NEGARA HUKUM DAN HAM

KELOMPOK 41. Rusliani Errisca 20141020311009

2. Moh. Syaifi Akbar 2014104203110153. Nur Khaulah 201410320311020

4. Ulfatul Hasanah Amsa 2014104203110255. Indriana Kumalaningtyas 201410420311045

A. Indonesia sebagai negara hukum

B. Sejarah dan perkembangan HAM

C. HAM di Indonesia

• HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat dari filsafat bangsa. Beberapa instrument HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu Undang - Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumennya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

• Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

D. HAM dalam Islam

• AI-Qur'an menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna (QS. 5:3). Di samping mengajarkan hubungannya dengan sang Pencipta ( Hablummin Allah) juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia (hablum min al-nas) (QS. 3:112). Pengakuan ini bukan hanya berdasarkan truth claimumat Islam, tetapi kaum orientalis pun mengakui kesempurnaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia itu, sebagaimana V.N.

• Konsep Islam tentang HAM berpijak pada Tauhid yang pada dasarnya; mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide perkemaklukan. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.

D. HAM dalam Islam

Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentukhak asasi manusia, yaitu: • Pertama hak darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak

tersebut dilanggar, bukan hanya mernbuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati.

• Kedua_hak hajy (hak sekunder), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan rnengakibatkan hilangnya hak hidup.

• Ketiga, hak tahsiny, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

E. HAM dalam masyarakat Madani

F. Rule of Law sebagai payung pelaksanaan HAM di Indonesia

• Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu kesatuan. Keduanya bak dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam HAM, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (abuse of power).

• Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum, yaitu: supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan didepan hukum (equality before the law) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum).

F. Rule of Law sebagai payung pelaksanaan HAM di Indonesia

• Saat ini sudah diundangkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum.

• Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

G. Implementasi HAM dan Rule of Law dalam kehidupan sehari-hari

• Dalam implementasinya HAM di kehidupan sehari-hari antara lain:• Menahan diri apabila terjadi pertengkaran diantara sesama rekan mahsiswa atau dosen

dan karyawan di kampus. menyelesaikan pertengkaran tersebut dengan baik dan ter-hormat, serta tidak main hakim sendiri, jika melakukan main hakim sendiri akan be-rakaitan dengan hukum.

• Melakukan kegiatan kemahasiswaan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban te-man-teman di lingkungan kampus dan warrga yang berada di sekitar lingkungan kampus.

• Mentaati tata tertib lingkungan hidup sehari-hari di lingkungan mahasiswa masing-mas-ing.

• Menghindari pertengkaran/adu fisik karena masing-masing merasa dirinya benar.• Larangan Ketentuan-ketentuan dalam UU tentang HAM, tidak satupun boleh diartikan

bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar sebagaimana diatur dalam UU-siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan dan atau mendatangkan kerugian pi-hak lain dalam mengartikan ketentuan dalam UU HAM yang mengakibatkan berkurangnya dan atau hapusnya HAM yang dijamin dalam UU.

• Dalam implementasinya rule of law berada pada Prinsip-prinsip rule of law sendiri dan secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

• a. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,…karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan ”peri keadilan”;

• b. …kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, ”adil” dan makmur;

• c. …untuk memajukan ”kesejahteraan umum”,…dan ”keadilan social”;• d. …disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indoensia itu dalam suatu ”Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia”;• e. ”…kemanusiaan yang adil dan beradab”;• f. …serta dengan mewujudkan suatu ”keadilan sosial” bagi seluruh rakyat

Indonesia.Dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial.