1)I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Identifikasi Masalah

1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional, Pemerintah terus

berupaya untuk meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan

produktivitas dan perbaikan kualitas hasil pertanian. Diantara berbagai jenis

bahan pangan, beras merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat

Indonesia. Hal ini mudah dipahami karena beras memiliki posisi strategis dalam

memelihara stabilitas ekonomi nasional.

(Amien, 2002 dalam Komba, 2010)

Pemenuhan kebutuhan beras nasional yang bersumber dari produksi dalam

negeri telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Salah mengurus

beras akan berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan bernegara karena

komoditas ini sangat strategis dan sarat nilai politis. Berbagai upaya telah

ditempuh Pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan tersebut, antara lain

dengan menetapkan kebijakan dasar yaitu dengan penyediaan subsidi benih,

penyediaan subsidi pupuk, penyediaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP),

penetapan harga gabah pembelian Pemerintah, dan peningkatan tarif bea masuk

untuk impor beras. Dengan kebijakan dasar tersebut diharapkan selama periode

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm,Hanging: 0,62 cm, Numbered + Level:1 + Numbering Style: I, II, III, … +Start at: 1 + Alignment: Left + Alignedat: 0,63 cm + Tab after: 1,9 cm +Indent at: 1,9 cm, Tab stops: 1,25cm, List tab + Not at 1,9 cm

2009-2014 pertumbuhan produksi per tahun untuk tanaman pangan

diproyeksikan dapat meningkat berkisar 3,22 – 20,50 persen.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan produksi pangan tersebut, diperlukan

dukungan sarana dan prasarana, dimana salah satu faktor penting dalam

peningkatan produksi komoditas pertanian pangan adalah pupuk, seiring dengan

dikembangkannya varietas unggul dan varietas hibrida yang cenderung responsif

terhadap penggunaan pupuk anorganik, dimana efisiensi dan efektivitasnya

tergantung pada lokasi setempat.

Perkembangan pupuk anorganik yang merupakan hasil produksi pabrik kimia,

mulai berkembang pesat sejak dicanangkannya revolusi hijau melalui program

BIMAS/INMAS oleh Pemerintah Indonesia. Pada saat itu, telah diperkenalkan

berbagai varietas padi unggul baru IR-5 dan IR-8 yang sangat responsif

terhadap pemupukan anorganik, agar dapat meningkatkan produksi tanaman

pangan. Pada awal tahun 1970an, pada saat petani belum menggunakan pupuk

anorganik, hasil padi varietas lokal yang diusahakan hanya mampu berproduksi

maksimal 2,0-2,5 ton/ha, meskipun mereka telah menggunakan pupuk kandang.

Dengan menggunakan pupuk anorganik, hasil varietas unggul padi di lahan

sawah irigasi meningkat lebih dua kali lipat menjadi 5-6 ton/ha.

Penggunaan pupuk anorganik tersebut semakin meningkat pada tanaman pangan

khususnya untuk tanaman padi sawah seiring dengan pelaksanaan program

Pemerintah berswasembada pangan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan

dan teknologi, upaya peningkatan produksi padi melalui gerakan revolusi hijau

telah mengantarkan Indonesia berswasembada beras pada tahun 1984.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak dapat dipisahkan dari kesadaran

petani dalam menggunakan pupuk anorganik.

Di satu sisi, pengembangan pupuk anorganik berdampak positif terhadap

peningkatan produksi padi sawah, namun di sisi lain penggunaan pupuk

anorgonik perlu disikapi secara bijaksana karena dapat juga berdampak negatif,

seperti pencemaran lingkungan dan inefisiensi pemupukan di sebagian besar

daerah intensifikasi padi. Karena positif terhadap peningkatan produksi,

berakibat mendorong tingginya tingkat ketergantungan petani terhadap pupuk

anorganik, bahkan mereka seringkali menggunakannya dalam jumlah yang

berlebihan. Selain tidak lagi meningkatkan hasil, penggunaan pupuk anorganik

dengan takaran di atas kebutuhan tanaman juga mengurangi keuntungan yang

dapat diperoleh dari usahatani.

Pada saat ini petani memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap

penggunaan pupuk kimia dan bahkan banyak yang melakukan pemupukan

secara inefisien (overdosis) akibat degradasi mutu lahan yang mempengaruhi

responsitas tanaman terhadap serapan unsur hara. Perilaku pemupukan

demikian secara finansial sangat merugikan petani. Menyadari pentingnya upaya

penghematan pupuk bagi peningkatan pendapatan petani, penghematan

sumberdaya pupuk, dan pelestarian sumberdaya alam, maka studi analisis

dinamika tingkat penggunaan pupuk di tingkat petani perlu dilakukan untuk

mengetahui sejauhmana penggunaan dan rasionalisasi petani dalam merespon

pupuk untuk meningkatkan produksi, khususnya tanaman padi sawah, terutama

karena adanya partisipasi aktif pemerintah dalam aspek Kebijakan Pupuk

Bersubsidi.

A.B. Identifikasi Masalah

Peningkatan permintaan terhadap komoditas padi dari tahun ke tahun di Indonesia

sebenarnya telah diikuti oleh peningkatan produksi komoditas tersebut, namun

peningkatan produksi padi belum mampu mengikuti peningkatan konsumsi akan

beras. Hal ini berarti jumlah produksi padi yang dihasilkan di Indonesia belum

mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Gambaran keseimbangan kebutuhan

akan beras dengan ketersediaan pangan beras dapat dilihat sebagaimana pada Tabel

berikut ;1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah penduduk dan Konsumsi beras di Indonesia tahun

20015-20068

Tahun Padi GKG

(000 Ton)

Beras

(000 Ton)

Tersedia

untuk konsumsi

(000 Ton)

Penduduk

(000 Jiwa)

Total

Konsumsi

(000 Ton)

Selisih

(Prod-Kon)

2005 54,151 34,115 27,974 219.205 28,913 -939

2006 54,455 34,307 28,131 222.051 29,289 -1.157

2007 57,049 35,941 29,472 222.225 29,379 93

2008 60,326 38,005 34,140 228.520 31,800 3,865

Sumber : Neraca Bahan Makanan, BPS 200Departemen Pertanian (diolah)7

Dari TabelTabel 1 di atas dapat dilihatmenunjukkan bahwa laju peningkatan

produksi beras nasional hingga tahun 2006 tidak mampu memenuhi laju permintaan

perkembangan jumlah penduduk dan konsumsiakan beras di Indonesia. Hal

tersebut menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras dalam rangka mencukupi

ketersediaan untuk konsumsi pangan. Pada tahun 2007 terjadi kelebihan produksi

beras (excess supply) meskipun jumlahnya kecil dan di tahun 2008 terjadi

Formatted: Indent: Left: 0 cm,Hanging: 0,67 cm, Don't add spacebetween paragraphs of the same style,Numbered + Level: 1 + NumberingStyle: A, B, C, … + Start at: 1 +Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm+ Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Notat 2,54 cm

Formatted: Indent: Left: 0,67 cm

peningkatan relatif tinggi, sehingga tahun 2008 Indonesia terjadi swasembada

pangan.

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah yang dilakukan

Pemerintah selama ini dalam rangka membantu petani telah memberikan hasil yang

menggembirakan. Propinsi Lampung sebagai bagian integral dari sentra produksi

padi sawah di Indonesia juga terus memberikan kontribusi dalam mendukung upaya

peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah. Propinsi Lampung memiliki

beberapa sentra produksi padi sawah yang tersebar di seluruh kabupaten-kota.

Sebaran areal luas panen, produksi, dan produktivitas padi sawah di Propinsi

Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Peluang peningkatan produksi padi sawah di Indonesia masih cukup besar

mengingat sampai saat ini benih padi yang digunakan masih menggunakan benih

varietas unggul belum menggunakan benih varietas hibrida yang produksinya bisa

mencapai lebih dari 12 ton/ha, dan pemupukan yang dilakukan petani belum

berimbang sesuai anjuran tekhnologi spesifik lokasi, selain itu .benih padi yang

digunakan secara umum masih menggunakan benih varietas unggul belum banyak

petani yang menggunakan benih varietas hibrida yang produksinya mencapai 10

ton/ha.

Tabel 2. Sebaran areal Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah per

kabupaten di Propinsi Lampung tahun 2005-2009*

No Kabupaten 2005 2006 2007 2008 2009*

1. Lampung Barat

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

100.822

23.066

4,37

109.947

25.024

4,39

143.506

32.407

4,43

143.092

32.327

4,43

116.698

26.207

4,45

2. Tanggamus

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

248.461

53.199

4,67

223.547

47.826

4,67

212.034

44.435

4,77

245.585

48.584

5,06

289.567

56.943

5,09

3. Lampung Selatan

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas(ton/ha)

377.455

81.222

4,65

350.001

75.457

4,64

383.373

81.666

4,69

260.515

52.075

5,03

347.825

69.113

5,03

4. Lampung Timur

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

330.507

72.531

4,56

340.083

74.565

4,56

333.908

70.849

4,71

365.689

71.629

5,10

378.165

74.300

5,09

5. Lampung Tengah

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

408.081

88.091

4,63

439.006

94.686

4,64

486.435

102.301

4,75

465.481

90.420

5,15

587.179

115.311

5,09

6. Lampung Utara

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

78.950

17.869

4,42

80.409

18.168

4,43

96.525

21.335

4,52

91.153

20.458

4,46

103.674

23.129

4,48

7. Way Kanan

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

114.057

26.130

4,36

111.539

25.601

4,36

115.499

25.925

4,46

124.986

28.538

4,38

111.891

25.396

4,40

8. Tulang Bawang

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

256.189

58.573

4,37

280.388

63.231

4,43

336.291

75.603

4,45

338.012

76.184

4,44

337.387

75.590

4,46

9. Bandar Lampung

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

7.987

1.730

4,62

7.363

1.599

4,60

6.600

1.383

4,77

8.467

1.673

5,06

15.111

2.968

5,09

10. Metro

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

16.875

3.781

4,46

17.143

3.773

4,54

17.697

3.780

4,68

19.618

3.779

5,19

24.928

4.773

5,22

11. Pesawaran

Produksi (Ton)

Luas Panen (Ha)

Produktivitas (ton/ha)

-

-

-

102.581

20.319

5,05

49.442

9.735

5,08

Lampung

Produksi (ton)

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ton/ha)

1.939.384

426.192

4,55

1.959.426

429.930

4,56

2.131.868

459.684

4,64

2.165179

446.049

4,85

2.361.866

483.464

4,88

Keterangan : 2009* = ARAM II 2009 (Angka Ramalan II, 2009)

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2009

Pupuk menyumbang 20 persen terhadap keberhasilan peningkatan produksi

pertanian, khususnya beras antara tahun 1965-1980 dan keberhasilan Indonesia

mencapai swasembada beras di tahun 1984. Pupuk pun berkontribusi 15-30 persen

untuk biaya usahatani padi. Penggunaan pupuk oleh petani untuk tujuan tersebut

secara tepat, baik jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, maupun mutu akan menjamin

adanya peningkatan produksi yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan.

(Rusastra dkk, 2002)

Kebijakan Pupuk Bersubsidi untuk petani telah berjalan lama.

Sejalan dengan kompleksitas masalah pembangunan pertanian, khususnya dalam

peningkatan produksi, dimana pupuk menjadi barang yang diperlukan petani dengan

daya beli yang terbatas, Pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan

subsidi pupuk bagi petani. Argumen pemberian subsidi terhadap pupuk, antara lain

: (1) Merangsang penggunaan pupuk oleh petani sebagai bagian dari penerapan

teknologi dan peningkatan produksi pangan, (2) Dalam rangka menstabilkan harga

di tingkat petani, dan (3) Lebih mengefisienkan transfer sumber daya dari

pemerintah ke petani guna membantu pembangunan di pedesaan.

( Rusastra dkk, 2002)

Dinamika Pupuk saat ini merupakan salah satu faktor produksi yang vital

dan dominan yang menentukan berhasil tidaknya usaha peningkatan

produksi pertanian utamanya tanaman padi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemakaian pupuk pada usahatani

padi antara lain menyangkut harga pupuk itu sendiri, kemampuan petani

untuk membeli pupuk, ketersediaan pupuk di pasaran, kemudahan petani

mendapatkan pupuk dan selain itu pupuk merupakan barang ekonomis

yang mempunyai nilai jual yang menguntungkan baik di pasar dalam

negeri, maupun sebagai komoditi ekspor sehingga.

Sejalan dengan kompleksitas masalah pembangunan pertanian, khususnya

dalam peningkatan produksi, dimana pupuk menjadi barang yang

diperlukan petani dengan daya beli yang terbatas, Pemerintah merasa

perlu untuk mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Argumen

pemberian subsidi terhadap pupuk, antara lain : (1) Merangsang

penggunaan pupuk oleh petani sebagai bagian dari penerapan teknologi

dan peningkatan produksi pangan, (2) Dalam rangka menstabilkan harga

di tingkat petani, dan (3) Lebih mengefisienkan transfer sumber daya dari

pemerintah ke petani guna membantu pembangunan di pedesaan. ( I

Wayan Rusastra dkk 2002)

Kebijakan subsidi pupuk untuk petani telah berjalan lama dan setelah

dihapusnya program Bimas, Pemerintah pada tahun 2002 mengeluarkan

kebijaksanaanKebijakankebijakanKebijakan pupuk bersubsidi dimana

penyalurannya sampai lini IV diserahkan pada distributor dan kios.

Dalam pelaksanaannya sampai dengan tahun 2008 dirasakan tidak efektif

dan banyak terjadi pupuk langka dan tidak sampai ke petani serta

harganya jauh diatas harga eceran yang ditetapkan . Dengan

pertimbangan tersebut pada tahun 2008, Pemerintah melakukan perbaikan

dan melalui Menteri Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan

Peraturan Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008, tentang Kebutuhan dan

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi pola sistem tertutup

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Banyak pihak yang terlibat

dalam pembuatan kebijakan ini, antara lain : Menteri Perdagangan

Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa di setiap

wilayah propinsi di Indonesia.

Kebijakan ini menetapkan berbagai hal-hal penting didalamnya yaitu

peruntukkan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran HET

dan pupuk bersubsidi, pengawasan, dan pelaporan dari hasil pelaksanaan

kebijakan tersebut.

Yang khusus dan membedakan dalam Peraturan Menteri 2009 mengenai

subsidi pupuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian tahun 2002 s/d

2008 adalah bahwa penyaluran pupuk di lini IV kepada petani, hanya

dapat diberikan kepada petani yang telah menyerahkan Rencana Definitif

Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dikoordinir oleh ketua kelompok

petani.

Dengan adanya point ini maka hanya petani yang terdaftar dalam RDKK

yang telah diserahkan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan

diperhitungkan kecil kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan

penyaluran pupuk bersubsidi sehingga petani mendapat kemudahan untuk

dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhannya dengan harga subsidi

sehingga penerapan penggunaan pupuk sesuai rekomendasi teknologi

spesifik lokasi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi yang akhirnya

akan menghasilkan produksi dan pendapatan yang tinggi.

“ Dengan telah diberlakukannya

KebijaksanaanKebijakanKebijakanKebijakan Pupuk sistem pola tertutup

timbul pertanyaan seberapa banyak petani melakukan penggunaan pupuk

secara berimbang sehingga peningkatan produksi persatuan luas lahan

meningkat secara siknifikan dan seberapa besar memberikan pendapatan

yang lebih baik dibanding sebelum diberlakukannya

KebijaksanaanKebijakanKebijakanKebijakan tersebut “.

Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani Tidak Berpola

Tingkat pemakaian pupuk anorganik di pertanian Indonesia lebih rendah

dibandingkan dengan di Negara Asia lainnya, seperti China dan India. Dalam masa

perkenalan penggunaan pupuk anorganik, tingkat pemakaian pupuk anorganik di

Indonesia 10 hingga 20 tahun, laju pertumbuhan rata-rata per tahun meningkat dari

sekitar 1,7% dalam dekade 1960an menjadi 16% selama periode 1970 sampai

1980an, yang membuat pemakaian pupuk modern per hektar juga mengalami suatu

peningkatan dari sekitar 1,3% menjadi 13,6% rata-rata per tahun selama periode

yang sama (Tambunan, 2007). Tetapi, sejak pertengahan tahun 1990an praktis tidak

ada pertumbuhan dan bahkan pemakaiannya per hektar menurun sampai pada tahun

2007, walaupun sejak permulaan tahun 2000 dan 2006 cenderung meningkat

kembali. Pemakaian pupuk anorganik dari tahun 2004 sampai tahun 2007 dapat

dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pemakaian Pupuk Pabrik/ha di Pertanian di beberapa negara Asia, 2004

– 2007 diukur dalam juta ton

China India Indonesia Viet Nam Thailand

2004 40,40 18,41 3,62 2,67 2,00

2005 43,64 20,35 3,61 2,30 1,71

2006 50,36 21,66 3,95 2,54 1,80

2007 46,56 22,57 3,73 2,70 1,78

- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

2004

2005

2006

2007

Sumber : FAO Statistical Yearbook, 2009

Kebijakan Pupuk Bersubsidi diberlakukan untuk tujuan pemerintah dalam

mengendalikan produksi pangan utama yaitu padi, yang merupakan upaya untuk

meningkatkan produksi dalam menyelaraskan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Sebagai salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang membutuhkan

dukungan anggaran pemerintah yang amat besar, sudah semestinya subsidi pupuk

dievaluasi dan disesuaikan agar senantiasa efektif dan efisien. Efektivitas subsidi

pupuk dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu distribusi dan usahatani. Pada

tingkat distribusi, efektivitas kebijakan berkenaan dengan kelancaran pasokan

pupuk dari produsen hingga petani sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan

pemerintah. Efektivitas kebijakan di tingkat usahatani berkenaan dengan

sejauhmana subsidi pupuk berdampak pada peningkatan produksi dan laba

usahatani.

(Anjak, 2006)

Dalam mengkonsumsi pupuk walaupun disubsidi penggunaan belum tentu

cenderung meningkat tetapi akan selalu mengalami dinamika yang bersifat

fluktuatif, atau menurun, atau meningkat, disajikan pada Tabel 3. Dalam kosa kata

ekonomi pertanian, ketergantungan pada pupuk anorganik yang berlebih, petani

terperangkap ke dalam ketidakseimbangan dinamis (dynamic disequilibrium) karena

penggunaan pupuk cenderung bergerak dinamis bukan pada tingkat keseimbangan,

yaitu bergerak di antara posisi aktual aplikasi pupuk dan posisi potensial kombinasi

pupuk (dengan tingkat penggunaan yang lebih tinggi) karena harga relatif yang

lebih murah.

(Arifin, 2009)

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Pupuk di Indonesia, 2001 - 2009 (ton)

Tahun Urea TSP/SP36 NPK

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3.972.617

3.872.044

4.077.523

4.204.188

4.082.874

4.218.414

4.359.150

4.552.239

4.672.802

178.130

138.610

1.390.430

759.753

774.267

711.224

763.350

582.071

715.706

63.492

87.931

116.981

226.897

316.401

485.605

732.599

1.175.027

1.664.238

Sumber : Fertilizer Hand Book

Hasil usahatani padi responsif terhadap intensitas penggunaan pupuk urea dan

pupuk SP36. Penggunaan aktual pupuk urea dan SP36 pada survei 2005/2006 di

pulau Sumatera dan Sulawesi telah melampaui penggunaan optimal pupuk urea dan

SP36 , hal ini menyebabkan hasil yang didapatkan jauh dari hasil optimal yang dapat

dicapai. Sedangkan pada pulau Jawa, penggunaan aktual pupuk urea berlebih

dengan kombinasi penggunaan pupuk SP36 di bawah penggunaan pupuk yang

optimal, sehingga hasilnya menjadi kurang optimal pula. Penggunaan pupuk yang

demikian tidak efisien (Tabel 4). Penggunaan pupuk yang jauh dari tingkat optimal,

maka jelas bahwa subsidi pupuk tidak efektif untuk meningkatkan hasil usahatani

padi, tetapi mungkin berguna untuk dalam hal mengurangi ongkos usahatani.

(Anjak, 2006)

Tabel 4. Penggunaan urea dan SP36 untuk hasil padi aktual dan optimal menurut

pulau (kg/ha)

No Uraian Sumatera Jawa Sulawesi Indonesia

1.

2.

3.

Aktual 1998/19992

Urea1

SP361

Hasil1

Aktual

(Survei 2005/2006)

Urea

SP36

Hasil ARAM 2 2006

Optimal1

Urea

SP36

Hasil1

123

63

4.036

2263

1673

4.247

127

108

4.462

278

112

4.972

3414

604

5.377

261

105

5.565

153

28

4.033

2445

815

4.543

135

42

4.926

206

82

4.442

2706

1036

4.807

189

48

5.008

Keterangan : 1. Pada harga 2006, 2. Struktur ongkos BPS, 3. Sumatera Utara

(PSEKP, 2006), 4. Jawa Timur (PSEKP, 2006), 5. Sulawesi Selatan

(PSEKP, 2006), 6. Rata-rata Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi

Selatan (PSEKP, 2006)

Sumber : Anjak, 2006

Penggunaan Pupuk yang Belum Berimbang dan Belum Efisien

Subsidi pupuk yang menjadi bentuk kepedulian pemerintah yang tercantum dalam

APBN akan berdampak positif maupun negatif. Dampak positif subsidi pupuk,

yaitu melindungi petani yang lemah akan modal (keterbatasan modal), suatu insentif

yang merangsang petani agar dapat mengkombinasikan pupuk dengan baik sesuai

rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, dan melindungi petani dalam menghadapi

harga output yang rendah. Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya

subsidi pupuk, diantaranya adalah penggunaan pupuk yang berlebih, adanya

pergeseran penggunaan pupuk subsidi untuk padi ke penggunaaan lain yang tidak

disubsidi, dan meningkatnya beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

Saat ini rata-rata penggunaan pupuk anorganik di tingkat petani masih cukup tinggi.

Masih sangat sulit untuk melepaskan ketergantungan petani dari pupuk kimiawi. Di

sejumlah daerah anggota SPI rata-rata penggunaan pupuk urea mencapai 279,66 kg

per hektar tanaman padi, angka ini di atas angka ketetapan pemerintah yang sebesar

160-275 kg per hektar (Gambar 2). Tingginya pemakaian pupuk banyak disebabkan

ketidaktahuan petani dan minimnya penyuluhan yang terkait masalah pupuk. Petani

seringkali coba-coba atau melihat dari petani lainnya. Hal ini mengindikasikan

bahwa penggunaan pupuk di tingkat petani belum berjalan berimbang dan efisien

sesuai anjuran rekomendasi penggunaan pupuk spesifik lokasi.

Gambar 2. Rata-rata penggunaan pupuk pada usahatani padi (kg/ha).

Sumber : SPI, 2009.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemakaian pupuk pada usahatani, selain faktor

harga dari pupuk itu sendiri, yakni kemampuan petani untuk membeli pupuk,

ketersediaan pupuk di pasaran, kemudahan petani mendapatkan pupuk. Selain itu

pupuk merupakan barang ekonomis yang mempunyai nilai jual yang

menguntungkan baik di pasar dalam negeri, maupun sebagai komoditi ekspor

sehingga rentan terhadap permainan pasar untuk mencari keuntungan.

(Rusastra dkk, 2002)

Berdasarkan pemaparan tersebut, dengan diberlakukannya KebijaksanaanKebijakan

KebijakanKebijakan Pupuk Bersubsidi dimana selalu menjadi bahan evaluasi

Pemerintah diharapkan menjamin kemudahan bagi petani untuk mendapatkan

pupuk dengan harga yang terjangkau dan tingkat ketersediaannya, sehingga petani

padi sawah melakukan penggunaan pupuk secara berimbang dan efisien (tidak

berlebihan atau kekurangan) yang berdampak pada peningkatan produksi padi

sawah per satuan luas lahan meningkat secara signifikan dan peningkatan

produktivitas. Penggunaan faktor-faktor produksi yang efisien dalam mekanisme

produksi merupakan hal yang mutlak dalam mencapai keberhasilan produksi.

Karena keuntungan maksimum hanya akan tercapai dengan mengkombinasikan

faktor-faktor produksi secara efisien.

“.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana dinamika tingkat penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat petani pada

usahatani padi sawah di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

b. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan umum yang dapat dirumuskan

dalam penelitian ini, antara lain :Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi

rasionalisasi petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi pada usahatani padi

sawah pasca diberlakukannya kebijakan subsidi pupuk sistem pola tertutup di

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

Formatted: Indent: Left: 0,67 cm

Formatted: Indent: Left: 0,67 cm,Line spacing: single, No bullets ornumbering

Formatted: Indent: Left: 0,67 cm,First line: 0 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold, Swedish(Sweden)

c. Bagaimana implikasi kebijakan subsidi pupuk sistem pola tertutup terhadap

penggunaan pupuk pada usahatani padi sawah di Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1 Mengidentifikasi dinamika tingkat penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat

petani pada usahatani padi sawah di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung

Tengah.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rasionalisasi petani dalam

penggunaan pupuk bersubsidi pada usahatani padi sawah di Kecamatan

Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

3. Mengetahui implikasi kebijakan subsidi pupuk sistem pola tertutup terhadap

penggunaan pupuk pada usahatani padi sawah di Kecamatan Trimurjo,

Kabupaten Lampung Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk :

1. Petani, pedagang pupuk, dan produsen pupuk sebagai bahan masukan.

2. Instansi terkait, sebagai bahan informasi untuk pembuatan kebijakan dan

evaluasi yang terkait dengan masalah kinerja peningkatan produksi,

produktivitas, dan pendapatan petani padi sawah serta penerapan teknologi

pemupukan spesifik lokasi.

3. Peneliti lain, sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian

selanjutnya.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Linespacing: single

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold