evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari .../evaluasi... · c. menciptakan sistem...
TRANSCRIPT
1
Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak
daerah dan pengeluaran kas di Kabupaten Grobogan
(studi kasus di DIPENDA dan BPKD Grobogan)
Oleh:
RUSDIANA DEWI
NIM F3303181
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Sejarah DIPENDA dan BPKD Kabupaten Grobogan
Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan dilatarbelakangi karena adanya
tuntutan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 yaitu pasal 18 tentang
pembagian wilayah Republik Indonesia maka dibentuklah undang-undang
otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok pemerintahan di daerah.
2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah kemudian direvisi dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dengan adanya undang-
undang otonomi daerah, pemerintah daerah Grobogan kemudian
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Berdasarkan Peraturan Daerah
tersebut, kedua unit organisasi yang bergabung menjalankan tugas pokok
dan fungsinya bersama-sama. Seiring dengan berjalannya pemerintahan
daerah di Kabupaten Grobogan, penggabungan antara DIPENDA dan
BPKD dirasakan kurang efisien dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing bagian
maka terjadi pemisahan fungsi antara Dinas Pendapatan Daerah dan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut,
Kabupaten Grobogan mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur
masing-masing organisasi tersebut. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2004 mengatur tentang Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Peraturan
Daerah Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
2. Lokasi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah merupakan tempat untuk menjalankan aktivitas operasional dan
3
administrasi pemerintah daerah. Pemilihan lokasi yang tepat merupakan
faktor yang sangat penting bagi perkembangan di masa yang akan datang,
hal ini dikarenakan untuk mempermudah warga Grobogan melakukan
urusan-urusan yang membutuhkan pelayanan pemerintah daerah. Adapun
lokasi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah terletak di jalan S. Parman No. 35 Purwodadi 58111.
3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Visi Dinas Pendapatan Daerah yaitu mewujudkan peningkatan
pendapatan daerah yang optimal dalam rangka menjamin likuiditas
keuangan daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Sedangkan
Misi Dinas Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut.
a. Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar
pelayanan.
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.
c. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif.
Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mewujudkan pola
intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah. Sedangkan
Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut.
4
a. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi
daerah, kekayaan alam, dan kreativitas atau keunggulan sumber
daya manusia.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Struktur Organisasi dan Diskripsi Jabatan
Struktur Organisasi dan Diskripsi Jabatan pada Dinas Pendapatan
Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan
adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
5
DISKRIPSI JABATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
a. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KEPALA
Kel. Jabatan Fungsional BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG Perencanaan
dan Pengembangan
BIDANG
Pajak Daerah
SEKSI Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
SEKSI Pendataan dan
Penetapan Pajak
BIDANG
Retribusi
Daerah
BIDANG
Pendapatan
Lain-lain
SEKSI Pendataan
dan Penetapan Retribusi
SEKSI Pendataan
dan Pendapatan Lain-lain
SEKSI
Penyuluhan
dan
Pengembangan
SEKSI Pemungutan
dan Pembukuan
Pajak
SEKSI Pemungutan
dan Pembukuan
Retribusi
SEKSI Pemungutan
dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain
UPTD
PASAR DAERAH
UPTD
UPPD
UPTD
PERPARKIRAN
6
Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah
sebagai berikut.
1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan operasional
tahunan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan rencana kerja
tahun sebelumnya serta melaksanakan evaluasi kegiatan yang
dilaksanakan.
2) Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan untuk menentukan kebijakan pendapatan
daerah.
3) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah,
penggalian pendapatan daerah, penyusunan anggaran,
perubahan dan penghitungan pendapatan, penyelenggaraan
administrasi ketatausahaan, penyusunan data dan pelaporan
pendapatan daerah.
4) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan
dibidang pendapatan daerah kepada institusi terkait, kepada
masyarakat dan bawahan.
b. KEPALA BAGIAN TATA USAHA
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha yaitu
sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kegiatan bidang tata usaha berdasarkan
program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai
acuan pelaksanaan kegiatan.
7
2) Menyusun rencana kegiatan tahunan yang meliputi urusan
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, umum dan
perlengkapan, administrasi, kearsipan dan kepustakaan,
humas, protokol dan penyusunan data statistik.
3) Melaksanakan administrasi umum yang meliputi surat
menyurat, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana, perlengkapan, humas, protokol, rumah tangga,
perjalanan dinas, pengarsipan, perawatan sarana prasarana,
kendaraan dinas sesuai ketentuan.
4) Melaksanakan perumusan kebijakan administratif, pembinaan
kepegawaian dan mengkoordinasikan pengadaan barang dan
jasa.
c. KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Umum yaitu
sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program kerja Sub
Bagian Umum, meliputi administrasi umum, kepegawaian,
sarana prasarana, perlengkapan, perjalanan Dinas,
perpustakaan, hukum dan pelaporan dengan mengacu kegiatan
tahun sebelumnya.
2) Melaksanakan penyiapan administrasi umum, surat-menyurat,
tata laksana, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan,
hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan
8
dinas, pengarsipan, hukum, perpustakaan dan pelaporan untuk
menunjang pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.
3) Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan program kerja
dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas.
4) Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah
untuk mempermudah staf dalam melaksanakan kegiatan.
d. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Keuangan yaitu
sebagai berikut.
1) Menyusun program kerja dan kegiatan di bidang keuangan,
penganggaran, akuntansi, verifikasi serta pembagian.
2) Menyusun rencana kegiatan keuangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3) Menyiapkan bahan urusan keuangan, penyusunan anggaran,
melaksanakan pembukuan administrasi keuangan, penggajian
pegawai, kesejahteraan, pengajuan anggaran,
pertanggungjawaban keuangan (SPJ), perhitungan anggaran
dan verifikasi, pengurusan benda berharga serta mengelola
administrasi keuangan lainnya.
4) Menghitung anggaran dan perbendaharaan dengan
merumuskan kebutuhan belanja, memonitoring dan evaluasi
jumlah anggaran.
e. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
9
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun program kerja, kegiatan pengendalian sebagai
media kontrol pelaksanaan program untuk mencapai sasaran
sesuai target pendapatan yang ditetapkan.
2) Menyusun rencana kegiatan operasional dan rencana
pendapatan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang.
3) Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang.
4) Mengiventarisasi dan mengkoordinasikan sumber pendapatan
dari instansi pengelola sebagai bahan perencanaan evaluasi
pendapatan.
f. KEPALA SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan yaitu sebagai berikut.
1) Merencanakan program peningkatan pendapatan daerah untuk
intensifikasi dan ekstensifikasi.
2) Menyiapkan bahan rencana, perubahan dan perhitungan
pendapatan berdasarkan data masukan dari unit kerja
pengelola keuangan.
10
3) Menyiapkan bahan pembinaan pengendalian dan pengawasan
dengan menelaah permasalahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.
4) Menyiapkan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
g. KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Penyuluhan dan
Pengembangan yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pengembangan
berdasarkan program kerja serta evaluasi kegiatan sebagai
pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan.
2) Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Penyuluhan dan Pengembangan.
3) Menyiapkan bahan penyuluhan perkembangan potensi daerah
dari berbagai sektor usaha dengan menginvestarisasi sumber
pajak/sumber retribusi dan penerimaan lain-lain untuk
meningkatkan pendapatan daerah.
4) Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah
untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.
h. KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Pajak Daerah yaitu
sebagai berikut.
11
1) Menyusun program kerja bidang pajak/pendapatan daerah,
mengacu pajak daerah/pendapatan daerah tahun sebelumnya.
2) Menyusun rencana pembuatan program pendaftaran dan
pendataan subyek/obyek sektor pajak.
3) Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Bidang
Pajak Daerah.
4) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pajak daerah dan
melaksanakan administrasi pendapatan daerah yang meliputi
pajak daerah, dana perimbangan daerah serta melaksanakan
administrasi pajak.
i. KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
Pajak yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kerja pendapatan dan penetapan dengan
instansi pengelola untuk memperoleh keakuratan data pajak.
2) Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Pendataan dan Penetapan Pajak.
3) Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan dan
melaksanakan kegiatan operasional tahunan.
4) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar
diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
j. KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN PAJAK
12
Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Pemungutan dan
Pembukuan Pajak yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana pemungutan dan pembukuan dengan
menginventaris kegiatan di bidang pajak.
2) Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Pajak.
3) Melaksanakan koordinasi untuk mendapatkan masukan dari
dinas/instansi terkait dalam upaya mempercepat pemungutan
pajak serta mempermudah pembukuan.
4) Memberikan perintah kepada staf dengan arahan dan petunjuk
untuk pelaksanaan kegiatan penagihan.
k. KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAERAH
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Retribusi Daerah yaitu
sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaaan retribusi
daerah berdasarkan program kerja serta evaluasi kegiatan
tahun lalu.
2) Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan
operasional tahunan Bidang Retribusi Daerah.
3) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan
pemerintah daerah tentang pengelolaan Pasar Daerah.
13
4) Melaksanakan pengawasan dan koordinator retribusi daerah
yang dikelola oleh dinas, kantor lingkungan Pemerintah
Kabupaten.
l. KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN
RETRIBUSI
Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
retribusi yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana pembuatan program pendaftaran,
pendataan, menetapkan Wajib Retribusi.
2) Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana
operasional tahunan Pendataan dan Penetapan Retribusi.
3) Melaksanakan nota perhitungan dan menerbitkan surat
penetapan Wajib Retribusi pasar daerah dan retribusi jenis
lainnya.
4) Mencatat dan membukukan persediaan stok benda berharga
dari retribusi.
m. KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN
RETRIBUSI
Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Pemungutan dan
Pembukuan retribusi yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana pemungutan dan pembukuan retribusi
dengan mengacu kegiatan tahun lalu untuk menyusun
pendapatan retribusi Pasar Daerah dan jenis retribusi lainnya.
14
2) Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Retribusi.
3) Melaksanakan kegiatan operasional tahunan Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Retribusi sesuai ketetapan.
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pungutan dan
pembukuan retribusi serta kebersihan, ketertiban Pasar Daerah.
n. KEPALA BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN
Tugas dan tanggung jawab kepala Bidang Pendapatan Lain-lain
yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kerja di bidang pengelolaan pendapatan lain
di luar pajak dan retribusi.
2) Menyusun perumusan kebijakan teknis, rencana kegiatan dan
melaksanakan kegiatan operasional tahunan Bidang
Pendapatan Lain-lain.
3) Melaksanakan kegiatan pendataan, penetapan, pemungutan dan
pembukuan administrasi pendapatan lain yang meliputi
mengolah data sumber-sumber pendapatan lain di luar pajak
dan retribusi ketentuan yang berlaku berdasarkan kewenangan
serta membukukan pinjaman daerah.
4) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar
diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
o. KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN
15
Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
Lain-lain yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kegiatan opersaional tahunan Seksi
Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain.
2) Menyusun rencana pendataan dan penetapan pendapatan lain-
lain berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi tahun
sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
3) Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain.
4) Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan.
p. KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN
Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Pemungutan dan
Pembukuan Pendapatan Lain-lain yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain.
2) Menyusun rencana pemungutan, penagihan dengan cara
membuat surat kepada instansi pengelola untuk pelaksanaan
tugas.
3) Menyiapkan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain.
16
4) Menyiapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan operasional tahunan.
q. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR
DAERAH
Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasar Daerah yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengelolaan
pasar daerah dengan mengacu kegiatan tahun sebelumnya.
2) Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Pasar
Daerah.
3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan
pasar daerah untuk dapat diberdayakan oleh
pedagang/masyarakat secara optimal.
4) Memimpin pelaksanaan pengelolaan pendapatan pasar daerah
di wilayah rayonnya.
r. KEPALA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pengelola Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut.
17
1) Menyusun rencana kerja penggalian pendapatan daerah
dengan mengacu pada rencana kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.
2) Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3) Menjabarkan perintah atasan dengan mengurai isi perintahnya
agar pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan.
4) Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
s. KEPALA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS
PERPARKIRAN
Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Perparkiran yaitu sebagai berikut.
1) Menyusun rencana kegiatan pengelolaan perparkiran dengan
mengacu kegiatan sebelum sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perparkiran
dan pengelolaan parkir di Daerah.
3) Melaksanakan sosialisasi dan kebijakan pemerintah daerah di
bidang pengelolaan perparkiran.
4) Menginventarisasi sarana dan prasarana serta fasilitas
pendukung perparkiran.
18
Gambar 1.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
19
DISKRIPSI JABATAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
a. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA
KEL. JAB FUNGSIONAL BAGIAN TATAUSAHA
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
DAN VERIFIKASI
BIDANG
AKUNTASI
SUB BIDANG
ANGGARAN I
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB BIDANG
AKUNTANSI I
SUB BIDANG
ANGGARAN II
SUB BIDANG
VERIFIKASI
SUB BIDANG
AKUNTANSI II
20
Tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah yaitu sebagai berikut.
1) Mengkoordinir seluruh bidang.
2) Menyusun penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).
3) Menyusun perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).
4) Mengesahkan penataan di bidang keuangan.
b. BAGIAN TATA USAHA
Tugas dan tanggung jawab Bagian Tata Usaha yaitu sebagai
berikut.
1) Mengkoordinir tatausaha bidang internal Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
2) Penataan bagian umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3) Penataan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
Tugas dan tanggung jawab Bidang Penyusunan Anggaran yaitu
sebagai berikut.
Menyusun anggaran belanja, baik belanja modal dan belanja
aparatur.
d. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI
Tugas dan tanggung jawab Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi
yaitu sebagai berikut.
21
Mengeluarkan Surat Perintah Membayar yang akan digunakan
untuk mencairkan anggaran, sedangkan bagian verifikasi
bertugas memeriksa laporan anggaran yang telah dibuat beserta
seluruh dokumennya.
e. BIDANG AKUNTANSI
Tugas dan tanggung jawab Bidang Akuntansi yaitu sebagai berikut.
Melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang perlu
dilaksanakannya otonomi daerah, menuntut daerah otonom untuk menggali
pendapatan daerah semaksimal mungkin guna membiayai pelaksanaan
pembangunan daerahnya. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki
oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut
kehendak daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya Otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Dalam
hal ini, pemerintah daerah kabupaten Grobogan diharapkan mampu
mengembangkan dan mengelola sendiri sumber-sumber potensi daerah
sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah
digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah. Sumber
pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari
22
ekonomi asli daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu dari sektor pajak
daerah.
Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak yang
dibayarkan oleh masyarakat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah
daerah melalui Dinas Pendapatan daerah. Pajak ini meliputi pajak hotel,
restoran, hiburan, dan reklame. Masing-masing pos pajak diharapkan dapat
memberikan hasil yang optimal sehingga dapat dimanfaatkan. Pemerintah
daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah harus bekerja keras untuk
mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah.
Penerimaan kas daerah kemudiaan digunakan untuk membiayai pembangunan
daerah agar dapat mengurangi ketergantungan daerah dari pemerintah pusat
dalam rangka menjalankan program otonomi daerah.
Dalam mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan,
diperlukan sistem pengeluaran kas agar dana yang akan digunakan untuk
pembangunan dan pengeluaran-pengeluaran yang lain dapat dialokasikan
secara tepat sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Atas dasar hal
tersebut, pemerintah daerah kabupaten Grobogan menunjuk Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk menangani langsung sistem
pengeluaran kas. Melalui badan ini diharapkan semua pengeluaran kas untuk
kepentingan pembangunan daerah dapat diatur dan dipergunakan sesuai
dengan sistem yang berlaku sehingga keberhasilan pembangunan dapat
tercapai.
23
Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang mempunyai wilayah yang
sangat luas dengan tingkat ekonomi yang cukup tinggi, hal ini berdampak
positif terhadap pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah yang
selalu meningkat dari tahun ke tahun. Agar pelaksanaan pengenaan pajak
daerah dan pengeluaran kas daerah dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diperlukan adanya
pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas penerimaan dan pengeluaran
kas daerah.
Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya (Wardyawati, 2002)
mengenai sistem penerimaan kas dari sektor pajak daerah Dipenda Kota
Surakarta yang mengambil obyek pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame.
Selain dari pajak tersebut di atas, penulis juga mengambil obyek tentang
perparkiran yang sampai sekarang masih menjadi masalah. Penelitian serupa
juga dilakukan pada Koperasi Industri Batur Jaya Ceper Klaten (Budiati,
2004) yaitu tentang evaluasi penerimaan kas dari penjualan tunai pada
Koperasi Industri Batur Jaya Ceper Klaten.
Penelitian pada PT Batik Keris Sukoharjo (Karoulina, 2005) yaitu
tentang evaluasi sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku pada PT
Batik Keris Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menilai
sistem informasi pembelian bahan baku yang diterapkan pada PT Batik Keris
Sukoharjo.
Penulis di sini mengambil penelitian dengan obyek penerimaan kas dari
sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan dan
24
pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Grobogan.
Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang
Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Kas daerah
pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk itu penulis akan mengambil
judul “EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN
KAS DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DAN PENGELUARAN KAS DI
KABUPATEN GROBOGAN”
C. PERUMUSAN MASALAH
Masalah - masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Bagaimana sistem penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana sistem pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Grobogan?
3. Apa Kelebihan dan kelemahan sistem penerimaan kas dari sektor pajak
daerah dan sistem pengeluaran kas di Kabupaten Grobogan?
D. TUJUAN PENELITIAN
25
1. Mengetahui dan mengevaluasi tata cara Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan dalam menerapkan sistem penerimaan kas dari
sektor pajak daerah.
2. Mengetahui dan mengevaluasi tata cara Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan sistem pengeluaran kas.
3. Mengetahui dan mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari sistem
penerimaan kas pada DIPENDA dan pengeluaran kas pada BPKD
Kabupaten Grobogan.
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan evaluasi kinerja.
b. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang
akan datang.
2. Bagi Pembaca
Sebagai referensi dalam penulisan Tugas Akhir untuk pokok
pembahasan yang sama.
BAB II
26
PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Pajak
Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH dalam bukunya “ Dasar-dasar hukum
pajak dan pajak pendapatan” (1990: 5) menyatakan: “ Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan
dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak berdasarkan
pemungutnya dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut.
a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh,
PPnBM dan PBB.
b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemeritah daerah
melalui Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan
asli daerah yang menpunyai kontribusi langsung bagi pembangunan
daerah. Contoh: Pajak hotel, hiburan, reklame dan restoran. Sistem
pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut.
a. Official assessment system
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak
yang terhutang.
b. Self assessment system
27
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak.
c. Withholding system
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong / memungut
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Pengertian Sistem
Marshal dan Paul (2004: 2) mengartikan sistem merupakan
rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang berhubungan dan
yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Menurut Mulyadi (2001: 5),
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang
terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi, 2005: 5). Menurut Cole (dalam
Baridwan 1992: 1), prosedur adalah urut-urutan pekerjaan yang biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih disusun untuk
menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan
yang sering terjadi. Suatu sistem diciptakan untuk menangani suatu
kegiatan yang secara rutin terjadi.
Dari definisi tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut pengertian
umum mengenai sistem, adalah sebagai berikut.
28
a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur
b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang
bersangkutan
c. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem
d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar
3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Pengolahan data yang tepat merupakan dasar untuk menghasilkan
informasi dan dengan informasi tersebut maka perusahaan mampu
mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai masalah. Langkah
pertama yang harus diambil adalah penerapan Sistem Informasi
Akuntansi dengan baik.
Sistem akuntansi menurut Stephen A Moscove dan Mark G Simkin
(dalam Jogiyanto, 2001: 17) merupakan komponen organisasi yang
mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis,
mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi
finansial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam
perusahaan.
Dari definisi sistem informasi akuntansi tersebut dapat disimpulkan
bahwa suatu sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa unsur
pokok, antara lain sebagai berikut.
a. Fungsi yang terkait, yaitu fungsi yang saling terkait dalam
menjalankan kegiatan utama perusahaan.
29
b. Dokumen, yaitu bukti atau sumber transaksi yang digunakan untuk
menyusun catatan akuntansi.
c. Catatan akuntansi, yaitu catatan perusahaan yang didalamnya
terdapat ringkasan transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi
selama periode tertentu.
d. Bagan alir, yaitu teknik analisis yang dipergunakan untuk
mendiskripsikan beberapa aspek dalam sistem informasi secara
jelas, ringkas dan logis.
e. Uraian prosedur, yaitu penjelasan mengenai bagan alir sistem
informasi akuntansi.
Tujuan penyusunan Sistem Informasi Akuntansi secara umum
menurut Mulyadi (2001: 19), antara lain sebagai berikut.
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
b. Untuk memperbaiki mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur
informasinya.
c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan
untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban
dan perlindungan kekayaan perusahaan.
d. Untuk mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.
4. Pengertian Sistem Penerimaan Kas
30
Sistem penerimaan kas menurut lingkup akuntansi sektor publik
adalah sistem yang menjelaskan tentang sumber pembiayaan yang dapat
digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan kas daerah salah
satunya diperoleh dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk
membiayai pembangunan daerah. Sistem penerimaan kas merupakan
sistem yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, khususnya instansi
pemerintahan, hal ini dikarenakan kas merupakan elemen yang mudah
digelapkan. Sumber pendapatan dalam pemerintahan daerah yaitu berasal
dari pendapatan asli daerah, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah.
Sistem informasi akuntansi penerimaan kas perusahaan dari penjualan
tunai terdiri dari beberapa unsur pokok, antara lain sebagai berikut.
a. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan
tunai adalah sebagai berikut.
1) Fungsi penjualan.
2) Fungsi kas.
3) Fungsi gudang.
4) Fungsi pengiriman.
5) Fungsi akuntansi.
b. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari
penjualan tunai adalah sebagai berikut.
1) Faktur penjualan tunai.
2) Pita register kas.
3) Credit card sales slip.
31
4) Bill of lading.
5) Faktur penjualan COD.
6) Bukti Setor bank.
7) Rekapitulasi harga pokok penjualan.
c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari
penjualan tunai adalah sebagai berikut.
1) Jurnal penjualan.
Transaksi penjualan tunai jurnalnya sebagai berikut.
Kas xxx
Penjualan xxx
(mencatat penjualan secara tunai)
2) Jurnal penerimaan kas.
3) Jurnal umum.
4) Kartu persediaan.
5) Kartu gudang.
d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari
penjualan tunai adalah sebagai berikut.
1) Prosedur order penjualan.
2) Prosedur penerimaan kas.
3) Prosedur penyerahan barang.
4) Prosedur pencatatan penjualan tunai.
5) Prosedur penyetoran kas ke bank.
6) Prosedur pencatatan penerimaan kas.
32
7) Prosedur pencatatan harga pokok penjualan.
5. Pengertian Sistem Pengeluaran Kas
Sistem pengeluaran kas merupakan suatu sistem yang menjelaskan
tentang kegiatan pembiayaan atau pengeluaran, sedangkan pengertian
sistem pengeluaran kas dalam lingkup akuntansi sektor publik yaitu
sistem yang digunakan untuk menangani transaksi pengeluaran kas dari
kas daerah dengan berbagai prosedur yang melingkupinya sampai
diterima oleh bendaharawan instansi, yang kemudian membelanjakannya
sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dikeluarkan.
Pengeluaran kas dalam perusahaan biasanya dilakukan dengan
menggunakan sistem cek. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas
pada perusahaan dengan sistem cek terdiri dari beberapa unsur pokok,
antara lain sebagai berikut.
a. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan
sistem cek adalah sebagai berikut.
1) Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas.
2) Fungsi kas.
3) Fungsi akuntansi.
4) Fungsi pemeriksa intern.
b. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan
sistem cek adalah sebagai berikut.
1) Bukti kas keluar.
2) Cek.
33
3) Permintaan cek.
c. Catatan yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan
sistem cek adalah sebagai berikut.
1) Jurnal pengeluaran kas.
Transaksi pengeluaran kas atas pembayaran terhadap pembelian
yang dilakukan secara kredit, jurnalnya sebagai berikut.
Pembelian xxx
Utang dagang xxx
(mencatat pembelian secara kredit)
Utang dagang xxx
Kas xxx
(mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran utang dagang)
2) Register cek.
d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas dengan
sistem cek adalah sebagai berikut.
1) Prosedur pembuatan bukti kas keluar.
2) Prosedur pembayaran kas.
3) Prosedur pencatatan pengeluaran kas.
6. Bagan Alir (Flowchart)
34
Sistem informasi akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan
bagan alir. Bagan alir adalah teknik analisis yang dipergunakan untuk
mendiskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas,
ringkas, dan logis. Untuk menggambarkan bagan alir digunakan simbol-
simbol yang sesuai dengan standar Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian
tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Manfaat bagan alir antara
lain sebagai berikut.
a. Gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah dipahami dengan
menggunakan bagan alir.
b. Perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan
bagan alir.
c. Kelemahan dalam sistem dapat lebih mudah ditemukan dengan
menggunakan bagan alir.
B. SISTEM PENERIMAAN KAS DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DAN
PENGELUARAN KAS DI KABUPATEN GROBOGAN
1. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Daerah di
Kabupaten Grobogan
a. Fungsi yang terkait
Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas
dari sektor pajak daerah di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.
35
1) Fungsi pendataan dan pengenaan pajak yaitu bagian yang tugasnya
mendata wajib pajak dan penetapan besarnya pajak yang harus di
setorkan.
2) Fungsi perantara yaitu bagian yang di beri tugas menghitung dan
menyetorkan pajak wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak sendiri.
Fungsi ini di pegang oleh mantri pajak.
3) Fungsi pemegang kas yaitu bagian yang bertugas menerima
pembayaran pajak dari wajib pajak yang menyetorkan pajak
terutangnya dan atau menerima setoran dari setiap petugas perantara
(mantri pajak) dari masing-masing kecamatan.
4) Fungsi pembukuan pajak yaitu bagian yang bertugas mencatat
transaksi penerimaan kas dari sektor pajak ke dalam catatan akuntansi
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan. Fungsi ini
dipegang oleh bagian arsip.
5) Fungsi penyimpan kas daerah yaitu bagian yang bertugas menyimpan
seluruh kas daerah yang berasal dari pendapatan daerah. Fungsi ini di
pegang oleh bagian kas daerah.
b. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
penerimaan kas dari sektor pajak daerah di Kabupaten Grobogan adalah
sebagai berikut.
36
1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah dokumen hasil
perekaman objek pajak yang kemudian digunakan wajib pajak untuk
menghitung atau menyetorkan sendiri pajak terutang.
2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah dokumen yang
dikeluarkan oleh bagian penetapan pajak yang digunakan wajib pajak
sebagai dasar untuk membayar pajak. SKPD rangkap 3 untuk wajib
pajak yang menyetorkan sendiri pajaknya, sedangkan SKPD untuk
pajak yang disetorkan melalui mantri pajak yaitu rangkap 6.
3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah dokumen yang digunakan
oleh wajib pajak pribadi atau petugas perantara (mantri pajak) untuk
melakukan pembayaran pajak yang kemudian diserahkan kepada
bendahara penerima kas. Surat Setoran Pajak Daerah ini rangkap 3.
4) Surat Tanda Setoran (STS) adalah dokumen yang digunakan
bendahara penerima pajak untuk menyetorkan seluruh uang hasil
pemungutan pajak ke kas daerah.
5) Bukti Setor Penerimaan dari Kas Daerah. Bukti setor ini biasanya
berupa slip Ben 26.
c. Catatan Akuntansi
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan
kas dari sektor pajak daerah di Kabupaten Grobogan adalah sebagai
berikut.
37
1) Buku jurnal transaksi adalah catatan akuntansi yang berupa rekap
jurnal transaksi yang digunakan bagian pembukuan untuk mencatat
semua transaksi pembayaran pajak daerah.
2) Buku kas umum adalah catatan akuntansi yang berupa buku besar
yang digunakan bagian penerima setoran atau pemegang kas untuk
mencatat penerimaan kas dari pembayaran pajak daerah.
d. Prosedur yang Membentuk Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas
Prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi penerimaan
kas dari sektor pajak daerah di Kabupaten Grobogan adalah sebagai
berikut.
1) Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak
Prosedur pendataan dan penetapan pajak dilaksanakan oleh
bagian pendataan dan penetapan pajak dibawah kepala seksi
pendataan dan penetapan pajak, yang bertanggung jawab:
(a) Mendata objek pajak.
(b) Mencatat hasil perekaman data objek pajak dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Derah (SPTPD).
(c) Menghitung besarnya pajak daerah berdasarkan tarif masing-
masing pajak.
(d) Menetapkan pajak daerah dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD). Bagi wajib pajak yang membayarkan pajaknya
melalui petugas penagihan atau mantri pajak, SKPD nya rangkap
6, masing-masing diserahkan:
38
Lembar 1 : Diserahkan kepada wajib pajak.
Lembar 2 : Diserahkan kepada mantri pajak.
Lembar 3 : Diserahkan kepada bagian pembukuan.
Lembar 4, 5 dan 6 : Diserahkan kepada bagian bendahara
pemegang kas
Untuk pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sendiri
SKPD nya rangkap 3, masing-masing diserahkan:
Lembar 1 : Diserahkan kepada wajib pajak.
Lembar 2 : Diserahkan kepada bagian bendahara
pemegang kas.
Lembar 3 : Diserahkan kepada bagian penbukuan.
2) Prosedur Pembayaran pajak
Prosedur penagihan dilaksanakan oleh bagian penagihan yaitu
mantri pajak dan bagian bendahara pemegang kas di bawah kepala
bidang pajak daerah, yang bertanggung jawab:
(a) Menarik pajak dari wajib pajak yang membayarkan pajaknya
melalui mantri pajak.
(b) Menerima dan mengarsip SKPD lembar 2.
(c) Bagian bendahara pemegang kas menerima pembayaran dari
wajib pajak yang membayarkan pajaknya sendiri atau yang
dibayarkan melalui mantri pajak.
(d) Menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lembar 4, 5 dan
6.
39
(e) Mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) rangkap 3,
yang masing-masing diserahkan:
Lembar 1 : Diarsip di bagian bendahara pemegang
kas.
Lembar 2 : Diserahkan kepada wajib pajak.
Lembar 3 : Diserahkan kepada bagian pembukuan.
(f) Memeriksa kelengkapan dan menvalidasi dokumen SKPD lembar
4, 5 dan 6 beserta SSPD lembar 1.
(g) Menyetorkan dan membuat Surat Setoran pajak (STS)serta
membuat laporan dalam buku kas umum.
(h) Mengarsip SSPD validasi lembar 1 dan SKPD validasi lembar 4,
5 dan 6.
3) Prosedur Pembukuan
Prosedur pembukuan dilakukan oleh bagian pembukuan di bawah
kepala seksi pemungutan dan pembukuan pajak, yang bertanggung
jawab:
(a) Menerima SSPD lembar 3 dan buku kas umum dari bagian
bendahara pemegang kas dan SKPD lembar 3 dari bagian
penetapan pajak.
(b) Menerima bukti setor berupa slip Ben 26 dari kas daerah.
(c) Membukukan transaksi dalam buku jurnal.Membuat laporan
dengan komputer.
(d) Terakhir, mengarsip SSPD lembar 3 dan SKPD lembar 3.
40
4) Prosedur Penerimaan pada Kas Daerah
Prosedur kas daerah dilakukan oleh bagian kas daerah, yang
bertanggung jawab:
(a) Menerima Surat Setoran (STS) beserta sejumlah uang hasil
penerimaan pajak daerah.
(b) Mengitung jumlah setoran penerimaan pajak.
(c) Mencatatnya dan kemudian mengeluarkan bukti setor berupa slip
Ben 26.
(d) Membuat laporan penerimaan kas daerah.
e. Bagan Alir (Flowchart) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Sektor
Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan.
Bagan alir (Flowchart) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.
Diserahkan kpd Bagian pembukuan
Diserahkan kpd Wajib pajak
Mulai
Mendata Obyek Pajak
Mencatat hasil perekaman data
obyek pajak dalam SPTPD
Menghitung besarnya pajak daerah
Penetapan pajak dalam bentuk
SKPD
SPTPD
Buku Kas Umum
Bukti Setor
5
SKPD 3
SSPD 3
Membukukan Transaksi
Buku Jural
SKPD 3
SSPD 3
T
1
Menarik Pajak dari Wajib
Pajak
Menyetorkan Pajaknya
Melalui MantrI Pajak
6
5 4
3 2
1 SKPD
t
5
Diserahkan Kepada WP
Uang
2
Menerima Pembayaran Pjk dr Mantri Pajak
6 5
4 SKPD
3 2
1 SSPD 5
6 5
4 SKPD
Validasi 2
SSPD Validasi
Memeriksa keleng kapan dan men
validasi dokumen
Menyetorkan & membuat laporan
Buku Kas
Umum Sts
4
4
Sts
Uang
Menghitung Jmlh Setoran
Mencatatnya dlm Bukti setor
Bukti Setor
Membuat Laporan
Penerimaan
Lap. Penerimaan
Bagian Pendataan Dan Penetapan Pajak
Bagian Bendahara (Pemegang Kas) Bagian Kas Daerah Bagian Pembukuan
Gambar 2.1 BAGAN ALIR (FLOWCHART) SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN (Dibayarkan Melalui Mantri Pajak)
2
Uang
2
3
Uang
Selesai
3
Keterangan: SPTPD: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah STS : Surat Tanda Setoran
Diserahkan ikpd mantri pajak
Membuat Laporan dgn komputer
40
Diserahkan kpd Bagian Pembukuan
Keterangan: SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah STS : Surat Tanda Setoran
Mulai
Mendata Obyek Pajak
Mencatat hasil perekaman obyek pajak dlm SPTPD
SPTPD
Menghitung besarnya pajak
daerah
Penetapan Pajak dalam bentuk
SKPD
Uang
1
Dibayarkan oleh Wajib Pajak
Menyetorkan Pajaknya
3 2
SKPD 1
2
5
Diserahkan kepada Wajib Pajak
Bagian Pendataan Dan Penetapan Pajak
Bagian Bendahara (Pemegang Kas) Bagian Kas Daerah
Bagian Pembukuan
Gambar 2.2 BAGAN ALIR (FLOWCHART) SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN (Dibayarkan Oleh Wajib Pajak Sendiri)
2
Selesai
2
SKPD 2
Uang
Menerima pembayaran pajak
dr wajib pajak
3 2
SSPD 1
Diserahkan Kpd Wajib Pajak
5
Memeriksa kelengkapan dan
menvalidasi dokumen
SKPD 2 Validasii
SPPD 2 Validasii
3
3
Menyetorkan dan membuat laporan
Buku Kas Umum
Sts uang
4
4
Uang
STS
Menghitung Jumlah Setoran
Mencatatnya dlm bukti setor
Bukti Setor
Mencatat Lap. Penerimaan kas
Laporan Penerimaan
5
Bukti Setor
Buku Kas Umum
SKPD 3
SSPD 3
Membukukan Transaksi
Buku Jurnal
Membuat Laporan dgn komputer
SKPD 3
SSPD 3
T
41
2. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Grobogan
a. Fungsi yang terkait
Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas di
Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.
1) Fungsi Penyusunan Anggaran adalah bagian yang menyusun rancangan
anggaran untuk pengeluaran yang diusulkan oleh masing-masing unit
kerja.
2) Fungsi Penetapan dan Pengesahan adalah bagian yang memutuskan dan
menetapkan apakah suatu usulan rancangan anggaran masing-masing unit
kerja disetujui atau tidak. Fungsi ini dipegang langsung oleh rapat dewan.
3) Fungsi Pemegang Kas adalah bagian yang menyerahkan dana ke masing-
masing unit kerja setelah disahkan oleh kas daerah dan dicairkan di Bank
BPD.
4) Fungsi Verifikasi yaitu bagian yang memeriksa kebenaran laporan
anggaran yang telah disetujui, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat
Keputusan Otorisasi (SKO) yang nantinya akan diserahkan kepada bagian
akuntansi.
5) Fungsi Akuntansi yaitu bagian yang membuat seluruh catatan
pembayaran kepada masing-masing unit kerja dan kemudian
mencocokkannya dengan catatan yang dibuat oleh bagian bendahara
pemegang kas, dan selanjutnya menyusun laporan pengeluaran kas.
b. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran
kas di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.
1) Surat Perintah Pengeluaran Uang (SPP) adalah dokumen yang dibuat
setelah rapat dewan menetapkan dan menyetujui usulan rancangan
anggaran.
2) Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah dokumen yang dibuat oleh
bagian bendahara pemegang kas sebagai bukti bahwa usulan rancangan
anggaran telah mendapatkan pengesahan oleh bagian yang berwenang.
3) Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
bagian bendahara pemegang kas untuk mencairkan dana di bank BPD
yang sebelumnya harus disahkan oleh kas daerah.
c. Catatan Akuntansi
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
pengeluaran kas di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.
1) Laporan anggaran yang telah disetujui adalah catatan akuntansi yang
berupa laporan anggaran yang telah disetujui oleh rapat dewan yang
kemudian akan digunakan untuk mencairkan dana.
2) Catatan pembayaran adalah catatan akuntansi yang dibuat oleh bagian
bendahara pemegang kas yang berupa catatan atas anggaran yang telah
disetujui.
3) Buku jurnal pengeluaran kas adalah catatan akuntansi yang berupa jurnal
untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas.
4) Laporan pengeluaran kas adalah laporan yang dibuat oleh bagian
akuntansi untuk melaporkan seluruh pengeluaran untuk pembiayaan.
d. Prosedur yang Membentuk Sistem
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas di Kabupaten
Grobogan adalah sebagai berikut.
1) Prosedur Penyusunan Anggaran
Prosedur penyusunan anggaran dilakukan oleh bagian penyusunan
anggaran yang menerima usulan rancangan anggaran yang dikeluarkan
masing-masing unit kerja, yang selanjutnya rancangan tersebut diajukan
dalam rapat dewan. Bagian penyusunan anggaran berada di bawah
kepala bagian penyusunan anggaran.
2) Prosedur Penetapan dan Pengesahan
Prosedur penetapan dan pengesahan di pegang langsung oleh rapat
dewan, yang bertanggung jawab:
(a) Memutuskan disetujui atau tidaknya suatu usulan rancangan
anggaran.
(b) Menetapkan usulan rancangan anggaran.
(c) Meminta evaluasi kepada Gubernur untuk rancangan anggaran yang
telah disetujui.
(d) Membuat laporan anggaran yang telah disetujui.
(e) Membuat Surat Perintah Pengeluaran uang (SPP) rangkap 5
Lembar 1 dan 2 : Diserahkan kepada bagian bendahara
pemegang kas
Lembar 3 : Diserahkan kepada kas daerah
Lembar 4 dan 5 : Diserahkan kepada bagian verifikasi
3) Prosedur Bendahara Pemegang Kas
Prosedur bendahara pemegang kas dilaksanakan oleh bagian
pemegang kas di bawah kepala bidang perbendaharaan, yang mempunyai
tanggung jawab:
(a) Membuat Surat Keterangan Otorisasi (SKO) rangkap 5.
Lembar 1dan 2 : Diserahkan kepada bagian bendahara
pemegang kas.
Lembar 3 : Diserahkan kepada kas daerah.
Lembar 4 dan 5 : Diserahkan kepada bagian verifikasi.
(b) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 5.
Lembar 1 dan 2 : Diarsip oleh bagian bendahara pemegang kas.
Lembar 3 : Diserahkan kepada bagian kas daerah.
Lembar 4 dan 5 : Diserahkan kepada bagian verifikasi.
(c) Membuat catatan pembayaran untuk anggaran yang telah dicairkan.
(d) Meminta pengesahan dari kas daerah.
(e) Mencairkan dana di bank BPD.
(f) Menyerahkan ke masing-masing unit kerja yang bersangkutan.
4) Prosedur Verifikasi
Prosedur verifikasi dilaksanakan oleh bagian verifikasi dibawah kepala
bidang verifikasi , yang bertanggung jawab:
(a) Menerima SPP lembar 4 dan 5 dari bagian penetapan anggaran, SPM
lembar 4 dan 5, SKO lembar 4 dan 5 serta laporan anggaran dari bagian
bendahara pemegang kas.
(b) Memverifikasi SPP, SPM, SKO, dan laporan anggaran yang telah
disetujui.
(c) Menyerahkan SPP, SPM, SKO, dan laporan anggaran yang telah
diverifikasi kepada bagian akuntansi.
5) Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi untuk pengeluaran kas dilaksanakan oleh bagian
akuntansi di bawah kepala bagian akuntansi di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang bertanggung jawab:
(a) Menerima laporan anggaran yang telah diverifikasi, SPP verifikasi
SPM verifikasi, dan SKO verifikasi masing-masing lembar 4 dan 5
dari bagian verifikasi.
(b) Membuat catatan pembayaran.
(c) Mencocokkan catatan pembayaran dengan catatan pembayaran yang
dibuat oleh bagian bendahara pemegang kas.
(d) Membuat jurnal pengeluaran kas.
(e) Terakhir, membuat laporan pengeluaran kas.
e. Bagan Alir Sistem Pengeluaran Kas di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Grobogan
Bagan alir sistem pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.
T
5 verifikasii SKO 4
verifikasi 5 verifikasi SPM 4
verifikasii
Gambar 2.3 BAGAN ALIR (FLOWCHART) SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
PADA BPKD KABUPATEN GROBOGAN
Lap. Angg. yg tlh disetujui
5 verifikasi
Lap. Angg yg telah disetujui
Mulai
Usulan rancangan Anggaran
Rapat Dewan me mutuskan usulan rancangan Angg.
Tidak disetujui Disetujui
Rapat Dewan me netapkan usulan
rancangan
Rancangan anggaran dievaluasi gubernur
Tidak disetujui Disetujui
Membuat Lap. Angg. yg tlh
disetujui dan SPP
5 4
3 2
SPP 1
1
Catatan Pembyr
Lap. Angg. yg tlh disetujui
Laporan Anggaranya tlh
disetujui
1
2 SPP 1
5
4 3
2 SPM 1
5 4
3 2
SKO 1
2 SPP 1
Di serahkan ke KASDA
Dicairkan di BPD
Memverifiksi Lap. Angg. Ang SPM
2
Lap Thl. Disetujui Verifikasi
5 SKO 4
5 SPM4
5 SPP 4
SKO 4 verifikasi
5
verifikasi SPM 4 verifikasi 5
verifikasi SPP 4 verifikasi
4
Dicocokkan dengan bg. Akuntansi r
Catt. pembayaran
4
Lap Thl. Disetujui Verifikasi 5
verifikasi SPP 4 Verifikasi
5 verifikasi SPP 4
Verifikasi
Bagian Penyusunan Anggaran Bendahara (Pemegang Kas) Bagian Verifikasi
2
Diserahkan Kpd KASDA
Disahkan Oleh KASDA
Mencairkan dana
2
Keterangan: SPP : Surat Perintah Pengeluaran Uang SKO: Surat Keterangan Otorisasi SPM: Surat Perintah Membayar
Membuat catatan pembayaran
Catatan Pembayaran
Selesai
Bagian Akuntansi
48
C.EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DAN PENGELUARAN KAS DI
KABUPATEN GROBOGAN
1. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Daerah
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
a. Fungsi yang terkait
Dilihat dari fungsi yang terkait, sistem informasi akuntansi penerimaan
kas dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Grobogan masih terdapat kelemahan yaitu masih terdapatnya penggabungan
fungsi yaitu antara fungsi pendataan dan fungsi penetapan pajak
b. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan
kas dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Grobogan sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi. Dokumen yang
digunakan dalam pembayaran pajak , seperti Surat Ketetapan Pajak (SKPD)
sudah bernomor urut tercetak. Penggunaan nomor urut tercetak lebih aman
bila dibandingkan dengan penggunaan nomor urut yang ditulis tangan. Hal
ini dapat mencegah adanya pemalsuan dokumen. Disamping itu dokumen-
dokumen tersebut telah diotorisasi dan diarsip dengan baik, apabila sewaktu-
waktu diperlukan maka dapat ditelusur dengan mudah dan dapat
dipertanggung jawabkan oleh bagian yang bersangkutan.
c. Catatan Akuntansi yang digunakan
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi.
Catatan akuntansi yang digunakan dalam penerimaan kas seperti buku jurnal
umum yang merupakan books of original entry (buku catatan pertama) yaitu
catatan kronologis terhadap semua transaksi penerimaan kas. Buku jurnal
tersebut mencatat ringkasan transaksi yang terjadi selama periode tertentu
dengan bukti-bukti berupa dokumen. Dengan demikian jurnal tersebut juga
mempercepat ditemukannya ketidaksesuaian saldo akun-akun pembukuan.
d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem
Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi
penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi yaitu
prosedur dalam penerimaan kas sudah dilaksanakan oleh masing-masing
fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi dalam
pelaksanaannya masih terdapat sedikit kelemahan yaitu pada prosedur
otorisasinya. Prosedur otorisasi dalam penerimaan kas tidak digambarkan
secara jelas.
e. Bagan Alir Sistem inforamasi Akuntansi Penerimaan Kas dari sektor pajak
daerah Kabupaten Grobogan
Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi penerimaan kas pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan sudah sesuai
dengan standar informasi akuntansi, tetapi ada sedikit evaluasi yaitu sebagai
berikut.
1) Pada Fungsi yang terkait terdapat pemisahan fungsi antara fungsi
pendataan dengan fungsi penetapan pajak.
2) Pada jaringan prosedur yang membentuk sistem terdapat kelemahan
pada prosedur otorisasi oleh bagian yang berwenang.
Diserahkan kpd WP
Selesai
Menarik Pajak dari Wajib
Pajak
Penetapan pajak dalam bentuk
SKPD
Mulai
Mendata Obyek Pajak
Mencatat hasil perekaman data
obyek pajak dalam SPTPD
Menghitung besarnya pajak daerah
SPTPD
Bukti Setor
5
SKPD 3
SSPD 3
Membukukan Transaksi
Buku Jural
SKPD 3 SSPD 3
T
1
Melalui MantrI Pajak
6
5 4
3 2
1 SKPD
t
5
Diserahkan Kepada WP
Uang
2
Menerima Pembayaran Pjk dr Mantri Pajak
6 5
4 SKPD
3 2
1 SSPD 5
6 5
4 SKPD
Validasi 2
SSPD Validasi
Memeriksa keleng kapan dan men
validasi dokumen
Menyetorkan & membuat laporan
Sts
4
4
Sts
Uang
Menghitung Jmlh Setoran
Mencatatnya dlm Bukti setor
Bukti Setor
Membuat Laporan
Penerimaan
Lap. Penerimaan
Bagian Pendataan Bagian Bendahara (Pemegang Kas)
Bagian Kas Daerah Bagian Pembukuan
Gambar 2.4 EVALUASI BAGAN ALIR (FLOWCHART) SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN (Dibayarkan Melalui Mantri Pajak)
2
2
3
Uang
3
Keterangan: SPTPD: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah STS : Surat Tanda Setoran
Diserahkan ikpd mantri pajak
Bagian Penetapan
SPTPD
1
Menyetorkan Pajaknya
Buku Kas
Umum
Membuat Laporan dgn komputer
52
Diotorisasi oleh KABAG
Diotorisasi oleh KABAG bendahara
Diserahkan kpd bag Pembukuan
Diotorisasi bag kasda
Tabel 2.1 Kriteria SIA yang baik pada DIPENDA Kabupaten Grobogan
2. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan
a. Fungsi yang terkait
Dilihat dari fungsi yang terkait, sistem informasi akuntansi pengeluaran
kas pada Badan Pengeloalan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan sudah
sesuai dengan standar informasi akuntansi yaitu terdapat pemisahan fungsi
No Kriteria SIA yang baik SIA DIPENDA Kesimpulan
1.
2.
3.
4.
5.
Adanya pemisahan masing-
masing fungsi yang terkait.
Adanya Dokumen sebagai
bukti transaksi penerimaan
kas.
Adanya catatan akuntansi.
Adanya jaringan prosedur
yang membentuk sistem
penerimaan kas.
Adanya bagan alir sistem
penerimaan kas.
Masih ada
penggabunganantara fungsi
pendataan dan fungsi
penetapan.
Dokumen yang digunakan
sudah bernomor urut tercetak
dan diotorisasi dengan baik.
catatan yang digunakan seperti
jurnal umum dan jurnal
penerimaan kas.
Prosedur otorisasi dalam
penerimaan kas tidak
digambarkan secara jelas.
Belum ada bagan alir sistem
penerimaan kas.
Kurang
Baik
Baik
Kurang
Kurang
yang terkait antara fungsi bendahara pemegang kas dengan fungsi akuntansi.
Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dalam pencatatan dan
penyalahgunaan dokumen.
b. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan
standar sistem informasi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam
pengeluaran kas seperti: Surat Perintah Pengeluaran uang (SPP), Surat
Keputusan Otorisasi (SKO), dan Surat Perintah Membayar (SPM) telah
bernomor urut tercetak, tetapi dokumen dalam sistem pengeluaran kas masih
terdapat sedikit kelemahan yaitu lembar dokumen yang diserahkan untuk
bagian kas daerah terlalu sedikit (1 lembar).
c. Catatan Akuntansi yang digunakan
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Grobogan sudah sesuai dengan standar sistem informasi akuntansi. Buku
jurnal umum dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan
dengan transaksi pengeluaran kas selama periode tertentu, disamping itu
catatan pembayaran dibuat oleh 2 bagian yaitu bagian bendahara pemegang
kas dan bagian akuntansi. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah adanya
kesalahan pencatatan dan kecurangan dalam sistem pengeluaran kas.
d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem
Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi
pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Grobogan sudah sesuai dengan standar Sistem Informasi Akuntansi yaitu
prosedur dalam pengeluaran kas sudah dilaksanakan oleh masing-masing
fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
e. Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas
Bagan alir sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan sudah sesuai dengan
standar sistem informasi akuntansi tetapi masih ada sedikit evaluasi pada
jumlah dokumen yang diserahkan kepada bagian kas daerah, di samping itu
tidak adanya bukti dokumen dari bagian kas daerah atas pencairan sejumlah
dana. Berikut evaluasi sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada
BPKD kabupaten Grobogan.
Laporan Anggaranya tlh
disetujui
Catatan Pembyr
6 5
6
Lap. Angg yg telah disetujui
Lap. Angg. yg tlh disetujui
Membuat SKO Dan SPM &
catatan Pembyr
1
2 SPP 1
4
3 2
1 6
5 4
3 2
SKO 1
2 SPP 1
Di serahkan ke KASDA
Dicairkan di BPD
Catt. pembayaran
Membuat catatan pembayaran
4
6 verifikasii SKO 5
verifikasi 6 verifikasi SPM 5
verifikasii 6 verifikasi SPP 5
Verifikasi
Catatan Pembayaran
6 verifikasi SKO 5
verifikasii 6 verifikasi SPM 5
verifikasi 6 verifikasi SPP 5
Verifikasi
Lap. Pengeluaran
Kas
T
Lap. Angg yg tlh disetujui Disahkan
Oleh KASDA
Mencairkan dana
2
Mulai
Usulan rancangan Anggaran
Rapat Dewan me mutuskan usulan rancangan Angg.
Tidak disetujui Disetujui
Rapat Dewan me netapkan usulan
rancangan
Rancangan anggaran dievaluasi gubernur
Tidak disetujui Disetujui
Membuat Lap. Angg. yg tlh
disetujui dan SPP
5 4
3 2
SPP 1
1
Bagian Penyusunan Anggaran
2
Lap. Angg. yg tlh disetujui
6 verifikasi
Memverifiksi Lap. Angg. Ang SPM
2
Lap Thl. Disetujui Verifikasi
6 SKO 5
6 SPM5
6 SPP 5
SKO 5 verifikasi
6
verifikasi SPM 5 verifikasi 6
verifikasi SPP 5 verifikasi
4
Dicocokkan dengan bg. Akuntansi r
Bagian Verifikasi
Diserahkan Kpd KASDA
Bendahara (Pemegang Kas)
Gambar 2.5 EVALUASI BAGAN ALIR (FLOWCHART) SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
PADA BPKD KABUPATEN GROBOGAN
Keterangan: SPP : Surat Perintah Pengeluaran Uang SKO: Surat Keterangan Otorisasi SPM: Surat Perintah Membayar
Selesai
56
Tabel 2.2 Kriteria SIA yang baik pada BPKD kabupaten Grobogan
No Kriteria SIA yang baik SIA BPKD Kesimpulan
1.
2.
3.
4.
5.
Adanya pemisahan masing-masing
fungsi yang tekait.
Adanya dokumen sebagai bukti adanya transaksi pengeluaran kas. Adanya catatan akuntansi. Adanya jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas. Adanya bagan alir sistem pengeluaran kas.
Sudah ada
pemisahan fungsi
yang terkait.
Dokumen yang diserahkan pada bagian kas daerah jumlahnya terlalu sedikit, di samping itu tidak adanya dokumen dari bank BPD atas pencairan sejumlah dana. Catatan akuntansi yang digunakan seperti laporan anggaran, catatan pembayaran, jurnal pengeluaran kas dan laporan pengeluaran. Prosedur dalam pengeluaran kas sudah dilaksanakan oleh masing-masing fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Belum ada bagan alir sistem pengeluaran kas.
Baik
Kurang
Baik
Baik
Kurang
BAB III
TEMUAN
A. KELEBIHAN
Dari uraian-uraian tersebut ditemukan kebaikan-kebaikan dalam
1. Sistem Informasi Akuntansi penerimaan Kas dari Sektor Pajak Daerah pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai berikut.
a) Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan
kas, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) telah bernomor urut
tercetak. Di samping itu dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem
informasi akuntansi penerimaan kas telah diarsip dengan baik, apabila
sewaktu-waktu diperlukan maka dapat ditelusur dengan mudah dan dapat
dipertanggung jawabkan oleh bagian yang bersangkutan.
b) Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
penerimaan kas sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi, seperti
buku jurnal umum yang merupakan buku catatan pertama yang mencatat
kronologis terhadap semua transaksi penerimaan kas. Dalam buku jurnal
tersebut juga mencatat ringkasan transaksi yang terjadi selama periode
tertentu dengan bukti-bukti berupa dokumen. Dengan demikian jurnal
tersebut mempercepat ditemukannya ketidaksesuaian saldo-saldo akun
pembukuan.
2. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai berikut.
a) Dilihat dari fungsi yang terkait, sistem informasi akuntansi pengeluaran
kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan
sudah sesuai dengan standar sistem informasi akuntansi yaitu terdapat
pemisahan fungsi yang terkait yaitu antara fungsi bendahara pemegang
kas dengan fungsi akuntansi. Hal ini untuk menghindari adanya
kecurangan dalam pencatatan dan penyalahgunaan dokumen.
b) Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran
kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah bernomor urut
tercetak dan telah diotorisasi dengan baik.
c) Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
pengeluaran kas sudah sesuai dengan standar sistem informasi akuntansi.
Catatan pembayaran untuk pengeluaran kas dibuat oleh dua bagian yaitu
bagian bendahara pemegang kas dan bagian akuntansi. Hal ini
dimungkinkan untuk mencegah adanya kesalahan pencatatan dan
kecurangan dalam sistem pengeluaran kas.
d) Prosedur pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Grobogan telah dilakukan oleh masing-masing fungsi sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya.
B. KELEMAHAN
Dari evaluasi yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan kelemahan dalam:
1. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari Sektor pajak Daerah
Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai berikut.
a) Dilihat dari fungsi yang terkait, masih terdapat penggabungan fungsi
antara fungsi pendataan dan fungsi penetapan pajak.
b) Sistem otorisasi dari petugas yang berwenang tidak digambarkan secara
jelas.
2. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai berikut.
a) Lembar dokumen dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas,
seperti: SPP, SKO dan SPM yang diserahkan kepada bagian kas daerah
jumlahnya terlalu sedikit (1 lembar). Jika dokumen tersebut hilang atau
rusak maka bagian kas daerah akan mengalami kesulitan dalam
mengarsipnya.
b) Belum ada bukti secra jelas dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas
pencairan sejumlah dana.
BAB IV
REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Dari evaluasi yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan kurang baik.
Dalam pelaksanaan penerimaan kas masih terdapat kelemahan yaitu masih
terdapat penggabungan fungsi yaitu antara fungsi pendataan dengan fungsi
penetapan pajak, selain itu prosedur otorisasi dalam sistem penerimaan kas tidak
digambarkan secara jelas.Di samping itu terdapat juga kelebihan dalam sistem
informasi akuntansi penerimaan kas yaitu dapat dilihat dari penggunaan dokumen
yang bernomor urut tercetak dan dokumen tersebut telah diarsip dengan baik oleh
petugas yang berwenang. Penggunaan catatan akuntansi sudah sesuai dengan
standar informasi akuntansi yang ada. Catatan akuntansi tersebut memuat
ringkasan transaksi yang terjadi selama periode tertentu, sehingga dapat
mempermudah ditemukannya ketidaksesuaian saldo akun-akun dalam
pembukuan.
Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah secara keseluruhan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari
pemisahan fungsi antara fungsi bendahara pemegang kas dengan fungsi
akuntansi. Pemisahan fungsi ini dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan
dalam pencatatan sistem pengeluaran kas. Di samping itu, prosedur pengeluaran
kas juga sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi karena prosedur
pengeluaran kas telah dilaksanakan masing-masing fungsi sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sedikit
kelemahan yaitu proses otorisasi dokumen tidak dilakukan secara jelas dan
dokumen yang diserahkan ke bagian kas daerah jumlahnya terlalu sedikit.
B. SARAN
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, penulis menyarankan sebagai
berikut.
1. Dilihat dari fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan
kas dari sektor pajak daerah sehubungan dengan penggabungan antara fungsi
pendataan dan fungsi penetapan pajak, maka perlu diadakan pemisahan fungsi
antara fungsi pendataan dan fungsi penetapan pajak untuk memaksimalkan
tugas dari masing-masing fungsi tersebut.
2. Prosedur otorisasi dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari
sektor pajak daerah harus dilakukan secara jelas dan dilakukan oleh petugas
yang berwenang atau bagian yang bersangkutan.
3. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas
harus diotorisasi secara jelas oleh petugas yang berwenang dan jumlah
dokumen harus disesuaikan. Lembar dokumen yang digunakan dalam sistem
pengeluaran kas, seperti: SPP, SKO dan SPM yang diserahkan kepada bagian
kas daerah jumlahnya terlalu sedikit (1 lembar), jika dokumen tersebut
sewaktu-waktu hilang atau rusak maka bagian kas daerah akan mengalami
kesulitan dalam mengarsipnya.
4. Dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, Bank Pembangunan
Daerah (BPD) seharusnya mengeluarkan dokumen sebagai bukti atas
pencairan sejumlah dana.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, 2003. “Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep untuk Pemerintah Daerah”, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
Budiati, Setya Rini, 2004. “Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari
Penjualan Tunai pada Koperasi Industri Batur Jaya Ceper Klaten”.Tugas Akhir D3 Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.
Ilyas, Wirawan B dan Waluyo, 2003. ”Perpajakan Indonesia” Jakarta: Salemba Empat. Karoulina, Wahyu, 2005. “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada PT Batik Keris Sukoharjo”. Tugas Akhir D3 Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan. Mulyadi, 2001. “Sistem Akuntansi”, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, “Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Peraturan Daerah Nomor 15 Tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah. Suandy, Erly, 2000. “Hukum Pajak” Edisi pertama Jakarta: Salemba Empat Wardyawati, Endari, 2002. “ Sistem Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Daerah Tingkat II pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta”. Tugas Akhir D3 Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.