fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2012/analisis... · penulisan hukum “analisis...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

DALAM KELUARGA DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA

( STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.B/2010/PN.Sal )

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

MARGARETHA PUTRI WULANINGRUM

NIM E.0007160

Fakultas Hukum


2012


commit to user


DALAM KELUARGA DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA

( STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.B/2010/PN.Sal )

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada


Oleh

MARGARETHA PUTRI WULANINGRUM

NIM E.0007160

Fakultas Hukum


2012

I


commit to user


commit to user

PERNYATAAN

Nama : MARGARETHA PUTRI WULANINGRUM

NIM : E0007160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


DALAM KELUARGA DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA ( STUDI

PUTUSAN NOMOR 73/Pid.B/2010/PN.Sal ) adalah betul-betul karya saya

sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi

tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari

terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2012

Yang membuat pernyataan

Margaretha Putri Wulaningrum

NIM. E0007160


commit to user

ABSTRAK

MARGARETHA PUTRI W, E0007160. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.B/2010/PN.Sal). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga serta bagaimana implementasi ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam putusan Nomor: 73 /Pid.B/2010/PN.Sal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data dengan metode silogisme dan intepretasi berdasarkan kata dalam undang-undang dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil bahwa berdasarkan studi putusan yang digunakan sebagai bahan analisis pada skripsi ini, bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami orban adalah kekerasan fisik yang dilakukan anak terhadap ibu tirinya. Implementasi ancaman sanksi pidananya hakim menggunakan asas lex specialis derogat legi generali dimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang telah mengesampingkan Pasal 351 KUHP yang masih bersifat umum mengenai tindakan penganiayaan, dikarenakan tindakan penganiayaan yang telah terjadi dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Dari pembahasan tersebut maka dihasilkan kesimpulan, Kesatu, bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah :Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Hakim dalam Putusan Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.Sal menggunakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Maka Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.Sal telah sesuai dalam penerapannya. Kedua, perlu adanya pemeliharaan rasa hormat dalam keluarga sehingga hubungan antara anak dan orang tua dapat terjaga dengan baik, relasi yang benar antara anak dan orang tua serta anggota keluarga lainnya adalah dengan cara komunkasi maka setaip persoalan mampu diselesaikan tanpa harus ada kekerasan yang pada akhirnya merugikan berbagai pihak, sehingga Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mampu menciptakan rasa keadilan dan membawa dampak positif dan menjamin hak- hak korban kekerasan dalam rumah tangga apapun bentuknya

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan Dalam Keluarga, Lex Scpecialis

Derograt Legi Generali


commit to user

ABSTRACT

MARGARETHA PUTRI WULANINGRUM, E0007160. ANALYSIS JURIDICAL CRIME AGAINST ABUSE IN THE FAMILY AT COURT SALATIGA (STUDY DECISION NUMBER 73/Pid.B/2010/PN.Sal). Faculty of Law of March Surakarta. Of 2012.

This study aims to determine the forms of violence in household and how the implementation threat of criminal sanctions contained in the decision No. 73 / Pid.B/2010/PN.Sal.

This research is a normative legal research that is descriptive, the type of data used are secondary data covering primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques used is the study of literature. Data analysis used the technique of data analysis and interpretation of syllogistic methods based on words in the statute by using deductive reasoning pattern.

Based on the discussion of the results obtained based on studies that used decision analysis as an ingredient in this paper, a form of domestic violence experienced by Orban is a child physical abuse committed against his stepmother. Implementation of the threat of criminal sanctions of judges using the principle of lex specialis legi derogat generali where Article 44 of Law Number 23 Year 2004 on Elimination of Domestic Violence, which has ruled that Article 351 of the Penal Code is still a general nature about the actions of persecution, because the act of persecution that has been done within the domestic sphere.

From the discussions it generated conclusions, One, a form of domestic violence are: physical violence, psychological violence, sexual violence, domestic neglect. Judges in Decision Number: 73/Pid.B/2010/PN.Sal using Article 44 of Law No. 23 of 200 4 on the Elimination of Domestic Violence in criminal sanctions based on the principle of lex specialis legi derogat generali. So the decision of Salatiga Court Number: 73/Pid.B/2010/PN.Sal compliance in its application. Secondly, the need for the maintenance of respect in the family so that the relationship between child and parent can be well preserved, right relationships between children and their parents and other family members by way of personal communication is the differing problems can be solved without any violence that ultimately harm various parties, so the Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence to create a sense of justice and brings a positive impact and ensure the rights of victims of domestic violence regardless of its form

Keywords: Crime, Abuse in the Family, Lex Scpecialis Derograt Legi Generali


commit to user

MOTTO

“ Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.”

(Amsal 3: 5)

“ Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29: 11)

“ Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.”

(1 Petrus 5: 7)

“ Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan

kepadaku “

( Filipi 4 : 13 )


commit to user

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku.

2. Bapak Yakub Sularno dan Ibu Yohana Sri Murni

yang selalu menyayangi dengan begitu besar

limpahan kasih dan sayang kepada penulis.

3. Abednego Eltros Novalino yang selalu setia

mendengarkan setiap keluh kesahku dan

menampung semua air mataku, pemberi semangat

dan menjadi obat dalam setiap kesedihanku.

4. Pada semua orang yang telah membantu penulis

dalam menempuh ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang

telah memberikan rahmat dan kasih – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan hukum “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA DI PENGADILAN NEGERI

SALATIGA ( STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.B/2010/PN.Sal )”.

Penulisan hukum ini membahas tentang analisa dari sudut pandang yuridis

tentang tindak pidana penganiayaan dalam keluarga yang dilakukan oleh anak

kepada ibu tiri. Dimana sekarang ini banyak sekali terjadi kasus-kasus

penganiayaan yang ada di sekitar kita.

Penulis memilih judul tersebut karena pada waktu sekarang banyak timbul

fenomena penganiayaan atau kekerasan dalam keluarga. Dimana dalam setiap

peristiwa tersebut para penegak hukum seakan-akan tidak berdaya dimana hukum

yang seharusnya ditegakan seperti tidak ada. Hal ini dikarenakan adanya

anggapan bahwa tidakan kekerasan tersebuut adalah aib keluarga. Oleh akrena itu

tidak semua bahkan sebagian besar masyarakat yang mengalami tindakan tersebut

memilih untuk diam dan tidak melaporkannya kepada aparat penegal hukum.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima

kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin pada penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak R. Ginting, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan dosen pembimbing yang

telah memberikan izin pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta

menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan

hingga tersusunnya skripsi ini.


commit to user

3. Ibu Subekti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan

waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga

tersusunnya skripsi ini.

4. Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademis,

terimakasih atas nasehat yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajarka ilmu yang

dimilikinya semoga akan selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan

memaafkan kami bila ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tak

disengaja.

6. Keluargaku tercinta terimakasih telah mengasuhku dari dari kecil hingga

sekarang ini budi kalian tidak akan pernah tuntas kubalas karena sangat

banyaknya kasih sayang dan perhatian yang telah kalian berikan.

7. Teman-temanku di Fakultas Hukum, Adit, Ana, Mita, Sheny, Ayu, Ardi,

Amelia, John, Yosi, adik-adik di PMK,dan semuanya yang penulis tidak dapat

sebutkan satu persatu, terimakasih atas setiap canda tawa serta support yang

kalian berikan selama ini. I just wana say “i love you all”

8. Dan yang terakhir penulis mengucapkan terimakasih untuk Abednego Eltros

Novalino yang selau menjadi supporter setiaku. Untuk setiap cinta dan kasih

sayang selama ini kamu berikan untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. oleh

karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Surakarta, Juli 2012

Penulis


commit to user

DAFTAR ISI

Hal

JUDUL ………………………………………………………………… i

PERSETUJUAN ……………………………………………………… ii

PENGESAHAN ……………………………………………………….. iii

PERNYATAAN ………………………………………………………. iv

ABSTRAK……………………………………………………………... v

MOTTO………………………………………………………………… vii

PERSEMBAHAN …………………………………………………….. viii

KATA PENGANTAR ………………………………………………... ix

DAFTAR ISI ………………………………………………………….. xi

BAB I. ̀ PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang Masalah ………………………………...... 1

B. Perumusan Masalah ………………………………………. 3

C. Tujuan Penelitian …………………………………………. 4

D. Manfaat Penelitian ……………………………………….. 5

E. Metode Penelitian ………………………………………... 5

F. Sistematika Penulisan Hukum …………………………… 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA …………………………………..... 10

A. Kerangka Teoritis ………………………………………… 10

1.Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana ……………...... 10

a. Pengertian Hukum Pidana …………………………… 10

b. Asas – asas dalam Hukum Pidana …………………… 16

c. Teori dan Tujuan Pemidanaan m……………………... 17

2.Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan ………..... 20

a. Pengertian Tindak Pidana …………………………..... 20

b. Unsur Tindak Pidana dalam KUHP ………………..... 22

c.Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan ……………. 23

3.Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga ….... 25

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga ……….. 25


commit to user

b. Ruang Lingkup Rumah Tangga ………………………….... 26

B. Kerangka Pemikiran ………………………………………….. 27

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………. 29

A. Hasil Penelitian ……………………………………………... 29

B. Pembahasan ……………………………………………....... 35

1. Bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga ………… 35

2. Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dalam Putusan Nomor 73 / Pid.B/2010/PN.Sal

di Pengadilan negeri Salatiga ……………………………... 39

BAB IV. PENUTUP ……………………………………………………… 43

A. Simpulan …………………………………………………… 43

B. Saran ……………………………………………………...... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Xii


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai perilaku

menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang

mengakibatkan kesakitan dan distress (penderitaan subyektif) yang tidak

dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga

(rumah tangga) antar pasangan suami istri (intimate partners), atau terhadap

anak-anak, atau anggota keluarga lain, atau terhadap orang yang tinggal

serumah ( misal, pembantu rumah tangga). Saat ini marak terjadi kekerasan,

baik itu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun di lingkungan

kerja. Padahal kita semua tahu dan mengakui bahwa manusia diciptakan untuk

saling menghargai, saling berdampingan, saling menolong satu sama lainnya.

Namun jika kita melihat di sekeliling kita tanpa disengaja orang sering dan

senang berbuat yang tidak semestinya kepada orang lain. Padahal apa yang

dilakukan itu sudah bertentangan dengan norma dan ketentuan yang ada dan

berlaku di masyarakat, apa lagi Pemerintah sudah mengeluarkan produk

peraturan yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut jelas dikemukakan

bahwa yang pada intinya tidak membenarkan terjadinya bentuk-bentuk

kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi : Kekerasan Fisik, Kekerasan

Psikis, Kekerasan Seksual dan Penelantaran Ekonomi.

Dalam pemahaman androsentrisme (penglihatan bahwa laki-laki

sebagai norma kemanusiaan), laki-laki mengaku dirinyalah yang memiliki

kontrol atas dunia dan perempuan. Karena itu laki-lakilah yang berhak

menentukan norma kehidupan dengan gaya kepemimpinan yang dirasanya

akan mampu terus memperkokoh dominasi dan kekuasaannya. Andro

sentrisme menciptakan dan pada akhirnya diperkokoh oleh struktur yang

mendukung “pengesahan” perempuan sebagai korban tindak kekerasan.


commit to user

Struktur ini secara konsisten telah dibangun oleh sejarah sistem-sistem

keyakinan masyarakat patriarki. Tindak kekerasan berakar pada kedudukan

inferior terhadap otoritas dan kontrol laki-laki. Androsentrisme juga

membuahkan satu perbedaan sikap dan pandangan dasar terhadap keluarga

antara perempuan dan laki-laki. Sebuah perbedaan yang sering melemahkan

bergaining position istri terhadap suaminya.

Sekarang ini tidak hanya penganiayaan oleh suami. Bahkan seorang

anakpun mampu dan bisa menganiaya orang tua mereka sendiri. Kurangnya

kasih sayang dan perhatian mampu memicu terjadinya hal tersebut. Istilah ibu

atau ayah tiri juga mampu menimbulkan kekerasan dalam rumah tagga. Suatu

keadaan dimana tidak adanya penghormatan terhadap orang tua juga

merupakan faktor yang mampu menimbulkan adanya tindakan tersebut.

Kurangnya komunikasi dan pembinaan terhadap anak mampu menjadi

penyebab timbulnya kejahatan kemanusiaan tersebut. Berbagai kekerasan

berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis diterima seorang ibu tiri bila

si anak tiri tidak bisa menerima keberadaan ibunya. Anggapan bahwa ibu tiri

atau ayah tiri yang ada dalam masyarakat cenderung negatif, padahal tidak

semua ayah atau ibu tiri demikian adanya.

Berbagai kasus penganiayaan yang muncul cenderung dipungkiri dan

tidak diakui dalam konteks publik dan ditenggelamkan di wilayah privat

rumah tangga. Spouse Abuse (penganiayaan terhadap istri atau suami) adalah

bagian dari family abuse atau family violance (kekerasan dalam keluarga)

yang dapat berbentuk seperti family crime (kejahatan keluarga). Abuse adalah

tindakan negatif yang dilakukan dengan kekerasan, dilakukan berulang-ulang

dan berpola (maksudnya bahwa tindakan itu dapat berupa kekerasan atau

ucapan-ucapan menyakitkan) dan melalui proses sosialisasi dengan cara

menghina, melukai, melecehkan, menyakitkan dan dilakukan dengan sengaja.

Pelakunya lebih kuat (power full) dan korbannya tidak mempunyai kekuatan

dan tidak berdaya (power less). Tindakan agresif ini tidak berdiri sendiri tetapi

ada sebab-sebab dan latar belakangnya, untuk spouse abuse (penganiayaan

terhadap istri atau suami) yang menjadi korban umumnya adalah wanita


commit to user

dewasa tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa yang menjadi korban adalah

laki-laki, hanya saja wanita lebih banyak menjadi spouse yang dianiaya dari

pada sebaliknya. Mereka menjadi korban tindak kekerasan berbentuk physical,

Sexual maupun psychological. Memang, tindakan penganiayaan merupakan

salah satu aspek kehidupan yang tak dapat dihindari. Dalam keluarga,

tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan

kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena bagi seorang

perempuan atau istri hal itu adalah wilayah pribadi.

Berpijak pada kenyataan tersebut, jelaslah di sini bahwa masih banyak

perempuan yang telah menjadi korban penganiayaan dalam keluarganya.

Disini terlihat lemahnya posisi seorang perempuan sehingga mudah menjadi

korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin mengetahui

mengenai bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimanakah

bentuk implementesai ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam putusan

pengadilan Nomor:73/Pid.B/2010/PN.Sal. Sehingga dalam penelitian ini,

penulis memilih judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK

PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA DI PENGADILAN

NEGERI SALATIGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.B/2010/PN.

Sal )

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap

penelitian karena dibuat untuk memcahkan masalah pokok yang timbul sacara

jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang

akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih jelas mengaskan masalah

yang tepat dan mencapai tujuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis

merumuskan permasalahan untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ?


commit to user

2. Bagaimana implementasi ancaman sanksi pidana yang terdapat

dalam putusan Nomor : 73 /Pid.B/2010/PN.Sal.?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang

jelas.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah

sesuai dengan maksud penelitian.Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh

penulis dalam penelitian ini adalah :

1.Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

b.Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana yang diputuskan oleh

majelis hakim dalam putusan Nomor : 73 /Pid.B/2010/PN.Sal.

2. Tujuan Subyektif

a. Memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum (skripsi) agar dapat

memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sebagai Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai bentuk-bentuk kekerasan

dalam rumah tangga yang selama ini terjadi di sekitar kita serta implementasi

sanksi pidana yang dipelajari lewat putusan Nomor : 73 /Pid.B/2010/PN.Sal.

c. Sebagai salah satu cara untuk mendalami dan menerapkan teori dan ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh studi di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang

berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagi berikut :

1.Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum

pada umumnya dan pada khususnya dalam hukum pidana dalam hal


commit to user

bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dalam hal penerapan

sanksi pidana dalam memutus perkara.

b. Memperkaya refrensi tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah

tangga dan kesesuaian penerapan sanksi pidana yang dipakai dalam

memutus perkara tersebut.

c. Lebih mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama mengikuti

studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

b. Menjadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem pembinaan

anak nakal.

c. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan berpedoman pada metode

yang tepat. Peneliti harus cermat dalam menggunakan metode, agar hasil

penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada

hakekatnya metode memberikan pedoman bagi peneliti untuk mempelajari,

menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang akan dihadapinya.

”Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan memnganalisanya”

(Soerjono Soekanto, 2010:43).

Dalam suatu penulisan proposal penelitian, “ Peneliti harus menentukan

metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka

menjawab masalah penelitiannya” (Rianto Adi, 2010:56). Berdasarkan hal

tersebut, penulis dalam penelitian menggunakan metode penulisan sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian


commit to user

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum

normatif.” Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari

sisi normatifnya” ( Johnny Ibrahim, 2006:57 ).

Oleh karena penelitian hukum ini bersifat doktrinal, maka dilakukan

dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan – bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dikaji

untuk kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang

akan diteliti dalam penulisan hukum ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini

bersifat preskriptif yaitu “ Suatu penelitian yang mempelajari tujuan hukum,

nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-

norma hukum “ ( Peter Mahmud Marzuki, 2005:22 ).

3. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan

sebagai berikut:

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang ( satute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach)( Peter Mahmud Marzuki, 2005:93 ). Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis pendekatan kasus

( case approach ) dan pendekatan undang-undang ( statute approach ).

Menurut Johny Ibrahim, “Suatu penelitian normatif harus menggunakan

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”( Johnny

Ibrahim, 2006:32 ).

4. Jenis Data


commit to user

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data

sekunder yaitu data yang didapat dari bahan pustaka berupa keterangan-

keterangan melalui studi kepustakaan dan sumber-sumber tertulis lainnya.

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini

yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. “Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim”( Peter Mahmud Marzuki,2005:141). Bahan hukum primer yang penulis

gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

dan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 73/Pid.B/2010/PN.Sal.

“Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi: buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

putusan pengadilan”( Peter Mahmud Marzuki,2005:141). “Bahan hukum

tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan

bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain”(Johnny Ibrahim,2006:392).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan

dengan pemaparan penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan. Studi

kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan data yang relevan dengan pokok bahasan penelitian, melalui

membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, serta artikel media massa

dan internet.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik

analisis deduksi ( deduktif ). Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh

Aristoteles yang dikutip Peter Mahmud Marzuki, “Penggunaan metode deduksi


commit to user

ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor.

Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi”(Peter

Mahmud Marzuki, 2006:47). Selanjutnya menurut Philipus M.Hadjon dalam

buku Peter Mahmud Marzuki, ”Yang merupakan premis mayor adalah aturan

hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal

tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan”( Peter Mahmud Marzuki, 2006:47).

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan cara mengiventarisasi

sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-

undang-undangan disertai dokumen-dokumen yang dapat membantu

menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir

yaitu dengan menarik kesimpulan dari data yang diolah, sehingga pada

akhirnya dapat menjawab apakah putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri

Salatiga tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang akan saling

berkaitan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika

penelitian hukum (skripsi).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas yang pertama mengenai tinjauan

umum mengenai hukum pidana yang berisi mengenai pengertian

hukum pidana, asas – asas hukum pidana, teori pemidanaan serta

tujuan pemidanaan. Selanjutnya membahas tinjauan umum

mengenai tindak pidana, serta pengertian umum mengenai


commit to user

kekerasan dalam rumah tangga. Dan terakhir adalah kerangka

teoritis dari penulisan hukum ini.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang pertama membahas mengenai bentuk –

bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kedua membahas

mengenai implementasi sanksi pidana dalam putusan Pengadilan

Negeri Salatiga nomor 73 / Pid.B / 2010 / PN.Sal di Pengadilan

Negeri Klas II A Salatiga.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian yaitu simpulan dan

saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian

ini.


commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1.Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum merupakan suatu kata yang memiliki baermacam-macam definisi.

Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian

hukum salah satunya menurut Mr. E.M Mayers menyatakan bahwa : “Hukum

ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang

ditunjukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi

pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.”

Sedangkan Karl Max mendefinisikan “ Hukum sebagai suatu pencerminan

dari hubungan hukum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap

perkembangan tertentu” (http://kisaranku.blogspot.com/2010/11/pengertian-

hukum-menurut-ahli-definisi.html). Van Kan juga mencoba mendifinisikan

“ Hukum sebagai keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk

melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat

(http://kisaranku.blogspot.com/2010/11/pengertian-hukum-menurut-ahli

definisi.html).

Mengenai pengertian Hukum pidana , banyak pula definisi dari para ahli,

dianataranya sebagai berikut :

1) W.L.G. Lemaire

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang

berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang

(oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan

yang bersifat khusus.

10


commit to user

2) Pompe

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum

yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa

seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana

itu.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa “ Hukum pidana adat

pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih

mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana” (E.Y. Kanter dan S.R.

Sianturi, 1998: 2 15-16). Sedangkan Hukum Pidana menurut Wirjono,

“Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana yaitu hal yang oleh

instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada oknum sebagai hal yang tidak

dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan yang alasan

dilimpahkan pidana ini ada hubungannya dengan suatu keadaan yang

didalamnya oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik” (Wirjono

Projodikoro, 2002 : 1).

Jadi, berdasarkan pengertian – pengertian hukum pidana di atas maka

penulis memberikan pendapat mengnai hukum pidana yakni suatu peraturan

atau norma-norma yang dibuat oleh Negara untuk mengatur mengenai pidana

serta sanksi yang dijatuhkan bagi siapa saja yang berbuat pidana.

(a)Pembagian Hukum Pidana

Berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan, hukum pidana dibagi lagi

menjadi beberapa bagian yang meliputi :

(1) Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti

subjektif (menurut Simons).

(2) Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

Menurut van Hattum dalam buku Lamintang, Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan


commit to user

hukum pidana yang abstrak. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana (P.A.F. Lamintang, 1997 : 55).

(3) Hukum pidana yang dikodifikasikan (gecodificeerd) dan hukum

pidana yang tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd)

Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas: a).Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan ; b).Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

Unsur-unsur dari suatu kodifikasi yaitu jenis-jenis hukum tertentu, sistematis, dan lengkap. Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, kesatuanhukum (http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081127183345AASsZ0S).

Contoh kodifikasi hukum yang ada di dunia selain di

Indonesia:

a.Corpus Iuris Civilis, yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus

dari kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527-565.

b.Code Civil, yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis

dalam tahun 1604. Sedangkan yang di Indonesia yaitu :

a.Kitab Undang-undang Hukum Sipil (1 Mei 1848)

b.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (1 Mei 1848)

c.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Jan 1918)

d.Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (31 Des 1981)

Pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai

ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak

Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7


commit to user

Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12

Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Me-nyampaikan Pendapat di

Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di

dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

(4) Hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum

pidana khusus (bijzonder strafrecht)

Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.

(5) Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis

Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana undang-

undang, yang bersumber dari hukum yang terkodifikasi yaitu

Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bersumber dari

hukum yang diluar kodifikasi yang tersebar dipelbagai peraturan

perundang-undangan. Hukum pidana yang berlaku dan dijalankan

oleh negara adalah hukum tertulis saja, karena dalam hal

berlakunya hukum pidana tunduk pada asas legalitas sebagaimana

tertuang dalam Pasal 1 (1) KUHP berbunyi, tiada suatu perbuatan

yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu

dilakukan.

Sementara itu hukum pidana tidak tertulis tidak dapat

dijalankan. Namun demikian ada satu dasar hukum yang dapat

memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat


commit to user

(tidak tertulis) dalam arti yang sangat terbatas berdasarkan Pasal 5

(3b) UU No. 1/Drt/1951.

(b) Sifat Hukum Pidana

Setiap ilmu mempunyai sifat masing-masing, begitu juga dengan

Hukum Pidana. Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang

berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang

harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup

bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka

hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

Menurut pendapat Pompe dalam buku Bambang Poernomo, menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat (Bambang Poernomo. 1985 : 37).

Menurut Wirjono Projodikoro, “ Hukum pidana dinyatakan

sebagai hukum public”. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum

yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada

kepentingan individu, melainkan pada kepentingan umum. Namun

ada beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana

bersifat hukum publik, seperti Van Kan, Paul Scholten, Logeman,

Lemaire dan Utrecht. Para ahli ini berpendapat, bahwa hukum pada

pokoknya tidak mengadakan kaedah-kaidah (norma) baru,

melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada

bagian hukum lainnya dan juga sudah ada sanksinya. Hanya pada

suatu tingkatan tertentu, sanksi tersebut sudah tidak seimbang

lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat

yang disebut sebagai sanksi (hukuman) pidana.


commit to user

(c) Tujuan Hukum Pidana

Tirtaamidjaya menyatakan “ Maksud diadakannya hukum

pidana adalah untuk melindungi masyarakat” (Bambang Poernomo,

1985 : 12) Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur

kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban

umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan

kepentingan hidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami

pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat

menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain.

Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan

orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut

maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan

manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Menurut Sudarto, menjelaskan bahwa fungsi hukum pidana itu

dapat dibedakan sebagai berikut:

(1) Fungsi yang umum

“ Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari

hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama

dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur

hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata

dalam masyarakat “ ( Sudarto, 1990: 11 ).

(2) Fungsi yang khusus

“ Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk

melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang

hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi

yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika

dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang

hukum lainnya” ( Sudarto, 1990: 12 ).


commit to user

b. Asas – asas dalam Hukum Pidana

Hukum Pidana mengenal beberapa asas. Beberapa asas tersebut yaitu

asas Legalitas, asas Lex Temporis Delicti, dan asas tiada pidana tanpa

kesalahan. Asas-asas di atas digunakan untuk perbuatan pidana yang sifatnya

umum. Sedangkan untuk perbuatan pidana yang sifatnya khusus, terdapat

asas yang digunakan untuk mempelajarinya. Asas-asas itu antara lain :

1) Lex superior derogat legi inferiori.

2) Lex specialis derogat legi generalis.

3) Asas lex posterior derogat legi priori.

(http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-

peraturan-perundang-undangan.html).

Ad. 1) Lex superior derogat legi inferiori

Pengertian asas di atas adalah peraturan perundang-undangan

bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-

undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan

perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-

undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan

tingkat lebih rendah.

Ad.2) Lex specialis derogat legi generalis

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus

akan mengesampingkan aturan hukum umum. Asas ini memuat

ketentuan yakni ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum

umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum

khusus tersebut, lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-

ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang,

ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan

hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis.

Ad.3) Asas lex posterior derogat legi priori

Asas ini mempunyai arti bahwa aturan hukum yang lebih baru

mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex


commit to user

posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang

baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip :

(1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari

aturan hukum yang lama;

(2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat

menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex

posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan

suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting.

Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada

saat aturan hukum baru mulai berlaku

c. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan akibat yang diterima karena seseorang telah

melakukan tindak pidana maupun kelalaian melakukan suatu kewajiban. Hal

ini telah dijelaskan oleh Tom Brooks :

“The traditional response to violations of law is punishment. Punishment is not distributed arbitrarily or randomly as it is a response to an illegal action or failure to perform legal obligations. That is, punishment would not be just ified if it were not a response to legal transgressions. Punishment is only a possibility when someone violates law. Punishments are only justified insofar as they are necessary to help maintain a system of laws, laws that establish political and legal rights. Punishment is not vengeance, but instead has the aim of societal maintenance. Laws are necessary when people live in community. The community desires continuity not for its own sake, but for the satisfaction of its members. What is to be maintained is the system of rights of individuals in a community. Which rights satisfy this demand can only be determined by these individuals” (Tom Brooks. 2006. “An Idealist Theory of Punishment”. Social

Sience Research Network. Newcastle: Department of Politics &

Newcastle Law School).


commit to user

Pernyataan di atas secara garis besar dapat diterjemahkan sebagai

berikut:

“Tanggapan tradisional untuk pelanggaran hukum adalah hukuman. Hukuman tidak didistribusikan sewenang-wenang atau secara acak karena hukuman merupakan respon terhadap tindakan illegal atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Artinya, hukuman tidak akan dibenarkan apabilan bukan tanggapan terhadap pelanggaran hukum. Hukuman hanya kemungkinan ketika seseorang melanggar hukum. Hukuman hanya dibenarkan sejauh mereka diperlukan untuk membantu menjaga sistem hukum. Hukuman bukan bertujuan untuk tidak balas dendam, melainkan memiliki tujuan pemeliharaan masyarakat. Hukum diperlukan ketika orang-orang hidup dalam masyarakat. Sistem hak individu dalam komunitas harus dipertahankan dan hak memenuhi permintaan ini hanya bisa ditentukan oleh individu” (Tom Brooks. 2006. “An Idealist Theory of Punishment”. Social Sience Research Network. Newcastle: Department of Politics & Newcastle Law School). Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi

dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan ( retributive / vergeldings

theorieen )

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena

orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia

peccatumest). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya

kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes dalam buku Muladi dan Barda

Nawawi, “ Tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori

absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the

claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang

menguntungkan adalah sekunder” (Muladi dan Barda Nawawi,

1998: 10-11).

2) Teori relatif atau tujuan (utilitarian/doeltheorieen). Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan

tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak


commit to user

mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi

kepentingan masyarakat.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mampunyai tujuan tertentu yang bermafaat. Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan (quia peccatum est) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (ne peccetur) (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 16).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu

mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

a) Bersifat menakut-nakuti (afschrikking).

b) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering).

c) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken).

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada dua

macam, yaitu:

a) pencegahan umum (general preventie)

Menurut teori pencegahan umum ini ialah pidana dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang umum menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar orang-orang umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu (Adami Chazawi, 2002, 158-161).

b) pencegahan khusus (special preventie)

Tujuan pemidaaan adalah mencegah pelaku

kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi

lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang

berniat berbuat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya

itu ke dalam bentuk perbuatan nyata (Adami Chazawi,

2002, 158-161).

3) Teori gabungan (verenigings theorieen)

Menurut Pellegrino Rossi sebagai penulis pertama mengenai teori gabungan dalam buku Muladi dan Barda Nawawi, tetap menganggap pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang


commit to user

adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori ini juga memperhitungkan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 19).

Teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan

mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang diterapkan

dengan cara pembinaan dengan menitik beratkan pada salah satu

unsur, tanpa,menghilangkan unsur yang lain maupun menitik

beratkan pada semua unsur yang ada.

b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1). Pengertian Tindak Pidana

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu

strafbaar feit dan istilah delict yang mempunyai makna yang sama.

Delict diterjemahkan dengan delik (tindak pidana) saja, sedangkan

strafbaar feit dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan

belum diperoleh kata sepakat untuk hal ini mengenai alih bahasa.

Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno

dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950,

Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryono Prodjodikoro), delik

(Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah), Perbuatan

yang boleh dihukum (karni dan Van Schravendijk), pelanggaran

pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa

Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut

ialah strafbaar feit (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 15).

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi

mengenai strafbaar feit dalam buku Martiman Prodjohamidjojo

antara lain:

a) Simons

“ Mengatakan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan

yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum


commit to user

yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan

oleh orang yang mampu bertanggung jawab”

(Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 15).

b) Jonkers

Memberikan definisi strafbaar feit dalam dua pengertian, yakni: (1) Definisi pendek memberikan definisi strafbaar feit

adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

(2) Definisi panjang, maka strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 16).

c) Pompe

Membedakan pengertian strafbaar feit antara: (1) Strafbaar feit yaitu suatu pelanggaran terhadap

norma yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).

(2) Strafbaar feit adalah suatu feit (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif) (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 16).

d) Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah “ Perbuatan pidana,

yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno,

2000: 54). Berdasarkan definisi strafbaar feit yang

telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pengertian strafbaar feit mempunyai kesamaan

dengan makna perbuatan pidana, tindak pidana

maupun istilah lain salinannya.


commit to user

Berdasarkan pengertian-pengertian tindak pidana di atas,

maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud tindak pidana

adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan pidana yang

mengakibatkan suatu sanksi pidana kepada siapa yang

melakukannya.

2). Unsur Tindak Pidana dalam KUHP

Unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana pada dasarnya

dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau

yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif ini adalah sebgai berikut:

a) Kesengajan atau kealpaan (dollus atau culpa). b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging

seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. c) Macam-macam maksud atau oogmerk. d) Merencanakan terlebih dahulu atau voordebuchte raad. e) Perasaan takut atau vrees. ( Lamintang, 1997 : 194 ). Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku

harus dilakukan. Unsur objektif ini adalah:

a) Sifat melawan hukum atau wederrechtlijkheheid.

b) Kausalitas dari perilaku.

Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

(Lamintang, 1997: 194).

3). Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan istilah yang digunakan KUHP

untuk tindak pidana atau kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan

dengan sengaja. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti

penganiayaan adalah perbuatan yang sewenang – wenang.

Pengertian tersebut adalah dalam pengertian luas, yakni yang


commit to user

termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Sedangkan dalam

KUHP adalah yang menyangkut tubuh manusia.

Menurut ilmu pengetahuan atau doktrin, penganiayaan adalah

setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan

rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan menurut Pasal 351

KUHP dirumuskan sebagai berikut :

a) “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

b) “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah

dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”

c) “jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama

tujuh tahun”

d) “dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan,”

e) “percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”

Berdasarkan pengertian di atas, maka penganiayaan

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a) Adanya perbuatan

b) Adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yakni

luka-luka atau kematian.

Pada dasarnya antara Pasal 351 KUHP dan Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2004 ini mempunyai kesamaan dalam

penggolongan jenis tindak pidana penganiayaan. Dalam Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak pidana penganiayaan dibagi

menjadi 3 yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan dan

penganiayaan berat. Tetapi dalam Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2004 terdapat spesifikasi sanksi pidana bila yang melakukan

adalah suami, istri, atau anggota keluarga yang lain yang disebutkan

dalam Undang-Undang tersebut.

Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sanksi

pidana yang dijatuhkan berbeda dari Pasal 351 KUHP tersebut.


commit to user

Sanksi pidana jelas lebih berat dikarenakan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tersebut adalah Undang-Undang yang sifatnya

khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut,

sanksi yang dijatuhkan untuk penganiayaan biasa adalah dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk penganiayaan

ringan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah), penganiayaan berat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan utnuk

penganiayaan ringan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan

sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b.Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik

secara verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang

maupu n sekelompok orang yang mengakibatkan efek negatif secara

fisik dan psikologis. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga,memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam rumah

tangga yaitu :

“ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan , pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”(Pasal 1 ayat (1)). Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:


commit to user

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberika oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ,menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga ,melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

(1) Kekerasan fisik

(2) Kekerasan psikis

(3) Kekerasan seksual

(4) Penelantaran rumah tangga

Berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

(a) Kekerasan fisik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa

sakit,jatuh sakit,atau luka berat. Berbagai bentuk kekerasan fisik

yang terjadi dalam kasus KDRT adalah sebagai berikut :

(1)Memukul dengan tangan kosong

(2)Memukul dengan alat ( kayu , besi )

(b) Kekerasan psikis


kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis

berat pada seseorang. Bentuk penganiayaan psikis ini meliputi :

(1)Mendiamkan / membiarkan

(2)Menghina, mengecilkan harga diri

(3)Membentak, berkata kotor / kasar

(4)Mengancam yang memunculkan rasa takut

(5)Pembatasan kebebasan bergerak ( dilarang bertemu dengan

keluarga, orang tuanya )


commit to user

(c) Kekerasan seksual

Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang

berupa pemaksaan hubungan seksual , pemaksaan hubungan

seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial

dan/atau tujuan tertentu.

(d) Penelantaran rumah tangga

Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan

kehidupan, perawatan atau pemeliaharaan kepada orang-orang

tersebut, dan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk

bekerja yang layak diluar rumah, sehingga korban berada di

bawah kendali orang tersebut.

2) Ruang Lingkup Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan

secara jelas ruang lingkup dalam keluarga dijelaskan pada Pasal 2 ayat

(1) dan ( 2) yaitu :

(a)Suami, istri, dan anak

(b)Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap

dalam rumah tangga.

(c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam

rumah tangga tersebut.

(d) Dan orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama

berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.


commit to user

2.KerangkaPemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Keterangan :

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam suatu masyarakat. Di

dalamnya pastilah pernah terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan.

Berbagai bentuk serta siapapun pelakunya semakin beragam. Tidak hanya suami

atau istri namun dapat juga dilakukan oleh anak. Baik anak kandung maupun anak

tiri. Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Namun pada saat

sekarang ini Undang –Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini

dikarenakan menganut asas Lex spesialis derograt lex generalis. Dimana

Undang–Undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam

rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak

Tindak Pidana Penganiayaan dalam rumah tangga

Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan No. 73 /Pid.B /2010/PN.Sal

Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana


commit to user

pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga

yang harmonis dan sejahtera dengan sanksi pidana yang lebih berat dari sanksi

pidana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP.

Dalam penulisan skripsi kali ini, penulis akan membahas mengenai

bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana implementasi

sanksi pidana yang terdapat dalam putusan Nomor :73/Pid.B/2010/PN.Sal di

Pengadilan Negeri Salatiga telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.


commit to user

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut ini disajikan putusan hakim terhadap tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara di Pengadilan Negeri

Salatiga Nomor: 73 / Pid.B / 2010 / PN.Sal.

8. Kasus Posisi

Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 sekitar jam 08.00

WIB, telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap

seorang wanita yang bernama Nurhayati, yang dilakukan oleh Agung

Kurniawan Bin Slamet Yulianto, umur 21 tahun, Warga negara Indonesia

dan beragama Islam. Terdakwa berjenis kelamin laki – laki, lahir di

Yogyakarta serta bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gang Durian 17 RT

03 RW 01 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota salatiga.

Pekerjaan swasta.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan

terhadap wanita yang tak lain adalah ibu tiri terdakwa yang bernama

Nurhayati ( korban ). Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

mendatangi saksi korban Nurhayati yang sedang berada di dapur dan

membenturkan kepala saksi Nurhayati ke rak piring sebanyak 1 kali.

Selanjutnya terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Nurhayati dari

belakang dan mengangkatnya hingga badan saksi Nurhayati ikut terangkat

dan terseret sejauh 3 meter. Kemudian terdakwa mendorong saksi

Nurhayati hingga membentur tembok, kemudian terdakwa pergi

meninggalkan saksi Nurhayati. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi

menderita lecet pada pergelangan tangan kanan bergaris tengah 1 centi

meter, bengkak pada kepala atas bagian kanan bergaris tengah 4 centi

meter, bengkak pada dahi tengah bergaris tengah 2 centi meter

sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 370/460 tanggal 1

29


commit to user

Maret 2010 atas nama Nurhayati yang dibuat dan ditandatangani oleh

dr.Jamaluddin dokter pada BPRSUD Kota Salatiga

9. IdentitasTerdakwa

Nama : AGUNG KURNIAWAN Bin SLAMET YULIANTO

Tempat Lahir : Yogyakarta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur :21 tahun

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg.Durian 17 RT 03 RW 01 Kelurahan

Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

10. Surat Dakwaan

Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh jaksa penuntut

umum dengan dakwaan seperti yang tersebut di bawah ini :

Bahwa ia terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin SLAMET

YULIANTO pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 sekitar jam 08.00

WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di

sebuah rumah yang terletak di Jl. Imam Bonjol Gg. Durian 17 RT 03 RW

01 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Salatiga telah melakukan perbuatan kekerasan fisik

terhadap saksi korban Nurhayati sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga,

dengan cara kekerasan fisik;perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

Bermula pada saat itu terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin

SLAMET YULIANTO mendengar pertengkaran antara ayah terdakwa yaitu

saksi Slamet Yulianto dengan istrinya ( saksi Korban ) Nurhayati, dalam


commit to user

pertengkaran tersebut terdakwa mendengar saksi Slamet yulianto menasehati

saksi Nurhayati dengan kata-kata “ wong nom ki mbok ngalah karo wong

tuwo ( orang muda itu mengalah kepada orang tua )” dan saksi korban

Nurhayati menjawab “ aku nek dibuat kalah-kalahan ki ora trimo ( aku kalau

selalu disalahkan tidak terima )”, kemudian karena terdakwa tidak terima

dengan ucapan saksi korban Nurhayati tersebut selanjutnya terdakwa

mendatangi saksi korban Nurhayati yang sedang berada di dapur dan

membenturkan kepala saksi Nurhayati ke rak piring sebanyak 1 kali.

Selanjutnya terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Nurhayati dari

belakang dan mengangkatnya hingga badan saksi Nurhayati ikut terangkat

dan terseret sejauh 3 meter. Kemudian terdakwa mendorong saksi

Nurhayati hingga membentur tembok, kemudian terdakwa pergi

meninggalkan saksi Nurhayati. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi

menderita lecet pada pergelangan tangan kanan bergaris tengah 1 centi

meter, bengkak pada kepala atas bagian kanan bergaris tengah 4 centi

meter, bengkak pada dahi tengah bergaris tengah 2 centi meter

sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 370/460 tanggal 1

Maret 2010 atas nama Nurhayati yang dibuat dan ditandatangani oleh

dr.Jamaluddin dokter pada BPRSUD Kota Salatiga. Perbuatan terdakwa

diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Republik

Indonesia No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

11. Alat Bukti

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor:73/Pid.B/2010/PN.Sal

dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terdapat alat

bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti

berupa Visum et Repertum No.370/460 tanggal 1 Maret 2010. Terdakwa

di dalam perkara ini adalah Agung Kurniawan Bin Slamet Yulianto. Saksi

di dalam perkara ini adalah sebagai berikut : 1.Nurhayati Binti Harjo

Pranoto, 2.Slamet Yulianto Bin Sudiman, 3. Sri Hartini Binti Sudiman


commit to user

yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang

untuk singkatnya dianggap telah termaksud dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi

maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya

barang bukti, maka didapatlah adanya fakta-fakta yang pada pokoknya

membenarkan dakwaan penuntut umum. Menyatakan barang bukti berupa

hasil Visum et Repertum No.370/460 tanggal 1 Maret 2010.

5. Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum

a. Menyatakan terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin SLAMET

YULIANTO bersalah melakukan tindak pidana: “melakukan

kekerasan dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapuasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG KURNIAWAN

Bin SLAMET YULIANTO berupa pidana penjara selama 1(satu)

tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp 2500.- ( dua ribu lima ratus rupiah).

6. Putusan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara ini majelis hakim

melakukan pertimbangan sebagai berikut ini:

a. Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti isi dakwaan penuntut

umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai hal itu.

b. Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum juga telah

mengajukan barang bukti berupa hasil Visum et Repertum

No.370/460 tanggal 1 Maret 2010.


commit to user

c. Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi

dipersidangan yaitu:1.Nurhayati Binti Harjo Pranoto, 2.Slamet

Yulianto Bin Sudiman, 3. Sri Hartini Binti Sudiman yang

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini,

yang untuk singkatnya dianggap telah termaktub dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

d. Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

terdakwa yang pada pokoknya: sebagaimana tersebut dalam berita

acara persidangan ini, yang untuk singkatnya dianggap telah

termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.

e. Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa, perlulah dipertimbangakn hal-hal yang

memberatkan maupun meringakan pidananya yaitu hal-hal yang

memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Nurhayati

menderita;

2) Perbuatan terdakwa tidaklah pantas diklakukan apalagi terhadap

ibunya meskipun hanya ibu tiri;

Hal yang meringakan:

a)Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta

menyesalinya;

b) Terdakwa belum pernah dihukum.

c) Terdakwa sopan di pengadilan;

f. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas majelis hakim

berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

g. Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka kepada

terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.


commit to user

h. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alas an apapun untuk

mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar

terdakwa tetap berada dalam tahanan;

i. Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan

negara, maka lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum adanya

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah

dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan.

j. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pusdana maka biaya perkara dibebankan kepadanya yang

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

k. Menimbang, bahwa barang bukti berupa hasil Visum et Repertum

No.370/460 tanggal 1 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat (1) Undang _

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lainnya

yang bersangkutan. Maka amar putusan dari Majelis Hakim adalah

sebagai berikut :

1). Menyatakan bahwa terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin

SLAMET YULIANTO tersebut di atas terbukti sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” MELAKUKAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH

TANGGA”.

2). Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara

selama 10 (sepuluh) bulan.

3). Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar

Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4). Menentapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dalam rumah

tahanan negara dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang

dijatuhkan.

5). Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.


commit to user

B. Pembahasan

1. BENTUK – BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis di

sini akan memaparkan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga

yang kerap terjadi di sekitar kita. Dalam suatu rumah tangga, pastilah

pernah terjadi kekerasan meskipun dalam skala kecil.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang

terjadi sepanjang masa kehidupan manusia dan terjadi di semua Negara.

Bentuk kekerasan tersebut bermacam- macam dalam semua aspek

kehidupan manusia. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga

sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis

masyarakat Indonesia.

Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga

kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan

Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan

fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah

rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur

pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah

tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga

keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini

dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing,

atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap

pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak

ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga


commit to user

dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti

tercerai-berainya suatu rumah tangga.

Menurut pendapat Joaquin Borrego Jr & Mindy R. Gutow & Shira

Reicher & Chikira H. Barker yang diambil pada tahun 2003 dari Center

for Disease Control and Prevention mencatat bahwa :

“It is estimated that one in four women will experience domestic

violence and roughly 5.3 million incidents of such violence will be

reported each year” (Joaquin Borrego Jr. & Mindy R. Gutow & Shira

Reicher & Chikira H. Barker. 2008. “Parent–Child Interaction Therapy

with DomesticViolence Populations”. USA: Springer Science + Business

Media, LLC 2008).

Pernyataan di atas secara garis besar dapat diterjemahkan sebagai

berikut:

“Diperkirakan bahwa satu dari empat wanita akan mengalami

kekerasan rumah tangga dan sekitar 5,3 juta insiden tersebut kekerasan

akan dilaporkan setiap tahun” (Joaquin Borrego Jr. & Mindy R. Gutow &

Shira Reicher & Chikira H. Barker. 2008. “Parent–Child Interaction

Therapy with DomesticViolence Populations”. USA: Springer Science +

Business Media, LLC 2008).

Menurut pendapat Glish dalam jurnalnya mengatakan bahwa : “Kekerasan di antara mereka yang mempunyai hubungan dekat

sebagaimana telah dideskripsikan di atas merupakan salah satu masalah utama di Indonesia, sebagaimana juga di seluruh dunia termasuk India. Satu pendekatan umum untuk mengatasi permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum. Dengan demikian, advokasi perempuan baik di Indonesia maupun di India haruslah dengan melakukan perbaikan legislasi dan kebijakan yang mengkriminalisasi tindak - tindakan kekerasan dalam rumah tangga” (http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html ).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dalam rentang

waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke

permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang

kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya

mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh


commit to user

dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia

di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan

intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Bentuk kekerasan

dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini

dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula

(Rena Yulia, 2004 :320). Oleh karena itu sudah mestinya dikenakan

penerapan sanksi yang berbeda di setiap kasusnya.Berbagai bentuk

kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik


kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa

sakit,jatuh sakit,atau luka berat. Berbagai bentuk kekerasan fisik

yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah

sebagai berikut :

a.Memukul dengan tangan kosong

b.Memukul dengan alat ( kayu , besi )

b. Kekerasan psikis

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7,

kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat

pada seseorang. Bentuk penganiayaan psikis ini meliputi :

a.Mendiamkan / membiarkan

b.Menghina, mengecilkan harga diri

c.Membentak, berkata kotor / kasar

d.Mengancam yang memunculkan rasa takut

e.Pembatasan kebebasan bergerak ( dilarang bertemu dengan

keluarga, orang tuanya )

c. Kekerasan seksual

Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa

pemaksaan hubungan seksual , pemaksaan hubungan seksual secara


commit to user

tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan

kehidupan, perawatan atau pemeliaharaan kepada orang-orang

tersebut, dan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

yang layak diluar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali

orang tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, berbagai bentuk kekerasan

terjadi dalam masyarakat. Dalam penulisan hukum ini, penulis

hendak memaparkan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah

tangga berdasarkan studi Putusan Nomor 73 /Pid.B/2010/PN.Sal

yang di dalamnya telah jelas dikatakan bahwa kekerasan yang

dialami oleh saksi korban Nurhayati adalah suatu kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang

umum terjadi dalam masyarakat. Tidak memandang golongan

maupun status ekonomi, kekerasan fisik itu dapat terjadi. Berbagai

dampak dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga

tersebut.

. Kekersan fisik tersebut dilakukan oleh anak tiri korban

yang bernama Agung Kurniawan. Kekerasan fisik adalah perbuatan

yang mengakibatkan rasa sakit,jatuh sakit,atau luka berat. Perilaku

kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah

menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak),

menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan

senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak

seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.


commit to user

Dan dalam kasus ini, kekerasan fisik dilakukan adalah dengan cara

membenturkan kepla korban hingga membuat luka memar di

kepala korban.

2. IMPLEMENTASI ANCAMAN SAKSI PIDANA DALAM PUTUSAN

NO. 73 /Pid. / B / 2010 / PN.Sal.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.Sal.

didasarkan pada dakwaan jaksa yang menggunakan dakwaan tunggal.

Jaksa menerapkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menjerat

terdakwa. Hakim mempunyai kebebasan dalam hal menjatuhkan putusan.

Namun, kebebasan yang dimiliki hakim tidak bersifat mutlak karena

putusan harus didasarkan pada keyakinan hakim yang diperoleh dari dua

alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan apakah dengan

adanya fakta-fakta hukum telah terungkap yang dapat menyebabkan

terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan

penuntut umum. Fakta hukum yang meyakinkan hakim untuk memberikan

putusan terhadap terdakwa melakukan perbuatan yang dituntut oleh Jaksa

Penuntut Umum adalah berupa alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi

dan Visum et Repertum Nomor 370/460 tanggal 1 Maret 2010.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan

terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka didapat

adanya fakta-fakta yang pada pokoknya hakim membenarkan dakwaan

yang dari penuntut umum yaitu terdakwa Agung Kurniawaan telah

bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga

terhadap Nurhayati. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terhadap

terdakwa Agung Kurniawan menerapkan Pasal 44 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga karena setiap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut

telahterpenuhi.

Unsur tersebut adalah:

1. Setiap orang


commit to user

Unsur “setiap orang“ yang menunjuk pada subyek hukum, yaitu pelaku/

subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini

adalah terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin SLAMET YULIANTO

dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum.

Oleh karena itu, unsur “setiap orang” terpenuhi.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan

atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti

orang lain, misalnya penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll. Bahwa

beradasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa Visum et

Repertum No.360/460 tanggal 1 Marert 2010 maka unsur tersebut telah

terpenuhi. Adapun wujud dari kekerasan fisik tersebut adalah bermula

pada saat itu terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin SLAMET

YULIANTO mendengar pertengkaran antara ayah terdakwa yaitu saksi

Slamet Yulianto dengan istrinya ( saksi Korban ) Nurhayati, dalam

pertengkaran tersebut terdakwa mendengar saksi Slamet yulianto

menasehati saksi Nurhayati dengan kata-kata “ wong nom ki mbok

ngalah karo wong tuwo ( orang muda itu mengalah kepada orang tua )”

dan saksi korban Nurhayati menjawab “ aku nek dibuat kalah-kalahan

ki ora trimo ( aku kalau selalu disalahkan tidak terima )”, kemudian

karena terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban Nurhayati

tersebut selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban Nurhayati yang

sedang berada di dapur dan membenturkan kepala saksi Nurhayati ke

rak piring sebanyak 1 kali. Selanjutnya terdakwa langsung menarik

kerah baju saksi Nurhayati dari belakang dan mengangkatnya hingga

badan saksi Nurhayati ikut terangkat dan terseret sejauh 3 meter.

Kemudian terdakwa mendorong saksi Nurhayati hingga membentur

tembok, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurhayati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita lecet pada

pergelangan tangan kanan bergaris tengah 1 centi meter, bengkak pada

kepala atas bagian kanan bergaris tengah 4 centi meter, bengkak pada


commit to user

dahi tengah bergaris tengah 2 centi meter sebagaimana disebutkan

dalam Visum et Repertum No. 370/460 tanggal 1 Maret 2010 atas nama

Nurhayati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jamaluddin dokter

pada BPRSUD Kota Salatiga. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-

saksi dan alat bukti berupa Visum et Repertum No.360/460 tanggal 1

Marert 2010 maka unsur tersebut telah terpenuhi.

3. Dalam lingkup rumah tangga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan secara

jelas ruang lingkup dalam keluarga dijelaskan pada Pasa 2 ayat (1) dan

( 2) yaitu :

(a)Suami, istri, dan anak

(b)Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap

dalam rumah tangga.

(c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam

rumah tangga tersebut.

(d) Dan orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama

berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Namun, di sini penulis juga memberikan pendapat bahwa lingkup

rumah tangga adalah semua orang yang berada atau tinggal dalam satu

rumah yang semuanya mempunyai hubungan baik itu hubungan darah

maupun hubungan pekerjaan. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor

73/Pid.B/2010/Pn.Sal. tersebut tindak pidana penganiayaan itu terjadi

dalam lingkup rumah tangga. Dikatakan dalam lingkup rumah tangga

karena diantara keduanya ada hubungan keluarga yakni hubungan

antara anak tiri dan ibu tiri. Hubungan anak tiri dan ibu tiri ini tercipta

karena telah terjadi perkawinan antara ayah terdakwa yakni saksi

Slamet Yulianto dengan saksi korban Nurhayati. Selain hal tersebut,

antara terdakwa dan saksi korban berada atau tinggal dalam satu rumah


commit to user

yakni di Jl. Imam Bonjol Gang Durian 17 RT 03 RW 01 Kalurahan

Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Maka berdasarkan

uraian di atas maka unsur yang ketiga dalam Putusan Nomor

73/Pid.B/2010/PN.Sal. telah terpenuhi.

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa adalah hukuman

penjara selama sepuluh bulan. Apabila ditinjau dari beratnya sanksi

pidana yang dijatuhkan, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang berupa

kekerasan fisik dalam Putusan Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.Sal telah

sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 44

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah).

Hakim dalam Putusan Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.Sal

menggunakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menjatuhkan

sanksi pidana. Hal ini berdasarkan asas lex specialis derogat legi

generali. Asas lex specialis derogat legi generali artinya aturan yang

bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat

umum (generali). Yakni bahwa pengaturan mengenai tindak pidana

kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah diatur dalam Pasal 44

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang telah mengesampingkan Pasal

351 KUHP yang masih bersifat umum mengenai tindakan

penganiayaan. Berdasarkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada

terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor:

73/Pid.B/2010/PN.Sal telah sesuai dalam penerapannya. Sehingga

putusan tersebut dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada

korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat dilindungi hak-

haknya sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang yang


commit to user

hidup dalam satu lingkungan dengannya. Dengan berlakunya Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, diharapkan

jika terjadi adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, korban mau

melaporkan kepada yang berwajib sehingga efek dari Undang – Undang

ini dapat membawa dampak positif dalam masyarakat seperti pendapat

dari Meutia Hatta yang dikutip dari Jurnal Perempuan yang mengatakan

bahwa : “Saya ingin implementasi UU KDRT di lapangan semakin baik

dan sempurna” Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta

Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.Sal diharapkan mampu mewujudkan suatu

kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak.


commit to user

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang- Undang

Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan

fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,jatuh sakit,atau

luka berat. Berbagai bentuk kekerasan fisik yang terjadi dalam kasus

kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

1).Memukul dengan tangan kosong

2).Memukul dengan alat ( kayu , besi )

b. Kekerasan psikis

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan

psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk penganiayaan

psikis ini meliputi :

1). Mendiamkan / membiarkan

2). Menghina, mengecilkan harga diri

3). Membentak, berkata kotor / kasar

4). Mengancam yang memunculkan rasa takut

5).Pembatasan kebebasan bergerak (dilarang bertemu dengan

keluarga, orang tuanya)

c. Kekerasan seksual

Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa

pemaksaan hubungan seksual , pemaksaan hubungan seksual secara

tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

44


commit to user

d.Penelantaran rumah tangga

Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan

atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau

pemeliaharaan kepada orang-orang tersebut, dan setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak diluar rumah, sehingga

korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2. a. Hakim dalam Putusan Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.Sal menggunakan Pasal

44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menjatuhkan sanksi pidana. Hal

ini berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Asas lex specialis

derogat legi generali artinya aturan yang bersifat khusus (specialis)

mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali).

b. Berdasarkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.Sal telah

sesuai dalam penerapannya. Sehingga putusan tersebut dapat memberikan

jaminan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga

agar dapat dilindungi hak-haknya sebagai korban kekerasan yang

dilakukan oleh orang yang hidup dalam satu lingkungan dengannya.

B. Saran

Sebagai saran dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan

menyumbangkan beberapa pemikiran-pemukiran yaitu:

1. Dikarenakan adanya Undang – Undang Nomor 23 tahun 20004 yang

memberikan macam-macam tindak kekerasan dalam rumah tangga maka

untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut, perlu

adanya pemeliharaan rasa hormat dalam keluarga sehingga hubungan

antara anak dan orang tua dapat terjaga dengan baik. Selain itu, relasi yang

benar antara anak dan orang tua serta anggota keluarga lainnya adalah

dengan cara komunkasi. Dengan adanya komunikasi yang lancar maka


commit to user

setaip persoalan mampu diselesaikan tanpa harus ada kekerasan yang pada

akhirnya merugikan berbagai pihak.

2. a. Dalam memutus suatu perkara, Hakim berhak menggunakan

kebebasannya. Jadi hendaknya Hakim mampu memutus dengan

bijaksana dengan berbagai perimbangan berdasarkan fakta-fakta yang

ada di saat persidangan.

b. Penegakan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendaknya mampu

menciptakan rasa keadilan dan membawa dampak positif dan mampu

menjamin hak- hak korban kekerasan dalam rumah tangga apapun

bentuknya.


commit to user

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____________, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adriana Venny. 2007. “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Meningkat “ Jurnal

Perempuan Gemari Edisi 77/Tahun VIII. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

Bambang Poernomo. 1985. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan

Penerapannya. Jakarta: Alumni. Glish Version. Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang- Undang

kekerasan Dalam Rumah Tangga : Analisa Perbandingan antara Indonesia dan India (http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html) ( 13 Desember 2011 pukul 19.30 WIB ).

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081127183345AASsZ0S ( 15

Januari 2012 pukul 17.00 WIB )

http://kisaranku.blogspot.com/2010/11/pengertian-hukum-menurut-ahli-definisi.html ( 9 Januari 2012 pukul 15.45 WIB )

http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-

perundang-undangan.html ( 9 Januari 2012 pukul 15.30 WIB )

Joaquin Borrego Jr. & Mindy R.Gutow & Shira Reicher & Chikira H.Barker. 2008. “Parent–Child Interaction Therapy with Domestic Violence Populations”. USA : Springer Science+Business Media, LLC 2008.

Jonny Ibrahim. 2006. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.

Malang: Bayumedia.

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. Memahami Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita.

Marwan Mas. 2004. Pengantar Ilmu Hukuim. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.


commit to user

Moerti Hardiati Soeroso. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi, 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung:

Alumni.

P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Rena Yulia. 2004. Artikel Dalam Mimbar Forum : Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum. Bandung : LPPM-UNISBA

Rianto Adi. 2010. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit.

R.Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum

UNDIP. Tom Brooks. 2006. “An Idealist Theory of Punishment”. Social Sience Research

Network. Newcastle: Department of Politics & Newcastle Law School.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Wirjono Projodikiro. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2012/analisis... · penulisan hukum “analisis...

Documents