faktor-faktor yang mempengaruhi ...digilib.unila.ac.id/54863/3/skripsi tanpa bab...
TRANSCRIPT
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Bumn yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2017)
(Skripsi)
Oleh
MELATI KONI CHANTIKA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
ABSTRACT
FACTORS THAT INFLUENCE TAX AVOIDANCE
(Case Study of BUMN Companies Registered on the
Indonesia Stock Exchange 2010-2017)
By
MELATI KONI CHANTIKA
This research aims to analyze the factors that influence tax avoidance. The
dependent variable is tax avoidance while the independent variables are the
structure of state ownership, investment decisions, fiscal loss compensation, and
audit committee.
The population of this study uses state-owned companies listed on the Indonesia
Stock Exchange (IDX) in 2010-2017. The method used is purposive sampling
with certain criteria. The type of data used is secondary data. Data analysis using
multiple linear regression analysis using SPSS 22 software.
The results of this study indicate that the structure of state ownership structure and
investment decisions have a negative effect on tax avoidance while for the
variables of fiscal loss compensation and audit committees have no effect on tax
avoidance.
Keywords : State ownership structure, investment decisions, compensation for
losses fiscal, audit committee and tax avoidance.
ABSTRAK
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Priode 2010 – 2017)
Oleh
MELATI KONI CHANTIKA
Penelitian ini bertujan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
penghindaran pajak. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak sedangkan
variabel independenya adalah struktur kepemilikan negara, keputusan investasi,
kompensasi rugi fiskal, dan komite audit.
Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI
(Bursa efek Indonesia) pada tahun 2010-2017. Metode yang digunakan purposive
sampling dengan beberapa kritera tertentu. Jenis data yang di gunakan adalah data
sekunder. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan
menggunakan software SPSS 22.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan negara dan
keputusan investasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan
untuk variabel kompensasi rugi fiskal dan komite audit tidak berpengaruh pada
penghindaran pajak.
Kata kunci : Struktur kepemilikan negara, keputusan investasi, kompensasi rugi
fiskal, komite audit dan penghindaran pajak.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Bumn yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2017)
Oleh
MELATI KONI CHANTIKA
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung.2 November 1995
sebagai putri kedua dari dua bersaudara, buah hati dari
pasangan Bpk. Lakoni Halim dan Ibu Sri Astuti Daria
Ningsih. Pada tahun 2001, Penulis telah menyelesaikan
Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi, Sekolah Dasar (SD)
diselesaikan di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2008, Sekolah Menengah
Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2010
dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Bandar
Lampung pada tahun 2013.
Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Program
Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur non-
SNMPTN. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 4 September 2015
penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh
Fakultas dan penulis ditempatkan di Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII
Bandar Lampung, dan lulus pada bulan mei tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai
mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
pada bulan September 2016 melalui jalur Konversi.
Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah
berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan
penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.
Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas
terselesaikannya skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi
penghindaran pajak”.
MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
“Man Jadda Wa Jadda”
“Man Shabara Zafira”
“Man Sara Ala Darbi Washala”
(Anonymous)
“It’s not about being the best, but doing the best.”
(Anonymous)
PERSEMBAHAN
Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, karya kecil ini saya
persembahkan kepada:
Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan serta nikmat
syukur yang tak terhingga banyaknya kepada saya.
Kedua oarngtua saya tercinta yang senantiasa member tanpa
harap, berdoa tanpa henti, mendidik dengan penuh cinta dan
kasih. Semoga Allah SWT membalas setiap butir peluh dan
jejak langkah Bapak dan Mami dengan kebahagiaan
selamanya.
Keluarga besarku tercinta yang tidak henti memberikan doa
dan dukungannya selama ini, terimakasih.
Semua sahabat ku yang tidak cukup saya sebutkan satu per satu.
Semua teman-teman konversi yang banyak membantu,
memotivasi, dan tidak segan untuk bertukar ilmu, saya ucapkan
terima kasih.
Almamater tercinta, Universitas Lampung.
SANWACANA
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak” sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua
pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr.Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. selaku Dosen
Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, bimbingan, serta nasihat yang telah
diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E. M.S.A., CA., Akt. selaku Dosen Pembimbing
Kedua atas waktu, bimbingan, saran, serta nasihat yang telah diberikan selama
proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr.Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., Akt. selaku Dosen Penguji
Utama serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan
evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi
ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan,
dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di
Universitas Lampung.
8. Kedua orang tuaku Bapak M.Lakoni Halim dan Mami Sri Astuti Daria
Ningsih untuk segala bentuk dukungan, didikan, dan perjuangannya demi
keberhasilanku. Terimakasih untuk doa, nasihat, serta motivasi yang tak henti-
hentinya selama ini.
9. Kedua kakakku tersayang M.Chandrika Kesuma dan Harvita Julian.
Terimakasih untuk segala support dan bantuannya selalu.
10. Keluarga Konversi Akuntansi 2013, terima kasih atas dukungan, Keceriaan,
canda, tawa, dan pengalaman hidup yang penuh warna selama ini.
11. Teman-teman seperjuangankut, Arif, Meryza, Tria, Ruri, Linda, Hurin, Indah,
Fesa, Icha, Betik, Yogi, Dimas, Dwinta, Riska terimakasih atas dukungan,
canda, tawa dan pengalaman hidup yang penuh warna selama ini.
12. Sahabat pencerahku, Arini, Meylita, Ailsa, Dhana, Scenda terimakasih atas
dukungan, canda, tawa, dan pengalaman hidup yang penuh warna selama ini.
13. Keluarga, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas
kebersamaan dan canda tawa selama masa kuliah. Sukses selalu kawan.
14. KKN Julit Squad. Tya, Nanda, Uta, Aryo, Ada, Monic Terimakasih empat
puluh hari KKN bersama serta momen-momen terbaiknya.
Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga
mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat bagi yang membacanya.
Bandar Lampung, 15 Desember 2018
Penulis,
Melati Koni Chantika
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 5
1.3 Tujuan penelitian ........................................................................................ 5
1.4 Manfaat penelitian ...................................................................................... 6
1.4.1 Manfaat Teoritis .............................................................................. 6
1.4.2 Manfaat Praktis ................................................................................ 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Teori Agensi ............................................................................................... 7
2.2 Pajakan ....................................................................................................... 9
2.3 Penghindaran Pajak .................................................................................... 9
2.4 Struktur Kepemilikan ................................................................................ 10
2.4.1 Kepemilikan Negara ........................................................................ 12
2.4.2 Struktur Kepemilikan Negara .......................................................... 13
2.5 Investasi ..................................................................................................... 14
2.5.1 Pengertian Investasi ......................................................................... 14
2.5.2 Bentuk Investasi ............................................................................... 15
2.5.3 Tujuan Investasi ............................................................................... 16
2.5.4 Proses Investasi ............................................................................... 16
2.5.5 Keputusan Investasi ......................................................................... 18
2.5.6 Dasar Keputusan Investasi ............................................................... 18
2.5.7 Resiko Investasi ............................................................................... 20
2.6 Kompensasi Kerugian ................................................................................ 21
2.6.1 Pajak Tangguhan Akibat Kerugian .................................................. 21
2.6.2 Kompensasi Kerugian Fiskal ........................................................... 22
2.7 Komite Audit .............................................................................................. 22
2.8 Penelitian Terdahulu .................................................................................. 26
2.9 Pengembangan Hipotesis ........................................................................... 27
2.10 Krangka Penelitian ................................................................................... 30
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian ................................................................. 31
3.2 Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 31
3.3 Variabel Penelitian ..................................................................................... 32
3.3.1 Variabel Dependen ........................................................................... 32
3.3.2 Variabel Independen ........................................................................ 33
3.4 Teknik Analisis Data .................................................................................. 36
3.4.1 Uji Statistik ...................................................................................... 36
3.4.2 Uji Asumsi Klasik ............................................................................ 36
3.4.2.1 Uji Normalitas ..................................................................... 36
3.4.2.2 Uji Multikolinieritas ............................................................ 37
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................................ 37
3.4.2.4 Uji Autokorelasi .................................................................. 38
3.4.3 Pengujian Hipotesis ......................................................................... 39
3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda ....................................... 39
3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) .......................................... 39
3.4.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Stastistik F) .................. 40
3.4.3.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stastistik t) ......... 40
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................................ 41
4.2 Analisis Data .............................................................................................. 42
4.2.1 Analisis Stastistik Deskriptif ............................................................ 42
4.2.2 Uji Asumsi Klasik ............................................................................ 44
4.2.2.1 Uji Normalitas ..................................................................... 44
4.2.2.2 Uji Multikolineritas ............................................................. 44
4.2.2.3 Uji Autokolerasi .................................................................. 45
4.2.2.4 Uji Heteroskidasitas ............................................................. 46
4.2.3 Uji Hipotesis .................................................................................... 47
4.2.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda ....................................... 47
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) ........................................... 48
4.2.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi ............................................. 49
4.2.3.4 Uji Stastistik T ..................................................................... 50
4.3 Pembahasan ................................................................................................ 52
4.3.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Negara terhadap
Penghindaran Pajak ........................................................................ 52
4.3.2 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Penghindaran Pajak ....... 53
4.3.3 Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap
Penghindaran Pajak ...................................................................... 53
4.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ................. 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 56
5.2 Keterbatasan ............................................................................................... 57
5.3 Saran ........................................................................................................... 58
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara berkembang dalam segi perekonomian, untuk terus
tumbuh dan berkembang dengan baik dibutuhkan sumber penerimaan negara.
Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak, sehingga perencanaan
pajak ini harus ditingkatkan secara optimal agar dapat mempercepat laju
pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun
2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 1 Ayat (1) Menjelaskan bahwa Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa
kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah
adanya penghindaran pajak, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan
penghindaran pajak. Perusahaan biasanya ingin memperkecil pembayaran pajak
karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan
mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha
2
meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada.
Penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil
jumlah pajak terutang.
Seperti diketahui bahwa dalam APBN 2017, pemerintah bersama dengan DPR
telah menyepakati bahwa pendapatan negara pada tahun 2017 sebesar Rp1.793,6
triliun. Sebanyak 10% disumbang oleh penerimaan dari kepabeanan dan cukai
sebesar Rp178,3 triliun. 23% atau sebanyak Rp410,3 triliun berasal dari PNBP
serta Rp3,3 triliun berasal dari penerimaan hibah. Sementara itu, sebanyak 67%
atau sebanyak Rp1.201,7 triliun merupakan pendapatan negara yang berasal dari
pajak. Dengan jumlah sebanyak itu, sudah tentu penerimaan pajak menjadi tulang
punggung pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id).
Sebagian besar penerimaan negara dalam APBN saat ini di dominasi oleh
penerimaan perpajakan setidaknya 67% (enam puluh tujuh persen) pos
penerimaan negara berasal dari sektor pajak, disamping penerimaan negara bukan
pajak yakni dari sumber migas dan non migas serta pendapatan bagian laba
keuntungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dengan demikian sektor
perpajakan merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat potensial
dan strategis untuk di tingkatkan (www.pajak.go.id).
Indonesia pun tidak luput dari adanya praktik penghindaran pajak. Pada tahun
2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan
penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut
dan tidak membayar pajak. Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen
3
Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai
pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7
tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor
manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2015).
Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu
sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak
tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai
aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut
misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang
mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010). Adapun
faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan
negara, kompensasi rugi fiskal, keputusan investasi, dan komite audit.
Kepemilikan saham yang di miliki oleh pihak negara (pemerintah) mempunyai
arti yang penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya
kepemilikan saham yang di miliki oleh pihak pemerintah memberikan dorongan
peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan saham oleh
pihak pemerintah yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih
besar oleh pihak pemerintah sehingga dapat menghalangi perilaku menyimpang.
Kompensasi rugi fiskal juga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan
penghindaran pajak apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya yang
diperkenankan oleh UU PPh didapat kerugian, maka Kerugian tersebut dapat
dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan
4
digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya,
selama lima tahun tersebut, perusahaanakan terhindar dari beban pajak, karena
laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian
perusahaan.
Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor investasi aset yang juga
merupakan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan. Bauran aset yang
dimiliki perusahaan juga memungkinkan untuk berpengaruh terhadap tindakan
penghindaran pajak. Keputusan Investasi yang dilakukan perusahaan dapat
mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan karena peraturan perpajakan memberikan perlakuan yang berbeda
untuk setiap kebijakan struktur modal dan bauran aset yang dimiliki oleh
perusahaan ( Evana, 2017).
Komite audit pun menjadi faktor penghindaran pajak karena komite audit
digunakan untuk bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa
laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan
terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga
meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Para
dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit
terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya.
Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian
dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya
komite audit dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan
5
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan akan
berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan harapan untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari definisi diatas juga penulis
tertarik mengambil judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGHINDARAN PAJAK (Studi empiris pada perusahaan BUMN yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2017)”.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah struktur kepemilikan negara berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak?
2. Apakah keputusan investasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:
1. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan saham negara berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah keputusan investasi berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak.
6
3. Untuk mengetahui apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak.
1.4. Manfaat Penelitian
Apabila penelitian dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya
penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:
1.4.1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui untuk para
investor dalam mengambil keputusan jika perusahaan tersebut melakukan
Penghindaran pajak dan dapat menjadi referensi atau masukan bagi
pengembangan ilmu mengenai teori akuntansi positif khususnya faktor-faktor
yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak.
1.4.2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang
berkepentingan antara lain adalah:
1. Pihak perusahaan, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang
penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya praktik
penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya
penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil
keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas
7
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi
penggelapan pajak.
2. Pihak investor, Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang
penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
menilai kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh masing-
masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi
yang tepat.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Agensi
Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemberi
wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberikan wewenang (agen). Menurut
Anthony dan Govindarajan (2009) hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak
(prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan
dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang untuk mengambil keputusan.
Agen sebagai pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal memiliki tanggung
jawab untuk dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga
dapat mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan tingkat return yang tinggi
untuk pihak prinsipal. Namun, menurut Anthony dan Govindarajan (2009)
mengatakan bahwa teori agensi mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen
bertindak untuk kepentingan mereka masing-masing.
Dalam teori ini terdapat perbedaan kepentingan yang akan membawa potensi
terjadinya konflik keagenan dan juga memicu biaya-biaya yang seharusnya tidak
perlu terjadi dalam perusahaan apabila dikelola baik oleh pemilik, disebut biaya
keagenan. Konflik kepentingan antara agent dan principal mendorong timbulnya
biaya keagenan. Biaya keagenan dapat berupa pengeluaran untuk mengawasi
8
agen, pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan
keinginan pemilik, dan pengorbanan yang berupa kurangnya kemakmuran
prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan prinsipal dan agen.
Agen sebagai orang yang menjalankan perusahaan akan memiliki lebih banyak
informasi mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh
prinsipal. Ketidaksempurnaan penyebaran informasi yang ada antara informasi
yang dimiliki agen dengan informasi yang dimiliki prinsipal ini memunculkan
suatu kondisi yang disebut asimetri informasi. Dengan memiliki informasi yang
lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal akan mendorong agen melakukan
tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan semata.
Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi antara pemungut pajak dengan
pembayar pajak. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan
menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak
manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk
melakukan penghindaran pajak. Dimana manajemen perusahaan sebagai agent
atau pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban
menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaakan kesempatan yang
dimiliki untuk menekan beban pajak perusahaan, sementara dari pihak pemungut
pajak sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya
dari pemungutan pajak. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan
konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen
perusahaan sebagai pembayar pajak.
9
2.2 Pajak
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan “Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesarbesarnya kemamakmuran rakyat”. Pengertian Pajak Menurut Waluyo
(2009) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.
2.3 Penghindaran Pajak
Menurut Annisa, (2015) penghindaran Pajak adalah penataan transaksi yang
dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau
pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar
aturan perpajakan yang berlaku. Pohan (2013) menyatakan bahwa penghindaran
pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dalam
menghindari pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan
kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan
perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah
suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan berskala besar
10
ataupun kecildalam rangka memperkecil, meminimalkan jumlah beban pajak yang
akan dibayarkan perusahaan yang masih dalam lingkup ketentuan undang-undang
perpajakan yang berlaku atau tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku
atau bersifat legal dengan menggunakan celah pada undang undang perpajakan
yang berlaku.
2.4 Struktur kepemilikan
Struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan saham antara kepemilikan oleh
pihak internal dan kepemilikan oleh pihak eksternal pada sebuah perusahaan
Haryono (2005). Struktur kepemilikan menurut Borolla (2011) terbagi atas
kepemilikan manajerial yaitu proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen
perusahaan dan kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham oleh pihak
institusi pendiri perusahaan, dan bukan merupakan institusi pemegang saham
publik.
Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dianggap dapat mengatasi
masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan. Pada kepemilikan manajerial,
pengelola yang juga sebagai pemilik perusahaan akan bertindak dengan penuh
tanggung jawab agar keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan
pemilik lainnya serta dirinya. Perusahaan dengan kepemilikan institusional akan
membantu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengelola atau
manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemilik.
Sistem kepemilikan perusahaan saat ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu
kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan
11
terkonsentrasi merupakan kepemilikan dengan mayoritas saham dimiliki oleh
pihak tertentu sedangkan kepemilikan menyebar adalah kepemilikan sahamnya
oleh banyak pihak dan tidak didominasi segelintir orang Borolla (2011).
Perusahaan dengan kepemilikan konsentrasi dapat fokus mengontrol kegiatan
manajemen tetapi disisi lain kepemilikan konsentrasi tidak menguntungkan bagi
pemilik saham minoritas dikarenakan pemilik mayoritas lebih mementingkan
kesejahteraan mereka sehingga hak-hak pemilik minoritas diabaikan dalam
pengambilan keputusan-keputusan penting perusahaan.
Sitompul (2003) menyatakan bahwa dengan kepemilikan menyebar pengelolaan
dilakukan sepenuhnya oleh manajemen sesuai dengan teori yang dikemukakan.
Menurut Haryono (2005) pada sistem kepemilikan menyebar, pemilik (investor)
memiliki kendali yang kurang kuat atas perusahaan sehingga pengawasan
terhadap pengelola atau manajemen menjadi lemah yang menyebabkan
perusahaan rentan terhadap masalah keagenan.
Meskipun berpotensi menimbulkan masalah keageanan, menurut Sitompul (2003)
Teori Berle dan Means saat ini merupakan paradigma yang banyak digunakan
pada sistem ekonomi pasar karena efisiensi yang dihasilkan dengan pengelola
yang dipekerjakan hanya berdasarkan kompetensi yang dimiliki untuk bebas
mengelola perusahaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan kontribusi
keuangan kepada perusahaan serta tidak memiliki hubungan atau keterkaitan
terhadap pemilik (pemegang saham).
12
2.4.1 Kepemilikan Negara
Pemerintah sebagai pemilik atau pemegang saham mayoritas pada bank milik
negara memiliki hak untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan bank sesuai
tujuan yang ingin dicapainya berpotensi menimbulkan konflik dengan manajemen
bank. Menurut Cornett (2009) birokrat politik mempunyai tujuan yang seringkali
berbau kepentingan politik tetapi bertentangan dengan perbaikan kesejahteraan
sosial dan maksimalisasi nilai perusahaan. Terdapat dua teori yang
mengemukakan peran pemerintah dalam pasar keuangan yaitu:
1. Development view
Pada beberapa negara dimana institusi ekonomi tidak berkembang dengan
baik, kepemilikan pemerintah pada sektor ekonomi yang strategis seperti
bank diperlukan untuk memulai pembangunan ekonomi dan mendorong
pertumbuhan dengan cepat
2. Political view
Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan perusahaan dan
bank milik negara menyediakan lapangan kerja bagi kelompok tertentu atau
pendukung yang telah memilihnya sebagai imbalan, kontribusi maupun suap.
Besarnya kepemilikan pemerintah pada bank berkaitan dengan kondisi keuangan
perbankan yang buruk dan mengindikasikan semakin banyak bank yang
perkembangannya kurang baik atau lambat. Menurut Tandelilin (2007) masalah
utama corporate governance pada bank dengan kepemilikan pemerintah adalah
konflik yang terjadi antara pemerintah, pembayar pajak (sebagai prinsipal),
manajer, serta birokrat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol
terhadap bank. Cornett (2009) mengemukakan bahwasanya perusahaan
13
pemerintah secara teknis “dikontrol oleh publik” yaitu dijalankan oleh birokrat
politik yang memiliki hak kontrol yang sangat terpusat tetapi tidak mempunyai
hak arus kas signifikan dikarenakan hak arus kas tersebar diantara banyak wajib
pajak di suatu negara tertentu.
2.4.2 Struktur kepemilikan Negara
Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara terdapat definisi yang mengelompokan perusahaan sebagai BUMN,
sebagai berikut:
1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan atau Persero, adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau
paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang
paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara termasuk kedalam BUMN atau
perusahaan milik negara. Di dalam pendiriannya, BUMN memilki maksud dan
tujuan, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2003,
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
14
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta dan koperasi
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat
2.5 Investasi
Investasi pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan sejumlah uang. Investasi
merupakan modal dan keuntungan dari modal yang telah ditanamkan dalam suatu
periode tertentu. Apabila investor menanamkan uangnya maka akan
mengharapkan memperoleh uang pengembalian yang lebih banyak di masa
mendatang.
2.5.1 Pengertian Investasi
Menurut Mulyadi (2001) Investasi adalah Penggantian sumber-sumber dalam
jangka panjang untuk menghasilkan laba untuk masa mendatang. Keputusan
investasi adalah salah satu keputusan yang harus diambil manajer keuangan untuk
mengalokasikan dana dana yang ada agar mendatangkan keuntungan di masa
mendatang. Investasi dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Investasi
yang berasal dari dalam perusahaan meliputi kas, surat-surat berharga, piutang
dagang, persediaan, beban-beban yang dibayar dimuka (sewa dibayar dimuka),
dan investasi jangka pendek lainnya. Investasi ini terletak dalam aset lancar di
15
laporan neraca perusahaan. Sebaliknya, investasi dari luar perusahaan meliputi
peralatan, tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan investasi jangka panjang lainnya.
Investasi ini terletak dalam aset tetap di laporan neraca. Keputusan investasi
terletak di sisi kiri laporan neraca. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi
adalah penempatan sejumlah dana saat ini pada satu atau lebih aktiva yang
dimiliki pada periode tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan
datang.
2.5.2 Bentuk Investasi
Menurut Bodie (2010) ada dua bentuk investasi yaitu
1. Asset keuangan, Asset keuangan merupakan asset yang wujudnya tidak
terlihat tapi memiiki nilai yang tinggi. Investasi ini terdapat di perbankan dan
di pasar modal. Contohnya deposito, Surat Bank Indonesia (SBI), saham,
obligasi dan lain-lain. Asset keuangan tidak lebih dari lembaran kertas dan
tidak berkontribusi secara langsung dalam kapasitas produktifitas
perekonomian. Masing-masing memiliki risiko dan keuntungan yang
berbeda-beda. Jika investasi yang dipilih memiliki risiko yang besar maka
keuntungan yang di dapat akan besar, sebaliknya jika investasi yang dipilih
memiliki risiko kecil, maka keuntungan yang di dapat juga kecil.
2. Asset riil, Asset riil merupakan asset yang memiliki bentuk seperti emas,
perak, berlian, lukisan dan barang tak bergerak. Asset riil seperti tanah,
gedung, mesin dan pengetahuan dapat digunakan sebagai alat untuk
memperoleh barang dan jasa. Keuntungan yang di dapat dari investasi ini
bervariasi karena tergantung dari bentuk investasi yang dipilih. Kelebihan
dari hal itu adalah investor dapat memegang langsung produk investasiya dan
16
meskipun harganya naik turun tetapi dalam jangka panjang nilai investasi
akan cenderung meningkat.
2.5.3 Tujuan Investasi
Pada umumnya tujuan berinvestasi adalah untuk mendapat keuntungan. Menurut
Tandelilin (2010) “Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa
seseorang melakukan investasi”, antara lain :
1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang
yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari
waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan
tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang
akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan
perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko
penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak
melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di
masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang
melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.
2.5.4 Proses Investasi
Pada dasarnya terdapat beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi
menurut Eduardus Tandelilin (2010) antara lain :
1. Menentukan kebijakan investasi. Pada tahapan ini, investor menentukaan
tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan,
17
dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan return, maka hal yang
tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya
untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada
kemungkinan risiko yang berpotensimenyebabkan kerugian. Jadi, tujuan
investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.
2. Analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang
meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa
kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah
untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga.
3. Pembentukan portofolio. Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk
portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan
diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset
tersebut, masalah selektifitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu
menjadi perhatian investor.
4. Melakukan revisi portofolio. Pada tahapan ini, berkenaan dengan
pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan
waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk
portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan
preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri.
5. Evaluasi kinerja portofolio. Pada tahapan terakhir ini, investor melakukan
penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya
return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan
ukuran yang tepat tentang return dan juga standar risiko yang relevan.
18
2.5.5 Keputusan investasi
Segala keputusan manajerial yang dilakukan untuk mengalokasikan dana pada
berbagai macam aktiva. Boleh juga dikatakan bahwa keputusan investasi adalah
keputusan bisnis, di luar keputusan keuangan. Menurut Fahmi (2013) Keputusan
itu tercermin pada sisi kiri neraca, yang mengungkapkan berapa besar aktiva
lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya yang dimiliki perusahaan.
2.5.6 Dasar Keputusan Investasi
Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat risiko serta
hubungan antara return dan risiko. Berikut pembahasan mengenai dasar keputusan
investasi menurut Tandelilin (2010).
1. Return, Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh
keuntungan. Dalam konteks menejemen investasi tingkat keuntungan
investasi disebut sebagai return. suatu hal yang sangat wajar jika investor
menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah di investasikannya.
Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan
konpensasi atas biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat
adanya pengaruh inflasi.
Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang
harapkan (expected return) dan return yang terjadi (realized return). return
yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor dimasa
datang. Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan tingkat
retrun yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Ketika investor
menginvestasikan dananya dia akan mensyaratkan tingkat return tertentu dan
jika periode investasi telah berlalu investor tersebut akan diharapkan pada
19
tingkat retrun yang sesungguhnya dia terima. Antara tingkat return yang
diharapkan dan tingkat return aktual yang diperoleh investor dari investasi
yang dilakukan mungkin saja bebeda. Pebedaan antara return yang
diharapkan dengan return yang benar-benar diterima (return aktual)
merupakan risiko yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi.
Sehingga dalam berinvestasi disamping memperhatikan tingkat return
investor harus mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi.
2. Risiko, Sudah sewajarnya jika investor menghapkan return yang setinggi-
tingginya dari investasi yang dilakukannya. Tetapi ada hal penting harus
dipertimbangkan yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari
investasi tersebut. Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula
tingkat return yang diharapkan. Penelitian terhadap return saham dan obligasi
di Amerika yang dilakukan oleh Jeremy J. Siegel tahun 1992, menemukan
dalam periode 1802-1990, return saham jatuh melebihi return obligasi.
Kelebihan return saham atas return obligasi tersebut juga sebagai equity
premium. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena equity
premium tersebut adalah adanya fakta bahwa risiko saham lebih tinggi dai
risiko obligasi. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan retrun aktual yang
berbeda dengan return yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi pada umunya,
dan ilmu investasi pada khususnya terdapat asumsi bahwa investor makhluk
yang rasional. Investor yang rasional tidak akan menyukai ketidakpastian atau
risiko. Investor yang enggan terhadap risiko seperti ini di sebut sebagai risk-
averse investors. Investors seperti ini tidak mau mengambil risiko suatu
invstasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan atau return yang
20
layak sebagai konpensasi terhadap risiko yang harus di tanggung investor
tesebut Sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada
preferensi investor tersebut terhadap risiko. Investor yang lebih berani akan
memilih risiko investasi yang lebih tinggi, yang diikuti oleh harapan yang
lebih tinggi pula. Demikian pula sebaliknya investor yang tidak mau
menanggung risiko yang terlalu tinggi tentunya tidak akan bisa
mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi.
3. Hubungan Tingkat Resiko Dan Return Yang Diharapkan, seperti telah
dijelaskan di atas, hubungan antara risiko dan return yang diharapkan
merupakan hubungan yang bersifat searah dan linier. Artinya semakin besar
risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset
tersebut, demikian sebaliknya.
2.5.7 Risiko Investasi
Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual atau return yang
diterima dengan return yang diharapkan. Menurut Fahmi (2012), risiko dapat
diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan
terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai
pertimbangan saat ini. Menurut Tandelilin (2010), risiko merupakan
kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return
harapan. Menurut Fahmi, (2012) Semakin besar kemungkinan perbedaannya,
berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Risiko dapat dibedakan menjadi :
1. Risiko sistematis, risiko sistematis adalah risiko yang tidak bisa
didiversifikasi atau dengan kata lain risiko yang sifatnya mempengaruhi
secara menyeluruh. Contohnya krisis moneter pada tahun 1997.
21
2. Risiko tidak sistematis, risiko tidak sistematis yaitu hanya membawa dampak
pada perusahaan yang terkait saja. Misalnya faktor struktur modal, struktur
aset, tingkat likuiditas, tingkat keuntungan dan lain sebagainya.
2.6 Kompensasi kerugian
Menurut Kieso (2002) kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan
kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada priode
berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu.
Ketentuan dalam regulasi pajak di indonesia menyebutkan bahwa entitas di
berikan kompensasi kerugian sampai dengan lima tahun.
2.6.1 Pajak Tangguhan Akibat Kompensasi kerugian
Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan
keredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak
dimasa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum
dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Artinya pada saat entitas
mengalami kerugian maka manfaat kompensasi yang diterima dimasa depan
tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut
akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi
kerugian dan disajikan sebagai beban pajak.
Praktik dinegara lain, kompensasi dapat dilakukan pada priode sebelumnya.
Namun di indonesia kompensasi hanya diperkenankan pada periode setelah
kerugian terjadi. Jika kompensasi dilakukan ke periode sebelumnya maka entitas
akan memperoleh restitusi dari pemerintah sebesar pajak yang telah dibayar.
22
Manfaat kompensasi akan diakui sebagai bagian dari beban pajak namun bersaldo
negatif karena berupa pendapatan. Sebagian lawan jurnalnya akan diakui sebagai
piutang restitusi.
2.6.2 Kompensasi Kerugian Fiskal
Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak
berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian dalam
pajak penghasilan diatur pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat
(2) tentang pajak penghasilan sebagai berikut:
1. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya
terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi
ada kerugian).
2. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh
pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian.
3. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal
atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya
kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk
tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku
ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
2.7 Komite Audit
Menurut Puspita (2014) menyatakan bahwa peran esensial dari komite audit
adalah memastikan independensi dan objektivitas auditor eksternal, selain
memonitor manajemen perusahaan. Peran utama dan tanggung jawab komite
23
audit yaitu: mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan; melakukan
review atas sistem kontrol keuangan internal perusahaan; mengawasi dan
melakukan review atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan; membuat
rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor
eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal;
mengawasi dan melakukan review atas independensi, efektivitas, dan objektivitas
auditor eksternal; serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam
perjanjian dengan auditor eksternal untuk memenuhi jasa non-audit.
Di dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal
antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya
komunikasi formal antara komite audit, auditor internal dan auditor eksternal
akan mendukung proses audit internal dan eksternal menjadi lebih baik
sehingga akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian
meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Purwati (2006)
mengungkapkan betapa serangkaian ketentuan mengenai Komite Audit telah
dibuat, antara lain sebagai berikut :
a. Pedoman Good Corporate Governance (Maret, 2001) yang menganjurkan
semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
b. Keputusan Ketua BAPEPAM (yang sekarang telah berubah menjadi
OJK) Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang
Pembentukkan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang
listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
24
d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang
mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
e. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang
mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
Tujuan dan manfaat pembentukan komite audit adalah :
a. Pelaporan Keuangan, Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas
laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas
laporan keuangan audit eksternal. Dalam hal ini komite audit
melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaporan keuangan dan
laporan audit eksternal.
b. Manajemen Risiko dan Kontrol, Komite audit memberikan pengawasan
independen atas proses risiko dan kontrol.
c. Corporate Governance, Komite audit melaksanakan pengawasan
independen atas proses tata kelola perusahaan, sedangkan direksi dan
dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan corporate
governance, Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh
komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang
independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan
keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1) Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan
keuangan.
2) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi
kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
25
2. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun
eksternal audit.
3. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan
komisaris/dewan pengawas.
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris
atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan
Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
Tugas-tugas tersebut antara lain meliputi:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan
lainya.
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-
undangan lainya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
d. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan
dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan
yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.
f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
Hubungan yang erat antara komite audit dengan Dewan Komisaris terlihat
dalam kewajiban pelaporan Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab atas
26
pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan atas setiap
penggunaan yang diberikan. Untuk mengukur kefektifan komite audit, penelitian
ini menggunakan dua proksi, yaitu jumlah frekuensi rapat komite audit dan
financial expertise background anggota komite audit.
2.8 Penelitian Terdahulu
Penelitian–penelitian terdahulu sebagai perbandingan referensi dalam penelitian
ini adalah
No Tahun Nama Judul penelitian Hasil penelitian
1 2017 Evana The Effect state
Ownership Structure,
Investment Decision,
and Fiscal Tax Loss
Compensation Toward
Tax Avoidance on
Manufacturig
Companies Listed on
IDX in 2015
Kepemilikan negara
berpengaruh positif terhadap
tax avoidance dan variabel
keputusan investasi dan
kompensasi rugi fiskal tidak
berpengaruh pada tax
avoidance.
2 2017 Reinaldo
Pengaruh Leverage,
Ukuran Perusahaan,
ROA, Kepemilikan
Institusional, Kopensasi
Kerugian Fiskal, dan
CSR terhadap Tax
Avoidance Pada
perusahan manufaktur
subsektor makanan dan
minuman terdaftar di
BEI 2013-2015
Leverage, Ukuran Perusahaan
tidak berpengaruh signifikan
terhadap Tax Avoidance dan
Return On Asset berpengaruh
signifikan terhadap Tax
Avoidance.
3 2016 Ginting Pengaruh Coporate
Governance dan
Kopensasi Rugi Fiskal
Terhadap Penghindaran
Pajak dengan Ukuran
Perusahaan sebagai
variabel Modereting
Corporate Governance dan
Kompensasi rugi Fiskal
Kepemilikan Institusional,
dan Kompensasi Rugi Fiskal
secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap
penghindaran pajak Ukuran
Perusahaan tidak mampu
memoderasi pengaruh
27
No Tahun Nama Judul penelitian Hasil penelitian
4 2013 Kurniasih Pengaruh ROA,
Leverage, Coporate
Governance, Ukuran
Perusahaan dan
Kopesasi Rugi Fiskal
Pada Tax Avoidance
Return on Assets (ROA),
Ukuran Perusahaan dan
Kompensasi Rugi Fiskal
berpengaruh signifikan secara
parsial terhadap tax
avoidance, sedangkan
Leverage dan Corporate
Governance tidak
berpengaruh signifikan secara
parsial terhadap tax avoidance
pada perusahaan manufaktur
5 2017 Arianandini Pengaruh Profitabilitas,
Leverage, dan
Kepemilikan
Institusional pada Tax
Avoidance
profitabilitas berpengaruh
negatif signifikan pada tax
avoidance, hal ini
dikarenakan semakin
profitable perusahaan maka
perusahaan tersebut dapat
memposisikan diri dalam tax
planning sehingga mampu
memperoleh pajak yang
optimal, leverage tidak
berpengaruh signifikan pada
tax avoidance
6. 2016 Damayanti Pengaruh Komite
Audit, Proporsi
Independen, dan
Proporsi Kepemilikan
Institusional terhadap
Tax Avoidance
komite audit, Proporsi
komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap
tax avoidance. Proporsi
kepemilikan institusional
tidak berpengaruh terhadap
tax avoidance. Ukuran
perusahaan sebagai variabel
kontrol berpengaruh positif
terhadap tax avoidance
2.9 Pengembangan Hipotesis
2.9.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Negara terhadap Penghindaran Pajak
Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara akan lebih diawasi
oleh pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan termasuk dalam pelaporan
perpajakannya. Hasil penelitian Evana (2017) menyatakan bahwa BUMN sebagai
28
wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak,
tetapi pemerintah dalam hal ini pemilik perusahaan BUMN sekaligus fiskus pajak
tentunya akan melakukan tindakan sinergi untuk memaksimalkan kedua sumber
penerimaan negara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan
terhadap pajak pada perusahaan milik negara tentunya lebih ketat. Berdasarkan
uraian di atas, dirumuskan hipotesis penelitian:
H1 Struktur kepemilikan negara berpengaruh negatif pada penghindaran
pajak.
2.9.2 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Penghindaran Pajak
Menurut penelitain Evana (2017) Keputusan Investasi yang dilakukan
perusahaan dapat mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang
dilakukan oleh perusahaan karena peraturan perpajakan memberikan perlakuan
yang berbeda untuk setiap kebijakan struktur modal dan bauran aset yang
dimiliki oleh perusahaan.
Kebijakan perpajakan tentunya memperbolehkan wajib pajak dalam hal ini
perusahaan untuk menentukan depresiasi aset dengan periode yang lebih pendek
dibanding dengan masa manfaat ekonomis aset tersebut. Semakin besar investasi
pada aset tetap maka depresiasi aset juga akan bertambah sehingga perusahaan
yang berinvestasi pada aset tetap memiliki kecenderungan tarif pajak efektif yang
rendah. Jika rasio pajak efektif turun (ETR) maka kemungkinan penghindaran
pajak akan semakin naik. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis
penelitian:
H2 Keputusan investasi berpengaruh negatif penghindaran pajak
29
2.9.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak
Menurut Evana (2017) Perusahaan yang mengalami kerugian akan mendapatkan
keringanan berupa kompensasi selama lima tahun berturut-turut. Sehingga
asumsinya, perusahaan akan terhindar dari beban pajak sebesar kompensasi
kerugian yang didapatnya. Perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat
meminimalkan beban pajak pada periode-periode setelahnya, karena angka laba
terutang menjadi kecil. Hal ini sejalan dengan tujuan penghindaran pajak yaitu
meminimalkan beban pajak terutang. Ini berarti akan menurunkan tarif pajak
efektif perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis penelitian:
H3 Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak
2.9.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
Dalam menerapkan corporate governance, komite audit memainkan peran penting
karena membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan
keuangan dan efektfitas audit internal maupun eksternal. Menurut Dhaliwal
(2006) frekuensi rapat ikut menentukan kuatnya governance dari komite audit.
Semakin besar perusahaan membuat tingkat pengawasan yang dilakukan juga
semakin meningkat, komite audit yang berfungsi mengawasi harus meningkatkan
efektivitas kinerja mereka termasuk meningkatkan frekuensi rapat mereka. Sejak
direkomendasikan corporate governance di Bursa Efek Indonesia (BEI), komite
audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance (CG)
perusahaan publik.
Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang
berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Menurut
30
Puspita (2014) Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan
lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat
menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna
untuk penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis
penelitian:
H4 Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
2.10 Kerangka Penelitian
Struktur Kepemilikan
Negara
Kompensasi Rugi Fiskal
Penghindaran Pajak
(ETR)
Keputusan Investasi
(TAG)
Komite Audit
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat
yang ingin diinvestigasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun penggunaan
metode purposive sampling dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-
2017
2. Perusahaan BUMN yang selama tahun penelitian 2010-2017 tidak
mengalami delisted,
3. Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap
periode 2010-2017,
4. Perusahaan dengan kelengkapan data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian.
32
3.2 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengambilan data tidak
langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara
atau data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan melalui situs
perusahaan dokumenter yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan
dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2017.
3.3 Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel
dependen yaitu nilai perusahaan dan variabel independen yang terdiri dari:
3.3.1 Variabel Dependen
Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran pajak umumnya diukur sebagai
rasio pajak yang dibayar selama satu tahun untuk laba sebelum pajak. Pengukuran
dapat dihitung secara tahunan, meskipun Dyreng et al.,(2008) merekomendasikan
menggunakan jumlah pajak yang dibayar selama periode lima tahun yang dilihat
dari laporan arus kas dari aktivitas operasi dan jumlah pendapatan (laba) sebelum
pajak pada periode yang sama yang dilihat dari laporan laba rugi untuk
memberikan gambaran yang lebih baik dari kebijakan pajak perusahaan. Model
estimasi pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan model
effective tax rate (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan
33
perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap
maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010). ETR diukur dengan rumus
sebagai berikut:
3.3.2 Variabel Independen
1. Struktur Kepemilikan Negara
Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara terdapat definisi yang mengelompokan perusahaan sebagai BUMN,
sebagai berikut:
a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
b. Perusahaan Perseroan atau Persero, adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau
paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang
paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara termasuk kedalam BUMN atau
perusahaan milik negara.
Menurut Evana (2017) variabel ini di ukur dengan variable dummy : Perusahaan
dengan proporsi saham mayoritas milik pemerintah akan diberi nilai 1 dan
dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (BUMN), hal ini dilihat dari proporsi
ETR= Pembayaran Pajak
Laba Sebelum Pajak
34
saham pemerintah jika ≥ 51% ,dan perusahaan non negara (swasta) akan diberi
nilai 0 jika proporsi saham milik negara <51%.
2. Keputusan Investasi
Investor seringkali menggunakan data-data keuangan perusahaan untuk menilai
kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan investasi. Menurut Moeljadi
(2006) Keputusan investasi merupakan keputusan melepaskan dana saat sekarang
dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah
yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal (initial
investment). IOS merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada
pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang,
di mana pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan
menghasilkan return yang lebih besar. Ada beberapa perhitungan IOS yang
digunakan untuk melihat keputusan investasi diantaranya adalah Total Assets
Growth (TAG) TAG merupakan membagi aset tahun sekarang dikurang aset
tahun sebelumnya terhadap total aset tahun sebelumnya Janifairus (2013) Total
Asset Growth (TAG).
TAG = TAt -TAt-1
TAt-1
Keterangan :
TAt = Total Aset tahun sekarang
TAt-1 = Total Aset Tahun Sebelumnya
TAG = Pertumbuhan Aset
3. Kompensasi Rugi Fiskal
Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak
berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (carrying loss). Kompensasi
35
kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Undang-Undang No. 36 Tahun
2008 Pasal 6 ayat (2) tentang pajak penghasilan sebagai berikut:
a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya
terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi
ada kerugian)
b. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh
pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian
c. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal
atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun
didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun
d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku
untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya
berlaku ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak
penghasilan.
Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan
diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t Martani,
(2010).
4. Komite Audit
Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal
dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Sesuai peraturan
Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang komite audit, struktur, dan keanggotaan komite
audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris
independen dan pihak dari luar perseroan, dengan komisaris independen sebagai
ketua. Komite audit di ukur dengan menggunakan variable dummy yang bernilai 1
36
jika komite audit berjumlah tiga anggota dan bernilai 0 jika komite audit kurang
dari tiga anggota. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang
beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota diangkat serta
diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit
yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga
memiliki kelemahan, yakni minimnya pengalaman anggota, sehingga anggota
komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan
laporan keuangan dan pengawas prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi
terpenting dari anggota komite audit adalah pada commonsense, kecerdasan dan
suatu pandangan yang independen Annisa (2012).
3.4 Teknik Analisis Data
3.4.1 Uji Statistik
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel
dalam penelitian. Pengukuran yang dilihat dari statistik deskriptif meliputi nilai
rata-rata (mean), deviasi standar, minimum, dan maksimum. Maksimum
digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan
disektor perbankan. Mean digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang
dianalisis. Standar deviasi adalah angka yang menggambarkan sebaran data
terhadap nilai rata–rata.
3.4.2 Uji Asumsi Klasik
3.4.2.1 Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa Uji normalitas bertujuan untuk
mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak.
37
Untuk menguji suatu data distribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan
menggunakan grafik plot. Dengan melihat histogram dari residualnya ada
beberapa dasar pengambilan keputusan yaitu:
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogramnya menujukan pola distribusi normal, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogram tidak menujukan pola distribusi normal, maka model
regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.4.2.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas dilakukan dengan uji korelasi antara variabel-variabel
independen dengan korelasi sederhana. Menurut Ghozali (2016) dalam model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara bebas atau
independen. Uji multikolinearitas dilakuan dengan melihat nilai tolerance dan
variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakn SPSS.
Apabila tolerance value lebih tinggi dari pada 0,10 atau VIF lebih kecil dari pada
10 maka dapat dismpulkan tidak terjadi multikolinearitas.
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam
penelitian ini digunakan melalui grafik scatterplot. Kesimpulan diambil dengan
melihat persebaran titik pada scatterplot dengan dasar analisis tidak terdapat pola
38
tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, menyebar, kemudiaan menyempit). Menurut Ghozali (2016) jika
ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.4.2.4 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2016) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi linier terjadi korelasi (hubungan) di antara anggota-anggota sampel
penelitian yang diurutkan berdasarkan waktu sebelumnya. Autokorelasi adalah
kondisi dimana dalam sekumpulan observasi yang berurutan sepanjang waktu
untuk variabel tertentu antara observasi yang satu dengan yang lainnya saling
berkaitan. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas
dari suatu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada
atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Waston. Uji Durbin Waston
dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai taksiran faktor gangguan yang
berurutan. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Kriteria pengujiannya sebagai berikut:
1. Nilai d bersekitar antara 0 dan 4, yaitu 0 < d < 4.
2. Nilai d = 2 atau mendekati 2, tidak terjadi autokorelasi.
3. Nilai d mendekati 0, terjadi autokorelasi Positif
4. Nilai d mendekati 4, terjadi autokorelasi Negatif
Pengujian ini dinilai baik jika tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen
dengan variabel dependen.
39
3.4.3 Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui penerimaan atau penolakan suatu
hipotesis:
3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi linier berganda merupakan perosedur yang dipergunakan untuk melihat
pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya dan juga memperediksi nilai
variabel tergantung bersekala interval dengan menggunakan variabel bebas yang
bersekala interval. Persamaan regresi dengan menggunakan 4 variabel dapat
dinyatakan dalam persamaan:
Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3+ β4X4 + e
Keterangan :
Y : Penghindaran Pajak
X1 : Struktur Kepemiikan Negara
X2 : Keputusan Investasi
X3 : Kompensasi Rugi Fiskal
X4 : Komite Audit
α : Koefisien Konstanta
β1, β2, β3, β4 : Koefisien regresi dari masing-masing variabel
e : Random Error
3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2
) Menurut Ghozali, (2016) Koefisien determinasi (R
2) pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Semakin besar R2 (mendekati 1),
semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0 maka
variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel
dependen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati
40
satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi
yang dibutuhkan untuk memperediksi variabel dependen atau hubungan kedua
variabel semakin kuat.
3.4.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Stastistik F)
Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji kelayakan model untuk
mengetahui kelayakan model tersebut dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.
Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan stastistik F. Menurut Ghozali
(2016) Model regresi dinyatakan layak jika nilai signifikan < 0,05, jika sebaiknya
nilai signifikan > 0,05 maka model regresi dinyatakan tidak layak.
3.4.3.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stastistik t)
Menurut Ghozali (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Uji t berdasarkan nilai signifikan:
1. Jika nilai Sig. < 0,005 maka variabel independen berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai Sig. > 0,005 maka variabel independen tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Faktor-faktor yang
mempengaruhi penghindaran pajak. Sampel penelitian ini yaitu 14 perusahaan
BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2017,
dengan jumlah observasi sebesar 112. Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka,
kerangka penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dalam penelitian ini maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel struktur kepemilikan negara yang di ukur dengan dummy
menunjukan hasil pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini
dikarenakan semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pemerintah pada
perusahaan BUMN maka perusahaan tersebut akan lebih sulit dalam
melakukan penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan BUMN tersebut akan
lebih diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah dalam suatu pengambilan
keputusan.
2. Variabel keputusan investasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak. Hal ini dikarenakan keputusan investasi merupakan suatu keputusan
manajerial dalam mengaokasikan dananya, maka dari itu jika semakin besar
dana yang dialokasikan pada aset tersebut maka akan berdampak pada
57
semakin besar suatu penyusutan yang akan dialami oleh perusahaan tersebut
dan akan membuat tarif pajak menjadi lebih tinggi.
3. Variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran
pajak. Hal ini dikarenakan kompensasi rugi fiskal merupakan fasilitas yang
diberikan pemerintah kepada perusahaan yang memiliki rugi berdasarkan
ketentuan pajak, untuk dapat dikompensasikan sebagai pengurang laba kena
pajak perusahaan pada tahun tahun berikutnya. Ini artinya kompensasi rugi
fiskal bukan sesuatu yang diatur perusahaan dalam melakukan perencanaan
pajak, tetapi fasilitas yang dapat dimanfaatkan wajib pajak badan, sehingga
pada akhirnya tidak bisa dikaitkan dengan penghindaran pajak.
4. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini
dikarenakan jumlah komite audit yang berada di dalam sebuah entitas atau
perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan akan melakukan
tindakan penghindaran pajak atau tidak.
5.2 Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah
1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas karena masih
banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti
kualitas audit.
2. Populasi sampel ini masih belum maksimal karena ada satu perusahaan yang
baru terdaftar di BEI pada tahun 2013, sehingga untuk peneliti selanjutnya
mungkin bisa menaikan populasi dari tahun 2013 sampai dengan seterusnya,
sehingga dapat menambah sampel penlitian.
58
5.3 Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas maka saran yang dapat di berikan
peneliti adalah:
1. Bagi investor, dalam pembuatan keputusan yang menyangkut investasi pada
saham-saham di perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, hendaknya
memperhatikan seberapa baik kinerja suatu perusahaan, melihat resiko yang
akan dihadapi dan seberapa baik suatu pendapatan sehingga dapat
memperkecil kecurangan, dan tidak melanngar perarturan pemerintah
terutama tentang perpajakan.
2. Bagi Perusahaan BUMN diharapkan selalu dapat mengelola kualitas hasil
labanya dengan baik, dan dapat meningkatkan kualitas kinerja agar memiliki
kualitas yang lebih baik, sehingga makin meningkatkan kepercayaan investor
untuk tetap menanamkan saham investasinya.
3. Bagi peneliti, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangan kembali
penelitian ini, seperti menambah periode sampel, menambah variabel yang
menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yang tidak
dapat dijelaskan di penelitian ini dan menjadi keterbatasan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Annisa, N.A., Kurniasih L. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap
Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing, 2 (8), 95-18.
Anisa. 2015. The Effect of Exercises on Primary Dysmenorrhea. J
Mayority. Vol.4. No.2. Jan 2015.
Anthony, Govindarajan. 2009. Management Control System, Penerbit.
Salemba Empat: Jakarta.
Arianandini, Putu Winning, dan I Wayan Ramantha. 2018. Pengaruh
Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax
Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556.
Betha, Husni I. Pohan. 2013. Pemrograman Web dengan HTML Revisi Kedua.
CV Informatika, Bandung.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, AJ. 2011. Investments and portofolio
Management. Global Edition. New York : The McGraw-Hill Companies,
Inc.
Borolla. 2011. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai
Perusahaan. Jurnal Prestasi. Vol.7, No.1, Ambon.
Chen, Xia, Qiang Cheng and Terry Shevlin. 2010. Are Family Firms
More Tax Aggressive Than Non-Family Firms Journal of Financial
Economics, 41-61.
Cornett, M. M., McNutt, J. J., & Tehranian, H. 2009. Corporate Governance and
EarningsManagement at Large U.S Bank Holding Companies. Journal of
Corporate Finance.15(4), 412 – 430.
Damayanti, Fitri dan Tridahus Susanto. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi
Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax
Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 5.
Damayanti dan Susanto. 2015. PengaruhKomite Audit, Kualitas Audit,
KepemilikanInstitusional, Risiko Perusahaan DanReturn On Assets
Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen,(Online), Vol. 5,
No. 2.
Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
20/PJ.03/2013 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak,
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta
Perubahan Data dan Pemindahan W. Jakarta.
Dhaliwal, Naiker, Vicky and Navissi. 2006. Audit Committee Financial,
Expertise, Corporate Governance and Accrual :An Empirical Analysis.
Working Paper.
Dyreng, Hanlon. 2008. The Effects of Managers on Corporate Tax Avoidance.
Amerika :University of North Carolina.
Evana, Einde. 2017. The Effect state Ownership Structure, Investment Decision,
and Fiscal Tax Loss Compensation Toward Tax Avoidance on
Manufacturig Companies Listed on IDX in 2015. Jurnal Accounting
Departemen, Faculty of Eeconomics and Business University of Lampung.
Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax
Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia 2009-2011). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri
Padang, 2 (1).
Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
Ginting, Suriani. 2016. Pengaruh Coporate Governance dan Kopensasi Rugi
Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai
variabel Modereting. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. Volume 6, Nomor
02.
Ghozali, Imam, 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
21. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Semarang.
Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11.
Rajawali Pers, Jakarta
Hendriksen, E. S., dan M. Breda. 2000. Teori Akunting (Terjemahan). Edisi
Kelima. Buku Kesatu. Batam Centre: Interaksara.
Hoque, Jahiru, Mohammad Zahid Hossain Bhuiyan and Afzal Ahmad. 2011. Tax
Avoidance Crimes-A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh.
Janifairus, J. B. 2013. Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Assets
Growth, Dan Cash Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio. Jurnal
Administrasi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Vol. 1, No. 1
Kieso, Donald E. dan Jerry J. Weygandt. 2002. Akuntansi Intermediate.
Jilid 3. Jakarta : Erlangga.
Kurniasih, Tommy, Maria Dan Ratna Sari. 2013. Pengaruh ROA, Leverage,
Coporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kopesasi Rugi Fiskal Pada
Tax Avoidance. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Udayana. ISSN 1410-4628.
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.
Moeljadi. 2006. Manajemen Keuangan. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif,
Edisi Pertama. Bayu Media Publishing, Malang.
Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan
terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting ISSN
2337-3806 Volume 3 No. 2.
Rochmat, Soemitro. 2007. Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak
Pendapatan. Bandung. Ereco.
Republik Indonesia, Perdirjen No. Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak
dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
Republik Indonesia, Surat Direktur Jendral Pajak No. 5-14/Pj.7/2003 Tentang
Program Optimalisasi Penerimaan Pajak.
Reinaldo dan Rusli. 2017. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA,
Kepemilikan Institusional, Kopensasi Kerugian Fiskal, dan CSR terhadap
Tax Avoidance Pada perusahan manufaktur subsektor makanan dan
minuman terdaftar di BEI 2013- 2015. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1.
Sari, K.S, dan Martani, Dwi. 2010. Ownership Characteristic, Corporate
Governance, and Tax Aggressiveness. The 3 Accounting and The 2
Colloquium.
Sitompul. 2003. Radiasi dalam sistem agroforestri. Wanulacs : Model
Simulasi Untuk Sistem Agroforestri. Bogor: International Center for
Research in Agroforestry. Hlm. 79-103.
Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif,
Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada
Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN:
23028556.
Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi
pertama. Yogyakarta : Kanisius.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak
Penghasilan.
Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta. Salemba Empat.
Yusuf, Haryono. 2005. Dasar –Dasar Akuntansi. Yogyakarta : Akademi
Akuntansi YKPN.