fh.unram.ac.id … · web viewjurnal ilmiah mekanisme pelaksanaan pembentukan peraturan desa (studi...
TRANSCRIPT
JURNAL ILMIAH
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
(Studi di Kecamatan Belo Kabupaten Bima)
Oleh:
M. AGUNG AMINULLAHD1A114145
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019
HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
(Studi di Kecamatan Belo Kabupaten Bima)
Oleh:
M. AGUNG AMINULLAHD1A114145
Menyetujui,
Pembimbing Pertama,
Dr. Chrisdianto Eko Purnomo., SH., MHNIP. 19780912 200312 1 001
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA(Studi di Kecamatan Belo Kabupaten Bima)
M. AGUNG AMINULLAHD1A114145
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Desa dan untuk mengetahui kendala serta solusi dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh di Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa Runggu dan Desa Roka, yaitu dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Kendala, yaitu sumber daya manusia, pengetahuan dibidang hukum, proses perencanaan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Desa dan inisiatif dalam pembentukan Peraturan Desa. Solusi yang dilakukan, yaitu penyuluhan dengan mendatangkan narasumber, konsultasi kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dan melakukan dengar pendapat.Kata kunci : Mekanisme, Pembentukan, Peraturan Desa
THE IMPLEMENTATION MECHANISM IN LEGISLATING VILLAGE REGULATION (Study in the District of Bima)
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the process of forming Village Regulations and to find out the obstacles and solutions in the formation of Village Regulations in the District of Belo Regency Bima. The method used is an empirical legal research method. The results of the study were obtained in Ncera Village, Renda Village, Cenggu Village, Runggu Village and Roka Village, namely from the stages of planning, compilation, discussion, stipulation, enactment and dissemination in accordance with the guidelines for the formation of laws and regulations. Constraints, namely human resources, knowledge in the field of law, planning processes in the formation of the Village Regulation Draft and initiatives in the formation of Village Regulation. The solution, namely counseling by bringing in speakers, consulting the Legal Section of the Bima Regency Secretariat and conducting hearings.
Keywords: Mechanism, Legislating Village Regulation
i
I. PENDAHULUAN
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, dijelaskan
dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu
akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Pengaturan tentang jenis dan
hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama
Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebagaimana dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini dilakukan di
Kecamatan Belo Kabupaten Bima yang terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu Desa
Roka, Desa Runggu, Desa Cenggu, Desa Renda dan Desa Ncera. Terkait
pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Kecamatan Belo Kabupaten Bima hanya
sebagian desa yang dapat membentuk Peraturan Desa dan terdapat permasalahan
yang terjadi dalam penyusunannya. Terkait permasalahan tersebut, maka
penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana proses
pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Kecamatan Belo Kabupaten Bima,
kemudian apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pembentukan
Peraturan Desa yang ada di Kecamatan Belo Kabupaten Bima serta solusi untuk
ii
mengatasi kendala atau hambatan dalam pembentukan Peraturan Desa yang ada di
Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui
proses pembentukan Peraturan Desa yang ada di Kecamatan Belo Kabupaten
Bima. 2) untuk mengetahui kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam
pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Secara akademik, melalui
penelitian ini Penyusun dapat memperoleh bahan penyusunan skripsi sebagai
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di
Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada
umumnya dan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara pada khususnya
mengenai mekanisme pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di
Kecamatan Belo Kabupaten Bima. 3. Secara praktis, memberikan tambahan
pengetahuan kepada Penyusun maupun pembaca mengenai mekanisme
pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian
hukum empiris. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-
undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach),
pendekatan sosiologi (sociological approach).
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data
Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari kantor
Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Data
iii
Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu berupa
peraturan perundang-undangan. Data Kepustakaan, yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Penyusun untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik
atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Data Lapangan, yaitu penelitian
melalui metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif,
yang dalam hal ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang
digunakan dan pengetahuan tertentu dari pihak Peneliti. Penelitian lapangan biasa
dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitian yang akan dilakukan
berdasarkan konteks, yaitu dengan melakukan observasi/pengamatan dan
wawancara (interview) kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).
iv
II. PEMBAHASAN
Proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima
Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penyusun di 5 (lima)
Desa, yaitu Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa Runggu dan Desa Roka
di Kecamatan Belo Kabupaten Bima mengenai proses pembentukan Peraturan
Desa adalah sebagai berikut :
Tahap Perencanaan Rancangan Peraturan Desa
Dalam tahap perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa, Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa
dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Dalam tahapan perencanaan rancangan
Peraturan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya
yang ada di desa diundang oleh Pemerintah Desa dan/atau Badan
Permusyawaratan Desa dalam tahapan perencanaan rancangan Peraturan Desa
agar dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk rencana penyusunan Peraturan Desa.
Berdasarkan uraian di atas, Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa
Runggu dan Desa Roka menerapkan hal yang sama dalam tahap perencanaan
rancangan Peraturan Desa, namun ada satu desa, yaitu Desa Ncera yang
keterlibatan masyarakat kurang optimal, karena tidak hadir atau tidak mengikuti
musyawarah di kantor desa, walaupun Pemerintah Desa telah mengundang baik
secara tertulis maupun secara langsung.1
Tahap Penyusunan Rancangan Perturan Desa 1 Hasil Wawancara Dengan Amirullah, Penjabat Kepala Desa Ncera, 11 Juni 2019, Di
Kantor Desa Ncera.
v
Tahap penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah
Desa, setelah itu rancangan Peraturan Desa yang telah disusun selanjutnya
dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk
mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan
disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas
dan disepakati bersama.
Badan Permusyawaratan Desa dapat menyusun dan mengusulkan
rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan
rancangan Peraturan Desa tentang Laporan PertanggungJawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Berdasarkan tahapan penyusunan di atas oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa Runggu
dan Desa Roka secara teknis sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan
perundang-undangan.
Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Dalam tahapan pembahasan rancangan Peraturan Desa Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang Kepala Desa untuk membahas dan
menyepakati rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah
disepakati bersama, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan
vi
Desa sejak tanggal kesepakatan. Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan sejak diterimanya rancangan
Peraturan Desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
Berdasarkan tahapan pembahasan rancangan Peraturan Desa di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa Runggu
dan Desa Roka secara teknis sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan
perundang-undangan.
Tahap Penetapan Peraturan Desa
Dalam tahapan penetapan rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi
tanda tangan oleh Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Desa
untuk diundangkan. Dalam tahapan penetapan rancangan Peraturan Desa di Desa
Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa Runggu dan Desa Roka sesuai dengan
tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tahap Pengundangan Rancangan Peraturan Desa
Dalam tahap pengundangan rancangan Peraturan Desa, dalam hal ini
Peraturan Desa yang telah ditetapkan, selanjutnya Sekretaris Desa diundangkan
dalam Lembaran Desa dan Berita Desa. Dalam tahapan pengundangan, rancangan
Peraturan Desa yang sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat
oleh lembaga negara atau pembentuk peraturan perundang-undangan yang
berwenang.
Tahap Penyebarluasan Peraturan Desa
vii
Dalam tahapan Penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan informasi dan/atau
memperoleh masukan dari masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan Penyusun di Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa
Runggu dan Desa Roka, bahwa Pemerintah Desa telah melakukan upanya dengan
meberikan informasi dengan cara memasang baliho dan menginformasikan di
tempat umum, seperti di mesjid.
KENDALA DAN SOLUSI UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan
tingkat kemajuan dan perkembangan dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Tingkat pendidikan
aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima dapat dilihat
tabel dibawah ini, sebagai berikut :
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ncera mengenai
tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:2
Tabel 3. Tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa NceraNo Jabatan Jumlah(orang) Keterangan Pendidikan1 Kepala Desa 1 orang Sarjana
2 BPD 7 orang Sarjana = 1 orangSMA/Sederajat = 6 orang
3 Sekretaris Desa 1 orang Sarjana4 KAUR Perencanaan 1 orang Sarjana5 KAUR Umum 1 orang SMA/Sederajat6 KAUR Keuangan 1 orang SMA/Sederajat
2 Hasil Wawancara Dengan Tamrin, Sekretaris Desa, 11 juni 2019, Di Kantor Desa Ncera
viii
7 KASI Pemerintahan 1 orang SMA/Sederajat8 KASI KESRA 1 orang SMA/Sederajat9 KASI Pelayanan 1 orang Sarjana
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Renda mengenai
tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:3
Tabel 4. Tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa RendaNo Jabatan Jumlah(orang) Keterangan Pendidikan1 Kepala Desa 1 orang Sarjana2 BPD 11 orang Sarjana = 5 orang
SMA/Sederajat = 6 orang3 Sekretaris Desa 1 orang Sarjana4 KAUR Perencanaan 1 orang SMA/Sederajat5 KAUR Umum 1 orang Sarjana6 KAUR Keuangan 1 orang SMA/Sederajat7 KASI Pemerintahan 1 orang SMA/Sederajat8 KASI KESRA - -9 KASI Pelayanan 1 orang Sarjana
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Cenggu yang
dilakukan oleh Penyusun mengenai tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Desa
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:4
Tabel 5. Tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa CengguNo Jabatan Jumlah(orang) Keterangan Pendidikan
1 Kepala Desa 1 orang SMA/Sederajat2 BPD 9 orang Sarjana = 4 orang
SMA/Sederajat = 5 orang3 Sekretaris Desa 1 orang Sarjana4 KAUR Perencanaan 1 orang SMA/Sederajat5 KAUR Umum 1 orang SMA/Sederajat6 KAUR Keuangan 1 orang SMA/Sederajat7 KASI Pemerintahan 1 orang SMA/Sederajat8 KASI KESRA 1 orang SMA/Sederajat9 KASI Pelayanan 1 orang Sarjana
3 Hasil Wawancara Dengan Lukman, SE., Kepala Desa Renda, 11 Juni 2019, Di Dusun Wuwu Pajo.4 Hasil Wawancara Dengan Syafruddin., Kepala Desa Cenggu, 12 Juni 2019, Di Kantor Desa Cenggu.
ix
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Runggu yang
dilakukan oleh Penyusun mengenai tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Desa
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:5
Tabel 6. Tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa RungguNo Jabatan Jumlah(orang) Keterangan Pendidikan
1 Kepala Desa 1 orang SMA/Sederajat2 BPD 7 orang Sarjana= 1 orang
SMA/Sederajat = 6 orang3 Sekretaris Desa 1 orang SMA/Sederajat4 KAUR Perencanaan 1 orang SMA/Sederajat5 KAUR Umum 1 orang SMA/Sederajat6 KAUR Keuangan 1 orang SMA/Sederajat7 KASI Pemerintahan 1 orang SMA/Sederajat8 KASI KESRA 1 orang SMA/Sederajat9 KASI Pelayanan 1 orang SMA/Sederajat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Roka mengenai tingkat
pendidikan aparatur Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:6
Tabel 7. Tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa RokaNo Jabatan Jumlah(orang) Keterangan
Pendidikan1 Kepala Desa 1 orang Sarjana2 BPD 7 orang Sarjana= 3 orang
SMA/Sederajat = 4 orang3 Sekretaris Desa 1 orang Sarjana4 KAUR Perencanaan 1 orang Sarjana5 KAUR Umum 1 orang SMA/Sederajat6 KAUR Keuangan 1 orang SMA/Sederajat7 KASI Pemerintahan 1 orang SMA/Sederajat8 KASI KESRA 1 orang Sarjana9 KASI Pelayanan 1 orang SMA/Sederajat
Telah dikemukakan di atas mengenai bagaimana tingkat atau kualitas
Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Belo Kabupaten
Bima, sehingga dapat dikesimpulan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia
terbilang sedang, karena di Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa Runggu
5 Hasil Wawancara Dengan Musmulyadin, Kepala Desa Runggu, 12 Juni 2019, Di Kantor Desa Runggu.
6 Hasil Wawancara Dengan Ikhsan, Kepala Desa Roka, 12 Juni 2019, Di Kantor Desa Roka
x
dan Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima diduduki oleh orang-orang yang
berpendidikan. Lukman, SE selaku Kepala Desa Renda menyatakan “bahwa yang
menjadi kendala Pemerintah Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima terhadap
pembentukan Peraturan Desa, karena aparatur Pemerintah Desa diduduki oleh
orang-orang yang tidak memilik kompetensi dalam bidangnya, meskipun rata-rata
aparatur Pemerintah Desa ini terdiri dari orang-orang yang latar belakang
pendidikan SMA/Sederajat dan Sarjana, namun kebanyakan dari mereka tidak
memiliki kompetensi dalam bidang ilmu hukum. Sehingga berdampak tehadap
pembentukan Peraturan Desa”.7
Berangkat dari uraian di atas, alternatif solusi untuk mengatasi kendala
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
pembentukan Peraturan Desa yang ada di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, yaitu
dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan, khususnya mengenai
pembentukan Peraturan Desa.
Pengetahuan dibidang Hukum
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki kesulitan dalam
merancang atau merumuskan Peraturan Desa, karena kurangnya pengetahuan
dalam bidang hukum, mengingat kualifikasi pendidikan dan kurangnya mencari
informasi, seperti di Desa Ncera, Desa Renda dan Desa Roka.
Alternatif solusi dari Penyusun kepada Pemerintah Desa Ncera, Desa
Renda dan Desa Roka, yakni konsultasi kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bima. Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima bisa
memberikan penyuluhan hukum di setiap kecamatan dan memberikan Buku Saku 7 Hasil Wawancara Dengan Lukman, SE., Kepala Desa Renda, 11 Juni 2019, Di Dusun Wuwu Pajo.
xi
kepada Pemerintahan Desa yang berisi pedoman dalam membentuk Peraturan
Desa.
Proses Perencanaan Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Desa
Kendala yang dihadapi oleh aparatur Pemerintahan Desa Ncera, Desa
Renda, Desa Cenggu, Desa Runggu dan Desa Roka pada saat perencanaan
pembentukan Peraturan Desa, yaitu permasalahan dalam pengumpulan materi
muatan, dasar hukum dan penafsiran hukum.
Alternatif solusi yang dilakukan yakni mencoba menyatukan argumentasi
melalui musyawarah, apabila tidak berhasil maka langkah selanjutnya, yaitu
mendatangkan narasumber.
Inisiatif dalam pembentukan Peraturan Desa
Beberapa desa masih menggunakan Peraturan Desa yang lama atau
mengeluarkan produk hukum desa berupa Peraturan Kepala Desa dari pada
membentuk Peraturan Desa, hal ini menunjukan inisiatif Pemerintah Desa tersebut
kurang antusias dalam membentuk Peraturan Desa yang baru, seperti di Desa
Renda dan Desa Ncera.
Alternatif solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Renda dan Desa
Ncera melakukan dengar pendapat/public hearing, baik secara langsung atau tidak
langsung, secara internal atau dengan masyarakat, apakah membutuhkan untuk
dibentuk Peraturan Desa, sepanjang Peraturan Desa tersebut tidak segera
dibutuhkan maka Peraturan Desa yang lama masih diberlakukan.
III. PENUTUP
xii
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas bahwa Proses Pembentukan Peraturan Desa Di
Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dari hasil penelitian di 5 (lima) dari 9
(sembilan) desa, yaitu Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa Runggu dan
Desa Roka, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahap perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan telah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Hal ini berarti bahwa
proses pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan,
yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Dari hasil penelitian di Desa Ncera, Desa Renda, Desa Cenggu, Desa
Runggu dan Desa Roka terdapat beberapa kendala dalam proses pembentukan
Peraturan Desa, yaitu antara lain (i) sumber daya manusia; (ii) pengetahuan
dibidang hukum; (iii) proses perencanaan dalam pembentukan Rancangan
Peraturan Desa (Raperdes); dan (iv) inisiatif dalam pembentukan Peraturan Desa.
Alternatif solusi yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Desa, yaitu
xiii
penyuluhan dengan mendatangkan narasumber mengenai pembentukan Peraturan
Desa, konsultasi kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dan
melakukan dengar pendapat/public hearing.
Saran
Disarankan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima,
dalam hal ini senantiasa untuk selalu membina dan mengawasi Pemerintah Desa
dalam pembentukan Peraturan Desa. Pemerintah Desa juga diharapkan lebih
memperhatikan kualitas sumber daya aparaturnya dengan mengembangkan
pengetahuan ilmu hukum dengan melakukan bimbingan teknik (Bimtek) terkait
teknik penyusunan Peraturan Desa.
Disarankan kepada Pemerintah Desa dalam rekrutmen aparatur Pemerintah
Desa dengan menerapkan merit system, yakni kebijakan dan manajemen Sumber
Daya Manusia aparatur Pemerintah Desa yang didasarkan pada kualitikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.
DAFTAR PUSTAKA
xiv
Peraturan perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5507
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN No.7 Tahun 2014, TLN No.4826
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN No. 123 Tahun 2014, TLN No. 5539
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 82 Tahun 2011
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa, BN No. 2091 Tahun 2014
Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, LD No. 8 Tahun 2007