filafat hukum etika dan profesi dan... · 2020. 12. 3. · filsafat hukum etika dan profesi adalah:...

Dr. HJ. CINDAWATI, SH., MH

FILAFAT HUKUM ETIKA DAN PROFESI

PENERBIT PUTRA PENUNTUN

PALEMBANG

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Hj. CINDAWATI, SH., MH.

lahir di Palembang , lulus Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Jurusan

Keperdataan pada Universitas Sriwijaya Palembang, tahun 1983.

Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah II Sumsel pada Fakultas

Hukum Universitas Palembang, 1989 s/d sekarang. Penulis

mengajar Mata Kuliah: Hukum Perdata, Hukum Dagang,

Filsafat Hukum Etika dan Profesi, Hukum Surat Berharga,

Hukum Jaminan. Untuk memperdalam mata kuliah yang

diasuh, penulis kemudian melanjutkan ke Strata 2 (S2)

Magister Ilmu Hukum bidang Hukum Bisnis, Program

Pascasarjana di Universitas Tarumanagara. Jakarta, lulus

tahun 2005. Setelah lulus S2, penulis melanjutkan ke jenjang

Strata 3 (S3), pada Program Doktor Ilmu Hukum bidang

Hukum Bisnis, Program Pascasarjana di Universitas Katolik

Parahyangan Bandung, lulus tahun 2008. Penulis aktif menulis

pada berbagai Majalah ilmiah dan Penelitian.

ISBN. 978-602-8491-26-6

Dr. HJ. CINDAWATI, SH., MH.

FILsAFAt huKuM EtIKA DAn prOFEsI

PENERBIT PUTRA PENUNTUN

Dr.HJ. CINDAWATI, SH., MH.

FILSAFAT HUKUM ETIKA DAN PROFESI

ISBN : 978-602-8491-26-6

Penyusun : Dr.HJ. CINDAWATI, SH., MH.

Editor: IR. Dede Sudarsana, MBA

Penerbit CV. Putra Penuntun Palembang.

Telp /Fax : (0711) 351746, 0711.5482955

Email : [email protected].

Edisi kedua : September 2014

Edisi Pertama : Februari 2011

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 72

(1). Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak

melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan

penjara masing-masing paling sedikit RP 1.000.000.00

(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun dan/atau denda paling banyak RP 5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah)

(2). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan

atau barang hasil pelanggaran Hak cipta atau Hak Terkait

sebagaimana dimaksud pda ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan pada Kehadirat Tuhan

Yang Maha Esa dengan selesainya penulisan buku berjudul:

“FILSAFAT HUKUM ETIKA DAN PROFESI ” Filsafat

diartikan : karya manusia tentang sesuatu, yang mengunakan

alat-alat perlengkapan apa yang dimiliki manusia yang

diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk menempuh

kehidupannya dikenal tiga kelengkapan utama yaitu: Rasa,

contohnya: seniman, kagum, heran dilanjutkan dengan, Ratio,

contohnya: ilmuan, Raga, contohnya petinju, kuli

(menggunakan otot). Ini berarti filsafat merupakan hasil

pemikiran manusia tentang hakekat manusia. Apakah filsafat

hukum Etika dan profesi? Berfilsafat berarti berrendah hati,

mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah didapat dan

diketahui. Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah

sifat menyeluruh, seorang ilmuwan tidak puas mengenal ilmu

dari sudut pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat

ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainya. Ia ingin

mengetahui kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan

agama dia ingin yakin apakah ilmu membawa kebahagian

ada dirinya. Peran ilmu pengetahuan dalam pembangunan

sebagaimanaa diketahui dalam Garis-garis besar haluan

negara (GBHN) yang disepakati di Indonesia. Pembangunan

nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang

adil dan makmur yang merata material dan spiritual

berdasarkan Pancasila. Pancasila di dalam wadah negara RI

yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat

dalam suasana perikehidupan rakyat dalam suasana

perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis

serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,

bersahabat, tertib dan damai. Cita hukum bangsa

Indonesia berakar dalam Pancasila : landasan kefilsafatan

dalam menanta kerangka dan struktur dasar organisasi

ii

negara. cita hukum Pancasila: mencerminkan tujuan negara

dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam UUD 1945,

Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan

jalan pikiran yang demikian termasuk ilmu dan etika, tidak

cukup diukur menurut ukuran-ukuran kefilsafatan yang

dikenal secara umum, tetapi harus dilihat lagi ukuran

kefilsafatan yang khusus yang berdasarkan pandangan hidup

masyarakat setempat atau negara. yang menurut bangsa

Indonesia yang menganut Pancasila dan asas keseimbangan.

Ilmu takkan digunakan untuk alat menghancurkan, tetapi alat

kehidupan damai, contohnya: untuk meningkatkan kehidupan

masyarakat diberbagai bidang. Tempat manusia (dirinya)

dalam pergaulan hidup dengan alam semesta, dan Tuhannya

yang menyatukan, kita semua adalah agama (dari Allah),

Mengutip apa yang dikatakan Francis Bacon bahwa: filsafat

yang dangkal memang cenderung keatheisme, namun filsafat

yang dalam akan membawa kembali pada agama. Manusia

dalam dirinya terdapat akal budi dan hati nurani

memunculkan penghayatan tentang “keadilan” Sedangkan

Filsafat: a. Studi atau ilmu pengetahuan yang membahas

tentang sifat-sifat pokok dari peradaban, ilmu pengetahuan,

dan dari hal-hal yang baik, yang mencakup ontologi,

epistemologi, logika, metafisika, etika dan estetika. b. Teori

yang mendasari alam pikiran, ideologi, atau suatu kegiatan,

c.. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai

hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya.

Hukum: tata aturan dan perundang-undangan. Etika : ilmu

yang membahas atau menyelidiki nilai dalam tindakan moral,

pengkajian soal keahlakan/moralitas. Profesi bidang

pekerjaan yang ditekuni yang didasarkan pada keahlian atau

keterampilan (kompetensi) yang dimiliki. Dengan demikian

“Penafsiran akan menunjukkan hukum pada tujuan

kemanusiaan” yang menjadi hakekatnya, atau keadilan yang

diinginkan. Dalam prosses tersebut apabila ternyata hukum

iii

dirasakan tidak cukup memberikan keadilan melalui rumusan

yang tekstual, maka penafsiran-penafsiran yang dilakukan

penegak hukum dengan tujuan kemanusiaan harus dapat

diterapkan. Penafsiran profresif adalah salah satu jenis

penafsiran dengan tujuan kemanusiaan “agar hukum dapat

bermakna” bagi kesejahteraan manusia. Teori Hukum

Progresif Satjipto Rahardjo. Sejalan dengan pemikiran

Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai sarana

yang mendorong pembangunan, dengan Hukum

Pembangunan yang progresif, yang berlandaskan pembinaan

dan pengembangan etika atau moral dan akal yang berhati

nurani. Etika atau moral sangat melekat pada diri manusia.

Oleh karena itu bertitik tolak dari pembinaan dan penataan

etika yang perlu alat penilai, yaitu consciousness atau kata

hati atau kesadaran jiwa manusia. Isi consciousness

merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap jiwa yang

terdiri dari metoda kesadaran, pertimbangan rasa,

kedewasaan jiwa, dan sikap kehati-hatian. Ketiga hal ini

terdapat pada manusia di mana hukum progresif sangat

bertumpu pada sumber daya manusia (SDM) dalam hukum.

Oleh karena itu, cara membangunnya dapat melalui lembaga

pendidikan tinggi hukum yang akan melahirkan manusia

yang beretika atau bermoral.

Filsafat hukum etika dan profesi adalah: studi atau

ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat pokok dari peradaban,

ilmu pengetahuan, dan dari hal-hal yang baik, yang

mencakup ontologi, epistemologi, logika, metafisika, etika

dan estetika. Sedangkan Teori yang mendasari alam pikiran,

ideologi, atau suatu kegiatan. Pengetahuan dan penyelidikan

dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab,

asal, dan hukumnya tata aturan dan perundang-undangan.

Menyelidiki nilai dalam tindakan moral, pengkajian

keahlakan/moralitas dan bidang pekerjaan yang ditekuni

yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan

iv

(kompetensi) yang dimiliki. Juga pada kesempatan ini

penulis menyampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam

banyak terima kasih kepada para Guru Besar yang telah

memberikan Ilmu dan bimbingan sewaktu penulis

mengikuti di Program S3, dalam menyelesaikan Disertasi

pada Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung,

Kepada yang terhormat Bapak dan amat terpelajar Prof. Dr.

Soedjono Dirdjosisworo, SH.,MM. sebagai Promotor dan

Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, SH., MH. Sebagai Ko-

promotor. Juga kepada yang terhormat dan amat terpelajar

Bapak Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. sebagai penguji,yang

juga mengajar Filsafat Hukum Bapak Prof. Dr. H. Dwidja

Priyatno, SH. MH. SPn. Sebagai penguji dan Bapak Dr.

Gunawan Djajaputra, SH. MH. SS. sebagai penguji. Prof.

Dr. Ignatius Bambang Sugiharto, SH, M.Hum., yang sangat

membantu wawasan dan membuka cakrawala pemikiran

tentang “Hakikat dari Ilmu” sampai pada Pemikiran

Postmodern dari Hermeneutika Filosofis yang merupakan

paradigma, salah satu sudut pandang untuk memandang

segala persoalan saat ini secara baru. Semoga amal

kebaikannya mendapat Limpahan Rahmat dari Tuhan Yang

Maha Esa.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran dari

tulisan buku ini, untuk dapat disempurnakan, dan nantinya

dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Untuk semua

bantuan dan sumbangan yang dimaksud di atas, penulis

mengucapkan terlebih dulu terima kasih, semoga amal baik

anda mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT,

amien....

Palembang, 8 Februari 2014

(Dr. Hj. CINDAWATI, SH, MH)

v

KATA PENGANTAR

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................... v

TINJAUAN MATA KULIAH ..................................... vii

BAB I. FILSAFAT ...................................................... 1

1. Filsafat .............................................................. 2

2. Filsafat Hukum ................................................... 5

3. Tujuan Hukum ..................................................... 6

4. Faham-faham Tujuan Hukum.............................. 7

5. Hubungan Filsafat Dengan Filsafat Hukum ........ 11

6. Hukum dan Kesusilaan (Moral) .......................... 17

7. Etika ..................................................................... 20

8. Keadilan ............................................................... 21

9. Filsafat Hukum Pancasila .................................... 23

10. Kesimpulan ........................................................... 37

SOAL DAN TUGAS ................................................. 40

BAB II. RASIONALITAS DAN SCIENCE (SUATU

RENUNGAN FILSAFAT HUKUM ........... 41

1. Rasionalitas dan Science ..................................... 42

2. Pengertian Rasionalitas ....................................... 42

3. Apakah para Ilmuwan Rasional ? ........................ 45

4. Untuk apa Science itu? ....................................... 51

5. Paradigma Dalam Ilmu Hukum ......................... 62

6. Argumentasi Yuridis atau Penalaran Hukum ...... 64

7. Model dari Rasionalitas Secara Individu ............. 67

8. Apakah alasan Praktis.......................................... 77

9. Model dari Kelompok Rasional/ Models of

Group Rationality ................................................ 82

10. Kesimpulan .......................................................... 98

vi

SOAL DAN TUGAS .................................................. 100

BAB III. FILSAFAT HUKUM SEBAGAI PENOPANG

DARI KERANGKA PEMIKIRAN

KONSEPSIONAL ............................................ 101

1. Filsafat Hukum .................................................... 101

2. Kerangka Pemikiran Teoritis ............................... 102

a. Grand Theori ................................................... 103

b. Middle Range Theori ...................................... 105

c. Aplied Theori .................................................. 107

3. Pemikiran-Pemikiran Teoritis ............................. 108

4. Keadilan Dalam Keseimbangan Hak dan

Kewajiban ............................................................ 109

5. Teori Keseimbangan Filosofis yang ditemukan

pada Pancasila ..................................................... 115

6. Tujuan Hukum Pengayoman ............................... 116

7. Mazhab Hukum ................................................... 129

8. Sila-sila dalam Pancasila Menunjukkan

Sistem Etika ........................................................ 143

9. Membaca Hukum adalah Menafsirkan Hukum .. 150

10. Kesimpulan .......................................................... 157

SOAL DAN TUGAS ................................................. 161

DAFTAR PUSTAKA ................................................... 162

GLOSARIUM ................................................................ 167

INDEKS .......................................................................... 178

vii

TINJAUAN MATA KULIAH

FILSAFAT HUKUM

ETIKA DAN PROFESI

Mata kuliah Filsafat Hukum Etika dan Profesi bertujuan

untuk agar mahasiswa memahami filsafat yang merupakan

induk dari segala ilmu, dan pentingnya mempejari filsafat

hukum, Telaah kefilsafatan ini memunculkan Disiplin

Hukum yang disebut Filsafat Hukum yang menelaah hakikat

hukum dengan mempersoalkan hubungan hukum, moral dan

kekuasaan. Dalam perkembangannya telaah ini menajam

pada pokok kajian yang berintikan dwitunggal pertanyaan

inti tentang landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian

keadilan dari hukum positif yang dipertautkan oleh

pertanyaan tentang batas–batas kaidah hukum . studi atau

ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat pokok dari peradaban,

ilmu pengetahuan, dan dari hal-hal yang baik, yang

mencakup ontologi, epistemologi, logika, metafisika, etika

dan estetika. Sedangkan Teori yang mendasari alam pikiran,

ideologi, atau suatu kegiatan. Pengetahuan dan penyelidikan

dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab,

asal, dan hukumnya tata aturan dan perundang-undangan.


keahlakan/moralitas dan bidang pekerjaan yang ditekuni

yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan

(kompetensi) yang dimiliki.

1

BAB I

FILSAFAT HUKUM ETIKA DAN PROFESI

BAB 1. Memuat tentang Filsafat diartikan : Karya manusia

tentang sesuatu, yang menggunakan alat-alat perlengkapan

apa yang dimiliki manusia yang diberikan Tuhan Yang

Maha Esa untuk menempuh kehidupannya dikenal tiga

kelengkapan uatama yaitu: Rasa, contohnya: seniman,

kagum, heran dilanjutkan dengan, Ratio, contohnya: Ilmuan,

Raga, contohnya petinju, kuli (menggunakan otot). Ini berarti

Filsafat merupakan hasil pemikiran manusia tentang Hakekat

Manusia.Ukuran kefilsafatan yang khusus yang berdasarkan

Pandangan Hidup Masyarakat setempat atau negara. yang

menurut bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan

Asas Keseimbangan. Ilmu takkan digunakan untuk alat

menghancurkan, tetapi alat kehidupan damai, contohnya:

untuk meningkatkan kehidupan masyarakat diberbagai

bidang. Tempat manusia (dirinya) dalam Pergaulan Hidup

dengan Alam Semesta, dan Tuhannya yang menyatukan, kita

semua adalah Agama (dari Allah). Mengutip apa yang

dikatakan Francis Bacon bahwa: Filsafat yang dangkal

memang cenderung keatheisme, namun Filsafat yang dalam

akan membawa kembali pada Agama. Manusia dalam

dirinya terdapat akal budi dan hati nurani memunculkan

penghayatan tentang “Keadilan” Keadilan mewajibkan

mengakui pihak lain sebagai mahkluk yang pada hakikatnya

sama dan sama nilai dengan diri sendiri. Keadilan

menetapkan pihak lain sebagai subyek dan menjauhkan dari

kesewenang-wenangan.Filsafat Hukum Etika dan Profesi

adalah: Studi atau Ilmu Pengetahuan yang membahas

tentang sifat-sifat pokok dari peradaban, ilmu pengetahuan,

dan dari hal-hal yang baik, yang mencakup ontologi,

epistemologi, logika, metafisika, etika dan estetika. 2. Teori

2

yang mendasari alam pikiran, ideologi, atau suatu kegiatan, 3.

Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai

hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya tata

aturan dan perundang-undangan. Menyelidiki nilai dalam

tindakan moral, pengkajian soal keahlakan/moralitas dan

bidang pekerjaan yang ditekuni yang didasarkan pada

keahlian atau keterampilan (kompetensi) yang dimiliki.

1. Filsafat

Pendahuluan

Dalam memahami perkembangan tentang Hukum dalam

kebudayaan Yunani Kuno, harus memiliki pemahaman dasar

mengenai esensi dari filsafat Yunani. Substansi yang

pertama dari Filsafat Yunani Kuno adalah pendekatannya

pada kosmologis.

Pendekatan hendak memahami seluruh alam semesta

sebagai suatu kesatuan yang mereka sebut sebagai cosmos

yang berlangsung menurut kaidah-kaidah tetentu yaitu:

1. Kaidah kerja akal (logos).

2. Substansi kedua akal itu bersemayam dalam diri

manusia (antopos) dan

3. Substansi ketiga yang menjadi ukuran utama (Metron)

dalam menanggapi Alam Semesta tadi.

Kehadiran manusia dalam cosmos tidak dapat dibayangkan

tanpa tujuan, yang memang tujuan hidup manusia itulah

yang menjadi penggerak dari spekulasi dan refleksi dalam

Filsafat Yunani Kuno.

Dalam kenyataannya Filsafat Yunani Kuno selalu melihat

tujuan hidup manusia, sebagai terlibat erat dengan aturan,

paling sedikit dengan kaidah kerja akal (logistikon).

Jika tidak pada tingkat yang aplikatif juga terlibat dengan

“hukum” (nomos, nomoi).

3

Sejarah Pemikiran mengenai Hukum Alam Yunani oleh

Anaximander, Herakleitos dan Paremenides. Menurut

mereka Hukum yang mengatur kehidupan manusia adalah

merupakan bagian dari Hukum Alam. Karena itu “keadilan”

yang ditegakkan, jika perilaku manusia adalah sesuai dengan

ketentuan Hukum Alam dan Tuhannya harus seimbang.

Istilah Filsafat berasal dari perkataan Yunani : Philosophia.

Philosophia berasal dari Philos = keinginan dan Sophia =

kebijaksanaan.

Philosophos atau filsuf ialah orang yang berkeinginan akan

kebijaksanaan. Seseorang filsuf belum tentu seorang

bijaksana. Dalam bahasa Arab istilah Philosophia menjadi

Falsafah yang dalam bahasa Indonesia, berbunyi Filsafat.

Manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan pada

“Ketertiban dan Keadilan”. sebab hanya dengan ketertiban

berkeadilan, manusia individual dapat menjalani

kehidupannya secara wajar dan dapat mengembangkan

potensi-potensi kemanusiaannya dalam keutuhan.

Sedangkan kaidah-kaidah Hukum Positif berpretensi untuk

merealisasikan Cita Hukum (ketertiban, kepastian,

prediktabilitas, keadilan). Karena itu dinamika kehidupan

masyarakat telah memunculkan hukum, berupa berbagai

perangkat asas-asas dan atutan-aturan hukum yang tertata

secara sistemik. Sebagai ungkapan rasa keadilan masyarakat

dan sarana untuk mewujudkan ketertiban berkeadialn serta

tujuan-tujuan bersama tertentu lainnya

Dengan demikian hukum itu mempunyai banyak aspek,

dimensi, faset dan berbagai tingkat abstraksi yang

menyebabkan hukum menjadi gejala yang sangat majemuk.

Hukum ini berakar dan terbentuk dalam proses interaksi

berbagai aspek kenyataan kemasyarakatan (politik, ekonomi,

sosial, budaya, teknologi, keagamaan, ideilogi). Dalam

4

dinamikanya hukum itu dibentuk dan ikut membentuk

tatanan masyarakat, bentuk dan berbagai sifatnya ditentukan

oleh masyarakat. Namun sekaligus ikut menentukan bentuk

dan sifat-sifat masyarakat itu sendiri.

Jadi hukum itu dikondisi dan mengkondisi masyarakat,

karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan

secara konkret dalam masyarakat maka hukum disatu pihak

memperlihatkan kecederungan konservatif (berupaya

memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai).

Namun dilain pihak juga memperlihatkan kecenderungan

modernisme (berupaya secara tertib terkendali mendorong,

mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakat).

Dalam implementasinya hukum memerlukan kekuasaan dan

sekaligus menentukan batas-batas serta cara-cara penggunaan

kekuasaan itu. Karena kemajemukannya, hukum dapat

dipelajari dari berbagai sudut pandang yang telah

menghadirkan sejumlah disiplin hukum dan disiplin ilmiah

lain yang obyek telaahnya hukum. Masing-masing dengan

masalah inti, metode dan sifat khasnya yang membedakan

yang satu dari yang lainnya, yang muncul berturut-turut

dalam ruang waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan

masyarakat yang ditimbulkan oleh masalah kemasyarakatan

yang sekali muncul pada dasarnya berkecenderungan bersifat

perenial.

Demikianlah beberapa abad sebelum masehi, pertama-tama

muncul di Yunani (Sokrates, Plato, Aristoteles) telaah

kefisafatan tentang hukum sehubungan dengan kebutuhan

masyarakat pada kekuasaan yang menghendaki pertanggung-

jawaban rasional. Tentang landasan dan penggunaan

kekuasaan di dalam masyarakat.

5

2. Filsafat Hukum

Telaah kefilsafatan ini memunculkan Disiplin Hukum yang

disebut Filsafat Hukum yang menelaah hakikat hukum

dengan mempersoalkan hubungan hukum, moral dan

kekuasaan. Dalam perkembangannya telaah ini menajam

pada pokok kajian yang berintikan dwitunggal pertanyaan

inti tentang landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian

keadilan dari hukum positif yang dipertautkan oleh

pertanyaan tentang batas–batas kaidah hukum.1. Dengan

demikian akan dipaparkan dibawah ini dengan pertanyaan

pemikiran filosofis apa pengertian filsafat Ilmu?

Filsafat Ilmu dirumuskan cabang fisafat yang mengkaji Ilmu.

Hakekat Ilmu sebagai telaah tentang apa (obyek) yang dikaji

oleh ilmu itu (ontologis), dengan cara bagimana ilmu itu

dapat diperoleh (epistemologis) dan untuk apa ilmu

digunakan (aksiologis).

Apakah Hukum ?

Adagium yang mengatakan, “ ubi societas ibi ius” yang

berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Telah

menjadi anggap umum sekarang ini, bahwa hukum itu

terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia.

Karena sebelumnya masih ada anggapan bahwa seakan-akan

hukum itu hanya terdapat dalam masyarakat yang telah

beradab.

Menurut Roscoe Pound: Hukum itu adalah lembaga

kemasyarakatan untuk memenuhi kehidupan sosial.....”,

maka kita akan berkesimpulan bahwa: hukum itu terdapat

pada setiap masyarakat, karena setiap manusia perlu

mengatur hubungan antar manusia yang tertentu. Kebutuhan

inilah yang akan menentukan bagaimana corak hukumnya.

1 Arief Sidharta, Struktur Ilmu Hukum Indonesia, Diktat Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007, hlm 2.

6

Sehingga di mana corak sosiologi budaya suatu masyarakat

menunjukkan persamaan, disitu kemungkinan besar sistim

hukumnya akan menunjukkan ciri-ciri yang kurang lebih

sama. Akibatnya persamaan-persamaan yang ditemukan di

dalam sistim hukum yang berbeda itu akan kita bahwa pada

pengertian yang lebih dalam tentang masalah-masalah yang

sebenarnya menjadi obyek Filsafat Hukum, karena

persamaan-persamaan tersebut akan menjelaskan kepada kita

apa yang sebenarnya merupakan inti dan hakikat

permasalahan yang hendak diatur oleh pranata hukum yang

bersangkutan.

3. Tujuan Hukum

Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa

negara atau penguasa masyarakat yang berwenang

menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai

peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota

masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang

dikehendaki oleh penguasa tersebut, dengan tujuan untuk

mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa

tersebut. Penguasa yang berwenang menetapkan hukum

ialah:

a. Dalam negara RI ysitu MPR, DPR (pusat maupun daerah),

penguasa-penguasa pemerintahan yang berwenang

mengataur materi tertentu dalam lingkungan daerah

hukumnya: hakim, Panglima ABRI, Lepala Kepolisian,

dlll.

b. Dalam masyarakat: kepala suku, kepala marga, kepala

desa. Dinyatakan tertuju pada hukum tertulis yang

berwujud: UU, Perpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan

Perundangan yang lain.

Sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu Hukum Adat dan

Hukum Kebiasaan. Tujuan Hukum adalah : “kepastian

hukum dan keadilan”, hukum berwujud norma-norma yang

7

banyak sekali jumlahnya sehingga untuk menguasainya

perlu adanya pengelompokan norma-norma secara praktis

yang mengenai disebut Sistim Hukum.Negara RI mempunyai

Sistim Hukumnya sendiri yang terdiri dari beberapa lapangan

hukum yaitu:

a. Hukum Tata negara.

b. Hukum Administrasi (Tata usaha negara, Tata

pemerintahan),

c. Hukum Pidana,

d. Hukum Perdata,

e. Hukum Acara.

4 Faham-faham tentang Tujuan Hukum

a. Tujuan Hukum dalam Hukum Kodrat dari Thomas

aquino.

Hukum Kodrat adalah: hukum yang terlepas dari

kehendak manusia, terlepas dari positivering oleh

manusia, berlaku pada semua zaman dan semua

tempat (senantiasa dan dimana-mana). Ajaran dari

Thomas Aquino ini sbb:

1) Lex Aeterna ialah Hukum Abadi.

Lex Aeterna memerintah seluruh dunia, dimana

semua hukum mendapatkan dasar. Hukum Abadi

itu tidak laindri pada de Goddelijke Rede, Akal

Allah yang mengatur seluruh kejadian. Hukum

abadi itu hanya dapat dipahami oleh Allah sendiri.

Untuk mahluk Lex Aeterna itu terlalu luas dan

terlalu dalam untuk difahaminya.

2) Lex Naturalis ialah Hukum Kodrat. Manusia

sebagai mahluk yang berakal, hanya dapat

mengerti sebagian dari pada Lex Aeterna yaitu

Lex Naturalis atau Hukum kodrat (Natural Law,

Natuurrecht).

8

Hukum Kodrat (Natural Law, Natuurrecht),

hukum yang terdiri dari dua asas:

a) Principia Prima, asas pertama yang semuanya

dapat dikembalikan

pada asas berbuat baik dan singkirkan

kejahatan. Itulah hidup sesuai dengan kodrat

manusia hidup dengan berbuat sesuai dengan

akal sehat.

b) Principia Secundaria yaitu asas-asas yang

dijabarkan dari asas pertama.

3) Lex Positive, Hukum Positif yang berlaku dalam

negara masing-masing dan yang ditetapkan oleh

negara yang bersangkutan.

4) Lex Divina, Hukum Tuhan yaitu Hukum Illahi

yang dinyatakan dalam Alkitab. Lex Divina ialah

Hukum Illahi sumbernya terletak dalam Kehendak

Allah, dan sumbernya dalam akal Allah.

b Stammler

Mengajarkan Hukum Alam dengan isi yang

berubah-ubah. Stammler beranggapan bahwa

mungkin mendapatkan yang baik untuk bangsa

tertentu pada waktu tertentu dengan syarat, kita

mengetahui kebutuhan bangsa yang bersangkutan.

Ukurannya ialah sociaal ideaal yang menurutnya

Gemeinschaft Frei Wollender Menschen (masyarakat

berkehendak bebas). Hukum yang sesuai dengan

sociaal ideaal adalah hukum yang baik. Hukum

kodrat dalam arti: hukum yang baik untuk waktu

tertentu dan bangsa tertentu, oleh Stammler disebut

“Hukum Kodrat dengan isi yang berubah-ubah”

c Tujuan Hukum menurut Paul Scholten dan

Radbruch 1) Paul Scholten (1940) berpendapat bahwa :

hukum mencari Keseimbangan antara:

9

a) Persoonlijkheid (kepribadian) dan

Gemeenschap (masyarakat)

Secara menyebelah mencarai kepentingan

individu tanpa memperatikan masyarakat akan

mengakibatkan individualism.

Secara menyebelah mencari kepentingan

masyarakaat, tanpa memperhatikan individu,

akan mengakibatkan universalisme. Seperti

Fascisme, kommunisme. Dalam memelihara

hukum itu harus mencari keseimbangan

antara kepribadian (individu) dan masyarakat.

b) Mencari Keseimbangan antara: gelijkheid en

gezag, kesamaan manusia dan kewibawaaan.

Perlu diingat bahwa manusia itu pada asasnya

sama, apapun pangkatnya dalam masyarakat.

Pada pihak lain perlu diingat bahwa

masyarakat itu memerlukan kewibawaan

gezag. Pemerintah yang berwibawa.

c) Dalam hukum perlu memisahkan : goed en

kwaad, baik dan jahat. Hukum dan

Pemeliharaan Hukum perlu memihak

kebaikan dan menolak kejahatan dalam bentuk

apapun.

2) Radbruch (1940)

Menurut Radbruch hukum dan tujuannya perlu

berorientasi pada tiga hal sbb:

a) Kepastian Hukum

b) Keadilan

c) Daya guna (doelmatigheid)

Kepastian Hukum

Tuntutan pertama pada hukum supaya ia positif yaitu

berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati supaya

hukum itu sungguh-sungguh positif.

Keadilan

10

Pandangan Radbruch tentang Keadilan tidak begitu

mendalam. Menurut nya cukup apabila kasus yang

sama diperlakukan secara sama.

Daya guna (doelmatigheid)

Hukum perlu menuju pada tujuan yang penuh Harga

(waardevol).

Menurut Radbruch ada tiga nilai bagi hukum sbb:

a) Individualwerte, nilai-nilai pribadi yang

penting mewujudkan kepribadian manusia.

b) Gemeinschaftswerte, nilai-nilai masyarakat

nilai yang hanya dapat diwujudkan

masyarakat manusia

c) Werkwerte, nilai-nilai dalam karya manusia

(ilmu kesenian), dan pada umumnya dalam

kebudayaan.

Individualwerte terdapat dalam liberalisme dan

demokrasi. Gemeinschaftswerte dalam konservatisme

(Jerman). Werkwerte, tidak ada contoh dalam politik.

d Tujuan Hukum menurut O.Notohamidjojo, dalam

bukunya Soal-soal Filsafat Hukum sbb:

Hukum adalah : keseluruhan peraturan yang tertulis dan

tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa. Untuk

kelakuan manusia dalam masyarakat Negara serta antar

negara yang bertujuan kepada “keadilan, daya guna dan

kepastian hukum”, demi damai dan tertib dalam

masyarakat.

Hukum pada hakekatnya: adalah : suatu Sollen-Sein,

memperhatikan norma yang harus diwujudkan dalam

kenyataan.

Tujuan Hukum adalah: perlu saling harmonis yaitu :

keadilan, daya guna dan kepastian hukum.

11

Keadilan adalah : Justitia, daya guna adalah:

doelmatigheid, dan kepastian hukum. Selanjutnya akan

dipaparkan hubungan filsafat dengan filsafat hukum.

5 Hubungan Filsafat dengan Filsafat Hukum

Menurut Willem Zevenbergen dalam Formele Encyclopaedie

van het Recht menyatakan bahwa

Filsafat Hukum.

Filsafat Hukum ialah filsafat yang dikenakan (diterapkan

pada hukum) dengan perkatan lain Filsafat Hukum adalah

Filsafat khusus.

Filsafat Hukum adalah pandangan filsafat tentang dasar-

dasar umum dari pada hukum. Filsafat Hukum adalah

Filsafat Khusus yang dikenakan pada obyek tertentu yaitu

Hukum. filsafat hukum merupakan bagian dari Filsafat.

Selain dari pada itu perlu diingat filsafat bahwa soal hukum

bertalian dengan Etika.

Dewasa ini Filsafat Hukum memusatkan perhatiannya

terutma pada pengkajian dwi tunggal pertanyaan inti sbb:

a. Apa landasan mengikat dari hukum.

b. Apa kriteria Keadilan dari kaidah hukum positif serta

sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam kegiatan merefleksi dwi tunggal pertanyaan inti ini,

ranah telaah pengemban Filsafat Hukum mencakup:

a. Ontologi hukum yang merefleksi hakikat hukum dan

konsep-konsep fundamuntal terkait seperti demokrasi,

hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum

dan moral.

b. Aksiologi hukum yang merefleksi isi dan nilai-nilai

yang termuat dalam hukum seperti kelayakan,

persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran.

c. Ideologi hukum yang merefleksi wawasan manusia

dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi

12

kaidah-kaidah hukum, pranata-pranata hukum, sistem

hukum, dan bagian-bagian dari sistem hukum.

d. Teologi hukum yang merefleksi makna dan tujuan

hukum.

e. Epistemologi hukum yang merefleksi pertanyaan

tentang sejauh mana pengetahuan tentang hakikat

hukum masalah-masalah fundamental dari filsafat

hukum adalah sesuatu yang mungkin dijalankan.

f. Ajaran Ilmu yang merefleksi kriteria keilmiahan

dari Teori Hukum dan Metodologi dari Filsafat

Hukum itu sendiri.

g. Logika hukum yang merefleksi aturan-aturan

berpikir yuridik dan argumentasi yuridik, bangunan

logikal serta struktur arsitektural Sistem hukum.

Perbedaan Filsafat dengan Filsafat Hukum

Perbedaan antara Filsafat dengan Filsafat Hukum terletak

dalam obyeknya. Filsafat adalah: meneliti segala sesuatu,

Filsafat Hukum merupakan bagian dari pada Filsafat. Arti

dan konsekuensi sebuah renungan Misalnya : Gonjang ganjing, mengenai persoalan naiknya

temperatur muka bumi secara global (khususnya di

Indonesia), membuat kita diam dan terpaku dalam renungan,

sementara akal budi terus bergerak melakukan olah pikir

terhadap sesuatu yang menjadi pokok pemikiran.

Akal budi tidak cukup hanya terpaku pada pokok persoalan

itu semata, tetapi dalam rangka menemukan jawaban yang

paling dianggap benar terhadap pokok persoalan, terlebih

dahulu harus dijawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan

mendasar lainnya yang diajukan oleh akal budi kita sendiri.

Bila pertanyaan mendasar lainnya yang segera juga

memerlukan jawaban. Demikian seterusnya sampai

13

ditemukan jawaban hakiki terhadap apa yang menjadi akar

permasalahannya.

Jawaban yang dikehendaki tentu yang benar atau yang tepat,

yang akseptabel, dapat diterima akal, memiliki keberlakuan

intersubyektif, dapat dipertanggung jawabkan secara rasional,

terbuka bagi pengkajian secara rasional oleh siapapun,

memiliki landasan atau dasar yang mendukungnya, dan

bertumpu pada argumentasi rasional.

Di dalam diri, tanpa dirasa, sejatinya telah terjadi dialog diri

untuk mencari dan menemukan jawaban hakiki seperti itu.

Kegiatan akal budi berubah dialog diri inilah yang memaksa

kita harus merenung.

Namun demikian bukan berarti hasil renungan itu

merupakan jawaban kita yang paling benar adanya dan harus

diterima oleh semua orang. Dengan perkataan lain, hasil

pemikiran filsafati tidak dengan sendirinya langsung dapat

dipakai sebagaimana layaknya “barang jadi” artinya masih

diperlukan keberlakuan intersubyektif sebagaimana

dikemukakan di atas, karenanya harus terbuka bagi

pengkajian lebih lanjut oleh siapapun, untuk menjadikan hasil

pemikiran tersebut sebagai sesuatu yang layak digunakan

sebagai dasar tindakan dalam kehidupan manusia dan

bermasyarakat.

Louis O. Kattsoff, mengatakan bahwa filsafat “tidak

membuat roti” namun filsafat dapat menyiapkan tungkunya,

menyisihkan noda-noda dari tepungnya, menambah jumlah

bumbunya secara layak, dan mengangkat roti itu dari tungku

pada waktu yang tepat. Secara sederhana ini berarti bahwa

tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia

sebanyak mungkin, dan menerbitkan serta mengatur semua

itu di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa

14

kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada

tindakan yang lebih layak.2

Dengan demikian Filsafat adalah: meneliti segala sesuatu.

Pada bagian lain dari buku yang judul aslinya “Elements of

Philosophy”, Kattsoff mengatakan, bahwa filsafat berbeda

sekali dengan membuat roti. Filsafat merupakan suatu analisa

secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu

masalah, dan menyusun secara sengaja serta sistematis atas

suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Dan

hendaknya diingat, bahwa kegiatan yang kita namakan

kefilsafatan itu sesungguhnya merupakan perenungan atau

pemikiran.3

Filsafat Hukum adalah: meneliti Hukum, pandangan filsafat

tentang dasar-dasar umum dari pada Hukum. Filsafat Hukum

adalah Filsafat Khusus atau bagian dari filsafat. Dengan

demikian maka soal-soal pokok bagi fisafat sejalan dengan

soal-soal pokok filsafat. Selain itu yang perlu diingat bahwa

soal hukum senantiasa bertalian dengan Ethika.

Dalam masyarakat pemeliharaan hukum mengalami

penyelewengan berwarna-warna, maka perlu menekankan

bahwa Hukum dan Kesusilaan mewujudkan problematika

bersama dari pada Filsafat Hukum.

Filsafat Hukum berfungsi sebagai meta disiplin terhadap

Teori Hukum dan juga terhadap Ilmu Hukum yakni:

Memberikan landasan kefilsafatan bagi keberadaan Teori

Hukum dan Ilmu hukum sebagai disiplin Ilmiah yang

mandiri.

Sebagai landasan kefilsafatan, Filsafat Hukum menjadi

rujukan ajaran nilai sbb:

2 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Tiara Wacana

Yogya, 2004, hlm 3. 3 Ibid, hlm. 4.

15

Ontologi Hukum, Aksiologi Hukum, Ideologi Hukum dan

Teologi Hukum dan Ajaran Ilmu (Ajaran Pengetahuan dan

ajaran Ilmu sesungguhnya) bagi Teori Hukum.

Sebaliknya Teori Hukum merumuskan dan memajukan

pertanyaan-pertanyaan fundamental berkenaan dengan

hukum kepada Filsafat Hukum untuk memperoleh

pengolahan Kefilsafatan.

Sedangkan Teori Hukum berfungsi sebagai meta teori

terhadap Ilmu Hukum yakni: mengolah dan

mengembangkan sarana teoritikal yang diperlukan dalam

pengembanan Ilmu Hukum. Seperti; Teori Argumentasi

Yuridik, Teori Penemuan Hukum (Metode Interpretasi dan

Konstruksi Hukum). Sebaliknya Ilmu Hukum menyediakan

bahan-bahan Empirikal untuk diolah lebih jauh oleh Teori

Hukum dan Filsafat Hukum.

Disiplin Hukum tersebut berfungsi sebagai sarana intektual

untuk mempedomani dalam pelaksanaan Pengembanan

Hukum Pratikal (practische rechtsbeoefening) yang

mencakup kegiatan:

a. Pembentukan Hukum,

b. Penerapan Hukum,

c. Penegakan Hukum,

d. Penemuan Hukum dan

e. Interpretasi Hukum,

f. serta bantuan hukum,

Sebaliknya pengembanan Hukum praktikal menyediakan

bahan-bahan Empirikal untuk telaah dan diolah dalam

Pengembanan Hukum Teoritikal yakni dalam kegiatan

pengembanan Disiplin Hukum tersebut dan oleh disiplin

ilmiah lainnya yang obyek-obyeknya telaah hukum.

Dengan demikian dalam garis besarnya dapat membedakan

Juristische logik atau pengertian Yuridis.

16

Soal-soal pokok Juristische Logik ada tiga 4:

1. Apakah Hakekat Hukum?

2. Apakah Asal Hukum?

3. Apakah Tujuan Hukum?

Soal-soal pokok Juristische Ethik ada dua:

1. Apakah kedudukan Manusia dalam Hukum?

2. Apakah Norma-norma bagi Penggembala Hukum?

Hukum dalam Bahasa Belanda Recht, bahasa Latin Rectum

yang berarti pimpinan. Perkataan Recht, Rechtum dapat

berarti unsur autorita, kewibawaan.

Recht merupakan bagian dari kata Gerechtigheid yang berati

Keadilan.

Dengan perkataan lain perkataan hukum itu membawa

pengertian kewibawaan dan keadilan.

Perkataan Ius adalah Bahasa Latin bagi Hukum. Ius ialah

bagian dari kata Iustitia : keadilan

Lex adalah bahasa Latin untuk Undang-undang, Lex

bertalian dengan Bahasa Perancis : Loi dan Bahasa Inggris

:Law. Dalam Bahasa Belanda Wet. Dalam Lex senantiasa

tercantum penngertian Autorita atau Wibawa.

Apakah Hukum?

Hukum adalah Kaidah untuk hidup dan berbuat dalam

masyarakat.

Hukum ialah Norma Agenda (Norma untuk berbuat), dalam

masyarakat.

1. Hukum itu ordening (pengaturan) dari pada

masyarakat. Pengertian Hukum mengandaikan paling

sedikit dua orang. Hukum terbatas pada pergaulan

manusia dalam masyarakat. Hubungan dengan Tuhan

diatur oleh Norma-norma religius.

4 O. Notohamidjojo, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media,

Saltiga, 2011, hlm 4

17

2. Hukum merupakan suatu keseluruhan, yang

mewujudkan suatu Sistim (keseluruhan yang teratur).

Hukum terdiri dari Norma. Norma Hukum adalah

Sollen-sein yaitu suatu Sollen (keharusan) yang

diwujudkan dalam Sein (kenyataan). Keseluruhan

norma hukum, disebut juga rechts-orde atau Tata

Hukum.

3. Hukum ialah: ordening van het social eleven penataan

hidup sosial. Tetapi hukum bukan satu-satunya

penataan. Seperti diketahui ada Norma Religi, Norma

Moral, Norma Kesopanan.

4. Pengertian Recht dapat dibedakan dalam Recht in

Objectieve Zin (Hukum), dan Recht in Subjectieve

Zin (Hak). Dalam Bahasa Indonesia, perbedaan itu

ditujukan oleh kedua istilah “ Hukum dan Hak”

6. Hukum dan Kesusilaan (Moral) a. Hukum itu Obyeknya pertama-tama perbuatan lahir

(Uitweding Handelen), Kesusilaan perbuatan batin

(Gezindheid)

b. Hukum menjungjung tinggi Norma dari

Georganiseerde Gemeenschap, Kesusilaan Norma

dari Hati Nurani individu.

c. Tujuan Hukum tidak lain adalah tujuan Moral.

Hukum ingin menyelenggarakan “damai dan

ketenangan” dalam masyarakat, sedangkan Moral

ingin menyempurnakan manusia.

Moral adalah keseluruhan norma tentang yang baik,

yang membedakan dari pada yang jahat. Bagi

kelakuan dan jiwa kelakuan manusia dalam

masyarakat. Yang dimaksud pengembala hukum ialah

rechtfunctionaris, pejabat hukum dalam ketetapannya

menentukan apakaah hukum dalam dunia modern.

Maka pengembala hukum meliputi pembentuk

18

hukum dan hakim yang mengenakan hukum pada

perkara-perkara individual. Pengembala Hukum

(rechtfunctionaris): wajib menyempurnakan

pelaksanaan tugasnya, mengembala hukum dengan

mempertajam hati nurani (conscience, geweten) “dengan Moral”. Tugasnya tidak selesai dengan

moral dan menpertimbangkan undang-undang. Ia

wajib menjiwai keputusannya dengan moral dan

mempertimbangkan keputusannya dengan norma

moral. Dalam masa Pembangunan masyarakat

Indonesia, yang pada intinya membangun masyarakat

Indonesia. Dari lapisan dan golongan manapun

supaya hidup dan diberlakukan menurut

kemanusiannya dan pelaksaan hukum perlu diilhami

dan dijiwai oleh moral.

Hukum perlu diperdalam (verdiept), oleh keadilan.

kalau dilepaskan dari pada keadilan dan moral, maka

kita mendekati chaos dan diktator, kekacauan dan

penindasan. Perlu melayani bangsa dengan hukum

yaitu hukum yang diperdalam dengan keadilan.

d. Hukum bekerja dengan Paksa, sedangkan Moral

dengan kekuatan batin

e. Hukum menghendakkan legalita, dan Moral :

moralita. Perbedaan ini perbuatan–perbuatan lahir,

maka ia disebut Yuridis, sejauh ia perbuatan batin

dinamakan Etis. Perbedaan Hukum dan Moral tidak

begitu tajam, karena Hukum senantiasa melihat

Gezind-Heid (kejiwaaan) perbuatan dan Moral

melihat perbuatan luar dari pada Gezindheid. Hukum

memperhitungkan opzet, culpa, te goeder trouw, segi

batin dari perbuatan.

f. Hukum kadang-kadang membolehkan, apa yang

dilarang oleh Moral,

19

misalnya dalam hukum dapat bebas dalam

kewajiban. Ilmu berupaya mengungkapkan realitas

sebagaimana adanya, sedangkan moral pada dasarnya

adalah : petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan

manusia. Hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan

alternatif untuk membuat keputusan politik dengan berkiblat

kepada pertimbangan moral. Ilmuwan mempunyai

tanggung jawab profesional, khususnya di dunia ilmu dan

dalam masyarakat ilmuwan itu sendiri dan mengenai

metodologi yang dipakainya. Ilmuwan juga memikul

tanggung jawab sosial, yang bisa dibedakan atas tanggung

jawab legal yang formal sifatnya, dan tanggung jawab moral

yang lebih luas cakupannya.

Ilmu dan moral termasuk kedalam genus pengetahuan yang

mempunyai karekteristik masing-masing. Tiap-tiap

pengetahuan mempunyai tiga komponen yang merupakan

tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya.

Komponen tersebut adalah Ontologi, epistemologi, dan

aksiologi.

Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas atau

ruang lingkup yang menjadi obyek penelaahan serta

penafsiran tentang hakikat realitas dari obyek penelaahan

tersebut. Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan

tentang yang ada, contohnya : tentang obyek, apa yang

ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek

tersebut?

Epistemologi merupakan asas mengenai cara bagaimana

materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu

tubuh pengetahuan.

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan

tentang asal muasal, sumber, metode, struktur dan validitas

atau kebenaran pengetahuan.

Misalnya apakah kebenaran? Apakah kreterianya?

20

Aksiologi merupakan asas dalam menggunakan pengetahuan

yang telah diperoleh aksiologi cabang filsafat yang

mempelajari tentang nilai secara umum dan disusun dalam

tubuh pengetahuan tersebut. Contohnya: untuk apa

pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan.

7. Etika

Selanjutnya akan dipaparkan Etika secara etimologi

berasal dari Bahasa yunani Ethos yang berarti watak

kesusilaan atau adat. Secara terminologi etika adalah:

cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau

perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan

buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia

yaitu: menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-

gerakan, kata-kata dan sebagainya, adapun motif watak, suara

hati sulit akan dinilai. Perbuatan atau tingkah laku yang

dikerjakan dengan kesadaran yang dapat dinilai. Sedangkan

yang dikerjakan dengan tidak sadar tidak dapat dinilai

dengan baik dan buruk.

Etika dapat dibagi sebagai berikut:

a. Etika deskriftif : hanya melukiskan,

menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak

memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana

seharusnya berbuat. Contohnya: sejarah etika.

b. Etika normatif. Adalah: sudah memberikan

penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus

dikerjakan dan yang tidak.

Etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan

etika khusus. Etika umum : membicrakan prinsip-

prinsip umum, seperti: apakah nilai, motivasi suatu

perbuatan, suara hati. Etika khusus adalah:

pelaksanaan prinsip-prinsip umum seperti: etika

pergaulan, etika dalam pekerjaan.

21

Penerapan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan

kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses

perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tanggung jawab etis merupakan sesuatu yang menyangkut

kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan

teknologi, dalam hal ini berarti ilmuwan dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus

memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga

keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada

kepentingan umum, kepentingan generasi yang akan datang,

dan bersifat universal. Karena pada sadarnya ilmu

pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan

dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk

menghancurkan eksistensi manusia.

Moral berasal dari bahasa latin mos jamaknya mores yang

berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya,

tetapi dalam penilaian sehar-hari ada sedikit perbedaan.

Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang

sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk penkajian sistem

nilai yang ada.

8. Keadilan

Tiap manusia mempunyai rasa keadilan, tetapi yang

dikarunia Tuhan untuk merumuskan dengan tegas ialah

Bangsa Romawi sesuai dengan yang dirumuskan

Ulpianus sbb:

“Iustitia et constans et perpetua voluntas ius suum cuique

tribuere. Iuris prodentia et divinarum atque humanorum

rerum notitia.iusti atque iniusti scientia”

Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk

memberikan kepada masing-masing bagiannya. Ilmu

hukum (jurisprudential) ialah pengetahuan tentang

perkara-perkara illahi dan manusiawi, ilmu tentang adil

22

dan tidak adil. Keadilan itu bertalian dengan sikap dan

perhubungan dengan sesama manusia. Keadilan

menuntut memberlakukan sesama manusia hidup

diberlakukan harus manusiawi. Harus memperhatikan

keberadaan pihak lain, hak hidup pihak lain. Keadilan

mewajibkan mengakui pihak lain sebagai mahkluk yang

pada hakikatnya sama dan sama nilai dengan diri sendiri.

Keadilan menetapkan pihak lain sebagai subyek dan

menjauhkan dari kesewenang-wenangan.

Selanjutnya akan dipaparkan Filsafat Bangsa, dalam

paparan alam semesta secara rasional (akal) bukan

irrasional, karena mereka kagum terhadap ciptaan Tuhan,

“merenung karena pemikiran” Semua aspek dalam

kehidupan bangsa mengalir dari filsafat yang dianutnya

secara konsekwen agar tidak menimbulkan konflik.

Karena sesuai dengan pola yang dianutnya

(paradigma), semua mengalir dari Filsafat Bangsa.

Untuk itu selanjutnya akan dipaparkan tentang Fisafat

Bangsa.

Filsafat Bangsa : penglihatan manusia terhadap dirinya

dalam alam semesta atau dalam pergaulan hidup dan

tempat manusia dan Tuhannya., harus seimbang. Filsafat

manusia boleh mengambil obyek apa saja didunia apakah

alam semesta seperti filsuf Anaximander, Herakleitos dan

Paremenides, orang Yunani abad Purbakala sebelum

Sockrates.

Dalam paparan Alam Semesta secara Rasional (akal) bukan

irrasional karena mereka kagum terhadap ciptaan Tuhan, “

merenung karena pemikiran”.

Socrates tidak mengikuti filsuf pendahulunya yang

mengambil isi Alam Semesta tetapi Manusia, Filsafat

tentang Manusia. Pemikiran Socrates dengan keyakinannya

bahwa manusia baru menjadi manusia manakala ia adalah

23

warga polis (dalam bahasa zaman sekarang: warganegara)

dan bersemayamnya akal pada diri manusia (logos en auton).

Menurut Plato, Polis memang tidak dapat dilihat terlepas dari

individu manusia, mupun sebaliknya. Manusia adalah Polis

yang kecil, sedangkan Polis adalah masyarakat yang besar.

Salah satu muridnya Aristoteles menegaskan kenyataan itu

sebagai dalil yang sering dikutip diseluruh dunia zoon

politicon. Karena manusia hanya dapat mewujudkan cita-cita

hidupnya dalam kehidupan bersama. Didorong oleh fitrah

atau nalurinya sebagai Homo Sapiens manusia sebagai

mahluk yang dapat berpikir itu mempunyai kecenderungan

untuk bersikap bijaksana dan cinta akan kebijaksanaan.

Karena Homo Socialis yang berkecenderungan untuk

bermasyarakat ia ingin konsistensi dalam posisi manusia

yang arif dan bijaksana ditengah-tengah masyarakat.

Timbullah pertanyaan di negara Indonesia yang sudut

pandang filosofinya Pancasila bagaimanakah Filsafat Hukum

Pancasila?

9. Filsafat Hukum Pancasila

Filsafat diartikan : karya manusia tentang sesuatu,

yang mengunakan alat-alat perlengkapan apa yang

dimiliki manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa

untuk menempuh kehidupannya dikenal tiga

kelengkapan utama yaitu:

1. Rasa, contohnya: seniman, kagum, heran

dilanjutkan dengan,

2. Ratio, contohnya: ilmuan,

3. Raga, contohnya petinju, kuli (menggunakan otot).

Ini berarti Filsafat merupakan hasil pemikiran manusia

tentang hakekat manusia. Sering orang mengartikan Filsafat

manusia inti sedalam-dalamnya. Hakekat sesuatu tempat di

alam semesta dan hubungan sesuatu dengan alam semesta

yang lain. Ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba

24

menafsirkan alam ini sebagaimana adanya. Kalau memang

itu tujuannya tidak semua dapat melepaskan diri dari

masalah-masalah yang ada didalamnya. Makin jauh

beravoturir dalam penjelajahan ilmiah.

Masalah-masalah tersebut mau tidak mau akan timbul,

contohnya:

1. Apakah dalam batu-batuan yang saya pelajari di

laboratorium terpendam poros kimia-fisika atau

tersembunyi roh halus?

2. Apakah manusia yang begitu hidup, tertawa,

menangis dan jatuh cinta itu merupakan proses kimia-

fisika juga?

3. Apakah pengetahuan yang saya dapatkan ini

bersumber pada kesadaran mental atau hanya

rangsangan penginderaan belaka?

Semua permasalahan ini akan menjadi kajian dari para ahli

filsafat sejak dahulu kala. Tersedia segudang filsafat dalam

menjawabnya, bisa setuju atau tidak setuju dengan mereka.

Bahkan setiap orang boleh mengajukan filsafat, dengan

demikian pada dasarnya setiap “ Ilmuwan boleh mempunyai

filsafat individual yang berbeda-beda”.

Bisa menganut:

1. Faham Mekanistik,

2. Menganut Faham Vitalistik dan

3. Bisa menganut Faham Materialistik atau

4. Faham Idealistik.

Titik pertemuan kaum Ilmuan dari semua ini adalah sifat

pragmatis dari Ilmu.

Semua aspek dalam kehidupan bangsa mengalir dari filsafat

yang dianutnya secara konsekwen agar tidak menimbulkan

konflik. Karena sesuai dengan pola yang dianutnya

(paradigma), semua mengalir dari Filsafat Bangsa.

25

Demi obyetivitas ilmu, ilmuwan harus bekerja dengan cara

ilmiah. Sifat ilmiah dalam ilmu dapat diwujudkan apabila

dipenuhi syarat-syarat yang intinya adalah:

a. Ilmu harus mempunyai obyek, ini berarti bahwa

kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai

adalah persesuaian antara pengetahuan dan

obyeknya.

b. Ilmu harus mempunyai metode, ini berarti bahwa

untuk mencapai kebenaran yang obyektif, ilmu tidak

dapat bekerja tanpa metode yang rapi.

c. Ilmu harus sistematik, ini berarti bahwa dalam

memberikan pengalaman obyeknya dipadukan secara

harmonis sebagai suatu kesatuan yang teratur.

d. Ilmu bersifat universal berarti bahwa kebenaran

yang diungkapkan oleh ilmu tidak mengenai sesuatu

yang bersifat khusus, melainkan kebenaran itu

berlaku umum.

Ilmu merupakan pengetahuan kita pelajari sejak bangku

Sekolah dasar sampai pendidikan lanjutan dan hingga

Perguruan Tinggi.

Berfilsafat tentang Ilmu berarti berterus terang pada diri

sendiri.

Contohnya:

1. Apakah yang sebenarnya diketahui tentang ilmu?.

2. Apakah ciri-ciri yang hakiki yang membedakan ilmu

dari pengetahuan lainnya dan yang bukan ilmu?

3. Bagaimana ketika mengetahui ilmu merupakan

pengetahuan yang benar?

4. Kreiteria apa yang dipakai dalam menentukan

kebenaran secara ilmiah?

5. Mengapa harus mempelajari ilmu?

6. Apakah kegunaan yang sebenarnya?

26

Dengan demikian berfilsafat berarti berrendah hati,

mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah didapat dan

diketahui.

1. Apakah ilmu telah mencakup segenap pengetahuan

yang diketahui dalam kehidupan ini?

2. Dibatas manakah ilmu dimulai dan dibatas manakah

ia berhenti?

3. Kemanakah saya harus berpaling dibatas ketidak

tahuan ini?

4. Apakah kelebihan dan kekurangan ilmu?

5. Mengetahui kekurangan bukan berarti

merendahkanmu, namun secara sadar “

memanfaatkan, untuk lebih jujur dalam

mencintaimu”.

Seseorang yang berfilsafat dapat diumpamakan :

“Orang yang berpijak ke Bumi sedang tengadah ke

Bintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya

dalam ke semestaan Galaksi. Atau juga orang yang berdiri

di Puncak yang tinggi memandang ke Ngarai dan Lembah di

bawahnya. Dia ingin menyimak KehadiranNya dengan ke

Semestaan yang ditatapnya”.

Karakteristik Berpikir Filsafat yang Pertama adalah

Sifat Menyeluruh:

1. Seorang Ilmuwan tidak puas mengenal ilmu dari sudut

pandang ilmu itu sendiri.

2. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi

pengetahuan yang lainnya.

3. Ia ingin mengetahui kaitan Ilmu dengan Moral,

4. Kaitan Ilmu dengan Agama dia ingin yakin apakah ilmu

membawa kebahagian pada dirinya. Selanjutnya akan

27

dipaparkan pula mengenai peran Ilmu Pengetahuan

dalam Pembangunan.5

5. Peran Ilmu Pengetahuan dalam pembangunan sebagaimanaa diketahui dalam Garis-garis besar

haluan negara (GBHN) yang disepakati di Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan untuk

mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur

yang merata material dan spiritual berdasarkan

Pancasila. Pancasila di dalam wadah negara RI yang

merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat

dalam suasana perikehidupan rakyat dalam suasana

perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan

dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang

merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

6. Dari sudut Sistem, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

adalah : bagian yang integral dalam pembangunan

dan pengelolaan kehidupan bangsa, sekaligus sebagai

bagian dalam subsistem pendidikan. Sedangkan

pendidikan dan kebudayaan adalah bagian yang

integral dari keseluruhan Sistem Pengelolaan

Kehidupan Nasional.

Maka Landasan-landsasan Pengelolaan Kehidupan

Bangsa keseluruhan yakni; dengan

Landasan Ideal: Pancasila,

Struktural: Sistem Pemerintahan termasuk Sistem

pengorganisasian kegiatan-kegiatan pembangunan

pendidikan dan kebudayaan dan

Operasional: Tujuan Nasional yang tersebut dalam

alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

5 Arief Sidharta, FilsafatHukum Pancasila (DIKTAT), Program

Pascasarjana DIH UNPAR, Bandung, 2007, hlm 5

28

Sebagai suatu bagian yang integral dan keseluruhan

Sitem Kehidupan dan Pembangunan Nasional, Ilmu

pengetahuan itu mempunyai dua kedudukan ganda

sekaligus sbb:

1. Secara tali menali dengan subsistem lainya yaitu:

Politik, Ekonomi, Hankam serta subsistem

lainnya yang terdapat di lingkungan Sosial

Budaya, Ilmu Pengetahuan hanya dapat

dikembangkan dengan dukungan dari subsistem

yang lainnya.

2. Subsistem Ilmu Pengetahuan adalah faktor yang

sangat menentukan sukses pengembangan

subsistem lainnya.

Maka secara strategis di negara ini harus jelas usaha-usaha

yang harus dikembangkan dan tingkatan Negara dapat

menciptakan Ketahanan Nasiona

Di bidang Ilmu pengetahuan dalam arti; dapat menguasai

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (science and

technology). Untuk keperluan berbagai bidang

kehidupan dan Pembangunan. Tidak sekedar sebagai

peminjam atau penumpang dalam kemampuan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi itu kepada bangsa asing.6

Ilmu dalam bahasa Inggris: Science,

Dalam bahasa Latin disebut scientia (Pengetahuan),

Scire (mengetahui), sinonim yang paling akurat dalam

bahasa Yunani adalah Episteme.

Obyektivitas adalah Hakikat Ilmu, karena sebagai

Pengetahuan (rohani) Ilmu yang sendirinya “ harus

mengejar Kebenaran”. Ciri Hakiki lainnya dari Ilmu ialah Metodelogi Ilmu

sebab kaitan logis yang dicari Ilmu tidak dicapai dengan

6 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , Mandar Maju, Bandung,

1994, hlm 55.

29

penggabungan yang tidak teratur dan tidak terarah dari

banyak pengamatan dan ide yang terpisah-pisah.

Sebaliknya Ilmu menuntut pengamatan dan berpikir

metodis tertata rapi, alat bantu Metodelogis yang

penting adalah Terminologi Ilmiah. Yang mencoba

menetapkan sejelas mungkin ungkap-ungkap lingustik

bagi konsep-konsep ilmu.

Kodrat ilmu sendiri merupakan problem dalam filsafat,

pada masa lain terpisah dari filsafat. Ilmu dahulu

dipandang sebagai disiplin tunggal, sekarang sebagai

perangkat jamak disiplin. Istilah ini mengandung arti kuat

dan lemah tergantung kaitannya dengan disiplin yang

lebih erat dengan kebenaran yang tak berubah, atau opini

(keyakinan) yang berubah-ubah.

Seperti dipaparkan dalam uraian terdahulu Tujuan Filsafat

priode awal ialah: mencari unsur dasariah alam semesta,

suatu usaha yang sekarang disebut Ilmiah. Pada priode ini

tidak dibuat perbedaan antara Ilmu dan Filsafat.

Kegunaan Filsafat7

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa: dengan belajar

filsafat semakin menjadikan orang mampu untuk

menangani berbagai pertanyaan mendasar manusia yang

tidak terletak dalam wewenang metodis ilmu-ilmu

khusus. Jadi filsafat membantu untuk mendalami berbagai

pertanyaan asasi manusia tentang makna realitas dan

lingkup tanggung jawabnya. Kemapuan itu dipelajarinya

dari dua jalur sbb : secara sistematik dan secara historis.

Secara sistematik artinya: filsafat menawarkan berbagai

metode terakhir untuk menangani masalah-masalah

mendalam manusia, tentang hakikat kebenaran dan

7 Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di indonesia Suatu

pengantar, Bumi Aksara, 2007, hlm 18.

30

pengetahuan. Baik biasa maupun ilmiah tentang tanggung

jawab dan keadilan.

Secara Sejarah Filsafat artinya: untuk

mendalami,menanggapi serta belajar dari jawaban-

jawaban yang sampai sekarang ditawarkan oleh para

pemikir dan filsuf terkemuka.

Menurut Franz Magnis Suseno, ada tiga kemampuan

yang sangat dibutuhkan oleh segenap orang zaman

sekarang harus memberikan pengarahan, bimbingan dan

kepemimpinan spritual dan intelektual dalam masyarakat

sebagai berikut:

a. Suatu pengertian lebih mendalam tentang manusia

dan dunia. Dengan mempelajaari berbagai

pendekatan pokok terhadap pertanyaan-pertanyaan.

Manusia yang paling hakiki, serta mendalami

jawaban-jawaban yang diberikan oleh para pemikir

besar umat manusia, wawasanan, dan pengertian kita

sendiri diperluas.

b. Kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan

kritis berbagai argumentasi, pendapat, tuntutan dan

legitimasi dari pelbagai agama, ideogi dan

pandangan dunia.

c. Pendasaran metodis dan wawasan lebih mendalam

dan kritis dalam menjalani studi-studi diIlmu-ilmu

khusus, termasuk teologi.

Kemudian Ilmu dianggap sebagai bagian dari Filsafat dan

pada akhirnya sebagai seperangkat Disiplin. Disiplin yang

bersama-sama terlepas dari filsafat.

Ilmu Pengetahuan dicirikan sebagai usaha untuk

mengumpulkan hasil Pengetahuan secara “teratur dan

sistematis, berkat adanya refleksi”.

31

Pengungkapan itu terjadi dalam macam-macam model

yang dapat digolongkan menjadi dua model dasar yaitu

sbb:

1. model aposteriori (dengan kata lain post sesudah,

karena segala ungkapan ilmu-ilmu bersangkutan, baru

terjadi sesudah pengamatan).

2. Model apriori (dari kata latin prius sebelum, karena

ilmu-ilmu ini ingin menentukan apa kiranya yang

mendahului adanya gejala kenyataan itu).

Plato membedakan antara: Pengetahuan (Episteme) dan

Opini (Doxa).

Ini model “Apriori” sudah dirintis Plato.

Aristoteles memandang Ilmu sebagai Pengetahuan

Demonstratif tentang sebab-sebab hal. Ilmu harus dibedakan

dari Dialetika (Premis-premis yang tidak pasti) dan tidak

Eristika (tujuannya) ialah: mengungguli penonton.

Ilmu-ilmu ada yang: Teoritis, Praktis dan Produktif.

Ilmu-ilmu Teoritis lebih tinggi jika dibandingkan dengan

kedua yang lain, akan tetapi Ilmu bersifat plural masing-

masing harus dimengerti dalam bentuk kerangkanya sendiri.

Aristoteles mengutarakan suatu model ilmu dimana sebagai

hasil pemeriksaan Aposteriori diperoleh suatu pengetahuan

melalui sebab-musabab, yang faham Apriorinya menjadi ciri

khas ilmu.8

Ciri Khas Filsafat:

Mencari sebab musabab pertama, dapat dikatakan juga

mencari “sebab musabab paling akhir atau paling dalam”.

Rumus-rumus seperti mengungkapkan bahwa urusan filsafat

dalam arti tertentu, terjadi jauh-jauh dari kehidupan sehari-

hari, tetapi sekaligus dekat yaitu inti gejala-gejala yang

dialami dan diselidiki.

8 C.Verhaak dan R. Haryono Imam, Filsafat Ilmu Pengetahuan,

Gramedia, Jakarta, 1989, Hlm 12.

32

Aristoteles menegaskan kenyataan sebagai dalil yang sering

dikutip diseluruh dunia Zoon Politikon artinya:

Manusia itu selalu hidup dengan manusia yang lainnya dan

selalu pula berorganisasi. Karena manusia hanya dapat

mewujudkan cita-cita hidupnya dalam kehidupan bersama.

Semua aspek dalam kehidupan bangsa mengalir dari fiilsafat

yang dianutnya secara konsekuen. Supaya tidak

menimbulkan konflik karena tidak sesuai dengan pola yang

dianutnya (paradigma) semua itu mengalir dari Filsafat

Bangsa,

Filsafat Bangsa Indonesia, adalah: Filsafat Hukum

Pancasila merupakan Grand Teori (Teori payungnya).

Sedangkan Cita Hukum adalah: Gagasan, Karsa, Cipta,

Pikiran berkenaan dengan Persepsi tentang Makna Hukum.

Berintikan: Kehasilgunaan, Kepastian, Prediktibilitas dan

Keadilan.

Cita Hukum diramifikasi (diejawantahkan) ke dalam Tatanan

Hukum: berbagai Perangkat aturan Hukum Positif, Asas-

asas Hukum dan Pranata-pranata Hukum, Lembaga-lembaga

Hukum.

Pandangan Hidup, keyakinan keagamaan, kenyataan

kemasyarakatan diimplimentasi/ dielaborasi ke dalam proses

pengkaidahan perilaku warga masyarakat memunculkan

Cita hukum. Mempengaruhi dan berfungsi sebagai, asas

umum yang mempedomani, Norma Kritik (kaidah evaluasi)

dan faktor memotivasi.

Penyelenggaraan Hukum dan Perilaku Hukum.

Tata Hukum Ramifikasi (pengejewantahan) cita hukum kedalam berbagai:

Asas dan Kaidah Hukum yang tertata dalam sebuah Sistem.

33

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila :

landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur

dasar organisasi negara. Cita hukum Pancasila:

mencerminkan Tujuan Negara dan nilai-nilai dasar yang

tercantum dalam UUD 1945, Pancasila Pandangan Hidup

Bangsa Indonesia.

Berdasarkan jalan pikiran yang demikian termasuk Ilmu dan

Etika, tidak cukup diukur menurut ukuran-ukuran

kefilsafatan yang dikenal secara umum. Tetapi harus dilihat

lagi ukuran kefilsafatan yang khusus yang berdasarkan

pandangan hidup masyarakat setempat atau negara. yang

menurut bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan

Asas Keseimbangan. Ilmu “takkan digunakan untuk alat menghancurkan, tetapi

alat kehidupan damai”.

Contohnya: Untuk meningkatkan kehidupan masyarakat

diberbagai bidang. Tempat manusia (dirinya) dalam

Pergaulan Hidup dengan Alam Semesta dan Tuhannya,

yang menyatukan semua adalah Agama (dari Allah),

Mengutip apa yang dikatakan Francis Bacon bahwa:

Filsafat yang dangkal memang cenderung keatheisme, namun

Filsafat yang dalam akan membawa kembali pada Agama.

Karena masalah yang dihadapinya adalah nyata maka ilmu

mencari jawabannya pada dunia yang nyata pula.

Sedangkan Filsafat:

1. Studi atau Ilmu Pengetahuan yang membahas

tentang sifat-sifat pokok dari Peradaban, Ilmu

Pengetahuan, dan dari hal-hal yang baik, yang

mencakup Ontologi, Epistemologi, Logika,

Metafisika, Etika dan Estetika.

2. Teori yang mendasari Alam Pikiran, Ideologi, atau

suatu kegiatan,

34

3. Pengetahuan dan Penyelidikan dengan Akal Budi

mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan

hukumnya.

Hukum: Tata Aturan dan Perundang-undangan.

Etika : Ilmu yang membahas atau menyelidiki nilai

dalam tindakan moral, pengkajian soal

keahlakan/moralitas.

Profesi bidang pekerjaan yang ditekuni yang

didasarkan pada Keahlian atau Keterampilan

(kompetensi) yang dimiliki.9

Dengan demikian Filsafat Hukum Etika dan Profesi adalah:

1 studi atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang sifat-

sifat pokok dari Peradaban, Ilmu Pengetahuan, dan dari hal-

hal yang baik, yang mencakup ontologi, epistemologi, logika,

metafisika, etika dan estetika. 2. Teori yang mendasari alam

pikiran, ideologi, atau suatu kegiatan, 3. Pengetahuan dan

penyelidikan dengan Akal Budi mengenai hakikat segala

yang ada, sebab, asal, dan hukumnya Tata aturan dan

perundang-undangan. Menyelidiki nilai dalam tindakan

Moral, pengkajian soal keahlakan/moralitas. Moral adalah

keseluruhan norma tentang yang baik, yang membedakan

dari pada yang jahat. Bagi kelakuan dan jiwa kelakuan

manusia dalam masyarakat. Sedangkan Profesi adalah:

bidang pekerjaan yang ditekuni yang didasarkan pada

keahlian atau keterampilan (kompetensi) yang dimiliki.

Manusia dalam dirinya terdapat “Akal Budi dan Hati

Nurani” memunculkan penghayatan tentang “keadilan”

tentang adil atau tidak adilnya perilaku atau situasi/keadaan

tertentu memunculkan Kesadaran Hukum. Penilaian dalam

situasi kemasyarakatan tertentu, orang seyogyanya

berperilaku dengan cara tertentu demi Ketertiban

9 M. Dahlan.Y.Al –Barry,L.L ya Sofyan Yacub, Kamus Induk Istilah

Ilmiah seri Intelektual, Target Press, 2003, hlm 293

35

berkeadilan. Seyogyanya Penilaian Hukum (rechtsoordeel)

mengalami transformasi lewat proses pemaknaan Akal Budi

dan Hati Nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang

situasi kemasyarakatan tertentu.

Dalam kerangka Pandangan Hidup, Keyakinan Keagamaan

dan Keyakinan Etika. Inter aksi sosial diobyektifkan menjadi

Kaidah Hukum pedoman berperilaku untuk masa depan.

Kaidah jika kepatuhannya dipaksakan oleh masyarakat yang

terorganisasi secara politik melalui prosedur tertentu.

Kaidah Hukum: menyandang kekuatan berlaku obyektif,

mengikat umum, mengkaidahi prilaku orang (normatif),

dipengruhi dan mempengaruhi sejarah dan sifat

kemasyarakatan dari masyarakat terkait. Hukum dan

Kaidah Hukum termasuk dunia das sollen (dunia

keharusan) bersumber dan mengarah balik pada dunia das

sein (kenyataan yang ada), menghendaki perwujudan dan

kepatuhan. Hanya mungkin tidak bermuatan kontradiksi,

keberadaan hukum dan kaidah-kaidahnya bersistem. Dengan

sendirinya menciptakan asas pencegah kontradiksi,

keberadaan hukum dan kaidah-kaidahnya bersistem. Dengan

sendirinya menciptakan asas pencegah kontradiksi,

Kesadaran Hukum dalam dirinya sendiri sudah bersistem.

Sistem Hukum (Tatanan Hukum) : keseluruhan aspek

hukum kehidupan masyarakat dipandang sebagai sebuah

sistem yakni suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah

komponen (subsistem) yang secara ajeg (terkait), tersusun

dalam satu struktur tertentu.

Sistem Hukum (Tatanan Hukum) tersusun tiga komponen

(schuit, Mochtar Kusumaatmadja):

1. Unsur Idiil: sistem makna yuridik, mencakup

keseluruhan asas-asas, kaidah-kaidah, aturan-aturan

dan pranata-pranata disebut Sistem Hukum Positif atau

Tata Hukum.

36

2. Unsur Operasional: mencakup keseluruhan berbagai

organisasi, lembaga, pejabatnya.

3. Unsur Aktual: mencakup keseluruhan putusan dan

perilaku pejabat umum maupun para warga

masyarakat sejauh berkaitan dengan sistem makna

yuridik disebut Budaya Hukum.

Tata hukum (Sistem Hukum Positif):

a. Produk interaksi dialetik antara disatu pihak das

sein (nilai kemasyarakatan) dan lain pihak das

sollen (nilai keharusan) yang menghendaki

realisasi dalam dunia das -sein.

b. Hukum dalam dunia das sollen-sein,

c. Das sollen yang bertumpu dan ditimbulkan oleh

das sein serta terarah balik pada das sein tersebut.

d. Obyek studi Ilmu Hukum (Rechtswetenschap,

Legal Science),

e. Tersusun secaraa hierarkhikal dalam sebuah

Sistem Aturan Hukum.

Penyelenggara Hukum di Indonesia:

1. Pembentukan Hukum

2. Penerapan Hukum,

3. Penegakan Hukum

4. Perilaku Hukum (Pejabat dan Warganegara

Masyarakat).

Penyelengara Hukum di Indonesia mengacu pada Cita

Hukum Pancasila berintikan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Penghormatan atas Martabat Manusia

3. Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak

Asasi manusia

4. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara

5. Persamaan dan Kelayakan

6. Keadilan Sosial

37

7. Moral dan Budi Pekerti yang luhur

8. Partisipasi dan Transparansi dalam Proses

pengambilan keputusan.

Pancasila berpandangan bahwa: Struktur hakiki dan

keberadaan manusia kebersamaan dengan sesama

manusia, saling ketergantungan antar manusia dan antar

manusia dan alam, ketergantungan manusia pada Tuhan

ynag Maha Esa. Berintikan asas Bhineka Tunggal Ika ;

kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan 10

10. Kesimpulan:

1. Filsafat diartikan : Karya manusia tentang sesuatu,

yang menggunakan alat-alat perlengkapan apa yang

dimiliki manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha

Esa untuk menempuh kehidupannya dikenal tiga

kelengkapan uatama yaitu: Rasa, contohnya:

seniman, kagum, heran dilanjutkan dengan, Ratio,

contohnya: Ilmuan, Raga, contohnya petinju, kuli

(menggunakan otot). Ini berarti Filsafat merupakan

hasil pemikiran manusia tentang Hakekat Manusia.

2. Pancasila berpandangan bahwa: Struktur hakiki dan

keberadaan manusia kebersamaan dengan sesama

manusia, saling ketergantungan antar manusia dan

antar manusia dan alam, ketergantungan manusia

pada Tuhan yang Maha Esa. Berintikan Asas Bhineka

Tunggal Ika ; kesatuan dalam perbedaan, perbedaan

dalam kesatuan

3. Ukuran kefilsafatan yang khusus yang berdasarkan

Pandangan Hidup Masyarakat setempat atau negara.

yang menurut bangsa Indonesia yang menganut

Pancasila dan Asas Keseimbangan. Ilmu takkan

10

. B. Arief Sidharta, Diktat (bahan kuliah Sistem FisafatHukum

Indonesia), Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum (DIH) Unpar,

2005.

38

digunakan untuk alat menghancurkan, tetapi alat

kehidupan damai, contohnya: untuk meningkatkan

kehidupan masyarakat diberbagai bidang. Tempat

manusia (dirinya) dalam Pergaulan Hidup dengan

Alam Semesta, dan Tuhannya yang menyatukan, kita

semua adalah Agama (dari Allah). Mengutip apa yang

dikatakan Francis Bacon bahwa: Filsafat yang

dangkal memang cenderung keatheisme, namun

Filsafat yang dalam akan membawa kembali pada

Agama. Manusia dalam dirinya terdapat akal budi

dan hati nurani memunculkan penghayatan tentang

“Keadilan” 4. Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk



perkara-perkara illahi dan manusiawi, ilmu tentang

yang adil dan untuk tidak adil. Keadilan itu bertalian

dengan sikap dan perhubungan dengan sesama

manusia. Keadilan menuntut memberlakukan sesama

manusia hidup diberlakukan harus manusia. Harus

memperhatikan keberadaan pihak lain, hak hidup

pihak lain. Keadilan mewajibkan mengakui pihak

lain sebagai mahkluk yang pada hakikatnya sama dan

sama nilai dengan diri sendiri. Keadilan menetapkan

pihak lain sebagai subyek dan menjauhkan dari

kesewenang-wenangan.

5. Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk



perkara-perkara illahi dan manusiawi, ilmu tentang

yang adil dan untuk tidak adil. Keadilan itu bertalian

dengan sikap dan hubungan dengan sesama manusia

menuntut memberlakukan sesama manusia hidup,

diberlakukan harus manusiawi. Harus memperhatikan

39

keberadaan pihak lain dan hak hidup pihak lain.

Keadilan menetapkan pihak lain sebagai subyek dan

menjauhkan dari kesewenang-wenangan.

6. Filsafat Hukum Etika dan Profesi adalah: Studi atau

Ilmu Pengetahuan yang membahas tentang sifat-sifat

pokok dari peradaban, ilmu pengetahuan, dan dari

hal-hal yang baik, yang mencakup ontologi,

epistemologi, logika, metafisika, etika dan estetika. 2.

Teori yang mendasari alam pikiran, ideologi, atau

suatu kegiatan, 3. Pengetahuan dan penyelidikan

dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada,

sebab, asal, dan hukumnya tata aturan dan perundang-

undangan. Menyelidiki nilai dalam tindakan moral,

pengkajian soal keahlakan/moralitas dan bidang

pekerjaan yang ditekuni yang didasarkan pada

keahlian atau keterampilan (kompetensi) yang

dimiliki.

Selanjutnya dari Akal Budi, ratio dianggap sebagai

ciri khas manusia membedakannya dengan makhluk-

makhluk yang lebih rendah. Secara umum

rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang

menekankan akal budi (ratio) sebagai sumber utama

pengetahuan, Yang akan dibahas selanjutnya

mengenai Rasionalitas dan Science (Suatu Renungan

Filsafat Hukum)

40

SOAL 1. Filsafat berasal dari perkataan Yunani : Philosophia.

Philosophia berasal dari Philos = keinginan dan

Sophia = kebijaksanaan

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan filsuf?

2. Apakah Tujuan Hukum ?

3. Apakah Hakekat Hukum?

4. Apakah Asal Hukum?

5. Apakah kedudukan Manusia dalam Hukum?

6. Apakah Norma-norma bagi Penggembala Hukum?

7. Apakah yang dimaksud dengan Lex Aeterna ,ajaran

dari Thomas Aquino ?

8. Apakah yang dimaksud dengan filsafat hukum?

9. Apakah yang dimaksud dengan ideology hukum ?

10. Apakah yang dimaksud keadilan?

TUGAS

Bagaimana Perbedaan Filsafat dengan Filsafat Hukum?

41

BAB II

RASIONALITAS DAN SCIENCE

(SUATU RENUNGAN FILSAFAT HUKUM)

Bab II. memuat rasionalisme adalah pendekatan filosofis

yang menekankan Akal Budi (ratio) sebagai sumber utama

pengetahuan, mendahului atau unggul atas, dan bebas

(terlepas) dari pengamatan indrawi. Rasionalitas :

kemampuan untuk menetapkan sesuatu kebenaran

berdasarkan pemikiran yang logis atau nalar. Kebenaran

bukanlah satu-satunya tujuan akhir dari Ilmu Pengetahuan.

Pencapaian tujuan yang paling mengagumkan dari Ilmu

Pengetahuan adalah: bukan fakta-fakta individual atau juga

hukum-hukum umum. Tetapi merupakan teori yang luas,

yang dapat menjelaskan bermacam-macam fenomena besar.

Contohnya: dalam Ilmu Physics adalah Teori tentang

Relativitas dan Teori Quantum. Masing-masing teori

memberikan pengertian/penjelasan tentang banyak fenomena

dan di biologi, Teori tentang Evolusi dan Genetic telah

diaplikasikan secara luas. Rasionalitas dari science harus

mempertimbangkan apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh

Ilmu Pengetahuan itu sendiri. Tujuan praktikal adalah

termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan manusia

melalui kemajuan-kemajuan teknologi. Untuk sebagian besar

Ilmuwan, komitmen untuk mengembangkan penjelasan dan

kebenaran dalam pengambilan keputusan secara praktis

adalah merupakan input secara emosional.

42

1. Rasionalitas dan Science

Ratio dianggap sebagai ciri khas manusia

membedakannya dengan mahluk-mahluk yang lebih

rendah. Ratio: Reason (bahasa Inggris), Ratio (bahasa

latin), yang berarti hubungan, pikiran. Dalam bahasa

Yunani terdapat tiga istilah yang secara garis besar sama

artinya: Phronesis, Nous, dan Logos.

Menurut Pengertian Umum :

a. Kemampuan untuk melakukan abstraksi, memahami,

menghubungkan, merefleksikan, memperhatikan

kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, dan

sebagainya,

b. Kemampuan untuk menyimpulkan. Bila dipikirkan

sebagai kemampuan, ratio berbeda dengan

kemampuan perasaan, kemampuan intuisi dan

sebagainya. Dan biasanya Ratio dianggap sebagai ciri

khas manusia membedakannya dengan makhluk-

makhluk yang lebih rendah. Ratio juga dibedakan dari

Iman, Wahyu, Intuisi, Emosi atau Perasaan,

Pencerapan, Persepsi, Pengalaman.11

2. Pengertian Rasionalitas

Rasional (bahasa Inggris), Latin: Rationalis (masuk

akal), dari Ratio (Akal Budi) beberapa pengertian:

1. Secara umum, Rasional menunjukkan modus atau

cara Pengetahuan Diskursif, Konseptual yang khas

manusiawi. Jadi, Rasional tidak sama dengan

“intelektual”. Tidak semua Pengetahuan

intelektual harus terdapat dalam konsep-konsep.

Pemahaman akan keindahan, misalnya, tidak

bersifat diskursif. Cara mengetahui yang sesuai

dengan mistisisme, sama sekali tidak konseptual,

11

Bagus Lorens, Kamus Filsafat, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka

Umum, 2005, hlm 926.

43

tetapi tetap intelektual. Bahkan kesadaran

seseorang akan kegiatan mentalnya sendiri adalah

intelektual, tetapi tidak perlu terikat pada konsep-

konsep.

2. Dalam arti khusus, Rasional berarti : konklusif,

logis, metodik. Ilmu Pengetahuan Rasional

merupakan Ilmu yang bersifat deduktif atau reduktif

(yakni berasal dari prinsip-prinsip). Bilangan Rasional

merupakan sesuatu yang dapat dinyatakan dengan

hubungan antara dua bilangan secara keseluruhan.

3. Rasional juga berarti mengandung atau mempunyai

Ratio atau dicirikan oleh Ratio, dapat dipahami,

cocok dengan Ratio, dapat dimengerti, ditangkap,

masuk akal, melekat pada (berhubungan dengan)

sifat-sifat pemikiran seperti konsistensi, koherensi,

kesederhanaan, keabstrakan, kelengkapan, teratur,

struktur logis.12

Dengan demikian Rasionalisasi, (Inggris) Rationalize,

terdapat beberapa pengertian:

1. Arti positif membuat Rasional (masuk akal) atau

membuat sesuatu dengan akal budi atau menjadi

masuk akal.

2. Arti negatif pembenaran berdasarkan motif-motif

tersembunyi (yang biasanya egoistik). Dalam arti

negatif ini, alasasn-alasan yang diberikan dalam

Rasionalisasi umumnya adalah penemuan-penemuan

yang tidak benar yang lebih dapat diterima oleh ego

seseorang ketimbang kebenaran itu sendiri.13

12

Ibid, hlm 928. 13

Ibid, hlm 929.

44

Rasionalisme, Inggris (rationalism), dari bahasa Latin,

Ratio (akal). Prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam

penjelasan. Penerapan prinsip ini mempunyai banyak

konsekuensi yang berbeda-beda, Secara umum Rasionalisme

adalah pendekatan filosofis yang menekankan Akal Budi

(Ratio) sebagai sumber utama Pengetahuan, mendahului

atau unggul atas, dan bebas (terlepas) dari pengamatan

indrawi.14

Rasionalitas : kemampuan untuk menetapkan

sesuatu Kebenaran berdasarkan pemikiran yang Logis atau

Nalar.15

Asal Usul Pengetahuan Asal usul pengetahuan termasuk hal yang sangat penting

dalam Epistemologi. Untuk mendapatkan dari mana

pengetahuan itu muncul (berasal) bisa dilihat dari aliran-

aliran dalam pengetahuan, dan bisa dengan cara metode

ilmiah, serta dari sarana berpikir ilmiah.

Aliran-aliran dalam Pengetahuan.

Dari mana pengetahuan itu berasal dan apa yang diyakini

sebagai kebenaran bisa dilihat dari aliran dalam

pengetahuan. Dari lairan ini tampak jelas perbedaannya

bagaimana pengetahuam itu berasal. Alairan ini sebagai

berikut:

a. Rasionalisme

Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan

yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah

Ratio (akal). Hanya pengetahuan yang diperoleh

melalui akalah yang memenuhi syarat yang dituntut

oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yaitu syarat

yang dipakai oleh semua pengetahuan ilmiah.

14

Ibid, hlm 929. 15

M.Dahlan.Y. Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, Kamus induk istilah

ilmiah seri intelektual, Surabaya: Penerbit Target Press, 2003, hlm 656.

45

Pengalamaan hanya dapat dipakai untuk meneguhkan

pengetahuan yang didapatkan oleh akal.

Akal dapat menurunkan kebenaran daripada dirinya

sendiri, yaitu atas dasar asas pertama yang pasti.

Metode yang diterapkan adalah deduktif. Teladan

yang dikemukakan adalah Ilmu Pasti.

Filsufnya antara lain : Rene Descartes, B. Spinoza

dan Leibniz.

Rene Descartes membedakan tiga ide yang ada

dalam diri manusia yaitu :

1). Inna ideas adalah ide bawaaan yang dibawa

manusia sejak lahir.

2). Adventitious ideas adalah ide-ide yang berasal

dari luar diri manusia.

3). Factitious ideas adalah ide-ide yang

dihasilkan oleh pikiran itu sendiri.

b. Empirisme

Aliran ini berpendapat, bahwa Empiris atau

pengalaman yang batiniah maupun yang lahiriah.

Akal bukan jadi sumber pengetahuan, tetapi akal

mendapat tugas untuk mengaolah bahn-bahan yang

diperoleh dari pengalaman. Metode yang diterapkan

adalah Induksi.

Filsuf empirisme antara lain John Locke, david

Hume, William James.

David Hume termasuk dalam Empirisme radikal

menyatakan bahwa ide-ide dapat dikembalikan pada

sensasi-sensasi (rangsang indra). Pengalaman

merupakan ukuran terakhir dari kenyataan. Willam

James menyatakan bahwa pernyataan tentang Fakta

adalah hubungan di antara benda, sama benyaknya

dengan pengalaman khusus yang diperoleh secara

langsung dengan indrea.

46

c. Kritisme

Penyelesaian pertentangan antara rasionalisme dan

empirisme hendak diselesaikan oleh Immanuel Kant

dengan Kritisismenya.

Menurut Imanuel Kant, peranan budi sangat besar

sekali. Hal ini tampak dalam pengetahuan apriorinya,

baik yang analitis maupun yang sintetis. Disamping

itu peranan pengalaman (empiris) tampak jelas

dalam pengetahuan aposteriarinya.

Dalam kritis atas Rasio Murni, Immanuel Kant

membedakan tiga macam pengetahuan sbb:

1). Pengetahuan Analitis, disini predikat sudah

termuat dalam subyek. predikatdiketahui melalui

suatu analisis subyek. Misalnya: lingkaran itu

bulat.

2). Pengetahuan Sintetis aposteriori, disini predikat

yang dihubungkan dengan subyek berdasarkan

pengalaman indrawi. Misalnya: kalimat “Hari ini

sudah Hujan “ merupakan suatu hasil observasi

indrawi “sesudah” observasi saya, saya bisa

mengatakan bahwa S adalah P

3). Pengetahuan sintetis apriori: akal budi dan

pengalaman indrawi di butuhkan serentak. Ilmu

pasti, ilmu pesawat, ilmu alam bersifat sintetis

apriori. Kalau saya tahu bahwa 10+5=15 memang

terjadi sesuatu yang sangat istimewa.

d. Positivisme

Positivisme berpangkal dari apa yang telah

diketahui, yang faktual, dan yang positif. Segala

uraian dan persoalan yang diluar apa yang ada

sebagai fakta atau kenyataan dikesampingkan. Oleh

karena itu, metafisika ditolak. Apa yang kita ketahui

secara positif adalah segala yang tampak, segala

gejala. Arti segala Ilmu pengetahuan adalah

47

mengetahui untuk dapat melihat ke masa depan. Jadi

kita hanya dapat mengatakan atau mengkonstatir

fakta-faktanya, dan menyelidiki hubungan satu

dengan yang lain. Maka tiada gunanya untuk

menanyakan kepada hakikatnya atau kepada

penyebab yang sebenarnya dari gejala-gejala itu.

Yang harus diusahakan orang adalah menentukan

syarat-syarat dimana fakta-fakta tertentu tampil dan

menghubungkan fakta-fakta itu menurut

persamaannya dan urutannya.

Tokoh positivisme adalah Aguste Comte, menurut

Aguste Comte, perkembangan pemikiran manusia

berlangsung dalam 3 tahap atau 3 zaman yaitu:

zaman Teologis, zan metafisis, dan zaman ilmiah

atau zaman positif. Perkembangan yang demikian itu

berlaku, baik bagi perkembangan pemikiran

perorangan maupun bagi perkembangan pemikiran

seluruh umat manusia.

1). Pada zaman atau tahap teologis orang

mengarahkan rohnya kepada

hakikat “batiniah” segala sesuatu, kepada “sebab

pertama” dan “tujuan terakhir” segala sesuatu.

Jadi, orang masih percaya kepada kemungkinan

adanya pengetahuan atau pengenalan yang

mutlak. Oleh karena itu orang berusaha

memilikinya. Orang yakin, bahwa dibelakang tiap

kejadian tersirat suatu pernyataan kehendak yang

secara khusus. Pada taraf pemikiran ini terdapat

lagi tahap yaitu:

a). Tahap yang paling bersahaja atau

primitif, ketika orang

menganggap bahwa segala benda berjiwa

(animisme).

48

b). Tahap ketika orang menurunkan

kelompok hal-hal tertentu

masing-masing diturunkannya. Dari

sesuatu kekuatan adikodrati, yang

melatar belakanginya. Sedemikian rupa

sehingga tiap kawasan gejala memiliki

dewa-dewanya sendiri (politeisme)

c). Tahap yang tertinggi, ketika orang

mengganti dewa yang bermacam-macam

itu dengan satu tokoh tertinggi, yaitu

dalam monoteisme

2). Zaman yang kedua yaitu zaman metafisika

sebenarnya hanya mewujudkan suatu perubahan saja

dari zaman teologis. Sebab kekuatan yang adikodrati

atau dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan yang

abstrak, dengan pengertian atau dengan lahiriah. Yang

kemudian dipersatukan dalam sesuatu yang bersifat

umum, yang disebut alam dan yang dipandang sebagai

asal segala penampakan atau gejala yang khusus.

3). Zaman positif adalah zaman ketika orang tahu, bahwa

tiada gunanya untuk berusaha mencapai pengenalan

atau pengetahuan yang mutlak, baik pengenalan teologis

maupun pengenalan metafisis. Ia tidak lagi mau melacak

asal dan tujuan terakhir seluruh alam semesta ini, atau

melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu yang

berada di belakang segala sesuatu. Sekarang orang

berusaha menemukan hukum-hukum kesamaan dan

urutan. Yang terdapat pada fakta-fakta yang telah

dikenal atau yang disajikan kepadanya yaitu: dengan

pengamatan dan dengan memakai akal.

. 3. Apakah para Ilmuwan Rasional ?

Pertanyaan apakah para Ilmuwan Rasional? dan yang

bagaimana Rasionalitas seorang Ilmuwan dalam Filsafat

49

keilmuan? Sering didiskusikan dalam konteks secara

teoritis. Bagaimana standarisasi yang dapat memenuhi

kriteria untuk menguji teori-teori keilmuan/ Science dan

apakah para ilmuwan mengikutinya?

Untuk menjawabnya ada banyak argumen-argumen/alasan-

alasan Ilmuan, Pengetahuan selain secara teori, seperti

misalnya menganalisa data eksperimen, alasan-alasan

tersebut kadangkala bersifat praktis. Contohnya jika para

ilmuwan memutuskan untuk melakukan Penelitian suatu

program dan untuk memperlihatkan percobaan-

percobaannya.

Rasionalitas secara keilmuan melibatkan individu-individu

sama halnya seperti juga secara kelompok-kelompok, dari

sini timbul pertanyaan: Apakah komunitas Ilmuwan

bertindak Rasional dalam melakukan aktifitasnya secara

kolektif/grup dalam rangka pecapaian Tujuan dari Ilmu

Pengetahuan itu sendiri.

Bab ini memberikan sebuah review dan proses dari aspek-

aspek tentang Rasionalitas pada Keilmuan.

Landasan Rasional dari kultur Yunani oleh bangsa Romawi,

dengan kulturnya yang berjiwa praktikal, diolah dan

dikembangkan secara pragmatikal menjadi kemampuan dan

kemahiran mengorganisasi (kemampuan berorganisasi).

Dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari dalam

mewujudkan dan mencapai berbagai tujuan khususnya

urusan-urusan yang berkaitan dengan kenegaraan,

kemasyarakatan dan hukum.

Prestasi gemilang di bidang ketatanegaraan, kemiliteran,

hukum, penataan kota. Sangat jelas mencerminkan

kemampuan dan kemahiran mengorganisasi tersebut. Yang

telah memungkinkan imperium Romawi untuk suatu jangka

waktu yang lama berabad-abad menguasai wilayah yang

sangat luas yang meliputi hampir seluruh Eropa, Asia, Afrika

50

Utara. Wilayah yang sangat luas dengan penghuninya yang

bermacam ragam suku bangsa itu diperintah, diatur dan

dikendalikan dari satu pusat kekuasaan pemerintahan. Yang

berkedudukan di Roma sebagai ibukotanya dengan

bersaranakan “Hukum”.

Dalam pandangan bangsa Romawi, Hukum itu tidak berasal

dari ”atas” (dunia supranatural, dewa-dewa), melainkan

produk karya cipta manusia. Akan tetapi mereka

menempatkan hukum di atas, manusia dalam arti memiliki

atau diberi kekuatan “Obyektif “. Berlaku secara umum

sehingga harus dihormati dan dipatuhi oleh semua orang

termasuk orang-orang yang membentuknya dan yang

mengemban kekuasaan pemerintahan pada umumnya.

Untuk dapat menguasai, menata, menciptakan dan

memelihara ketertibaan berketentraman dalam masyarakat

yang memungkinkan tiap orang dapat menjalani kehidupan

masing-masing secara wajar. Pemerintah Romawi

membentuk, mengembangkan dan secara obyektif

mengimplikasikan hukum berbagai perangkat aturan secara

efisen dan konsisten.

Untuk dapat memahami dan menguasai berbagai perangkat

aturan hukum yang semakin banyak dan semakin majemuk

sejalan dengan perkembangan peradaban yang dipacu

perkembangan perdagangan. muncullah yuris-yuris (cicero,

Seneca, Gaius, Ulpianus) yang secara rasional berupaya

memahami dan menjelaskan tatanan hukum yang berlaku.

Untuk itu para yuris Romawi membentuk berbagai

pengertian hukum (konsep yuridik) sebagi sarana intelektual

dan berupaya menemukan serta merumuskan asas-asas

hukum yang melandasi dan menjiwai berbagai aturan hukum

yang dipelajarinya.

Mereka juga merumuskan berbagai opini hukum tentang

berbagai masalah hukum, doktrin hukum dan maxim hukum.

dengan lahirnya benih Ilmu Hukum yang oleh pakar Sejarah

51

Hukum disebut Ilmu Hukum Romawi atau Ilmu Hukum

klasik. Pada abad ke 11 melahirkan Ilmu hukum sebagai Ilmu

Modern pertama di Bologna. Berbagai produk dan kegiatan

para yuris Romawi ini sangat mendukung penciptaan

danimplementasi Hukum Romawi itu sudah dan semakin

majemuk. Pembangunan hukum bangsa Romawi dengan

dukungan para yuris mencapai puncaknya dengan

terbentuknya kodifikasi (kompilasi) Hukum Romawi

dibawah pimpinan Tribonianus atas perintah dan pengarahan

Kaisar Justianus pada abad 6 (tahun 534) yang disebut

Corpus iuris civilis yang terditri atas codex, Novellae,

Intitutiones, dan Digestum atau Pandectae.

Berkaitan dengan rasionalitas dan keilmuwan, pertanyaan

pertama berkaitan dengan pertanyaan yang klasik, apakah

alasan alamiah dari sebuah “reason”, yang diterima dan

ditolak menjadi penyebab dari suatu pertentangan hipotesa?

Akan diskusikan tentang alasan/reason alamiah di bidang

keilmuan dan yang akhirnya sampai pada pertanyaan tentang

sifat alamiah dari Rasionalitas grup di Ilmu Pengetahuan.

Bab ini juga akan mencoba untuk memberikan pendapat,

Apakah para Ilmuwan secara faktanya Rasional?

Apakah mereka patuh pada ukuran-ukuran Norma dari

Rasionalitas secara individu maupun secara grup?

Berbagai macam faktor Psikologis dan Sosiologis telah

melemahkan Rasionalitas dari Ilmu Pengetahuan itu sendiri.

4. Untuk apa Science itu?

Pertama-tama akan mengkaitkan dengan isu utama; apa

tujuan akhir dari Science?

Umumnya Rasionalitas membutuhkan suatu strategi-strategi

dalam hal alasan-alasan/ sebab-sebab untuk mencapai

tujuannya. Sehingga diskusi tentang Rasionalitas dari

Science harus mempertimbangkan apa yang sebenarnya ingin

52

dicapai oleh Science itu sendiri. Awalnya akan

membedakan secara Epistemology dan secara praktikal

tujuan dari Ilmu Pengetahuan.

Kemungkinan secara Epistemology adalah: termasuk

didalamnya kebenaran/truth, penjelasan/explanation dan

kebenaran empirikal/empirical edequacy. Kemungkinan

tujuan praktikal adalah termasuk di dalamnya peningkatan

kesejahteraan manusia melalui kemajuan-kemajuan

teknologi. llmu Pengetahuan mempunyai semua tujuan

tersebut di atas, tetapi ada beberapa pandangan ekstrim .

Beberapa filsuf mendukung pandangan bahwa tujuan utama

secara Epistemology dari Ilmu Pengetahuan adalah

pencapaian dari kebenaran dan menghindari kesalahan

(Goldmann 1999).

Menurut pandangan ini, Science adalah :

Dalam pengertian Rasional, karena kepercayaan tentang

Rasionalitas itu adalah: semakin bertambah adalah benar.

Sebab secara scientific adalah rasional dalam pengertian

rasionalitas, biasanya untuk menghasilkan kebenaran

yang kuat. Pada pandangan filosofis scientific realism, yang

mempertahankan pandangan bahwa : tujuan dari science

untuk teori-teori Kebenaran dan untuk beberapa alasan

dalam pencapaian tujuan yang dimaksud. Untuk

menghasilkan beberapa teori yang paling tidak mendekati

kebenaran.

Sebaliknya pandangan dari Antirealism adalah: bahwa

kebenaran bukan hal yang wajib diperhatikan oleh science.

Salah seorang tokoh utama Anti Realis adalah Bas van

Fraassen (1980), yang berargumen bahwa: tujuan science

hanyalah untuk kebenaran secara empirika, teori-teori

scientific harus dapat membuat prediksi tentang fenomena

yang diobservasi, tetapi tidak harus diinterpretasikan sebagai

benar atau salah.

53

Pandangan Anti Realist merupakan hal yang tidak biasa dari

segi praktis dan keberhasilan science (lihat Psillos 1999 for a

systematic defence). Sebagian besar ilmuwan berbicara dan

berbuat seolah-olah mencoba untuk menggambarkan

bagaimana sebenarnya dunia ini bekerja, bukan sekedar

mencoba membuat prediksi-prediksi yang akurat.

Lebih jauh keberhasilan-keberhasilan dari teknologi yang

mengagumkan dari science adalah: sangat misterius, kecuali

teori-teori yang dibuat sekurang-kurangnya mendekati

kebenaran.. Misalnya komputer saya tidak akan dapat

memproses bab ini kecuali terdiri dari elektron-elektron yang

bergerak melalui chip silikonnya.

Kebenaran bukanlah satu-satunya tujuan akhir dari science.

Pencapaian tujuan yang paling mengagumkan dari science

adalah: bukan fakta-fakta individual atau juga hukum-hukum

umum, tetapi merupakan “teori yang luas”, yang dapat

menjelaskan bermacam-macam fenomena besar.

Contohnya:

Dalam Ilmu Physics adalah: Teori tentang Relativitas dan

Teori Quantum, masing-masing teori memberikan

pengertian/penjelasan tentang banyak fenomena dan di

biologi,

Teori tentang Evolusi dan Genetic telah diaplikasikan secara

luas.

Bagian utama yang harus dilakukan ilmuwan secara

sungguh-sungguh adalah untuk menghasilkan penjelasan-

penjelasan yang mengikat banyak fakta-fakta yang secara

individu tidak akan begitu menarik.

Ilmuwan-ilmuwan yang hanya bertujuan untuk

mengumpulkan kebenaran-kebenaran dan menghindari

kesalahan-kesalahan akan ditutup oleh hal-hal yang tidak

bernilai.

Oleh sebab itu science bertujuan untuk mencari penjelasan

seperti halnya juga mencari kebenaran. Kedua tujuan ini

54

menghilangkan karakter dari kebenaran secara empirik,

sebab bagi sebagian besar ilmuwan aspek penggambaran dan

aspek observasi terhadap prediksi dari suatu fenomena

adalah untuk menemukan apa yang benar tentang hal-hal

telah disebutkan sebelumnya serta menjelaskannya

Ada juga tujuan-tujuan praktikal yang ingin dicapai science.

Pada abad ke 19 para ilmuwan physicist, seperti contohnya

Faraday dan Maxwell adalah: ilmuwan yang dipengaruhi

oleh tujuan akhir dari epistemology dalam konteks pengertian

fenomena elektronik dan fenomena magnetic.

Hasil karya mereka memungkinkan kemajuan teknologi

elektronik mendunia bagi kepentingan kehidupan umat

manusia. Penelitian-penelitian dibidang elektronik dan laser telah

tertuju pada pencapaian tujuan baik secara Ilmu Pengetahuan

maupun Teknologi.

Teknologi biomolukuler termasuk juga bidang yang

pertama-pertama bertujuan dalam konteks epistemology,

yang kemudian berkembang, termotivasi oleh aplikasi

/penerapan-penerapan yang potensial di bidang pengobatan

dan pertanian.

Hal tersebut di atas hampir sama dengan fokus utama dari

cognitive science, misalnya bidang Psikologi dan Ilmu

tentang Syaraf, yang dapat dipahami sebagai dasar dari

proses berpikir, tetapi tetap mempunyai aspek praktikal.

Contohnya : perkembangan pendidikan, pengobatan sakit

jiwa (mental illness).

Jelas disini salah satu tujuan dari ide-ide ilmu pengetahuan

adalah untuk perkembangan kesejahteraan umat manusia

melalui penggunaan teknologi. Hal ini tidak berarti bahwa

setiap ilmuwan harus mempunyai tujuan seperti yang telah

disebutkan di atas. Karena banyak ilmuwan yang berkarya

tidak dengan tujuan secara aplikatif. Tetapi secara

menyeluruh telah melakukan sesuatu dan harus terus

55

berusaha untuk memberikan kontribusi secara teknologi-

.teknologi.

Pandangan-pandangan yang kritis dari sudut tujuan praktis

keilmuan masih senantiasa eksis. Pandangan tersebut

mengklaim bahwa sebagian besar fungsinya adalah untuk

mempertahankan hegemoni secara desakan yang kuat dari

politik dan ekonomi.

Dengan cara memberikan ideologi-ideologi dan teknologi-

teknologi yang tujuan akhirnya adalah untuk memaksakan

kehendak kepada masyarakat yang lemah. Klaim ini sangat

buruk, tetapi tak dapat disangkal bahwa hasil-hasil dari

penelitian ilmu pengetahuan dapat mempunyai efek yang

negative.

Contohnya: penggunaan secara tidak baik tentang Teori

Superioritas dari ras untuk menjustifikasi kebijakan-

kebijakan politik dan penggunaan kemajuan teknologi untuk

memproduksi senjata-senjata yang mematikan.

Walaupun bahwa Tujuan dari Science adalah : mencari

kebenaran, eksplanatory dan demi kesejahteraan manusia

tidak mengimplikasikan bahwa tujuan tersebut senantiasa

dapat selalu terpenuhi. Hanya tujuan-tujuan dari science

yang secara umum dan yang memang harus ada. Sekarang

sampai pada pertanyaan bagaimana strategi-strategi dari

berpikir rasional yang terbaik untuk memenuhi tujuan-tujuan

tersebut.

Pada dasarnya kegiatan intelektual dalam pengembanan Ilmu

Hukum berlangsung seperti proses pemahaman yang

digambarkan diatas. Yang dimaksud dengan Ilmu Hukum

disini adalah Ilmu Normatif yang termasuk ke dalam

kelom[ok Ilmu-ilmu Praktikal yang keseluruhan ilmiahnya

(menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis,

menginterprestasi dan menilai Hukum positif) pada analisis

terakhir terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian

terargumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah

56

Hukum konkret (aktual maupun potensial) berdasarkan dan

dalam kerangka tatanan Hukum yang berlaku.

Ilmu Hukum ini di Barat biasa disebut Rechtdognatik

(Dogmatik Hukum) atau Practische Recht wetenschap (Ilmu

Hukum Praktikal). Ada pakar yang menyebutnya Ilmu

Hukum positif (Mochtar Kusumaatmadja) atau Ilmu hukum

dogmatik.

Masalah hukum berintikan pertanyaan tentang apa

hukumnya bagi situasi konkret terberi, artinya apa yang

menjadi Hak dan kewajiban orang dalam situasi

kemasyarakatan konkret tertentu., dan berdasarkan itu apa

yang harus dilakukan orang. Uang kepatuhannya tidak

diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas yang

bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh otoritas

publik (pemerintah dan aparatnya) .

Seperti juga semua ilmu juga produk kegiatan pengembanan

Ilmu Hukum adalah proposisi-proposisi yang berfungsi

sebagai hipotesis yang harus terbuka bagi pengkajian

rasional. Proposisi ini yang disebut Proposisi Yuridik

(preposisi hukum). Bermuatan rancangan putusan ukum bagi

situasi kemasyarakatan konkret tertentu yang dapat

dibayangkan mungkin terjadi dalam kenyataan. Putusan

hukum tersebut menetapkan berdasarkan kaidah hukum yang

tercantum dalam suatu aturan hukum, siapa berkewajiban apa

terhadap siapa berkenan dengan apa dan atas dasar apa, atau

siapa berhak atas apa terhadap siapa berkenaan dengan apa

dasar apa, dan berdasarkan itu siapa harus melakukan

perbuatan apa.

Kemudian proposisi-proposisi hukum yang dihasilkannya

ditata atau disistematisasi ke dalam suatu bangunan bersistem

sehingga keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku

dalam masyarakat. Yang jumlah tidak dapat dihitung, dapat

secara rasional dipahami sebagai sebuah sistem yakni tata

57

hukum yang sehubungan dengan fungsinya bersifat terbuka.

Jadi kegiatan pengembanan Ilmu hukum itu berintikan

kegiatan mendistilasi (mengekstradis) kaidah hukum yang

secara implicit tercanum dalam teks yuridik. Yakni baik

dalam hukum tertulis perun dangan-undangan maupun aturan

hukum tidak tertulis (hukum keboasaan).

Mensistilasi kaidah hukum dari teks yuridis.adalah hakikat

kegiatan intrepretasi teks yuridis yakni tindakan menetapkan

makan wilayah penerapan dari teks yuris tersebut.

Karena itu berdasarkan hakikat kegiatan pengembanan Ilmu

Hukum dapat disimpulkan bahwa Filsafat Hermeneutik

memberikan landasan kefilsafatan (Ontologikal dan

Epistemologikal) pada keberadaan Ilmu Hukum, atau filsafat

Ilmu dari Ilmu hukum. Bahkan dapat dikatakan Ilmu Hukum

sebuah exsemplar Hermeneutik in optima forma, yang

diaplikasikan pada aspek hukum kehidupan bermasyarakat.

Sebab dalam implemaentasikan Ilmu hukum untuk

menyelesaikan suatu masalah hukum, misalnya: di

pengadilan kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan

terhadap teks yuridis. Melainkan juga terhadap kenyataan

yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan

(misalnya menetapkan fakta-fakta yang relevan dan makna

yuridikal)

Pengembanan Ilmu Hukum berintikan kegiatan

menginterpretasi teks yuridik untuk mendistilasi kaidah

hukum yang terkandung dalam teks yuridis itu dan dengan itu

menetapkan makna serta wilayah penerapannya. Antara

ilmuwan Hukum (interpretator) dan teks yuridik itu terdapat

jarak waktu. Teks Yuridik adalah produk pembentuk hukum

untuk menetapkan perilaku apa yang seyogyanya dilakukan

atau tidak dilakukan orang yang berada dalam situasi tertentu

karena hal itu oleh pembentuk hukum dipandang merupakan

tuntutan ketertiban berkeadilan.

58

Jadi terbentuknya teks yuridis itu terjadi dalam kerangka

cakrawala pandang pembentuk hukum berkenan dengan

kenyataan kemasyarakatan yang dipandang memerlukan

pengaturan hukum dengan mengacu cita-cita hukum yang

dianut atau hidup dalam masyarakat.

Dalam upaya mendistilasi kaidah hukum dari dalam teks

yuridis dengan menginterpretasi teks tersebut, interpretator

(ilmuwan dan praktisi hukum) tidak dapat lain kecuali dalam

kerangka pra pemahaman dan cakrawala pandangnya dengan

bertolak dari titik berdirinya sendiri. Jadi terikat pada waktu

yang didalamnya interpretasi itu dilakukan. Dengan demikian

pada tiap peristiwa interpretasi teks yuridik terjadi proses

lingkaran hermeutik yang diinterpretandum (teks yuridik)

dan cakrawala interpretator. Perpaduan cakrawala tersebut

dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator

tentang kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridis.

Contoh : perkembangan interpretasi Pasal 1365 KUHPer.

Subyektivitas dari hasil interpretasi itu akan dapat dikurangi

hingga mengacu Cita hukum (keadilan, kepastian hukum,

prekditabilitas, kehasilgunaan). Nilai-nilai kemanusiaan yang

fundamental dan sistem hukum yang berlaku. Kedua produk

interpretasi selalu terbuka bagi pengkajian rasional terhadap

argumentasi yang melandasi produk interpretasi tersebut oleh

forum hukum dengan cita hkum, nilai-nilai kemanusiaan

yang fundamental dan sistem hukum sebagai kriteria

pengujinya.

Jadi lewat berbagai perpaduan cakrawala dalam dialogia

rasional dalam forum hukum (dan fora dialogia rasional

publik) dapat diharapkan akan dihasilkan produk interpretasi

yang paling akseptabel, yakni secara rasional dapat

dipertanggung jawabkan karena kekuatan dan sosiologikal

bagi kemungkinan terbentuknya keberlakuan intersubyektif.

Landasan kefilsafatan dan sosiologikal bagi kemungkinan

terbentuknya keberlakuan intersubyektif ini adalah: unsur

59

paling hakiki yang membedakan manusia dan mahluk

lainnya yakni : bahwa tiap manusia memiliki akal budi dan

nurani yang lewat proses interaksi kemasyarakatan dalam

kehidupan sehari-hari (proses bildung) dapat memunculkan

persamaan persepsi secara umum tentang cita hukum dan

kesadaran hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Apa yang dikemukakan di sini berlaku untuk semua bidang

hukum (perdata maupun publik).

Pengembanan Ilmu Hukum dapat dibedakan ke dalam dua

tahap, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pemaparan (berintikan interpretasi) dan

2. Tahap Sistematisasi.

Tentang hal ini Menurut Mochtar Kusumaatmadja

mengatakan bahwa :

Tugas Ilmu Pengetahuan Hukum Positif sebagai berikut:

“Untuk menyusun fakta-fakta mengenai kaidah ini

menjadi suatu kesatuan yang sistematis sehingga dapat

dikuasai. Untuk dapat menyusun secara sistematis

keseluruhan asas dan kaidah ini sehingga dapat kita

menggunakannya sebagai dasar mengambil keputusan.

Maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian dan

penggolongan kategorisasi dan klasifikasi dalam arti

menempatkan pengertian-pengertian itu dalam suatu

susunan yang berkaitan menurut unsur-unsur persamaan

yang dimiliki pengertian-pengertian itu”

Tahap pertama adalah melakukan penelitian yang

berupa menghimpun, menata dan memaparkan material

penelitiannya yaitu: menginventarisasi dan mendekripsi

material hukum secara sistematis. Seperti pada ilmu lain,

kegiatan pemaparan ini tidak ketimbang sekedar

mengamati dan mendata atau merekam jumlah, frekuensi,

bentuk, keras lembut, warna dan gerakan.

Pengetahuan pada dirinya sendiri mengimplikasikan

penstrukturan artinya: dalam proses pengamatan dan

60

pendataan, pikiran subyek meletakkan hubungan-

hubungan, membeda-bedakan dan memisah-misahkan

unsur yang esensial dari yang tidak esensial,

mengelompokkan dan memisahkan berdasarkan sejumlah

persamaan dan perbedaan tertentu sebagai kriteria.

Penstrukturan ini pada dasarnya adalah: mengkonstruksi

teori yang kemudian digunakan untuk menata kenyataan

menganalisisnya dan memahaminya. Artinya: setiap

pengetahuan tentang kenyataan apapun adalah

pengetahun hasil interpretasi, sehingga dengan demikian

suda bermuatan teori dan karena hukum itu sesungguhnya

tidak pernah murni obyektif dan netral. Karena itu

sesungguhnya pengetahuan adalah hipotesis yang

diterima sebagai “benar atau sudah terbukti”. Sepanjang

ia dan teori yang melandasinya belum difalsifikasi (Karl

Popper)

Pada pemaparan hukum yang terjadi adalah

menentukan isi aturan hukumsetepat mungkin. Hal

menetapkan isi aturan hukum berarti: menetapkan apa

yang menjadi kaidah hukumnya yang termuat dalam

aturan hukum. hasilnya adalah berupa pernyataan kaidah

yang disebut proposisi kaidah yang pada dasarnya

adalah hipotesis tentang makna aturan hukum atau teks

otoritatif (Undang-undang). Itu sebabnya menurut

Aulis Aarnio mengatakan bahwa:

Ilmu Hukum itu adalah :Ilmu tentang Makna-makna.

Menentukan makna dari sesuatu adalah menginterpretasi

aturan hukum yang menghasilkan proposisi kaidah yaitu:

pernyataan tentang makna dan isi aturan hukum yang

sebagai produk ilmiah dapat dikualifikasi sebagai

hipotesis. Karena itu pemaparan aturan hukum akan

sangat tergantung pada Teori Interpretasi yag dianut oleh

Ilmuwan Hukum.. penggunaan teori interpretasi ini dapat

61

menghasilkan lebih dari satu hipotesis tentang makna

aturan hukum yang ditelaah.

Maka Ilmuwan hukum dalam kerangka Teori Interpretasi

yang dianutnya akan harus memilih dari berbagai makna

aturan hukum yang mungkin itu, satu makna yang paling

optimal (paling tepat) dengan mempertimbangkan

berbagai faktor lain (kenyataan sosial, nilai-nilai

akseptabilitas dan efektivitas). Jadi pengembanan Ilmu

Hukum tidak hanya memaparkan bagaimana aturan

hukum dapat diinterpretasi, melainkan juga secara

teragumentasi menentukan pilihan dari antara berbagai

kemungkinan alternatif makna. Dengan kata lain:

ilmuwan hukum dalam karyanya harus menentukan

bagaimana aturan ituseharusnya diinterpretasi, demikian

Radbruch........ must of necessity work out a single

significance of the law (1951:141).

Dalam konteks menjelaskan bahwa pada waktu

melakukan interpretasi yuridis , yang pertama-tama

dihadapi oleh ilmuwan Hukum adalah: “aksara yang

tertulis dihadapannya” untuk kemudian berusaha

menemukan arti dari aksara (kata-kata tertulis)

tersebut. Dengan begitu si yuris yang membaca itu

menghadapi konsep, pengertian dari kata yang

bersangkutan. Jumlah konsep yang dijumpai itu,

umumnya tidak tunggal. Tidak ada kata yang

bersangkutan. Jumlah konsep yang dijumpai itu

umumnya todak tunggal. Tidak ada kata yang mutlak

tunggal arti. Dari itu, membaca tulisan dalam tahap

tersebut adalah langkah merenung tentang makna dari

konsep yang ada itu yang paling “pas”

Ia dituntut untuk menentukan pilihan dalam kerangka

konsep yang dianut ole Tata Hukumnya. (Apa arti

Yuridis?).

62

Tahap tentang Sistimatisasi Hukum menurut Van

Hoecke mengemukakan: bahwa material hukum dapat

dikelompokkan kedalam empat kategori sebagai berikut:

a. Teks normatif (teks otoritatif) yang mencakup

perundang-undangan, traktat, asas-asas hukum umum,

yuriprudensi, perjanjian baku.

b. Pemakaian Bahasa hukum, rasionalisasi dan

penyederhanaan sistem hukum dengan

mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-

pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata

lebih baik. Lebih jelas tatanan logikalnya dan lebih

mudah ditangani dan digunakan (hanteerbaar)

c. Lebih memudahkan penemuan penyelesaian masalah

hukum yang belum diatur secara eksplisit.

5. Paradigma dalam Ilmu hukum

Disadari atau tidak Ilmuwan Hukum dalam kegiatan

ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam

kerangka dasar umum (general frame work) tertentu yang

mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan

berlangsungnya diskursus (komunikasi dan diskusi secara

rasional) dalam lingkungan komunitas Ilmuwan hukum.

perangkat Asumsi dan kerangka umum tersebut masa kini

dapat disebut “Paradigma dalam Ilmu hukum”

Istilah Paradigma disini menunjukkan: pada cara pandang

atau kerangka berpikir yang mendasarkan Fakta aatu gejala

diinterpretasi dan dipahami, atau umum yang mempedomani

kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin, sebagaimana yang

dipopulerkan oleh Thomas S Kuhn lewat karyanya: The

structure of scientific Revolution (1962, 1970)

Jenis argumentasi dalam pengembanan Ilmu Hukum Argumentasi pada dasarnya adalah bentuk penampilan

proses kegiatan berpikir (penalaran).

63

Sejak zaman Yunani sudah dibedakan dua kutub cara

berpikir sebagai berikut:

1. Berpikir aksiomatik (berpikir sistemik)

2. Berpikir topikal (berpikir problematik).

Berpikir Aksiomatik : adalah proses berpikir yang bertolak

dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan, melalui mata

rantai yang bebas ragu, dsampai pada kesimpulan yang

konklusif.

Proses berpikir ini mengacu pada model pengetahuan yang

pasti yang digambarkan dengan sebuah sistem paramidal

yang puncaknya berupa seperangkat aksioma yang dalam

suatu keseluruhan putusan-putusan detail. Model berpikir

yang ideal ini mencerminkan upaya yang sudah tertanam

dalam pikiran manusia. Dalam proses berpikir, manusia

selalu berupaya menemukan landasan dan pembenaran bagi

pendapatnya dan mengupayakan juga kesatuan, saling

berkaitan, kebertatanan (stelsel matig heid).

Berpikir Problematik : adalah berpikir dalam suasana yang

didalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas ragu, yang

didalam pertentangan pendapat masalah bergeser dari hal

menentukan apa yang konklusif (benar). Menjadi apa yang

paling dapat diterima yang paling akseptabel yang paling

plausibel (masuk akal). Untuk itu diajukan alasan-alasan

guna mendukung pendapat tertentu yang kekuatannya diuji

dalam diskusi.

Pengembanan Ilmu Hukum yang terarah untuk

menawarkan penyelesaian terhadap masalah hukum konkret,

aktual maupun potensial. Oleh karena itu model berpikir

dalam Ilmu hukum lah berpikir problematikal.

Namun dalam hukum yang dicari adalah penyelesaian dalam

kerangka tatanan hukum yang berlaku., yang dalam hukum

yang dicari adalah penyelesaian dalam kerangka tatanan

hukum yang berlaku, yang dalam dirinya sendiri hingga

derajat tertentu sudah terstruktur secara sistemik yang

64

menjamin stabilitas dan prediktibilitas. Sehingga dapat

mewujudkan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan hukum maka cita-cita untuk

mewujudkan sistem yang sempurna dalam tatanan hukum.

Meskipun tidak akan pernah tercapai menyandang peranan

yang sangat penting yakni: berfungsi sebagai “asas

penataan” Oleh karena itu dalam Ilmu Hukum model

berpikir sistemik juga diperlukan.

Dengan kata lain, berpikir sistemik dan berpikir problematik,

kedua-duanya penting dalam argumentasi yuridis. Berarti

model berpikir dalam argumentasi yuridis atau dalam Ilmu

Hukum adalah kombinasi berpikir problematik dan berpikir

sistemik yang dapat disebut model berpikir problematik

tersistematisasi16

6. Argumentasi Yuridis atau Penalaran Hukum

Mencakup tipe-tipe penalaran sebagai proses intelektual

untuk mencapai kesimpulan dalam memutus perkara yang

digunakan oleh hakim untuk memelihara dan menjustifikasi

rasionalitas dan konsistensi doktrinal, dan untuk

melaksanakan berbagai aktivitas yuridis lain. Seperti

pembentukan Undang-undang, penerapan hukum,

penyelenggaraan peradilan, perancangan hukum, negosiasi

transaksi hukum.

Argumentasi yuridis terdiri atas aspek-aspek sbb:

a. Diskursus hukum,

b. Retorika hukum dan

c. Logika hukum dan

d. Dengan demikian melibatkan penerapan perangkat

asas-asas serta kaidah-kaidah logika dan metode

pemaparan jalan pikiran yang lain.

Diskursus hukum adalah: proses intelektual untuk:

16

Arief sidharta, Struktur Ilmu Hukum, Diktat Program Pascasarjana

Doktor Ilmu Hukum, Unpar , Bandung , 2005, hlm 20.

65

a. Mempengaruhi pikiran dan tindakan secara langsung.

b. Preservasi dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat hukum yang

terorganisasi secara politik sebagai suatu keseluruhan

c. Preservasi dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai

profesi hukum.

Dalam bentuk diskursus hukum adalah Retorika hukum.

Secara umum retorika berarti: persuasi dengan “Appeals to

emotions” dan seni memperoleh dukungan umum dengan

“Appeals to reason” sebagai cara penalaran.

Retorika Hukum ditujukan untuk mempengaruhi pikiran

dan perilaku dalam pembentukan hukum dan pengambilan

putusan. Dengan menampilkan alasan-alasan untuk

mendukungnya

Ciri-ciri khas retorika hukum adalah: “Appeals to

authority” (mengacu otoritas, kewenangan, dasar hukum)

yakni: mengacu pada apa yang biasa disebut sumber hukum

formal yang memberikan kewenangan tersebut. Dalam

pengacuan ini terjadi interpretasi terhadap teks otoritatif.

Salah satu bentuk retorika adalah Logika hukum. logika

hukum adalah: logika yang diterapkan pada bidang hukum.

dalam Logika Hukum silogisme penting dan perlu. Sebab

Ilmu hukum premis-premisnya belum atau tidak terberi,

melainkan harus diciptakan.

Aturan hukum dipandang sebagai Premis mayor selalu

memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual

yang konkret. Selain itu dinamika kehidupan selalu

memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada

aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan.

Aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan

pembentukan ulang (dengan interpretasi).

Premis Minor berupa fakta yuridis yakni: fakta-fakta dari

sebuah kasus dalam masalah hukum, juga tidak begitu saja

66

terberi melainkan harus dipersepsi dan dikualifiaksi dalam

konteks aturan hukum yang relevan. Untuk kemudian

diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori

hukum. jadi fakta yuridis bukanlah bahan mentah melainkan

fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi. Kesimpulan

tidak begitu saja mengalir dari premis-premis seperti yang

dapat diharapkan dalam silogisme.

Dalam penalaran hukum, kesimpulan sering bergantung pada

“penilaian kelayakan” (judgment) dari pengambilan putusan.

Kualitas penalaran hukum menunjuk pada ciri khas

penalaran hukum:

a. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi

dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan

hukum. Dasar pikirannya adalah “asas” (keyakinan)

bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang

yang termasuk ke dalam yurisdiksinya. Kasus yang

sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan

“asas similia similibus” (persamaan).

b. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas

dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum

akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah

terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum

terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan

preditalibitas.

c. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal

yakni: menimbang-nimbang klaim-klaim yang

berlawanan baik dalam perdebatan pada pembentukan

hukum maupun dalam proses mempertimbangkan

pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam

proses peradilan dan dalam proses negosiasi.

Dengan demikin Ilmuan itu adalah Rasional karena dengan

fokus utama kegiatan mengintrerpretasikan teks yuridik

untuk mendistilasi kaidah hukum yang terkandung dalam

teori cognitive science, misalnya bidang Psikologi dan Ilmu

67

tentang Syaraf, yang dapat dipahami sebagai dasar dari

proses berpikir. Tetapi tetap mempunyai aspek praktikal.

Karena salah satu tujuan dari ide-ide ilmu pengetahuan

adalah untuk perkembangan kesejahteraan umat manusia

melalui penggunaan teknologi.

Hanya tujuan-tujuan dari science yang secara umum dan

yang memang harus ada. Sekarang dengan strategi-strategi

dari berpikir rasional yang terbaik untuk memenuhi tujuan-

tujuan tersebut .

Ilmuwan-ilmuwan yang hanya bertujuan untuk

mengumpulkan kebenaran-kebenaran dan menghindari

kesalahan-kesalahan akan ditutup oleh hal-hal yang tidak

bernilai.

7. Model Dari Rasionalitas Secara Individu.

Alasan terkini dari alasan secara scientific, perdebatan yang

serius tentang musnahnya Dinosaurus, Sejak penemuan fosil-

fosil dinosaurus di bab 19, para ilmuwan telah memikirkan

secara serius.

Mengapa Dinosaurus dapat punah ?

Lusinan penjelasan yang berbeda telah diajukan, tetapi pada

dua dekade terakhir ini, satu hipotesa telah secara

menyeluruh diterima; Dinosaurus punah sekitar 65 juta

tahun yang lalu karena sebuah Asteroid yang besar

menabrak bumi. Bukti tentang hipotesa tabrakan tersebut adalah

ditemukannya lapisan iridium (suatu jenis material yang tidak

ditemukan di bumi dan hanya ada pada Asteroid).

Dalam formasi secara Geologi juga ditemukan bahwa

Dinosaurus punah. Apa yang menjadi penyebab sebagian

besar Ahli Paleontology dan Geologi menerima hipotesa

tabrakan ini dan menolak teori yang bertentangan dengan

teori tersebut?.

68

Yang akan berpegang pada 3 jawaban utama dari pertanyaan

ini, yaitu terdiri dari sebagai berikut:

a. Teori konfirmasi (confirmation theory),

b. Teori probalitas Bayesian (Bayesian probability

theory), dan

c. Teori koherensi eksplanatory (theory of

explanatory coherence).

Dalam setiap kasus, akan menggambarkan macam dari

bagian/perwakilan epistemolgi yang ideal dan memikirkan

apakah para ilmuwan pada faktanya adalah bagian atau

perwakilan dari jenis yang spesifik ini.

a. Konfirmasi dan Falsifikasi (Confirmation and

Falsification) Sebagian besar dari karya filsafat ilmu telah mempre-

asumsikan bahwa para ilmuwan adalah perwakilan dari

informasi (information agent) yang dapat dijabarkan

sebagai berikut ( lihat, Hempel 1965).

Para ilmuwan memulai dengan hipotesa-hipotesa yang

mereka gunakan untuk membuat prediksi-prediksi

tentang fenomena yang sedang diobservasi. Jika

percobaan-percobaan atau observasi-observasi lain

memperlihatkan bahwa prediksi tersebut mengandung

kebenaran, maka hipotesa-hipotesa tersebut dapat

dikatakan disetujui.

Hipotesa yang telah melakukan konfirmasi empirik yang

substantive dapat dikatakan benar, atau paling tidak

cukup memuaskan secara empirikal. Contohnya:

Hipotesa bahwa Dinosaurus punah karena Asteroid

menabrak bumi harus dapat diterima jika telah disepakati

oleh prediksi-prediksi yang sukses.

Popper berargumen (1959) bahwa para ilmuwan tidak

harus bertujuan untuk suatu konfirmasi /persetujuan,

tetapi harus melakukan perwakilan falsifikasi

69

(falsification agents). Para ilmuwan menggunakan

hipotesa-hipotesa untuk membuat prediksi-prediksi, tetapi

tujuan utama harus mencari bukti yang bertentangan

dengan hasil-hasil yang sudah diprediksi, pada tempat

pertama adalah penolakan terhadap hipotesa-hipotesa

dibandingkan dengan penerimaan.

Hipotesa-hipotesa yang masih bertahan mencoba

berusaha untuk memfalsifikannya dan dapat dikatakan

didukung dengan bukti-bukti yang ada.. Menurut

pandangan ini, proposisi dari Teori Tabrakan Asteroid ke

bumi penyebab kepunahan Dinosaurus, harus diusahakan

untuk difalsifikasi, yaitu: dengan diuji secara ketat dan

dengan begitu Teori Punahnya Dinosaurus adalah sahih

karena didukung oleh bukti-bukti yang kuat, bukan

diterima hanya karena mengandung kebenaran saja.

Walaupun hipotesa-hipotesa sering digunakan untuk

melakukan prediksi-prediksi, proses dari Ilmu

Pengetahuan adalah :

Sangat kompleks sifatnya bagi para ilmuwan untuk

menggeneralisasikan apakah proses tersebut adalah

bagian dari konfirmasi (confirmation agent) atau bagian

dari falsifikasi (falsification agent).

Pada hal tertentu, sangat jarang para Ilmuwan

mengatakan bahwa:

Hipotesa mereka benar atau salah, dan menampilkan

percobaan-percobaan yang kompleks, sangatlah

beruntung bahwa tujuan dari para ilmuwan adalah untuk

konfirmasi bukan untuk mencari benar atau salah. Banyak

alasan mengapa suatu percobaan dari suatu prediksi

mengalami kegagalan, dimulai dari masalah-masalah baik

peralatan atau personalnya yang dapat menggagalkan hal-

hal yang seharusnsya mengkontrol variabel kuncinya.

Falsifikasi biasanya akan sering membuang jauh/

mengeliminir hipotesa-hipotesa yang bagus.

70

Tetapi para Ilmuwan bukan juga perwakilan dari

konfirmasi, karena hipotesa-hipotesa sering mendapat

dukungan bukan saja dari prediksi-prediksi yang baru,

tetapi juga dari penjelasan data-data yang ditemukan.

Lebih jauh, sering juga terjadi perdebatan atau konflik

dari hipotesa-hipotesa yang secara faktanya dikonfirmasi

dari data empiris.

Seperti argumen dari Lakatos 1970, menurutnya

tujuannya adalah:

Bukan semata-mata apakah hipotesa dikonfirmasi, tetapi

apakah hipotesa-hipotesa tersebut dikonfirmasi lebih baik

dari pesaingnya.

Proses hipotesa adalah bukan hanya sebuah evaluasi

dalam rangka memenuhi prediksi-prediksi dari hipotesa

itu, tetapi lebih pada syarat hipotesa-hipotesa yang

berkompetisi untuk dievaluasi dan yang terbaik adalah

yang akan diterima, dan yang sebaliknya akan ditolak.

Proses perbandingan tersebut merupakan proses dari

pedekatan secara probabilitas dan pendekatan secara

eksplanatory.

b Probalitas /Probalities

Carnap dan beberapa filsuf science telah berusaha

untuk menggunakan sumber dari Teori probabilitas

untuk mengiluminasi alasan scientific (carnap 1950,

Hawson and Urbach 1989, Maher 1993). Perwakilan

probalitas (probabilities agent) bekerja sebagai berikut:

mereka memproses hipotesa dengan berpandangan

bahwa kemungkinan atau probabilitas dari hipotesa

yang didasari oleh bukti, mengekspresikan suatu kondisi

probabilitas P (H/E). alat ukur/standar dari kalkulasi

suatu probabilitas adalah :

Baye’s Theorem, yang salah satu bentuknya adalah:P

(H/E) = P (H)*P (E/H)/P(E)

71

Hal ini berarti : Bahwa dasar dari probabilitas dari

hipotesa H diberikan oleh E, dikalkulasi dengan cara

menjumlah probabilitas awal dari hipotesa dengan

probabilitas dari bukti yang diberikan oleh hipotesa,

semuanya dibagi oleh probabilitas dari bukti yang ada.

Secara intuisi, theorem ini sangat menarik, bahwa

hipotesa menjadi lebih mungkin dengan pengertian

bahwa hal tersebut membuat bukti yang tidak mungkin

menjadi lebih mungkin.

Perwakilan probabilitas/probabilistic agent ini melihat

ke segala bukti yang relevan, mengkalkulasi nilai untuk

P(E) dan P(E/H), termasuk didalamnya beberapa nilai

pertama dari P(H), yang kemudian dikalkulasi P(H/E)

dari dua ide hipotesa, perwakilan probabilitas lebih

mengutamakan hipotesa yang mempunyai dasar

kemungkinan tertinggi.

Probabilistis agent akan menerima Teori tentang

Punahnya Dinaosaurus karena tabrakan jika

kemungkinan atau probabilitas yang diberikan

berdasarkan bukti adalah lebih tinggi dibandingkan bukti

dari teori lawannya.

Bermacam-macam filsuf, seperti Glymor (1980) dan

Earman (1992), telah mendiskusikan problem-problem

yang sifatnya teknis dalam mengaplikasikan Teori

Probabilitas pada sebab-sebab keilmuan, saya hanya akan

menyebutkan apa yang disebut sebagai 3 (tiga) besar

jalan kebuntuan:

1. Apa interpretasi dari kemungkinan/probabilitas dalam

P(H/E)? Probabilitas mempunyai interpretasi yang

paling jelas sama seperti halnya dengan jumlah

populasi dari kejadian-kejadian yang diobservasi;

contohnya probabilitas dari kematian dari 3

kemungkinan muncul adalah 1/6 nya, hal ini berarti

bahwa dalam jumlah percobaan-percobaan yang

72

besar akan ada kecenderungan bahwa setiap satu

peristiwa dalam 6 kali kejadian akan muncul 3

kalinya.

Tetapi pengertian apa yang dapat menghubungkan

probabilitas punahnya Dinosaurus disebabkan oleh

Asteroid menabrak bumi?

Tidak ada cara yang jelas untuk dapat

menginterpretasikan probabilitas dari hipotesa

semacam itu dalam konteks terminologi objektivitas

dari jumlah populasi yang spesifik sifatnya.

Alternatif interpretasi lain untuk jenis probabilitas

adalah: tingkatan kepercayaan, ada bukti yang

substansial bahwa cara berpikir orang tidak setuju

pada teori probabilitas (lihat, contohnya, Kahneman,

Slovic, dan Tversky 1982; Tversky 1994).

Ada pandangan bahwa probabilitas dari suatu

hipotesa adalah dalam tingkatan kepercayaan yang

ideal, tetapi tidak jelas apa maksudnya. Tingkatan

kepercayaan kadangkala merupakan pengeluaran

dalam arti pertaruhan sikap, tetapi apa tujuan bertaruh

untuk kebenaran dari beranekaragam teori-teori

tentang punahnya Dinosaurus?

Kesulitan yang kedua dalam memandang Ilmuwan

sebagai perwakilan dari probabilitas adalah masalah

penggunaan komputer dalam mengkalkulasi

probabilitas dalam kaitannya dengan pernyataan

Bayes.

Secara umum, masalah kalkulasi perhitungan

probabilitas adalah sangat sulit untuk dikomputerisasi,

dalam arti bahwa jumlah dari probabilitas yang

mungkin terjadi memerlukan penambahan yang cepat

dengan sejumlah proposisi-proposisi.

Namun, Algoritma yang efektif dan potensial telah

dikembangkan untuk menghitung probabilitas dalam

73

jaringan Bayesian yang dapat mempermudah asumsi

tentang kesamaan dalam membuat keputusan dari

proposisi-proposisi yangberbeda (Pearl 1988).

Namun, tidak seorangpun sampai saat ini

menggunakan jaringan Bayesin untuk

mengembangkan kasus-kasus yang kompleks dari

argumen-argumen Scientific, seperti perdebatan

tentang Punahnya Dinosaurus.

Sebaliknya, pada bab selanjutnya mendiskusikan

tentang komputerisasi laporan yang mungkin berhasil

dari pendapat/opini yang diperoleh berdasarkan

persamaan tujuan dari penjelasan/eksplanatory.

Kesulitan yang ketiga dari probabilitas adalah

bahwa teori dapat mengabaikan faktor-faktor yang

berkualitas mempengaruhi pilihan teori. Para

Ilmuwan memberikan argumen bahwa: mereka tidak

hanya memperhitungkan berapa banyak bukti untuk

sebuah teori. Tetapi juga variasi dari bukti-bukti,

kesederhanaan teori yang mendukung teori yang

dimaksud dan analogi-analogi. Diantara tujuan

penjelasan dan teori-teori yang sudah ada

sebelumnya. Mungkin kesederhanaan dan analogi

dapat dijadikan acuan dalam arti probabilitas-

probabilitas yang sudah ada sebelumnya.

Sebuah teori yang sederhana atau suatu penawaran

penjelasan yang sifatnya sama akan mendapat nilai

yang lebih untuk P(H) untuk dimasukkan dalam

perhitungan melalui cara Bayes dari probabilitas

P(E/H) sebelumnya. Namun pendapat tentang

probabilitas sebagai subyek dari rasa kepercayaan

masih menjadi misteri, pertanyaannya adalah

Bagaimana orang melakukannya atau sampai

pada probabilitas sebelumnya ?

74

c. Kesamaan Penjelasan (Explanatory Coherence)

Jika para Ilmuwan bukan perwakilan dari persetujuan,

falsifikasi atau probabilitas, apakah mereka?.

Satu jawaban, yang berasal dari 2 orang filsuf di abad ke

19, yaitu :

William Whewll dan Charles Pierce, yang mengatakan

bahwa mereka adalah :Ilmuan adalah dari penjelasan

(explanantion agents). Ilmuwan sebagai perwakilan dari

penjelasan/explanatory agent daripada sebagai perwakilan

persetujuan/confirmation, falsifikasi atau probabilitas

Menurut pandangan ini, apa yang dilakukan oleh para

ilmuwan dalam pernyataan teorinya adalah untuk

menghasilkan penjelasan-penjelasan dari fenomena yang

diobservasi dan suatu teori akan diutamakan daripada

teori kompetitornya.

Jika teori tersebut didukung oleh penjelasan yang lebih

baik berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Teori-teori akan diterima berdasarkan opini atau pendapat

dari penjelasan terbaik. Pendapat tersebut bukan semata-

mata penghitungan banyaknya jumlah bukti-bukti yang

menjelaskan teori-teori lawan lainnya. Tetapi

memerlukan suatu proses dalam arti kaitannya dengan

penjelasan secara menyeluruh dari setiap hipotesa dalam

menghargai sistem keseluruhan keyakinan dari para

ilmuwan.

Faktor-faktor yang ada dalam proses hipotesa tertentu,

termasuk bukti yang menjelaskan, hipotesa yang

mempunyai tingkatan lebih tinggi, konsistensi dengan

latar belakang informasinya. Kesederhanaan dan analogi

antara hipotesa yang ditawarkan dengan hipotesa yang

ditawarkan oleh penjelasan yang sudah ada sebelumnya.

(Harman 1986, Lipton 1991, Thagard 1988).

Kesulitan utama dari konsep para ilmuwan tentang

penjelasan/explanatory ini adalah ketidak jelasan dari

75

konsep explanatory, penjelasan terbaik dari pendapat atau

opini yang dibentuk berdasarkan informasi yang

beralasan kuat dan kesamaan penjelasan/explanatory

coherence.

Sejarahnya, penjelasan/explanation dikonsepkan sebagai

suatu hubungan yang bersifat deduktif, suatu hubungan

probabilitas dan hubungan sebab akibat. Konsep deduktif

dari penjelasan./explanation mempunyai kecocokan

dengan pandangan tentang konsep

persetujuan/confirmation dan falsifikasi. Suatu hipotesa

menjelaskan tentang sebuah bukti jika gambaran dari

bukti tersebut merupakan hasil pemikiran yang mendalam

dari suatu hipotesa.

Sama halnya dengan penjelasan konsep probabilitas yang

sangat cocok dengan pandangan dari probabilitas; suatu

hipotesa menjelaskan sebuah bukti. Jika probabilitas dari

bukti yang diberikan pada hipotesa adalah lebih

dibandingkan dengan probabilitas dari bukti tanpa suatu

hipotesa.

Seperti halnya Salmon (1984) dan yang lainnya, saya

lebih suka konsep explanatory sebagai sebuah syarat dari

suatu hal dapat terjadi. Suatu hipotesa dapat menjelaskan

sebuah bukti jika hipotesa tersebut memberikan sebab

dari bukti yang digambarkan. Konsep hubungan pasti

mempunyai masalah bagaimana mengatakan sebabnya

dan bagaimana hubungan itu dapat dibedakan

berdasarkan deduktif atau probabilistic semata.

Anggap saja kita tahu apa yang disebut dengan

penjelasan/explanation.

Bagaimana dapat mengkarakterisasi pendapat atau opini

dengan penjelasan yang terbaik?

Bagaimana ide dari suatu hubungan penjelasan yang

hampir benar dan dapat dengan mudah dikomputerisasi

76

dapat diaplikasikan keberbagai kasus-kasus sentral pada

Sejarah Ilmu Pengetahuan (Thagard 1992). contohnya:

Dapat memahami mengapa Teori tentang Punahnya

Dinosaurus dapat diterima oleh berbagai ilmuwan. Tetapi

juga ditolak oleh ilmuwan lain dengan

mempertimbangkan secara hati-hati hubungan

penjelasan/explanatory dalam kaitan menghormati bukti

yang ada dari Ilmuwan lain.(lihat Thagard 1991).

Untuk memandang Ilmuwan sebagai Perwakilan dari

penjelasan/explanatory agent daripada sebagai perwakilan

persetujuan/confirmation, falsifikasi atau probabilitas.

Karena pandangan tentang hal ini lebih cocok. Jika

dilihat dari sejarah para ilmuwan yang menggunakan

bukti pada tulisan mereka.

Juga dengan Teori Psikologi yang Skeptis tentang

Aplikasi dari alasan secara deduktif dan probabilitas

dalam proses berpikir manusia.

Tetapi pandangan tentang perwakilan

probabilitas/probabilistic agent adalah mungkin yang

paling popular di filsafat kontemporer dari ilmu

pengetahuan. Perwakilan probabilitas ini telah banyak

menyerap pandangan perwakilan

persetujuan/confirmation agent melalui prinsip yang

mengandung kebenaran bahwa bukti mendukung suatu

hipotesa. Jika bukti tersebut dapat menjadikan

hipotesanya menjadi lebih mungkin, yaitu : P(H/E) >

P(H).

Ada kemungkinan juga bahwa para ilmuwan adalah

bukan seorang yang rasioanal berdasarkan tipe-tipe yang

ada, tetapi hanya seorang pemberi alasan dari berbagai

sumber yang berbeda.

Contohnya sbb:

77

Mayo 1996, mengembangkan pandangan bahwa ilmuwan

adalah bentuk model dari hasil percobaan yang

berguna untuk membedakan kesalahan-kesalahan.

Solomon 2001 menggambarkan bahwa para ilmuwan

berusaha untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan

variasi yang luas dari faktor-faktor keputusan/decision

faktors. Diawali dari faktor-faktor empiris seperti

gambaran-gambaran data sampai ke faktor-faktor non

empiris, seperti contohnya: ideologi.

8. Apakah Alasan Praktis? Practical Reason.

Seperti telah disebutkan pada bab perkenalan, ada Alasan

berpikir rasional secara Scientific, daripada sekedar

menerima atau menolak hipotesa.

Dibawah ini adalah beberapa keputusan penting yang

dibuat oleh para ilmuwan dalam kaitan dengan karir

mereka.:

1. Apa bidang Disiplin Ilmu yang harus saya tekuni,

contohnya, apakah saya harus menjadi seorang

Paleontologist atau Geologist?

2. Dimana dan kepada siapa saya harus belajar?

3. Topik penelitian apa yang harus saya teliti?

4. Percobaan apa yang harus saya lakukan?

5. Dengan siapa saya harus bekerjasama?

Ketika para Ilmuwan memutuskan, secara jelas

melakukannya lebih dari sekedar Alasan Epistemis. Tapi

memasuki suatu bidang dengan alasan bahwa pilihan

tersebut akan memaksimalkan keyakinan akan kebenaran

dan penjelasannya.

Para ilmuwan mempunyai tujuan personal sama seperti

tujuan secara Epistemic.

Seperti untuk kesenangan, kesuksesan, kehidupan yang

baik, menjadi terkenal dan masih banyak lagi.

78

Para ilmuwan menjadi dua model, sebagai pembuat

keputusan yang praktis; yaitu:

1. Ilmuwan sebagai utility agent yang menghasilkan

manfaat atau kegunaan

2. Ilmuwan sebagai emotional agent /ilmuwan yang

emosional.

Pandangan Ilmuwan yang berpegang pada Asas

Kegunaan/Utilitas hampir mirip dengan cara pandangan

secara ekonomi. Bahwa tindakan yang dilakukan

Ilmuwan berdasarkan perhitungan bahwa tindakannya

atau langkahnya akan menghasilkan Kegunaan lebih

dibandingkan dengan alternative tindakan lainnya. Yang

manfaat atau kegunaan yang diharapkan itu merupakan

suatu fungsi dari pendekatan secara probabilitas dan

kegunaan dari hasil yang berbeda.

Pandangan tentang hal ini merupakan pandangan yang

disetujui oleh pandangan Ilmuwan tentang Perwakilan

probabilitas secara epistemology dan mempunyai banyak

tingkat kesulitan yang sama.

Ketika para Ilmuwan berpikir antara penelitian-penelitian

tentang topik yang berbeda,

Apakah mereka sampai pada suatu ide yang relevan

dengan pendekatan secara probabilitas atau utilitas?

Contoh: seorang Ahli Biologi yang hendak meneliti

tentang genom, dan harus memutuskan apakah mereka

akan menggunakan ragi atau cacing sebagai bahan

penelitiannya. Mungkin bisa menduga penelitian mana

yang akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan.

Tetapi sangat sukar bahwa dugaan ini untuk dijabarkan

dalam berbagai cara seakurat pendekatan probabilitas

ataupun utilitas.

Pandangan yang lebih realistik tentang keputusan yang

dibuat olah para Ilmuwan. Masyarakat pada umumnya

79

adalah akan memilih tindakan-tindakan yang menunjang

tujuan.

Menurut Thagard 2000, chap.6; Thagard 2001). Menurut pandangan ini. keputusan dibuat berdasarkan

intuisi daripada kalkulasi angka. Tanpa disadari

menyeimbangkan tindakan-tindakan yang berbeda dan

tujuan-tujuan yang berbeda, yang berangkat dari suatu

hubungan relasi yang diterima.

Pentingnya suatu tujuan dipengaruhi oleh bagaimana

tujuan tersebut serasi dengan tujuan lain yang berbeda.

Sama halnya dengan Apakah tujuan tersebut serasi

dengan tindakan-tindakan yang dapat digunakan.

Mungkin mempunyai sedikit tingkat kesadaran tentang

proses keseimbangan ini. Tetapi hasil proses kesadaran

tersebut datang melalui emosi.

Contoh:

Seorang Ilmuwan mungkin akan merasa gembira karena

suatu program penelitian tertentu dan merasa bosan atau

bahkan terganggu dengan sebuah program alternatif

lainnya. Para pakar Psikologi menyebutnya dengan

“valence”(ukuran suatu atom) untuk menyebutkan

evaluasi dari emosi negative atau positif.

Untuk bahasan peranan Emosi dalam pemikiran secara

Scientific. Thagard (2002a,b), seperti halnya

Nussbaum (2001) memandang emosi sebagai reaksi

intelektual dalam konteks nilai, termasuk juga nilai

epistemology.

Dengan adanya kesamaan pandangan antara pandangan

secara epistemology dari pendekatan probabilitas dan

pandangan kegunaan secara pendekatan praktis, maka ada

juga kesamaan pandangan keterkaitan penjelasan secara

epistemology dan pandangan hubungan emosional

secara pendekatan praktis.

80

Faktanya, emosi memainkan peranan penting dalam

membentuk suatu opini atau pendapat dari sebuah

hipotesa. Sama halnya dengan pendapat dalam

melakukan suatu tindakan-tindakan, karena input dan

output dari kedua macam pembentukan opini adalah

berdasar pada emosi dan juga secara kognitif.

Kesamaan dari output adalah bukti manakala para

ilmuwan menghargai kekuatan penjelasan/explanatory

dari suatu teori dan mengkategorikannya sebagai

menarik, gembira bahkan indah. Pada penilaian dari

keterkaitan emosional dalam membuat suatu keputusan

praktis. Tidak mempunyai proses kesadaran secara

langsung, ketika menilai bahwa beberapa hipotesa lebih

relevan dari yang lain .

Hal yang membuat pada kesadaran penilaian dengan

keterkaitan penjelasan, seringkali bersifat emosional.

Dalam bentuk rasa suka atau bahkan senang sekali pada

suatu hipotesa tertentu, atau rasa tidak suka, bahkan tidak

menghargai dan menolak hipotesa lawannya.

Sebagai contohnya, ketika walter dan Luiz Alvarez

menunjukkan teori tentang teori bahwa punahnya

dinosaurus. Dikarenakan tabrakan asteroid dan bumi,

mereka menganggap bahwa hal tersebut mungkin benar

bahkan juga sangat menarik (Alvarez 1998).

Sebaliknya, beberapa Ahli Paleontology yang skeptis

berpendapat bahwa teori itu tidak bagus juga memalukan.

Evaluasi suatu hipotesa secara emosional mengikut

sertakan beragam tingkah laku yang dilakukan oleh para

ilmuwan. Melalui hasil percobaan yang berbeda dan juga

dari percobaan yang berbeda, ada beberapa orang

ilmuwan yang bagus tahu. Bahwa beberapa percobaan

memang lebih baik dari yang lain.

Input secara emsional yang lain adalah analogi;

kemiripan teori dari pendekatan pandangan positif.

81

Bahwa evolusi mempunyai “valence” (satuan ukuran

atom) yang lebih besar dibandingkan dengan kemiripan

dari teori yang dianggap tidak layak seperti proses tetang

pendinginan.

Pandangannya sebagai seorang Ilmuwan tentang

pendekatan, penjelasan dan emosional sangat berbeda

dari pandangan ilmuwan lain dari segi pendekatan secara

probabilitas dan kegunaan. Penekanan saya pada emosi

mungkin akan menjadikan pembaca bertanya:

Apakah para Ilmuwan itu sepenuhnya Rasional? Mungkin hanya terombang-ambing oleh prasangka-

prasangka intelektual dan keinginan pribadi untuk

memprogram suatu penelitian dan menerima hipotesa.

Dengan cara tidak memperhatikan tujuan secara

epistemology dari suatu kebenaran dan suatu penjelasan.

Pada beberapa kasus ilmuwan bertingkah laku tidak

terhormat, dengan cara menghasilkan hal yang sifatnya

merusak atau tidak baik, seperti misalnya pembajakan

atau tindakan yang tidak etis lainnya.

Pada dasarnya karakter dan aktifitas dari sebagian besar

Ilmuwan mempunyai hubungan emosional dengan tujuan

secara epistemology. Banyak ilmuwan menjadi ilmuwan

karena mereka menikmati. Ketika mereka berhasil tahu

bagaimana sesuatu itu bekerja atau bermula.

Sehingga tujuan dari kebenaran dan penjelasan senantiasa

beserta mereka, sejak mereka melakukan aktivitas

keilmuan.

Hubungan ini dapat dikembangkan dengan cara

bekerjasama, bersama seorang yang memberikan

pendapat yang tidak hanya menilai tujuan-tujuannya.

Tetapi juga menginformasikan evaluasi secara emosional

kepada para mahasiswa dan rekan doctor lainnya,

dengan siapa ilmuwan itu bekerja.

82

Sehingga untuk sebagian besar ilmuwan, komitmen untuk

mengembangkan penjelasan dan kebenaran dalam

pengambilan keputusan secara praktis adalah merupakan

input secara .emosional.

9. Model dari Kelompok Rasional/ Models of Group

Rationality

Kuhn (1970) dan banyak Ilmuwan Ahli Sejarah, filsuf-filsuf,

dan Sosiolog lainnya telah menuliskan. Bahwa science

bukan semata-mata persoalan kerasionalan individu. Para

ilmuwan melakukan pekerjaan dalam konteks kelompok/grup

dalam bermacam-macam bentuknya dan jumlahnya. Diawali

dari tim penelitian di laboratorium kerja, hingga pada

komunitas ilmuwan yang bekerja pada proyek yang sama dan

sampai pada keseluruhan komunitas ilmuwan.

Hal ini telah didokumentasikan, beberapa waktu yang lalu

(Thagard 1999, chap 11), sebagian besar artikel-artikel

tentang Science telah membuat jumlah pengarang yang

menulis tentang Science menjadi lebih banyak. Trend nya

menuju arah kolaborasi. Sebagai tambahan, semua Ilmuwan

melakukan penelitiannya dalam konteks komunitas yang

lebih luas dalam bermacam bentuk komunitas, jurnal, dan

konferensi.

Oleh karena itu pertanyaan:

1. Apakah rasionalitas ilmuwan tumbuh dan

berkembang dalam bentuk kolektif yang sama, juga

secara individual ?

2. Apa manfaat dari kelompok ilmuwan jika dikatakan

sebagai yang ber-rasioanalitas secara kelompok ?

3. Apakah kelompok seperti ini umumnya rasional?

Yang akan mengasumsikan bahwa kelompok ilmuwan ini

mempunyai kesamaan keutamaan tujuan dan mempunyai

keyakinan bahwa :

83

Tujuan itu secara umum adalah tentang kebenaran

penjelasan dan demi kebahagian dan kehidupan umat

manusia melalui aplikasi kemajuan teknologi.

Rasionalitas secara kolektif tampaknya hanya merupakan

suatu penjumlahan dari dua macam bentuk pendekatan

rasionalitas, yaitu rasionalitas secara individu dan kolektif.

Hal yang tidak mungkin jika hanya ada individual

rasionalitas tanpa adanya rasionalitas secara kelompok. Jika

proses pencapaian tujuan secara keilmuan dari setiap

ilmuwan tidak menambahkan penampilan kelompoknya

secara optimal.

Sebagai contohnya jika setiap ilmuwan secara rasional

memilih penelitan yang sama baik dalam proses dan

strateginya dengan ilmuwan lain. Hasilnya akan sedikit

berbeda dalam menghasilkan investigasi dan jalan untuk

menghasilkan ide-ide tentang kebenaran dan penjelasan dari

teori atau penelitian tersebut tidak dilakukan.

Filsuf seperti Kitcher (1993) menekankan perlunya

perbedaaan dalam proses pemahaman dan pengertian dalam

bidang Science.

Dengan kata lain, hal yang mungkin untuk mempunyai

rasionalitas secara kelompok selain juga rasionalitas secara

individu.

Hull (1989) memaparkan bahwa Ilmuwan yang Individual,

yang mencari popularitas dan kekuatan daripada kebenaran

dan penjelasan secara faktanya mungkin memberikan

kontribusi bagi Tujuan Science secara keseluruhan. Karena

ke-individu-an mereka merupakan proses yang motifnya

bersifat non-epistemik, pada faktanya akan menjadikan

kelompok non-individu sukses pada akhirnya.

Hal ini mempunyai kesamaan proses dengan model Teori

dari Adam Smith. Yang menyebutkan bahwa individu akan

mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi ekonomi

secara keseluruhan. Sangat penting untuk mengenali bahwa

84

rasionalitas dalam grup/kelompok di science baik secara

epistemic dan praktis.

Pada suatu komunitas keilmuan tertentu, ada dua pertanyaan;

1. Secara Epistemic berikan bukti, bagaimana

seharusnya pendistribusian keyakinan dalam suatu

komunitas?

2. Secara Praktis; apa yang seharusnya dilakukan untuk

mendistribusikan keputusan suatu penelitian dalam

suatu komunitas?

Untuk pertanyaan secara epistemic, akan menjadi

perdebatan jika semua Ilmuwan mempunyai akses yang

sama. Untuk memberikan bukti dan hipotesa, maka mereka

harus menerima kesamaan keyakinan itu. Kesepakatan

seperti ini sebaliknya dalam jangka panjang akan menganggu

kesuksesan dari Science itu. Karena kesepakatan seperti itu

akan mengurangi bobot proses pengenalan dan pemahaman

perbedaan.

Contohnya ketika Copernicus ditempatkan pada posisi yang

kompleks dan tidak menguntungkan dengan penemuan

Teori Ptolemaic nya di jagat raya ini. Mungkin tidak akan

menghasilkan Teori Alternative yang lain yaitu Teori

Heliocentric, yang merupakan teori yang spektakular dari

segi kebenaran dan penjelasannya.

Sama juga halnya dengan kasus dari Teori punahnya

Dinosaurus dari Walter Alvarez, yang tidak mungkin

diformulasikan dalam suatu teori. Jika dia bukan seorang

Ahli Paleontology yang konvensional. Lebih jauh,

keseragaman secara epistemic akan memberikan kontribusi

pada keseragaman praktis. Yang tentu saja jelas berbahaya.

Hal ini akan sangat konyol, jika semua ilmuwan beserta

seluruh komunitasnya mengikuti beberapa ide yang dianggap

menjanjikan. Karena hal ini akan mengurangi bobot

keseluruhan dari suatu penjelasan teori dan sama juga akan

menghentikan proses penjelasan secara gamblang teori.

85

Garrett Hardin (1968) menyebutkan sebagai “Tragedy of

the commons” untuk menggambarkan suatu situasi dimana

rasionalitas individu dapat meningkatkan derajat ketidak

rasionalan kelompok. Dapat dibayangkan seperti

penggembala yang saling membagi wilayah padang

rumputnya dengan penggembala lain. Setiap penggembala

secara terpisah mempunyai alasan bahwa menambah satu

atau dua dombanya dalam pengawasannya tidak akan

menimbulkan gangguan yang serius.

Namun secara individual keputusan itu dapat menyebabkan

secara kolektif jumlah domba yang merumput menjadi lebih

banyak, sehingga yang terjadi adalah rumput yang tersedia

menjadi tidak cukup untuk domba-domba itu. Secara analogi

dapat kita imajinasikan pada komunitas para Ilmuwan jenis

dari “tragedy of consensus”, yaitu:

Semua individual akan mempunyai kesimpulan yang sama

tentang apa yang mereka yakini, yang menyebabkan ide-ide

kreatif menjadi invalid.

Bagaimanakah seharusnya bentuk dari rasionalitas

ilmuwan secara kelompok ?

Kitcher 1993 dan Goldman 1999, mengembangkan model

atau bentuk rasionalitas grup yang mengasumsikan bahwa

individual ilmuwan sebagai perwakilan atau agen dari

probabilitas. Walaupun tampaknya analisa ini menarik

dalam kaitan dengan perbedaan kognitif dan pencapaian

kebenaran yang hakiki. Tidak melihat hal tersebut sebagai

suatu yang mungkin, karena problema dari pandangan secara

probabilistik, seperti yang telah didiskusikan sebelumnya.

Sebagai alternative, telah mengembangkan suatu model dari

kesepakatan secara consensus yang berdasarkan pada

kesamaan penjelasan/explanatory coherence.

Model ini disebut CCC, untuk consensus = coherence +

communication (Thagard 2000, chap 10). Diasumsikan

bahwa setiap Ilmuwan adalah agen dari penjelasan.

86

Menerima dan menolak hipotesa berdasarkan kesamaan

penjelasan dengan disertai bukti dan hipotesa alternative.

Komunikasi ditempatkan sebagai hasil dari pertemuan antara

para Ilmuwan yang juga saling membagi informasi tentang

bukti dan hipotesa yang dimaksud. Jika semua Ilmuwan

mendapatkan informasi yang sama, mereka akan sepakat

untuk setuju atau menolak hipotesa.

Namun, di setiap komunitas Ilmuwan, pertukaran informasi

tidaklah selalu sempurna, sehingga ada beberapa Ilmuwan

yang mungkin tidak mendengar tentang beberapa bukti dan

hipotesa. Lebih jauh Ilmuwan yang berbeda mempunyai

sistem keyakinan kebalikannya. Sehingga secara keseluruhan

kesamaan dari hipotesa yang baru, mungkin akan berbeda

bagi ilmuwan lain. Idealnya, adalah jika komunikasi terus

berlanjut, sehingga pada akhirnya ada konsesus komunitas.

Pada saat para Ilmuwan mengakumulasikan kesamaan bukti

dan hipotesa, sehingga mencapai keputusan kesamaan

pandangan.

Model CCC telah diimplementasikan secara komputerisasi

pada program kesamaan penjelasan ECHO. Pada program ini

Ilmuwan secara mandiri akan mengevaluasi berdasarkan

kesamaan penjelasan dan juga pertukaran hipotesa dan bukti

dengan Ilmuwan lain.

Simulasi pertemuan dapat dilakukan secara pasangan yang

dipilih secara random atau dalam bentuk kuliah umum di

suatu konferensi. Seorang Ilmuwan dapat mempresentasikan

suatu hipotesa beserta bukti kepada suatu komunitas

Ilmuwan. Tentu saja, komunikasi tidak selalu sempurna,

sehingga diperlukan banyak pertemuan . Sebelum seluruh

Ilmuwan mempunyai kesamaan hipotesa dan bukti. Telah

mengsimulasikan percobaan secara komputerisasi dan pada

beberapa simulasi Ilmuwan dengan beragam cara

berkomunikasi. Berhasil mencapai konsensus dalam dua

87

kasus yang menarik; yaitu Teori tentang penyebab dari sakit

lambung dan Teori tentang bulan.

Model dari CCC memperlihatkan bahwa secara epistemic

rasionalitas grup dapat tumbuh dari agen-agen

penjelasan/explanatory agent, yang saling berkomunikasi,

dan juga merupakan suatu rasionalitas grup secara praktis di

Ilmu Pengetahuan. Hal ini adalah salah satu kemungkinan

yang dapat diupayakan untuk meneruskan model dari

probabilitas-kegunaan dari alasan praktis individu.

Dengan model ini setiap Ilmuwan membuat keputusan

Praktis tentang strategi penelitiannya berdasarkan pada

pertimbangan kalkulasi dari kegunaan yang diharapkan dari

tindakan yang yang berbeda pada suatu periode tertentu.

Perbedaaan percobaan muncul karena ilmuwan yang berbeda

menggabungkan kegunaan yang berbeda dari hasil

bermacam-macam percobaan dan teori. Alasan-alasannya

telah diberikan. Untuk meneruskan menggambarkan model

penjelasan emosional pada bab sebelumnya.

Ide itu muncul secara alami dari model CCC seperti yang

baru saja digambarkan, kecuali dalam komunitas yang besar.

Tidak usah berharap adanya kesamaan dalam derajat tertentu

dalam konsensus praktis seolah-olah seperti consensus

epistemic. Alasan-alasannya diberikan di bawah ini, untuk

sementara fokus pada suatu grup penelitian tertentu daripada

komunitas keilmuwan keseluruhan.

Pada tahap ini, dapat menemukan semacam consensus local

yang tumbuh karena kesamaan emosional dan komunikasi.

Karakteristik dari kelompok ini termasuk dibawah ini:

1. Setiap Ilmuwan adalah agen dari penjelasan dengan

bukti, hipotesa dan kemampuan untuk menolak atau

menerimanya berdasarkan kesamaan

penjelasan/explanatory coherence.

2. Sebagai tambahan, setiap Ilmuwan adalah perwakilan

atau agen dari emosi dengan tindakan, tujuan,

88

ukuran/standard dan kemampuan untuk membuat

keputusan berdasarkan kesamaan emosi.

3. Setiap Ilmuwan dapat mengkomunikasikan bukti dan

hipotesanya dengan ilmuwan lain .

4. Setiap ilmuwan setidaknya kadang dapat berkomunikasi

tentang tujuan, dan ukuran atau standarnya kepada

Ilmuwan lain.

5. Sebagai hasil dari kognitif dan komunikasi secara

emosional, kesepakatan kadangkala sampai pada apa

yang diyakini dan apa yang akan dilakukan.

Hal yang paling sukar dalam mengimplementasikannya

adalah komponen ke 4 yang memasukkan ukuran/standard.

Sangat mudah untuk melanjutkan consensus dengan model

CCC. Untuk menyertakan kesamaan emosi adalah mudah,

yaitu dengan memperbolehkan tindakan tujuan dan ukuran

untuk digantikan seperti halnya bukti, hipotesa dan

penjelasan.

Pada kenyataannya, ukuran atau standard tidak mudah untuk

digantikan seperti halnya informasi verbal tentang tindakan,

tujuan, dan tindakan apa yang harus dibuat untuk mencapai

tujuan. Mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka

sangat hati-hati tentang sesuatu. Tidak berarti harus

bertindak sama, atau bahkan sebaliknya, karena mungkin saja

tujuannya bersifat orthogonal atau bahkan berlawanan.

Sehingga dalam model komputerisasi dari consensus

emosional, keinginan untuk mengganti tujuan dan ukuran

dalam suatu pertemuan akan lebih rendah dibandingkan

keinginan untuk mengganti hipotesa, bukti dan tindakan.

Masih dalam kehidupan nyata, pengambilan keputusan para

ilmuwan dan komunitas lain seperti halnya pada para

eksekutif korporasi, kesepakatan secara emosional sering

dilakukan.

89

Bagaimana mekanisme dari pertukaran/penggantian

standard/ukuran itulah, Bagaimana orang menularkan nilai-

nilai emosionalnya kepada orang lain?

Dua mekanisme sosial yang relevan dapat menular

secara emosional dan akan menyerap berdasarkan

pengalaman. Penularan secara emosional muncul ketika

si A mengekspresikan suatu emosi dan si B secara tidak

sadar mengikuti gerak wajah dan tubuh si A dan

kemudian mulai merasakan emosi yang sama (Hatfield,

Cacioppo dan Rapson 1994).

Sebagai contoh jika suatu kelompok dengan antusias

mempresentasikan suatu strategi penelitian, maka

keantusiasannya akan dikomunikasikan secara langsung

baik secara kognitif maupun secara emosional kepada

seluruh peserta lain.

Pada sisi kognitif, kelompok yang lain akan tahu terhadap

tindakan-tindakan yang mungkin dan potensi

konsekuensi-konsekuensi baik dan pada sisi emosi akan

dikomunikasikan melalui ekspresi muka dan gerakan-

gerakan tubuh yang antusias. Sehingga ukuran nilai

keyakinan yang positif dapat dirasakan seseorang dan

dapat disebarkan keseluruh kelompok.

Ukuran standard nilai yang negative dapat juga

menyebar, dimulai dari membuka celah untuk kritik

sampai pada tindakan menjanjikan yang diajukan sebagai

alternative. Tetapi juga ditularkan melalui ekspresi muka

dan gerak tubuh yang tidak antusias atau negative.

Mekanisme sosial lain untuk pertukaran nilai standard

atau ukuran adalah seperti yang dikatakan oleh Minsky

(2001) disebut :

dengan proses penyatuan-berdasarkan

pengalaman/pembelajaran (attachment-based

learning).

90

Minsky mengatakan bahwa science secara kognitif telah

mengembangkan teori-teori yang bagus tentang:

Bagaimana orang menggunakan tujuannya untuk

memproduksi sub-tujuan, tetapi adalah sulit untuk

mengatakan bagaimana orang mendapatkan tujuan

pertamanya. Sama juga halnya dengan para ekonom yang

menggunakan metode kemanfaatan yang

diharapkan/expected ultility dalam pengambilan

keputusan yang menerima kesamaan keinginan sebagai

suatu anugerah. Seperti halnya juga para filsuf yang

menggunakan model keinginan yang kuat pada suatu

keyakinan (belief desire) tentang rasionalitas,

menerimanya sebagai sebuah anugerah.

Minsky berpendapat bahwa: visi dalam mencapai

tujuan pertama tumbuh dari anak-anak adalah berasal dari

orang yang mempunyai kedekatan secara emosional.

Contohnya: ketika seorang anak berbagi mainan dengan

teman-temannya, mereka adalah anak yang sering

mendapat pujian dan penghargaan dari orang tua atau

orang menyayanginya. Orangtua mereka memilki energy

yang postif dalam hal berbagi kepada sesama, sehingga

anaknya mendapatkan perasaan emosi yang positif juga

dalam hal berbagi sebagai suatu hasil dari penglihatan

mereka tentang bagaimana menyanyangi dan siapa yang

menyayangi mereka. Rasa berbagi ini bukan merupakan

sub tujuan untuk memenuhi tujuan pertama dalam

memperoleh pujian atau penghargaan dari orang tuanya,

tetapi lebih kepada bahwa menjadi baik kepada teman

bermain adalah bagian tujuan paling dalam yang secara

intrinsick mempunyai nilai emosional tertentu bagi anak-

anak.

Berdasarkan informasi yang saya dapat, maka saya

berpendapat perasaan suka-berdasarkan pembelajaran

juga ada di ilmu pengetahuan dan komunitas dalam

91

proses pengambilan keputusan. Jika supervisor anda

bukan saja seorang bos tapi juga seorang mentor, maka

anda akan memformulasikan rasa suka secara emosional

yang akan membuat anda menjadi lebih responsive

terhadap krtik dan pujiannya.

Hal ini menjadikan pengalihan rasa suka sebagai energi

yang positif sebagai energi yang kuat dalam pencapaian

kebenaran dan pemahaman, atau khususnya untuk

kesatuan antara data dan penjelasannya.

Perlu diperhatikan bahwa penyebaran emosi dan rasa

suka ini memerlukan kontaks yang intensif secara

interpersonal, sehingga pada kelompok kelas yang besar

kondisi ini akan sulit terpenuhi.

Ketika memasukkan model CCC sebagai kesamaan

keyakinan dan komunikasi dalam sebuah keputusan

kelompok. Akan memasukkan dua variabel untuk

menentukan standar ukuran perpindahan antara elemen-

elemen ukuran dari sebuah kontak personal dan ukuran

penghubungnya.

Jika kedua elemen itu mempunyai derajat ukuran yang

tinggi, maka ukuran transformasi akan lebih besar

dibandingkan kasus biasa dalam ilmu komunikasi, yang

kesuksesan transformasi komunikasi verbalnya dari

sebuah hipotesa, bukti dan tindakan-tindakannya lebih

tinggi daripada ukuran tranformasi itu sendiri.

Mekanisme quasi verbal pada proses transformasi suatu

ukuran mungkin ada. Seperti yang pernah didiskusikan

oleh Thagard dan Shelley (2001) tentang Analogi

Emosional, dengan tujuan mentransformasikan ukuran

nilai seperti halnya suatu informasi verbal.

Seperti contohnya:

1. Ketika para Ilmuwan melakukan kajian tentang

kebenaran Teori Asteroid, maka pendengarnya akan

92

mentrasformasikan nilai positif yang mereka rasakan

pada proposal penelitian tersebut.

2. Sebaliknya dengan teori tentang proses pendinginan

yang memalukan, akan mentransformasi nilai yang

negative dan untuk kasus ini proposalnya tentu akan

ditentang.

3. Analogi emosional adalah mekanisme yang ketiga,

sebagai tambahan penyebaran emosi dan rasa suka

dalam mentrasfer ukuran nilai.

Ketiga mekanisme ini berinteraksi satu sama lain,

Contohnya : Jika seorang mentor menggunakan Analogi

Emosi dan ekspresi muka . Memberikan analogi emosi

dalam ekspresi yang berbeda-beda, maka para muridnya

akan menerima transformasi beberapa motivasi dan

emosional karakteristik sebagai model bagi mereka.

Saya harap hal mengenai diskusi tentang rasionalitas

kelompok di Ilmu Pengetahuan menjadi jelas, Mengapa

Ilmu Pengetahuan tidak perlu kehilangan kemampuannya

dalam sebuah tragedi Kesepakatan. Khususnya dalam

menghargai rasionalitas secara praktis. Komunikasi

antara para Ilmuwan tidak sempurna, baik secara

pendekatan kognitif, seperti informasi tentang hipotesa

dan pembuktiannya, dalam kaitan dengan ukuran nilai

pendekatan emosional.

Para ilmuwan dapat berkumpul dalam suatu konferensi

untuk bersepakat, seperti yang pernah disponsori oleh

National Institutes Health yang secara berkala

mengadakan konferensi dengan issue-isue baru tentang

kesehatan. Namun tidak semua ilmuwan menghadiri

konferensi semacam itu atau membaca informasinya,

sehingga diperlukan pendekatan secara personal untuk

mentrasformasikan kesamaaan nilai keyakinan dalam

sebuah komunitas kecil dari suatu komunitas.

93

Pencapaian dari tujuan umum dari suatu komunitas

science yaitu nilai kebenaran, penjelasan dan penerapan

secara praktis tidak boleh terhalangi oleh tidak

tersedianya media untuk membagikan informasi secara

praktis.

Solomon 2001 menyediakan sebuah diskusi yang kaya

tentang sebuah kesepakatan dan ketidak setujuan yang

kuat.

Apakah Science Rasional?

Seseorang atau kelompok adalah rasional dalam arti

secara praktis dapat memenuhi mendapatkan suatu

legitimasi pada tujuannya.

Pada bab awal, berargumentasi bahwa :

Legitimasi tujuan dari ilmu pengetahuan adalah :

kebenaran, penjelasan dan teknologinya yang dapat

meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Apakah para ilmuwan secara individu atau kelompok

mengikuti tujuan ini, atau mereka mempunyai tujuan lain

untuk mencapai tujuan individu atau kelompok. Yang

mungkin sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan

legitimasi tujuannya. Akan memaparkan beberapa

tantangan secara Psikologi dan Sosial dalam menjawab

tentang Rasionalitas Science.

Tantangan Psikologi dapat berdasarkan pada pemahaman

dingin/tanpa emosi yang melibatkan proses pemecahan

masalah dan penjelasannya atau juga pemahaman secara

panas. Yang melibatkan faktor emosi sepeti motivasi.

Pada pemahaman dingin, tantangannya adalah pada

proses pemahaman itu sendiri, yang sulit atau tidak

mungkin untuk meningkatkan pencapaian tujuan dari

Science. Jika secara Rasionalitas Keilmuan menghendaki

orang untuk menjadi agen dari falsifikasi atau

probabilitas agen, sehingga pemahaman dingin akan

menjadi ancaman serius.

94

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pada beberapa

percobaan dan data histories, memperlihatkan falsifikasi

dan alasan probabilitas bukanlah merupakan proses

alamiah dari cara berfikir manusia. Sebaliknya ada bukti

bahwa orang dapat menggunakan kesamaan keyakinan.

Pada sebuah penjelasan dengan sukses pada proses

pengambilan keputusan kelompok.

Seseorang dapat berargumen ada bukti, bahwa orang

adalah agen dari konfirmasi. Namun bukan yang baik,

karena cencerung melihat secara bias untuk menyetujui

hipotesa mereka daripada mem-falsifikasikannya (lihat

Klayman dan Ha 1987).

Namun pada percobaan Psikologi bisa dari persetujuan

ini tugas untuk penjelasan lebih mudah dibandingkan

dengan perfoma dari Ilmuwan masa kini.

Pada umumnya, pada subjek yang bukan bersifat Ilmu

Pengetahuan, mereka diminta untuk memformulasikan

suatu kesimpulan umum dari data-data yang diteliti.

Misalnya dalam melihat bentuk dari suatu kumpulan

bilangan. Tugas menggeneralisasikan sebuah kesimpulan

dari kegiatan nyata Science adalah lebih kompleks. Pada

proses ini interpretasi data memerlukan control apakah

data tersebut adalah: data yang nyata atau hanya data

artificial.

Jika para Ilmuwan tidak bekerja keras dalam percobaan-

percobaan mereka untuk menghasilkan persetujuan dari

hipotesa yang telah dibuatnya. Maka percobaan biasanya

menjadi tidak dapat diinterpretasikan. Namun bekerja

keras untuk untuk mengkonfirmasikan tidak selalu cukup

untuk menghasilkan hasil yang bisa dikonfirmasi.

Sehingga Ilmuwan menggunakan ide falsifikasi pada

percobaanya. Namun bias dari cara untuk mendapatkan

95

suatu konfirmasi pada dasarnya tidak merusak

rasionalitas dari ilmu pengetahuan.

Tantangan yang lebih seirus dari rasionalitas ilmu

pengetahuan adalah pemahaman secara

panas/emosional. Seperti kebanyakan orang, ilmuwan

adalah mahkluk yang emosional, dan emosi mereka dapat

menyebabkan distorsi pada pekerjaan science mereka.

Jika mereka diperketat oleh hal yang menghambat dalam

melegetimasi tujuan Science.

Dibawah ini beberapa contoh kasus emosi mendistorsi

science:

1. Ilmuwan kadang meningkatkan karir mereka dengan

cara mengarang atau mendistorsi data dengan tujuan

mendukung hipotesa mereka. Dalam kasus seperti ini

mereka mempunyai motivasi yang besar untuk

mengembangkan karir mereka dibandingkan mencari

kebenaran, penjelasan atau kesejahteraan.

2. Ilmuwan kadang menghiraukan publikasi dari teori-

teori yang menantang teori mereka, dengan mengarang

masalah berupa artikel-artikel atau proposal besar yang

dimintakan kepada mereka untuk direview.

3. Tanpa bermaksud untuk melakukan menyiasati atau

bermaksud jahat, ilmuwan kadang secara tidak sengaja

berlaku tidak jujur dengan berfikir bahwa hipotesa dan

mereka adalah lebih baik dari lawan mereka,

4. Ilmuwan kadang berkolaborasi dengan kepentingan

politik untuk meningkatkan karirnya, seperti

contohnya, penolakan Nazi terhadap teori Einstein dan

advokasi dari Soviet pada teori ginetik Lysenko.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa Science tidak

selalu rasional. Beberapa sosiolog seperti Latour (1987)

telah menggambarkan bahwa ilmuwan berkeinginan

96

besar untuk mendapatkan kekuasaan melalui mobilisasi

masa dan sumber data.

Sangat penting untuk dicermati bahwa emosi secara

natural dari para ilmuwan bukan karena disebabkan oleh

ketidak rasionalan. Seperti yang sudah di tuliskan

sebelumnya bahwa para ilmuwan sering termotivasi oleh

emosi-emosi yang membawa pada sukses pencapaian

tujuan, seperti rasa ingin tahu, rasa senang pada suatu

penemuan dan penghargaan terhadap keindahan dari

kesamaan keyakinan yang tinggi pada sebuah teori

(Thagard 2002b).

Adanya stuktur tambahan yang baik dari Science, seperti

adanya kesabaran dalam menemukan sesuatu, merupakan

motivasi yang kuat dalam penekanan pekerjaan, yang

diperlukan dalam pencapaian sukses keilmuan.

Dibandingkan dengan penghargaan secara ekstrinsik,

seperti uang dan menjadi terkenal.

Pendekatan secara panas/emosi dapat meningkatkan

rasionalitas science, bukan sebaliknya. Mobilisasi masa

dan sumber data dapat secara langsung atau tidak

langsung dalam pencapaian tujuan dari science, tidak

hanya sekedar tujuan personal dari seoerang ilmuwan.

Tanggapan yang berguna dari pertanyaan ”Apakah

Science Rasional?” adalah ”dibandingkan dengan apa?”

Apakah ilmuwan secara individu lebih ahli dari non

ilmuwan dalam mengembangkan Kebenaran, Penjelasan

dan Kesejahteraan Manusia?

Sejarah dari keilmuwan dan teknologi selama dua ratus

tahun ini dengan tegas mengatakan ya. Telah

menemukan penjelasan yang panjang dan luas tentang

Teori-teori dari Electromagnetic, Relativitas, Teori

Quantum, Evolusi, Teori Bakteri dan Genetic.

Ribuan jurnal tentang Science menggabungkan

akumulasi yang mencengangkan tentang:

97

Kebenaran-kebenaran yang tidak mungkin didapat pada

dalam kehidupan yang biasa. Lebih jauh, teknologi-

teknologi seperti elektronik dan obat-obatan memperkaya

dan memperpanjang kehidupan manusia. Sehingga sikap

irasional yang kadang timbul dari para ilmuwan baik

secara individu maupun kelompok dapat muncul

bersamaan dengan keputusan secara umum dari keilmuan

yang secara umumnya adalah rasional.

Pada abad sekarang ini, tantangan yang paling agresif

dari model ideal Ilmuwan sebagai agen yang Rasional

datang dari para Sosiolog dan Ahli Sejarah yang

mengklaim bahwa Ilmu Pengetahuan adalah sebuah”

Konstruksi Sosial” .

Jelasnya bahwa perkembangan dari ilmu pengetahuan

bersifat sosial sama halnya seperti proses individu.

Tujuan dari tesis Konstruksi Sosial biasanya lebih

ditekankan pada klaim yang kuat akan kebenaran.

Sehingga rasionalitas tidak ada kaitannya dengan

perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pandangan

secara Psikologi/Sosiologi yang terintergrasi dari

perkembangan Ilmu Pengetahuan adalah:

Serasi dengan rasionalitas science yang melibatkan

pencapaian keberhasilan akan sebuah kebenaran,

penjelasan dan kesejahteraan manusia (Thagard 1999).

Yang penting adalah proses dari rasionalitas science

memerlukan contoh penjelasan individu atau kelompok

yang merefleksikan proses pemikiran dan metodelogi

seorang ilmuwan sejati.

Contoh: model yang berdasarkan logika formal dan Teori

Probabilitas telah ditinggalkan dari para praktisi keilmuan

yang membuat mereka berani berpendapat bahwa

ilmuwan adalah tidak rasional.

98

Sebaliknya, model dari pendekatan secara Psikologikal

yang berdasar pada kesamaan keyakinan emosi dan

penjelasan, bersama-sama dengan kesepakatan model

pendekatan Sosiologi, dapat membantu memberikan

pencerahan rasionalitas yang sangat menarik di dunia

Ilmu Pengetahuan.

10. Kesimpulan:

a. Rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang

menekankan Akal Budi (ratio) sebagai sumber

utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas,

dan bebas (terlepas) dari pengamatan indrawi.

Rasionalitas : kemampuan untuk menetapkan sesuatu

kebenaran berdasarkan pemikiran yang logis atau

nalar

b. Kebenaran bukanlah satu-satunya tujuan akhir dari

Ilmu Pengetahuan. Pencapaian tujuan yang paling

mengagumkan dari Ilmu Pengetahuan adalah: bukan

fakta-fakta individual atau juga hukum-hukum umum.

Tetapi merupakan teori yang luas, yang dapat

menjelaskan bermacam-macam fenomena besar.

Contohnya: dalam Ilmu Physics adalah Teori tentang

Relativitas dan Teori Quantum. Masing-masing teori

memberikan pengertian/penjelasan tentang banyak

fenomena dan di biologi, Teori tentang Evolusi dan

Genetic telah diaplikasikan secara luas.

c. Rasionalitas dari science harus mempertimbangkan

apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Ilmu

Pengetahuan itu sendiri. Tujuan praktikal adalah

termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan

manusia melalui kemajuan-kemajuan teknologi.

Untuk sebagian besar Ilmuwan, komitmen untuk

mengembangkan penjelasan dan kebenaran dalam

99

pengambilan keputusan secara praktis adalah

merupakan input secara .emosional.

d. Istilah Paradigma disini menunjukkan: pada cara

pandang atau kerangka berpikir yang mendasarkan

Fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami, atau

umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam

suatu disiplin, sebagaimana yang dipopulerkan oleh

Thomas S Kuhn lewat karyanya: The structure of

scientific Revolution (1962, 1970)

e. Argumentasi pada dasarnya adalah bentuk

penampilan proses kegiatan berpikir (penalaran).

f. Model ini disebut CCC, untuk consensus =

coherence + communication (Thagard 2000, chap

10). Diasumsikan bahwa setiap Ilmuwan adalah

Agen dari Penjelasan, menerima dan menolak

hipotesa berdasarkan kesamaan penjelasan dengan

disertai bukti dan hipotesa alternative.

Dengan model ini setiap Ilmuwan membuat

keputusan praktis tentang strategi penelitiannya

berdasarkan pada pertimbangan kalkulasi dari

kegunaan yang diharapkan dari tindakan yang

berbeda pada suatu periode tertentu.

g. Seseorang atau kelompok adalah Rasional dalam arti

secara praktis dapat memenuhi mendapatkan suatu

legitimasi pada tujuannya.

Berargumentasi bahwa Legitimasi Tujuan dari Ilmu

Pengetahuan adalah berupa kebenaran, penjelasan

dan teknologinya yang dapat meningkatkan

kesejahteraan umat manusia.

h. Pandangan secara Psikologi/Sosiologi yang

terintergrasi dari kebenaran, penjelasan dan

kesejahteraan manusia (Thagard

1999).perkembangan science adalah: serasi dengan

100

Rasionalitas Ilmu Pengetahuan yang melibatkan

pencapaian keberhasilan.

Setelah soal dan tugas, selanjutnya dalam Filsafat Hukum

sebagai penopang dari kerangka pemikiran konsepsional

adalah kerangka pemikiran teoritis akan dipaparkan dibawah

ini dengan contoh-contohnya.

SOAL

1, Apakah yang dimaksud dengan Rasionalisme ?

2.. Bagaimanakah Kebenaran menurut anda?

3. apa yang dimaksud dengan Argumentasi?

4,Apakah yang dimaksud dengan paradigma mempedomani

kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin?

TUGAS

Bagaimanakah Rasionalitas dari science harus

mempertimbangkan yang ingin dicapai oleh Ilmu

Pengetahuan itu sendiri?

101

BAB III

FILSAFAT HUKUM

SEBAGAI PENOPANG DARI KERANGKA

PEMIKIRAN KONSEPSIONAL

Bab III. memuat Filsafat diartikan : karya manusia tentang

sesuatu, yang mengunakan alat-alat perlengkapan apa yang

dimiliki manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa

untuk menempuh kehidupannya dikenal tiga kelengkapan

utama yaitu: Rasa, contohnya: seniman, kagum, heran

dilanjutkan dengan, Ratio, contohnya: ilmuan, Raga,

contohnya petinju, kuli (menggunakan otot). Ini berarti

filsafat merupakan hasil pemikiran manusia tentang hakekat

manusia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti

dengan perumusan masalah sbb: 1. Apakah filsafat hukum

pancasila? 2. Apakah filsafat hukum Etika dan profesi?

Berfilsafat berarti berrendah hati, mengevaluasi segenap

pengetahuan yang telah didapat dan diketahui. Karakteristik

berpikir filsafat yang pertama adalah sifat menyeluruh,

seorang ilmuwan tidak puas mengenal ilmu dari sudut

pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu

dalam konstelasi pengetahuan yang lainya. Ia ingin

mengetahui kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan

agama dia ingin yakin apakah ilmu membawa kebahagian

ada dirinya.

1 Filsafat Hukum

Sebagai penopang dari Kerangka Pemikiran

Konsepsional adalah Kerangka Pemikiran Teoritis. Dalam

Filsafat Hukum terkandung makna berteori adalah upaya

mengorganisasikan atau mengklasifikasikan suatu gejala

kedalam persfektif tertentu. Oleh karena itu secara sederhana

teori dapat dikatakan sebagai “suatu cara untuk

102

mengklasifikasikan fakta sehingga semua fakta dapat

dipahami sekaligus” Proses pembentukan atau pencarian

teori, di dalam prakteknya sering menghadapi kendala atau

kesukaran karena demikian luasnya persoalan yang dihadapi.

Kendala demikian dapat diatasi dengan upaya menyusun

suatu kerangka yang terdiri atas model-model teoritis

tertentu.

Berdasarkan pilihan model-model berarti mengadakan

simplikasi sistematis dari unsur yang memiliki hubungan,

yang berfungsi sebagai gambaran tentatif dan batas-batas

teori, yang diharapkan dapat memberikan kemampuan

pemahaman atas hubungan antar variabel.

Di dalam konteks Teori Ilmu Hukum, Arief Sidharta

mengatakan: Teori `Ilmu Hukum diartikan sebagai ilmu atau

disiplin hukum yang dalam persfektif interdisipliner dan

eksternal. Secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala

hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan.

Baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam

pengejawantahan praktisnya. Tujuan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan

sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan

kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.

Contoh sebagai berikut17

:

Filsafat Hukum, Sebagai penopang dari kerangka

pemikiran konsepsional adalah kerangka pemikiran

teoritis.

2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penulis akan mengetengahkan Teori-teori berperingkat

(gradasi), yang diharapkan menjadi arahan teoritis dalam

mengkaji dan memahami secara lebih mendalam. Contohnya:

17

Cindawati, Asas Keseimbangan Hukum Kontrak Bisnis Internasional

(Menyongsong Era Perdagangan Bebas) , Disertasi, DIH UNPAR,

Bandung, 2008, Hlm 14.

103

“Asas Keseimbangan dalam Hukum Kontrak Bisnis

Internasional”, sehingga dapat menjadi masukan baik bagi

kepentingan akademis maupun kepentingan praktis. Adapun

paparannya adalah sebagai berikut :

a. Grand Theory

Sebagai Teori mendasar yang menopang pentingnya

penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kontrak

Bisnis Internasional adalah Teori Keseimbangan Filosofis

yang ditemukan pada Pancasila sebagai pandangan hidup

bangsa yang berakar pada “Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu

“berbeda-beda, namun satu adanya, dan satu namun

berbeda-beda”, yang dalam hubungan dengan persatuan

Indonesia (Sila ke-3), Indonesia terdiri dari aneka suku

bangsa, aneka bahasa dan budaya, namun hidup dalam

kesatuan.

Di sini tercermin keanekaan dalam wujud pergaulan yang

heterogen, menghormati masing-masing individu (pribadi)

sebagai warga masyarakat. Sebaliknya, masing-masing

individu merasa ada dalam kesatuan yang harus dijunjung

tinggi dan dihormati, sehingga terjalin keseimbangan

kepentingan yang harus dihormati dan dilindungi. Individu

dan kesatuan pergaulan sosial tidak boleh bertentangan satu

sama lain. Keduanya sama pentingnya dan saling

membutuhkan. Inilah keseimbangan sejati dan hayati.

Dalam kesatuan inilah dijalin keadilan yang merata dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sila

ke-5). Mengacu pada pandangan hidup Pancasila, penulis

mendasarkan Teori Utilitarian dari Jeremy Bentham

sebagai Grand Theory, yaitu kebahagiaan yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan warga masyarakat dalam suatu

negara. Utility (kehasilgunaan) bahwa Hukum adalah

hukum yang benar sepanjang ia menghasilkan “The Greates

Happiness for the Greatest Number of People”

104

(Kemaslahatan atau Kebahagiaan Terbesar untuk

Kuantitas Populasi Masyarakat yang Lebih Besar).

“Happiness” (kemaslahatan) untuk mengesampingkan

penderitaan atau kesengsaraan bahwa sesuatu hanya akan

dikatakan berhasilguna (bermanfaat) sepanjang ia dapat

mendatangkan kemaslahatan seluas-luasnya, dan ia tidak

akan membawa manfaat apa pun sepanjang ia tidak

mengimplikasikan kemaslahatan.

Upaya membuat kesejahteraan tiap individu, dan sebesar-

besarnya untuk masyarakat terbanyak, hal ini selaras dengan

Wawasan Pandangan Hidup Pancasila, yang melihat

manusia individu (pribadi) selalu hidup bersama dalam satu

kesatuan pergaulan hidup yang tertib dan harmonis. Dalam

kesatuan pergaulan hidup terdapat kepentingan masing-

masing individu dihadapkan kepentingan kesatuan

(masyarakat) adalah bijaksana apabila individu yang satu

menghormati kepentingan individu-individu lain dan

masing-masing individu menghormati dan menghargai hal-

hal yang dibutuhkan dalam pelayanan kehidupan bersama.

Dalam suasana inilah muncul secara alamiAsas

Keseimbangan dan kesederajatan yang menjadi salah satu

hakiki dari unsur dan tujuan hukum, yaitu keadilan.

Berbeda dengan wawasan pandang Pancasila adalah filsafat

kreasi zaman Renaissance yang individualisme. Pada

falsafah individualisme berhadapan dua aliran yang

kontroversial yaitu faham Demokrasi Liberal yang

mengutamakan individu pribadi, sementara kurang

menghargai kesatuan pergaulan.

Sebaliknya pada faham Sosialisme, maka kesatuan

masyarakat yang diutamakan, sebaliknya kepentingan

individu pribadi kurang dihargai. Oleh karena itu, Amerika

Serikat dan negara mitranya yang menganut faham

105

Liberalisme senantiasa berhadapan dengan Rusia dan negara

mitranya yang menganut faham Sosialis Komunis.

Wawasan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, justru tidak

menghadapkan individu dengan kesatuan masyarakat,

melainkan dalam satu kesatuan, sehingga terpancar Asas

Keseimbangan sejati antara individu dan masyarakat.

Aplikasi Asas Keseimbangan dalam satu kesatuan pergaulan

hidup terpancar dalam Mukadimah UUD 1945, yang mana

negara bertekad melindungi negara dan rakyatnya, berusaha

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berusaha mewujudkan

kerja sama internasional dan perdamaian dunia.

Mencermati Teori Utilitarian Jeremy Bentham sebagai

Grand Theory dari sudut Wawasan Keseimbangan Pancasila

yang bermuatan universal, dapat diharapkan mewarnai

Hukum Kontrak Bisnis Internasional yang harmoni.

b. Middle Range Theory

Sebagai kerangka Teori menengah penulis memilih

Teori Hukum Pembangunan, yaitu pandangan Mochtar

Kusumaatmadja, yang menekankan hukum sebagai

sarana pembangunan nasional, dan pandangan Satjipto

Rahardjo mengenai peran Hukum Progresif.

1) Teori Hukum Pembangunan Mochtar

Kusumaatmadja.

Dalam bukunya “Konsep-konsep Hukum Dalam

Pembangunan”, setelah menyinggung pandangan

Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat untuk

merekayasa sosial, maka Mochtar Kusumaatmadja

lebih secara konkrit menekankan bahwa hukum adalah

sarana yang dapat menunjang pembangunan, melalui

perundang-undangan yaitu pembuatan undang-undang

untuk melindungi proses pembangunan, di samping

menghadirkan undang-undang yang dapat memotivasi

106

kreativitas masyarakat dalam pembangunan, termasuk

membentuk masyarakat siap membangun.

Dalam konsep hukum sebagai sarana pembangunan

tidak mengandung sifat paksaan atau kelompok

penguasa yang mendominasi rakyat (masyarakat),

melainkan lebih bersifat yang mampu mendidik yang

kurang mampu dalam kedudukan dan kepentingan

yang seimbang, dan menjadi daya dorong bagi

pembangunan nasional.18

2) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

Sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja

mengenai hukum sebagai sarana yang mendorong

pembangunan, melalui pembuatan undang-undang

yang mengawal dan mengamankan pembangunan,

juga memotivasi masyarakat agar aktif dalam proses

pembangunan, Satjipto Rahardjo menambahkan

dengan Hukum Pembangunan yang progresif, yang

berlandaskan pembinaan dan pengembangan etika

atau moral dan akal yang berhati nurani. Etika atau

moral sangat melekat pada diri manusia. Oleh karena

itu bertitik tolak dari pembinaan dan penataan etika

yang perlu alat penilai, yaitu consciousness atau kata

hati atau kesadaran jiwa manusia.Isi consciousness

merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap jiwa

yang terdiri dari metoda kesadaran, pertimbangan

rasa, kedewasaan jiwa, dan sikap kehati-hatian.

Ketiga hal ini terdapat pada manusia di mana hukum

progresif sangat bertumpu pada sumber daya manusia

(SDM) dalam hukum. Oleh karena itu, cara

membangunnya dapat melalui lembaga pendidikan

18

Mochtar Kusumaatmadja, Pembangunan Hukum Dalam Rangka

Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 8.

107

tinggi hukum yang akan melahirkan manusia yang

beretika atau bermoral.19

c Applied Theory

Sebagai Applied Theory penulis memanfaatkan Teori

Kontrak Sosial (Social-Contract Theory), dengan tokoh-

tokohnya Thomas Hobbes. Menurut para tokohnya,

Teori Kontrak Sosial hadir dalam dunia akademis sebagai

upaya untuk menanggulangi konflik dan ketegangan

sosial. Melalui Teori Kontrak Sosial masyarakat

mencapai kehidupan yang tertib baik pada negara

kerajaan absolut yaitu kerajaan yang dipimpin raja-raja

dan negara kerajaan berkonstitusi maupun negara

demokrasi, kontrak sosial dapat menjadi wacana yang

memberi kelancaran berbagai aktivitas baik mekanisme

birokrasi maupun kegiatan masyarakat swasta termasuk

transaksi bisnis melalui Hukum Kontrak Bisnis, baik

nasional maupun antar negara.

Kontrak atau perjanjian termasuk kontrak bisnis bersifat

“mengikat” pihak-pihak dan harus ditaati. Pengikat

mutlak harus adil untuk pihak-pihak. Untuk itu asas

keseimbangan akan merupakan faktor penentu.20

Dalam

wawasan kontemporer Teori Kontrak Sosial diejawantah

dalam prinsip efisiensi ekonomi dan perdagangan.

Selanjutnya pembahasan pemikiran-pemikiran teoritis

dipaparkan. Di dalam konteks Teori Ilmu Hukum, Arief

Sidharta mengatakan: Teori Ilmu Hukum diartikan

sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam persfektif

19

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta 2006,

hlm 234. 20

Arti theory atau teori adalah wacana ilmiah untuk memecahkan

masalah-masalah sosial. Teori Kontrak Sosial hadir sebagai kontribusi

untuk memecahkan masalah, termasuk masalah dalam transaksi

perdagangan.

108

interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis

berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun

dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi

teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya,

tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik

dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang

bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam

kenyataan kemasyarakatan.

3. Pemikiran-Pemikiran Teoritis

Sebagai penopang dari kerangka pemikiran konsepsional

adalah kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan

mengetengahkan teori-teori berperingkat (gradasi), yang

diharapkan menjadi arahan teoritis dalam mengkaji dan

memahami secara lebih mendalam “Asas Keseimbangan

dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional”, sehingga

dapat menjadi masukan baik bagi kepentingan akademis

maupun kepentingan praktis. Adapun paparannya adalah

sebagai berikut :

Grand Theory

Sebagai teori mendasar yang menopang pentingnya

penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kontrak

Bisnis Internasional adalah Teori “ Utilitis” tentang

“Kemanfaatan” oleh Jeremy Bentham. Utility

(Kehasilgunaan) bahwa hukum yang benar sepanjang

ia menghasilkan the greatest happiness for the greatest

number of people” (kemaslahatan atau kebahagiaan

terbesar untuk kuantitas (populasi) masyarakat yang

paling besar).“Happiness“ (kemaslahatan) untuk

persisnya dapat dikuntifikasi dan direduksi ke dalam

unit-unit kesenangan, bahwa sesuatu hanya akan

dikatakan berhasilguna (bermanfaat) sepanjang ia dapat

mendatangkan kemaslahatan seluas-luasnya, dan ia

109

tidak akan membawa manfaat apapun sepanjang

masyarakat ia tidak mengimplikasikan kemaslahatan.

Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah

kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari

kesengsaraan. Dari aliran “Utilitiarisme” antara lain

kita menemukan ajaran bahwa dalam menentukan

keadilan, sangat digantungkan kepada faedah yaitu:

“kesenangan” (pleasure) terbesar kepada jumlah orang

terbanyak.

Keadilan akan mengatur hak-hak milik pribadi dan

mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-

hak masing-masing orang.. Seorang menganut aliran ini

Jeremy Bentham (1748-1832) juga mengajarkan bahwa

hanya faktor “penderitaan” (pain) dan “kesenangan”

(pleasure) juga yang menunjukkan apa “kewajiban”

kita.

4. Keadilan dalam keseimbangan hak dan kewajiban 21

Keadilan adalah suatu fokus tujuan yang prima dan setiap

cabang hukum, dimanapun dan kapanpun. Sebagai citra

kemanusiaan, keadilan telah menjadi dambaan dan

impian segenap lapisan masyarakat dan telah menyusup

pula kedalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan

salah satu ukurannya. Disepanjang perjalanan historis,

para perenung-perenung hukum telah berusaha

memberikan klarifikasi kepada esensi keadilan, sehingga

terbentuklah aneka ragam pengertian daripadanya.

Pada zaman Yunani kuno dan zaman Romawi, keadilan

dianggap sebagai salah satu kebajikan prima (cardinal

21

Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam teori dan praktek, Bandung:

Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal 338.

110

virtue), disamping kebajikan-kebajikan utama lainnya.

Dalam bukunya “Republic”, Plato menunjuk tiga

kebajikan prima lainnya disamping keadilan (justice)

yaitu: kearifan (wisdom), ketabahan (caurage) dan

kendali diri (dicipline). Tetapi ada sebagian filosof yang

beranggapan bahwa keadilan bukan sebagai salah satu

kebajikan yang berkedudukan “nebens” dengan

kebajikan khusus lainnya seperti kejujuran, kesetiaan atau

kedermawanan, mereka menganggap keadilan sebagai

suatu kebajikan cakupan (all embracing virtue).

Sehingga dengan demikian pengertiannya akan

mendekati kebenaran-kebaikan (rifgteousness). Berkaitan

dengan pengertian itu, muncullah konsepsi tentang

keadilan sebagai unsur ideal, unsur cita atau ide yang

terdapat dalam semua hukum.

Pencapaian keadilan sebagai tujuan (end), melahirkan

pengertian-pengertian keadilan sebagai hasil (result) atau

sebagai keputusan (decision). Terhadap pengertian

seperti ini diketemukan keadilan prosedural (procedural

justice) yang akan sejalan dengan pengertian keadilan

sebagai asas (priciple).

Disamping itu juga akan menemukan konsepsi keadilan

sebagai “ nilai”. Sketsa dari makna sifat adil dapat

diketemukan pula dalam berbagai terminologi, yang

masing-masing mempunyai arah penekanan tersendiri,

tetapi mempunyai kadar perbedaan yang relatif rendah.

Ditemukan istilah-istilah sebagai berikut : adil (just),

bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful),

tidak memihak (impartial), layak (fair), wajar secara

moral (equitable), benar secara moral (righteous).

Sebagai salah satu ukuran keadilan, keseimbangan antara

hak dan kewajiban memainkan peranan penting dalam

setiap pilar hukum, kecuali dalam beberapa hal yang

berhubungan dengan masalah “moral” atau masalah

111

“keluguan”. Itulah sebabnya dalam menyusun formulasi

keadilan, terlalu sering hak dan kewajiban ini diikut

sertakan, dapat kita lihat sebagai berikut : 22

Lebih dari 24 abad yang lalu, Plato telah berpendapat

dalam ungkapannya yang terkenal yang sampai sekarang

masih dianut yaitu : “giving each man his due”.

Rudolp Heimanson menyatakan bahwa ide keadilan itu

antara cermin dari keputusan yang berupa Undang-

Undang yang menghapuskan hak dan harta benda

seseorang (bill of attainder).

Dalam pengertian keadilan prosedural, Glenn Negley

memberikan pengertian keadilan sebagai : ” Penilaian

yang logis, bahkan hampir mekanis terhadap suatu atau

serangkaian perbuatan menurut ukuran dari satu struktur

nilai yang diterima oleh bersifat wajib sebagaimana

diwakili oleh hukum (The logical, almost mechanical,

assessment of an act or acts according to the criteria of

on accepted and mandatory value stucture represented

by the law).

JP.Plamenatz antara lain menyatakan bahwa salah satu

dari 2 arti keadilan adalah “ pemberian kepada setiap

orang haknya”. Pada zaman Romawi juga terdapat

definisi keadilan sebagai “Justitia est constant et

perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”. (Keadilan

adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk

memberikan kepada setiap orang haknya).

Menurut ajaran dari aliran “liberalisme” antara lain

tokoh Samuel Pufendorf (1632-1694), bahwa : keadilan

orang (justice of person), sebagai salah satu versi

keadilan di samping versi lainnya yaitu “ keadilan

tindakan” (justice of action), artinya sebagai “constant

and abiding desire to give everyone his due”.

22

The Liang Gie, Teori-teori………., op cit , hal 19-43.

112

Dari aliran “Utilitiarisme” antara lain kita menemukan

ajaran bahwa dalam menentukan keadilan, sangat

digantungkan kepada faedah yaitu:: “kesenangan”

(pleasure) terbesar kepada jumlah orang terbanyak.

Keadilan akan mengatur hak-hak milik pribadi dan

mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-

hak masing-masing orang. Untuk menetapkan apakah

pertukaran prestasi terjadi secara adil atua tidak

Nieuwenhuis mengatakan bahwa: “Keadilan sebagai

kategori formal yang mensyaratkan perlakuan sama

terhadap kasus serupa harus dilengkapi dengan bantuan

kriterium materiil yang pada gilirannya berfungsi sebagai

landasan bagi pola atau tata nilai yang berlaku.”

Keadilan tidaklah bersifat formal. Keadilan berlandaskan

pada suatu tata nilai, tertib normatif tertentu, yang dipilih

oleh dan berlaku dalam masyarakat tertentu. John Rawls

berpendapat bahwa mengingat tidak adanya kriterium

untuk menguji tingkat keadilan dan prestasi yang

dipertukarkan, satu strategi yang dapat dipergunakan

ialah : dapat dicari dalam prosedur berdasarkan kriterium

tersebut ditetapkan. Konsekuensinya ialah jika prosedur

tersebut perbentuk perjanjian, dengan melalui cara

tersebut prestasi yang telah ditetapkan dapat dikatakaan

adil karena prestasi tersebut telah disepakati oleh para

pihak. Hal tersebut menjadi adil bukan hanya karena telah

disepakati, melainkan juga terlebih karena asas

keseimbangan yang berlaku dan mengikat semua pihak

dalam perjanjian karena menjamin keseimbangan pada

caranya terjadi perjanjian di antara para pihak. Beranjak

dari timbal balik perjanjian, maka muncul pertukaran

yang adil dari kebendaan yakni bila prestasi-prestasi

absah merupakan akibat dari keseimbangan pada cara

terbentuknya perjanjian serta sekali-kali mencapai tujuan

yang memuaskan para pihak. Perjanjian pada asasnya

113

mengakibatkan pengayaan secara absah dan berfungsi

sebagai mata rantai lalu lintas pertukaran barang atau

kebendaan Sifat timbal balik atau resiprositas adalah

unsur paling mendasar dari perikatan yang lahir dari

perjanjian serta juga dapat dikatakaan merupakan inti

tidak saja dari hukum perjanjian, tetapi juga dari

keseluruhan hukum, tercakup ke dalam Hukum

Keperdataan dan Hukum Publik. Kiranya dapat dikatakan

bahwa Asas Timbal Balik (Resiprositas), sesuai dengan

prinsip Hukum Kontrak Internasional, prinsip ini

mengisyaratkan bahwa para pihak dalam kontrak harus

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing

secara bertimbal balik. Menurut prinsip ini, pelaksanaan

kontrak harus memberikan “keuntungan” timbal balik.

Salah satu pihak tidak boleh semata-mata melakukan

prestasi yang tidak seimbang. Pada prinsipnya dimana

ada hak suatu pihak, disitu ada kewajiban pihak tersebut

demikian sebaliknya. Prinsip ini merupakan gejala

universal yang dapat kita jumpai di semua negara, dalam

setiap budaya dan di setiap tingkatan interaksi manusia.

Konsekuensinya ialah jika prosedur tersebut perbentuk

perjanjian, dengan melalui cara tersebut prestasi yang

telah ditetapkan dapat dikatakaan adil karena prestasi

tersebut telah disepakaati oleh para pihak. Hal tersebut

menjadi adil bukan hanya karena telah disepakati,

melainkan juga terlebih karena asas keseimbangan yang

berlaku dan mengikat semua pihak dalam perjanjian.

Karena menjamin keseimbangan pada cara terjadi

perjanjian di antara para pihak. Beranjak dari timbal

balik perjanjian, maka muncul pertukaran yang adil dari

kebendaan yakni prestasi-prestasi absah merupakan

akibat dari keseimbangan pada cara terbentuknya

perjanjian serta untuk mencapai tujuan yang memuaskan

bagi para pihak. Perjanjian pada asasnya mengakibatkan

114

pengayaan secara absah dan berfungsi sebagai mata

rantai lalu lintas pertukaran barang atau kebendaan.

Untuk mengetahui prinsip-prinsip lainnya, dari prinsip

fundamental Hukum Kontrak Bisnis Internasional:

prinsip dasar Kebebasan Berkontrak, prinsip dasar Pacta

Sunt Servanda (dengan itikad baik, prinsip dasar

Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase, prinsip dasar

Kebebasan Komunikasi /Navigasi).

Kebebasan ini sangat essensial bagi terlaksananya

perdagangan internasional, dan Asas Keseimbangan

dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. Pinsip dasar

Kebebasan Berkontrak. (Fredom of Contract/ Party

Autonomy), selaras dengan pandangan hidup Pancasila,

Pancasila memandang kodrat manusia sebagai makluk

pribadi dan sekaligus sebagai mahluk sosial yang

merupakan kesatuan bulat, yang harus dikembangkan

secara seimbang, selaras dan serasi.

Hal ini berarti lapangan kehidupan pribadi dan lapangan

kehidupan sosial mendapat tempat dan dilindungi di

Indonesia. Upaya mewujudkan lapangan kehidupan

pribadi tidak boleh mengakibatkan hilangannya lapangan

kehidupan sosial, sedangkan upaya mewujudkan

lapangan kehidupan sosial tidak boleh meniadakan

lapangan kehidupan pribadi. Berdasarkan pandangan

hidup Pancasila seperti dijabarkan diatas, maka Asas

Kebebasan Berkontrak dapat diartikan bahwa: setiap

orang boleh membuat perjanjian (termasuk perjanjian

standar/baku) dengan isi dan bentuk apa pun. Asalkan

perjanjian tersebut tidak mengganggu upaya perwujudan

lapangan hidup (hajad hidup) yang berisi perlindungan

terhadap lapangan hidup sosial, boleh dibuat asal tidak

meniadakan upaya perwujudan lapangan hidup pribadi.

115

5. Teori Keseimbangan Filosofis Yang Ditemukan Pada

Pancasila Sebagai pandangan hidup bangsa yang berakar pada

“Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu: “berbeda-beda,

namun satu adanya, dan satu namun berbeda-beda”,

yang dalam hubungan dengan persatuan Indonesia (Sila

ke-3), Indonesia terdiri dari aneka suku bangsa, aneka

bahasa dan budaya, namun hidup dalam kesatuan. Di

sini tercermin keanekaan dalam wujud pergaulan yang

heterogen, menghormati masing-masing individu

(pribadi) sebagai warga masyarakat.

Sebaliknya, masing-masing individu merasa ada dalam

kesatuan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati,

sehingga terjalin keseimbangan kepentingan yang harus

dihormati dan dilindungi. Individu dan kesatuan

pergaulan sosial tidak boleh bertentangan satu sama

lain. Keduanya sama pentingnya dan saling

membutuhkan. Inilah keseimbangan sejati dan hayati.

Dalam kesatuan inilah dijalin keadilan yang merata

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara (Sila ke-5).

Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakian

bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk

manusia yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara

harmonis, diciptakan oleh Tuhan. kehadiran manusia di

dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan

sesamanya, namun tiap manusia memiliki kepribadian

yang unik yang membedakan yang satu dari yang lain.

Keseluruhan pribadi manusia dengan keunikannya

masing-masing mewujudkan satu kesatuan yakni:

kemanusiaan. Jadi “kesatuan dalam perbedaan”

sebaliknya dalam kebersamaan (kesatuan) itu tiap

manusia individual warga kesatuan itu memperlihatkan

kodrat kepribadian yang unik yang berati: terdapatnya

116

terdapatnya perbedaan di dalam kesatuan

kemanusiaan. Jadi “ perbedaan dalam kesatuan”.

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila

yang oleh para bapak Negara Republik Indonesia

ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata

Kerangka dan Struktur dasar organisasi negara

sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Dasar

1945, Pancasila adalah padangan hidup bangsa

Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa

Indonesia tentang hubungan antara manusia dan

Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia

dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang

tempat manusia individul di dalam masyarakat dan

alam semesta.

Cita hukum Pancasial yang berakar dalam pandangan

hidup Pancasila dengan sendiri akan mencermikan

tujuan bernegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum

dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan

Undang-Undang dasar 1945.

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan

manusia yang dikemukakan maka Cita hukum

Pancasila berintikan:

a. Ketuhanan Yang maha Esa

b. Penghormatan atas Martabat ManusiaWawasan

kebangsaan dan Wawasan Nusantara

c. Persamaan dan kelayakan

d. Keadilan sosial

e. Moral dan Budi Pekerti yang luhurPartisipasi dan

transparansi dalam proses pengambilan putusan

publik.

6. Tujuan Hukum Pengayoman

Tujuan Hukum berdasarkan Cita Hukum Pancasila

adalah mewujudkan Pengayoman bagi manusia yakni:

117

melindungi manusia secara pasif dengan mencegah

tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan

menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi

yang memungkinkan proses kemasyarakatan

berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap

manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama

untuk mengembangkan “budi pekerti kemanusiaan

serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. (Penjelasan UUD 1945).

Pelaksanaan Pengyoman itu dilksanakaan dengan

upaya mewujudkan:

a. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan

prediktabilitas

b. Kedamaian yang berketentraman

c. Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif)

d. Kesejahteraan dan keadilan sosial

e. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.

Berbeda dengan wawasan pandang Pancasila adalah

filsafat kreasi zaman Renaissance yang

individualisme. Pada falsafah individualisme

berhadapan dua aliran yang kontroversial yaitu faham

Demokrasi Liberal yang mengutamakan individu

pribadi, sementara kurang menghargai kesatuan

pergaulan. Sebaliknya pada faham Sosialisme, maka

kesatuan masyarakat yang diutamakan, sebaliknya

kepentingan individu pribadi kurang dihargai. Oleh

karena itu, Amerika Serikat dan negara mitranya yang

menganut faham Liberalisme senantiasa berhadapan

dengan Rusia dan negara mitranya yang menganut

faham Sosialis Komunis.

Wawasan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, justru tidak

menghadapkan individu dengan kesatuan masyarakat,

melainkan dalam satu kesatuan, sehingga terpancar asas

118

keseimbangan sejati antara individu dan masyarakat.

Aplikasi asas keseimbangan dalam satu kesatuan

pergaulan hidup terpancar dalam Mukadimah UUD

1945, yang mana negara bertekad melindungi negara

dan rakyatnya, berusaha mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan berusaha mewujudkan kerja sama

internasional dan perdamaian dunia. Mencermati

Grand Theory dari sudut wawasan keseimbangan

Pancasila yang bermuatan universal, dapat diharapkan

mewarnai Hukum Kontrak Bisnis Internasional.

Middle Range Theory

Sebagai kerangka teori menengah penulis memilih

Teori Hukum Pembangunan, yaitu pandangan

Mochtar Kusumaatmadja, yang menekankan hukum

sebagai sarana pembangunan nasional, dan pandangan

Satjipto Rahardjo mengenai peran Hukum Progresif.

Teori Hukum Pembangunan Mochtar

Kusumaatmadja. Dalam bukunya “Konsep-konsep

Hukum Dalam Pembangunan”, setelah menyinggung

pandangan Roscou Pound mengenai hukum sebagai

alat untuk merekayasa sosial, maka Mochtar

Kusumaatmadja lebih secara konkrit menekankan

bahwa hukum adalah sarana yang dapat menunjang

pembangunan, melalui perundang-undangan yaitu

pembuatan undang-undang untuk melindungi proses

pembangunan, di samping menghadirkan undang-

undang yang dapat memotivasi kreativitas masyarakat

dalam pembangunan, termasuk membentuk masyarakat

siap membangun (intepreneurship). Dalam konsep

hukum sebagai sarana pembangunan tidak mengandung

sifat paksaan atau kelompok penguasa yang

mendominasi rakyat (masyarakat), melainkan lebih

bersifat yang mampu mendidik yang kurang mampu

119

dalam kedudukan dan kepentingan yang seimbang, dan

menjadi daya dorong bagi pembangunan nasional.23

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Sejalan

dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja


pembangunan, melalui pembuatan undang-undang yang

mengawal dan mengamankan pembangunan, juga

memotivasi masyarakat agar aktif dalam proses

pembangunan, Satjipto Rahardjo menambahkan dengan

hukum pembangunan yang progresif, yang

berlandaskan pembinaan dan pengembangan etika atau

moral dan akal yang berhati nurani. Etika atau moral

sangat melekat pada diri manusia. Oleh karena itu

bertitik tolak dari pembinaan dan penataan etika yang

perlu alat penilai, yaitu consciousness atau kata hati

atau kesadaran jiwa manusia.

Isi consciousness merupakan kesatuan dari totalitas

sejumlah sikap jiwa yang terdiri dari metoda kesadaran,

pertimbangan rasa, kedewasaan jiwa, dan sikap kehati-

hatian. Ketiga hal ini terdapat pada manusia di mana

hukum progresif sangat bertumpu pada sumber daya

manusia (SDM) dalam hukum.

Oleh karena itu, cara membangunnya dapat melalui

lembaga pendidikan tinggi hukum yang akan

melahirkan manusia yang beretika atau bermoral.24

Hukum Progresif, progress (kemajuan), hukum

hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman,

mampu menjawab perubahan zaman dengan segala

23

Mochtar Kusumaatmadja, Pembangunan Hukum Dalam Rangka

Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 8. 24

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta 2006,

hlm 234.

120

dasar dari dalamnya, serta mampu melayani masyarakat

dengan menyandarkan pada aspek moralitas dan

sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Dengan kata lain etika tidak lain dari suatu norma yang

berfungsi mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai

moral manusia, supaya dapat dipatuhi oleh anggota

masyarakat itu sendiri dalam kehidupan sebagai

mahluk sosial. Menurut Satjipto, inilah inti dari

Hukum Progresif.25

Applied Theory

Sebagai Applied Theory penulis memanfaatkan Teori

Kontrak Sosial (Social-Contract Theory), dengan

tokohnya Thomas Hobbes, Menurut Thomas Hobbes,

Teori Kontrak Sosial hadir dalam dunia akademis

sebagai upaya untuk menanggulangi konflik dan

ketegangan sosial. Melalui Teori Kontrak Sosial

masyarakat mencapai kehidupan yang tertib baik pada

negara kerajaan absolut yaitu kerajaan yang dipimpin

raja-raja dan negara kerajaan berkonstitusi maupun

negara demokrasi, kontrak sosial dapat menjadi wacana

yang memberi kelancaran berbagai aktivitas baik

mekanisme birokrasi maupun kegiatan masyarakat

swasta termasuk transaksi bisnis melalui Hukum

Kontrak Bisnis, baik nasional maupun antar negara.

Menurut Hugo Grotius: suatu kesepakatan berupa

perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah

mengikat. Kekuatan mengikat kontrak berasal dari

Hukum Alam. Menurut Hukum Alam, kontrak tidak

lain adalah kesepakatan timbal balik para pihak

(mutual compact) yang memiliki daya mengikat dari

hukum alam. Menurut Grotius: individu pada

25

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: B\uku

Kompas, 2006, hlm 233.

121

hakikatnya adalah mahluk yang lemah, ia

membutuhkan banyak hal untuk membuat hidupnya

nyaman. Karena itulah mengikatkan diri pada suatu

masyarakat di mana ia tinggal. Untuk memenuhi

kebutuhannya itu antara ia dengan masyarakatnya maka

hukum hadir disitu.26

Filsuf ternama lain Pufendorf berpendapat bahwa

kontrak melahirkan hak dan kewajiban kedua belah

pihak. Berdasarkan hal ini maka keadilan menuntut

bahwa kedua pihak itu melaksanakan kontrak, bila

terdapat pelanggaran, hukuman menyusul.

Pengaruhnya demikian kuat di dalam kehidupan

hukum, khususnya pada Asas Hukum Perjanjian,

Lawrence M. Friedman27

mengatakan:

“The Basic building block of contract was the indivual

will”. Asas Kebebasan berkontrak di dalam hukum

perjanjian telah berhasil memberikan pelayaanan yang

baik dan bermanfaat bagi kegiatan perekonomian

liberal (laissez faire)

Sehingga kemudian muncul perusahaan-perusahaan

raksasa pemegang monopoli dalam pelbagai bidang

sebagai revolusi industri. Kemakmuran suatu negara

diukur dengan perbandingan impor dan ekspornya, bila

ekspornya maju atau meningkat dibandingkan impor,

maka dinyatakan bahwa terdapat adanya neraca

perdagangan yang menguntungkan.

Kelebihan ekspor menurut kaum Merkantilis, mercari

artinya: jual beli akan menyebabkan bertambahnya

pendapatan negara. Berdasarkan prinsip ekonomi,

maka setiap individu berusaha untuk mencapai

26

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge: Harvard

U.P., 1949, hlm 140. 27

Lawrence M. Friedman, The Impact of Large Scale Business

Enterprise upon Contract, 1973, p. 6.

122

pendapatan yang sebesar-besarnya, pendapatan hanya

dapat bertambah, bilamana subyek ekonomi dapat

menawarkan pada subyek-subyek lainnya benda yang

lebih baik atau lebih murah dari pada yang ditawarkan

oleh saingannya. Secara umum esensi Hukum bagi

Ekonomi adalah mengatur hal perolehan dan

pendistribusian barang, yang memandang kepentingan

materiil sebagai tema utama dari kegiatan politikalnya

(juga dalam apa yang dinamakan sektor sosial), adalah

sangat menentukan sebagai faktor-faktor pembentukan

hukum.

Hukum tidak dapat dijelaskan tanpa masukan dari ilmu

ekonomi, yang belakangan oleh Posner, diketengahkan

sebagai suatu disiplin ilmiah yang mandiri sebagai

“Economic Analysis of Law” (Analisa Ekonomi

terhadap Peristiwa Hukum) adalah “menekan sebisa

mungkin pengeluaran (cost).

Dengan demikian dari persfektif ekonomi suatu aturan

hukum dikatakan baik, ketika ia mampu menekan

pengeluaran seoptimal mungkin. Kurva-kurva yang

menjelaskan ini disebut “The Law of Demand”

(Hukum Penawaran) yang diaplikasikan kedalam

sistem hukum, yang menjelaskan hubungan negatif

antara harga dan kuantitas. Ekonomi normatif (teori

ekonomi) terapan berbicara mengenai struktur

kehidupan sosial masyarakat. Ekonomi ini berusaha

mengadakan keharmonisan antara penawaran (barang-

barang yang terbatas dan pelayanan) dan permintaan

(kebutuhan yang tidak terbatas), sehingga kemakmuran

sebesar-besarnya dapat dicapai

Dengan demikian merupakan satu segi kebudayan

integral dari hidup sosial manusia.28

Keseimbangan

28

Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

2005, hlm 183.

123

perekonomian berpondasilkan pada keseimbangan

individu (konsumen produsen). Agar konsumen

maupun produsen dapat mencapai keseimbangan maka

harus melakukan pertukaran lewat pasar yaitu pasar in

put dan pasar out put (barang dan jasa). Harga terbentuk

dari inter aksi dari kekuatan permintaan dan penawaran,

harga terbentuk karena keseimbangan. Maka bila

terjadi kelebihan permintaan dan penawaran maka

terbentuk harga baru.

Pandangan kaum klasik tentang uang merupakan

sebagai alat transaksi (medium exchange), teori

ekonomi klasik dicirikan prinsip keseimbangan

otomatis. Dengan adanya kontrak melahirkan hak dan

kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini maka

keadilan menuntut bahwa kedua pihak itu

melaksanakan kontrak. Kontrak atau perjanjian

termasuk kontrak bisnis bersifat “mengikat” pihak-

pihak dan harus ditaati. Pengikat mutlak harus adil

untuk pihak-pihak. Untuk itu asas keseimbangan akan

merupakan faktor penentu.29

Sedangkan dalam Pembinaan hukum adalah untuk

menetapkan bidang-bidang hukum mana yang dapat

diperbaharui dan bidang-bidang hukum mana yang

sebaiknya dibiarkan dulu. Secara umum barangkali

dapat dikatakan bahwa bidang-bidang hukum yang

sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya

dan spritual masyarakat untuk sementara harus

dibiarkan, atau hanya dapat digarap setelah segala

aspek dari suatu perubahan serta akibat daripadanya

diperhitungkan dan dipertimbangkan.

29

Arti theory atau teori adalah wacana ilmiah untuk memecahkan

masalah-masalah sosial. Teori Kontrak Sosial hadir sebagai kontribusi

untuk memecahkan masalah, termasuk masalah dalam transaksi

perdagangan.

124

Hukum yang bersifat sensitif, hukum yang menyangkut

bidang-bidang budaya dan keyakinan masyarakat :

hukum kekeluargaan, perkawinan dan perceraian serta

waris termasuk didalamnya. Hukum yang bersifat

netral, sebaiknya bidang-bidang lain seperti hukum

perjanjian, perseroan dan hukum perniagaan pada

umumnya merupakan bidang-bidang hukum yang lebih

tepat bagi usaha pembaharuan.30

Pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi

segala segi dari kehidupan ekonomi saja. Karena itu

istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang

tepat, karena kita tidak dapat membangun ekonomi

suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan

segi-segi kehidupan masyarakat yang lainnya. Apabila

kita lihat semua masyarakat yang sedang membangun

dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita

mendefinisikan pembangunan itu dan ukuran yang kita

gunakan bagi masyarakat dalam pembangunan.

Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan

keyakinan bahwa perubahan yang teratur dapat

dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan

pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya.

Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik

ia berwujud perundang-undangan atau keputusan

badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan

yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan

semata-mata. Karena baik perubahan maupun

ketertiban(keteraturan) merupakan tujuan kembar dari

masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi

suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses

pembangunan. Jelas kiranya bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan lebih luas daripada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim. Seorang ahukum

Disuatu masyarakat yang sedang membangun harus

30

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam

Pembangunan, Bandung, Alumni, 2002, hal 14.

125

mengetahui interaksi antara hukum dengan faktor-

faktor lain dalam perkembangan masyarakat, terutama

faktor-faktor ekonomi dan sosial. Cara pemakaian

hukum yang demikian mengharuskan diadakan analisis

fungsional dari sistem hukum sebagai keseluruhan dan

dari kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga sosial

tertentu.31

Hukum dan Pembangunan perlu kiranya kita

membedakan dua hal yakni persoalan hukum sebagai

alat perubahan (pembangunan), dan pembinaan atau

perkembangan hukum itu sendiri. Dalam

memperkembangkan hukum sebagai suatu alat

pembaharuan masyarakat (a tool of social engineering)

berasal dari Roscoe Pound yang pernah menjadi Dekan

Fakultas Hukum Universitas Harvard bertahun-tahun

lamanya. Bahwa peranan hukum dalam pembangunan

adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi

dengan cara teratur, yang dapat dibantu oleh

perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau

kombinasi kedua-duanya. Hukum itu tidak boleh

ketinggalan dalam proses perkembangan yang terjadi

dalam masyarakat, antara lain pembangunan. Intinya

tetap ketertiban selama perubahan yang kita kehendaki

dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara tertib,

selama itu masih ada tempat hukum.32

Mengingat pentingnya peranan perundang-undangan

dalam rangka pembanguan masyarakat menurut

Mochtar Kusumaatmadja didalam suatu negara yang

sedang berkembang yang mencita-citakan

pembangunan dalam segala bidang, baik bidang

ekonomi, maupun bidang sosial budaya, yang tetap

31

Ibid, hal 20 32

Ibid, hal 14

126

menduduki tempat yang dominan didalam usaha

pembinaan hukum itu adalah badan eksekutif dan badan

legislatif yang dinegara kita dibawah UUD 1945

bersama-sama bertugas untuk menyiapkan dan

mengesahkan perundang-undangan.

Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan

Nasional (1973), dikemukakan bahwa hukum tidak

hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur

kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan

juga termasuk lembaga dan proses dalam

mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan

di masyarakat.

Kalau dianalisis lebih lanjut, makna definisi tersebut

1. Bahwa Asas dan Kaidah menggambarkan hukum

sebagai gejala normatif, sedangkan lembaga dan

proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.

Hukum sebagai gejala normatif diartikan : bahwa

bentuk hukumnya yang dikehendaki adalah

perundang-undangan, sedangkan hukum sebagai

gejala sosial berarti faktor-faktor non yuridis seperti

dikatakan Hans Kelsen dalam teori murni tentang

hukum yaitu : filosofis, etis, sosiologis, ekonomis,

dan politis perlu diperhatikan. Sebagai cerminan

suasana pembangunan (das sein) harus di- sollen-

kan yaitu pasal-pasal perundang-undangan mana

yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan

pembangunan.

2. Selanjutnya kata Asas menggambarkan bahwa

pandangan aliran hukum alam, karena asas itu ada

kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi, yaitu

keadilan. Sedangkan kata kaidah menggambarkan

pengaruh aliran Positivisme Hukum, karena kata

kaidah mempunyai sifat normatif, seperti yang

127

dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen

dalam teori-teorinya. Kata lembaga menggambarkan

bahwa memperhatikan pandangan Mazhab Sejarah,

karena yang dimaksud lembaga hukum adat .

Seperti pengaruh Mazhab Sejarah di Indonesia

tercermin melalui lembaga hukum adat ini. Kata

Proses menggambarkan bahwa memperhatikan

pandangan Pragmatic Legal Realism (Roscoe

Pound). Yang dimaksud Proses disini adalah proses

terbentuknya putusan hakim pengadilan. Lebih lanjut

kata Lembaga dan Proses mencerminkan bahwa

pandangan sosiological Jurisprudence, karena kata

Lembaga dan Proses merupakan cerminan dari living

law yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis

yang hidup (formil). Kata Kaidah itu dalam

kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukumnya

harus Undang-Undang. Definisi Hukum yang

dikemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan

kaidah dan asas yang mengatur kehidupan

masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam

mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa :

1. Kata Kaidah dan Asas merupakan kaidah

(hukum) yang kemudian ditarik menjadi asas.

Yang ada kaitannya dengan Yurisprudensi.

Karena setelah putusan dibuat/ditarik asas

sebagai sumber hukum/patokan untuk hakim

yang akan datang.

2. Kata Hukum dalam kata mewujudkan

berlakunya hukum dalam kenyataan,

menggambarkan pengertian yang lebih luas

yaitu : Sumber Hukum Formil tetulis dan

tidak tertulis. Dalam hal ini sebagai sumber

hukum tidak tertulis adalah yurisprudensi

128

dalam rangka mengisi kekosongan hukum

yang tidak sempat diatur dalam Undang-

Undang. Hal ini karena Undang-Undang

hanya berlaku untuk waktu tertentu dan

tempat tertentu, sedangkan permasalahan

hukum selalu berkembang mengikuti

kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.

Selanjutnya tindakan para individu diberi

wewenang oleh Tata Hukum yang mengattur

hubungan-hubungan tertentu secara hukum..

Transaksi Hukum adalah suatu tindakan dengan

tindakan mana para individu yang diberi wewenang

oleh Tata Hukum mengatur hubungan-hubungan

tertentu secara hukum

Dari dahulu kala para pihak dapat mencukupkan diri

pada adanya kehendak yang saling bertimbal balik

untuk mengikatkan diri mencapai tujuan bersama,

sepanjang muatan dan isi tidak dilarang Undang-

Undang dan diejawantahkan (diujudkan) dalam

bentuk yang dipersyaratkan. Kekuatan mengikat

kontrak erat terkait dengan asas keseimbangan,

yang pada gilirannya berkaitan dengan batas-batas

dari kekuatan mengikat tersebut. Seperti diketahui

asas kekuatan mengikat adalah: di dalam perjanjian

terkandung suatu Asas Kekuatan Mengikat, terikatnya

para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga

terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki

oleh kebiasaan dan kepatuhan akan mengikat para

pihak.33

33

Mariam Darus Baddrulzaman, Aneka Hukum Binis, Bandung: penerbit

Alumni, 1994, hlm. 42.

129

7. Mazhab Hukum,

Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada

hakikatnya mengikat bagaikan Undang-Undang bagi

para pihak yang membuatnya.34

a. Mazhab Hukum Alam, mazhab tertua yang

berupaya menjelaskan hakikat mengikatnya

hubungan-hubungan Perdata (Privat) berupa

kontrak ini adalah Teori Hukum Alam. yaitu

Hugo Grotius menurutnya: kekuatan mengikat

suatu kontrak berasal dari Hukum Alam. Menurut

Hukum Alam, kontrak tidak lain adalah

kesepakatan timbal balik para pihak (mutual

compact) yang memiliki daya mengikat dari

Hukum Alam.35

Menurut Grotius, individu pada hakikatnya

adalah mahluk yang lemah. Ia membutuhkan

banyak hal untuk membuat hidupnya aman.

Karena itulah mengikatkan diri pada suatu

masyarakat di mana ia tinggal. Untuk memenuhi

kebutuhannya itu antara ia dengan masyarakatnya

maka Hukum hadir disitu.36

Filsuf lain yang menganut Mazhab Hukum Alam

adalah Pufendorf yang mengatakan bahwa:

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban pada

kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini maka

Keadilan, menuntut bahwa kedua pihak itu

melaksanakan kontrak itu, bila terdapat

pelanggaran, hukuman menyusul.

34

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan serangkaian

yurisprudensi di Indonesia. 35

Hugo Grotius, On The Rights of War and Peace, dalam Clarence

Morris (ed), the great legal Philosophers: Selected Readings in

Jurisprudence Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959, p 54. 36

Ibid, p 54.

130

Menurut John Locke sebagai pelopor Aliran

Hukum Alam menjelaskan bahwa prinsip janji harus

dihormati (keeping of faith) tidak lain adalah

prinsip yang berasal dari Hukum Alam. Janji orang

perseorangan tersebut menurut Locke tidak cukup

digantungkan kepada para pihak, Locke

berpendapat peran negara sangat perlu. Negara

harus berfungsi sebagai pengawas hukum. Untuk

itu, orang perorangan perlu menyerahkan sebagian

dari hak-hak primitif mereka kepada negara, yakni

pelaksanaan hak untuk menghukum secara pribadi.

b. Mazhab Wiena (Hans kelsen), yang menjelaskan

hakikat mengikatnya Kontrak yang menarik apa

yang disebut sebagai Doktrin Transaksi atau

Tindakan Hukum (Legal Transaction at Juristic

Act). Doktrin ini terbagi dua yaitu : Pertama:

Transaksi Hukum sebagai tindakan yang

menciptakan hukum dan yang menerapkan hukum.

Kedua : Doktrin Transaksi Hukum ini adalah

kontrak khususnya istilah perjanjian. Istilah

perjanjian (contract) mengandung kegunaan ganda

seperti itu. Istilah perjanjian menunjuk kepada

prosedur khusus yang melahirkan hak dan

kewajiban para pihak yang lahir karena perjanjian,

maupun kepada norma perjanjian yang dilahirkan

oleh prosedur khusus. Norma-norma khusus dan

kadang-kadang bahkan norma umum yang

mengatur perilaku timbal balik para pihak

dilahirkan melalui Transaksi Hukum.

Transaksi Hukum adalah suatu tindakan dengan

tindakan mana para individu yang diberi wewenang

oleh Tata Hukum mengatur hubungan-hubungan

tertentu secara hukum. Ini adalah suatu tindakan

pembentukan hukum, karena Transaksi Hukum

131

ini melahirkan kewajiban dan hak hukum para

pihak yang mengadakan transaksi tersebut. Tetapi

pada waktu bersamaan Transaksi Hukum ini

merupakan suatu tindakan penerapan hukum, dan

dengan demikian transaksi itu melahirkan dan

menerapkan hukum. Para pihak memanfaatkan

norma umum yang memungkinkan transaksi

hukum. Dengan memberi kemungkinan kepada

para individu untuk mengatur hubungan-hubungan

timbal baliknya melalui transaksi hukum.

Dengan adanya tindakan hukum, maka terbentuklah

suatu norma-norma hukum (umum) yang mengatur

hubungan timbal balik para pihak. Norma-norma

hukum ini oleh Hans Kelsen disebut sebagai

Norma kedua (second norm). Alasan disebut

Norma kedua ini adalah karena tindakan hukum

tersebut melahirkan hak dan kewajiban hukum

yang apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar

maka dapat menimbulkan sanksi. Karena itulah

norma kedua ini mengatur tingkah laku atau

perbuatan para pihak.37

Bentuk kedua dari suatu transaksi yang disebut

Kontrak pada hakikatnya adalah transaksi hukum

yang bersifat Hukum Perdata (Legal Transaction of

Civil Law).38

Kontrak adalah semata-mata adalah

suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih

individu. Pernyataan ini merupakan syarat yang

harus ada. Tanpa adanya pernyataan ini maka

kontrak yang dibuat tidak dapat ada atau dikuatkan

oleh suatu prosedur hukum (Pengadilan). Menurut

Hans Kelsen, pernyataan ini baru akan mengikat

37

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambreidge: Harvard

U.P., 1949, p. 137 38

Ibid, hlm 137.

132

apabila pernyataan tersebut ditujukan kepada pihak

lainnya dan pihak ini menyatakan penerimaannya.

Kelsen menyebut adanya tindakan dua pihak ini

sebagai transaksi hukum dua pihak (Two Sided

Legal Transactions).

c. Mazhab Positivisme Yuridis (Rudolf Von Jhering), mazhab ini berpendapat bahwa satu-satunya hukum

yang diterima sebagai hukum merupakan Tata

Hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan

kenyataannya. Menurut Rudolf Von Jhering: melihat

kontrak tidak lain dari pada janji (promise), janji

memiliki kekuatan hukum, kekuatan hukum ini tidak

berasal dari hal-hal diluar dari janji para pihak, tetapi

dari fungsi praktis (practical function) dari janji itu

sendiri.39

Di samping itu terdapat Teori hukum yang

berupaya menjelaskan hakikat mengikatnya kontrak,

teori tersebut adalah:

1. Teori Kehendak (Will Theory), suatu

kesepakatan mengikat karena memang

merupakan keinginan para pihak yang

menginginkan kesepakatan itu mengikat.

2. Teori Persetujuan (The Bargain Theory), tampaknya mengingkari teori pertama, dasar

mengikatnya suatu kontrak bukan kehendak

para pihak tetapi persetujuan para pihak.

Persetujuan yang telah dibuat oleh para pihak

mengikat sepanjang apa yang telah disepakati

para pihak.

39

Rudolf von Jhering, Law as a Means to an End, dalam Clarence Morris

(ed), The Great Legal Philosipher: Selected Reasings in Jurisprudence,

Philadephia: University of Pennsylvania Press, 1959, p. 406.

133

3. Teori Kesetaraan (The Equivalent Theory), bahwa para pihak dalam kesepakatan tersebut

telah memberikan kesetaraan (kesamaan) bagi

para pihak.

4. Teori Kerugian (Injurios Reliance Theory),

kesepakatan itu mengikat karena para pihak

telah menyatakan dirinya untuk mengandalkan

pada pihak yang menerima janji dengan akibat

adanya kerugian. Dengan kata lain, pelanggaran

kesepakatan akan menimbulkan kerugian.40

Dari berbagai Teori dinyatakan Roscoe Pound,

tampaknya yang lebih tepat adalah teori pertama

yaitu Teori Kehendak (will theory) karena sesuai

dengan pandangan para sarjana termasuk sarjana

terkemuka Indonesia, Subekti mengatakan bahwa:

“Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang

dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang

membuat suatu perjanjian…..”41

Sedangkan Filsafat hukum dapat menjelaskan

mengapa subyek-subyek hukum terikat pada hukum.

Menurut Hans Kelsen : menerangkan mengapa

individu terikat pada hak dan kewajiban yang

tertuang dalam kontrak yang mereka buat.42

Suatu perbuatan yang mendasarkan pada landasan

kekuatan mengikatnya secara yuridikal dalam

kehendak psikis yang dinyatakan oleh pihak yang

melakukan tindakan tersebut. Jika ada dua pihak yang

terlibat, seperti didalam suatu perjanjian, landasan

perbuatan hukum berganda ialah kehendak kedua

40

Roscoe Pound, An introduction to the Philosophy of law, New Haven:

Yale UP., 1954, hlm. 150. 41

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, cet. VI, 1979, hlm 3. 42

Hans kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge Harvard

U.P, 1949, p.140.

134

belah pihak, melalui kesepakatan yang dibuat

manusia atau terjadinya perjumpaan kehendak

terciptalah kekuatan mengikat yuridikal.

Keterikatan yuridikal dalam suatu perjanjian timbul

dari kesepakatan manusia satu sama lain. Dampak

keadaan yang tidak terduga terhadap asas kekuatan

mengikat kontrak erat terkait dengan asas

keseimbangan, yang pada gilirannya berkaitan dengan

batas-batas dari kekuatan mengikat tersebut.

Pengertian Asas Keseimbangan dalam bahasa

sehari-hari dimaknai kata seimbang (even wicht)

menunjuk pada pengertian suatu “keadaan

pembagian beban dikedua sisi berada dalam

keadaan seimbang“. Pertimbangan kedua masuk ke

dalam ranah filsafat hukum yang berusaha mencari

jawaban perihal landasan pemikiran dari kekuatan

mengikat. Asas keseimbangan adalah asas pokok

disamping tiga asas pokok dari hukum kontrak yakni

konsensualisme, kekuatan mengikat (verbindende

kracht), dan kebebasan berkontrak

(contractsvrijheid).

Dibalik “kehendak untuk terikat” dapat ditemukan

elemen yang sejatinya menjadi dasar pembenar

bagi kekuatan mengikat pencapaian tujuan bersama.

Secara umum elemen inilah yang menjamin

tercapainya hasil akhir yang adil. Pembenaran

dasariah dan perjanjian tersembunyi dibalik tujuan

bersama. Bila kebendaan dijual dengan harga

terlalu tinggi atau rendah, jual beli tetap dianggap

absah sepanjang para pihak bersepakat, yakni

sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan kehendak

mereka masing-masing.

135

Dengan kata lain, jual beli terbentuk secara

seimbang. Perjanjian bertimbal balik yakni gagasan

bahwa pergeseran kekayaan dianggap dapat

dibenarkan (layak atau pantas) sepanjang tidak hanya

pernyataan kehendak para pihak berkesesuaian, tetapi

unsur keseimbangan telah dipenuhi.43

Janji antar para pihak hanya akan dianggap

mengikat sepanjang dilandasi pada asas, adanya

keseimbangan hubungan antara kepentingan

perseorangan dan kepentingan umum atau adanya

keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak

sebagaimana masing-masing pihak

mengharapkannya. Asas keseimbangan dilandaskan

pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang

sebagai akibat darinya harus memunculkan

pengalihan kekayaan secara absah.

Di dalam dunia ekonomi, kontrak merupakan

instrumen terpenting untuk mewujudkan perubahan-

perubahan ekonomi dalam bentuk pembagian barang

dan jasa. Ratio (dasar pemikiran ) kontrak 44

merujuk pada tujuan terjadinya pergeseran harta

kekayaan secara adil (gerechtvaardigde) dan

memunculkan akibat hukum terjadinya pengayaan

para pihak juga secara adil. Kontrak

mengejawantahkan ke dalam maksud dan tujuan

“menciptakan keadaan yang lebih baik (een beter

leven brengen) bagi kedua belah pihak. Agar

pertukaran sebagai pengayaan yang adil, dapat

dipandang sebagi fair exchange, maka suatu prestasi

harus diimbangi dengan kontraprestasi. Pertukaran

secara bertimbal balik merupakan konsep kunci bagi

43

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian

Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 471 44

. Ibid, hlm 308.

136

terciptanya keadilan diatas. Dalam kerangka teoritis

upaya mengorganisasikan atau mengklasifikasikan

suatu gejala kedalam persfektif tertentu.

Dalam Kerangka Teoritis, terkandung makna berteori

adalah upaya mengorganisasikan atau

mengklasifikasikan suatu gejala kedalam persfektif

tertentu. Oleh karena itu secara sederhana teori dapat

dikatakan sebagai “suatu cara untuk

mengklasifikasikan fakta sehingga semua fakta dapat

dipahami sekaligus” Proses pembentukan atau

pencarian teori, di dalam prakteknya sering

menghadapi kendala atau kesukaran karena demikian

luasnya persoalan yang dihadapi. Kendala demikian

dapat diatasi dengan upaya meyusun suatu kerangka

yang terdiri atas model-model teoritis tertentu.

Berdasarkan pilihan model-model berarti

mengadakan simplikasi sistematis dari unsur yang

memiliki hubungan, yang berfungsi sebagai gambaran

tentatif dan batas-batas teori, yang diharapkan dapat

memberikan kemampuan pemahaman atas hubungan

antar variabel.

Di dalam konteks Teori Ilmu Hukum, Arief Sidharta

mengatakan: Teori Ilmu Hukum diartikan sebagai

ilmu atau disiplin hukum yang dalam persfektif

interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis

berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun

dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi

teoritisnya maupun dalam pengejawantahan

praktisnya, tujuan untuk memperoleh pemahaman

yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih

mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan

kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.

137

Berbagai pemikiran dari yang bersifat Abstrak

(filosofis) hingga konkret (aplikasi), pada akhirnya

melahirkan tatanan teoritik dalam bentuk Grand

Theory, Middle range Theory, Applied Theory yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

Grand Theory: Teori utama45

(Grand Theory)

yang digambarkan

Sebagai landasan pemecahan permasalahan

penelitian adalah Teori Filsafat Hukum Pancasila,

Pandangan Hidup adalah pangkal bertolak dari

landasan kefilsafatan serta ukuran bagi norma kritik

yang mendasari atau menjiwai Tata Hukum.

Pandangan hidup yang dianut akan memberikan

koherensi (kesatupaduan) dan pengarahan pada

keseluruhan proses-proses sosial penormaan

(pengkaidahan) peraturan-peraturan hukum beserta

dengan proses-proses penerapannya dalam kehidupan

bermasyarakat. Pandangan Hidup bangsa Indonesia

sejak dahulu hingga kini adalah Pancasila. Dalam

dinamika proses-proses kemasyarakatan, Pancasila

diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga

pada bidang kehidupan hukum. Penerapan atau

realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu

menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum dijiwai

atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan Tata

Hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif

yang merupakan penjabaran atau penerapan

Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum

Pancasila.

Hukum Pancasila sebagai Hukum Positif tumbuh dari

dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia

untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil

45

Yudistira K. Garna, Teori-teori Ilmu sosial , Program pascasarjana,

Bandung, 1994, hlm 16.

138

dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia.

Karena itu Hukum Pancasila dapat juga disebut

Hukum (Nasional) Indonesia.

Proses terbentuknya peraturan-peraturan Hukum

Positif itu dapat melalui tindakan nyata para warga

masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari,

maka terbentuklah Hukum tidak tertulis. Cita Hukum

Bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila: landasan

kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur

dasar organisasi negara.

Cita Hukum Pancasila mencerminkan tujuan negara

dan nilai-nilai dasar tercantum dalam UUD 1945,

Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia.

Berdasarkan jalan pikiran yang demikian termasuk

ilmu juga etika, tidak cukup diukur menurut ukuran-

ukuran kefilsafatan yang dikenal secara umum, tetapi

harus dilihat lagi ukuran kefilsafatan secara khusus

yang berdasarkan pandangan hidup masyarakat

setempat atau negara.

Menurut bangsa Indonesia yang menganut Pancasila

dan Asas Keseimbangan, ilmu takkan digunakan

untuk alat menghancurkan tetapi alat kehidupan

damai misalnya: untuk meningkatkan kehidupan

masyarakat diberbagai bidang. Tempat manusia

(dirinya) dalam pergaulan hidup dengan alam

semesta dan Tuhannya yang menyatukan kita semua

adalah agama (dari Allah). Atas berkat Rahmat Allah

Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan

luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,

maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa

139

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

maka disusunlah Negara Republik Indonesia, yang

berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang adil

dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, pembangunan nasional

adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan

nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam

Pembukaan UUD 1945.

Pada hakikatnya Pancasila sebagai Paradigma

Pembangunan Nasional mengandung arti: bahwa

segala aspek pembangunan harus mencerminkan

nilai-nilai Pancasila. Negara dalam rangka

mewujudkan tujuannya melalui pembangunan

nasional untk mewujudkan seluruh warganya harus

dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Oleh

karena itu, pembangunan nasional harus meliputi

aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak,

aspek raga, aspek individu, aspek mahluk sosial,aspek

pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhanannya.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan

peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Iptek). Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai

140

bagi pengembangan Iptek sebagai hasil budaya

manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan

kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, pada hakikatnya sila-sila Pancasila

harus merupakaan sumber nilai, kerangka berpikir,

serta basis moralitas bagi pengembangaan Iptek .

Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila

harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir

serta Asas Moralitas bagi pembangunan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.

Seperti juga dipaparkan diatas, sejalan dengan

pengertian Filsafat Hukum adalah: meneliti Hukum,

pandangan filsafat tentang dasar-dasar umum dari

pada Hukum. Filsafat Hukum adalah filsafat khusus

atau bagian dari filsafat. Dengan demikian maka soal-

soal pokok bagi fisafat sejalan dengan soal-soal

pokok filsafat. Selain itu yang perlu diingat bahwa

soal hukum senantiasa bertalian dengan Etika.

Etika : ilmu yang membahas atau menyelidiki nilai

dalam tindakan moral, pengkajian soal

keahlakan/moralitas. Etik : 1. Nilai yang menyangkut

tindakan benar atau salah yang dianut oleh suatu

masyarakat. 2. kumpulan nilai, asas atau standar yang

menyangkut ahlak. 46

Moralisme : ajaran Filsafat yang menitik beratkan

pada moral dan menganggap nilai-nilai kesusilaan

sebagai nilai-nilai yang paling luhur.

Dalam masyarakat pemeliharaan hukum mengalami

penyelewengan berwarna-warna, maka perlu

menekankan bahwa Hukum dan Kesusilaan

mewujudkan problematika bersama dari pada Filsafat

46

.M. Dahlan.Y.Al-Barry, L.Lya Sofyan Yacub, Kamus Induk Istilah

Ilmiah Seri Intelektual, Target Press, Makassar, 2003, hlm 194.

141

Hukum.Dengan demikian dalam garis besarnya

dapat membedakan Juristische logik atau pengertian

Yuridis.

Soal-soal pokok Juristische Logik ada tiga:

Apakah Hakekat Hukum?

Apakah Asal Hukum?

Apakah Tujuan Hukum?

Soal-soal pokok Juristische Ethik ada dua:

Apakah kedudukan Manusia dalam Hukum?

Apakah Norma-norma bagi Penggembala Hukum?

Hukum dalam Bahasa Belanda Recht, bahasa Latin

Rectum yang berarti pimpinan. Perkataan Recht,

Rechtum dapat berarti unsur autorita,

kewibawaan.Recht merupakan bagian dari kata

Gerechtigheid yang berati Keadilan. Dengan

perkataan lain perkataan hukum itu membawa

pengertian kewibawaan dan keadilan. Perkataan Ius

adalah Bahasa Latin bagi Hukum. Ius ialah bagian

dari kata Iustitia : keadilan

Lex adalah bahasa Latin untuk Undang-undang, Lex

bertalian dengan Bahasa Perancis : Loi dan Bahasa

Inggris :Law. Dalam Bahasa Belanda Wet. Dalam

Lex senantiasa tercantum penngertian Autorita atau

Wibawa.

Hukum adalah Kaidah untuk hidup dan berbuat dalam

masyarakat.

Hukum ialah Norma Agenda (Norma untuk berbuat),

dalam masyarakat.

Hukum itu ordening (pengaturan) dari pada

masyarakat. Pengertian Hukum mengandaikan paling

sedikit dua orang. Hukum terbatas pada pergaulan

manusia dalam masyarakat. Hubungan dengan Tuhan

diatur oleh Norma-norma religius.

142

Hukum merupakan suatu keseluruhan, yang

mewujudkan suatu Sistim (keseluruhan yang teratur).

Hukum terdiri dari Norma. Norma Hukum adalah

Sollen-sein yaitu suatu Sollen (keharusan) yang

diwujudkan dalam Sein (kenyataan). Keseluruhan

norma hukum, disebut juga rechts-orde atau Tata

Hukum.

Hukum ialah: ordening van het social eleven penataan

hidup sosial. Tetapi hukum bukan satu-satunya

penataan. Seperti diketahui ada Norma Religi, Norma

Moral, Norma Kesopanan.

Pengertian Recht dapat dibedakan dalam Recht in

Objectieve Zin (Hukum), dan Recht in Subjectieve

Zin (Hak). Dalam Bahasa Indonesia, perbedaan itu

ditujukan oleh kedua istilah “ Hukum dan Hak”.

Hukum dan Kesusilaan (Moral) Hukum itu Obyeknya pertama-tama perbuatan lahir

(Uitweding Handelen), Kesusilaan perbuatan batin

(Gezindheid)

Hukum menjungjung tinggi Norma dari

Georganiseerde Gemeenschap, Kesusilaan Norma

dari Hati Nurani individu.

Tujuan Hukum tidak lain adalah tujuan Moral.

Hukum ingin menyelenggarakan “damai dan

ketenangan” dalam masyarakat, sedangkan Moral

ingin menyempurnakan manusia.

Hukum bekerja dengan Paksa, sedangkan Moral

dengan kekuatan batin

Hukum menghendakkan legalita, dan Moral :

moralita. Perbedaan ini perbuatan–perbuatan lahir,

maka ia disebut Yuridis, sejauh ia perbuatan batin

dinamakan Etis. Perbedaan Hukum dan Moral tidak

143

begitu tajam, karena Hukum senantiasa melihat

Gezind-Heid (kejiwaaan) perbuatan dan Moral

melihat perbuatan luar dari pada Gezindheid. Hukum

memperhitungkan opzet, culpa, te goeder trouw, segi

batin dari perbuatan.

Hukum kadang-kadang membolehkan, apa yang

dilarang oleh Moral, misalnya dalam hukum dapat

bebas dalam kewajiban. Selanjutnya akan dipaparkan

sila-sila Pancasila yang menunjukkan sistem Etika

dibawah ini.

8. Sila-sila Dalam Pancasila Menunjukkan Sistem

Etika

Dalam Pembanguan Iptek, yakni:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,47

mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan,

mencipta, perimbangan antara rasional dengan

irrasional, antara akal, rasa dan kehendak.

Berdasarkan sila pertama ini Iptek tidak hanya

memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan,

dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan

maksudnya dan akibatnya apakah merugikan

manusia dengan sekitarnya. Pengolahan

diimbangi dengan pelestarian. Sial pertama

menempatkan manusia di alam semesta bukan

sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang

sistematik dari alam yang diolahnya.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab48

,

memberikan dasar-dasar moralitas bahwa

manusia dalam mengembangkan Iptek haruslah

secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses

budaya manusia yang beradab dan bermoral.

47

Sila pertama,Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa 48

Sila kedua, Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

144

Oleh sebab itu, pembanguan Iptek harus

didasarkan pada hakikat tujuan demi

kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat

diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat

manusia, bukan menjadikan manusia sebagai

makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari

penggunaan Iptek.

3. Sila Persatuan Indonesia49

, memberikan kesadaran

kepada bangsa Indonesia bahwa rasa rasionalisme

bangsa Indonesia akibat dari sumbangan Iptek,

dengan Iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat

terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan

persahabatan antar daerah di berbagai daerah

terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan

Iptek. Oleh sebab itu, Iptek harus dikembangkan

untuk memperkuat rasa persatuan rasa kesatuan

dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat

dikembangkan dalam hubungan manusia

Indonesia dengan masyarakat Internasional.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebidjaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan50

, mendasari

pengembangan iptek secara demokratis artinya

setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan

untuk mengembangkaan Iptek. Selain itu dalam

pengembangan Iptek setiap ilmuwan juga harus

menghormati dan menghargai kebebasan orang

lain dan harus memiliki sikap yang terbuka

artinya untuk dikritik, dikaji ulang maupun

dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

49

Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia 50

Sila keempat, Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebidjaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

145

5. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia51

, Kemajuan Iptek harus menjaga

keseimbangan keadilan dalam kehidupan

keamnusiaan yaitu keseimbangan keadilan

dalaam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia

dengan Tuhannya, manusia denan manusia lain,

manusia dengan masyarakat bangsa dan negara

serta manusia dengan alam lingkungannya.52

Sedangkan dibawah ini dibahas Middle Range

Theory

Middle Range Theory: Hasil pemikiran Mochtar

Kusumaatmadja yang berawal dan konsep Roscoe Pound

kemudian sebut sebagai Teori Hukum

Pembangunan. Teori Hukum Pembangunan,

tidak akan lepas dari konsepsi hukum modern di

Amerika Serikat sebagaimana Roscoe Pound

mengatakan “law as a tool of social

engineering”. Berbeda dengan Kaidah hukum

tradisional yang berfungsi mencapai ketertiban

dan keadilan, maka fungsi hukum modern selain

bertujuan untuk mencapai ketertiban dan

keadilan, tetapi sekaligus berfungsi sebagai salah

satu sarana pembaharuan masyarakat.

Pandangan bahwa hukum dapat digunakan

menjadi “ tool” (alat) dalam rangka melakukan

perubahan dalam masyarakat dan Roscoe Pound

mendorong dan menjadi inspirasi bagi Mochtar

Kusumaatmadja untuk menyelaraskan dengan

situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang

sedang melaksanakan pembangunan nasional.

51

Sila kelima,Pancasila, Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 52

Surajiwo, Filsafat Ilmu dan Perkembangan di Indonesia, Jakarta: Sinar

Grafika Offset, 2007, hlm 161.

146

Hasil pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang

berawal dan Konsep Roscoe Pound tersebut

kemudian sebut sebagai Teori Hukum

Pembangunan.

Menurut Teori Hukum Pembangunan, hukum

bukan semata-mata hanya sebagai “tool” (alat)

akan tetapi merupakan sarana prasarana

pembangunan nasional, yaitu apabila konsepsi

hukum sebagai sarana (bukan alat) pembaharuan

itu alami mirip dengan law as a tool of social

engineering, dimana letak perbedaannya?

Menurut Mochtar Kusumaatmadja konsepsi

tentang hukum sebagai sarana pembaharuan

lebih luas baik dari segi jangkauan maupun ruang

lingkupnya.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Lebih menonjolkan penggunaan Undang-

Undang dalam Pembaharuan Masyarakat di

Indonesia walaupun yurisprudensi berperan

pula. Berbeda dengan di Amerika Serikat,

penggunaan Yurisprudensi sebagai sumber

utama hukum (Common Law System).

2. Konsep “law as social engineering” Pound

menekankan aplikasi mekanistis. Hal ini

tergambar dari kata “tool” (alat) yang

menggambarkan persamaan dengan konsepsi

legisme di Indonesia yang sejak lama

ditentang. Konsep hukum sebagai “sarana”

menekankan pada kepekaan pada hukum

yang hidup dalam masyarakat.53

Pengembangan Pembaharuan Hukum di Indonesia akan

lebih mengandalkan pendekatan budaya dan kebijakan.

53

. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam

Pembangunan, Bandung, Alumni, 2002, hlm 9-10

147

Sebagai asumsi yang dikemukakan hukum berperan

sebagai sarana pembaharuan di Indonesia:

1. Adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha

pembangunan dan pembaharuan merupakan suatu

yang diinginkan atau dipandang mutlak perlu.

2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum

dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana

pembaharuan dalam arti pengatur arah kegiatan

manusia kearah yang dikehendaki.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan

dapat mengabdi dalam tiga sektor yaitu:

1 Hukum sebagai alat penertib (ordening). Dalam

kaitannya dengan penertiban ini, hukum dapat

menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan

keputusan politik, penyelesaian sengketa dan

meletakkan dasar hukum bagi penggunaan

kekuasaan.

2. Hukum sebagai penjaga alat keseimbangan sengketa

dan keharmonisan

(balancing), fungsi ini dapat menjaga keharmonisan

dan keseimbangan antara kreditur, debitur dan

masyarakat.

3. Hukum sebagai katalisator, hukum dapat membantu

memudahkan

terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan

hukum (law reform) dengan bantuan tenaga-tenaga

kreatif dan profesional dibidang hukum.54

Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional

(1973), dikemukakan bahwa hukum tidak hanya meliputi

asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam

54

Sjamsudin Manan Sinaga, Lembaga Kepailitan dan Asas

Keseimbangan Dalam Perlindungan Hukum terhadap Kriditor, Debitor

dan Masyarakat, Disertasi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004, hlm 20-21.

148

masyarakat, melainkan juga termasuk Lembaga dan Proses

dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan

di masyarakat.

Apakah makna definisi tersebut ?

1. Bahwa Asas dan Kaidah menggambarkan hukum

sebagai gejala normatif, sedangkan lembaga dan

proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.

Hukum sebagai gejala normatif diartikan : bahwa

bentuk hukumnya yang dikehendaki adalah

perundang-undangan, sedangkan hukum sebagai

gejala sosial berarti faktor-faktor non yuridis seperti

dikatakan Kelsen dalam Teori Murni Tentang

Hukum yaitu : filosofis, etis, sosiologis, ekonomis,

dan politis perlu diperhatikan. Sebagai cerminan

suasana pembangunan (das sein) harus di- sollen-

kan yaitu Pasal-Pasal Perundang-undangan mana

yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan

pembangunan.

2. Selanjutnya kata Asas menggambarkan bahwa

pandangan aliran

Hukum Alam, karena asas itu ada kaitannya dengan

nilai-nilai moral tertinggi, yaitu Keadilan.

Sedangkan kata Kaidah menggambarkan pengaruh

aliran Positivisme Hukum, karena kata Kaidah

mempunyai sifat normatif, seperti yang dikemukakan

oleh John Austin dan Hans Kelsen dalam teori-

teorinya.

Kata lembaga menggambarkan bahwa

memperhatikan pandangan Mazhab Sejarah, karena

yang dimaksud Lembaga Hukum Adat. Seperti

pengaruh Mazhab Sejarah di Indonesia tercermin

melalui Lembaga Hukum Adat ini.

149

Kata Proses menggambarkan bahwa memperhatikan

pandangan Pragmatic Legal Realism (Roscoe Pound).

Yang dimaksud proses di sini adalah Proses

terbentuknya putusan hakim pengadilan.

Lebih lanjut kata Lembaga dan Proses

mencerminkan bahwa pandangan sosiological

Jurisprudence, karena kata Lembaga dan Proses

merupakan cerminan dari living law yaitu sumber

hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup (formil).

Oleh karena itu kata Kaidah itu dalam kenyataan

menggambarkan bahwa bentuk hukumnya harus

Undang-Undang. Definisi Hukum yang dikemukakan

bahwa hukum adalah keseluruhan Kaidah dan Asas

yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk

Lembaga dan Proses di dalam mewujudkan hukum

itu dalam kenyataan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa : Kata

Kaidah dan Asas merupakan kaidah (hukum)

yang kemudian ditarik menjadi asas. Yang ada

kaitannya dengan Yurisprudensi. Karena setelah

putusan dibuat/ditarik asas sebagai sumber

hukum/patokan untuk hakim yang akan datang.

Sedangkan kata Hukum dalam kata mewujudkan

berlakunya hukum dalam kenyataan, menggambarkan

pengertian yang lebih luas yaitu : sumber hukum

formil tetulis dan tidak tertulis.

Dalam hal ini yang dimaksudkan Mochtar

Kusumaamadja, sebagai sumber hukum tidak tertulis

adalah yurisprudensi dalam rangka mengisi

kekosongan hukum yang tidak sempat diatur dalam

Undang-Undang. Hal ini karena Undang-Undang

hanya berlaku untuk waktu tertentu dan tempat

tertentu, sedangkan permasalahan hukum selalu

150

berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.

Pembinaan hukum adalah untuk menetapkan bidang-

bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan

bidang-bidang hukum mana yang sebaiknya

dibiarkan dulu. Secara umum barangkali dapat

dikatakan bahwa bidang-bidang hukum yang sangat

erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan

spritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan,

atau hanya dapat digarap setelah segala aspek dari

suatu perubahan serta akibat dari padanya

diperhitungkan dan dipertimbangkan.

Hukum yang bersifat sensitif, hukum yang

menyangkut bidang-bidang budaya dan keyakinan

masyarakat : Hukum Kekeluargaan, Perkawinan dan

Perceraian serta Waris termasuk di dalamnya.

Hukum yang bersifat netral, sebaiknya bidang-bidang

lain seperti Hukum Perjanjian, Perseroan dan

Hukum Perniagaan pada umumnya merupakan

bidang-bidang hukum yang lebih tepat bagi usaha

pembaharuan.55

9. Membaca Hukum adalah Menafsirkan Hukum Sedangkan menurut Satipto Rahardjo, mengemukakan

adagium dalam bukunya bahwa: “membaca hukum

adalah menafsirkan hukum”, untuk memberikan

penekanan bahwa proses mengerti suatu hukum tidak akan

bisa dilepaskan dari upaya untuk menafsirkan hukum itu

sendiri.56

Kemudian dinyatakan pula oleh Twining bahwa teks-teks

dalam hukum harus ditafsirkan karena merupakan “a finite-

55

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum .......,Op Cit, hlm 14. 56

Satjipto Rahardjo, Hukum dalam jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta

2006, hlm 163.

151

closed scheme of permissible justification”, sementara

menurutnya alam dan kehidupan sosial merupakan sesuatu

yang bergerak, selalu berubah dan berkembang dan bukan

merupakan suatu yang “finite closed”.

Dengan demikian pada waktu hukum yang kaku akan

bersinggungan dengan situasi konkrit tyang selalu berubah,

hukum harus dapat berkesesuaian atau menyesuaikan dengan

situasi konkrit tersebut. Hukum pada saat berhadapan dengan

alam dan kehidupan sosial yang berkembang, harus dapat

berlaku secara tidak stagnan dan fleksibel mengikuti situasi

dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan

menciptakan hasil yang berkeadilan. Sementara teks yang

berada pada hukum, tidak senantiasa dapat selalu diubah,

disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan atas hukum

tersebut.Pemaknaan suatu aturan atau teks, atau interpretasi

yang dilakukan oleh penafsir harus senantiasa dilakukan

dengan pertimbangan berbagai faktor, antara lain faktor yang

ada saat pembuatan teks yuridis tersebut (baik itu sejarah

secara umum maupun sejarah sistem hukum dan

pengundangannya), faktor yang dibutuhkan saat ini berupa

kebutuhan masyarakat yang berkembang atas keadilan dan

faktor yang akan menjamin kepastian hukum di masa yang

akan datang, demi agar penafsiran tersebut menghasilkan

sesuatu yang bernilai pembebasan dan berharga bagi

kemanusiaan. Dalam hal ini hukum harus dibebaskan dari

pengertian atau konsep-konsep lama yang telah tidak

berkesesuaian lagi dengan kondisi dan kebutuhan jaman

dimana hukum itu diterapkan.Interpretasi untuk keperluan

menerapkan suatu rumusan kepada suatu kasus konkrit

dikatakan oleh Satjipto, sebagai jantung hukum. Hampir

tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu

152

bagi penafsiran, yang merupakan aktivitas mutlak dilakukan

sejak hukum berbentuk tertulis.57

Menurutnya: peraturan sebagai sesuatu yang legal dan

kenyataan sebagai sesuatu yang sosiological, empirical,

bukan dua hal yang terpisah dan bisa dipisahkan secara

mutlak. Pada waktu kita berbicara mengenai penafsiran,

maka keduanya akan saling memasuki (orderlinge

interaktie). Peraturan akan melihat kepada kenyataan, sedang

kenyataan melihat pada peraturan. Maka pekerjaan

penafsiran menjadi bukan semata-mata membaca peraturan

dengan mengunakan logika peraturan, melainkan juga

membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.

Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan muncul

kreativitas, inovasi dan progresifisme. Artinya dari

permasalahan rumusan hukum yang tidak berkeadilan yang

menjadi obyek kritisi dalam bab sebelumnya, membaca

hukum untuk secara berkeadilan seperti dinyatakan Dibawah

ini sebagai berikut :

Satjipto Rahardjo dapat dijadikan salah satu alternatif

solusinya. Dengan demikian penafsiran sebagai cara

membaca Hukum yang baik yang dapat mendatangkan

keadilan, harus secara mutlak, dilakukan selama rumusan

hukum yang tidak berkeadilan tersebut masih harus

dipertahankan.

Hukum yang Progeresif pertama kali digagas oleh Satjipto

Rahardjo melalui bukunya: “Membedah Hukum Progresif

dan Hukum dalam Jagat Ketertiban” untuk menamai hukum

yang memiliki sifat dapat mengubah dengan cepat,

melakukan pembalikan yang mendasar dan teori dan praktis

hukum, serta melakukan berbagai terobosan yaitu hukum

yang menolak status quo dan secara progresif melakukan

57

Satjipto Rahardjo dalam Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum,

dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Mana, Refika Aditama,

Bandung, Juli 2005, hlm 1.

153

pembebasan. Pembebasan tersebut berdasarkan prinsip

bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan untuk

sebaliknya... dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri,

melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga

diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan

manusia.

Dengan demikian “Penafsiran akan menunjukkan hukum

pada tujuan kemanusiaan” yang menjadi hakekatnya, atau

keadilan yang diinginkan. Dalam prosses tersebut apabila

ternyata hukum dirasakan tidak cukup memberikan keadilan

melalui rumusan yang tekstual, maka penafsiran-penafsiran

yang dilakukan penegak hukum dengan tujuan kemanusiaan

harus dapat diterapkan. Penafsiran profresif adalah salah satu

jenis penafsiran dengan tujuan kemanusiaan “agar hukum

dapat bermakna” bagi kesejahteraan manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo. Agar hukum dapat bersifat

progresif hukum harus dapat melakukan pembebasan yaitu

berdasarkan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan

sebaliknya dan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri,

melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu harga diri

manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan

manusia. Penafsiran secara profresif tidak selalu bertumpu

kepada logika, melainkan juga meninggalkan rutinitas

logika.

Hal ini disebabkan penafsiran dilakukan dengan melompat

tidak ada hubungan logis antara konsep yang lama dengan

yang baru. Karena itulah penafsiran ini disebut penafsiran

progresif yang tidak berhenti, pada pembacaan teks belaka.

Mengingat pentingnya peranan Perundang-undangan dalam

rangka pembangunan masyarakat menurut Mochtar

Kusumaatmadja di dalam suatu negara yang sedang

berkembang yang mencita-citakan pembangunan dalam

segala bidang, baik bidang ekonomi, maupun bidang sosial

budaya, yang tetap menduduki tempat yang dominan di

154

dalam usaha pembinaan hukum itu adalah badan eksekutif

dan badan legislatif yang di negara kita di bawah UUD 1945

bersama-sama bertugas untuk menyiapkan dan mengesahkan

Perundang-Undangan.

Pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi

segala segi dari kehidupan ekonomi saja. Karena itu istilah

pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena kita

tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa

menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan

masyarakat yang lainnya. Apabila kita lihat semua

masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh

perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan

itu dan ukuran yang kita gunakan bagi masyarakat dalam

pembangunan.

Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan

keyakinan bahwa perubahan yang teratur dapat dibantu oleh

Perundang-undangan atau Keputusan Pengadilan atau

kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur

melalui prosedur hukum, baik ia berwujud Perundang-

undangan atau Keputusan Badan-badan Peradilan lebih baik

daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan

kekerasan semata-mata. Karena baik perubahan maupun

ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari

masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu

alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Jelas kiranya bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan lebih luas daripada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim.

Seorang ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang

membangun harus mengetahui interaksi antara hukum

dengan faktor-faktor lain dalam perkembangan masyarakat,

terutama faktor-faktor ekonomi dan sosial.

Cara pemakaian hukum yang demikian mengharuskan

diadakan analisis fungsional dari sistem hukum sebagai

keseluruhan dan dari kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga

sosial tertentu.58

Selanjutnya applied theory

58

Ibid, hlm 20

155

Applied Theory: yang dipergunakan untuk mengkaji

permasalahan yang diteliti adalah Kontrak sosial dari Jean

Jacques Rousseau, menjadi terkemuka karena konsepnya

mengenai perjanjian masyarakat. Keadaan manusia yang

terikat oleh perjanjian masyarakat itu digambarkan lewat

kalimat pembukaan contract Social: manusia dilahirkan

bebas, tetapi di mana-mana dia terbelenggu. Menurut

Rousseau, dasar negara bukanlah (hukum) alam ataupun

hukum Tuhan, melainkan perjanjian (masyarakat). Perjanjian

masyarakat itu dimungkinkan karena hakikat kebebasan yang

melekat pada diri manusia. Karena kebebasan yang menjadi

hakikatnya itu manusia mengikatkan dirinya masing-masing

kepada negara justeru untuk menjamin kemerdekaan dan

persamaannya masing-masing. Melalui perjanjian masyarakat

itu kehendak seluruh rakyat menjelma sebagai kehendak

bersama. Kehendak bersama itu merupakan abstraksi dari

keseluruhan kehendak masing-masing warga negara. Atas

dasar abstraksi itulah kedaulatan yang absolut, tidak terbagi

dan tidak dapat dialihkan, berada ditangan rakyat. Dalam

hukum, baik publik maupun perdata, abstraksi ini kemudian

menjadi dasar dari teori tentang pengalihan hak. Pada

gilirannya mekanisme pengalihan hak membuka

kemungkinan untuk berbagai transaksi hukum, tidak hanya

dalam ketatanegaraan, melainkan juga dalam ruang

keperdataan. 59

Thomas

Hobbes, kekuasaan absolutisme dalam kurun waktu yang

tidak jauh terpaut, kehidupan di Inggris yang dilumat oleh

perang saudara belum memungkinkan Thomas Hobbes,

untuk melihat struktur masyarakat yang lebih terbuka seperti

Grotius. Hobbes, karena pengalaman hidupnya sendiri

melihat bahwa hakikatnya manusia adalah serigala bagi

59

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum Problematik Ketertiban

yanga adil, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 77.

156

manusia lainnya (homo homini lupus) yang mengakibatkan

keadaan perang permanen antara semua lawan semua

(bellum omnium contra omnes), seperti yang diuraikan

dalam buku Leviathan (1651).

Namun manusia tidak mungkin terus menerus hidup dalam

keadaan demikian. Karena itu mereka harus mengadakan

perjanjian dimana mereka menyerahkan semua kekuasaan

(hak) alamiah mereka kepada negara. Sebagai akibat, negara

berkuasa secara mutlak dan dengan kedaulatan yang tidak

terbagi, yang dalam stelsel dari Hobbes direpresentasikan

dalam diri seorang raja mereka sepenuhnya (monarkhi

absolut).

Ajaran Hobbes: masyarakat mengikatkan diri dalam

perjanjian untuk mendirikan absolutisme yang akan

menguasai mereka sepenuhnya. Hobbes menjadi teoritikus

dari ajaran monarkhi absolutisme dan pelopor atheisme di

Inggris. Ajaran monarkhi absolut kemudian menjadi tempat

bertopang bagi para penguasa Eropa untuk lebih dari satu

abad lamanya. Hal yang menarik dari Grotius dan Hobbes

adalah unsur “perjanjian” yang dikemukakan sebagai tesis

untuk memahami proses terbentuknya kehidupan

bermasyarakat.

Unsur itu akan didaya gunakan secara maksimal dalam babak

sejarah berikutnya yaitu zaman Aufklarung. Aneka

pemikiran yang kembali menjadikan manusia sebagai tolok

ukur, sebagaimana yang umumnya berkembang di zaman

Renaissance telah menggerakkan pergeseran-pergeseran

sosial politik. Sebagai akibat dari gerakan reformasi yang

diprakarsai oleh Luther, berkembang konflik antara kaum

reformis dengan gereja katolik.

Di pihak lain kaum Reformis yang dengan cepat bisa

mengambil hati kaum tani, mengimbas konflik dengan

kaum bangsawan yang menguasai tanah.

157

Zaman Renaissance telah membuka cakrawala pemikiran

baru dengan mengembalikan manusia sebagai pusat

orientasi, maka zaman Aufklarung sering juga disebut

sebagai zaman Rasionalisme memperlihatkan bahwa

eksploitasi terhadap metode berpikir dapat mengantarkan

manusia kepada aneka konsep penyelesaian bagi masalah-

masalah yang berkaitan dengan komunitas kehidupan

manusia.

Manusia tidak bisa membiarkan orang yang satu mengambil

dan menguasai hasil jerih payah kerja orang lain tanpa

memberikan imbalan yang dianggap pantas oleh kedua belah

pihak. Kenyataan sepanjang sejarah menunjukkan bahwa

masyarakat yang disebut primitif mengenal prinsip

resiprositas antara hak dan kewajiban atau keseimbangan

antara keharusan dan larangan dan menaatinya secara

luas. Karena pertimbangan-pertimbangan itu, bagi manusia,

hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai dua target

utama: ketertiban umum dan yang pada gilirannya

menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai

keadilan.

10 Kesimpulan:

1. Filsafat diartikan : karya manusia tentang sesuatu,

yang mengunakan alat-alat perlengkapan apa yang

dimiliki manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha

Esa untuk menempuh kehidupannya dikenal tiga

kelengkapan utama yaitu: Rasa, contohnya: seniman,

kagum, heran dilanjutkan dengan, Ratio, contohnya:

ilmuan, Raga, contohnya petinju, kuli (menggunakan

otot). Ini berarti filsafat merupakan hasil pemikiran

manusia tentang hakekat manusia. Oleh karena itu

penulis tertarik untuk meneliti dengan perumusan

masalah sbb: 1. Apakah filsafat hukum pancasila? 2.

Apakah filsafat hukum Etika dan profesi?

158

2. Berfilsafat berarti berrendah hati, mengevaluasi

segenap pengetahuan yang telah didapat dan

diketahui. Karakteristik berpikir filsafat yang

pertama adalah sifat menyeluruh, seorang ilmuwan

tidak puas mengenal ilmu dari sudut pandang ilmu itu

sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam

konstelasi pengetahuan yang lainya. Ia ingin

mengetahui kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu

dengan agama dia ingin yakin apakah ilmu membawa

kebahagian ada dirinya.

3. Peran ilmu pengetahuan dalam pembangunan

sebagaimanaa diketahui dalam Garis-garis besar

haluan negara (GBHN) yang disepakati di Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata

material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pancasila di dalam wadah negara RI yang merdeka,

berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam

suasana perikehidupan rakyat dalam suasana

perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan

dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang

merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

4. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam

Pancasila : landasan kefilsafatan dalam menanta

kerangka dan struktur dasar organisasi negara. cita

hukum Pancasila: mencerminkan tujuan negara dan

nilai-nilai dasar yang tercantum dalam UUD 1945,

Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia.

Berdasarkan jalan pikiran yang demikian termasuk

ilmu dan etika, tidak cukup diukur menurut ukuran-

ukuran kefilsafatan yang dikenal secara umum, tetapi

harus dilihat lagi ukuran kefilsafatan yang khusus

yang berdasarkan pandangan hidup masyarakat

159

setempat atau negara. yang menurut bangsa Indonesia

yang menganut Pancasila dan asas keseimbangan.

5. Ilmu takkan digunakan untuk alat menghancurkan,

tetapi alat kehidupan damai, contohnya: untuk

meningkatkan kehidupan masyarakat diberbagai

bidang. Tempat manusia (dirinya) dalam pergaulan

hidup dengan alam semesta, dan Tuhannya yang

menyatukan, kita semua adalah agama (dari Allah),


filsafat yang dangkal memang cenderung keatheisme,

namun filsafat yang dalam akan membawa kembali

pada agama. Manusia dalam dirinya terdapat akal

budi dan hati nurani memunculkan penghayatan

tentang “keadilan” Sedangkan Filsafat: a. Studi atau

ilmu pengetahuan yang membahas tentang sifat-sifat

pokok dari peradaban, ilmu pengetahuan, dan dari

hal-hal yang baik, yang mencakup ontologi,

epistemologi, logika, metafisika, etika dan estetika. b.

Teori yang mendasari alam pikiran, ideologi, atau

suatu kegiatan, c.. Pengetahuan dan penyelidikan

dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada,

sebab, asal, dan hukumnya.

6. Hukum: tata aturan dan perundang-undangan. Etika

: ilmu yang membahas atau menyelidiki nilai dalam

tindakan moral, pengkajian soal keahlakan/moralitas.


didasarkan pada keahlian atau keterampilan


7. Dengan demikian “Penafsiran akan menunjukkan

hukum pada tujuan kemanusiaan” yang menjadi

hakekatnya, atau keadilan yang diinginkan. Dalam

prosses tersebut apabila ternyata hukum dirasakan

tidak cukup memberikan keadilan melalui rumusan

160

yang tekstual, maka penafsiran-penafsiran yang

dilakukan penegak hukum dengan tujuan

kemanusiaan harus dapat diterapkan. Penafsiran

profresif adalah salah satu jenis penafsiran dengan

tujuan kemanusiaan “agar hukum dapat bermakna”

bagi kesejahteraan manusia. Teori Hukum

Progresif Satjipto Rahardjo.



pembangunan, dengan Hukum Pembangunan yang

progresif, yang berlandaskan pembinaan dan

pengembangan etika atau moral dan akal yang

berhati nurani. Etika atau moral sangat melekat pada

diri manusia. Oleh karena itu bertitik tolak dari

pembinaan dan penataan etika yang perlu alat penilai,

yaitu consciousness atau kata hati atau kesadaran jiwa

manusia. Isi consciousness merupakan kesatuan dari

totalitas sejumlah sikap jiwa yang terdiri dari metoda

kesadaran, pertimbangan rasa, kedewasaan jiwa, dan

sikap kehati-hatian. Ketiga hal ini terdapat pada

manusia di mana hukum progresif sangat bertumpu

pada sumber daya manusia (SDM) dalam hukum.

Oleh karena itu, cara membangunnya dapat melalui

lembaga pendidikan tinggi hukum yang akan

melahirkan manusia yang beretika atau bermoral.

Filsafat hukum etika dan profesi adalah: studi atau

ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat pokok dari

peradaban, ilmu pengetahuan, dan dari hal-hal yang

baik, yang mencakup ontologi, epistemologi, logika,

metafisika, etika dan estetika. Sedangkan Teori yang

mendasari alam pikiran, ideologi, atau suatu kegiatan.

Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi


hukumnya tata aturan dan perundang-undangan.

161


keahlakan/moralitas dan bidang pekerjaan yang

ditekuni yang didasarkan pada keahlian atau

keterampilan (kompetensi) yang dimiliki.

SOAL 1. Apakah yang dimaksud dengan manusia yang

beretika dan profesi?

2. Mengapa etika sangat melekat pada diri seseorang?

3. Bagaimanakah cita hukum bangsa Indonesia berakar

dalam Pancasila ?

TUGAS? Apakah hakekat penafsiran akan menunjukkan tujuan hukum

pada kemanusiaan?

162

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.F. Chalmers, Apa itu yang dinamakan Ilmu ?, Hasta Mitra,

Jakarta, 1983.

A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan Sebuah

Tinjauan Filosofis, Jogyakarta: Kanisius, 2001

B. Arief Sidharta, Teori Murni Tentang Hukum, dalam

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum

Mazhab dan Refleksinya, Remaja Karya, Bandung,

1989.

________, Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu itu, Bandung:

Pustaka Sutra, 2008

Bambang Cipto, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara

teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa

Depan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Bentham, Jeremy, Teori Perundang-undangan: Prinsip-

Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana,

Cet. I, Penerjemah: Nurhadi, Nusamedia & Nuansa,

Bandung, 2006.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu

Hukum: Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan

dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan

pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Cet.

II, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Beerling.R.F., Filsafat Dewasa ini , jakarta: PN. Balai

Pustaka, 1966

Bertrand Russeell,Sejarah Filsafat Barat kaitannya dengan

Kondisi sosio politik zaman kuno hingga sekaramng,,

Yogyakarkat: Pustaka Pelajar, 2004

163

Bourchier, David, Pancasila Versi Orde Baru dan Asal

Muasal Negara Organis (Integralistik), Penerjemah:

Agus Wahyudi, Aditya Media Yogyakarta bekerja sama

dengan Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta, 2007.

Bruggink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum, Cet. Kedua, Alih

Bahasa: B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung,

1999.

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum Problematik

Ketertiban Yang Adil, PT Gramedia Widiasarana

Indonesia, Jakarta, 2004.

Burhanudin Salam, Etika Sosial Asas Moral dalam

Kehidupan Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Buscaglia, Edgardo, William Ratliff, Law and Economics in

Developing Countries, Hoover Institutions Press

Standford University, California, 2000.

C. Verhaak dan R. Haryono Imam, Filsafat Ilmu

Pengetahuan, PT Gramedia, Jakarta, 1989.

Danniels, John D., Lee H. Radebaugh, International Business

Environments and Operations, Addison Wesley, 1988.

Dardji Darmodihardjo & Sidharta, Pokok-pokok Filsafat

Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

________, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem

Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1966.

Fritjof Cafra, Jaring-jaring Kehidupan visi baru

Epistemologi dan kehiduipan, Yogyakarta: Fajar

Pustaka Baru, 2001

Gorrys Keraf, Komposisi Sebuah Kemahiran Bahasa, Nusa

Indah, Jakarta, 1979.

164

Hasan Bakti Nasution, Filsafat Umum, Gaya Media Pratama,

Jakarta, 2001.

Howard, Roy J., Pengantar Atas Teori-teori Pemahaman

Kontemporer. Hermeneutika; Wacana Analitik,

Psikososial, dan Ontologis, Penerjemah: Kusmana dam

M.S. Nasrullah, Nuansa, Bandung, 2000.

Hugo Grotius, On The Rights of War and Peace, dalam

Clarence Morris (ed), The Great Legal Philosophers:

Selected Readings in Jurisprudence, University of

Pennsylvania Press, Philadelphia, 1959.

Ign. Bambang Sugiharto, Makalah kuliah Filsafat Hukum

Filsafat Hukum Pogram Pasacsarjana Doktor Ilmu

Hukum UNPAR, Bandung September 2005.

_____________________, Postmodernisme, Kanisius,

Yogyakarta, 1996.

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar

Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982.

________, Ilmu Dalam Perspektif Sebuah Kumpulan

Karangan Tentang Hakekat Ilmu, PT Gramedia,

Jakarta, 1983.

Lili Rasjidi,.,Dasar-dasar Filsafat Hukum, Alumni,

Bandung, 1982.

________, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?, Bandung,

1988.

________, dan Arief Sidharta, Filsafat Hukum, Mazhab dan

Refleksinya, Remaja Karya, Bandung, 1989.

Locke, John, Kuasa itu Milik Rakyat (Esai Mengenai Asal

Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud

Tujuan Pemerintahan Sipil), Diterjemahkan oleh A.

Widyamartaya, Kanisius, Yogyakarta, 2002.

165

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju,

Bandung, 1994.

McCoubrey, Hilaire and White, Nigel D., Textbook on

Jurisprudence, 2nd

Edition, Blackstone Press Limited,

London, 1996.

Mikhail Dua, Filsafat Ilmu Pengetahuan. Telaah Analitis,

Dinamis, dan Dialektis, Penerbit Ledalero, Maumere,

2007.

Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, Andi,

Yogyakarta, 2006.

Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, PT

Pembangunan, Djakarta, 1965.

Y. Slamet Purwadi, et al., Pendidikan Nilai Pancasila,

UNPAR Press, bandung, 2007.

B. Kamus :

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1986.

Dhanny R. Cyssco, Advanced Pocket Dictionary, English-

Indonesia, Indonesia-English, Batavia Press, Jakarta,

2001.

Henry Campbell Black, Blacks Law Dictionary, West Group.

L.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

John M. Echols, Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia,

An English-Indonesian Dictionary, PT Gramedia,

Jakarta, 2003.

________, Kamus Indonesia Inggris An Indonesian-English

Dictionary, PT Gramedia, Jakarta, 2003.

166

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Kamus Bahasa Indonesia Modern, Apollo, Surabaya, 1994.

Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Utama, Jakarta,

1996.

M. Dahlan Y. Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, Kamus Induk

Istilah Ilmiah Seri Intelektual, Target Press, Surabaya,

2003.

Oxford Learness Pocket Dictionary, Third Edition, Oxford

University Press, 2003.

Rinaldy Eddi, Kamus Istilah Perdagangan Internasional,

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa

Belanda Indonesia Inggris, Aneka, Semarang, 1977.

GLOSARY

167

GLOSARIUM

Bab 1. Filsafat 1. Filsafat berasal dari perkataan Yunani : Philosophia.

Philosophia berasal dari Philos = keinginan dan

Sophia = kebijaksanaan.

2. Philosophos atau filsuf ialah orang yang

berkeinginan akan kebijaksanaan. Seseorang filsuf

belum tentu seorang bijaksana. Dalam bahasa Arab

istilah Philosophia menjadi Falsafah yang dalam

bahasa Indonesia, berbunyi Filsafat.

3. Adagium yang mengatakan, “ ubi societas ibi ius”

yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada

hukum. Telah menjadi anggap umum sekarang ini,

bahwa hukum itu terdapat di seluruh dunia, asal ada

masyarakat manusia.

4. Tujuan Hukum adalah: “kepastian hukum dan

keadilan”

5. Hukum Kodrat adalah: hukum yang terlepas dari

kehendak manusia, terlepas dari positivering oleh

manusia, berlaku pada semua zaman dan semua

tempat (senantiasa dan dimana-mana).

6. Ajaran dari Thomas Aquino ini sbb:

Lex Aeterna ialah Hukum Abadi.

Lex Aeterna memerintah seluruh dunia, dimana

semua hukum mendapatkan dasar. Hukum Abadi itu

tidak laindri pada de Goddelijke Rede, Akal Allah

yang mengatur seluruh kejadian. Hukum abadi itu

hanya dapat dipahami oleh Allah sendiri. Untuk

mahluk Lex Aeterna itu terlalu luas dan terlalu dalam

untuk difahaminya.

7. Lex Naturalis ialah Hukum Kodrat. Manusia sebagai

mahluk yang berakal, hanya dapat mengerti sebagian

168

dari pada Lex Aeterna yaitu Lex Naturalis atau

Hukum kodrat (Natural Law, Natuurrecht).

8. Hukum Kodrat (Natural Law, Natuurrecht), hukum

yang terdiri dari dua asas:

Principia Prima, yaitu asas pertama yang semuanya

dapat dikembalikan pada asas berbuat baik dan

singkirkan kejahatan. Itulah hidup sesuai dengan

kodrat manusia hidup dengan berbuat sesuai dengan

akal sehat.

9. Principia Secundaria yaitu asas-asas yang dijabarkan

dari asas pertama.

10. Lex Positive, Hukum Positif yang berlaku dalam

negara masing-masing dan yang ditetapkan oleh

negara yang bersangkutan.

11. Lex Divina, Hukum Tuhan yaitu Hukum Illahi yang

dinyatakan dalam Alkitab. Lex Divina ialah Hukum

Illahi sumbernya terletak dalam Kehendak Allah, dan

sumbernya dalam akal Allah.

12. Hukum yang sesuai dengan sociaal ideaal adalah

hukum yang baik. Hukum kodrat dalam arti: hukum

yang baik untuk waktu tertentu dan bangsa tertentu,

oleh Stammler disebut “Hukum Kodrat dengan isi

yang berubah-ubah”

13. Menurut Willem Zevenbergen dalam Formele

Encyclopaedie van het Recht menyatakan bahwa

Filsafat Hukum ialah filsafat yang dikenakan

(diterapkan pada hukum) dengan perkataan lain

Filsafat Hukum adalah Filsafat khusus.

Filsafat Hukum adalah pandangan filsafat tentang

dasar-dasar umum dari pada hukum. Filsafat Hukum

adalah Filsafat Khusus yang dikenakan pada obyek

tertentu yaitu Hukum. filsafat hukum merupakan

bagian dari Filsafat. Selain dari pada itu perlu diingat

filsafat bahwa soal hukum bertalian dengan Etika.

169

14. Dalam kegiatan merefleksi dwi tunggal pertanyaan

inti ini, ranah telaah pengemban Filsafat Hukum

mencakup:

15. Ontologi hukum yang merefleksi hakikat hukum dan

konsep-konsep fundamuntal terkait seperti demokrasi,

hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum

dan moral.

16. Aksiologi hukum yang merefleksi isi dan nilai-nilai

yang termuat dalam hukum seperti kelayakan,

persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran.

17. Ideologi hukum yang merefleksi wawasan manusia

dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi

kaidah-kaidah hukum, pranata-pranata hukum, sistem

hukum, dan bagian-bagian dari sistem hukum.

18. Teologi hukum yang merefleksi makna dan tujuan

hukum.

19. Epistemologi hukum yang merefleksi pertanyaan

tentang sejauh mana pengetahuan tentang hakikat

hukum masalah-masalah fundamental dari filsafat

hukum adalah sesuatu yang mungkin dijalankan.

20. Ajaran Ilmu yang merefleksi kriteria keilmiahan dari

Teori Hukum dan Metodologi dari Filsafat Hukum itu

sendiri.

21. Logika hukum yang merefleksi aturan-aturan berpikir

yuridik dan argumentasi yuridik, bangunan logikal

serta struktur arsitektural Sistem hukum.

22. Perbedaan Filsafat dengan Filsafat Hukum

Perbedaan antara Filsafat dengan Filsafat Hukum

terletak dalam obyeknya. Filsafat adalah: meneliti

segala sesuatu, Filsafat Hukum merupakan bagian

dari pada Filsafat. Arti dan konsekuensi sebuah

renungan

Misalnya : Gonjang ganjing, mengenai persoalan

naiknya temperatur muka bumi secara global

170

(khususnya di Indonesia), membuat kita diam dan

terpaku dalam renungan, sementara akal budi terus

bergerak melakukan olah pikir terhadap sesuatu yang

menjadi pokok pemikiran. pemikiran.

Bab II. Rasionalitas dan Science (Suatu Renungan

Filsafat Hukum) 1. Ratio dianggap sebagai ciri khas manusia

membedakannya dengan makhluk-makhluk yang

lebih rendah. Ratio: Reason (bahasa Inggris), Ratio

(bahasa latin), yang berarti hubungan, pikiran.

Dalam bahasa Yunani terdapat tiga istilah yang secara

garis besar sama artinya: Phronesis, Nous, dan

Logos.

2. Menurut Pengertian Umum : Kemampuan untuk

melakukan abstraksi, memahami, menghubungkan,

merefleksikan, memperhatikan kesamaan-kesamaan

dan perbedaan-perbedaan, dan

sebagainya,Kemampuan untuk menyimpulkan. Bila

dipikirkan sebagai kemampuan, ratio berbeda dengan

kemampuan perasaan, kemampuan intuisi dan

sebagainya. Dan biasanya Ratio dianggap sebagai ciri

khas manusia membedakannya dengan makhluk-

makhluk yang lebih rendah. Ratio juga dibedakan dari

Iman, Wahyu, Intuisi, Emosi atau Perasaan,

Pencerapan, Persepsi, Pengalaman

2 Pengertian Rasionalitas

Rasional (bahasa Inggris), Latin: Rationalis (masuk

akal), dari Ratio (Akal Budi) beberapa pengertian:

4. Secara umum Rasional menunjukkan modus atau cara

Pengetahuan Diskursif, Konseptual yang khas

manusiawi. Jadi, Rasional tidak sama dengan

“intelektual”. Tidak semua Pengetahuan intelektual

harus terdapat dalam konsep-konsep. Pemahaman

171

akan keindahan, misalnya, tidak bersifat diskursif.

Cara mengetahui yang sesuai dengan mistisisme,

sama sekali tidak konseptual, tetapi tetap intelektual.

Bahkan kesadaran seseorang akan kegiatan mentalnya

sendiri adalah intelektual, tetapi tidak perlu terikat

pada konsep-konsep.

5. Dalam arti khusus, Rasional berarti : konklusif, logis,

metodik. Ilmu Pengetahuan Rasional merupakan Ilmu

yang bersifat deduktif atau reduktif (yakni berasal

dari prinsip-prinsip). Bilangan Rasional merupakan

sesuatu yang dapat dinyatakan dengan hubungan

antara dua bilangan secara keseluruhan.

6. Rasional juga berarti mengandung atau mempunyai

Ratio atau dicirikan oleh Ratio, dapat dipahami,

cocok dengan Ratio, dapat dimengerti, ditangkap,

masuk akal, melekat pada (berhubungan dengan)

sifat-sifat pemikiran seperti konsistensi, koherensi,

kesederhanaan, keabstrakan, kelengkapan, teratur,

struktur logis.

7. Dengan demikian Rasionalisasi, (Inggris)

Rationalize, terdapat beberapa pengertian:

Arti positif membuat Rasional (masuk akal) atau

membuat sesuatu dengan akal budi atau menjadi

masuk akal.

Arti negatif pembenaran berdasarkan motif-motif

tersembunyi (yang biasanya egoistik). Dalam arti

negatif ini, alasasn-alasan yang diberikan dalam

Rasionalisasi umumnya adalah penemuan-penemuan

yang tidak benar yang lebih dapat diterima oleh ego

seseorang ketimbang kebenaran itu sendiri.

8. Rasionalisme, Inggris (rationalism), dari bahasa Latin,

Ratio (akal).

Prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama

dalam penjelasan. Penerapan prinsip ini mempunyai

172

banyak konsekuensi yang berbeda-beda, Secara

umum Rasionalisme adalah pendekatan filosofis

yang menekankan Akal Budi (Ratio) sebagai sumber

utama Pengetahuan, mendahului atau unggul atas,

dan bebas (terlepas) dari pengamatan indrawi.60

Rasionalitas : kemampuan untuk menetapkan sesuatu

Kebenaran berdasarkan pemikiran yang Logis atau

Nalar.

9. Asal Usul Pengetahuan

Asal usul pengetahuan termasuk hal yang sangat

penting dalam Epistemologi. Untuk mendapatkan dari

mana pengetahuan itu muncul (berasal) bisa dilihat

dari aliran-aliran dalam pengetahuan, dan bisa

dengan cara metode ilmiah, serta dari sarana berpikir

ilmiah.

10 Aliran-aliran dalam Pengetahuan.

Dari mana pengetahuan itu berasal dan apa yang

diyakini sebagai kebenaran bisa dilihat dari aliran

dalam pengetahuan. Dari lairan ini tampak jelas

perbedaannya bagaimana pengetahuam itu berasal.

Alairan ini sebagai berikut:

Rasionalisme

Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan

yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah

Ratio (akal). Hanya pengetahuan yang diperoleh

melalui akallah yang memenuhi syarat yang dituntut

oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yaitu syarat

yang dipakai oleh semua pengetahuan ilmiah.

Pengalamaan hanya dapat dipakai untuk meneguhkan

pengetahuan yang didapatkan oleh akal.Akal dapat

menurunkan kebenaran daripada dirinya sendiri, yaitu

atas dasar asas pertama yang pasti.

60

Ibid, hlm 929.

173

11 Metode yang diterapkan adalah deduktif. Teladan

yang dikemukakan adalah Ilmu Pasti.

Filsufnya antara lain : Rene Descartes, B. Spinoza dan

Leibniz.

12. Rene Descartes membedakan tiga ide yang ada dalam

diri manusia yaitu :

1). Inna ideas adalah ide bawaaan yang dibawa

manusia sejak lahir.

2). Adventitious ideas adalah ide-ide yang berasal

dari luar diri manusia.

3). Factitious ideas adalah ide-ide yang

dihasilkan oleh pikiran itu sendiri.

13. Empirisme aliran ini berpendapat, bahwa Empiris atau

pengalaman yang batiniah maupun yang lahiriah. Akal

bukan jadi sumber pengetahuan, tetapi akal mendapat

tugas untuk mengaolah bahn-bahan yang diperoleh

dari pengalaman. Metode yang diterapkan adalah

Induksi.

Filsuf empirisme antara lain John Locke, david

Hume, William James.

David Hume termasuk dalam Empirisme radikal

menyatakan bahwa ide-ide dapat dikembalikan pada

sensasi-sensasi (rangsang indra). Pengalaman

merupakan ukuran terakhir dari kenyataan. Willam

James menyatakan bahwa pernyataan tentang Fakta

adalah hubungan di antara benda, sama benyaknya

dengan pengalaman khusus yang diperoleh secara

langsung dengan indrea.

14. Kritisme: penyelesaian pertentangan antara rasionalisme

dan empirisme hendak diselesaikan oleh Immanuel

Kant dengan Kritisismenya.

15. Menurut Imanuel Kant, peranan budi sangat besar

sekali. Hal ini tampak dalam pengetahuan apriorinya,

baik yang analitis maupun yang sintetis. Disamping

174

itu peranan pengalaman (empiris) tampak jelas dalam

pengetahuan aposteriarinya.

16. Pengetahuan Analitis, disini predikat sudah termuat

dalam subyek. predikatdiketahui melalui suatu

analisis subyek. Misalnya: lingkaran itu bulat.

17. Pengetahuan Sintetis aposteriori, disini predikat yang

dihubungkan dengan subyek berdasarkan

pengalaman indrawi. Misalnya: kalimat “Hari ini

sudah Hujan “ merupakan suatu hasil observasi

indrawi “sesudah” observasi saya, saya bisa

mengatakan bahwa S adalah P

18. Pengetahuan sintetis apriori: akal budi dan pengalaman

indrawi di butuhkan serentak. Ilmu pasti, ilmu

pesawat, ilmu alam bersifat sintetis apriori. Kalau

saya tahu bahwa 10+5=15 memang terjadi sesuatu

yang sangat istimewa.

19. Positivisme berpangkal dari apa yang telah

diketahui, yang faktual, dan yang positif.

Segala uraian dan persoalan yang diluar apa

yang ada sebagai fakta atau kenyataan

dikesampingkan. Oleh karena itu, metafisika

ditolak. Apa yang kita ketahui secara positif

adalah segala yang tampak, segala gejala. Arti

segala Ilmu pengetahuan adalah mengetahui

untuk dapat melihat ke masa depan. Jadi kita

hanya dapat mengatakan atau mengkonstatir

fakta-faktanya, dan menyelidiki hubungan

satu dengan yang lain. Maka tiada gunanya

untuk menanyakan kepada hakikatnya atau

kepada penyebab yang sebenarnya dari gejala-

gejala itu. Yang harus diusahakan orang

adalah menentukan syarat-syarat dimana

fakta-fakta tertentu tampil dan

menghubungkan fakta-fakta itu menurut

175

persamaannya dan urutannya.Tokoh

positivisme adalah Aguste Comte, menurut

Aguste Comte, perkembangan pemikiran

manusia berlangsung dalam 3 tahap atau 3

zaman yaitu: zaman Teologis, zan metafisis,

dan zaman Cita hukum bangsa Indonesia

berakar dalam Pancasila : landasan

kefilsafatan dalam menanta kerangka dan

struktur dasar organisasi negara. cita hukum

Pancasila: mencerminkan tujuan negara dan

nilai-nilai dasar yang tercantum dalam UUD

1945, Pancasila pandangan hidup bangsa

Indonesia. Berdasarkan jalan pikiran yang

demikian termasuk ilmu dan etika, tidak

cukup diukur menurut ukuran-ukuran

kefilsafatan yang dikenal secara umum, tetapi

harus dilihat lagi ukuran kefilsafatan yang

khusus yang berdasarkan pandangan hidup

masyarakat setempat atau negara. yang

menurut bangsa Indonesia yang menganut

Pancasila dan asas keseimbangan.

Bab III, Filsafat Hukum 1. Hukum: tata aturan dan perundang-undangan. Etika :

ilmu yang membahas atau menyelidiki nilai dalam

tindakan moral, pengkajian soal keahlakan/moralitas.


didasarkan pada keahlian atau keterampilan


2. Ilmu takkan digunakan untuk alat menghancurkan,

tetapi alat kehidupan damai, contohnya: untuk

meningkatkan kehidupan masyarakat diberbagai

bidang. Tempat manusia (dirinya) dalam pergaulan

hidup dengan alam semesta, dan Tuhannya yang

176

menyatukan, kita semua adalah agama (dari Allah),


filsafat yang dangkal memang cenderung keatheisme,

namun filsafat yang dalam akan membawa kembali

pada agama. Manusia dalam dirinya terdapat akal

budi dan hati nurani memunculkan penghayatan

tentang “keadilan”

3. Sedangkan Filsafat: a. Studi atau ilmu pengetahuan

yang membahas tentang sifat-sifat pokok dari


baik, yang mencakup ontologi, epistemologi, logika,

metafisika, etika dan estetika. b. Teori yang

mendasari alam pikiran, ideologi, atau suatu kegiatan,

c.. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi


hukumnya. epistemologi, logika, metafisika, etika

dan estetika. Sedangkan Teori yang mendasari alam

pikiran, ideologi, atau suatu kegiatan. Pengetahuan

dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat

segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya tata

aturan dan perundang-undangan. Menyelidiki nilai

dalam tindakan moral, pengkajian

keahlakan/moralitas dan bidang pekerjaan yang

ditekuni yang didasarkan pada keahlian atau

keterampilan (kompetensi) yang dimiliki.ilmiah atau

zaman positif. Perkembangan yang demikian itu

berlaku, baik bagi perkembangan pemikiran

perorangan maupun bagi perkembangan pemikiran

seluruh umat manusia.

4. Dengan demikian “Penafsiran akan menunjukkan

hukum pada tujuan kemanusiaan” yang menjadi

hakekatnya, atau keadilan yang diinginkan. Dalam

prosses tersebut apabila ternyata hukum dirasakan

177

tidak cukup memberikan keadilan melalui rumusan

yang tekstual, maka penafsiran-penafsiran yang

dilakukan penegak hukum dengan tujuan

kemanusiaan harus dapat diterapkan. Penafsiran

profresif adalah salah satu jenis penafsiran dengan

tujuan kemanusiaan “agar hukum dapat bermakna”

bagi kesejahteraan manusia. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo.


mengenai hukum sebagai sarana

yang mendorong pembangunan, dengan Hukum

Pembangunan yang progresif, yang berlandaskan

pembinaan dan pengembangan etika atau moral dan

akal yang berhati nurani. Etika atau moral sangat

melekat pada diri manusia. Oleh karena itu bertitik

tolak dari pembinaan dan penataan etika yang perlu

alat penilai, yaitu consciousness atau kata hati atau

kesadaran jiwa manusia. Isi consciousness

merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap jiwa

yang terdiri dari metoda kesadaran, pertimbangan

rasa, kedewasaan jiwa, dan sikap kehati-hatian.

Ketiga hal ini terdapat pada manusia di mana hukum

progresif sangat bertumpu pada sumber daya manusia

(SDM) dalam hukum. Oleh karena itu, cara

membangunnya dapat melalui lembaga pendidikan

tinggi hukum yang akan melahirkan manusia yang

beretika atau bermoral.

5. Filsafat hukum etika dan profesi adalah: studi atau

ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat pokok dari


baik, yang mencakup ontologi,

178

INDEKS

A

Aksiologi hukum

16

Applied theory 242

Asas penataan 97,

99

Argumentasi

yuridis 96

B

Bellum omnium

contra omnes 243

C

Cita hukum 3

D

Diskursus hukum

97

Doelmatigheid 12

E

Ethika 20, 28, 29,

218

Epistemologi 16

hukum 16

F

Filsafat 1, 2, 3

Filsafat hukum 5

10, 11;12

Filsafat ilmu 5

Filsafat bangsa 32

Filsafat hukum 7,

15

Filsafat tentang

manusia 33

Filsuf 2

Middle range theory

225

G

Gemeenschap 11

Grand theory 212

H

Hak 220

Homo sapiens 33

Homo homini

lopus243

Hukum 2, 6,7

I

Iustitia 22

J

Judgmentm99

K

Keadilan 3,13, 31

Kebenaran 36

Kebiasaan 8

Keseimbangan 172,

173, 198, 225

Kesusilaan 24

179

Kepastian hukum

13

Ketertiban 3

Ideologi hukum 16

L

Lex Aeterna 9

Lex Naturalis 9

Lex Positive 10

Lex Devina 1l

Logika hukum 16,

97

Law 23

M

Monarkhi absolut

244

Moral 24, 26,27

Metode 36

O

Ontologi hukum 15

P

Paradigm 3696

Penalaran hukum

Persoonlijkheid 11

Philosophos 2

Positivisme

Prediktabilitas 3

Pricipia

R

Rasionalisme 245

Retorika hukum 97

S

Secundaria 10

Sollen-sein 1

filafat hukum etika dan profesi dan... · 2020. 12. 3. · filsafat hukum etika dan profesi adalah:...

Documents