fiskal - djpb
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
A. Produk Domestik Regional Bruto
KAJIAN
FISKAL
REGIONAL
Penyusun: Penanggung Jawab: Noor Faisal Achmad I Ketua Tim: Iwan Teguh Setiawan I Editor: I Anang R. I Haris Y. I Thedy D.P. I Desain Grafis: Dandy A. P. W.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
i
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan
Penyusunan KFR ini adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan pada setiap triwulan, guna mengetahui kinerja sosial ekonomi masyarakat
dan kinerja fiskal daerah untuk periode satu triwulan. Penyusunan KFR ini juga sebagai media
pembelajaran yang sangat berharga bagi segenap insan Ditjen Perbendaharaan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya.
Proses penyusunan KFR ini, merupakan tantangan yang harus dilalui, khususnya dalam
memaksimalkan pengumpulan data/informasi yang tersebar diberbagai instansi dan media
massa untuk selanjutnya dianalisis, sehingga kajian yang dihasilkan dapat komprehensif dan
aktual.
Kami menyadari bahwa hasil penyusunan KFR ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan
dan penyempurnaan KFR ini.
Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan dalam penyususnan KFR ini sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah
ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah akan membalas semua pengorbanan dan
kebaikannya Bapak/Ibu sekalian.
Kami berharap, semoga KFR ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah lingkup Provinsi Maluku, akademisi dan pihak-pihak yang berkompeten dalam
kegiatan ekonomi regional di provinsi maluku, serta masyarakat Maluku pada umumnya, guna
meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Maluku yang lebih baik.
Ambon, 13 Mei 2020
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Noor Faisal Achmad
karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Maluku Triwulan I Tahun 2020 dapat
disusun dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
ii
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………. ii
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A. Produk Domestik Regional Bruto………….…………………………............ 1
B. Inflasi ……………………………..…………………………………………….. 2
C. Indikator Kesejahteraan……………….………………………………........... 3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN APBN 7
A. Pendapatan Negara……………….………………………………………….. 8
B. Belanja Negara………………………………………………………………… 10
C. Prognosis Realisasi APBN…………………………………………………… 12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN APBD 13
A. Pendapatan Daerah…………………………………………………………… 14
B. Belanja Daerah………………………………………………………………… 17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019…………. 18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN
ANGGARAN KONSOLIDASI (APBD DAN APBD
19
A. Laporan Pemerintah Konsolidasian…………………………………………. 19
B. Pendapatan Konsolidasian…………………………………………………… 20
C. Belanja Konsolidasian………………………………………………………… 21
D. Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Terhadap PDRB………………… 22
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 23
Waspadai Perlambatan Ekonomi Maluku...................……..........…………… 23
Antisipasi Lonjakan Penganggur di Maluku...................……..................…… 23
LAMPIRAN……………………………………………………………………………….… 25
1
A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO
Perekonomian Maluku pada Triwulan I
2020 yang diukur berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga
berlaku mencapai Rp11,75 triliun dan atas
harga konstan 2010 mencapai Rp7,84
triliun. Ekonomi Maluku triwulan I 2020
tumbuh 4,01% (yoy), lebih tinggi bila
dibandingkan dengan tingkat nasional
yang sebesar 2,97% (yoy).
Pertumbuhan perekonomian ini
didukung oleh hampir semua lapangan
usaha kecuali Pertambangan dan
Penggalian yang mengalami kontraksi
sebesar 1,57%. Pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh kategori pengadaan listrik
dan gas sebesar 7,82%; diikuti oleh sektor
lapangan usaha jasa kesehatan dan
kegiatan sosial sebesar 6,92%. Dari sisi
Pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada
sebagian besar komponen pengeluaran.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT
yang tumbuh sebesar 4,39% dan
komponen pengeluaran konsumsi
pemerintah sebesar 3,36%.
Struktur PDRB Provinsi Maluku
menurut lapangan usaha atas dasar harga
berlaku pada triwulan I tahun 2020 tidak
menunjukkan perubahan yang berarti.
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan; Lapangan Usaha
Admintsrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib; dan Lapangan
Usaha Perdagangan Besar-Eceran dan
Reparasi Mobil Sepeda-Motor masih
mendominasi PDRB Provinsi Maluku di
triwulan I tahun 2020.
Bila dilihat dari penciptaan sumber
pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan I
tahun 2020 (yoy), Lapangan Usaha
Sumber : BPS Provinsi Maluku
5,25 5,47
6,34 6,41 6,32 6,095,24
4,734,015,06 5,27 5,17 5,18 5,07 5,05 5,02
4,97
2,97
Triwulan ITriwulan II TriwulanIII
TriwulanIV
Triwulan ITriwulan II TriwulanIII
TriwulanIV
Triwulan I
2018 2019 2020
Maluku Indonesia
Sumber : BPS Provinsi Maluku
5,25 5,476,34 6,41 6,32 6,09
5,24 4,734,01
6,27 6,27 6,27 6,27 6,20 6,20 6,20 6,20 6,43
TW I TWII
TWIII
TWIV
TW I TWII
TWIII
TWIV
TW I
2018 2019 2020
Realisasi Target
PDRB Maluku dan Indonesia (2018-2020)
Grafik
I.2
Target dan Realisasi PDRB Maluku (2018-2020) (yoy)
Grafik
I.1
2
Admintsrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib memiliki sumber
pertumbuhan tertinggi sebesar 0,99%;
diikuti Lapangan Usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,90%;
dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar-
Eceran dan Reparasi Mobil Sepeda-Motor
sebesar 0,74%.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan
ekonomi triwulan I tahun 2020 terhadap
triwulan I tahun 2019 (yoy) terjadi pada
sebagian besar komponen pengeluaran.
Struktur PDRB Provinsi Maluku
menurut Pengeluaran atas dasar harga
berlaku triwulan I tahun 2020 tidak
menunjukkan perubahan yang signifikan.
Aktivitas permintaan akhir masih
didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga yang mencakup lebih dari
separuh PDRB Provinsi Maluku.
Komponen lainnya yang memberikan
peran besar terhadap PDRB secara
berturut-turut adalah Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah, Pembentukan
Modal Tetap Bruto atau PMTB, Ekspor
Luar Negeri dan Impor Luar Negeri.
Sedangkan peranan Komponen
Pengeluaran LNPRT dan Pengeluaran
Inventori relatif kecil.
Berdasarkan dokumen Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) tahun 2020, Provinsi
Maluku mempunyai target pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2020 ini sebesar
6,43%, sementara realisasi triwulan I tahun
2020 sebesar 4,01%, turun sebesar 1,23%
dari tahun lalu pada periode yang sama
yang mencapai 5,24%. Artinya Pemerintah
Provinsi Maluku perlu melakukan langkah-
langkah untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
B. Inflasi
Inflasi di Provinsi Maluku diwakili oleh
2 kota IHK yaitu Kota Ambon dan Kota
Tual. Inflasi Maluku sampai dengan Bulan
Maret Tahun 2020 (ytd) sebesar 0,12%
lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar
0,10%. Pada bulan Maret (mtm) terjadi
deflasi sebesar 0,70% sementara di tingkat
nasional terjadi inflasi sebesar 0,76%.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Mar
-19
Ap
r-19
May
-19
Jun
-19
Jul-
19
Au
g-19
Sep
-19
Oct
-19
No
v-19
Dec
-19
Jan
-20
Feb
-20
Mar
-20
Maluku Nasional
Inflasi Maluku dan Indonesia Maret 2019 – Maret 2020 (mtm)
Grafik
I.3
Sumber : BPS Provinsi Maluku
1,26 1,13
2,74
3,243,06 2,93 2,94
3,2
2,38
2,08
0,650,83
0,120,35 0,8
1,48
2,05
2,36 2,482,2 2,22
2,37
2,72
0,39 0,280,1
Maluku Nasional
Inflasi Maluku dan Indonesia Maret 2019 – Maret 2020 (ytd)
Grafik
I.4
3
Sedangkan inflasi tahunan di Provinsi
Maluku (yoy) mencapai 1,46% lebih
rendah 1,5% dari inflasi nasional yang
sebesar 2,96%.
Pada Maret 2020 terjadi deflasi di Kota
Ambon sebesar 0,71 %, terjadi penurunan
Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,32
pada Februari 2020 menjadi 105,56 pada
Maret 2020. Inflasi tahun kalender Kota
Ambon pada Maret 2020 sebesar 0,13%
dan inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2020
terhadap Maret 2019) sebesar 1,34%.
Sedangkan di Kota Tual, pada Maret
2020 terjadi deflasi sebesar 0,55%. Terjadi
penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK)
dari 104,91 pada Februari 2020 menjadi
104,33 pada Maret 2020. Inflasi tahun
kalender Kota Tual pada Maret 2020
sebesar -0,17% dan inflasi Tahun ke
Tahun sebesar 3,31%. Hasil inflasi Maret
2020 ini menempatkan Kota Ambon pada
urutan 84 dan Kota Tual pada urutan 79
tingkat inflasi dari 90 kota IHK di Indonesia
Inflasi Maluku ditahun 2020
diperkirakan tetap rendah dan berada
pada sasaran inflasi. Kelompok bahan
makanan dan transportasi mengalami
deflasi secara bulanan, dikarenakan
adanya kondisi pandemic COVID-19.
Namun kebutuhan atas pangan dan
transportasi diperkirakan akan Kembali
naik dengan datangnya Bulan Ramadhan
dan pandemic COVID-19 yang
diperkirakan berakhir pada Juli 2020.
Target Inflasi Maluku (ytd) sesuai
dengan dokumen KUA tahun 2019
sebesar 3,66-4,46%. Sedangkan TPID
Maluku menargetkan inflasi Maluku (yoy)
sebesar 3,%±1%. Dari target tersebut.
Realisasi tingkat inflasi sampai dengan
Maret 2020 sebesar 0,12%, menunjukkan
bahwa inflasi di Provinsi Maluku harus
segera mendapatkan perhatian untuk
menjaga harga tetap stabil.
C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN
Indikator Kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan tingkat kemiskinan,
tingkat ketimpangan (gini rasio) dan tingkat
pengangguran terbuka pada suatu daerah.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
IHK
Mar-20 mtm ytd yoy
Umum 105,56 -0,71 0,13 1,34
Makanan, Minuman, dan Tembakau 103,99 -1,72 1,63 6,22
Pakaian dan Alas Kaki 109,90 0,91 1,04 -0,70
Perumahan, Ai r, Lis trik, BBRT 101,12 -0,01 0,05 -0,45
Perlengkapan, Peralatan dan
Pemel iharaan Rutin Rumah Tangga103,37 0,05 0,08 0,82
Kesehatan 103,98 0,00 0,04 3,53
Transportas i 108,95 -1,92 -4,19 -11,64
Informas i , Komunikas i , dan Jasa
Keuangan100,84 0,00 0,04 -2,36
Rekreas i , Olahraga, dan Budaya 101,38 0,19 0,77 0,29
Pendidikan 114,21 0,00 0,00 14,16
Penyediaan Makanan dan
Minuman / Restoran114,33 0,00 0,89 10,85
Perawatan Pribadi dan Jasa La innya 106,29 0,48 1,17 3,71
Kelompok PengeluaranInflas i Maret 2020
IHK Kota Ambon Maret 2020 Tabel
I.1
Sumber : BPS Provinsi Maluku
IHK
Mar-20 mtm ytd yoy
Umum 104,33 -0,71 0,13 1,34
Makanan, Minuman, dan Tembakau 104,28 -1,30 0,29 5,92
Pakaian dan Alas Kaki 112,08 0,00 0,38 7,67
Perumahan, Ai r, Lis trik, BBRT 102,62 0,03 0,20 0,84
Perlengkapan, Peralatan dan
Pemel iharaan Rutin Rumah Tangga104,75 0,06 0,17 1,90
Kesehatan 102,43 0,00 0,00 1,72
Transportas i 103,71 -0,77 -4,81 -1,26
Informas i , Komunikas i , dan Jasa
Keuangan99,55 0,00 -0,14 -1,92
Rekreas i , Olahraga, dan Budaya 106,46 0,00 0,00 0,40
Pendidikan 104,65 0,00 1,51 4,65
Penyediaan Makanan dan
Minuman / Restoran106,96 0,00 4,36 6,45
Perawatan Pribadi dan Jasa La innya 105,07 0,35 0,70 4,07
Tabel I.2 IHK Kota Tual Maret 2020
Kelompok PengeluaranInflas i Maret 2020
IHK Kota Tual Maret 2020 Tabel
I.2
4
1. Tingkat Kemiskinan
Tingkat kemiskinan di Maluku terus
mengalami perbaikan. Tingkat Kemiskinan
pada periode 2014-2019 di Provinsi
Maluku menunjukkan trend yang semakin
menurun dari waktu ke waktu. Tingkat
kemiskinan Provinsi Maluku pada
September 2019 adalah sebesar 17,65 %.
Hasil ini mengalami penurunan sebesar
0,04 poin dari periode Maret 2019 sebesar
17,69%. Dalam empat tahun terakhir
(Maret 2015 sampai dengan September
2019), persentase penduduk miskin di
Provinsi Maluku berkurang 1,86%.
Bila dibandingkan dengan nasional,
kemiskinan di Provinsi Maluku masih
cukup tinggi. Pada September 2019 jumlah
penduduk miskin sekitar tingkat
kemiskinan Maluku sebanyak 319,51 ribu
jiwa atau sebesar 17,65%, lebih tinggi dari
tingkat nasional sebesar 9,22 %. Tingkat
Kemiskinan Maluku berada pada peringkat
4 dari 34 Provinsi di Indonesia. Penyebab
tingginya kemiskinan di Provinsi Maluku
antara lain karena perekonomian Maluku
masih mengandalkan APBN dan APBD
sebagai pendorong utama (Rijoly:2019),
infrastruktur yang belum memadai;
konektivitas antar pulau yang belum baik;
tingkat pendidikan yang rendah, dan
investasi yang rendah di Provinsi Maluku.
(Kaplale:2012) (Mahulauw, Santosa,
Mahardika: 2016). Sementara Dana Desa
terlihat mulai dapat dimanfaatkan untuk
menekan kemiskinan, dengan melihat
indikator penduduk miskin di desa yang
mengalami penurunan 0,2 % pada Bulan
September 2019 dibandingkan Bulan
Maret 2019.
Berdasarkan data Kebijakan Umum
Anggaran 2020 Provinsi Maluku, angka
kemiskinan Maluku ditargetkan pada
16,35%. Angka kemiskinan terakhir masih
jauh dari target yang diharapkan oleh
Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Gini Ratio
Maluku mempunyai tingkat
ketimpangan yang lebih baik daripada
tingkat nasional yang memiliki angka
0,380. Gini Ratio Provinsi Maluku pada
September 2019 tercatat sebesar 0,320.
Angka ini menurun sebesar 0,004 poin
Sumber : BPS Provinsi Maluku
19,36 19,18 19,26 18,45 18,29 18,12 17,85 17,69 17,65
11,13 10,86 10,7 10,64 10,12 9,82 9,66 9,41 9,22
0
5
10
15
20
25
MALUKU INDONESIA
Kemiskinan Maluku – Indonesia (2015-2019)
Grafik
I.5
Sumber : BPS Provinsi Maluku
0,343
0,321
0,343
0,326
0,324 0,320
0,393 0,391 0,389 0,384 0,382 0,380
0,300
0,320
0,340
0,360
0,380
0,400
MALUKU INDONESIA
Gini Ratio Maluku – Indonesia (2015-2019)
Grafik
I.6
5
dibandingkan dengan Gini Ratio Bulan
Maret 2019. Maluku menempati peringkat
7 dari 34 Provinsi di Indoneisa dengan
angka Rasio Gini terendah. Hal ini
menunjukkan bahwa ketimpangan antara
penduduk kaya dan penduduk miskin di
wilayah Maluku lebih rendah dibandingkan
dengan tingkat nasional.
Turunnya Gini Ratio Maluku
menunjukkan penguatan perekonomian
penduduk. Hal ini merefleksikan
peningkatan pendapatan kelompok
penduduk bawah hasil dari upaya
pemerintah dengan menggelontorkan
beragam skema perlindungan dan bantuan
sosial di bidang pendidikan, kesehatan,
dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan
oleh pemerintah. Serta adanya upaya
pembangunan infrastruktur padat karya.
Berdasarkan dokumen Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) tahun 2020, Provinsi
Maluku mempunyai target ketimpangan
regional sebesar 0,324. Hal ini
menunjukkan bahwa target telah tercapai.
Diharapkan berbagai kebijakan yang
memberdayakan masyarakat akan dapat
memperbaiki perbaikan tingkat
ketimpagan pengeluaran di Maluku.
3. Ketenagakerjaan
Jumlah angkatan kerja di Maluku pada
Februari 2020 tercatat sebanyak 750.634
orang, berkurang sebanyak 14.305 orang
atau terjadi penurunan angkatan kerja
sebesar 1,87 %. Sementara jumlah
penduduk yang bekerja di Maluku pada
Februari 2020 sebanyak 697.924 orang,
berkurang sebanyak 14.194 orang
dibanding keadaan Februari 2019 yang
tercatat sebanyak 712.118 orang.
Jumlah penganggur pada Februari
2020 di Maluku tercatat sebanyak 52.710
orang, mengalami penurunan sebanyak
111 orang atau sebesar 0,21 %
dibanding Februari 2019 yang sebanyak
52.821 orang. Meski demikian, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku
mengalami peningkatan dari 6,91 % pada
Februari 2019 menjadi 7,02% pada
Februari 2020.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Komposisi Tenaga Kerja Maluku (2017-2020)
Grafik
I.7
Sumber : BPS Provinsi Maluku
5,33
5,50 5,13 5,37 5,01 5,28 4,99
7,779,29
7,38 7,27 6,91 7,08 7,02
Feb
-17
Jun
-17
Oct
-17
Feb
-18
Jun
-18
Oct
-18
Feb
-19
Jun
-19
Oct
-19
Feb
-20
Nasional Maluku
Tingkat Pengangguran Terbuka Maluku-Indonesia (2017-2020)
Grafik
I.8
6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
adalah indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur tingkat penawaran tenaga
kerja yang tidak digunakan atau tidak
terserap oleh pasar kerja. Jika dilihat
berdasarkan wilayah, TPT di perkotaan
cenderung lebih tinggi dibanding TPT di
perdesaan. Pada Februari 2020, TPT di
perkotaan sebesar 10,49%, sedangkan
TPT di perdesaan sebesar 4,41%.
Dibanding setahun yang lalu, terjadi
penurunan tingkat pengangguran di
perkotaan dan di perdesaan, yaitu TPT di
perkotaan turun sebesar 0,12 persen poin,
dan TPT di perdesaan turun sebesar 0,9
persen poin.
Sesuai dokumen Kebijakan Umum
Anggaran 2019 Provinsi Maluku, angka
pengangguran di Maluku diharapkan tidak
lebih dari 6,93%. Angka pengangguran
pada periode terakhir belum memenuhi
target yang diharapkan oleh Pemerintah
Provinsi Maluku. Melihat karakteristik
Provinsi Maluku, pemerintah daerah perlu
lebih mengembangkan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan yang terbukti
menyerap tenaga kerja dengan jumlah
signifikan.
Upaya awal yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Maluku
adalah dengan merevitalisasi visi Maluku yang lebih mengarah kepada pembangunan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) (Tualeka,2019). Direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk:
a. Percepatan reformasi birokrasi dengan efisiensi dan peningkatan alokasi anggaran untuk pelayanan
publik yang terkait langsung dengan pengembangan kualitas SDM yaitu bidang pendidikan dan
kesehatan.
b. Mendorong investasi yang mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan bagi kelestarian Maluku sebagai wilayah berciri kepulauan.
c. Peningkatan upaya untuk mengubah budaya konsumtif menjadi budaya produktif dan efisien
terhadap waktu
d. Pemberdayaan usaha kecil bagi wirausaha dari pemerintah dan kemudahan fasilitas yaitu akses
modal kerja, bimbingan teknis dan pendampingan dengan optimalisiasi program KUR dan
Pembiayaan UMi.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
11,6212,44
10,07 10,37 9,96 10,49
7,63
3,47
5,164,32 4,93 4,41
Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
Perkotaan Perdesaan
TPT Kota dan Desa di Maluku (2017-2020)
Grafik
I.9
7
Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi
Maluku sampai dengan triwulan I tahun
2020, mencapai Rp368,64 miliar atau
14,40% dari estimasi pendapatan 2020.
Angka ini tumbuh 2,06% dari triwulan I
tahun 2018. Sementara realisasi belanja
sebesar Rp3.883,46 miliar atau 17,80%
dari pagu yang disediakan. Angka ini lebih
menurun 3,41% dibanding triwulan I tahun
2019. Sehingga sampai akhir triwulan I
tahun 2020 terjadi defisit sebesar
Rp3.514,81 miliar menurun 3,95%
dibanding triwulan I tahun 2019.
(dalam milyar Rp)
Pagu 2019 Pagu 2020
A. PENDAPATAN NEGARA 2.183,24 361,22 2.560,40 368,64
I. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.964,54 292,35 2.087,43 294,35
1. Penerimaan Pajak DN 1.964,54 292,09 2.087,43 294,35
2. Pajak Perdagangan Internasional - 0,26 - -
II. PNBP 218,69 68,87 472,97 74,29
1. PNBP Lainnya 218,69 68,87 162,53 64,88
2. Pendapatan BLU - - 310,44 9,41
III. HIBAH - - - -
B. BELANJA NEGARA 19.201,95 4.020,52 21.815,76 3.883,46
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 6.249,23 929,74 8.508,09 1.198,63
1. Belanja Pegawai 2.725,63 547,10 3.062,15 598,91
2. Belanja Barang 2.439,78 359,26 2.825,00 350,92
3. Belanja Modal 1.070,64 23,37 2.604,24 248,80
4. Pembayaran Kewajiban Utang - - - -
5. Subsidi - - - -
6. Belanja Hibah - - - -
7. Belanja Bantuan Sosial 13,17 - 16,70 -
8. Belanja Lainnya - - - -
II. TRANSFER KE DAERAH 11.830,22 2.960,39 12.148,28 2.662,96
1. Dana Perimbangan 11.747,95 2.919,25 12.000,47 2.662,96
a. Dana Transfer Umum 8.465,91 2.764,00 8.620,94 2.272,42
1) Dana Bagi Hasil 268,57 35,75 227,27 3,90
2) Dana Alokasi Umum 8.197,34 2.728,24 8.393,68 2.268,51
b. Dana Transfer Khusus 3.282,03 155,25 3.379,52 390,54
1) DAK Fisik 1.816,27 - 2.017,58 -
2) DAK Non Fisik 1.465,76 155,25 1.361,94 390,54
2. Dana Insentif Daerah (DID) 82,27 41,14 147,81 -
3. Dana Otonomi Khusus - - - -
III. DANA DESA 1.122,51 130,40 1.159,39 21,86
- -
C. SURPLUS/DEFISIT (17.018,72) (3.659,30) (19.255,36) (3.514,81)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Maluku
s.d Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020
Tabel II.1
Sumber: OMSPAN, Simtrada (diolah)
Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Maluku s.d. TW I Tahun 2019 dan Tahun 2020
(dalam milliar rupiah)
Tabel
II.1
8
A. PENDAPATAN NEGARA
Pendapatan Negara di Maluku Tumbuh 2,06%.
Pendapatan Negara di Provinsi Maluku
sampai dengan triwulan I tahun 2020,
mencapai Rp368,64 miliar. Sebagian
besar pendapatan ini disumbang oleh
Penerimaan Perpajakan yang sebesar
79,85% dari total pendapatan negara di
triwulan I tahun 2020 ini.
1. Pendapatan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan I 2020,
realisasi pendapatan pajak sebesar
Rp294,35 milyar atau 14,10% dari target
yang ditetapkan. Angka ini lebih tinggi
0,68% dibanding triwulan yang sama
tahun 2019. Pendapatan pajak sampai
triwulan ini dipengaruhi oleh Pajak
Penghasilan (PPh) yang tumbuh negatif
3,08% dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) tumbuh 0,10% dari periode yang
sama tahun sebelumnya.
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Realisasi PPh sampai dengan triwulan
I tahun 2020 sebesar Rp174,61 miliar
menurun 3,08% dari triwulan I tahun 2019.
Penerimaan PPh di Provinsi Maluku
memiliki trend yang relatif sama selama
empat tahun terakhir. Kenaikan cukup
tinggi terjadi pada tahun 2017 dimana
terdapat kebijakan tax amnesty pada
triwulan kedua tahun tersebut.
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Realisasi PPN di Provinsi Maluku pada
triwulan I 2020 sebesar Rp108,80 miliar,
atau naik 0,10% dibanding dengan
penerimaan triwulan I tahun 2019. Tren
realisasi PPN di Provinsi Maluku tidak
mengalami perubahan selama empat
tahun terakhir. Penerimaan terbesar PPN
tercatat terealisasi di wilayah Kota Ambon.
Kabupaten Maluku Tengah dan
Kabupaten Maluku Tenggara.
c) Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM)
Realisasi penerimaan PPnBM di
Maluku sampai dengan triwulan I tahun
Grafik
II.1
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Grafik
II.2
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Januari Februari Maret
mili
ar r
up
iah
2016
2017
2018
2019
2020
-
20
40
60
80
100
120
Januari Februari Maret
mili
ar r
up
iah
2016
2017
2018
2019
2020
Realisasi PPh di Provinsi Maluku
2016-2020 (Akumulatif)
Grafik
II.1
Realisasi PPN di Provinsi Maluku
2016-2020 (Akumulatif)
Grafik
II.2
9
2020 sebesar Rp81,32 juta merupakan
meningkat 45,71% dibanding penerimaan
triwulan I tahun 2019 sebesar Rp55,81
juta.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa
konsumsi barang yang termasuk dalam
kategori barang mewah di Maluku
berfluktuasi dari tahun ke tahun.
d) Penerimaan Cukai
Realisasi penerimaan Cukai di Provinsi
Maluku sampai triwulan I 2020 sebesar
Rp45 juta atau naik signifikan 800%
dibanding penerimaan pada triwulan I
tahun 2019 sebesar Rp5 juta. Penerimaan
Cukai selama lima tahun ini hanya berasal
dari Kota Ambon sebagai pintu gerbang
utama lalu lintas perdagangan barang di
Provinsi Maluku.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Sampai dengan akhir triwulan I 2020,
realisasi PNBP mencapai Rp74,29 miliar
atau mencapai 14,10% dari target yang
diharapkan. Angka ini lebih tinggi 7,88%
dibanding triwulan I tahun 2019.
Peningkatan pada realisasi PNBP ini
disebabkan dicatatnya Pendapatan
Badan Layanan Umum (BLU) sebesar
Rp9,41 miliar.
a) PNBP Pendapatan Kesehatan,
Perlindungan Sosial dan Keagamaan.
Realisasi PNBP Pendapatan
Kesehatan, Perlindungan Sosial dan
Keagamaan sampai dengan triwulan I
2020 sebesar Rp5,34 miliar, turun
signifikan 56,46% dibanding triwulan I
tahun 2019 sebesar Rp12,27 miliar.
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Grafik
II.3
-
50
100
150
200
250
300
Januari Februari Maret
juta
ru
pia
h
2016
2017
2018
2019
2020
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
-
10
20
30
40
50
60
70
Januari Februari Maret
juta
ru
pia
h
2016
2017
2018
2019
2020 -
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Januari Februari Maret
mili
ar r
up
iah
2018
2019
2020
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Realisasi PPnBM di Provinsi
Maluku 2016-2020 (Akumulatif)
Grafik
II.3
Realisasi Cukai di Provinsi Maluku
2016-2020 (Akumulatif)
Grafik
II.4
Realisasi PNBP 4253 di Provinsi
Maluku 2018-2020 (Akumulatif)
Grafik
II.5
10
Pendapatan terbesar berasal dari
Pendapatan Kesehatan terutama dari
pendapatan dari BPJS Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
(FKTL) sebesar Rp2,30 miliar.
b) PNBP Pendapatan Pendidikan,
Budaya, Riset dan Teknologi.
Realisasi PNBP Pendapatan Pendidikan,
Budaya, Riset dan Teknologi sampai
dengan triwulan I 2020 sebesar Rp14,07
miliar naik 2,95% dari triwulan I 2019. Hal
ini dipengaruhi oleh naiknya pendapatan
biaya pendidikan dari Rp13,54 miliar pada
Triwulan I 2019 menjadi Rp13,99 miliar
pada Triwulan I 2020. PNBP Pendapatan
Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi
sebagian besar disumbang oleh
Pendapatan Pendidikan terutamanya dari
Kota Ambon dan Kota Tual.
B. BELANJA NEGARA
Realisasi belanja negara di Maluku mencapai 17,80% dari Pagu.
Pagu untuk belanja negara di tahun
2020 sebesar Rp21,82 triliun. Realisasi
sampai dengan triwulan I 2020 sebesar
Rp3,88 triliun. Realisasi sampai dengan
triwulan I 2020 ini menurun 3,41%
dibanding dengan triwulan yang sama
tahun 2019. Realisasi belanja negara
sampai dengan triwulan I di Maluku tidak
menunjukkan tren perubahan semenjak
tahun 2016.
1. Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat terealiasasi
sebesar Rp1,2 triliun atau 14,09% dari
pagu yang disediakan. Naik 28,92% dari
periode yang sama tahun 2019. Realisasi
terbesar oleh belanja pegawai sebesar
Rp598,91 miliar atau 19,56% dari pagu.
Belanja barang terealisasi 12,42% atau
Rp350,92 miliar sementara untuk belanja
modal terealisasi 9,55% atau Rp248,80
miliar dari pagu yang disediakan.
Sedangkan realisasi belanja bantuan
sosial sampai akhir triwulan I tahun 2020
dari pagu Rp16,70 miliar belum ada
realisasi.
Presentase belanja negara pada
triwulan I diharapkan telah mencapai
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
-
5
10
15
20
25
30
Januari Februari Maret
mili
ar r
up
iah
2018
2019
2020
Grafik
II.7
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
0
1
2
3
4
5
6
7
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
trili
un
ru
pia
hT1 2016
T1 2017
T1 2018
T1 2019
T1 2020
Realisasi PNBP 4254 di Provinsi
Maluku 2018-2020 (Akumulatif)
Grafik
II.6
Realisasi Belanja Pusat di Provinsi
Maluku 2016-2020
Grafik
II.7
11
paling kurang 20% dari jumlah pagu yang
disediakan. Hal ini untuk memastikan
bahwa seluruh kegiatan pemerintahan
telah terbiayai dengan semestinya.
Dengan pelaksanaan anggaran yang
terarah diharapkan pencapaian tujuan
pembangunan dapat dibiayai dengan
dana yang memadai disetiap tahap
triwulannya.
Dengan melihat data realisasi belanja
negara di Maluku selama empat tahun
sebelumnya, diketahui bahwa realisasi
belanja pegawai dan belanja barang
cenderung mengalami peningkatan,
sementara belanja modal memiliki
kecenderungan untuk menurun.
Mengingat pertumbuhan ekonomi di
Maluku masih sangat tergantung dari
pengeluaran APBN, maka rendahnya
realisasi belanja modal perlu menjadi
perhatian khusus untuk lebih mendorong
perekonomian Maluku dimasa yang akan
datang.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sampai triwulan I 2020 terealisasi Rp2,68
triliun atau 20,17% dari total pagu yang
disediakan. Angka ini turun sebesar
13,13% dari triwulan I tahun 2019. Dana
Bagi Hasil tersalurkan 1,72% atau Rp3,90
miliar sedangkan realisasi DAU mencapai
27,03% atau sebesar Rp2,27 triliun. Untuk
Dana Transfer Khusus, belum ada
penyaluran DAK Fisik sampai dengan
triwulan I 2020, sedangkan DAK Non Fisik
mencapai 28,68% atau Rp390,54 miliar.
Dana Insentif Daerah (DID) belum ada
penyaluran sampai akhir triwulan I 2020,
sedangkan Dana Desa telah tersalurkan
sebesar Rp21,86 miliar atau 1,89% dari
pagu yang tersedia.
3. Badan Layanan Umum
Pada tahun 2020 terdapat tiga satuan
kerja yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum yaitu
Universitas Pattimura Ambon, Rumah
Sakit Tk II dr. J.A. Latumeten Ambon dan
Rumah Sakit Bayangkara Ambon.
Diharapkan dengan menjadi satker BLU
akan dapat memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan lebih baik,
Sumber: spanint.simtrada.go.id
Meskipun secara realisasi, belanja pemerintah
pusat Triwulan I 2020 mengalami peningkatan dari
Triwulan I 2019, namun secara persentase masih
dibawah target. Untuk itu direkomendasikan kepada
satuan kerja untuk dapat meningkatkan realisasi
belanja, terutama belanja barang dan belanja modal
yang dapat menjadi pendorong perekonomian di
Maluku.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
DBH DAU DAKFisik
DAKNonFisik
DID DD
mili
ar r
up
iah
T1 2016 T1 2017 T1 2018 T1 2019 T1 2020
Realisasi Dana Transfer dan Dana
Desa Provinsi Maluku 2016-2020
Grafik
II.8
12
lebih bersaing namun tetap memegang
prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dengan melihat perkembangan
realisasi pendapatan dan belanja tahun
2017-2019 menunjukkan bahwa
penerapan pengelolaan keuangan
sebagai BLU akan memberikan peluang
kepada satker-satker tersebut untuk lebih
mengembangkan diri dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
4. Manajemen Investasi Pusat
Terdapat 2 pinjaman Pemerintah
Provinsi Maluku yang merupakan hasil
restrukturisasi telah lunas, sementara 2
pinjaman merupakan induk perjanjian
masih dalam proses restrukturisasi.
Sedangkan PDAM Kota Ambon memiliki 2
perjanjian dalam proses penghapusan.
C. PROGNOSIS REALISASI APBN
Realisasi APBN di Maluku diperkirakan kurang optimal pada akhir triwulan IV tahun 2020.
Pemerintah Provinsi Maluku telah menyampaikan
surat pengajuan kembali debt swap melalui surat
Nomor 900/2646 tanggal 12 Agustus 2019 dan telah
disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat
Nomor S-1204/PB/2019 tanggal 7 Oktober 2019
No Debitur Nomor Perjanjian Keterangan
1 Pemprov Maluku RDI-358/DP3/1999
Hak Tagih Pemerintah sebesar
Rp59.017.326.533,02 (cut off date
restrukturisasi sehingga dari semester
sebelumnya hak tagih tetap)
2 Pemprov Maluku PRJ-139/MK.11/1983
Hak Tagih Pemerintah sebesar
Rp10.000.030,00 (cut off date
restrukturisasi sehingga dari semester
sebelumnya hak tagih tetap)
3 Pemprov Maluku AMA-155/PRJ-139B Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp0,00
4 Pemprov Maluku AMA-164/RDI-358/2012 Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp0,00
5 PDAM Kota Ambon 12/029/IBRD/PP Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp0,00
6 PDAM Kota Ambon 12/029/IBRD/PP Hak Tagih Pemerintah sebesar
Rp589.182.544,00
Tabel
Tabel II.2
Sumber: spanint.simtrada.go.id, e-rekon
BLU 2017 2018 2019
Pendapatan 122.654.307.619 116.527.824.235 143.640.829.795
Belanja 290.164.512.413 328.949.044.363 358.375.859.494
Aset 2.406.930.562.981 2.488.940.624.392 2.321.645.225.980
Pendapatan 35.627.145.808 47.556.083.682 42.603.693.951
Belanja 34.914.570.650 61.623.566.418 61.747.838.628
Aset 40.125.752.346 7.488.197.504 12.280.127.743
Pendapatan 16.637.966.300 14.518.082.733 9.981.809.066
Belanja 17.197.561.799 17.879.788.254 21.621.667.804
Aset 24.197.561.799 27.396.183.494 39.694.994.713
RS Bhayangkara Ambon
Universitas Pattimura
RST Prof.dr.J.A. Latumenten Ambon
Posisi Keuangan BLU di Provinsi
Maluku tahun 2017 - 2019
Tabel
II.2
Daftar Penerusan Pinjaman Wilayah
Kerja Kanwil DJPb Maluku 2020
Tabel
II.3
Prognosis Realisasi APBN
Lingkup Maluku s.d. TW IV 2020
Tabel
II.4
TahunPendapatan
NegaraBelanja Negara Surplus/Defisit
2014 1.831 6.950 (5.118,66)
2015 2.030 19.146 (17.116,29)
2016 1.960 18.335 (16.375,37)
2017 1.863 19.071 (17.207,31)
2018 2.030 20.205 (18.174,92)
2019 2.193 20.880 (18.686,89)
2020 (prognosis) 2.076 19.709 (17.632,90)
Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Maluku
Jika dalam suatu deret terdapat
gerakan naik ataupun turun dalam jangka
panjang, maka deret tersebut deret yang
mengandung unsur kecenderungan
(Makridakis, dkk., 1999). Berdasarkan hal
tersebut penyusunan prognosis realisasi
APBN menggunakan aplikasi Minitab®
dengan metode Holt Winter Multiplikative
Exponential Smoothing (hasil
sebagaimana dalam lampiran) dengan
hasil proyeksi sebagaimana tabel dibawah
ini. Hasil proyeksi tersebut sejalan dengan
kondisi penerimaan perpajakan sampai
triwulan I 2020 dan tren selama 4 tahun,
mengingat target yang cukup besar.
Sementara dari sisi belanja, adanya
realokasi dan refocusing APBD untuk
Penanganan COVID-19, diperkirakan
belanja negara sampai dengan triwulan IV
akan mencapai sekitar 90,34% atau
Rp19.71 triliun.
Sumber: Aplikasi OMSPAN, Aplikasi minitab (diolah)
13
Realisasi Belanja APBD wilayah Maluku
Triwulan I Tahun 2020 belum optimal.
Secara umum realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pemda lingkup Provinsi Maluku mengalami
penurunan dibandingkan periode yang
sama tahun 2019. Hal ini menunjukkan
adanya pandemi COVID-19 telah
berpengaruh terhadap realisasi APBD baik
dari sisi pendapatan maupun belanja.
Realisasi APBD agregat pemda di wilayah
Maluku sampai dengan Triwulan I Tahun
2020, adalah sebagaimana tabel III.1
dibawah ini:
Realisasi pendapatan mengalami penurunan 15,86%.
Pendapatan secara agregat
sampai dengan triwulan I tahun 2020
mencapai Rp2,51 triliun (16,54% dari
target), mengalami penurunan sebesar
15,86% dibandingkan triwulan I 2019 yang
sebesar Rp2,98 triliun. Penurunan
realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh
penurunan realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar 24,71% dan
pendapatan transfer dari Pemerintah
Pusat sebesar 16,01%.
ALOKASI REALISASI % ALOKASI REALISASI %
14.931,11 2.987,16 20,01% 15.193,86 2.513,26 16,54% -15,86%
1.351,62 160,30 11,86% 1.363,13 120,69 8,85% -24,71%
Pendapatan Transfer 13.255,33 2.826,29 21,32% 13.512,18 2.392,53 17,71% -15,35%
Transfer Pemerintah Pusat 12.986,87 2.817,48 21,69% 13.282,65 2.366,51 17,82% -16,01%
Dana Bagi Hasil 299,75 21,71 7,24% 246,34 3,08 1,25% -85,80%
Dana Alokasi Umum 8.197,52 2.479,12 30,24% 8.396,23 2.159,17 25,72% -12,91%
Dana Alokasi Khusus 3.284,99 145,11 4,42% 3.332,89 182,39 5,47% 25,69%
Dana Insentif Daerah 82,09 41,14 50,11% 147,81 - 0,00% -100,00%
Dana Desa 1.122,51 130,40 11,62% 1.159,39 21,86 1,89% -83,23%
Transfer Pemerintah Provinsi 268,46 8,81 3,28% 229,53 26,02 11,34% 195,49%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 320,51 0,56 0,18% 318,16 0,05 0,01% -91,66%
13.385,41 1.524,78 11,39% 13.277,85 1.423,74 10,72% -6,63%
Belanja Pegaw ai 4.692,69 765,49 16,31% 4.926,99 841,44 17,08% 9,92%
Belanja Barang 4.378,46 355,62 8,12% 4.024,50 337,40 8,38% -5,12%
Belanja Bunga 4,54 1,04 22,84% 4,31 0,73 16,87% -29,95%
Belanja Subsidi 25,08 5,21 20,76% 38,45 8,98 23,34% 72,39%
Belanja Hibah 756,02 158,96 21,03% 890,67 95,86 10,76% -39,70%
Belanja Bantuan Sosial 86,64 11,50 13,27% 59,60 13,99 23,47% 21,60%
3.396,62 221,61 6,52% 3.277,76 113,98 3,48% -48,57%
45,35 5,36 11,82% 55,58 11,37 20,45% 112,16%
2.102,94 94,12 4,48% 2.065,70 78,54 3,80% -16,56%
Jumlah Belanja Dan Transfer 15.488,35 1.618,90 10,45% 15.343,55 1.502,27 9,79% -7,20%
Surplus/Defisit (557,24) 1.368,25 (149,69) 1.010,99 -26,11%
545,14 134,14 166,38 150,79 12,41%
(12,10) 1.502,39 16,69 1.161,78 -22,67%
Pembiayaan Netto
SILPA
Pendapatan
PAD
Belanja
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
Transfer Pemerintah Daerah
%
Growth
20202019URAIAN
Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku s.d. Triwulan I (dalam Milliar Rupiah)
Tabel
3.1
Sumber: LRA Pemda Lingkup Provinsi Maluku (data preliminary)
14
Realisasi Belanja dan Transfer mengalami penurunan 7,20%.
Capaian Belanja dan Transfer secara
agregat sampai dengan akhir Triwulan I
tahun 2020 sebesar Rp1,50 triliun (9,79%
dari pagu) mengalami penurunan 7,20%
dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar
Rp1,61 triliun. Penurunan realisasi belanja
dan transfer ini antara lain dipengaruhi
oleh penurunan realisasi belanja barang
sebesar 5,12%, belanja hibah sebesar
39,70% dan Belanja Modal sebesar
48,57%, meskipun Belanja Pegawai,
Belanja Subsidi dan Belanja Tak Terduga
mengalami kenaikan.
A. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sampai dengan akhir triwulan I 2020,
realisasi PAD pemda lingkup Maluku
adalah sebesar Rp120,69 miliar (8,85%
dari target) mengalami penurunan 24,71%
dibandingkan Triwulan I Tahun 2019. Dari
total realisasi PAD, porsi terbesar berasal
dari pendapatan pajak daerah yaitu
sebesar 63,81%, diikuti pendapatan
restribusi sebesar 20,20% dan Lain-lain
PAD yang sah sebesar 15,17%.
Sedangkan porsi terkecil adalah PAD yang
berasal dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah dengan porsi sebesar 0,83%.
Jika dilihat realisasi per pemda,
realisasi PAD terbesar adalah pada
Pemerintah Provinsi Maluku dengan
realisasi PAD sebesar Rp44,38 miliar atau
36,77% dari total PAD seluruh pemda
lingkup Maluku. Realisasi PAD tersebut
jauh lebih tinggi dari Kota Ambon yang
sebesar Rp37,40 miliar atau 30,99% dari
total PAD seluruh Pemda. Dengan
demikian, total realisasi pada 10 pemda
yang lain hanya 32,24% dari total PAD. Hal
ini menunjukkan adanya kesenjangan
yang cukup besar dalam realisasi
pendapatan PAD antara Pemprov Maluku
dan Kota Ambon dengan pemda-pemda
yang lain.
Kemandirian Fiskal Maluku menunjukkan perbaikan
Kemandirian fiskal tercermin dari
perbandingan antara PAD dengan total
pendapatan. Perbandingan PAD dan Total
Pendapatan Agregat Pemda di Maluku
pada Triwulan I Tahun 2020 sebesar
8,97% atau naik dari triwulan I 2018 yang
sebesar 5,37%. Namun demikian kenaikan
kemandirian fiskal tersebut tidak
dipengaruhi oleh kenaikan PAD namun
lebih disebabkan oleh turunnya
pendapatan transfer pemerintah pusat.
Dengan demikian pemda masih
Realisasi PAD per Pemda dan Komposisi PAD
di Provinsi Maluku TW I 2020 Maluku Grafik
III.1
15
mempunyai tugas yang berat untuk
menggali secara maksimal sumber-
sumber PAD. Kekayaan yang melimpah di
Maluku tidak menjamin PAD yang diterima
menjadi lebih baik. Infrastruktur yang
masih kurang, konektivitas antar pulau
yang belum baik dan kualitas SDM menjadi
salah satu penyebab investor tidak mau
menanamkan modalnya di Maluku
(Kaplale;2012).
a. Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi Pajak Daerah Mengalami Penurunan 12,57%
Realisasi pajak daerah pemda lingkup
Provinsi Maluku sampai dengan triwulan I
2020 adalah sebesar Rp77,01 miliar
(37,73% dari target), mengalami
penurunan 12,57% dibandingkan realisasi
triwulan I 2019 yang tercatat sebesar
Rp88,08 miliar. Jika dilihat per pemda,
realisasi terbesar adalah pada Pemerintah
Provinsi Maluku sebesar Rp47,75 miliar
yang mengalami penurunan 18,07%
dibandingkan triwulan I 2019. Secara
umum pada semua pemda mengalami
penurunan realisasi pendapatan pajak
daerah. Sementara pemda yang
mengalami kenaikan realisasi pajak
daerah antara lain Buru Selatan sebesar
18,73%, Tual sebesar 38,85% dan Buru
sebesar 60,78%. Kenaikan realisasi
pendapatan pajak daerah pada Kabupaten
Buru dipengaruhi oleh kenaikan realisasi
pendapatan pajak miniral bukan logam dan
batuan.
b. Penerimaan Restribusi Daerah
Realisasi Restribusi Daerah Mengalami Penurunan 34,23%
Realisasi restribusi daerah pemda
lingkup Provinsi Maluku sampai dengan
triwulan I 2020 adalah sebesar Rp24,38
miliar (37,73% dari target), mengalami
penurunan 34,23% dibandingkan realisasi
triwulan I 2019. Hal ini dipengaruhi oleh
penurunan realisasi pendapatan restribusi
daerah pada Provinsi Maluku yang turun
sebesar 96,86%, meskipun pada 5 pemda
dengan realisasi terbesar mengalami
kenaikan yang signifikan seperti pada Kota
Ambon yang naik sebesar 10,37%.
Grafik
III.2
Grafik
III.3
Untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mengatasi kesenjangan PAD antar pemda, Pemda di Maluku harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dengan menarik investor-investor agar dapat menanamkan modalnya, yang diiringi dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan SDM yang ada di Maluku.
47,75
27,39
3,24 1,05 1,54
39,13
26,58
3,15 1,69 1,44
-18,07%
-2,97% -2,66%
60,78%
-6,63%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
Maluku Ambon Malteng Buru MBD
Tw I 2019 Tw I 2020 Perubahan
Sumber: LRA Pemda (diolah)
8,10
2,33 1,53 1,16
0,75
8,94
4,41 4,25
2,17 1,72
10,37%
89,10%
177,86%
88,19%
129,58%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
Ambon Malteng Aru Buru Tual
Tw I 2019 Tw I 2020 Perubahan
Sumber: LRA Pemda (diolah)
5 Pemda dengan Realisasi Pajak Daerah
Terbesar TW I 2020 (milliar) Grafik
III.2
5 Pemda dengan Realisasi Retribusi
Daerah Terbesar TW I 2020 (milliar)
Grafik
III.3
16
Penurunan pendapatan restribusi yang
sangat signifikan pada Provinsi Maluku
dipengaruhi oleh penurunan beberapa
restribusi seperti restribusi pelayanan
RSUD dan restribusi tempat rekreasi .
c. Lain-Lain PAD yang Sah
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Mengalami Kenaikan 47,94%
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
sampai dengan triwulan I 2020 adalah
sebesar Rp18,30 miliar, mengalami
kenaikan 47,94% dibandingkan realisasi
triwulan I 2019. Jika dilihat per pemda,
realisasi terbesar adalah pada Kabupaten
Maluku Tenggara sebesar Rp3,76 miliar
dan mengalami penurunan sebesar
19,40% dibandingkan triwulan I 2019.
Realisasi Lain-Lain PAD yang sah terbesar
selanjutnya adalah Provinsi Maluku
sebesar Rp3,57 miliar yang mengalami
penurunan sebesar 43,65%. Penurunan
Realisasi Lain-Lain PAD yang sah pada
Kabupaten Maluku Tenggara sebagian
besar merupakan kontribusi dari
Pendapatan Penerimaan Deposito yang
mengalami penurunan sebesar Rp428,42
juta dan pendapatan Lain-lain PAD yang
Sah Lainnya yang mengalami penurunan
sebesar Rp1,62 miliar.
2. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer Mengalami Penurunan 0,73%
Realisasi pendapatan transfer sampai
dengan triwulan I 2020 adalah sebesar
Rp2,39 Triliun yang terdiri dari Transfer
Pemerintah Pusat sebesar Rp2,36 Triliun
dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar
Rp26,02 miliar. Transfer pemerintah pusat
mengalami penurunan 16,01%
dibandingkan triwulan I tahun 2019. Dari
grafik di atas dapat dilihat, seluruh jenis
transfer pemerintah pusat mengalami
penurunan kecuali Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang mengalami kenaikan sebesar
25,69%. Penurunan realisasi DAU, DBH,
DID dan Dana Desa dipengaruhi oleh
perubahan mekanisme penyaluran dan
kebijakan transfer pemerintah pusat dalam
penanganan COVID-19. Sementara
kenaikan realisasi Dana Alokasi Khusus
dipengaruhi oleh kenaikan realisasi Dana
Tunjangan Profesi PNSD yang pada
triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar
Rp129,04 miliar, sementara pada triwulan
I tahun 2019 belum terdapat penyaluran
Grafik
III.4
Grafik
III.5
4,67
6,34
2,26
6,87
5,28
3,76 3,57
2,29 1,88
1,74
-19,40%
-43,65%
1,43%
-72,63%-66,99%
-80,0%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Malra Maluku SBB Ambon MBD
Tw I 2019 Tw I 2020 Perubahan
5 Pemda dengan Realisasi Lain-Lain PAD
Yang Sah Terbesar TW I 2020 (milliar) Grafik
III.4
Transfer Pemerintah Pusat TW I Tahun
2019 - 2020 (milliar) Grafik
III.5
17
dana Tunjangan Profesi PNSD.
Sementara itu, sampai dengan triwulan I
Tahun 2020 belum terdapat realisasi
penyaluran DAK Fisik di wilayah Provinsi
Maluku, hal ini disebabkan pemda belum
melengkapi dokumen pendukung yang
dipersyaratkan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengalami Kenaikan 60,37%
Dari 12 pemda, hanya 1 pemda yang
terdapat realisasi Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah yaitu Provinsi Maluku
dengan realisasi sebesar Rp47 Juta, yang
berasal dari pendapatan hibah pemerintah.
B. BELANJA DAERAH
1. Belanja Daerah Berdasarkan Jenis
Belanja
Realisasi Belanja Daerah Mengalami Penurunan 6,63%
Secara total realisasi belanja daerah
Triwulan I 2020 adalah sebesar Rp1,42
Triliun atau 10,90% dari pagu. Realisasi
tersebut lebih rendah 6,63% dibandingkan
Triwulan I 2019 sebesar Rp1,52 Triliun.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
penyerapan APBD pemda di Maluku
belum optimal, mengingat realisasi pada
beberapa belanja dibawah target realisasi
triwulan I yaitu 15%. Jenis belanja yang
mengalami kenaikan adalah belanja
pegawai sebesar 9,92%, belanja sosial
sebesar 21,60%, belanja subsidi 72,39%,
dan belanja tidak terduga sebesar
112,16%. Sementara belanja yang
mengalami penurunan adalah belanja
barang sebesar 5,12%, belanja bunga
sebesar 29,95%, belanja hibah sebesar
39,70% dan belanja modal sebesar
48,57%. Hal ini menjukkan realisasi APBD
Triwulan I dipengaruhi oleh adanya
pandemi COVID-19. Mengingat jenis
belanja yang mengalami kenaikan realisasi
adalah terkait dengan penangan COVID-
19 dandampak sos ial dari COVID-19,
kecuali belanja pegawai. Sementara jenis
belanja yang mengalami penurunan
adalah jenis belanja yang akan dilakukan
rasionalisasi untuk alokasi penangan
COVID-19.
Terkait dengan belanja daerah, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1.Segera melakukan rasionalisasi belanja dan penyesuain APBD terkait kebijakan penanganan COVID-19
2.Percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta koordinasi dengan LKPP terkait permasalahan pengadaan dengan e-katalog
Realisasi Per Jenis Belanja APBD Lingkup
Maluku Triwulan I 2019-2020 (miliar)
Sumber: LRA Pemda (diolah)
Belanja Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %%
Growth
Belanja Pegawai 4.692,69 765,49 16,31% 4.926,99 841,44 17,08% 9,92%
Belanja Barang 4.378,46 355,62 8,12% 4.024,50 337,40 8,38% -5,12%
Belanja Bunga 4,54 1,04 22,84% 4,31 0,73 16,87% -29,95%
Belanja Hibah 756,02 158,96 21,03% 890,67 95,86 10,76% -39,70%
Belanja Modal 3.396,62 221,61 6,52% 3.277,76 113,98 3,48% -48,57%
Belanja Sosial 86,64 11,50 13,27% 59,60 13,99 23,47% 21,60%
Belanja Subsidi 25,08 5,21 20,76% 38,45 8,98 23,34% 72,39%
Belanja Tak Terduga 45,35 5,36 11,82% 55,58 11,37 20,45% 112,16%
Grand Total 13.518,84 1.524,78 11,28% 13.066,48 1.423,74 10,90% -6,63%
Realisasi per Jenis Belanja APBD Lingkup
Maluku TW I 2019 - 2020 (milliar) Tabel
III.2
18
2. Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi
Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan mengalami kenaikan, sementara fungsi yang lain mengalami penurunan
Dalam struktur realisasi belanja daerah
lingkup Provinsi Maluku, proporsi terbesar
jika diuraikan per fungsi adalah Fungsi
Pelayanan Umum (36,70%), diikuti Fungsi
Pendidikan (24,35%) dan Fungsi
Perumahan dan Permukiman (14,25%).
Dari tabel diatas dapat dilihat, jika
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya, realisasi belanja pada
sebagian besar fungsi mengalami
penurunan kecuali Fungsi Pendikan.
Realisasi belanja Fungsi Pendidikan
sampai dengan Triwulan I 2020 mencapai
Rp361,4 miliar, mengalami kenaikan
4,13% dibandingkan Triwulan I 2019. Hal
ini menunjukkan meskipun belanja daerah
sebagian besar mengalami penurunan
akibat adanya COVID-19 namun pemda-
pemda di Maluku masih memfokuskan
belanja daerah pada pengembangan
sumber daya manusia.
C. PROGNOSIS REALISASI APBD
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN
2020
Grafik
III.8
Pagu
Rp Rp % Rp %
Pendapatan 15.193,86 2.513,26 16,54% 13.100,89 86,22%
Belanja 15.343,55 1.502,27 9,79% 12.888,40 84,00%
Surplus/Defisit (149,69) 1.010,99 -675,40% 212,49 -141,96%
Sumber : BPKAD/DPPKAD pemda lingkup Provinsi Maluku, SIKD (diolah)
Tabel III.2
Proyeksi Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku sd. Triwulan IV 2020
(dalam milar rupiah)
UraianRealisasi sd. Triwulan I 2020 Realisasi sd. Triwulan IV 2020
Realisasi Belanja Daerah per Fungsi TW I
Tahun 2019 - 2020 (milliar) Grafik
III.6
Proyeksi Realisasi APBD Lingkup Provinsi
Maluku s.d. TW IV 2020 (milliar) Tabel
III.3
Realisasi P86,22
endapatan diproyeksikan sebesar %, sementara Belanja diproyeksikan sebesar 84,00%
Dengan kondisi perekonomian yang
terjadi akibat pandemi COVID-19,
kemungkinan target PAD tidak dapat
tercapai. Selain itu adanya kebijakan
penyesuaian alokasi TKDD dari
pemerintah pusat menyebabkan
penurunan pendapatan transfer
pemerintah pusat. Penurunan realisasi
pendapatan akan berdampak pada
realisasi belanja. Selain itu Adanya
pandemi COVID-19 menyebabkan
tertundanya proses pengadaan barang
dan jasa, kemungkinan menyebabkan
belanja daerah tidak terserap optimal.
Realisasi belanja APBD sebagian besar
diperuntukkan untuk penanganan COVID-
19 dan dampak sosial yang ditimblkan.
Berdasarkan perhitungan forecasting
dengan aplikasi MiniTab® menggunakan
metode Hot Winter Multiplikatif Exponential
Smoothing (hasil sebagaimana dalam
lampiran) adalah sebagaimana tabel
dibawah ini.
19
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Pendapatan Konsolidasian Mengalamai Kenaikan 0,65% dan Belanja Konsolidasian Mengalami Penurunan 6,61%
Realisasi Pendapatan Pemerintah
Konsolidasian Provinsi Maluku Triwulan I
2020 adalah sebesar Rp489,33 Miliar, naik
0,65% dibandingkan dengan triwulan I
2019 yang sebesar Rp486,16 miliar.
Sementara itu, realisasi Belanja
Pemerintah Konsolidasian Provinsi Maluku
Triwulan I 2020 adalah sebesar Rp2,99
miliar naik 6,61% dibandingkan dengan
triwulan I tahun 2019 yang sebesar
Rp2,81 miliar. Naiknya pendapatan
pemerintah konsolidasian dipengaruhi oleh
pendapatan bukan pajak yang tumbuh
sebesar 11,43% meskipun pendapatan
perpajakan mengalami penurunan sebesar
2,35%. Sementara itu kenaikan Belanja
Negara Konsolidasian dipengaruhi oleh
kenaikan Belanja Pemerintah sebesar
5,88%, dan Transfer yang juga naik
sebesar 12,07%. Kenaikan Belanja
Pemerintah dipengaruhi oleh
kenaikanrealisasi Belanja Pemerintah
Pusat sebesar 28,92% meskipun dan
Belanja Daerah turun sebesar 6,63%.
Triwulan I 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan % Realisasi
368,64 2.487,24 489,33 0,65% 486,16
294,35 77,01 371,36 -2,35% 380,29
74,29 43,68 117,97 11,43% 105,87
- 0,05 - - -
- 2.366,51 - - -
3.883,46 1.476,25 2.993,15 6,61% 2.807,50
1.198,63 1.423,74 2.622,37 5,88% 2.476,66
2.684,82 52,51 370,78 12,07% 330,84
(3.514,81) 1.010,99 (2.503,82) 7,86% (2.321,34)
- 157,79 157,79 -70,13% 528,16
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 170,74 170,74 -70,03% 569,76
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 12,95 12,95 -68,87% 41,60
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (3.514,81) 1.168,78 (2.346,03) 30,83% (1.793,18)
Sumber : LKPK Tingkat Provinsi Maluku
Belanja Negara
Belanja Pemerintah
Transfer
Surplus/Defisit
Pembiayaan
URAIANTriwulan I 2020
Pendapatan Negara
Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Maluku s.d. Triwulan I Tahun 2020
(dalam miliar rupiah)
Transfer
Pendapatan Perpajakan
Pendapatan Bukan Pajak
Hibah
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Maluku s.d. TW I
Tahun 2020 (milliar)
Tabel
IV.1
20
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Proporsi Pendapatan Perpajakan
Mengalami Penurunan 2,33%
Dalam pembentukan pendapatan
pemerintah konsolidasian, proporsi
pendapatan perpajakan pada Triwulan I
2020 adalah sebesar 75,89%, mengalami
penurunan 2,33% dibandingkan proporsi
Triwulan I 2019 yang sebesar 82,45%.
Sebaliknya, proporsi pendapatan bukan
pajak mengalami kenaikan sebesar 2,33%
dari Triwulan I 2019 yang sebesar 21,78%
menjadi 24,11% pada Triwulan I 2020.
Proporsi pendapatan bukan pajak yang
mengalami kenaikan, di tengah turunnya
realisasi pendapatan perpajakan,
mengindikasikan pendapatan
konsolidasian di Provinsi Maluku semakin
membaik. Hal ini menunjukkan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah telah
berhasil menggali pendapatan selain
perpajakan yang selama ini menjadi
sumber utama pendapatan pemerintah.
2. Analisis Perubahan
Realisasi Pendapatan Perpajakan turun 2,35% sementara Pendapatan Bukan Pajak yang tumbuh 11,43%
Pendapatan perpajakan pada triwulan I
2020 tercatat sebesar Rp371,36miliar,
mengalami penurunan sebesar 2,35%
dibandingkan triwulan I tahun 2019 yang
tercatat sebesar Rp380,29 miliar.
Penurunan pendapatan perpajakan
konsolidasian dipengaruhi oleh
Pendapatan Perpajakan Daerah yang
turun sebesar 12,57%. Sementara itu
pendapatan bukan pajak triwulan I 2020
tercatat sebesar Rp117,97 miliar,
mengalami kenaikan sebesar 11,43%
dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar
Rp290,77 miliar. Kenaikan pendapatan
bukan pajak konsolidasian dipengaruhi
oleh kenaikan pendapatan PNBP
pemerintah pusat sebesar 7,88% yang
disebabkan pencatatan pendapatan BLU
sebesar Rp9,41 miliar. Selain itu realisasi
PNBP Pendapatan Pendidikan, Budaya,
Riset dan Teknologi juga mengalami
kenaikan 2,95% dibandingkan triwulan I
2019
Grafik
IV.1
Sumber: LKPK Provinsi Maluku (diolah)
go.id
Grafik
IV.2
Proporsi Pendapatan Konsolidasian
Maluku TW I (2019-2020)
Grafik
IV.1
Perubahan Pendapatan Konsolidasian
Maluku TW I (2019-2020)
Grafik
IV.2
21
C. BELANJA KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Proporsi Belanja Konsolidasian Terbesar adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar 54,93%
Proporsi belanja konsolidasian triwulan
I 2020 terbesar adalah belanja pegawai
dengan porsi sebesar 54,93%, diikuti oleh
belanja barang sebesar 26,25%, kemudian
belanja modal dengan porsi sebesar
13,83%. Jenis belanja dengan porsi
terkecil adalah belanja pembayaran bunga
yaitu sebesar 0,03%. Jika dibandingkan
Triwulan I 2019, proporsi belanja pegawai
dan belanja modal mengalami
peningkatan, sedangkan proporsi belanja
barang mengalami penurunan. Kenaikan
proporsi belanja modal disebabkan oleh
pembayaran sisa kontrak TA sebelumnya.
Dari grafik IV.4 dibawah ini dapat dilihat,
belanja pegawai terdiri dari 41,58% belanja
pemerintah pusat dan 58,42% belanja
pemerintah daerah, belanja barang terdiri
dari 50,98% belanja pemerintah pusat dan
49,02% belanja pemerintah daerah.
Sementara itu, proporsi belanja modal
adalah 68,58% belanja pemerintah pusat
dan 31,42% belanja pemerintah daerah.
Hal ini menunjukkan belanja pemerintah
pusat memiliki kontribusi yang besar dalam
pembentukan belanja modal
konsolidasian. Hal ini disebabkan
pemerintah daerah cenderung lebih lambat
dalam merealisasikan belanja modal.
Realisasi belanja modal pemerintah pusat
sampai dengan Triwulan I 2020 adalah
sebesar 9,55%, sedangkan realisasi
belanja modal pemerintah daerah adalah
sebesar 3,48%.
2. Analisis Perubahan
Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Pembayaran Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan, sementara Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah mengalami penurunan.
Grafik
IV.4
Grafik
IV.3
Untuk meningkatkan pendapatan konsolidasian, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Koordinasi yang intensif antara aparat pajak dan pengelola keuangan APBN dan APBD.
2. Mendorong para pengusaha dimanapun domisilinya sepanjang melaksanakan kegiatan sektor riil di Maluku, maka harus memiliki NPWP Maluku.
3. Melakukan ekstensifikasi ke pusat-pusat ekonomi di luar kota Ambon yang belum tersentuh oleh aparat pajak
Proporsi Belanja Konsolidasian
Maluku TW I 2020
Grafik
IV.3
Perbandingan Belanja
Konsolidasian Maluku TW I 2020
Grafik
IV.4
22
Belanja Pemerintah Konsolidasian
Triwulan I 2020 secara agregat mengalami
penurunan 5,88%. Kenaikan tersebut
dipengaruhi oleh kenaikan belanja
pegawai sebesar 8,95%, belanja modal
sebesar 48,07%, belanja subsidi sebesar
72,39% dan belanja tak terduga sebesar
112,16%. Sementara belanja barang
mengalami penurunan sebesar 4,57%,
belanja hibah sebesar 38,52% dan belanja
bantuan sosial sebesar 33,03%.
Kenaikan realisasi belanja modal
konsolidasian yang cukup signifikan
dipengaruhi oleh realisasi belanja modal
pemerintah pusat untuk pembayaran sisa
kontrak tahun anggaran sebelumnya dan
pembayaran uang muka kontrak.
Sementara itu, kenaikan realisasi belanja
subsidi dan belanja tak terduga yang
cukup signifikan dipengaruhi oleh realisasi
belanja APBD untuk penanganan dan/atau
pencegahan COVID-19 dan penanganan
dampak sosial dari COVID-19. Sementara
penurunan belanja barang dan hibah
disebabkan oleh penundaan kegiatan dan
refocusing yang dilakukan oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah dalam
menghadapi pandemi COVID-19.
D. ANALISIS KONTRIBUSI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PDRB
Rasio Kontribusi Belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB Mengalami Penurunan
Pada triwulan I 2020, rasio belanja
pemerintah konsolidasian terhadap PDRB
Maluku adalah sebesar 38,20%,
mengalami kenaikan 0,93% jika
dibandingkan dengan rasio pada triwulan I
2019 yang sebesar 37,27%. Disisi lain
PDRB Maluku Triwulan I 2020 mengalami
pertumbuhan sebesar 4,01%. Hal ini
menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun
2020 terdapat komponen pengeluaran lain
yang lebih mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi Maluku. Berdasarkan data BPS
Maluku, pada Triwulan I 2020
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT
dan Pengeluaran Konsumsi rumah tangga.
Namun demikian, rasio belanja
konsolidasian terhadap PDRB yang cukup
besar menunjukkan ekonomi di Maluku
sebagian besar digerakkan oleh
pengeluaran pemerintah baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah.
Grafik
IV.5
Uraian Triwulan I 2019 Triwulan I 2020
Belanja Konsolidasi Triwulan I 2.807,50 2.993,15
PDRB (Harga Konstan) 7.532,99 7.835,25
Rasio Belanja Konsilidasi Terhadap PDRB (%) 37,27% 38,20%
Sumber : LKPK Tingkat Provinsi Maluku dan BPS Maluku (diolah)
Tabel IV.2
Rasio Belanja Konsolidasi Terhadap PDRB Provinsi Maluku
Triwulan I Tahun 2019-2020
(dalam miliar rupiah)
Perbandingan Belanja Konsolidasian
Maluku TW I 2019-2020
Grafik
IV.5
Rasio Belanja Konsolidasi Terhadap
PDRB Prov Maluku TW I 2019-2020 (milliar)
Tabel
IV.2
23
A. WASPADAI PERLAMBATAN
EKONOMI MALUKU
Perekonomian Maluku tumbuh 4,01%
pada triwulan I tahun 2020 ini, masih lebih
tinggi daripada pertumbuhan ekonomi
nasional yang bertumbuh 2,97%.
Konsumsi rumah tangga masih
mendominasi struktur PDRB, untuk itu
perlu dijaga agar perlambatan tidak terus
berlanjut. Semua motor penggerak
ekonomi Maluku melambat. Akibatnya
pertumbuhan ekonomi Maluku yang
selama bberapa tahun ini diatas 5%
terpengaruh secara signifikan. Angka
4,01% ini merupakan pertumbuhan
terendah dalam sepuluh tahun terakhir.
Turunnya pertumbuhan ekonomi
Maluku pada triwulan I tahun 2020 ini
mengindikasikan perlambatan lanjutan
pada triwulan II tahun 2020. Terlebih
dengan penerapan Pembatasan Sosial
Berskala Regional (PSBR) oleh
Pemerintah Provinsi Maluku dalam
menghadapi Pandemi covid-19 pad bulan
Maret-April 2020. Penyebahnya adalah
penurunan aktifitas ekonomi dan mobilitas
orang dan barang pada akhir triwulan I
tahun 2020 dan awal triwulan II tahun
2020.
Dengan risiko perlambatan
pertumbuhan ekonomi yang berlanjut,
perekonomian Maluku berpotensi tumbuh
lebih rendah. Terlebih apabila pada
triwulan II tahun 2020 belum ada perbaikan
penanganan pandemi covid-19 dan
berkelanjutan hingga triwulan III tahun
2020. Berkaca terhadap kondisi tersebut,
respon kebijakan pemerintah daerah perlu
diarahkan pada percepatan realisasi
anggaran belanja terkait bantuan sosial
kepada masyarakat yang terdampak
pandemi covid-19 dan anggaran
penangganannya.
Pemerintah Daerah perlu menjaga
daya beli masyarakat mengingat sokongan
terbesar ekonomi Maluku masih pada
konsumsi rumah tangga. Dengan cara itu
pertumbuhan ekonomi Maluku masih
dapat terjaga. Berdasarkan Berita Resmi
Statistik dari BPS Maluku, struktur
pertumbuhan ekonomi Maluku tidak ada
Sumber : BPS Provinsi Maluku
5,25 5,47
6,34 6,41 6,32 6,095,24
4,734,015,06 5,27 5,17 5,18 5,07 5,05 5,02
4,97
2,97
Triwulan ITriwulan II TriwulanIII
TriwulanIV
Triwulan ITriwulan II TriwulanIII
TriwulanIV
Triwulan I
2018 2019 2020
Maluku Indonesia
PDRB Maluku dan Indonesia (2018-2020)
Grafik
V.1
24
perubahan signifikan dan masih
didominasi konsumsi rumah tangga.
Dari sisi lapangan usaha, Pemerintah
Maluku perlu memulai program pemulihan
ekonomi terutama untuk UMKM dan
industri pengolahan yang menyokong sisi
produksi di ekonomi Maluku. Berturut-turut
kemudian pada usaha perdagangan besar
dan eceran kemudian pada sektor
petanian, kehutanan dan perikanan.
Pemerintah Maluku harus bersiap dengan
solusi yang mengacu kepada kondisi
normal baru agar dampak pandemi covid-
19 tidak merambat ke berbagai sektor.
B. ANTISIPASI LONJAKAN
PENGANGGUR DI MALUKU
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku
menyebutkan ada penurunan 111 orang
penganggur di Maluku per Februari 2020.
Namun jumlah penganggur tersebut
diperkirakan akan bertambah. Lonjakan
tersebut diperkirakan ada pada triwulan II
tahun 2020 dimana pandemi covid-19
telah meyebabkan gelombang PHK
dibeberapa sektor lapangan usaha.
Kondisi ini harus diantisipasi pemerintah
melalui kebijakan yang terintegrasi antara
sektor kesehatan, ketenagakerjaan dan
dunia usaha.
Kondisi ini merupakan siklus
semesteran pada Provinsi Maluku dimana
pada periode Agustus ke Februari banyak
sektor usaha yang membuka lowongan
pekerjaan seperti pada bidang pertanian,
kehutanan dan perikan serta pada usaha
perdagangan besar dan eceran. Hal ini
sesuai dengan siklus iklim di Maluku yang
memungkinkan untuk bidang-bidang
tertentu seperti kelautan dan perkebunan
untuk beraktifitias.
Yang perlu mendapat perhatian adalah
dampak pandemi covid-19 di triwulan
berikutnya. Pada triwulan I tahun 2020
belum tampak efek yang terlihat karena
pandemi masih pada awal kemunculan,
namun pada Bulan April 2020 diperkirakan
dampak akan terlihat signifikasinya.
Pemerintah Maluku harus segera
mengantisipasi lonjakan penganggur
dengan mengeluarkan kebijakan untuk
membantu pelaku usaha dan pekerja
sebelum berdampak lebih berat. Fokus
kepada program padat karya tunai dengan
merekrut pekerja terdampak covid-19
dapat menjadi salah satu alternatif.
Kementerian Keuangan melalui
kebijakan penyaluran Dana Desa telah
mengupayakan penyaluran Bantuan
Langsung Tunai kepada masyarakat desa
yang terdampak pandemi. Seterusnya
kepada pemerintah desa dapat
Sumber : BPS Provinsi Maluku
5,33
5,50 5,13 5,37 5,01 5,28 4,99
7,779,29
7,38 7,27 6,91 7,08 7,02
Feb
-17
Jun
-17
Oct
-17
Feb
-18
Jun
-18
Oct
-18
Feb
-19
Jun
-19
Oct
-19
Feb
-20
Nasional Maluku
PDRB Maluku dan Indonesia (2018-2020)
Grafik
V.2
25
mengarahkan alokasi dana desa kepada
peningkatan infrastruktur pertanian
sekaligus mempertahankan daya beli
masyarakat.
Apabila melihat jumlah penganggur di
desa lebih rendah dibanding wilayah
perkotaan dan serapan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan yang tinggi
terhadap tenaga kerja, pemerintah daerah
sebaiknya mengambil langkah praktis
menstimulasi pembangunan pada wilayah
dan sektor yang potensial tersebut.
Langkah-langkah tersebut dapat menekan
lonjakan jumlah penganggur yang
diperkirakan muncul pada triwulan II tahun
2020. Diharapkan pada periode Agustus
2020, angka penganggur terbuka di
Maluku akan lebih dapat ditekan.