ffiliunliuli - audit board of indonesia · 2013, nilai anggaran kegiatan te-rsebut berubah menjadi...
TRANSCRIPT
5ub Bagiarr Hurnas dan Tata Usaha Bpl( l{l Perwalllilari r "r ovillsi lJali
DISKUSI '- Rai Suta tengah berdiskusi dengan pengacarapada sidang putusan perkara korupsi perjalanJn dinas DpRDDenpasar, Rabu (2617).
selama I tahun dikurangi se-lama terdakwa berada dilamtahanan. Dan meniatuhkanhukuman denda Rp 50 jutasubsidair 3 bulan kurungarf,',tegas Hakim Ketua Wavair Su-kanila.
Diberitakan sebelumnya,JPU dalam dakwaan meng-ungkapkan perbuatan terdal-wa terjadi pada 2013. padaprogram peningkatan kapasi-tas lembaga DPRD, terdapatanggaran perjalanan dinasyang dimuat dalam DIpASekwan dengan rincian pem-bahasan rancangan perda Rp4.321.200.000, kun;ungan ke4iuntuk peningkatan wawasanRp 6.329.550.000.
Selanjutnya dalam ApBD
Rai Suta Pikir-pikirDihukum L2 Bulan
r $idang Korupsi perdin DPRD ltda DenpasarDENPASAR, TRIBUN BALI- Mantan sekretaris dewan(Sekwan) Denpasar I GustiRai Suta (60), menialani si-dang putusan perkaia korup-{ perjalanan dinas (perdin)DPRD Denpa sar, Rabu (26 / 7\di Pengadilan Tipikor. Dia di-vonis 12 bulan penjara, atasputusan ini Rai Suta masihpikir-pikir.
-Rai Suta yang tahun 2013
menjabat sebagai penggunaAnggaran (PA)divonis 1 ta-hun (12 bulan) penjara.olehmajelis hakim pimpinan Wa-yan Sukanila. Terdakwa Rai
.Sut1 y$g didampingi penasi-
hat hukumnya Made Suardikamenyatakan pikir-pikir. pula,tim Jaksa Penuntut Umum(fPU) dari Kejaksaan Negeri(Kejari) Denpasar menyatakanhal yang sama.
Sejatinya putusan malelishakim tersebut relatif ringandibandingkan tuntutan yangdiajukan tim JPU Dewa AryiLanang Raharja dkk. Sebe-lumnya tim JPU menuntutterdakwa Rai Suta dengan pi-dana penjara selama 1 tahundan 6 bulan. Rai Suta jugadituntut hukuman denda Rp50 juta, subsider 6 bulan ku-nmgan.
Dalam amar pufusan, maje.lis hakim menyatakan, terdak-wa telah sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi dengantujuan menguntungkan dirisendiri, orang lain atau suafukorporasi. Juga menyalahgu-nakan kewenangan.
"Menjatuhkan pidana ter-hadap terdakwa I Gusti RaiSuta dengan pidana penjara
perubahan' yang tercantumdalam DPPA sekretariatDPRD tanggal 23 September2013, nilai anggaran kegiatante-rsebut berubah menjadi Rp19jn.205.N0
U_ntuk mendukung kegiat-an Perdin DPRD Koti Denpa-sar terdakwa Rai Suta dituniukselaku Pengguna Anggaian(PA) berdasarkan SK WiiikotaDenpasar. Selanlutnya menun-juk saksi yang iuga-tertidanaI Gusd M;de"Patr"a selaku pe-jabat Pelaksana Teknis Kegiat-an (PPTK). Penuniukan pPTKberdasarkan keputusan sekre-taris DPRD Kota Denpasar.
Akibat perbuatan terdakwatelah menyebabkan memper-kaya pihak travel agen danorang lain, yang mengakibat-kan kerugian Rp 2.292.268.17 0.Sebagai akibat kelebihanmembayar yang diterima pi-hak travel sebagaimana haiilaudit BPKP perwakilan Bali.Terhadap nilai kemgian telahdilakukan pengem6alian Rp2.292.268.17 0. Pengembali-an uang itu telah disetorkanke kas negara dalam perkaraGusti Made Paha. (can)
TRIETJN BALI/MOMAN MAHAYASA
Edisi::ry41L5.!gl!!ill
tr"'L-rl_ r$ %B ifl
__5___-_- ll-- -=.-r..-'".=,,, ---- *l-.ar:-*,].--l!
ffiliunliuli
Ir
*I'
vf
5ub oagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan lerovinsi Bali
SFih*Bnli
ffi&neggmtffifr3ffiffiffi$4$agg}#kffiffi#Ywr&*fumtKwwa*w
Wmrmps*ffimmmffi$tumhFs*Ymk$.vX*rmfmm
DENPASAR, TRIBUN BALI diubah dengan UU RI No 20 4!t]l3"OesnaKepakisan- Ansgota dewan altif JpnD tahun 2001 ientung perubah- mengalukan proposal fiktif
Ktuiikuns, r wuyun ri."-n un utu, UU No ai'!u["^ lsss bern"o.nor otTpp vsnrr/
eaori^u15A1ur.r.,i^yu*;.,iu. ;;^t"tu p"^u*r^i"r"^ ii^- vlll2014 kepada Bupati
tani siaung perdana ai r."it aut p;tunu Korupsi io Pasal
'l::EL""-
Dalam proposat
ditan Tipikor, u"npurur,'Ruoiu ii"Vr, til ke-t x.HUpldana. bernilai np los'+oo'000 itu'
(2617).sidngt"*u''**g: "Dakwaan t;;;;;' ;;t- iersungku Krisnia Adiputra
asendakan pu*Ur.uur,' iui- buutan turaumu?Ln'tiUu- memaliukan tandatangan ka-
wlan dari tim Jaksa penun- gaimana aiutu. ian Jiuncam kaknya, I Komang Raka wid-
tut umum 0pul. ricen tiial F"r"il uu RI No 31 tahun nyana, yang diajukan sebagat
sendirian, t.auu unutnyu*ii ioio **ung Pemberantasan seketaris panitia'
Kadek Endang Astiti (nd) d* ii"a"l Pida-na ffi;;i;;- Bahkan, tersangka Krisnia
I Ketut Krisnia ediputra (3f g1'ly.rr3.ttl^1lt ditb"i;""g- Adiputra iusa memalsukan
(berkas terpisah) *;;i;;i liu ru No ZO r"i]r'lioor ,"*- tandatanean Kepala Desa
sidang dakwaan. r.t'i'"v" *gp:*?*T;;u{;N;t1 perbekeliGetakan'DewaKe-
meniatani sidang o"tT";" tar,irn tsss rg"r-g offi;;;. iut widunu, beserta stempel
terkait kasus dugaan i;t"P- iasan Tindak Pidina Korupsi desa'
si bantuan aonu tiuur.,"iuriln i;;KiJHp. d;li;s;;l;i;a . .Bukan hanYa itu' dia (ter-
anggaran zots p.*tungunl^ r'ltvt' ai hadaPan i"![]it il1- dakwa Krisna-Adipiha) juga
merajan Sri Arya or"riu f.i kim pimpinan Mua. Sirt"t."i. mencatut nama beberapa
pakisan di Dusun nniingan, arga Deda Getakan yang
besa Getakan, fO*gk,figl- " Palsu Tanda Tangan diaiukan sebagai paniha pem-
sidans pertama unfr,l',". Terpisah, lpu-menauf*a bangunan Meraian sri Arya
dakwa kicen, tim lpil yr.g t.odui*u fna*j ,lttiti aun K.reina Kepakisan' sePertr
dikoordinir Kasipidsus (elak: Krisnia AdiP;;?;;;;;; Nengah Suia Wastika' I Wa-
saan Negeri (Keiari) Iii;"g- dakwaan pri*J. f"t.iai-rU yan "Nyariasa' I Ketut Suana'
kung, Meye, si.nunluiiuot ni N" ai i.n"^ is99 i.^,r.tg j *t; serhteg"' uiar iaksa
mendakwa rci..n itniun pemberantasantindakpidana Meyer'
pasal berlap,,' '""ilt?';
i;'^'P'i''"b;#;;il;;h s'etelah proposal itu dise-
dalam dakwaan prrmer kesa- delgin uu niN". io t"rrr" tuiui Pemkab klungkung ka-
tu, perbuatan terdakwa Kicen 200i tentang perubahan atas rena difasilitasi anggota
sebisaimana diutu.'iun Ji- uu No. Srlihr; 1999 ten- Dewan vans notabene
ancam Pasal 2 ayat (1) UU Rl tang pember;;;;; iinaul ayah daii Kiisnia Adi-
Nomor 3l tahun 1999i""t"il pidl,ia korupsi jo Pasal 55 p-utr4makauangbansos
pemberantasan Tindak pida- ayat (1) t e-i ruHpiduna. iair Rp 200 jut4 sesu.ai
na Korupsi r.uugui-unu t"tin p'un keduanya didakwa dak- surat Perintah Pencair-
diubah dengan uu niNo ZO waan subsider, pasal 3 UU an Dana Nomor 004111
tahun 2001 tentang p"Jun- RI No. 31 tahun 1999 tentang SP2D-BKT/?015 tanggal
an atas UU No 31 tairun 1999 pemberantasan tindak pidana 7 April2015.
tentang Pemberantasan Tin- icorupsi, sebagaimana diubah "N-amun, kapena hing-
dak pidana Korupsi jo pasal dengan UU RI No. 20 tahun ga 1 Maret 2016-pemba-
56ke-1 KHUP. 2001 tentang perubahan atas ngunannya tak kunjung
Sementara dalam dakwa- UU No. 31 tahun 1999 tentang terelisasi, akhirnya ban-
an primer kedua dinyatakan, pemberantasan tindakpidana sos fiktif ini menjadi te-
bahwa perbuatan terdakwa korupsi joPasal 56ke-1 KUH- muan Tim MonitoringKicen sebagaimana diatur dan Pidana. dan Evaluasi (Monev)
diancam pisal 2 ayat (1) UU Sesuai surat dakwaan, ka- Pemkab KlungkungRI No 31 tahun 1999 tentang sus ini berawal ketika Ketut dan BPKP, pada 1 Maret
pemberantasan tindak pida: KrisniaAdiputraselakuKetua 2076," imbuh |aksa Me-
l.@-HqlPe-bangunan Mera- Y
Edisi
Hal
r tforrtrs 17 D,lf-totl4
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl perwakiian lrrovinsi Bali
@ihunsali
DewanKembalikanMobil Dinas
n SPRA Knrangasem $epakat Mintafi a ntl Tu nln ngla n Transportasi
AMIAPURA, TRIBUNBALI - Program pinjam pa-kai mobil alnas untui. OpitOKarangasem diganti dengantunjangan transportasi. Ke-putusan ini disepakati saatgelar rapat kerja bahas pera-turan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 Hak Keuangandan Administrasi Pimpinanserta Anggota DPRD Kara-ngasem/ Rabu (26/7).
Dalam rapat kerja, semuaanggota DPRD sepakat me-nyerahkan mobil dinas keeksekutif dan mengganti de-ngan tunjangan transportasi.Namun besaran tunjangantersebut hingga kini belumditentukan dan segera diba-has. Namun, dewan sepakatagar tunjangan transportasi.mendekati DPRD KabupatenBadung.
Ketua DPRD KarangasemNengah Sumardi menlelas-kan, pergantian ini mengacupada Peraturan PemerintahNo 18 tahun 2017. Dalam ama-nat PP Nomor 18, daerah ha-rus menindaklanjuti denganPeraturan Daerah (Perda) tigabulan setelah diundangkan.
17Mobil(dinas) itusifatnya pinjam
pakai, tidak, selamanya.
Nengah SumardiKetua DPRD Karangasem
Langkah tersebut diambil se-suai regulasi berlaku.
"Mobil (dinas) itu sifatnyapinjam pakai, tidak selama-nya. Sekarang mobil akandikembalikan, diganti tun-jangan transportasi sesuai
kemumpuan' keuangan dae-rah," jelas politikus PartaiGolkar ini.
Untuk nominal belum di-pastikan. Masalah nominaldiatur di Peraturan Bupati(Perbup) Karangasem. Eks-kutif akan mengkaji berapanominal yang dikeluarkan.Nominal tunjangan trans-portasi tidak boleh melebihistandar provinsi serta meng-acu pada kemampuan ke-uangan daerah.
. "Belum tahu berapa tun-Jangan transportasi provinsi.Masalah peraturan bupati danpelaksanaan, serta nominalakan di kaji lagi. Semua ang-gota sepakat dengan peralihanini," kata anggota dewan asalSibetan. (tul)
Amanah,Undmng-ilndangSEKRETARIS Daerah (Sekda) Karangasem, Gede Adnya Mulya-di menyatakan bersedia menganggarkan jika tunjangan rranspor-tasi merupakan amanah Undang-undang. pihaknya segera.mem_programkan tunjangan tersebut, dengan catatan nominal harusmengikuti kemampuan keuangan kabupetan.
"Masalah nominalnya dikaji lebih dulu. Tim Ekskutif belum be_rani memastikan tunjangan transportasi untuk anggota DpRD. Nominal ini akan kita bahas di internal ekskutif," kata Mutyadi. (ful)
disi tGr',r15, 2? 2ratr 1ot7Er
Ial 11