUBOLON): T erima kasih Bapak Ketua. Dari F.PG mencoba mengajukan beberapa perbaikan disini, dibelakang kata

mempertahankan ditambah kata wilayah dan sebetulnya, jadi bunyinya Pertahanan Negara adalah segenap upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap, ini masih menjadi pertanyaan, kami mau mencoba mengatakan penduduk dari segala ancaman, ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan disini pemahaman kami adalah mempertahankan itu adalah kedaulatan wilayahnya kemudian keutuhanya juga demikian, yag kita pertahankan itu adalah keutuhan wilayah negara, kalau misalnya saja keutuhan wilayah dalarn negeri memang juga diperlukan tetapi dalam konteks UU ini, lebih kita tonjolkan adalah keutuhan wilayah negara, kemudian tadi kami nambahkan dan keselamatan segenap penduduk, kami merubah kata bangsa ini menjadi penduduk dengan pertimbangan, ada satu pertanyaan sebetulnya kalau kita mengatakan bangsa bagaimana dengan WNA yang berada dinegara kita ketika itu, apakah itu tidak ikut bertanggungjawab dalam hubungan ini.

Kemudian yang terakhir adalah perubahan dari kami dari segala ancaman, kami mengatakan segala ancaman karena didepanya adalah dari segenap, jadi untuk supaya konkordan dalam bahasanya, itu saja, jadi ada empat perubahan disitu yang kami coba urun rembug pada kesempatan ini, terima kaslh. ·

F.PDIP (PERMADI, SH): lnterupsi. Sebelum kita memasuki substansi yang lebih jauh, kelihatanya dengan

memasuki Ketentuan Umum ini kita menjadi relevan untuk menentukan lebih dahulu judul pak, karena nanti didalam bisa berubah sama sekali, kalau Pertahanan Negara adalah, tapi nanti kalau nanti jadi pertahanan dan keamanan negara itu nanti bisa lain jadi kita akan merubah lagi dari awal lebih baik mungkir; ada kesepakatan sekarang sehingga nanti didalam ketentuan umumnya tidak beru':>ah sebab nanti kita disepakati dibelakang itu akan mengganti pengertian umumdan kemudian juga nant; hal-hal yang lain mungkin bisa berubah begitu.

KETU RAPAT: Ada usul yang diajukan oleh Pak Permadi kemari juga sudah dibicarakan dan

kemarin berkesimpulan isi yang menentukan judul jadi nanti pada saat isinya t:;eperti ini maka judulnya apakah pembuatan kemanan atau tioak, ya ada tambahan silahkan.

23

F.PG ( SM TAMPUBOLON): Karena ditayangkan disini kalau bisa disempurnakan jadi keutuhan wilayah

negara belakangnya itu, kemudian segenap bangsa ini menjadi pertanyaan apakah penduduk atau bangsa nanti karena masalahnya adalah hubungannya dengan warga negara asing yang ada dinegara kita ini, dan segala ancaman itu aja pak terima kasih.

KETU RAPA T. : Baik Kebangkitan Bangsa, silahkan penjelasan usulnya, Kebangkitan Bangsa

sama dengan sudah kembali ke aslinya, kemudian Reformasi ada usul.

F. REF (DRS. ACHMAD ARIF): Terima kasih Saudara Pimpinan, Reformasi mengusulkan perobahan rasional

sedikit bahwa upaya dan udaha itu belum masih merupakan pola yang umum yang belum diketahui apa isinya maka disini mengusulkan .. adanya sedikit penambahan upaya atau usaha pekerjaan atau kegiatan untuk menjamin kedaulatan negara keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, jadi ini kita masih membutuhkan seratus spesifikasi dari pada usaha pertahanan negara itu, terima kasih. ·

F. REF {PATRIALIS AKBAR, SH ) : Jadi disini ada anak kalimat menjamin, kami maksudkan bahwa kalau dengan

adanya satu anak kalimat menjamin berarti didalanya juga sudah termasuk upaya mempertahankan itu satu.

Yang kedua, kalau memang kita ingin pertahanan ini betul-betul propesional dan disadari bahwa ini merupakan tugas dari alat pertahana negara maka harus ada satu bentuk yang bisa dibayangkan bahwa ternyata alat pertahana ini bisa menjamin, jadi tidak umah posisinya, jadi selain dari dia sudah mempertahankan dia juga akan menjamin negara ini akan utuh dari ancaman-ancaman, sekian dulv terima kasih.

KETUA RAP AT : Baik selanjutnya TNI/Polri

F. TNIIPOL ( SLAMET SUPRIADI, S.IP. MSc, MM): Dari TNI/Polri cuma ingin mempertanyakan kepada Pemerintah apa yang

dimaksud denagan ancaman karen a ini sang at erat kaitanyan · dengan saran kita. didim yang lain-lain kaitannya denagan judul kalau apakah lni skupnya ancaman­ancaman keamanan an cam an pertahana apakah tidak ... apakah ancaman militer an cam an non militer seperti kalau yang kita lihat. didalam penyelesaian Undang­undang ini kan ada didalam materi Undang-undang ini, kemudian apakah ancaman konfensional non konfensional, kalau kemarin pemeritah sudah menyepakat1 bahwa Rancangan Undang,.undang inf difokuskan kepada pertahanan negara bukan masalah keamanan dalam arti luas berarti kita harus jelas ancamanna~ra itu ancaman apa, apakah ancaman militer yang dari luar ataukah yang bagaimana pak, demikianlah mohon penjelasan dari pemerintah.

KETUA RAP AT : Terimakasih dan PDKB kita tinggal baca saja dan nanti kita kasih komentar

demikian Fraksi-fraksi' pengusul giliran kita saling tanggapi tapi bukan untuk menginterfensi mungkin memang bagus untuk dijelaskan dulu pemerintah pak, sebelum kawan-kawan lain saling berdebat apa yang dimaksud ancaman karena ini masalah pertahanan kalau ancaman terhadap penduduk apa itu juga bagian dari tugas pertahanan atau itu bagian dari tugas keamanan, kalau pertahanan institusinya adalah ini kalau keamanan institusinya adalah ini itu yang dipertanyakan kawan­kawan, silahkan.

24

F.PDI-P ( PERMADI): ltulah sebabnya tadi saya menyatakan judul ini perlu dulu sebab kalau nanti

hanya setelah substansi semua dibicarakan baru diberi judul disini kita sudah memasuki area itu, ancama itu mengikat judul kalau cuma pertahana ancaman terhadap penduduk tidak, tapi karena ini dipersoalkan ini harus jelas dulu pertahanan atau pertahanan dan keamanan ini relepan sekali untuk diputuskan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Kita kembali kesitu atau kita berjalan saja seperti yang kemarin buat sekarang

kita berbicara mengenai pertahanan bahwa inti ada orgensi berbicara mengenai keamanan ya kita .berbicara keamanan saya kira demikian pak sambil berjalan, silahkan pemerintah.

PEMERINTAH/MENHAN : T erima kasih jadi kami in gin mengemukan kembali u~.ul yahg kemarin

disampaikan bahwa masalah judul tadi Pak Permadi kalau tJe:nerintah meng1Jsulkan bahwa judulnya adalah Rancangan Undang-undang Pertahanan Negara atau nasional terserah tanpa menyebut kemanan tapi hal-hal yang masuk didalam grey area itu akan dimasukan di Rancangan Undang-undang ini, dari mana kita tahu ada dearah abu-abu itu maka pengertian ancaman tadi pak.

Pertama itu ada di Dim nomor 19 yang sangat umum yaitu setiap usaha dan kegiatan dengan atau tanpa menggunakan senjata yang membahayakan kedaulatan negara keutuhan wilayah negar dan keselamatan segenap bangsa dalam pada itu dipenjelasan umum secara garis besar dapat kami kemukakan bahwa ancaman itu bisa dibedakan antara ancaman militer dan non militer, yang militer itu konfensional itu terdiri dari agresi dan inpasi ada yang non konfensional seperti pemberontakan dan sparatisme, sedangkan yang non militer bisa bersenjata seperti terorisme tidak bersenjata seperti kejahatan ekonomi, narkoba, bencana alam dan sebagainya dalam konteks ini untuk menemukan dimana letak antara perbedaan pertahanan dan keamanan maka kami melihat ancaman yang dimaksud didalam Undang-undang pertahanan ini akan lebih banyak mengurusi masalah k~d.aul.atan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sedangkan keamanan itu lebih ditegakan pada penegak hukum yaitu dalam rangka menyelasaikan atau mengatasi kriminalitas, dari situlah kita akan menemukan grey area yang bicarakan. terima kasih.

KETUA RAPAT : Atau lebih jelasnya begitu pak, ancaman yang dimaksud disini ancarnan

terhadap pertahanan negara, ancaman keamana negara itu soal lain kita tidak bicarakan disini demikian jawaban dari pemerintah silahkan ada tanggapan dari PDI­P mengenai definisi pertahanan negara.

F.PDI-P (PERMADI, SH): Saya kira saya masih tetap karena didalam Bab XII itu judul11ya Pertahanan

dan Keamanan Negara itu satu, jadi menurut saya setelah kita berjalan ada relepansinya untuk kembali mempertanyakan judul ini penting karena nanti' akan tidak bisa kita sudah habis baru menjudul saja sebab nanti diketentuan umumnya juga bukan hanya karena pertahanan dan keamanan negara adalah itu akan berubah semua, jadi kita kan kerja dua kali nanti pertama ini.

Yang kedua, seperti yang dikemukakan golkar bisa mempertahankan wilayah kedaulatan saya kira kalau keadaulatan itu bukan menyangkut wilayah pak itu sofernity itu juga integritas bangsa seperti misalnya kalau !<ita didite IMF itu kedaulatan kita tidak hanya menyangkut wilayah, jadi kedaulatan itu tanpa wilayah tapi keutuhan memang wilayah, terima kasih.

25

KETUA RAPAT: Baik demikian PDI-P I Golkar I jadi ada dua masalah disini buat kita

RancanganUndang-undang berbicara mengenai pertahanan negara, definisi-de·fJnisi sepanjang kaitannya dengan judul tidak adakita berbicara mengenai definisi tentang pertahana negara PDI-P ingin supaya ada definisi mengenai pertahanan dan keamanan. · ·

F. PPP (H.M THAHIR SAIMIMA, SH): Saudar Pimpinan saya hanya mau menambahkan sedikit kalau kita mengikuti

penjelasan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri tadi kelihatannya bukan hanya pertahanan yang kita perbincangkan sebab Menteri tadi menjelaskan secara tegas bahwa dalam penjelasan umum disebutkan pertahana itu juga termasuk dalam soal kejahatan ekonomi, soal narkoba dan lain sebagainya barang kali juga soal bencana alam padahal itu termasuk dalam wilayah keamanan kepolisian kami dari PPP sepakat karena itu dari awal kami sudah menyatakan judul ini harus dirobah bukan hanya pertahanan tapi pertahanan dan kearnanan ini sudah jelas bagi kita karena sangat sulit sekali kalau kita hanya sekedar membicarakan pertahanan itu tersendiri tanpa melibatkan keamanan karena keamanan itu juga berkaitan dengan soal ekonomil barang kali pikiran-pikiran yang sederhana disebutkan bahwa soal pertahanan itu barang kali berkaitan dengan soal inflasi luar negeri saja barang kali begitu itu saol penefsiran, karena itu kami kurang bersependapt dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi kami setuju kalau dalam Rancangan Undang­undang ini beri judul Pertahanan dan Keamananl terima kasih.

KETUA RAPAT : Selanjutnya Kebangkitan Bangsa.

F. KB (DRS. ACHMAD SYATIBI): Tetap pak kami ada perubahan ini, kami setuju dengan naskah RUU dari

pemerintahl terima kasih.

KETUA RAPAT: Selanjutnya Reformasi.

F. REF (DRS. ACHMAD ARIF ) : Masih memohon agar masalah pertahanan itu dispesifika~.; sebaga:i suatu

yang lebih khusus guna lebih memperoleh jaminan bahwa kedaulatan negara keutuhan wilayah itu bisa dicapai nanti, sehingga kami mohon dipertimbangkan namun barang kali memang kalau semuanya itu sudah mengarah kepada naskah asli barang kali kita secara demokratisasi akan menghargail terima kasih.

KETUA RAPAT ·: TNI/Polri apa penjelasan pemerintah tadi sudah jelas.

F. TNIIPOL ( SLAMET SUPRIADI, SIP. MSc, MM): Kami masih belum jelas pakl karena memang pertanyaan kami itu Dim ini

terkait dengan dim berikutnya pakl sekarang kalau yang dikehendaki oleh pemerintah harus difokuskan kepada pertahanan negara. mana yang merupakan ancaman terhadap pertananan negara itu harus spesifik harus dijelaskan kalau tidak nanti kita membahas pada dim berikutnya Dim nomor 19 itu ribut lagi pakl ini akan mempengaruhi terhadap substansi materi yang ada didalam naskah ini pak, apa bila memang pemerintah tadi sudah menjelaskan bahwa sudah disiapkan suatu pasal yang menyangkut satu bab khusus menyangkut grey area mohon dijelaskan pada kesempatan yang baik ini oleh pemerintah mana-mana yang akan ditangani fungsi pertahanan mana-mana yang ditangani oleh fungsi keamanan walaupun kita tahu

26

bahwasannya fungsi ini saling tumpang tindih dan tidak dipisahkan satu sama lainnya, demikian pak terima kasih.

KETUA RAPAT : Baik KKI.

F.KKI (DRS. S. MASARDY KAPHAT ) : Terima kasih Pimpinan memang kami sependapat dengan pemerintah bahwa

judul ini adalah pertahanan negara, namun didalam pembahasan i<:ita saat ini memang kita sekarang terbentur dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang menyangkut dan judul ini pak, jadi sebagai mana tadi disampaikan oleh PDI-P saya pikir memang menurut fraksi kami judul ini perlu l<ita tuntaskan agar pembahasankita ini mengarah kepada judul ini, terima kasih.

KETUA RAPAT : Daulatul umah.

F. PDU (PROF. DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y } : Kami setuju apayang diungkapkan oleh Fraksi TNI tapi jangan lupa disamping

pertahanan itu jangan sampai lupa kata sayap yang lain seperti yang kami ungkapkan kemarin di pertahanan dan keamanan disamping itu apa yang diusull<an fraksi TNI tadi, terima kasih, jadi jangan sampai yang diterangkan oleh pemerintah karena yang pada poin 19 itu juga sudah diterangkan secara terangan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Baik saya kira semua fraksi sudah saling menanggapi dan pemerintah tentu

menyimak ini mendasar pak, Undang-undang ini Undang-undang Pertahanan yang dalam bayangan kawan-kawan kekuatan utamanya adalah TNI mungkin begitu,sehingga ancamannya adalah ancaman mengenai pertahanan negara bukan ancaman terhadap keamanan karena ini akan berseleweran pak, kalau penapsiran kita menyangkut pertahanan kabur dengan keamanan nanti struktur yang akan terlibat disitu juga akan berkelahi TNI turun Polri turun akhirnya enggak jelas garis demarkasinya, kemarin kayaknya pembicaraan kita ya kita lihat dulu apa betul ini masalah pertahanan oleh karen a itu ... kembali apa yang dikatakan rekan kami dari TNI/Polri kalau kita berbicara mengenai ancaman terhadap pertahanan negara maka definisi ancaman itu betul-betul hanya menyangkut pertahanan negara jangan kaburkan dengan ancaman terhadap keamanan negara yang pengelolaannya tunduk pada hukum lain dan institusi lain itu yang bisa serap dari kawan-kawan, silahkan pemerintah.

F.PDI-P (PERMADI, SH): lntrupsi sebelum Pemerintah menjawab, saya ingin mengingatkan Undang­

undang Dasar yang sudah dirubah Bab XII judulnya Pertahanan dan Keamanan Negara semua menggunakan kata keamanan dan kemudian Pasal 5 disebutkan serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang­undang, kalau kita sekarang hanya dengan judui Undang-undang Pertahanan konsekwensinya harus ada Undang-undang tentang Keamanar. dan kalau itu terpisah tidak akan terlihat korelasi antara pertahanan dan keamanan jadi harus didalam satu Undang-undang, terima kasih.

KETUA RAP AT : Silahkan Pemerintah.

27

PEMERINTAH/MENHAN : Terima kasih Pimpinan Pansusm, jadi nanti setelah saya minta Kepala Staf

Angkatan Darat dan untuk melengkapi, jadi begini kami seperti dikatakan kemarin ketika berbicara tentang alur pemikiran yang dipakai oleh pemerintah untuk mernbue.t Rancangan Undang-undang ini.

Pertama, kami memahami berdasarkan UUD 1945 pertahanan dan keamanan itu satu paket, tetapi ketika keluar Tap Nemer 6 dan 7 kemudian itu membedakan fungsi dan institusi, kita membuat rancangan ini Rancanganllndang-undang ini dalam krangka pembedaan fungsi dan institusi tentang pertahanan dan keamanan dimana nanti yang kami bayangkan itu Undang-undang Pertahanan yang clisini adalah pertahanan yang sebagaimana ditugaskan kepada TNI menurut Ta;:> MPR yang intinya meliputi tiga hal.

1. Untuk mempertahankan kedaulatan Negara. 2. Untuk menjaga keutuhan Wilayah. 3. Untuk keselamatan Bangsa. Disini lalu dibuat Pasal-pasal yang mengatur keterlibatan TNt untuk

menggarap tiga tujuan ini atau tiga masalah pokok dalam p€rtahanan, tetapi ada beberapa masalah yang disebut Grey Area itu dimana tidak bisa sesuatu it~J didefinisikan hanya itu seal pertahanan misalnya seal teroris didalam negeri itu keamanan atau pertahanan seperti itu menjadi persoalan itulah yang kami katakan kemarin hal seperti ini kita atur pembagiannya kapan sebuah terorisme itu muncul disini dianggap sebagai masalah pertahanan dan kapan qia dianggap masalah keamanan nantikita bicarakan diforum ini atau di Pansus ini, saya kira sementara seperti itu saya persilahkan Pak Kasad untuk menambahkan.

KETUA RAPAT : Mau bicara pak, silahkan.

F. KB (DRS. ACHMAD SYATtBI): Sebelum diberikan kepada Kasad ini sangat menarik, ini ada kata ancaman

Pak Permadi membicarakan masalah pertahanan negara dan keamanan, ini totong barang kali lewat pimpinan kami tanya kepada Pak Kasadini, ancaman manayang termasuk katagori pertahanan dan ancaman mana yang termasuk keamanan, terima kasih Pak Pimpinan.

PEMERINTAH/KASAD : Kami menawarkan keterangan dari Menhan, jadi intinya Rancangan Undang-undang ini kita buat khusus untuk pertahanan pak, tetapi bahwa seperti tadi banyak disampaikan oleh Bapak-bapak yang lain-lain bahwa ada pertahanan dan kearnanan itu memang kadang-kadang ada suatu yang korelasilah begitu, jadi katau saya bolell jabarkan kira-kira begini pak, intinya pertahanan itu lebih kita tujukan katau itu ancaman yang berupa inflasi atau agresi dari luar kedalam wilayah negara Rt, maka itu sepenuhnya menjadi kewajiban TNI untuk menangani sebagai komponen intinya bahwa seluruh bangsa dan negara ini harus manukan ia tetapi konponen intinya adalah TNt sementara dalam negeri itu awalnya katagorinya selalu pelanggaran hukum sebagai contoh ada lima orang bersenjata kemudian menyatakan diri dan menyatakan bahwa Jakarta ini terpisah dari negara kesatuan Rl mengerek bendera benderanya gambarnya Mandra begitu kira-kira itu tetap kasus itu pelanggaran hukum belum menyangkut masalah ancaman kedaulatan negara kalau semua ancaman itu awalnya datangnya dari dalam negeri, tetapi kemudian eskalasi ancaman itu besar katakanlah Kodam Jaya kemudian menyatakan dirinya mendukung terhadap gerakan pemisahan Jakarta menjadi pulik Betawi Korp AU 1 mendukung terhadap gerakan melepaskan Jakarta dari Rt ya sudah tidak lagi ditanganni oleh Kepolisian maka harus ada suatu payung hukum yang memberikan kewenangan itu kepada TNt menangani karena itu sudah berkaitan ancaman ltu

28

sudah berkaitan dengan masalah kedaulatan dan sudah diluar kemampuan Polisi untuk menanganinya oleh karenanya memang walaupun mernbahas ini RUU untuk pertahanan maka kita kadang tidak terlepas dengan situasi keamanan tapi inti pokoknya adalah kita lebih kepada pertahanan begitu jadi yang l<ita bicarakan lebih kepada pertahanan bahwa kadang-kadang itu membicarakan juga berkaitan dengcm masalah keamanan ia, yang membedakan awal adalah kalau ancaman agresi itu datangnya dari luar dan kekutan yang berkaitan dengan masalah ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan Bangsa itu pasti. .. TNI. tapi kalau ada nacaman dari dalam awalnya pasti Polisi dulu kemudian polisi mengatakan kami diluar kami untuk menanganinya maka yang paling penting suatu aturan yang memberikan kewajiban kepada 'penentu apakah suatu situasi itu harus sudah diper keadaan darurat itu juga sangat menjadi penting, jangan sampai situasi sudah sedemi~<ian buruk penentu keadaan darurat belum memperlakukan keadaan darurat atau situasi sedemlkian ringan yang bisa ditangani oleh Kepolisian kemudian suc1ah diper sudah keadaan darurat, jadi maksud pemerintah membuat Rancangan Undang..:undang ini lebih ditujukan untuk pertahanan begitu, bahwa kemudian ada ballasan-bahasan tetang masalah keamanan tetapi ditujukan kepada pertaghanan kira-kira begitu pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:. , Rekan dari Kebangkitan Bangsa cukup penje/asan, baik sekarang usul yang

disampaikan oleh Pak Permadi barang kali saya harus putar kaset ulang kembali pad a saat pemerintah kemarin menyampaikan a fur pikir Pasal 30 lalu Tap 6 dan Tap 7 yang dirumuskan dalam Undang-undang ada beberapa pilihan pak.

Yang pertama, Undang-undang ini menjadi Undang-undang Pertahanan dan Keamanan dengan konsekwensi seabreg pasal harus ditambahkan untuk urusan keamanan. .

Yang kedua, Undang-undang ini tetap Undang-undang Pertahanan Negara masalah-masalah yang ada kaitannya dengan keamanan diinsetkan masuk kalat: nanti bobot masalah keamanan ini demikian besarnya sehingga mernpengaruhi judul maka judul bisa berobah menjadi Pertahanan dan Keamanan, tetapi ka/au bobot materi-materi keamanan itu hanya pelengkap makai ia tetap merupakan UU Pertahanan sehingga dengan demikian kita menarik kesimpu/an kemarin sepert1 itu judulnya kita pending, tergantung isi dan muatannya, sekarang muatan yang kite. bicarakan ini, adalh muatan terhadap Pertahanan Negara, disini didalam DIM dikatakan yang kita mau definisikan adalah apa yang dimaksud Pertahanan Negara, kecuali kalu kita mau medefinisikan disini apa yang dimaksud Pertahanan dan Keamanan Negara, tetapi didalam Undang-undang tidak ada itu dan didalam usul fraksi-fraksi tidak ada usul untuk memendefinisikan itu, jadi kita sempitkan dulu, apa yang dimaksud Pertahanan Negara, masalah Keamanan Negara, mungkin nanti lair., pad a saat kita berbicara · mengenai Undang-undang Kepolisian barangkali, mungl\in demikian brangkali. Silakan Bapak Parmadi.

F.PDI-P (PERMADI, SH) Saya khawatir begini, sekalipun masing-masing fraksi tidak membuka DIM

atau tidak mengajukan DIM, kami kwatir kalau ini sudah selesai timbul masa/ah­malsalh besar yang harus dikaper, sehingga lebih baik kita bersusah payah hari ini tetapi kita dapat menyelesaikan, sekali lagi saya mengingatkan kepada Menhan dan jajarannya dari TNI, bahwa awal mula dipisahkan TN/ dan Polri, bukan karena fungsinya tetapi karena prinsip bahwa Polisi bukan tentara itu yang harus dipisahkan, sementara MPR tetap pada pendirian Pertahanan dan Keamanan tidak .dapat dipisahkan dan ini masuk pada PAH I, sehingga perubahan ke-2 pada Undang­undang Dasar 45 adalah TAP 12 tentang Pertahanan dan Keamanan ini satu, jadi secara filsofis Pertahanan dan Keamanan satu tapi dalam operae.ional

29

penangganannya yang berbobot yang Pertahanan diserahkan kepada TNl yang berbobot Keamanan kepada Polisi. Tetapi Gree area itu justru diatur dalam satu yaitu TNI bisa membantu Polisi, Polisi bisa membantu TNJ, memang semula ada gagasan membentuk 3 TAP,· TAP tentang Pemisahan, kemudian TAP tentang TNJ, TAP tentang Polri, tetapi setelah berdiskusi akhirnya bahwa Keamanan, Pertahanan dan Keamanan itu sendiri secara filsofis tidak dapat dipisahkan, sehingga diatur dalam satu TAP, dengan demikian yang dipisahkan kewenangan institusinya, bukan pemahamannya bahwa Pertahanan itu sendiri terlepas, Keamanan tersendiri terlepas, dengan demikian kalau itu tetap dipertahankan, konsekwensinya harus ada Undang-undang tentang Keamanan sepertinya tuntutan dari masyarakat, yang ada di DPR, kalau ada Menteri Pertahanan, mana Mehteri · Keamanannya. lni jadi berkembang jauh karema itu menurut saya sekalipun harus bersusah-susah mencari persamaan dalam pemahaman.

lni harus kita pecahkan, sebab kalau tidak setelah jadi akan berubah semua lagi. Terima kasih

KETUA RAP AT : Sebenarnya kemarin, atau kemarin dulu kita sudah bersusah-susah, semua

berbicara mempersoalkan ini dan fraksi-fraksi tiba pada kesimpulan praktis, bui<an kesimpulan praktis kesimpulan menyelesaikan pekerjaan apa yang bisa diselesaikan, saya kira semua, sebab kita sudah berbicara kemarin antara Pertahanan dan Keamanan, polisi dan. fraksi-fraksi dan Pemerintah sepakat untuk rnelanjutkan pemabahasan ini, tidak berarti Undang-undang ini bisa tidak berubah menjadi Undang-undang Pertahanan dan Keamanan, bisa saja bergantung materi muatannya, Jadi judul belum kita pastikan apakah Undang-undang Pertahanan atau Undang-undang Pertahanan dan Keamanan, bergantung materi muatannya. Sekarang ada tidak usul-usul yang kita akan usulkan menjadi bagian dari pasal-pasal Keamanan, belum berbicara kesitu, kita baru berbicara definisi terhadap Pertahanan Negara, kalau kita mengembangkan Undang-undang ini menjadi Pertahanan dan Keamanan, usulkanlah dalam DIM bahwa ada definisi mengenai Keamanan Negara, saya kira demikian, sekarang persempit dahulu kita membahas definisi mengenai Pertahanan Negara.

Saya kembalikan kepada TNI/Polri apakah definisi ancaman terhadap ancaman negara yang dijelaskan kepada Pemerintah memang sudall itu atau definisi apa yang disampaikan Pemerintah masih terlalu Juas.

F.TNIIPOLRI (SLAMET SUPRIADI, SIP, MSc, MM) Terima kasih, Pandapat kami ini masih terlalu luas, jadi ancaman itu harus

dijelaskan yang secara sefisifik, apa yang merupakan fungsi dari Pertahanan Negara ini, karena DIM 17 dan DIM 18 tidak bisa dipisahkan, justru disini gantungnnya tetap dengan kata ancaman, penjelasan ancaman itu sendiri pada pengertian berikutnya, di DIM 18 yang ada dipenjelasannya, Penjelasannya itu yang selalu luas sekali, apabila tadi yang dikehendaki oleh Pemerintah memang adalah ancaman Pertahanan apa yang disampaikan KASAD tadi, hanya menghadapi ancaman dari luar, ancaman militer dan ancaman dari dalam negari yang me:nyangkut ancaman pemberontakan, termasuk terorisme, itu sefesifik saja kita jelaskan merupakan satu kesatuan, yang dimaksud ancaman Pertahanan. Kita pisahkan dari DIM 18 ini penjelasan pada naska RUU ini, saya pikir ini yang perlu dijelaskan apabila Pemerintah, mungkin kita berikan kesempatan lagi, barangkali ada transparan yang semuannya perlu dijelaskan pada forum ini akan Jebih bagus lagi supaya kita ada persamaan persepsi. Terima kasih.

30

KETUA RAP AT : Saya silakan, fraksi Golkar. (keterangan disela F.TNI)

F.TNIIPOLRI (DRS. I KETUT ASTAWA) Yang terhormat pimpinan, Bapak Menteri, Bapak KASAD, Bapak-bapak

sekalian yang saya hormati, Perkenankanlah kami dalam hal ini menyampaikan pendapat, walaupun kemarin itu sudah begitu panjang kita membat1as soal ini, bahwa memang pada hakekatnya Pertahanan dan Keamanan kita dapat beda, tetapi juga kita menyadari dia mempunyai kaitan yang erat, tetapi dalam kaitan kita memisahkan Undang-undang Pertahanan tersendiri disini adalah untuk menghindari supaya jangan terjadi overleep, sebagaimana juga apa yang menjadi kosideran dari TAP nomor 6, dimana sebagai akibat dari pengabungan rnasuknya Polri dl TN1 itu menjadi ABRI terjadilah, kerancuan dan tum pang tindih, antara peren dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan Pertahanan Negara, dengan peran dan tugas Kepolisian Negara. Oleh karena ini perlu diatur Undang-undang yang terpisah kalau kita melihat TAP nomor 6 pada pasal nomor 3 ayat (2) hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam Undang-undang secara terpisah. Kita kemarin sudah mendapat penjelasan kita tetap mengunakan juduf Pertahanan Negara akan tetapi kita menyadari ada kaitan erat, maka kita menyepakati untuk adanya suatu tambahan pasal yang menyangkut Gree area, sekarang timbul permasalahan dalam pengertian ancaman mungkin nanti pada DIM selanjutnya, yang tadi sudah diutarakan kita perlu terhadap ancaman non kofensional ini, kita perlu konce in, kita pilah-pilah yang mana ini berupakan ancaman Pertahanan yang dalam artian gree area yang mana sebenarnya tidak seperti misalnya, imigran gelap kalau umpamanya pemberontakan seperti diutarakan Bapak KASAD gerakan speratisme, teroris, tetapi timbul pertanyaan imigran gelap, bahaya narkotikan, penangkapan ikan secara ilegal, itu apakah termasuk gree area ini ynag perlu dipertanyakan. Namun dengan demikian kita juga waspadai, bahwa harus kita bedakan fungsi Pertahanan dengan aparat yang mengemban TN/, misafnya dif.aut penangkapan ikan, jadi kalau saya berpendapat ini sebenarnya adafah fungsi bui<an saja keamanan fungsi penegakan hukum, tetapi didalam situasi sekarang ltu memang kita masih membutuhkan TNI AL untuk memegang peranan itu tetapi harus didalam Undang-undang, oleh karena itu nanti didalam tugas yang menyangkut TNI ada tugas-tugas lain yang diatur oleh Undang-undang sepanjang Undang-undang itu memberikan silakan, berarti kesepakatan bangsa. Jadi harus kita bedakan fungsi Pertahanan keamanan ancaman dari luar, kemudian bukan berarti TNI tidak bisa digunakan lagi, tetapi tergantung dari eksalasi ancaman, bahkan dalam rangka penagkapan ikan perlu kita telaha lebih lanjut, inipun masih dibulctikan kalau kita sepakat karena memang kekuatan TNI/Polri belum mencukupi, tetapi kita sadari benar bahwa itu sebenarnya fungsi penegakan hukum.

lnilah jadi, kemudian ada alasan-alasan kemarin kita ambil, kalau kita buat nanti Undang-undang Pertahanan sedangkan Undang-undang yang menyangkut Keamanan itu tidak mungkin dirangkum dalam satu Undang-undang. Terima, jadi saya tetap berpendapat bahwa judul daripada Undang-undang tentang Pertaha·nan Negara tetapi dengan catatan sebagaimanan sudah disepakati Pemerintah, ada BAS tersendiri yang termasuk gree area cuma kita harus teliti yang mana sebenarnya ancaman yang masuk gree area. Terima kasih.

KETUA RAP AT : Dari fraksi Partai Golkar.

31

F.PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) Terima kasih pimpinan, barangkali kita sudah banyak mendengar, apa yang

disampaikan kawan-kawan, apa yang disampaikan Bapak Parmadi dan Pemerintah dan TNI!Polri. Jadi dalam pandangan saya memang ternyata apa yang saya lakukan memang didalam DIM ini paramenternya harus jelas, harus terinci dan terukur, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini Pertahanan, ini Keamanan, jadi hal seperti itu bisa kita urai, saya mendukung apa yang disampaikanTNI/Polri, kelihatannya kita perlu yang dimaksud ancaman itu apa, tadi dsampaikan Pemerir:tah masalah yang berkaitan dengan Kedaulatan Negara, Keutuhan Negara, Keselamatan segenap bangsa, dalam pandangan saya barangkali dalam perspektif Pertahanan masalah kedaulatan negara itu juga perlu dirinci, yang dumaksud kHdaulatan negara perspektif itu apa, yang dimaksud keutuhan wilayah dalam perspektif Pertahanan itu apa. Karena apa yang terjadi di sampit, katakanlah itu, itu sebetulnya dalam kontek, Pertahanan dan keamanan kalau memang sudah terjadi pembantaian, kemudian korbannya begitu banyak itu apa sudah masuk wilayah pertahanan atau wilayah keamanan, ini harus jelas, oleh karena itu dalam pandangan saya memang kita punya tugas disini melakukan definisi yang lebih jelas, atau barangkali formulasi yang lebih terinci tentang, apa itu kedaulatan, apa itu keselamatan, karena kalau keselamatan itu masalah ekonomi misalnya, terjadi korupsi yang besar-besaran yang membangkrutkan negara, itu masuknya kontek Pertahanan atau Keamanan, apakah itu hany pelanggaran hukum, atau sebetulnya sudah masuk ~edalam kontek menyelamatkan bangsa. Hal-hal seperti ini menurut pandangan saya perlu kita jernihkanlah.

KETUA RAP AT : Sebelum Pemerintah ada fraksi lain lagi, mau berbicara definisi Pertahanan

Negara.

F.PDI-P (PERMADI, SH) Saya ingin menambahkan secara kongkrit, yang dikernukan oleh Saudara

HAPPY BONE dari fraksi Partai Golkar, sekarang ini kita sepakat bahwa Indonesia mengalami krisis multi demensi yang menghancurkan negara. Saya kira tidak satupun yang menyangkut misi tentara korupsi yang meraja rela, BLBI, krisis ekonomi, naiknya dollar, narkoba, peningkatan kejahatan baik secara kwalitas maupun kwantitas, Jadi ini tenytata sekali yang bisa menghancukan negara, tetapi tidak menyangkut fungsi tentara, jadi oleh karena itu memang dalam ancaman ini kalu kita memasukan itu kembali sekali lagi saya pikir daripada kita meyusallkan nanti, karena sekali judul itu berubah atau tidak berubah andaH<ata setelah selesa~ ada unsur keamanan baru kita berikan judul Pertahanan dan Kemanan ini r-asal­pasalnya akan berubah semua, tantangan dan ancaman akan berubah semua, begitu juga dengan institusi-institusinya. Jadi saya kira didalam membahas DIM ini kita tidak bisa berjalan secara liniaer. Pada saat kita mengalami crusial, kita harus kembali untuk memecahkan crusial itu. Kita ngomong l.Jri'dang-undang Pertahanan Negara, sekarang timbul masalah ancaman dan saya memberikan suatu kongkrit bahwa crisis multi demensi tidak ada satupun yang menjadi kewenangan 'fungsi tentara krisis ekonomi, hutang luar negari, BLBI, nggak ada ini berupakan hal-hal yang juga harus diatur didalam Undang-undang ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Sebenarnya, bukan kita tidak mau membahas masalah itu, cuma masalahny&

kita bahas disini atau nanti kita biat Undang-undang yang Jain di Keamanan Negara atau masukan di Kepolisian. Kemarin kita ·mengambil jalan tengah kita bahas Undang-undang Pertahanan Negara tetapi ditengan jalan ada sekali muatan-muatan keamanan itu yang masuk, gantilah judulnya yang kita rubah dan sekarang untuk

32

Pertahanan saja belurn selesai kita ini, apa lagi urusan Kearnanan nanti. Jadi kita bertahap dulu rnasalah definisi Pertahanan Negara dulu kalau ini sudah selesai ada yang rnengusulkan definisi Kearnanan Negara silakan, ada yang rnengust.:lkan ancarnan Kearnanaq Negara silakan. Tapi kita fokuskan dulu yang kita rnaksudkan Pertahanan Negara f adalah ini, ancarnannya ini, karena itu akan terkait dengan institusi yang akan terlibat, kalau definisi ancarnan terhadap Pertahanan Negara carnpur dengan ancarnan terhadap Kearnanan Negara, nanti institusi yang akan terlibat juga akan kabur TNI turun Polri turun dan lain sebagainya. Contoh rnisalnya di Aceh, Aceh itukan sudah rnerupakan bersenjata, tetapi kita rnasih definisikan itu sebagai rnasalah Kearnanan sehingga Polisi yang dominan disana. Ada fraksi lain yang mau rnenyampaikan, silakan Pak sebelum Pemerintah.

F.KB (K.H. HANIF MUSLIH. Lc) Terima kasih, saya sangat seteju apa yang disarnpaikan oleh ternan-ternan

dan Saudara Ketua, Pertahanan Negara ini yang sudah. Jadi tidak usah diubah, ada wilayah, jadi kedaulatan negara lebih luas lagi. Kemudian soal ancaman saya kira nanti cukup, kernudian dalarn ancarnan nanti diperjelas secara rinci, jadi apa yang ditanyakan TNI, dijelaskan didalam pain ke-2, jadi ancaman itu apa dijelaskan disana. Sernentara yang ini kita sepakati dulu. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Tidak ada tawaran ancarnan ini diperjelas di DIM berikut, sedangkan disini kita

berbicara rnengenai definisi Pertahanan Negara, masalahnya apakah definisi sudah cukup atau tidak, silakan Pernerintah yang sudah banyak mendegarkan sekian banyak, karni persilakan.

F .PDI-P (PERMADI, SH) Sebelumnya saya ingin menambah, jadi menurut Undang-undang Dasar 45

Pertahanan dan Keamanan itu tidak dipisahkan, ini satu kata, jadi nanti kalal.i kita rnembuat definisi Pertahanan dan Keamanan Negara ini terbukti bahwa dalarn ayat (2) BAB XII pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara disebut : Usah Pertahanan dan Kearnanan Negara, dilaksankan melalui sistem Pertahanan dan Kearnanan Rakyat Sernesta. Satu ini, tidak dapat dipisah, karena itu kalau ada Undang-undang Pertahanan dan kemudian ada Undang-undang Keamanan ini tidak lntegritit, kita lebih baik susah-susah diawal daripada nanti mernbongkar sernua Undang-undang ini rnenjudi tidak berarti. Terima kasih.

KETUA KETUA : lni debatnya bisa ke PAH I, justru itulah fungsi kata-kata "dan" disitu Bapak

Parrnasi, saya ikut di PAH I, saya ikut di PAH I, Bapak Patrialis ikut di PA.H I, justru rnemang sernangat disana ingin memisahkan Pertahanan dan Kearnanan karena itu ditaroh kata-kata "dan" kalau dulu tidak ada "dan"nya Pertahanan Keamanan, itulah semangatnya pasal 30, justru ingin memisahkan, sehingga dipakai kata sambung "dan" kalau dulu-kan Pertahanan Keamanan MENHANKAM, Menteri Pertahanan Keamanan. Departemen Pertahanan Keamanan, karena semangat kawanp-kawan di PAH I ingin dipisahkan W?~lau tidak dapat dipisahkan secara utuh, dipakai istilah "dan" supaya krekter pengelolaan Pertahanan berbeda de_ngan karekter penggelolaan Keamanan, institusinya juga berbeda walaupun ada. Silakan Bapak Patrialis.

33

F.REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH) Saya setuju · kalau, masalah judul itu nanti kita sesuaikan walaupun

argumentasi yang disampaikan Bapak Parmadi, cukup mempunyai resning dan pembahasan kita juga didalam ini tentu sangat susah sekali kalau kita coba memisahkan, secara jelas antara tug as Pertahanan dan Keamanan itu walaupun kita mengetahui bahwa BAS VI dan VII itu semangatnya Bapak Parmadi, mendatangl<an posisi bahwa Polisi bukan bagian dari tentara tetapi juga disitu adalah reposisi dan retruktisasi sehingga tidak ada tumpang tindih dan saling p.rotesional itu sebetulnya semangatnya selain yang disampaikan Bapak Parmadi. Memang menarik apa yang disampaikan frakasi TN I, tadi cuma persoalannya adalah kalau kita melihat ini secara keseluruhan ternyata memang Pemrintah mempersiapkan DIM ini bahwa ancarnan itu tidak sesunggunya melulu dari luar negari, jadi tidak melulu merup:tkan Pertahanan, kedaulatan wilayah dari luar negari tetapi juga adalah ancaman dari dalam negeri sendiri sebagaimana dirumuskan DIM 34, disini dijelaskan bahwa ancaman itu yang datang dari luar negeri maupun juga dalam negari. :retapi disisi lain kalau kita melihat lagi dalam DIM nomor 73 ada suatu kerancuan lagi disini kita mencoba mengkaitkan adalah bahwa pada saat Presiden bisa mengerahkan Tentara Nasional Indonesia untuk mengantisifasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah, ini juga artinya tidak sfesifik Rancangan Undang-u11dang dipersiapkan oleh Pemerintah semata-mata adalah peran alat Pertahanan sehingga TNI walaupun didalam Undang-undang ini yang diberikan pengertian-pengertian pada alat-alat Pertahanan Negera itu adalah hanya TNI, ada Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, disini dijelaskan tapi disi lain. Walaupun pada saatnya nanti juga tidak akan tertutup kemukinan adanya pergesaran nilai, jadi pergeseran nilai persoalan-persoalan yang ada didalam dalam negari, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Bapak KASAD, mungkin ini persoalan pertama adalall persoalan kintisional dalam negeri, tapi ini bisa berubah menjadi persoalan­persoalan kedaulatan. Saya kira kalau memang kita mau mempertegas posisi masing-masing itu juga tidaj ada salahnya kita melakukan rincian yang .lebih jelas terhadap spesifikasi ancaman luar negeri itu bagaimana, ancaman dalam negeri bagaimana, nanti akan kita coba kaitkan .. Jadi pada saatnya ancaman dalam negeripun juga bisa diambil alih oleh TNI kalau itu sudah merupaka.n ancaman untuk keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa kita, termasuk yang berkaitan dengan masalah narkotika. Saya kira begitu Saudar Ketua, mudah-mudahan ketua meyimak, jadi panjang juga persoalannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Kalau Bapak Patrialis itu,dengar suara kita sudah menyimak, ada fraksi lain

sebelum, silakan

F.PPP (DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY) Terima kasih Pimpinan, suatu fraksi P3 mengajukan ada istilah Keamanan

sebetulnya tanpa makna itu, justru kami merenung, karena memang antara Pertahanan dan Keamanan itu sulit untuk dipisahkan, maka kontruksi pikir P3 semula adalah adanya satu Undang-undang tentang Pertahanan dan Keamanan satu. Baru setelah itu katakanlah nanti a9a juga berkaitan Undang-undang tentang Polisi ada Undang-undang tentang TNI, kontruksi berpikir kita semua itu dan nanti Undang­undang banyak lain berikutnya, tetapi waktu Pemerintah menyampail<annya dengan mentuk Pertahanan Negara, kita fraksi waktu Pemandangan Umumnya juga itu sudah menerima untuk penibahasan berikutnya, sehingga barangkali kalau kontruksi kami tadi tidak bisa dilanjutkan tentunya kita berpikir bagaimana dalam rangka Pertahanan Negara itu adanya satu kejelasan terhadap menyangkut masalah ancaman tadi. Jadi ancaman yang konfensional yang diistilakan lmnfensional dengan

34

istilah seperti narkoba pengerusakan lingkungan kalau itu nantinya j~ga inilah Pertahanan Negera. Pernah muncul satu pertanyaan kalau begitu nanti kalau itu menjadi tanggung jawab tentara karena pertahana apakah harus ada tentara norkoba apakah harus ada tentara lingkungan hidup kira-kira begitu muncul pertanyaan seperti · itu, nah supaya itu tidak saya kira perlu nanti ini dirumuskan secara rinci mana itu katakanlah ancaman yang itu masih haknya kewenangannya bisa oleh Polri hanya oleh Polri dan mana itu ancaman oleh tentara, enggak tahu apakah bisa secara tegas atau tidak ini pak,tetapi supaya, kalau tidak tegas nanti jumbuh lagi itu pak, itulah barang kali Bapak Pimpinan dan menambah problem juga yang saya sampaikan ini.

KETUA RAPAT: Sebenarnya ini wakti Kasad menyampaikan itu sudah ada gambaran cumc:m

menuliskan ini agak susah pak, ya nah karena sudak diputar berkali-kali apakah kita perlu loby dulu atau ini di lanjutkan di Panja sebelum putus disini kayaknya agak susah ini kunci ini pintu utama, atau sekalilagi pemerintah.

PEMERINTAH/ KASAD : Begini pak, apayang disampaikan oleh pak Perinadi itu betul sekali, jadi

sebetulnya ada suatu UU yang berkaitan antara pertahanan dengan keamanan memang begitu seharusnya, kemudian harusnya memang di breakdown ada UU Pertahanan sendiri dan Keamana sendiri tetapi kelihatanya ki~a sekarang sedang membahasnya hanya pada pertahanan, karena pertahanan-keamanan itu bukan menjadi wilayah yang kita buat, yang kami buat ini pertahanan karena kalau kita menyangkut keamanan ada fungsi lain yang membuatnya itu maka kita hanya membuat pertahanan, ·tetapi kalau forum menyepakati kalau bahwa memang harus ada UU tentang masalah Pertahanan dan Keamanan, mungkir. perlu dibentuk lagi nanti siapa untuk membuat itu, padahal yang kita bicara sekarang UU hanya menyangkut masalah pertahanan saja, kalau pertahanan saja itu kalau kita bicara rnasalah ancaman maka ancaman yang lebih berkait dengan fungsi dari militer untuk menanganinya.

Tadi saya katakan dalam negeri itu semua awalnya menjadi bagian polisi karena awalnya selalu kita kategorikan sebagai pelanggaran hukum walaupun dia misalnya menyatakan dirinya memproklamirkan suatu wilayah lepas dari NKRI tapi kalau kekuatanya itu tidak demikian besar dan masih bisa ditangani oleh kepolisian sehingga belum mengancam kepada kedaulatan negara, kepada keutuhan wilayah, masih menjadi wilayah keamanan, tetapi kalau demikian beasr seperti PRRI bagaimana polisi kitakan tidak mungkin kemudian kita lengkapi dengan kapal selam, pesawat pembom dan sebagainya yang diluar kewenangan polisi, maka pemerintah melalui persetujuan DPR atau tidak mendeklair keadaan darurat yang memberi kewenangan tentaraffNI untuk menangani ancaman itu, tetapi sekarang yang belurn ada yang mungkin juga bapak-bapak harus kuwer disana jangan sampai kejadian di Aceh misalnya situasinya sudah sedemikian besar sudah sedemikian memang ancamannya demikian tingginya dan sudah betul-betul diluar kewenangan kepolisian, kepolisianpun sudah menyatakan itu diluar kemampuan kami tetapi belum juga diberikan kewenangan kepada TNI untuk menanganinya ini mungkin yang ada aturan harus mengatakan pemaksaan kepada siapa yang punya kewenangan untuk harus dalam yang posisi seperti ini sudah harus dinyatakan keadaan darurat memberikan kewenangan kepada TNI untuk menanganinya kira-kira itu jadi ancaman bagi kita adalah mana-mana yang jelas sudah berada diluar kemampuan lepolisian untuk menanganinya yang ada didalam yang diluar yang berkaitannya ya narkotik dari luar walau mengancam kepada ini bukan wilayahnya militer itu juga masih wilayahnya intansi dan penegakan hukum kira-kira itu pak, saya tidak mengetakan pormasi salah itu jukus memang perlukan antara pertahandan

35

keamanan, tetapi sekarang kita membahasnya hanya bagian-bagian pertahanannya saja begitu, terima kasih pak.

KETUA RAPAT : Sebenarnya sudah jelas pak, bagai mana merumuskan dalam bentuk naskah

UU pak, bisa enggak ada rumusan gak, untuk mendefinisikan pertahanan negara, silahkan Menteri.

PEMERINTAH/ MENHAN: Jadi saya kok tidak melihat ada kesulitan untuk merumuskan kalau kita sudah

sepakat bahwa yang sebenarnya yang kita garap ini adalah pertahanan yang kalau dikaitkan dengan ancaman sebenarnya ancaman militer tadi saya katakan ancaman itu artinya luas tapi khusus untuk UU pertahanan yang . akan kita buat itu adalah menyangkut tugas militer seperti disebutkan didalam Tap Nomor 7 Tahun 2000 yang itu sebenarnya meliputi yang konfensional adalah agresi dan infasi dan kekuatan militer Juar lalu non konfensional yaitu bisa dinyatakan berdasar suatu proses adalah pemberontakan dan separatisme yaitu saja yang sebenarnya yang lain yang non militer seperti narkoba, bencana alam dan teroris itu urusan keamanan nant;, jadi kita membatasi kesitu aja keamanan yang harus dihadapi oleh milit•3r didalam konsepsi, terima kasih.

KETUA RAPAT : Silahkan Pak Permadi.

F. PDI-P (PERMADI, SH ) : Ungkapan dari Bapak Pimpinan tadi mengenai UUD dan perubehannya

bahwa itu memang dipisahkan sangat kami setujui, tetapi dari UUD ini juga diketahui bahwa pertahanan dan keamanan yang terpisah itu tidak bolah dipisahkan sama sekali harus tetap didalam suatu kerangka, oleh karena itulah maka saya juga sepakat dengan Pak Patrialis bahwa Tap Nomor 6 dan 7 itu tidak sernata-mata hanya yang memisahkan polisi dan tentara tetapi melakukan reposisi dan restrukturisasi ini sebagai akibat pak, sebagai akibat dipisahkannya lalu harus direstrukturisasi kembali ini saya minta maaf kepada tentara dan kepada polisi nanti akan saya singgung pak, sebagai akibatnya kalau ini dipisah keamanan dan pertahanan inikan harus setara pak, kalau setara ini institusinya harus setara dulukan Polisi ini dibawah Tentara dibawah Panglima TNJ, Panglima ABRI, nah sekarang disetarakan ini memuat pertahana ini memuat keamanan karena kesetaraan inilah saya minta maaf sebelumnya mengatakan barang kali dari pihak TN I ada hal-hal kurang enak sebaliknya dari Polisi tumbuh a.rogansinya seakan-al<an dialah yang paling perkasa didalam menangani keamanan ini terlihat dida:am berbagai kasus pak, termasuk kasus Aceh ini tetapi didalam kasus Aceh ini saya tidak hanya melihat masalah pertahanan dan keamanan·drsini ada kasus politik disini ada kasus HAM tentaranya sendiri sudah jerah pak, untuk ditembak dengan HAM sehingga akibatnya polisi dulu sekalipun dibelakangnya itu Kostrad, jadi ini ada masalah komopleks pak, tetapi kita harus bisa berpikir jernih tentang UU ini oleh karena itu kalau tadi dikatakan oleh Kasad dan Menhan tentang pertahanan dar fungsi-fungsinya ini nanti akan tergambar didalam UU Tentang TNI seperti halnay ada UU Tentang Polri yang nanti jelas fungsinya adalah menangani masalah keamanan tetapi sitem dan segala macamnya inilah itu adalah Sishankamrata kita tidak mengatakan Sishan rata dan siskamrata tidak karena itu UU-nya memang kita mau mengacu kepada UUD 1945 ya Sishankamrata UU-nya pertahanan dan keamanan oleh karena itu tidak sulit Pak Kasad karena didalam UU inipun sudah ada pengaturan tinggal kita menambah kalau judulnya kita rubah perf:ahanan diganti keamanan mungkin dirubah beberapa difinisi ditambah beberapa pasal yang menyangkut masalah ·. keamanan tetapi kalau kita menapikan ini kemudian ingin

36

merubah kembali itu memakan waktu yang cukup lama, jadi kita harus realjstis dan kita ini terus terang saja sebagai badan legislasi harus bisa mempertanggung jawabkan produk kita apakah produk ini benar-benar.

Pertama mengacu kepada Undang-undang Dasar, Undang-undang Dasarnya jelas Dishankam rata.

Yang ke dua, Tap MPR Nomor 7 itu yang .dipisah hanya institusinya sementara pemahaman pertahanan dan keamanan tidak dipisahkan, jadi fungsi keamanan itu ditangan Polisi fungsi pertahanan ditangan Tentara tetapi Grey Areanya juga diatur diTap Nomor 7 itu dalam Bab II dalam TNI ada masalah bantuan TNI kepada Polri dalam tap yang sama Bab Ill ada bantuan Polri kepada TNI, jadi MPR sudah melihat bahwa pertahanan dan keamanan ini tidak bisa dipisahkan katau kita nanti membuat UU Pertahanan dan UU Keamanan sulit mengatur grey areanya karena UU ini terpisah sama sekali, nah karena itu kami mengingatkan setelah kita berdiskusi ini lebih baik kita mengalami krusial diawal dari pada nanti membongkar sama sekali peraturan-peraturan yang sudah kita buat selama berbulan-bulan tF.riam kasih.

KETUA RAPAT : Sebenarnya sudah kita hadapi krusial pak ya, jadi mohon saya dibetulkan

tangkapan saya kemarin kita belum menutup kemungkinan untuk mengembangkan UU ini mau jadi UU Pertahanan dan keamanan mau jadi UU Pertahanan bergantung nanti isinya, sekarang kalau isinya mau dikembangkan pertahanan dan keamanan ya usulkanlah pada saat kita membahas butir-butir yang pas untuk masuk, usulkanlah saya kira kemarin tidak ada keputusan untuk membatasi barusan kita membahas. Pasal-pasal kalau ada perlu definisi keamanan ya usulkanlah kebetulan sekamng kita berbicara mengenai pertahanan negara kalau nanti ada usulan rnengenai keamanan negara ya usulkanlah dan kita bahas kalau kawan-kawan setuju klta dop kalau tidak setuju maka diatur di UU sendiri saya kira demikian Pak Permadi.

Sekarang kita bahas mengenai definisi Pertahanan Negara dan karena inr menyangkut pintu gerbang untuk masuk ke Pasal-pasal selanjutnya saya kira ini tidak boleh bleng pak, walaupun masuk di Panja minimal ada pokok··pokok yang kita artikan disitu, nah tadi kawan-kawan mengharapkan adanya hal-hal yang definitif disitu yang menjadi bagian fungsi dari pertahanan karena kalau dengan kata-kata keselamatan segenap bangsa ada perampokan, ada warga negara yang diculik apakah itu dari pertahanan negara yang mengharuskan TNI turun tangan barang kali itu yang dimaksud kawan-kawan.

F. PDI-P (PERMADI, SH ) : Sekali lagi kami ingin memberikan saran pak, jadi justru itulah pak kalau kite.

sementara ini dengan judul pertahanan tanpa keamanan ini akan menjadi krusial, tetapi kalu tidak enggak ada masalah dalam keselamatan itu memang terma~mfc kalau kita dibom seperti lrak tetapi juga kalau kejahatan itu sudah mencapai klimak jadi dua-duanya keselamatan bangsanitu tetap pak memang Iuas itu mulai dari perkosaan, aborsi itu menyangkut keselamatan the lost jenf.-r isen kita itu anc;aman bukan hanya dari tentara atau luar negeri tetapi dari dalam, oleh karena itu andai kata itu maaf sekali lagi andai kata dikatakan pertahanan dan keamanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara keutuh~n wilayahdan keselamatan itu sama jadi enggak periu dirubah tinggal nanti

I ancamannya itu apa saja, terima kasih.

KETUA RAPAT : Sebenarnya tidak ada beda pendapat pak, masalahnya sekarang kita akan

membahas definisi pertahanan perlu enggak definisi pertahanan negara kalau itu I perlu apa isinya nanti kalau ada usul perlu ada usul mengenai pertahanan negara

perlu enggak kalau perlu definisinya apa kalau ada usul mengenai pertahanan dan

37

keamanan perlu enggak kalau perlu apa usulnya, nah sekarang kebetulan [<ita berbicara mengenai pertahanan negara dulu.

F .PPP ( H.M THAHIR SAIMIMA, SH ) : Saudara Pimpinan saya usul supaya skors rapat ini untuk kita toby

persoalannya tidak akan selesai, jadi kita toby antara pemerintah dan pimpinan­pimpinan, ketua-ketua fraksi atau yang mewakili supaya bisa selesai.

KETUA RAPAT : Tadi saya tawarkan dan kita sepakat untuk loby dulu pak, barang 15 menit khusus mengenai ini masing-masing fraksi dan Pemerintah.

F. KB (DRS. ACHMAD SYATIBI ) : Begini pimpinan ini sudah jam 4 kurang seperempat, jadi kalau loby

seperempat jam itu berarti sudah jam 4.

KETUA RAPAT : Ia paling lama 15 tentu 1 0 men it bisa selesai.

SKORS UNTUK LOBY.

KETUA RAP AT : Skors bisa kita cabut mohon mengambil tempat bapak dan ibu Anggota

Pansus yang kami hormati, izinkan kami mencabut skorsing sidang baru sajakita melewati toby dan hasil toby itu kita semua sepakat untuk melanjutkan pembahasan sesuai RUU dan Dim-dim yang diajukan oleh Fraksi-fraksi dan kalau kita melanjutakan berarti tingkat pembicaraan kita kembali kepada dim nomor 17 khususnya berbicara mengenai definisi pertahanan negara cuma kita ini berhadapan dengan kendala tatatertib rapat harus berakhir jam 16.00 wib kecuali kalau rapat memutuskan lain, jadi kembali Jagi ada 3 alternatif pak, sekalipun dari segi produktifitas kalau kemarin kita selesaikan 7 hari ini selesai 9 setengah, jadi ada tiga alternatif kita brik disini sambil mengendapkan perdebatan yang cukup hangat tadi atau kita lanjutakn 1 jam Jagi atau kita brik kita pakai jam sebentar malam, silahkan PDI-P.

F. PDI-P (FIRMAN JAVA DAELI, SH): Ia kalau ini kesepakatan kami disini ini ternan-ternan POl Perjuangan ini

materinya masih banyak perlu ada proses perenungan Jebih dalam lagi maka usulan kami kalau boleh diteruskan besok, terima kasih.

KETUA RAPAT : Biasanya kalau dari rekan kami PDI-P mengatakan demikian itu ada ekornya

pak, persidangannya diteruskan besok tapi khusus dim 17, 18 ada rumusan baru dari pemerintah biasanya begitu permintaannya, dari Golkar, Persatuan Pembangunan, setuju besok, Reformasi.

F. REF (DRS. ACHMAD ARIF ) : Sebenarnya target selesainya itu kapan kalau tidak terlalu cepat artinya

persidangan itu saya kira saya setuju dengan usul POl perjuangan, terima kasih.

KETUA RAP AT : Kebangkitan Bangsa, TNII POLRJ, KKI, Daulatul Umah, setujunya apa barang

kali saya simpulkan begini pak, kita setuju untuk berhenti disini tapi bukan kita tidal< bekerja hanya pekerjaannya tidak bersama semua bekerja masing-masing fraksi bekerja pemerintah bekerja merumuskan kira-kira rumusan yang terbaik untuk butir

38

17 dan 18 yang saling berkaitan yang tadi sebenarnya sudah ada ancang-ancang gambaran yang jelas,.silahkan pemerintah memberi komentar.

F.PPP (H.M THAHIR SAIMIMA, SH): Saudara Pimpinan saya intrupsi sebelum pemerintah memberi penjelasan

tadikan kita loby, saudara pimpinan harus menjelaskan dulu buat kita hasil lobynya hormati pemerintah.

KETUA RAPAT : Tadi waktu saya jelaskan saya pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Bugis

saya tidak tahu apakah Pak Thahir ada disini, silahkan pemerintah.

PEMERINTAH/ MENHAN: Terima kasih pemerintah setuju kalau dilanjutakan besok, tapi kalau tidak

salah jadualnya besok malam tidak sore ya kalau tidak salah kalau sore juga boleh silahkan jam berapa.

KETUA RAP AT : Besok hari kamis 19.30 karena ada rapat, ada sidang kebinet kalau tidak ada

Rapat Kabinet besok dan diperkirakan Rapat Paripurna selesai sampai siang kala'J kita mulai jam 1 ada hambatan pak, Pemerintah siap Fraksi-fraksi kalau begitu lebih baiksekarang ini tidak ditutup tapi kita skors saja sampai besok, ya kita setuju pak kita skorsing sidang sampai besok jam 1 siang uantuk melanjutakan pembahasan dim 17 dan seterusnya dengan demikian izinkan saya · dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil alamin untuk mengahiri pertemuan pada sore harl ini.

( KETOK PALU DUA KALI )

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIS.

Jakarta, 27 Juni 2001, a.n. KETUA RAPAT,

SEKRETARIS RAPAT,

@~·~. DRS. ISK.t\NDAR N. BASRI

NIP.210001160