evaluasi program bantuan langsung tunai ( blt ...eprints.untirta.ac.id/1174/1/mega sustra dewi...
TRANSCRIPT
EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT )
DI KECAMATAN KRAMATWATU (Studi Kasus Tahun 2008 – 2009)
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh. MEGA SUSTRA DEWI
NIM. 062377
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG – BANTEN 2011
ABSTRAK Mega Sustra Dewi. NIM. 062377. Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu, periode 2008-2009. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, Maulana Yusuf, S.IP M.Si, Pembimbing II, Rini Handayani, S.Si. Kata kunci : Evaluasi Kebijakan Publik, Program Bantuan Langsung Tunai Penelitian ini dilakukan dengan fokus penelitian Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan kramatwatu. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi program bantuan langsung tunai selama periode tahun 2008-2009. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan evaluasi kebijakan dan bantuan langsung tunai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Subyek dari penelitian ini adalah para penerima dana bantuan langsung tunai, yang terdiri dari 3.531 orang. Berdasarkan rumus Slovin, sampel terdiri dari 97 orang. Pengambilan sampel menggunakan proportionate area random sampling. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Dunn yang terdiri dari 6 indikator yitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara dan pengamatan. Dalam melakukan analisa data penelitian ini menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramatwatu periode 2008-2009 sudah berjalan baik. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung lebih besar dari pada ttabel (4,1 ≥ 1,296), maka evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramatwatu mencapai angka 66,6% lebih besar dari angka yang dihipotesiskan yaitu 65 %. Saran peneliti adalah perlu adanya pendataan ulang kepada masyarakat miskin terkait dengan penetapan penerima bantuan langsug tunai dan perlu diterapkannya kriteria penerima bantuan langsung tunai dengan baik kepada masyarakat miskin.
ABSTRACT Mega Sustra Dewi. NIM. 062399. Evaluation of Direct Cash Program (BLT) at District Kramatwatu, Serang period 2008-2009. Public Administration, Faculty of Social and Political. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I, Maulana Yusuf, S.IP M.Si, Advisor II, Rini Handayani, S.Si. Keywords: Evaluation of Public Policy Program, Direct Cash Program, This research was focused on evaluation research of Direct Cash Program (BLT) at District of Kramatwatu period 2008-2009. As the problem formulation was how the result of evaluation on Direct Cash Program at District Kramatwatu period 2008-2009. The purpose of this research was describe the result of evaluation on Direct Cash Program at District Kramatwatu. The theory and concept which been applied in this research were the theory of policy evaluation and BLT (Direct Cash Program). The method of this research was descriptive quantitative. Subject of the research were the BLT, which all of 3.531 persons. The number of responders were figured based on Slovin formula consist of 97 persons. Data collecting technique applied proportionate area random sampling. Instruments of this research were based on Dunn theory which built from 6 indicators, they are effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. This research used questionnaire and observation. In data analysis process, this research applied one sample t-test hypothesis test. Result of the research indicated that result of evaluasi on Direct Cash Program (BLT) at District Kramatwatu period 2008-2009 were maximal. The result shows that the Evaluation of Direct Cash Program the calculation result, found that tcount is bigger than ttable (4,1 ≥ 1,296), it means that this program implementation reached 66,6 % from lower number, 65 %. Researcher advice that a recollect data is a must, in case to know the subject of this program. The criteria at the object of this program is a needs too.
LEMBAR PERSETUJUAN
NAMA : MEGA SUSTRA DEWI
NIM : 062377
Judul : EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI
KECAMATAN KRAMATWATU (Studi Kasus Periode Tahun
2008-2009)
Serang, Maret 2011
Skripsi Telah Disetujui untuk Diujikan
Menyetujui,
Pembimbing I, Pembimbing II
Maulana Yusuf, S.IP M.Si Riny Handayani, S.Si NIP : 19760319200501101 NIP : 197601062006042007
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dr. A. Sihabudin, M.Si NIP: 196507042005011002
PERNYATAAN ORISINALITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Mega Sustra Dewi
NIM : 062377
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 12 Maret 1988
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul EVALUASI PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DI KECAMATAN KRAMATWATU (studi kasus tahun
2008-2009) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip
maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari
skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa
dicabut.
Serang, Maret 2011 Mega Sustra Dewi NIM. 062377
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI NAMA : MEGA SUSTRA DEWI NIM : 062377 JUDUL SKRIPSI : EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DI KECAMATAN KRAMATWATU (studi kasus tahun 2008-2009)
Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal ...... bulan....... tahun....... dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS
Serang, April, 2011
Ketua Penguji (Listyaningsih, S.Sos., M.Si) NIP. 197603292003122001
..............................................
Anggota (Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si) NIP. 19750312005012004
...............................................
Anggota ( Maulana Yusuf, S.IP., M.Si ) NIP.19760319200501101004
..............................................
Mengetahui,
Dekan FISIP UNTIRTA
(Dr. A. Sihabudin, M.Si) NIP.196507042005011002
Ketua Program Studi
(Kandung Sapto N. S.Sos M.Si) NIP.197809182005011002
Alhamdulillahi Robbil’alamin. . .
Persembahan:
Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta (ibunda dan ayahanda), adikku tersayang, seseorang yang terkasih, serta
sahabat-sahabat terbaikku
”Kadang mengalah bukan jadi kalah dalam bersikap, karena sesuatu akan jadi lebih baik jika kita bisa lebih mengalah
untuk sementara”
(Mega Sustra Dewi)
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirabbil’alamin. Tiada kata yang layak terucap selain
mengucap syukur kepada sang pencipta Allah Swt yang tiada henti memberikan
segores tinta semangat dan harapan, hingga akhirnya catatan akhir kuliah yang
sederhana ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Terima kasih pula yang
sebesar-besarnya kepada Ibunda Dian Srimayanti, Ayahanda Helmi Syair, dan
adikku Devi Aviantarani yang selalu kubanggakan. Catatan akhir kuliah ini aku
persembahkan untuk kalian yang sangat berarti dalam hidup ini.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang
telah banyak memberikan pengajaran, bantuan, serta dukungan moriil dan materiil
dalam upaya penyelesaian penelitian ini yang berjudul ”Evaluasi Program
Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu (studi kasus tahun
2008-2009)”. Untuk itu, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
ii
3. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Rahmi Winangsih, S.Sos., M.Si., Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Idi Dimyati, S.Ikom., Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Bapak Kandung Sapto N, S.Sos., M.Si., Ketua Prodi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
7. Ibu Rina Yulianti, S.IP., M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Drs. Hasuri, S.E, M. Si., Dosen pembimbing akademik.
9. Bapak Maulana Yusuf, S.IP M.Si., Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah
memberikan arahan dan masukannya dalam proses penyusunan skripsi.
10. Ibu Rini Handayani S.Si., Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah
memberikan arahan dan motivasinya dalam proses penyusunan skripsi.
11. Ibu Listyaningsih, S.Sos M.Si., Dosen penguji proposal skripsi, sekaligus
sebagai Dosen Pembimbing MPA, yang telah banyak memberikan arahan
selama proses pengujian proposal skripsi dan penyusunan MPA.
12. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah
membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa selama
perkuliahan.
iii
13. Camat Kecamatan Kramatwatu dan seluruh Pegawai di Kecamatan
Kramatwatu yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan
informasi yang dibutuhkan peneliti selama proses penelitian berlangsung.
14. Kepala Desa di seluruh Kecamatan Kramatwatu beserta seluruh Stafnya yang
telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi yang
dibutuhkan peneliti selama proses penelitian berlangsung.
15. Masyarakat Kecamatan Kramatwatu yang menjadi Penerima BLT yang telah
banyak memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam proses
penelitian.
16. Keluarga besar kakek dan nenekku yang begitu besar mendukung dan
memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. dr. Luki Aditya Nugraha, penyemangat yang selalu setia menemani dan
membantu penulis selama ini. Without you, I have nothing. But with you, I
have everything. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
18. Sahabat-sahabat terbaikku di Bonaparte Family, Opi, Icha, Eci, Winda, Aya,
Deboi, yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan serta motivasi.
Arti persahabatan yang kalian berikan begitu indah dan sangat berarti semoga
tali ukhuwah selalu terjalin.
19. Serta sahabat-sahabatku yang lain, Kiki, Ade, Erik, Sute, Okta, Gitri, Irma,
Yulia, Dewi, Amin, Reygi, Evrans, Azwar, Teh Yeni, Luluk, Uwes, Terima
kasih atas kebersamaannya selama empat tahun lamanya menuntut ilmu di
perkuliahan.
iv
Selain itu, penulis sebagai penyusun menyadari akan adanya kekurangan-
kekurangan yang dimiliki, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran
dari semua pihak. Disisi lain, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum wr.wb
Serang, Maret 2011
Penulis
Mega Sustra Dewi
v
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ............................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... ix
DAFTAR DIAGRAM ......................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembahasan Masalah ................................ 13
1.3 Perumusan Masalah ........................................................................... 14
1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................... 14
1.5 Kegunaan Penelitian .......................................................................... 15
1.6 Sistematika Penulisan ........................................................................ 16
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN ........................ 21
2.1 Deskripsi Teori .................................................................................. 21
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik ........................................................ 21
vi
2.1.2 Evaluasi Kebijakan .................................................................. 26
2.1.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan ................................... 26
2.1.2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan ........................................ 33
2.1.2.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan .................................. 35
2.1.3 Bantuan Langsung Tunai ........................................................ 38
2.1.3.1 Pengertian ................................................................... 38
2.1.3.2 Tujuan ......................................................................... 40
2.1.3.3 Dasar Hukum .............................................................. 40
2.1.3.4 Mekanise da Tahapan Kegiatan .................................. 40
2.1.3.5 Organisasi Pelaksana ............................................................................... 46
2.2 Kerangka Berfikir .............................................................................. 46
2.3 Hipotesis ............................................................................................ 47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN............................................................ 48
3.1 Metode Penelitian .............................................................................. 48
3.2 Instrumen Penelitian .......................................................................... 49
3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data ................................................... 51
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 52
3.2.3 Pengujian Validitas dan Realibilitas Instrumen ...................... 54
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ........................................................ 56
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .............................................. 60
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................... 63
BAB IV HASIL PENELITIAN .......................................................................... 64
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ............................................................... 64
vii
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kramatwatu ............................ 64
4.1.1.1 Keadaan Demografis .................................................. 65
4.1.1.2 Kondisi dan Potensi Ekonomi .................................... 66
4.1.1.3 Sarana dan Prasarana .................................................. 67
4.1.2 Gambaran Umum Program BLT di Kecamatan Kramatwatu . 68
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik ......................................................... 69
4.2.1 Hasil Uji Validitas ................................................................... 69
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas ............................................................... 73
4.3 Deskripsi Data ................................................................................... 74
4.3.1 Identitas Responden ................................................................ 74
4.3.2 Analisis Data Penelitian .......................................................... 80
4.4 Pengujian Hipotesis ........................................................................... 113
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian .............................................................. 116
4.6 Pembahasan ....................................................................................... 118
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 126
5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 126
5.2 Saran .................................................................................................. 127
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan ............................................................... 33
Tabel 3.1 Skoring Item Instrumen ..................................................................... 49
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian dari Evaluasi Program BLT ............................. 50
Tabel 3.3 Jumlah Populasi Penerma BLT .......................................................... 57
Tabel 3.4 Jumlah Sampel BLT di Kecamatan Kramatwatu ............................... 59
Tabel 3.5 Waktu Penelitian ................................................................................ 63
Tabel 4.1 Jumlah Penerima BLT di Kecamatan Kramatwatu ............................ 69
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen ....................... 71
Tabel 4.3 Reliability Statistics ........................................................................... 73
Tabel 4.4 Indikator Skor Hasil Penelitian .......................................................... 117
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Program Bantuan Langsung Tunai ................. 45
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir ............................................................................ 46
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kramatwatu .......................................................... 64
Gambar 4.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis .................................. 116
x
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .......................... 75
Diagram 4.2 Identitas Respoden Berdasarkan Tingkat usia ............................... 76
Diagram 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................. 77
Diagram 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan ........................ 78
Diagram 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Identifikasi Alamat .................. 79
Diagram 4.6 Pencapaiana hasil dari pelaksanaan BLT sudah maksimal ............ 81
Diagram 4.7 Kepuasaan dengan dana BLT yang telah diterima ......................... 82
Diagram 4.8 Program BLT meringankan beban hidup penerima BLT .............. 83
Diagram 4.9 Program BLT mampu mempertahankan daya beli ........................ 84
Diagram 4.10 Dana BLT sebanding dengan kebutuhan masyarakat miskin ...... 86
Diagram 4.11 Proses penyaluran BLT dinilai sudah tepat waktu ....................... 87
Diagram 4.12 Proses penyaluran BLT teratur walaupun ada pemotongan dana 88
Diagram 4.13 Dana BLT dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin ................. 90
Diagram 4.14 Penerima BLT sangat mengandalkan dana BLT ......................... 91
Diagram 4.15 Program BLT dapat memenuhi ekonomi penerima BLT ............ 92
Diagram 4.16 Kecukupan jumlah BLT yang diterima ........................................ 94
Diagram 4.17 Program BLT memecahkan masalah perekonomian penerima ... 95
Diagram 4.18 Pembagian BLT telah merata hanya kepada masyarakat miskin . 96
Diagram 4.19 pembagian BLT telah sesuai harapan penerima BLT .................. 98
Diagram 4.20 Pemerataan dalam penyampaian informasi program BLT........... 99
xi
Diagram 4.21 Informasi BLT mudah dipahami penerima BLT ......................... 100
Diagram 4.22 Pemerataan pendistribusian BLT ................................................. 101
Diagram 4.23 Pengetahuan penerima BLT terhadap pengurangan dana BLT ... 103
Diagram 4.24 Penerima BLT memahami penyebab pengurangan dana BLT .... 104
Diagram 4.25 Pengetahuan penerima BLT terhadap kriterianya ........................ 105
Diagram 4.26 Kriteria penerima BLT dipahami oleh penerima BLT ................. 107
Diagram 4.27 Pelaksanaan BLT utamakan kepentingan masyarakat miskin ..... 108
Diagram 4.28 Sasaran program BLT masyarakat sesuai kriteria program ......... 109
Diagram 4.29 Program BLT meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ..... 110
Diagram 4.30 Kepuasan penerima BLT terhadap pelaksaaan program .............. 111
Diagram 4.31 Ketetapan sasaran BLT ................................................................ 112
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan
oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi suatu negara diantara
pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut
merupakan persoalan besar bagi banyak negara di dunia untuk terus
meningkatkan pembangunan ekonominya agar tidak semakin terpuruk dalam
perkembangan zaman yang kian mengalami perubahan (Enda, 2005).
Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia. Sebagai
sebuah persoalan kehidupan manusia, maka kemiskinan telah hadir juga
dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu
pengertahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawab kepada
persoalan kemiskinan. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah
hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat
maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk
menangani persoalan kemiskinan ini.
Di Indonesia, upaya kepedulian terhadap persoalan kemiskinan,
bahkan sudah berlangsung sejak lama, baik pada jaman pemerintahan masa
Orde Lama, masa Orde Baru, maupun pada masa pemerintahan di era
reformasi ini. Untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan
2
kemiskinan ini, pemerintahan SBY-JK juga tidak mau ketinggalan, bukti
nyata dari kepedulian SBY-JK adalah terlihat pada program “Bantuan
Langsung Tunai”. Hal ini mulai terlaksana melalui ‘Instruksi Presiden
Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005’, tentang “Bantuan Langsung Tunai
kepada rumah tangga-Rumah Tangga Miskin di Indonesia”. Dalam petunjuk
teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), tujuan dari program ini
dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :
1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat
kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa
uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Sedangkan pengertian RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam
kategori sangat miskin, dan hampir miskin. BLT diberikan Rp. 100.000,-
/bulan. Kriteria penerima BLT sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS).
Penerima BLT adalah rumah tangga yang memiliki kriteria :
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per
orang
b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari
bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester
3
c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-
sama dengan orang lain
d. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
e. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak
terlindungi, sungai dan air hujan
f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar,
arang, minyak tanah
g. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam
seminggu
h. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
i. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam
sehari
j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau
poliklinik
k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani
dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan,
buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan
dibawah Rp. 6600.000 per bulan
l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak
sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD
4
m. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual
minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor baik kredit maupun
non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal
lainnya.
(sumber : Depkominfo, 2008)
Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi. Tingkat
kenaikan harga BBM kali ini tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan
harga sebelumnya, yaitu bensin: 87,5%, solar: 104,8%, dan minyak tanah:
185,7% (Depkominfo). Keputusan ini diambil dengan latar belakang: 1)
peningkatan harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia sehingga berakibat
pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin
membebani anggaran belanja negara; 2) pemberian subsidi selama ini
cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas;
dan 3) perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu
terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Kenaikan harga BBM
menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi
kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang
dan jasa kebutuhan sehari-hari. Berbagai kenaikan tersebut menyebabkan
penurunan daya beli masyarakat, terlebih Rumah Tangga Miskin. Untuk
mengurangi beban tersebut, pada 10 September 2005 pemerintah
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin.
5
Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Bantuan Langsung Tunai”
(BLT) ini pemerintah menyediakan dana bantuan bagi sekitar 15,5 juta
Rumah Tangga Miskin. Besarnya dana adalah Rp100.000 per keluarga per
bulan dan diberikan setiap tiga bulan.
Pada penyaluran tahap pertama yang direalisasikan sejak 1 Oktober
2005 pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 4,6 triliun. Penyaluran dana
kepada Rumah Tangga Miskin dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui
kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan program ini tidak
ditemukan adanya acuan atau pedoman umum yang berisi penjelasan
menyeluruh tentang program bagi semua pihak yang berkepentingan. Acuan
yang tersedia hanya berupa buku petunjuk parsial seperti petunjuk pendataan
Rumah Tangga Miskin dan petunjuk pendistribusian Kartu Kompensasi BBM
(KKB) yang persebarannya cenderung terbatas dikalangan internal BPS
(Badan Pusat Statistik). Akibatnya, terdapat perbedaan pemahaman antar
pihak terkait tentang pelaksanaan program. Instansi yang berperan dalam
pelaksanaan Program BLT adalah Departemen Sosial, BPS, dan PT Pos
Indonesia. Pemerintah Daerah (Pemda) pada awalnya tidak dilibatkan secara
serius. Namun, dengan perkembangan pelaksanaan program pihak Pemda dan
seluruh jajarannya sering diminta membantu proses pencairan dana dalam
rangka meredam gejolak sosial.
Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT
mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistematis, baik secara deskriptif
analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundangan-undangan.
6
Dari sudut deskriptif analisis kondisional dapat dikatakan bahwa program
BLT adalah wujud dari sebuah masalah diseluruh pemerintahan negara-
negara seperti Indonesia. Dimana kemiskinan adalah suatu masalah yang
sangat penting dan genting untuk diperhatikan dan ditangani secara secara
serius (sinar-harapan, 2007).
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diselenggarakan Oktober
2005 dalam rangka kebijakan pelindungan sosial (social protection) sebagai
dampak pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mekanisme yang
dilakukan merupakan asistensi sosial (social assistance) yang ditujukan untuk
membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat
kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
Kebijakan ini juga disinergikan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat
melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit
Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), sehingga skema perlindungan sosial
bagi masyarakat miskin tetap mendorong keberdayaan masyarakat sesuai
dengan potensi yang dimiliki. melalui BLT dirumuskan kembali mekanisme
upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat , mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Secara operasional perundang-undangan sebagai dasar pijak
pelaksanaan program BLT adalah sebagaimana tertuang dalam dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kurun waktu 2004-2009,
yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang diantaranya memuat target
7
penurunan angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada
tahun 2009. Dimana target tersebut dianggap tercapai jika daya beli penduduk
terus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Wujud nyata dari
orientasi RPJM ini dan didorong oleh membengkaknya subsidi BBM (Bahan
Bakar Minyak) akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar
Internasional, yang tentu pula mempengaruhi harga BBM dalam negeri sejak
awal Maret 2005, kemudian mempengaruhi juga kenaikan harga barang-
barang pokok sehari-hari (sembako), yang pada gilirannya memperlemah
daya beli masyarakat.
Bantuan Langsung Tunai tahap pertama diselenggarakan pada
Oktober 2005 dan tahap kedua diselenggarakan pada Juni 2008. Pengucuran
tahap dua BLT mengambil nama lain, Sumbangan langsung Tunai (SLT).
Perbaikan yang kentara yakni pada mekanisme pengambilannya. Jika BLT
tahap pertama dilakukan dan diselenggarakan oleh perangkat desa dan/atau
petugas BPS. Maka pada tahap kedua, pemerintah menunjuk Departemen Pos
dan Giro untuk memanfaatkan seluruh kantor pos yang tersedia di daerah-
daerah sebagai tempat pengambilan. Selain perpindahan tempat, dulunya di
balai desa atau kantor kelurahan, pengambilan BLT harus juga memiliki surat
keterangan khusus tentang status keluarganya. Dan hasilnya cukup
menggembirakan, anomali sosial yang terjadi pada BLT tahap satu relatif
berkurang pada pengucuran keduanya.
Penyaluran BLT telah disusun Bappenas dan dilaksanakan oleh PT
Pos dan BRI. Selain itu sebagai bentuk pengawasan, dilibatkan juga unsur
8
perangkat pemerintah desa, RT, RW, dan karang taruna serta melibatkan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), advokasi pemerintah
daerah, dan Depdagri.
Disatu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak
positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang
diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan
harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan
adanya dana “cuma-cuma” yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi disisi
yang lain kebijakan BLT ini memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini
akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat. Kebijakan ini
sangat riskan menciptakan karakter masyarakat yang selalu dimanja dan
menjadi bangsa “peminta-minta”. Selain itu, permasalahan efektifitas dan
efisiensi kebijakan ini juga sangat diragukan, apalagi kalau kita melihat
bahwa landasan kenaikan BBM adalah kondisi defisit keuangan negara yang
semakin membengkak.
Melihat pada dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini,
kebijakan BLT tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap
kondisi masyarakat miskin di Indonesia. Ini disebabkan nominal BLT yang
diberikan tidak seimbang dengan kenaikan biaya hidup yang ditanggung oleh
masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM tersebut akan
mendorong kenaikan biaya input produksi masyarakat miskin yang
kebanyakan berada pada sektor pertanian (baik petani maupun nelayan) yang
berada di pedesaan. Apabila membandingkan total kenaikan biaya hidup
9
(biaya pemenuhan kebutuhan dasar dan input produksi) masyarakat miskin
dengan nominal dana BLT yang diberikan, kebijakan ini akan berdampak
signifikan. Apalagi, pemerintah tidak bisa menjamin efisiensi dan efektifitas
penggunaan dana BLT yang diberikan kepada masyarakat.
Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT tersebut
tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas
masyarakat miskin, melainkan kecenderungannya memberikan dampak
negatif pada penurunan produktifitas.
Di satu sisi masih banyak adanya keluarga/rumah tangga yang sama
miskinnya tetapi tidak mendapatkan BLT (undercoverage). Di sisi lain,
ditemukan juga beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang menerima
BLT (leakage). Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT.
Artinya, penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun. Dalam
kenyataannya, umumnya penerima menggunakan dana BLT untuk membeli
beras dan minyak tanah, membayar listrik dan biaya kontrak rumah, serta
melunasi utang. Selain itu, ada juga beberapa penerima yang menggunakan
dana untuk biaya kesehatan dan sekolah. Hanya sedikit yang memanfaatkan
dana untuk modal usaha. Setelah pembagian KKB dan pencairan dana,
banyak anggota masyarakat mengajukan keberatan karena tidak memperoleh
BLT. Padahal mereka telah didata atau selama ini termasuk keluarga/Rumah
Tangga Miskin dalam program penanggulangan kemiskinan lainnya.
Berdasarkan atas data dan informasi yang diperoleh peneliti selama
dalam proses observasi awal ke sejumlah kelurahan yang berada di
10
Kecamatan Kramatwatu dan dari hasil wawancara dengan beberapa kepala
desa dan staf di Kecamatan Kramatwatu , terdapat beberapa permasalahan
yang menjadi keluhan masyarakat miskin terkait dengan pelaksanaan
program BLT tersebut, antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini
Sebagian besar kelurahan di Kecamatan Kramatwatu belum mampu
menerapkan kriteria penerima BLT berdasarkan kriteria nasional, (sumber :
hasil wawancara denga sekretaris kelurahan, Kasi Kessos Kecamatan
Kramatwatu) yang berasal dari rumah tangga miskin menurut Tim Koordinasi
Pusat Pemberian Subsidi Langsung Tunai. Dasar penentuan penerima BLT
lebih menggutamakan data penerima BLT tahun sebelumnya, yang juga
berdasarkan atas pertimbangan RT/RW setempat yang dinilai cukup
mengetahui kondisi perekonomian warganya.
Alasan mengapa kriteria penerima raskin dinilai sulit diterapkan
karena : Pertama, kondisi kehidupan warga masyarakat yang mengalami
perubahan setiap tahunnya, sehingga pihak kelurahan merasa kesulitan untuk
mencari penerima BLT yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud (sumber:
hasil wawancara dengan sekretaris Kelurahan, Kasi Kessos Kecamatan
Kramatwatu). Kriteria penerima BLT dinilai sudah tidak mampu menjawab
kondisi kehidupan masyarakat saat ini, yang layak untuk menerima BLT.
Oleh sebab itu, tidak heran banyak ditemukan penerima BLT yang tidak
termasuk dalam salah satu syarat, misalnya jenis lantai bangunan tempat
tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, sumber penerangan rumah
tangga tidak menggunakan listrik, Masalah ini termasuk kedalam kriteria
11
evaluasi kebijakan munurut Dunn dalam kriteria pemerataan dan ketepatan.
Kedua, masih ditemukannya beberapa kelurahan yang belum menerapkan
kriteria penerima BLT berdasarkan atas kriteria nasional. Hal tersebut
disebabkan karena minimnya sosialisasi kriteria program kepada pihak
kelurahan. Kurangnya sosialisasi menyebabkan beberapa kelurahan tidak
mengetahui apa yang menjadi syarat penerima BLT secara nasional,
melainkan lebih menggunakan data lain yang dinilai cukup menunjang untuk
menentukan kriteria penerima BLT, seperti mengacu kepada data yang
digunakan oleh tim kader posyandu setempat, atau lebih mempercayakan
persoalan teknis penentuan penerima BLT kepada RT/RW setempat yang
lebih didasarkan pada pemikirannya saja (sumber : hasil wawancara dengan
sekretaris Kelurahan, Kasi Kessos Kecamatan Kramatwatu), Masalah ini
termasuk kedalam kriteria evaluasi kebijakan munurut Dunn dalam kriteria
responsibilitas.
Ketiga, adanya pemotongan dana yang dilakukan petugas untuk
dibagikan kepada warga yang tidak seharusnya mendapatkan dana bantuan
tersebut tetapi tidak terdata, ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan
sosial di antara warga. Potongan tersebut sebesar Rp. 20.000,-/rumah tangga
miskin di sebagian keluruhan (sumber: hasil wawancara dengan sekretaris
Kelurahan, Kasi Kessos Kecamatan Kramatwatu), Masalah ini termasuk
kedalam kriteria evaluasi kebijakan munurut Dunn dalam kriteria kecukupan
dan responsibilitas.
12
Keempat, dalam pembagian pun petugas merasa kesulitan karena tidak
sedikit warga di Kecamatan Kramatwatu yang menerima BLT tidak
mempunyai identitas diri yang digunakan sebagai tanda bukti pengambilan
dana bantuan pemerintah tersebut. Dan penerima BLT ini tidak bisa
diwakilkan kepada saudara atau orang lain, harus dengan orang yang
bersangkutan tersebut yang sesuai dengan data yang ada pada petugas
Kecamatan Kramatwatu dan PT. Pos di Kecamatan Kramatwatu (sumber:
hasil wawancara dengan sekretaris Kelurahan, Kasi Kessos Kecamatan
Kramatwatu), Masalah ini termasuk kedalam kriteria evaluasi kebijakan
munurut Dunn dalam kriteria efisiensi.
Kelima, warga di Kecamatan Kramatwatu juga mengeluhkan dana
bantuan pemerintah ini, karena ketika kebijakan ini sudah selesai dan tidak
ada tahap ketiga, maka warga akan kembali merasakan kesulitan karena tidak
mendapat bantuan lagi dari pemerintah, sebagian besar warga menginginkan
adanya keterampilan khusus yang diberikan pemerintah sehingga warga tidak
hanya mendapatkan dana bantuan secara cuma-cuma tetapi juga modal yaitu
keterampilan khusus untuk dijadikan usaha dan menyambung kehidupan
mereka (sumber: hasil wawancara dengan sekretaris Kelurahan, Kasi Kessos
Kecamatan Kramatwatu), Masalah ini termasuk kedalam kriteria evaluasi
kebijakan munurut Dunn dalam kriteria efektivitas dan ketepatan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa persoalan-
persoalan yang dialami oleh masyarakat miskin mengenai pelaksanaan
program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu dengan upaya-
13
upaya yang ditekankan pada adanya perbaikan-perbaikan secara fundamental
sehingga berdasarkan atas latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas,
maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian dengan judul “ Evaluasi
Program Bantuan langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu (studi
kasus periode 2008-2009”.
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah
Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar
belakang masalah, maka peneliti dapat melakukan identifikasi masalah yang
terdapat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai yakni sebagai
berikut :
1. Masih belum diterapkannya kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai
(BLT) secara merata di sejumlah kelurahan di Kecamatan Kramatwatu.
2. Aparatur setempat kurang mensosialisasikan tentang bantuan pemerintah
ini, sehingga banyak warga yang tidak mengerti tentang prosedurnya.
3. Di beberapa desa di Kecamatan Kramatwatu masih banyak yang tidak
mempunyai KTP dan KTP yang sudah mati sekitar 16,4%, ada 581 warga
dari 3531 warga yang terdaftar sebagai penerima Bantuan langsung Tunai
(BLT), sehingga mempersulit pada saat pengambilan dana Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dan tidak dapat diwakilkan oleh keluarganya atau
orang lain. (sumber : data di Kecamatan Kramatwatu)
14
4. Program Bantuan Langsung Tunai hanya sebatas memberikan dana yang
bertujuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tanpa memberikan
keterampilan khusus kepada masyarakat.
5. .Adanya pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai dari setiap warga.
Setelah melakukan identifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam
pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu, maka
peneliti melakukan batasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti,
yaitu sebagai berikut : Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di
Kecamatan Kramatwatu
1.3 Perumusan Masalah
Dari beberapa masalah yang dikemukakan dalam identifikasi masalah,
maka langkah peneliti selanjutnya adalah menetapkan masalah yang akan
diteliti dalam rumusan masalah ini, adalah : Bagaimanakah evaluasi Program
Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji masalah yang timbul seiring
dengan adanya program raskin. Namun, secara spesifik tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui; evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di
Kecamatan Kramatwatu.
15
1.5 Kegunaan Penelitian
Dalam hal ini penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang
berarti, baik secara teoritis maupun praktis. Secara lebih detail penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat secara teoritis :
a. Memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis
khususnya ilmu admunistrasi negara.
b. Mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh selama dalam
perkuliahan.
c. Sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis :
a. Dapat memperoleh manfaat bagi diri peneliti yaitu untuk dapat
memperkaya ilmu yang dimilikinya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu
pengetahuan khususnya dibidang kebijakan publik.
c. Bagi pihak terkait dalam evaluasi program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang agar
kelak menjadi masukan yang berarti.
16
1.6 Sistematika Penulisan
Dalam upaya untuk mempermudah cara pemahaman isi skripsi dan
menyajikan uraian yang lebih jelas, terarah serta tidak menyimpang dari
tujuan penulisan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah
yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang
paling umum hingga ke masalah yang paling spesifik. Latar belakang
masalah diuraikan secara faktual dan logis.
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah
Identifikasi masalah adalah mengidentifikasi dikaitkan dengan
tema/topik/judul dan fenomena yang kan diteliti. penelitian atau dengan
masalah atau variabel yang akan diteliti. pembatasan masalah lebih
difokuskan pada masalah-masalah yang akan diajukan dalam rumusan
masalah yang akan diteliti. pembatasan masalah dapat diajukan dalam
bentuk pertanyaan atau pernyataan.
1.3 Perumusan Masalah
Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah
ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai
dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah
17
dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian dan rumusan masalah
sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian.
1.5 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian menjelaskan tentang manfaat teoritis dan praktis
temuan penelitian.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan menjelaskan tentang hierarki penulisan skripsi
dalam penelitian ini
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi teori
Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang
teori (dana bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-
hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. deskripsi teori
berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui
pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai
referensi, sehingga ruang lingkup, kependudukan, dan prediksi terhadap
hubungan antar variabel yang kan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.
2.2 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan
dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa
peneliti mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis.
Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara
variabel yang akan diteliti.
18
2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan
yang diteliti dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis dirumuskan
berdasarkan kajian teori serta kerangka berpikir.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam
penelitian.
3.2 Istrumen Penelitian
Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat
pengumpulan data yang digunakana, proses pengumpulan, dan teknik
penentuan kualitas instrumen (validitas dan realibiltasnya).
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Penjelasan tentang wilayah generalisasi atau proposal penelitian,
penetapan besar sampel, dan teknik pengambilan sampel serta
rasionalisasinya.
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Menjelaskan teknik analisis dan disertai rasionalisasinya. Teknik analisis
data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti.
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian
Menjelaskan lokasi dan alasan memilih lokasi penelitian, terkait tempat
dan jadwal penelitian tersebut dilaksanakan.
19
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
Deskripsi obyek penelitian menjelaskan tentang obyek penelitian yang
meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dari populasi/sampel yang
telah ditentukan, serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.
4.2 Deskripsi Data
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan
mempergunakan teknik analisis data yang relevan, baik data kualitatif
maupun data kuantitatif.
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik
Melakukan pengujian terhadap persyaratan statistik dengan menggunakan
uji statistik tertentu.
4.4 Pengujian Hipotesis
Melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan teknik
analisis statistik yang sudah ditentukan semua, seperti korelasi dan atau
regresi, baik sederhana maupun ganda. Masing-masing hipotesis diuji
dalam subjudul sendiri.
4.5 Interprestasi Hasil Penelitian.
Melakukan penafsiran terhadap hasil skhir pengujian hipotesis.
4.6 Pembahasan
Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil penelitian data.
20
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penyimpulan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, dan
mudah dipahami. Kesimpulan penelitian sejalan dan sesuai dengan
permasalahan serta hipotesis penelitian.
5.2 Saran-saran
Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang
diteliti, baik secara teoritis maupun praktis.
DAFTAR PUSTAKA
Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan
LAMPIRAN-LAMPIRAN
21
BAB II
DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Dekripsi Teori
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik
Anderson memberikan pengertian kebijakan publik seperti yang
dikutip oleh Islamy (1997:19) bahwa kebijakan adalah : “public policies are
those pollcles develoved by go verenmental boodles and officals”.
Anderson mengemukakan bahwa dalam mempelajari kebijakan negara
seyogyanya diarahkan kepada apa yang senyatanya dilakukan oleh
pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Disamping itu
konsep tersebut juga membedakan antara kebijakan dan keputusan yang
mengandung arti pemilihan antara sejumlah alternatif yang tersedia.
Kebijakan negara dalam berbagai literatur banyak diartikan secara
beragam, dan tidak satupun definisi yang benar-benar memuaskan. Hal ini
disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar definisi yang dikemukakan
oleh para ahli dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin dikaji
oleh para analisis kebijakan bersangkutan.
Selanjutnya menurut Islamy, implikasi dari pengertian kebijakan
publik menurut Anderson di atas bahwa :
1. Kebijakan negara itu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan
ysng berorientasi pada tujuan.
22
2. Kebijakan itu merupakan benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi
bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan
sesuatu.
3. Kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa
bentuk tindakan pemerintahan mengenai suatu masalah tertentu atau
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk
tidak melakukan sesuatu.
4. Kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pemerintah.
5. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada
peraturan perundanga-undangan yang bersifat memaksa (otokratif).
Kebijakan adalah rangkaian asas yang menjadi garis besar dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara
bertindak (tentang organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan
prinsip, atau maksud garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai
sasaran tertentu. Contoh : kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep
dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu negara untuk
mengembangkan kebudayaan bangsanya.
Kebijakan berbeda maknanya dengan kebijaksanaan. Dalam Kamus
besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1991), kebijaksanaan adalah
kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasarkan pengalaman
dan pengetahuannya); atau kecakapannya bertindak apabila menghadapi
kesulitan.
23
Terminologi kebijakan publik dalam Wikipedia Indonesia,
ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia menunjuk pada serangkaian peralatan
pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup
juga aspek anggaran dan struktur pelaksanaan. Siklus kebijakan publik sendiri
bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan
evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan
kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada
amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang
menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin
diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang
berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga
pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan
pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses
yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan
berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan
penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis,
merupakan cerminan pendapat umum (opini publik).
Selanjutnya Easton (wahab, 1990: 15-16) memberikan gambaran
mengenai ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan negara
yaitu selalu bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh
orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua
adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para
administator, para monarki dan lain sebagainya. Mereka inilah orang-orang
24
yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan sistem
politik dan dianggap sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak
yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk
mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut
masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.
Hakikat kebijakan negara menurut Solihin sebagai jenis tindakan yang
mengarah pada tujuan yang dapat diperinci kedalam beberapa kategori, yakni
:
1. Policy demams (tuntutan kebijakan) ialah tuntutan atau desakan
yang diperuntukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang
dilakukan oleh faktor-faktor lain, baik swasta maupun kalangan
pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan
tertentu atau sebaliknya tidak berbuat sesuatu terhadap masalah
tertentu.
2. Policy decisions (keputusan kebijakan) ialah keputusan-keputusan
yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk
memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah
terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Dalam hubungan ini
termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan
status (ketentuan-ketentuan dasar), mencanangkan peraturan-
peraturan, misalnya tentang disiplin pegawai negeri sipil.
3. Policy statemen (pernyataan kebijakan) ialah pernyataan resini atau
artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan negara tertentu.
25
Termasuk dalam hal ini ialah ketetapan-ketettapan MPR,
keputusan Presiden, Dekrit Presiden, Peraturan-peraturan
administratif dan keputusan-keputusan peradilan.
4. Policy output (keluaran kebijakan) ialah menerapkan wujud
kebijakan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena
menyangkut hal-hal yang nyatanya dilakukan guna merealisasikan
apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan
pernyataan-pernyataan kebijakan.
5. Policy outcomes (hasil akhir kebijakan) adalah akibat-akibat atau
dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan
pemerintah, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan
sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tindak adanya
pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu
yang ada dalam masyarakat.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka definisi konseptual dari
kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang
banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh
pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka
kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang
menerima mandat dari publik atau orang banyak. Umumnya melalui suatu
proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya,
kebijaksanaan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang
dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijaksanaan publik
26
dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala
sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau
meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.
Definisi kebijakan menurut Eulau dan Prewitt, dalam Thoha (2004 :
61), kebijakan publik dirumuskan sebagai suatu keputusan yang akan disifati
oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari
keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang
yang melaksanakannya.
Dari beberapa definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan oleh
beberapa tokoh tersebut maka yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah
serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meyelesaikan suatu
permasalahan dalam suatu lingkungan tertentu atau negara oleh para aktor
pembuat kebijakan yang berada dalam dilingkungan tersebut.
2.1.2 Evaluasi Kebijakan
2.1.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan
Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan
harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut
sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai
sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan
kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan
untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.
27
Evaluasi kebijakan merupakan :
“Kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment) tertentu.” (Mustofadijaja, 2002:45). Fenomena yang dinilai tergantung kepada konteksnya. Manakala konteksnya kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai menurut Mustofadijaja (2002:46) adalah berkaitan dengan “tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (target groups) yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang akan digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya”. (Widodo,2007:111)
Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau
mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar
belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu kebijakan, tujuan dan
kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan
dilaksanakan, responsi kelompok sasaran dan lainnya serta konsistensi
aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan
perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau
kebijakan dilanjutkan atau diperluas. Evaluasi kebijakan bisa saja
mempersoalkan pada tataran “abstrak” berupa pemikiran, teori, ataupun
paradigma yang mendasari suatu kebijakan apabila dipandang perlu.
Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai
seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu
dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan
/atau target kebijakan publik yang ditentukan (Muhadjir, (1996) dalam
Widodo, (2007:112))
28
Dalam bukunya Agustino, (2006:118), kinerja kebijakan yang
dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :
1. Seberapa jauh kebutuhan, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan.
3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini elevator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan right to know bagi warga masyarakat.
Menurut Dunn (2003 : 608) istilah evaluasi kebijakan mempunyai
arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa
skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah
evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka
(ratting) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha
untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti
yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi
mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada
kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi
sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan
bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang
bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas
29
atau diatasi. Ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan yang dapat dijabarkan
disini, yaitu:
1. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi : a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah
dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah tercapai.
b. Apakah tindakan yang yang telah ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar kehidupan warga.
c. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.
2. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.
Sifat evaluasi menurut Dunn, (2003:608) yaitu :
1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.
2. Interdenpensasi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompk atau
30
seluruh masyarakat, untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah etrtentu.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi kebijakan diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilskukan (ex ante).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan. Evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.
Dalam bukunya Nugroho, (2003:187-203) menjelaskan bahwa
evaluasi kebijakan publik secara umum terdiri dari 3 hal, yaitu :
1. Evaluasi formulasi kebijakan publik. Secara umum, evaluasi
formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi
kebijakan publik telah dilaksanakan :
a. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah
yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik
memerlukan model formulasi kebijakan publik yang
berlainan.
b. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap
pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada
inti permasalahannya.
c. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik
dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka
kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan.
31
d. Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal,
baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan
kondisi lingkungan strategis.
2. Evaluasi implementasi kebijakan publik. Mengikuti Prof.
Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan
publik adalah untuk mengitahui variasi dalam indikator-
indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab dua
pertanyaan pokok, yaitu :
a. Bagaima kinerja implementasi kebijakan publik ?
jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik
(variasi dari outcome) terhadap variabel independen
tertentu.
b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu ?
jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri,
organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan
implementasi kebijakan yang mempengaruhi (variabel
outcome) dari implementasi kebijakan.
3. Evaluasi lingkungan kebijakan publik. Pada jenis evaluasi ini,
kegagalan ataupun keberhasilan kebijakan dilihat dari pengaruh
lingkungan sekitar tempat kebijakan tersebut berlaku. Evaluasi
lingkungan implementasi kebijakan berkenaan dengan faktor-
faktor apa lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal
dan berhasil diimplementasikan. Jadi prinsipnya evaluasi
32
lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi
yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan
konteks kebijakan diimplementasikan.
Menurut Lester dan Stewart, dalam Agustino (2006 : 185)
evaluasi ditunjukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu
kebijakan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.
Winarno, dalam Nugraha (2002 : 183-184) mengatakan bahwa :
“Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konsituennya. Evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Menurut Winarno sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan”.
Menurut Jones, dalam Widodo (2007 : 113) mengartikan evaluasi
kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-
hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang
sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya,
dan metode analisisnya.
Dari beberapa pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan
evaluasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan dalam kebijakan
publik yang di dalamnya terangkai suatu penilaian untuk mengukur
pencapaian dari keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan yang
dibuat.
33
Hasil dari penilaian tersebut apakah sesuai dengan tujuan maupun
target yang menjadi sasaran dan dapatkah hasil tersebut memberikan
manfaat.
2.1.2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan
Dunn, menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan (2003 :
610) sebagai berikut :
Tabel 2.1
Kriteria Evaluasi
Tipe Kriteria Pertanyaan Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? Efisiensi Seberapa banyak usaha yang perlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan? Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan
memecahkan masalah? Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan
merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsibilitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferansi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
1. Efektifitas (effectiveness) Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai
hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Misalnya, kebijakan kesehatan yang efektif adalah kebijakan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan adalah yang bernilai (tujuan).
34
2. Efisiensi (effeciency) Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan
untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (adequacy) Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat
efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan (equity) Kriteria perataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal
dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi (misalnya, rasio biaya-laba mungkin unggul dibanding program-program lain) namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka, mereka yang paling tidak mampu membayar dibebani bagian biaya yang tidak proporsional, atau mereka yang paling menerima manfaat tidak membayar ongkos.
5. Responsibilitas (responsiveness) Responsibilitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu
kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsibilitas adalah penting karena analis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Program rekreasi dapat menghasilkan distribusi fasilitas yang merata tetapi tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat tertentu (misalnya, penduduk usia lanjut). Karena itu kriteria responsibilitas menanyakan pernyataan praktis : apakah kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu?
35
6. Ketepatan (appropriateness) Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan
rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Sementara semua kriteria lainnya tidak mempersoalkan tujuan (misalnya, tidak mempertanyakan nilai efisiensi, dan perataan) kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.
2.1.2.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan
Secara spesifik Dunn (2003 : 611-619) mengembangkan tiga
pendekatan untuk penelitian evaluasi atau evaluasi kebijakan yaitu :
1. Evaluasi semu
Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang
menggunakan metode-metode dekriptif untuk menghasilkan
informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil
kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat
atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok,
atau masyarakat secara keseluruhan.
Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang
manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti
sendiri (self eviden) atau tidak kontroversial.
36
2. Evaluasi Formal
Evaluasi formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan
yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan
informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil
kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan
program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh
pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama
dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target
diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat
untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi
formal digunakan berbagai macam metode yang sama seperti
yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik
yaitu untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak
yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan.
Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi
formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen
program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan
administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan
menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari
tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak
ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif
yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi.
37
3. Evaluasi keputusan teoritis
Evaluasi keputusan teoritis (Decision - Theoretic Evaluation)
adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat
dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil
kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku
kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan
di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi
lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha
untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target
dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.
Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat
kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber
nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam
memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan
dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target di mana
kinerja nantinya akan di ukur.
38
2.1.3 Bantuan Langsung Tunai
2.1.3.1 Pengertian
Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa
uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Sedangkan pengertian RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam
kategori sangat miskin, dan hampir miskin. Bantuan Langsung Tunai
(BLT) diberikan Rp. 100.000,-/bulan. Kriteria yang yang digunakan adalah
kriteria yang telah ditentukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).
Penerima BLT adalah rumah tangga yang memiliki kriteria :
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per
orang
b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari
bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester
c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-
sama dengan orang lain
d. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
e. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak
terlindungi, sungai dan air hujan
f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar,
arang, minyak tanah
g. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam
seminggu
h. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
39
i. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam
sehari
j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau
poliklinik
k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani
dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan,
buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan
dibawah Rp. 6600.000 per bulan
l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak
sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD
m. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual
minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor baik kredit maupun
non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal
lainnya.
(sumber : Depkominfo, 2008)
Jadi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT adalah
rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria di atas, Pegawai Negeri Sipil,
TNI, POLRI/pensiunan, pengungsi yang di urus oleh pemerintah dan
penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal.
40
2.1.3.2 Tujuan
Tujuan dari program Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi rumah
tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi
BBM adalah :
1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin
akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
2.1.3.3 Dasar Hukum
Pelaksanaan penyaluran Bantuan langsung Tunai kepada rumah
tangga sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia
No.3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program
Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.
2.1.3.4 Mekanisme dan Tahapan Kegiatan
Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan
penyaluran dana BLT-RTS adalah :
41
1. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai, dilaksanakan oleh
Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial,
bersama dengan Kementerian/Lembaga di Pusat bersama-sama
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Aparat
Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang
Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA)), Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Penyiapan data rumah tangga sasaran dilaksanakan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS Pusat). Daftar nama dan alamat yang telah
tersedia disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial
dan PT Pos Indonesia.
3. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat rumah tangga
sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia.
4. Pencetakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) Bantuan Langsung
Tunai untuk rumah tangga sasaran berdasarkan data yang diterima
oleh PT Pos Indonesia.
5. Penandatanganan Kartu Kompensasi BBM (KKB) oleh Menteri
Keuangan Republik Indonesia.
6. Pengiriman Kartu Kompensasi BBM (KKB) ke kantor Pos seluruh
Indonesia.
7. Pengecekan kelayakan daftar rumah tangga sasaran di tingkat
Desa/Kelurahan.
42
8. Penerima program keluarga harapan juga akan menerima BLT-
RTS, sehingga dimasukkan sebagai rumah tangga sasaran yang
masuk dalam daftar.
9. Pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) kepada rumah tangga
sasaran oleh petugas kantor Pos dibantu aparat desa/kelurahan,
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta aparat keamanan
setempat jika diperlukan.
10. Pencairan BLT-RTS oleh rumah tangga sasaran berdasarkan KKB
di kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah
ditetapkan. Terhadap Kartu Kompensasi BBM (KKB) penerima
dilakukan pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang
kemudian dikenal sebagai KKB duplikat.
11. Pembayaran terhadap penerima Kartu Kompensasi BBM (KKB)
dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.00,- dan
periode September s.d Desember sebesar Rp. 400.000,-.
Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan
dari PT. Pos Indonesia.
12. Jika kondisi penerima Kartu Kompensasi BBM (KKB) tidak
memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi
proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti
diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari
Kelurahan, dll).
43
13. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-RTS oleh
tim terpadu.
14. Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen
Sosial.
Mekanisme dan tahapan administrasi diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerjasama antara Depsos, PT Pos Indonesia dan PT. BRI, serta
Peraturan Dirjen perbendaharaan. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-
RTS, akan dilaksanakan pemutakhiran data (updating) terhadap data
rumah tangga sasaran oleh BPS dan mitra yang dilaksanakan secara
serentak di seluruh Indonesia. Hasil pemktahiran data tersebut akan
digunakan untuk penajaman sasaran program BLT-RTS tahun 2009,
Program Raskin, Program BOS, Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat/Askeskin dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan demikian,
pada masa yang akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan
yang terpadu dan lintas sektor dengan taget sasaran yang sama untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, keberlanjutan dan keterpaduan
penanggulangan kemiskinan.
2.1.3.5 Organisasi Pelaksana
Pelaksana program Bantuan Lansung Tunai bagi RTS adalah
Departemen Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran di bantu oleh pihak-
44
pihak terkait yang telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk
rumah tangga sasaran.
Penyaluran BLT-RTS merupakan suatu bentuk kerjasama yang
didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, sehingga masing-
masing lembaga bertanggung-jawab terhadap kelancaran bidang tugas
masing-masing. Bentuk kerjasama ini dimaksudkan untuk mempercepat
proses poenyaluran dana BLT-RTS kepada kelompok sasaran sehingga
pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Untuk meningkatkan sinergi
pelayanan yang maksimal, maka masing-masing lembaga saling
berkoordinasi.
Dalam pelaksanaan program BLT-RTS difasilitasi penyediaan Unit
Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) dari tingkat pusat samapi dengan
kecamatan. Tugas pokok dan tanggung jawab dari masing-masing instansi
sebagai berikut :
45
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Kec & Desa/Kel
DEPSOS
Tim Pengarah
UPP-BLT Pusat
Tim Pengendalian Terpadu
Tim Koordinasi Pusat
BRI & PT Pos Indonesia
Dinas Sosial Provinsi
UPP-BLT Provinsi
Tim Koordinasi Provinsi
Dinas Sosial Kab/kota
UUP-BLT Kab/kota Tim Koordinasi Kab/kota BRI & PT Pos Indonesia
Kecamatan
UPP-BLT Kab/kota Kantor / Petugas Pos
RTS Penerima BLT
46
2.2 Kerangka Berfikir
Dalam penelitian ini dimana peneliti membahas tentang Evaluasi
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu (Studi
kasus periode tahun 2008). Maka untuk mempermudah memahami alur
berfikir peneliti menggambarkan kerangka berfikirnya sebagai berikut :
Gambar 2.2
Kerangka Berfikir
Feedback Evaluasi teori
William Dunn
1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsibilitas
6. Ketepatan
Implementasi Bantuan
Langsung Tunai (BLT)
Program
Bantuan Langsung Tunai
(BLT)
47
2.3 Hipotesis
Dalam bukunya Ulber Silalahi (2010 : 160), Hipotesis merupakan
satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji. Oleh karena itu, hipotesis
selalu mengambil bentuk atau dinyatakan dalam kalimat pernyataan
(declarative) dan dalam pernyataan ini secara umum dihubungkan satu atau
lebih variabel dengan satu atau lebih variabel lain. Jadi, hipotesis adalah
pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat
diferivikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan pengujian
hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran atau untuk
menerima atau menolak jawaban tentatif. Berdasarkan atas rumusan
masalah yang telah peneliti buat sebelumnya, maka peneliti dapat
mengambil hipotesis awal yakni :
Ho : µ ≥ 65%
Ho : “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan
Kramatwatu (studi kasus periode 2008-2009) mencapai angka minimal
atau sama dengan 65%”.
48
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut
Cresweel , dalam Silalahi (2010 : 77) mengartikan penelitian kuantitatif
merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada
pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan
angka, dan dianalisis oleh prosedur statistik untuk menentukan apakah
generalisasi prediktif teori tersebut benar. Penelitian deskriptif adalah sangat
penting untuk tiap disiplin ilmu, khususnya pada tahap awal
perkembangannya, meskipun hal ini dapat bervariasi. Pentingnya penelitian
deskriptif sangat jelas menonjol dalam ilmu-ilmu sosial. Penelitian deskriptif
menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting
sosial, atau hubungan (Silalahi, 2010 : 27). Sementara, digunakan pendekatan
metode deskriptif kuantitatif dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan
klarifikasi mengenai masalah yang sedang diteliti, dengan jalan
mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang
diteliti melalui kuantifikasi.
49
3.2 Instrumen Penelitian
Seperti telah diketahui, untuk menjawab problematika penelitian
dalam mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan
dalam rancangan penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data yang
dimaksud, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen untuk
mengumpulkan data. Dengan demikian, kedudukan suatu skala atau
instrumen pengumpulan data dalam proses penelitian sangat penting karena
kondisi data tergantung alat (instrumen) yang dibuat (Idrus, 2009 : 99).
Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket dengan jumlah
variabel sebanyak satu variabel, dan menggunakan skala Likert dalam
pengukuran jawaban dari para responden. Dengan skala Likert, maka variabel
yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian
indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen
dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memiliki tingkatan
nilai dari sangat positif sampai sangat negatif.
Sehingga, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari
setiap instrumen diberi skor, yakni sebagai berikut.
Tabel 3.1
Skoring item instrumen
Pilihan Jawaban Skor
Sangat Setuju 4
50
Setuju 3
Tidak Setuju 2
Sangat Tidak Setuju 1
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang kebijakan,
tepatnya evaluasi kebijakan sehingga alat ukur yang digunakan untuk
mengukurnya adalah produk kebijakan itu sendiri yakni program Bantuan
Langsung Tunai (BLT). Untuk dapat mengukurnya maka harus dicari terlebih
dahulu indikator dari evaluasi kebijakan, dimana peneliti menggunakan teori
William Dunn untuk menentukan indikator dari evaluasi kebijakan tersebut.
Berikut ini adalah indikator dari Evaluasi Program Bantuan Langsung
Tunai (BLT).
Tabel 3.2
Instrumen Penelitian dari Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai
Variabel
Penelitian
Indikator
Indikator
No. Item Istrumen
Evaluasi Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT)
Efektifitas
• Kepuasan penerima BLT terhadap kualitas subsidi BLT;
• Manfaat program BLT terhadap beban masyarakat miskin
1,2,3,4,5
Efisiensi • Kemampuan daya beli dan kesesuaian dana subsidi BLT;
• Proses pendistribusian BLT.
6,7,8,9,10
51
Kecukupan • Pemenuhan kebutuhan ekonomi;
• Kecukupan dan kuantitas BLT
11,12,13,14,15
Perataan • Pemerataan pembagian dana subsidi BLT;
• Penyampaian informasi program BLT.
16,17,18,19,20
Responsibilitas • Pemahaman rumah tangga miskin terhadap pengurangan dana BLT;
• Pengetahuan rumah tangga miskin akan kriteria penerima BLT.
21,22,23,24,25
Ketepatan • Ketepatan penerima BLT terhadap kriteria program BLT;
• Ketepatan program BLT terhadap masyarakat miskin
26,27,28,29,30
3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini merupakan
data primer dan data sekunder, yaitu :
a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti melalui
angket (kuesioner), wawancara (interview), dan observasi
(pengamatan)
52
b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti,
namun diperoleh melalui orang lain maupun dokumen seperti, hasil
penelitian yang relevan, laporan dan catatan-catatan perusahaan atau
melalui informan yaitu, masyarakat yang memberikan keterangan
dan informasi kepada peneliti.
Sedangkan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian
ini adalah :
a. Responden, yaitu masyarakat Kecamatan Kramatwatu yang menjadi
penerima manfaat program Bnatuan Langsung Tunai (BLT) yang
dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini untuk
memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.
b. Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan
penelitian.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Secara teknis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode pengumpulan data sebagai berikut :
a. Metode Observasi
Metode observasi merupakan serangkaian pengumpulan data
yang dilakukan secara langsung terhadap subyek atau obyek penelitian
melalui mata, telinga, dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari
obyek yang diteliti dan mendapat masukan dari pihak-pihak terkait di
dalam penelitian ini. Fakta-fakta dan informasi yang diperoleh secara
53
langsung di lapangan dicatat dan dirangkum untuk dijadikan data
sekunder sebagai data pendukung primer yang diperoleh dari hasil
jawaban responden melalui angket.
b. Metode Wawancara
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara
langsung dengan responden baik secara terstruktur maupun tidak
terstruktur untuk mendapatkan gambaran serta informasi yang
dibutuhkan sebagai data sekunder guna mendukung data primer yang
telah peneliti dapatkan sebelumnya melalui angket.
c. Metode Angket
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya. Tipe pertanyaan dalam angket
dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni, pertanyaan terbuka, adalah
pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan
jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal dan pertanyaan
tertutup, yakni pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau
mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban
dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan metode angket dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan
pertimbangan keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga dan biaya
yang dimiliki, alasan lainnya karena dapat membantu responden untuk
54
menjawab dengan cepat serta dapat memudahkan peneliti dalam
melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul.
d. Metode Kepustakaan
Metode kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk
mendapatkan gambaran yang tepat terhadap penelitian ini menurut
beberapa para ahli, yakni dengan cara mempelajari dan membaca buku-
buku, literatur, serta karya ilmiah yang pernah dibuat dan
dipublikasikan sebagai bahan referensi yang ada keterkaitan dengan
penulisan penelitian ini.
3.2.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Secara mendasar, validitas merupakan keadaan yang
menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu
mengukur apa yang akan diukur (Arikunto, 1995 : 219). Hasil
penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang di
teliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data itu (mengukur) valid. Valid diartikan bahwa
instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur. Maka dari itu untuk menguji instrumen penelitian
ini agar data yang didapat valid, maka peneliti menggunakan rumus
Korelasi Product Moment.
K
∑
∑
∑
∑
∑
m
in
0,
0,
0,
0,
0,
Keterangan :
Ko
Ju
Ju
Ju
² Ju
² Jum
Ju
Menur
memberikan
nterval koefis
00 ─ 0,199
20 ─ 0,399
40 ─ 0,599
60 ─ 0,799
80 ─ 1,000
oefisien Kor
umlah Skor D
umlah Skor D
umlah Hasil K
umlah Skor y
mlah Skor y
umlah Sampe
rut Sugiyono
interpretasi
sien korelasi
= Sang
= Kur
= Sed
= Terc
= Sang
relasi Produc
Dalam Sebar
Dalam Sebar
Kali Skor X
yang Dikuad
yang Dikuadr
el
o (Sugiono,
i terhadap
i, yakni seba
gat tidak terc
rang tercapai
dang
capai / kuat
gat tercapai
ct Moment
ran X
ran Y
X dan Y yang
ratkan dalam
ratkan dalam
2007 : 214)
tercapainy
agai berikut :
capai / sanga
i / rendah
/ sangat kua
g Berpasanga
m Sebaran X
m Sebaran Y
, pedoman u
a hipotesis
:
at rendah
at
55
an
X
Y
untuk dapat
s terhadap
56
Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan
seberapa besar hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran
diulangi lebih dari sekali. Reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan
hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang
tinggi adalah pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang
terpercaya (Reliable).
Pengujian realibilitas dilakukan dengan internal konsistensi
melalui teknik alpha cronbach, yang itu perhitungan dilakukan dengan
hitungan rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan dalam
angket. Suatu variabel dikatakan realibel jika nilai alphanya lebih dari
0,30 (Purwanto, 2007: 181).
Rumus Alpha Cronbach:
Keterangan:
n = jumlah butir
Si2 = variabel butir
St2 = variabel total
n ƩSi²
r11 =[ ] [1- ]
( n - 1) St²
57
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut Bailey dalam Silalahi (2010 : 253) Populasi adalah jumlah
total dari seluruh unit atau elemen dimana penyelidik tertarik. Sedangkan
menurut Burns dalam Silalahi (2010 : 253) populasi adalah seluruh unit-unit
yang darinya sampel dipilih. Populasi dapat berupa organisme, orang atau
sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa, atau
laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik
dan tidak secara mendua. Dari penelitian ini, maka peneliti mengambil
populasi yakni seluruh masyarakat Kecamatan Serang yang menjadi penerima
Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2008-2009 Jumlah keseluruhan
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu
sebanyak 3.531 rumah tangga miskin.
Tabel 3.3
Jumlah Populasi Penerima BLT di Kecamatan Kramatwatu
No. Nama Desa Jumlah Penerima BLT
1. Lebakwana 211
2. Pelamunan 220
3. Kramatwatu 311
4. Margasana 276
5. Pejaten 329
6. Wanayasa 251
7. Harjatani 271
8. Tenjong 287
9. Pamengkang 418
58
Sumber: data BLT di Kecamatan Kramatwatu Tahun 2008
Sampel adalah satu subset atau tiap bagian dari populasi berdasarkan
apakah itu representif atau tidak (silalahi, 2010:254). Sampel merupakan
bagian tertentu yang dipilih dari populasi. Oleh karena pada penelitian ini,
jumlah anggota populasi cukup besar dan tidak memungkinkan bagi peneliti
untuk meneliti seluruh anggota populasi, maka peneliti membutuhkan sampel
yang nantinya akan menjadi fokus obyek penelitian yang dianggap dapat
merepresentasikan jumlah populasi. Sementara, rumus yang digunakan dalam
menghitung jumlah sampel adalah rumus Slovin.
Keterangan :
n = Ukuran sampel
N = Ukuran Populasi
e = Sampling error
n = 3531
1 + 3531 (0,1) 2
n = 3531
1 + 3531 (0,01)
10. Pegadingan 336
11. Toyomerto 140
12. Serdang 128
13. Terate 353 Total 3531
n = N 1 + Ne2
59
n = 3531
1 + 35,31
n = 3531
36,31
n = 97 sampel
Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan menggunakan rumus
Slovin, dapat diketahui bahwa jumlah populasi sebanyak 3.531 dengan tingkat
kesalahan (Sampling error) sebesar 10% (0,1), maka diperoleh hasil sampel
sebanyak 97 Sampel. Kemudian, teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan teknik proportionate area random
sampling. Area Sampling adalah daerah yang digunakan untuk menentukan
sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya
penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten. (Sugiyono, 2009:83)”.
Tabel 3.4
Jumlah Sampel Penerima BLT di Kecamatan Kramatwatu
Nama Desa Jumlah RTM
Perhitungan Hasil Hasil Akhir
Lebakwana 211 211 x 100% = 5,9% x 97 3531
5,7 6
Pelamunan 220 220 x 100% = 6,2% x 97 3531
6,0 6
Kramatwatu 311 311 x 100% = 8,8% x 97 3531
8,5 9
Margasana 276 276 x 100% = 7,8% x 97 3531
7,5 8
Pejaten 329 329 x 100% = 9,3% x 97 3531
9,0 9
Wanayasa 251 251 x 100% = 7,1% x 97 3531
6,8 7
60
Harjatani 271 271 x 100% = 7,6% x 97 3531
7,3 7
Tenjong 287 287 x 100% = 8,1% x 97 3531
7,8 8
Pamengkang 418 418 x 100% =11,8% x 97 3531
11,4 11
Pegadingan 336 336 x 100% = 9,5% x 97 3531
9,2 9
Toyomerto 140 140 x 100% = 3,9% x 97 3531
3,7 4
Serdang 128 128 x 100% = 3,6% x 97 3531
3,4 3
Terate 353 353 x 100% = 9,9% x 97 3531
9,6 10
Jumlah ∑ =3531 ∑=97 Sumber : (data primer diolah tahun 2011)
Berdasarkan tabel di atas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak
98 sampel yang tersebar di seluruh area populasi. Teknik pengambilan sampel
dilakukan secara acak (random), dengan cara setiap anggota populasi diberi
nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Kemudian,
diundi sesuai dengan digit jumlah anggota populasi dengan perhitungan angka
0 sampai 9.
3.4 Teknik Pengolahan dan analisis Data
Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data
dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif (Bungin, 2006 : 164), pengolahan
data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap :
1. Editing (pemeriksaan data), yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada
pada data yang harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat.
Tahapan editing dilakukan terhadap catatan-catatan, berkas-berkas dan
61
informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dan dilakukan terhadap
kuesioner dengan tujuan dapat meningkatkan mutu kehandalan
(reliabilitas) data yang hendak dianalisis (Asikin dan Amirudin, 2004).
Dalam editing, akan diteliti kembali hal-hal mengenai kelengkapan
pengisian terhadap semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.
2. Coding dan Scoring dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan
data, yaitu dengan memberi simbol angka pada tiap-tiap jawaban atau
suatu cara mengklasifikasi jawaban responden atas suatu pertanyaan
menurut macamnya dengan jalan menandai masing-masing jawaban
dengan kode tertentu (Suyanto dan Sutinah, 2006:95), kemudian
diberikan skor dengan menggunakan skala Likert.
3. Tabulating, yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data,
serta perhitungan kualitas dan frekuensi data yang disajikan dalam bentuk
tabel-tabel. Dalam tabulasi ini keseluruhan hasil kuesioner dijumlahkan
dan dicari nilainya dengan menggunakan tabel frekuensi, sebagai dasar
untuk menganalisis data.
Setelah data selesai diolah, kemudian dilakukan analisis terhadap data
yang sudah dikumpulkan. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk
menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam
suatu bentuk yang berarti sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi oleh
penguji maupun para pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
metode analisis data kuantitatif, dimana diperlukan perhitungan matematis
atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis. Berikut adalah rumus
62
pengujian hipotesis deskriptif yang diajukan dalam penelitian ini yang
menggunakan rumus T-Test (Uji T) untuk satu sample (Sugiono, 2005 :
2007):
x µ s
√n
Keterangan :
t = nilai t yang dihitung
x = nlai rata-rata
µ = nilaiyang dihipotesiskan
s = simpangan baku sampel
n = jumlah anggota sampel
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokus pada pelaksanaan
Bantuan langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu, dengan penetapan
populasi dan sampel pada pelaksaaan BLT di Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang Provinsi Banten. Adapun waktu penelitian sebagai berikut
:
63
64
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1.Gambaran Umum Kecamatan Kramatwatu
Kecamatan Kramatwatu terletak di sebelah Barat Kabupaten Serang
dengan luas wilayah 5.085,46 Ha, terletak di sekitar 12m dari permukaan laut.
Jarak dari ibukota Kabupaten Serang 8 Km yang dihubungkan dengan jalan
negara, batas wilayah Kecamatan Kramatwatu adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kasemen
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Taktakan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cibeber
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Waringinkurung
(Sumber : Kecamatan Kramatwatu 2010)
Gambar 4.1
Peta Kecamatan Kramatwatu
Dan Teluk Terate
65
Perincian penggunaan tanah di wilayah Kecamatan Kramatwatu yaitu terdiri
dari :
* Pemukiman : 973 Ha
* Sawah
- Sawah teknis : 2.571 Ha
- Sawah ½ teknis : 242,3 Ha
- Sawah tadah Hujan : 992 Ha
* Tegalan : 620 Ha
* Tambak/ empang : 112 Ha
* Hutan Baku : 105 Ha
* Lain – lain : 48 Ha
4.1.1.1 Keadaan Demografis
- Penduduk
Jumlah Penduduk di Kecamatan Kramatwatu sampai akhir Desember
2009 Sebanyak 84.297 jiwa, yang terdiri dari Laki – laki 42.978 Jiwa
dan Perempuan 41.319 Jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 21.906
KK. Penduduk Kecamatan Kramatwatu mayoritas pemeluk Agama
Islam ( 93 % ), Kristen (4 %), Budha (2%), Hindu (1 %) .
66
- Mata Pencaharian
Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Kramatwatu sebagian besar
bermata pencaharian petani, buruh tani, pedagang, karyawan dan
selebihnya bergerak di sektor jasa angkutan.ternak, kerajinan, industri
kecil, psegawai Swata, negawai Negri dll.
(sumber : Kecamatan Kramatwatu 2010)
4.1.1.2 Kondisi dan Potensi Ekonomi
Sesuai dengan mata pencaharian penduduk Kecamatan
Kramatwatu yang sebagian besar Petani pedagang dan jasa umum,
Potensi unggulan Kecamatan Kramatwatu yang dapat diandalkan adalah
pertanian, Agro Bisnis dan Jasa Pariwisata Budaya. Kecamatan
Kramatwatu mempunyai karakteristik / ciri khas Pertanian aneka ragam
dari mulai pertanian lahan kering yang menghasilkan kacang hijau dan
bonteng suri.
a. Populasi komuditas peternakan
Pada kenyataannya di Kecamatan Kramatwatu masyarakat yang
beternak relatif kecil namun cukup memenuhi dalam kehidupan
dalam permintaan pasar, secara angka masyarakat yang beternak
sebagai berikut:
- Ternak Kerbau : 3.401 ekor
67
- Ternak Domba / Kambing : 2.904 ekor
- Ternak ayam buras : 43.000 ekor
- Ternak itik : 30.637 ekor
4.1.1.3 Sarana dan Prasarana Sosial
a. Pendidikan
Kecamatan Kramatwatu memiliki tempat pendidikan antara lain : 20
TK, 17 SD, 15 MD, 5 SLTP, 2 SLTA dan 2 Perguruan tinggi ( STTP
). Disamping pendidikan Formal di Kecamatan Kramatwatu terdapat
2 Pondok Pesantren sebagai tempat Pendidikan Non Formal.
b. Kesehatan.
Dalam rangka menguatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
Kecamatan Kramatwatu tersedia fasilitas Kesehatan yang terdiri dari
1 ( satu ) unit Puskesmas , 2 ( dua) PUSTU , 84 ( tujuh puluh empat )
Posyandu dan beberapa Bidan Desa yang menempati Polindes
tersebar di 13 ( sepuluh ) desa.
3. Sarana Ibadah.
Sarana Peribadatan di Kecamatan Kramatwatu terdapat 64 ( enam
puluh empat ) Mesjid, 55 ( lima puluh lima ) Majelis Ta’ lim.
68
4. Listrik.
Pembangunan Listrik di Kecamatan Kramatwatu telah merata ke
seluruh Desa hanya terdapat dibeberapa kampung yang belum teraliri
listrik.
5. Sarana Perhubungan.
Untuk memperlancar arus lalu lintas di Kecamatan Kramatwatu
terdapat 2 ( dua ) jalur jalan propinsi sepanjang + 9 Km, jalan
kabupaten / kota + 8 Km dan jalan desa + 5.406 Km, kondisi fisik jalan
yang ada di Kecamatan Kramatwatu dalam kondisi baik.
4.1.2. Gambaran Umum Program Bantuan Langsung Tunai di
Kecamatan Kramatwatu
Kecamatan Kramatwatu merupakan salah satu kecamatan yang
ada di Kabupaten Serang yang mendapatkan dana bantuan dari
pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah
Rp.300.000,- /3bulan yang dibagikan kepada masing-masing Rumah
Tangga Miskin (RTM) yang terdaftar melalui masing2 RT/RW daerah
tempat tinggal mereka. Dana ini dibagikan melalui kantor Pos, Kantor
Pos adalah unit pelaksana teknis PT. Pos Indonesia yang ditunjuk
sebagai pihak yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk
Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah RTS sebanyak 3.531,
dengan membawa kartu identitas diri serta membawa Kartu
Kompensasi BBM (KKB) yaitu kartu identitas penerima kompensasi
69
subsidi BBM yang berisikan data penerima untuk keperluan penarikan.
Jumlah perolehan BLT di Kecamatan Kramatwatu dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1
Jumlah Penerima BLT di Kecamatan Kramatwatu
Sumber: data BLT di Kecamatan Kramatwatu Tahun 2008
4.2. Pengujian Persyaratan Statistik
4.2.1. Hasil Uji Validitas
Pada penelitian ini, tahap awal dalam proses analisis data adalah
dengan melakukan uji validitas instrumen terlebih dahulu. Hal tersebut
dimaksudkan untuk menjaga ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungsi ukurnya. Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid atau
No. Nama Desa Jumlah Penerima BLT
1. Lebakwana 211 2. Pelamunan 220 3. Kramatwatu 311 4. Margasana 276 5. Pejaten 329 6. Wanayasa 251 7. Harjatani 271 8. Tenjong 287 9. Pamengkang 418 10. Pegadingan 336 11. Toyomerto 140 12. Serdang 128 13. Terate 353 Total 3531
70
tidaknya suatu kuesioner yang menjadi alat ukur dalam penelitian ini.
Instrumen yang valid menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar
mampu dalam mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam
penelitian, serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep
penelitian dengan hasil pengukuran.
Pada uji validitas, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 responden
terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya
data sebelum data tersebut diolah secara keseluruhan. Selain itu, uji validitas
dilakukan agar lebih mengefisienkan waktu dalam pengambilan data di
lapangan. Artinya, apabila 30 sampel yang didapat hasilnya valid secara
keseluruhan, maka sisa sampel dapat di lanjutkan penyebarannya. Tetapi
bila terdapat sampel yang tidak valid dan tidak mewakili indikator yang ada,
maka instrumen tersebut diganti dengan instrumen baru sebagai pengganti
instrumen yang tidak valid. Kemudian kuesioner tersebut disebar dari awal
kembali untuk menghasilkan instrumen yang valid. Tetapi apabila
ditemukan hasil sampel yang tidak valid namun, tetap mewakili indikator,
maka instrumen tersebut dihapus dan penyebaran kuesioner dapat
dilanjutkan tanpa mempertanyakan instrumen yang bersangkutan.
Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam uji validitas ini,
adalah dengan menggunakan statistik korelasi product moment dengan
bantuan SPSS statistik versi 15.
Ketera
∑
∑
∑
∑ ²
∑ ²
produc
bebera
lengka
No.In
angan :
Koefis
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Berdasarka
ct moment
apa instrum
apnya dapat d
Tabel Hasnstrumen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
ien Korelasi
h Skor Dalam
h Skor Dalam
h Hasil Kali
h Skor yang D
h Skor yang D
h Sampel
an perhitung
dengan ban
men yang
dilihat pada
il Perhitungrhitung0,6800,2620,3790,40
-0,0700,4580,3860,2920,4060,536
i Product Mo
m Sebaran X
m Sebaran Y
Skor X dan
Dikuadratka
Dikuadratka
gan dengan
ntuan SPSS
dinyatakan
tabel beriku
Tabel 4.gan Analisisg 0 2 9
0 8 6 2 6 6
oment
X
Y
Y yang Berp
an dalam Seb
an dalam Seb
n mengguna
statistik ve
valid dan
ut ini .
2 s Butir Vali
rtabel 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195
pasangan
baran X
baran Y
akan statisti
ersi 15, mak
n tidak val
iditas InstruKepu
VVV
TidakTidak
VVVVV
71
ik korelasi
ka didapat
lid. Lebih
umen utusan alid alid alid k Valid k Valid alid alid alid alid alid
72
11 0,681 0,195 Valid 12 0,460 0,195 Valid 13 0,100 0,195 Tidak Valid 14 0,392 0,195 Valid 15 0,443 0,195 Valid 16 0,285 0,195 Valid 17 0560 0,195 Valid 18 0,384 0,195 Valid 19 0,391 0,195 Valid 20 0,471 0,195 Valid 21 0,406 0,195 Valid 22 0,519 0,195 Valid 23 0,268 0,195 Valid 24 0,382 0,195 Valid 25 0,581 0,195 Valid 26 0.314 0,195 Valid 27 -0,152 0,195 Tidak Valid 28 0,633 0,195 Valid 29 0,721 0,195 Valid 30 0,644 0,195 Valid
Sumber : Data diolah tahun 2011
Kriteria item/butir instrumen yang digunakan adalah apabila r hitung
≥ r tabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan valid. Jika r hitung ≤ r
tabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai
dari rhitung diperoleh dari perhitungan statistik korelasi product moment
dengan bantuan SPSS statistik versi 15. Sementara, perolehan nilai 0,195
dari rtabel merupakan perolehan dari Korelasi Product Moment dengan
tingkat kesalahan 10 persen. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui
bahwa terdapat empat butir instrumen yang dinyatakan tidak valid yaitu
butir instrumen nomor 4, 5, 13, dan 27. Hal tersebut dapat dibuktikan karena
nilai r hitung ≤ r tabel. Artinya, keempat butir instrumen tersebut
73
dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator instrumen dapat terukur
dengan butir instrumen lainnya.
4.2.2.Hasil Uji Reliabilitas
Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka
peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan
ujireliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen
yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas.
Dalam pengukuran reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha Cronbach
dengan bantuan SPSS 15,0. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah
dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0, 964.
Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,30
(Purwanto, 2007:181). Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0,964 > dari 0,30
sehingga instrumen yang diuji bisa reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.3
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,964 26
74
4.3. Deskripsi Data
4.3.1. Identitas Responden
Responden dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat
Kecamatan Kramatwatu yang menjadi penerima program Bantuan Langsung
Tunai di Kecamatan Kramatwatu. Jumlah penerima program Bantuan
langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu berjumlah 3.531 Rumah Tangga
Sasaran (RTS). Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang
dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini, perhitungan sampel
menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error)
sebesar 10% (0,1). Maka diperoleh hasil sampel sebanyak 97 Rumah
Tangga Sasaran (RTS). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak
(random), dengan cara setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu
sesuai dengan jumlah anggota populasi. Teknik sampling yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan teknik proportionate area random
sampling, Area Sampling adalah daerah yang digunakan untuk menentukan
sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya
penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten. (Sugiyono, 2009:83)”.
Dalam proses pengisian kuesioner, peneliti meminta responden
untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Identitas diri
responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, serta
alamat. Berdasarkan pengisian tersebut, diperoleh hasil bahwa berdasarkan
jenis kelamin didapat jumlah responden pria sebanyak 55 dan responden
peremp
dapat d
Sumber :
respon
dengan
respon
progra
dengan
0
10
20
30
40
50
60
puan sebany
dilihat pada
I
(Data Primer
Berdasarka
nden pria leb
n selisih yan
nden pria leb
am Bantuan L
n responden
Pria
55
yak 42 dari j
diagram ber
DIdentitas Re
Je
r Diolah, 2011
an diagram
bih banyak
ng sedikit ya
bih banyak m
Langsung Tu
perempuan.
jumlah angg
rikut.
Diagram 4.1esponden Beenis Kelamin
)
di atas, da
dibandingk
aitu 13 respo
memberikan p
unai di Keca
P
gota sampel
erdasarkann
apat digamb
kan dengan
onden. Hal in
penilaiannya
amatan Kram
Perempuan
42
sebanyak 9
barkan bahw
responden p
ni menunjuk
a terhadap p
matwatu, dib
75
97 . Hal ini
wa jumlah
perempuan
kkan bahwa
elaksanaan
bandingkan
Sumber : (D
usia r
respon
Respon
respon
keselur
menun
masih
masih
Pelaks
0
10
20
30
40
50
60
I
Data Primer D
Berdasarka
responden
nden yang
nden yang b
nden yang
ruhan anggo
njukkan bah
tergolong u
memiliki r
anaan Progr
31‐40
20
DIdentitas Re
T
Diolah,2011)
an diagram 4
di Kecama
berusia 41
berusia lebih
berusia 31
ota sampel.
hwa penerim
usia produkt
responsivitas
ram BLT di K
41‐
51
Diagram 4.2esponden BeTingkat Usia
4.2 tersebut,
atan Krama
-50 tahun
h dari 51 tah
1-40 tahun
Jumlah resp
ma Bantuan
tif, maka pe
s dalam me
Kecamatan K
50
1
erdasarkana
dapat digam
atwatu dido
yang berju
hun berjumla
berjumlah
ponden yang
Langsung
enerima Ban
emberikan
Kramatwatu
51+
26
mbarkan bah
ominasi ole
umlah 51
ah 26 respon
h 20 respo
g berusia 4
Tunai seba
ntuan Langs
penilaiannya
u
76
hwa tingkat
eh jumlah
responden.
nden, serta
onden dari
1-50 tahun
agian besar
sung Tunai
a terhadap
Sumber : (D
respon
Misaln
Sekola
belaka
bersek
faktor
tingkat
ini me
Kecam
0
10
20
30
40
50
60
70
I
Data Primer D
Berdasarka
nden memili
nya saja, ter
ah Lanjutan
ang pendidik
kolah. Berda
penyebab t
t pendidikan
enyebabkan
matan Krama
Tdk Sekolah
32
DIdentitas Re
Tingk
Diolah, 2011)
an diagram 4
iki latar be
rdapat 3 resp
Tingkat Pe
kan Sekolah
asarkan data
timbulnya k
n masyaraka
mereka ter
atwatu.
SD
62
Diagram 4.3esponden Bekat Pendidi
4.3 di atas,
elakang pen
ponden berl
ertama (SLT
h Dasar (SD
a tersebut, d
emiskinan d
at yang masi
rmasuk dala
SLTP
3
erdasarkanikan
dapat digam
ndidikan ter
latar belakan
TP), 62 res
D), serta 32
dapat diketa
di Kecamata
ih tergolong
am kriteria
SMA
0
mbarkan bah
rakhir yang
ng pendidika
sponden yan
responden
ahui bahwa
an Kramatw
rendah. Seh
masyarakat
77
hwa semua
g beragam.
an terakhir
ng berlatar
yang tidak
salah satu
watu adalah
hingga, hal
miskin di
S
Sumber : (Dat
seluruh
Adapu
yang m
memil
memil
dengan
buruh,
mendo
pekerj
tingka
pekerj
1
2
3
4
5
6
I
ta Primer Dio
Berdasarka
h responden
un yang mem
memiliki pe
liki pekerjaa
liki pekerjaa
n pekerjaan
, tukang o
ominasi jeni
aan informa
at pendidikan
aan tersebut
0
10
20
30
40
50
60
Buruh Ta
7
DIdentitas Re
Jen
olah, 2011)
an data pad
n memiliki
miliki pekerj
ekerjaan seb
an lain-lain
an sebanyak
n lain-lain t
ojek, dan
s pekerjaan
al tersebut
n para respo
t untuk menc
ani Pedag
22
Diagram 4.4esponden Benis Pekerjaa
da tabel 4.4
klasifikasi
jaan sebagai
bagai pedaga
n sebanyak
10 responde
terdiri atas
tukang pa
para respon
disebabkan
onden. Sehi
cukupi kebut
gang La
2
erdasarkanan
di atas, da
pekerjaan
i buruh tani
ang sebanya
58 respond
en. Spesifika
pekerjaan s
arkir. Peke
nden menunj
salah satun
ingga merek
tuhan hidup
ain‐lain
58
apat dijelask
yang relati
sebanyak 7
ak 22 respon
den, serta y
asi identitas
sebagai tuka
erjaan lain-
ukkan bahw
nya karena
ka lebih mem
keluarga.
Tidak Bekerja
10
78
kan bahwa
if berbeda.
responden,
nden, yang
yang tidak
responden
ang becak,
lain yang
wa, ternyata
rendahnya
milih jenis
Sumber : (D
seluruh
yang b
sebany
sebany
respon
Pamen
Toyom
Terate
temapt
mengg
ini ada
I
ata Primer Di
Berdasarka
h responden
bertempat ti
yak 6 respo
yak 8 respon
nden, Harjata
ngkang seba
merto seban
e sebanyak 1
t tinggal m
gunakan tekn
alah dengan
11
9
43
Lebakwana
Wanayasa
Toyomerto
DIdentitas Re
Ident
iolah, 2011)
an data pad
n memiliki t
inggal di le
onden, Kram
nden, Pejaten
ani sebanyak
anyak 11 re
nyak 4 resp
10 responde
mereka ini se
nik pengamb
teknik propo
8
3
Pelamunan
Harjatani
Serdang
Diagram 4.5esponden Betifikasi Alam
da tabel 4.5
tempat tingg
ebakwana se
matwatu seb
n sebanyak 9
k 7 responde
esponden, Pe
onden, Serd
en. Identifik
ebelumnya
bilan sampel
ortionate ar
6
7
10
Kramatwa
Tenjong
Terate
erdasarkanmat
di atas, da
gal yang re
ebanyak 6 r
banyak 9 r
9 responden,
en, Tenjong
egadingan s
dang sebany
asi responde
sudah diten
l yang digun
ea random s
6
7
atu Margasa
Pamengk
apat dijelask
elatif berbed
responden, P
responden,
, Wanayasa s
sebanyak 8
sebanyak 9
yak 3 respo
en berdasark
ntukan terleb
nakan dalam
sampling.
9
7
ana Pejaten
kang Pegadi
79
kan bahwa
da. Adapun
Pelamunan
Margasana
sebanyak 7
responden,
responden,
onden, dan
kan alamat
bih dahulu
m penelitian
8
9
n
ngan
80
4.3.2 Analisis Data Penelitian
Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan
peneliti dengan cara mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner yang
ditujukan kepada seluruh penerima dana Bantuan Langsunng Tunai di
Kecamatan Kramatwatu yang menjadi anggota sampel. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui sejauhmana penilaian responden terhadap pelaksanaan
program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu.
Adapun lebih detailnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk
diagram disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden
berdasarkan butir-butir pertanyaan yang telah peneliti buat sebelumnya.
Dimana, butir-butir pertanyaan tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner.
Uraian kuesioner diuraikan oleh peneliti dalam bentuk penjelasan butir-butir
pertanyaan secara sistematis. Kuesioner tersebut peneliti ajukan kepada 97
responden yang menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan
Kramatwatu yang telah ditentukan sebelumnya.
Pemaparan mengenai butir-butir pertanyaan ditafsirkan sesuai dengan
indikator pertanyaannya, sehingga akan terlihat beberapa penafsiran dalam
menguraikan jawaban responden yang berbeda tergantung dari indikator
pertanyaannya. Seperti misalnya, SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak
setuju), STS (sangat tidak setuju). Uraian lebih lanjut mengenai hasil
kuesioner dari penelitian ini, bisa dilihat pada uraian berikut ini.
P
Sumber: D
setuju
sebany
memba
bantua
dampa
respon
kendal
menila
sesuai
0
10
20
30
40
50
60
Pencapaian
Data Primer D
Berdasarka
sebanyak
yak 57 resp
antu mereka
an langsung
ak kenaikan
nden cukup
la dalam pe
ai bahwa pe
dengan kein
SS
17
Dhasil dari p
Diolah, 2011.
an diagram 4
17 respond
ponden. Mer
a dan mene
g tunai ini
n minyak
berjalan m
embagian b
elaksanaan
nginan merek
S
57
Diagram 4.6pelaksanaan
(Pertanyaan N
4.6 di atas,
den dan re
reka berpen
rima secara
yang dilak
mentah. D
maksimal kar
antuan lang
BLT yang
ka.
TS
21
n BLT sudah
No. 1)
responden y
esponden ya
ndapat bahw
a terbuka de
ksanakan ol
Dalam pela
rena tidak b
gsung tunai
sudah berla
STS
2
h maksimal
yang menjaw
ang menjaw
wa program
engan adany
eh pemerin
aksanaannya
banyak begi
di lapanga
angsung sud
81
wab sangat
wab setuju
ini sangat
ya program
ntah akibat
a menurut
itu banyak
an. Mereka
dah cukup
Sumber:
sebany
merasa
disebab
kebutu
meneri
menga
sebany
dengan
peroleh
pokok
yang t
Kep
Data Primer
Berdasarka
yak 45 resp
a sangat set
bkan karen
uhan pokok
ima jumlah
anggap berap
Akan teta
yak 32 respo
n perolehan
han dana ya
keluarga s
telah diterim
051015202530354045
S
1
puasan den
Diolah, 2011.
an diagram
ponden mem
tuju dengan
a jumlah d
mereka. Sel
dana yang
papun jumlah
api terdapat
onden. Hal
n dana yang
ang diterima
ehari-hari. M
ma tidak ses
SS S
14
45
Diagramngan dana B
(Pertanyaan
m 4.7, Resp
mberikan g
perolehan d
dana yang
lain itu, mer
telah merek
h dananya, m
t responden
ini menunju
g telah diter
a, tidak mam
Mereka men
suai dengan
S TS
5
32
m 4.7 BLT yang te
n No. 2)
ponden yan
gambaran ba
dana yang t
telah diterim
reka lebih b
ka terima. A
mereka akan
n yang me
ukkan bahw
rima. Hal i
mpu untuk
nilai bahwa
keinginan m
S STS
2
6
elah diterim
ng menjaw
ahwa, pene
telah diterim
ma sangat
bersikap terb
Artinya, Me
n terima seca
enjawab tid
wa mereka ti
ini disebabk
mencukupi
perolehan
mereka, kar
82
ma
wab setuju
rima BLT
ma. Hal ini
membantu
buka untuk
ereka lebih
ara terbuka.
dak setuju
idak setuju
kan karena
kebutuhan
dana BLT
rena sangat
tidak m
memili
Sumb
sebany
menila
dalam
BLT,
memen
adanya
hidup
dalam
mencukupi
iki jumlah an
Progra
ber: Data Prim
Berdasarka
yak 51 resp
ai bahwa de
meringanka
memberika
nuhi kebutu
a program B
keluarga m
menghadap
0
10
20
30
40
50
60
kebutuhan p
nggota kelua
am BLT Me
mer Diolah, 20
an diagram 4
ponden mem
engan adany
an beban hid
an pengaruh
uhan pokok
BLT, cukup
miskin. Progr
pi permasalah
SS
18
pokok kelua
arga yang cu
Digramringankan B
011. (Pertany
4.8 di atas,
mberikan g
ya program
dup keluarga
h yang san
keluarga se
membantu m
ram BLT c
han hidup k
S T
51
2
arga. Terleb
ukup banyak
4.8 Beban Hidu
aan No. 3)
responden y
gambaran ba
m BLT sang
a miskin. De
ngat besar
hari-hari. M
mereka dala
cukup memb
keluarganya.
TS ST
22
6
bih bagi me
k.
up Penerim
yang menjaw
ahwa, pene
gat memban
engan adany
bagi mere
Mereka meni
am meringan
bantu keluar
Terlebih be
TS
6
83
ereka yang
a BLT
wab setuju
rima BLT
ntu mereka
ya program
eka dalam
ilai dengan
nkan beban
rga miskin
eban hidup
lainnya
persoa
sebany
progra
keluarg
bahwa
mengu
adanya
mering
tidakny
disebab
BLT i
Sumber: D
1
2
3
4
5
6
a perlu jug
alan kesehata
Akan teta
yak 22 resp
am BLT belu
ga miskin m
a program B
urangi perm
a program
gankan beba
ya program
bkan karena
itu sendiri.
Prog
Data Primer D
0
10
20
30
40
50
60
SS
13
ga mendap
an, dan pend
api terdapat
ponden. Ha
um memberi
menghadapi b
BLT belum
asalahan ke
BLT tidak
an hidup kelu
BLT tetap m
a mereka m
gram BLT m
Diolah, 2011. (
S S
3
59
at perhatian
didikan anggo
t responden
al ini menu
ikan dampak
beban hidup
mampu m
eluarga misk
k memberik
uarga miskin
menghasilkan
merasa sanga
Diagrammampu me
(Pertanyaan N
TS
20
n yang ser
ota keluarga
n yang me
unjukkan b
k yang signif
keluarganya
membantu ke
kin. Mereka
kan pengaru
n. Mereka m
n kondisi ya
at tidak puas
m 4.9 mpertahank
No. 4)
STS
5
rius seperti
a.
enjawab tid
ahwa denga
fikan dalam
a. Mereka m
eluarga mis
a mengangg
uh yang be
menilai bahw
ang sama. H
s dengan ju
kan daya be
84
i misalnya
dak setuju
an adanya
membantu
menganggap
skin dalam
gap dengan
esar dalam
wa ada atau
Hal ini lebih
umlah dana
eli
85
Berdasarkan diagram 4.9 di atas, responden yang menjawab setuju
sebanyak 59 responden memberikan gambaran bahwa, penerima BLT
menilai bahwa dengan adanya program BLT sangat membantu mereka
dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangganya. Hal ini disebabkan
karena jumlah dana yang diberikan bisa membantu daya beli mereka agar
tetap terjaga.
Bahwa dengan adanya program BLT, cukup membantu keluarga
miskin dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangganya. Mereka
menganggap bahwa program BLT cukup berperan besar dalam menjaga
daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akan
tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 20
responden. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program BLT belum
mampu mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin dikarenakan
beberapa persoalan. Misalnya saja, penghasilan rumah tangga miskin yang
belum mampu menjangkau harga kebutuhan ekonomi, karena penghasilan
rumah tangga miskin masih tergolong rendah. Terlebih beberapa persoalan
lain yang juga membutuhkan uang yang jumlahnya tidak sedikit.
Sumb
sebany
menila
kebutu
cukup
sedikit
Semen
respon
tidak
disebab
harga-h
bahwa
kebutu
Dana BL
er: Data Prim
Berdasarka
yak 32 resp
ai bahwa jum
uhan ekonom
mereka syuk
t diperhatika
ntara terdapa
nden. Hal in
bisa mencu
bkan oleh t
harga kebut
a jumlah d
uhan ekonom
05
101520253035404550
SS
0
LT sebandin
mer Diolah, 20
an diagram 4
ponden mem
mlah dana ya
mi. Mereka
kuri dan me
an oleh pem
at responden
ni menunjuk
ukupi kebu
tidak seband
tuhan ekono
dana yang
mi mereka. M
S S
0
32
Diagramng dengan k
11. (Pertanya
4.10 di atas,
mberikan g
ang diterima
a mengangg
nerimanya d
merintah de
n yang men
kkan bahwa
utuhan ekon
dingnya jum
omi yang sem
diberikan
Mereka lebi
S TS
2
46
m 4.10 kebutuhan m
aan No. 5)
, responden
gambaran ba
a cukup untu
ap bahwa j
dengan terbu
engan adany
njawab tida
jumlah dan
nomi keluar
mlah dana y
makin naik.
sangat tida
ih melihat h
S STS
6
19
masyarakat
yang menja
ahwa, pene
uk membant
jumlah yan
uka, setidakn
ya program
ak setuju seb
na BLT yan
rga mereka
yang diberik
Dan menur
ak sebandin
hal tersebut d
S
9
86
miskin
awab setuju
rima BLT
tu membeli
g diterima
nya mereka
m BLT ini.
banyak 46
ng diterima
a. Hal ini
kan dengan
rut mereka
ng dengan
dari harga-
harga k
jauh d
terhada
mereka
Sum
setuju
menila
ini dis
berjala
dana p
dengan
kebutuhan p
dari harapan
ap kesesuaia
a.
Pros
mber: Data Pri
Berdasarka
sebanyak 35
ai bahwa pro
ebabkan kar
an setiap 3bu
pun terkadang
n hal tersebu
0
10
20
30
40
50
60
S
3
pokok semak
n mereka.
an dana BL
ses penyalu
imer Diolah, 2
an diagram 4
5 responden
oses penyalu
rena mereka
ulan sesuai
g diterima p
ut.
SS
35
5
kin naik dan
Harapan m
LT yang dite
Diagramuran BLT di
2011. (Pertany
4.11 di atas,
memberikan
uran dana B
a menilai pr
dengan kein
ada awal bu
S T
55
7
jumlah dana
mereka seba
erima denga
m 4.11 inilai sudah
yaan No. 6)
responden y
n gambaran
LT sudah sa
roses penyal
nginan mere
ulan, sehingg
TS ST
70
a yang diber
agai bentuk
an kebutuhan
h tepat wak
yang menjaw
bahwa, pene
angat tepat w
luran dana B
eka. Proses p
ga mereka m
TS
0
87
rikan masih
k penilaian
n ekonomi
tu
wab sangat
erima BLT
waktu. Hal
BLT selalu
penyaluran
merasa puas
tepat w
cukup
teratur
ini. Ak
respon
proses
penyal
dilakuk
P
Sum
sebany
menila
Mereka set
waktu. Itu di
sesuai den
r.dan mereka
kan tetapi ter
nden. Hal in
penyaluran
lurannya. M
kan selama 3
Proses peny
mber: Data Pri
Berdasarka
yak 55 resp
ai bahwa de
0
10
20
30
40
50
60
tuju dengan
isebabkan ka
ngan peratu
a merasa tida
rdapat respo
i menunjukk
n dana BLT
Misalnya saj
3 bulan atau
yaluran BLT
imer Diolah, 2
an diagram 4
ponden mem
engan adany
SS
9
proses peny
arena merek
uran yang
ak puas deng
onden yang m
kan bahwa m
selama ini
ja terkadan
4 bulan sek
DiagramT teratur w
2011. (Pertany
4.13 di atas,
mberikan g
ya pemotong
S T
55
2
yaluran dana
a menilai pr
ada dan c
gan proses p
menjawab ti
mereka mer
yang terkad
g proses p
kali.
m 4.12 walaupun ad
yaan No. 7)
, responden
gambaran ba
gan dana da
TS ST
26
7
a BLT yang
roses penyalu
cukup berja
enyaluran B
idak setuju s
rasa tidak pu
dang tidak j
penyaluran d
danya poton
yang menja
ahwa, pene
apat memba
TS
7
88
g dilakukan
uran sudah
lan secara
BLT selama
sebanyak 7
uas dengan
elas waktu
dana BLT
ngan dana
awab setuju
rima BLT
antu warga
89
lainnya yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Hal ini menunjukkan
bahwa mereka yang dikenakan potongan dana menerima potongan tersebut,
karena potongan tersebut akan diberikan kepada warga miskin lainnya yang
tidak terdaftar sebagai penerima, padahal mereka itu memenuhi kriteria
sebagai penerima BLT.
Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak
26 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa keberatan karena
jumlah dana BLT yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi
sehingga tidak cukup, kemudian dipotong lagi untuk disumbangkan kepada
warga miskin lainnya yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Mereka
sangat dirugikan oleh adanya potongan dana BLT ini. Karena dengan jumlah
BLT yang tidak begitu besar dan sebanding dengan kebutuhan ekonomi
yang makin meningkat tidak bisa menutupin dan tidak begitu membantu
mereka, kemudian harus ditambah dengan potongan ini semakin membuat
mereka tidak puas.
Sumber:
sebany
progra
pokokn
dana b
mereka
berpera
Akan
respon
dirasak
memen
1
2
3
4
5
6
7
Dana
: Data Primer
Berdasarka
yak 66 resp
am BLT sa
nya. Hal ini
bantuan dari
a. Mereka b
an penting
tetapi terdap
nden. Hal in
kan secara
nuhi kebutuh
0
10
20
30
40
50
60
70
SS
19
BLT dapat
r Diolah, 2011.
an diagram 4
ponden mem
angat berm
disebabkan
pemerintah
erpendapat b
dalam mem
pat respond
i menunjukk
signifikan m
han pokok m
S
66
Diagramt bermanfaa
. (Pertanyaan
4.13 di atas,
mberikan ga
manfaat kare
karena mere
ini yang din
bahwa sedik
menuhi kebu
en yang me
kan bahwa k
manfaatnya
mereka sehar
TS
12
4.13 at bagi masy
n No. 8)
, responden
ambaran ba
ena dapat
eka sangat te
nilai sangat
kit banyakny
utuhan ekon
enjawab tida
keberadaan
kepada me
ri-hari.
STS
0
yarakat mis
yang menja
ahwa, merek
memenuhi
erbantu deng
mencukupi
ya program B
nomi keluarg
ak setuju se
program ras
ereka, terma
90
skin
awab setuju
ka menilai
kebutuhan
gan adanya
kebutuhan
BLT cukup
ga miskin.
ebanyak 12
skin belum
asuk dalam
Sumbe
sebany
menga
keluarg
tergolo
mereka
kebutu
telah d
memak
respon
menun
memen
Pene
er: Data Prime
Berdasarka
yak 60 respo
andalkan d
ganya. Hal
ong rendah
a tidak mem
uhannya.
Bahwa me
diterima, nam
ksakan diri u
nden yang m
njukkan bah
nuhi kebutu
0
10
20
30
40
50
60
SS
14
erima BLT
er Diolah, 201
an diagram 4
nden membe
ana BLT
ini disebabk
(lihat diagra
miliki kema
reka lebih m
mun ketika d
untuk tetap m
menjawab ti
hwa mereka
uhan pokokn
S S
4
60
Diagram 4sangat men
11. (Pertanyaa
4.14 di atas,
erikan gamb
di dalam
kan karena
am 4.4 dari
ampuan unt
mengandalka
dana BLT b
menunggu d
idak setuju
a tidak men
nya. Hal ini
TS
0
21
4.14 ngandalkan
an No. 9)
, responden
baran bahwa
memenuh
tingkat pen
i identifikas
tuk memenu
an dana BLT
elum diterim
dana tersebu
sebanyak 2
ngandalkan
disebabkan
STS
2
dana BLT
yang menja
, penerima B
hi kebutuha
nghasilan me
i pekerjaan)
uhi semua k
T hanya pada
ma, maka me
ut. Akan teta
21 responde
dana BLT
n karena me
91
awab setuju
BLT sangat
an pokok
ereka yang
), sehingga
kebutuhan-
a saat dana
ereka tidak
api terdapat
en. Hal ini
di dalam
ereka lebih
meliha
Merek
Peroleh
pokok
dana a
meneri
Sum
sebany
progra
karena
yang c
banyak
at hal itu da
ka merasa p
han dana y
keluargany
alternatif saj
imanya.
Program B
ber: Data Pri
Berdasarka
yak 58 resp
am BLT dap
a secara tida
cukup besar
knya progra
0
10
20
30
40
50
60
ari sisi pero
erolehan da
ang mereka
a sehingga m
aja yang bil
BLT dapat
mer Diolah, 2
an diagram 4
ponden mem
pat memenu
ak langsung,
r di dalam m
am BLT cu
SS
15
olehan dana
ana BLT ma
a terima tida
mereka hany
lamana telah
Diagrammemenuhi
BL
2011. (Pertany
4.15 di atas,
mberikan ga
uhi kebutuha
, program B
memenuhi k
ukup berper
S T
58
1
a yang telah
asih jauh d
ak mampu
ya menjadik
h disalurkan
m 4.15 kebutuhan T
yaan No. 10)
responden y
ambaran ba
an pokokny
BLT sangat
kebutuhan p
ran dalam
TS ST
18
6
h diterima s
ari keingina
mencukupi
kan dana BL
n, maka me
ekonomi pe
yang menjaw
ahwa, merek
ya. Hal ini d
memberikan
pokok merek
memenuhi
TS
6
92
selama ini.
an mereka.
kebutuhan
LT sebagai
ereka akan
enerima
wab setuju
ka menilai
disebabkan
n pengaruh
ka. Sedikit
kebutuhan
93
pokok keluarga miskin. Peranan program BLT lebih terasa pada adanya
perbedaan yang signifikan bila dilihat dari sudut pandang dana yang
diberikan secara cuma-cuma tanpa harus bekerja terlebih dahulu untuk
mendapatkan dana tersebut, disamping program BLT cukup memberikan
keringanan kepada mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang
relatif cukup banyak.
Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju
sebanyak 18 responden. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program
BLT belum dirasakan secara signifikan manfaatnya kepada mereka,
termasuk dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini disebabkan
karena mereka menganggap bahwa program BLT hanya memberikan
manfaat yang terbatas kepada mereka. Misalnya saja, dana BLT yang
diperoleh pada umumnya tidak selalu cukup untuk digunakan oleh mereka
sampai waktu penyaluran berikutnya, melainkan hanya cukup untuk 2-
3minggu. karena mereka menilai bahwa program BLT tidak dapat
memenuhi kebutuhan pokok mereka setiap bulannya. Misalnya saja, mereka
tidak puas dengan jumlah dana BLT yang telah mereka terima dan untuk
mencukupi kebutuhan pokok mereka.
Sumb
setuju
merasa
disebab
pengel
Merek
telah m
anggot
meneri
sebany
cukup
karena
1
1
2
2
3
3
4
ber: Data Prim
Berdasarka
sebanyak 37
a sangat cuk
bkan karen
luaran mere
ka merasa te
mereka terim
ta keluarga
ima berapa p
Akan teta
yak 39 respo
dengan jum
a jumlah an
0
5
10
15
20
25
30
35
40
SS
7
Kecukup
mer Diolah, 20
an diagram 4
7 responden
kup dengan j
na jumlah
eka tidak be
ercukupi keb
ma. Hal in
yang sediki
pun jumlah u
api terdapat
onden. Hal i
mlah dana B
nggota kelu
S
37
Diagrapan jumlah
011. (Pertany
4.16 di atas,
memberikan
jumlah dana
anggota k
egitu banya
butuhan pok
i disebabka
it, mereka j
uangnya.
t responden
ini menunju
BLT yang m
uarga yang
TS
39
am 4.16 BLT yang d
aan No. 11)
responden y
n gambaran
a BLT yang
keluarga ya
ak dan relat
koknya deng
an karena d
uga lebih b
n yang me
ukkan bahwa
mereka terim
relatif cuk
STS
14
diterima
yang menjaw
bahwa, pene
telah diterim
ang sedikit,
tif sangat m
gan jumlah
disamping d
bersikap terb
enjawab tid
a mereka m
ma. Hal ini d
kup banyak,
S
94
wab sangat
erima BLT
ma. Hal ini
sehingga
mencukupi.
dana yang
dari jumlah
buka untuk
dak setuju
erasa tidak
disebabkan
, sehingga
membu
bila m
kebutu
memba
anggot
diterim
memen
Pr
Sumber
sebany
progra
disebab
0
10
20
30
40
50
60
70
utuhkan jum
mengandalka
uhan pokok
antu mering
ta keluarga
ma, mereka
nuhi kebutuh
rogram BLT
: Data Primer
Berdasarka
yak 8 respo
am BLT da
bkan karena
0
0
0
0
0
0
0
0
SS
0
mlah dana ya
an dana BL
mereka, w
ankan beban
yang tidak
mengangga
han pokok m
DT cukup me
pe
r Diolah, 2011
an diagram 4
onden mem
apat memec
a secara tidak
S
8
ang banyak
LT, tentu tid
walaupun k
n hidup mere
k sebanding
ap bahwa ju
mereka selam
iagram 4.17emecahkan nerima BLT
. (Pertanyaan
4.17 di atas,
mberikan ga
cahkan mas
k langsung,
TS
70
pula setiap
dak lah cuk
keberadaan
eka. karena
dengan jum
umlah dana
ma 2-3 mingg
7 masalah peT
n No. 12)
, responden
ambaran bah
salah ekono
program BL
STS
19
bulannya. S
kup untuk
program B
disamping d
mlah dana
a BLT hany
gu saja.
erekonomian
yang menja
hwa, merek
omi mereka
LT sangat m
95
Sementara,
memenuhi
LT cukup
dari jumlah
BLT yang
ya mampu
n
awab setuju
ka menilai
a. Hal ini
memberikan
pengar
keluarg
setuju
progra
termas
karena
manfaa
diperol
sampai
progra
saja, m
Pemb
Sumber:
0
10
20
30
40
50
60
ruh yang cu
ga mereka.
sebanyak 7
am BLT belu
suk dalam m
a mereka m
at yang ter
leh pada um
i waktu pe
am BLT tida
mereka tidak
bagian BLT
Data Primer
0
0
0
0
0
0
0
SS
10
ukup besar d
Akan tetap
70 responde
um dirasakan
memecahkan
menganggap
rbatas kepad
mumnya tida
enyaluran b
ak dapat mem
puas dengan
DT telah mera
Diolah, 2011.
S
53
di dalam me
pi terdapat
en. Hal ini
n secara sign
masalah eko
bahwa pr
da mereka.
ak selalu cuk
berikutnya. M
mecahkan m
n jumlah dan
iagram 4.18ata hanya k
(Pertanyaan
TS
25
emecahkan m
responden
menunjukk
nifikan manf
onomi mere
rogram BLT
Misalnya s
kup untuk d
Menurut m
masalah ekon
na BLT yang
8 kepada masy
n No. 13)
STS
9
masalah pere
yang menja
an bahwa k
faatnya kepa
eka. Hal ini d
T hanya m
saja, dana B
digunakan ol
mereka meni
nomi mereka
g telah merek
yarakat mis
96
ekonomian
awab tidak
keberadaan
ada mereka,
disebabkan
memberikan
BLT yang
leh mereka
ilai bahwa
a. Misalnya
ka terima.
skin
97
Berdasarkan diagram 4.18 di atas, responden yang menjawab setuju
sebanyak 53 responden memberikan gambaran bahwa, pembagian dana BLT
dilakukan secara merata hanya kepada keluarga miskin. Hal ini disebabkan
karena di dalam menentukan keluarga yang berhak untuk menerima BLT,
dilakukan secara terbuka kepada warga masyarakat. Selain itu, warga
masyarakat benar-benar memahami bahwa yang berhak menerima hanya
lah keluarga miskin saja. Tidak jauh berbeda dengan yang lain, Hal ini
disebabkan karena warga masyarakat memahami bahwa yang menjadi
sasaran dari program BLT adalah rumah tangga miskin, sehingga
masyarakat lain yang tidak termasuk dalam kriteria program tidak memiliki
keinginan untuk menerima dana BLT.
Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju
sebanyak 25 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian dana BLT
tidak dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin. Hal ini
disebabkan karena masih tingginya tingkat kecemburuan sosial masyarakat
yang juga ingin mendapat dana bantuan dari pemerintah ini. Hal itu
dilakukan sebagai bentuk untuk menghindari konflik yang terjadi di
lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena responden beranggapan
bahwa pembagian dana BLT tidak dilakukan secara merata hanya kepada
keluarga miskin. Adanya ketidakmerataan dalam proses pembagian dana
BLT tidak terlepas dari masih adanya masyarakat miskin yang tidak terserap
seutuhnya menjadi penerima BLT.
Sum
sebany
merasa
penerim
banyak
BLT te
kebutu
mempe
pemba
tetapi
respon
BLT ti
Pembag
ber: Data Pri
Berdasarka
yak 62 resp
a pembagia
ma BLT. Ha
k, sehingga
ersebut. Mer
uhan merek
ersoalkan pe
agian dana B
terdapat re
nden. Hal in
idak sesuai d
0
10
20
30
40
50
60
70
SS
8
gian BLT te
mer Diolah, 2
an diagram 4
ponden mem
an BLT yan
al ini diseba
mereka san
reka merasa
ka. Hal ini
embagian ya
BLT dalam m
esponden y
ni menunjuk
dengan harap
S S
8
62
Diagram 4elah sesuai h
2011. (Pertany
4.17 di atas,
mberikan g
ng dilakuka
abkan karena
ngat berhara
a jumlah pem
i disebabka
ang diterima
memenuhi k
yang menja
kkan bahwa
pan mereka.
126
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai
tingkat kualitas pelayanan yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan
Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu”, maka peneliti menarik
kesimpulan yaitu :
Menjawab rumusan yang telah peneliti buat pada bab 1(satu)
sebelumnya yaitu Bagaimanakah Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai
di Kecamatan Kramatwatu. Jawabannya adalah Evaluasi Program Bantuan
Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu cukup berjalan dengan baik. Dari
hasil perhitungan melalui SPSS versi 15,0 menunjukkan bahwa Ha(4,1 ≥
1,296) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah evaluasi
program bantuan langsung tunai di kecamatan kramatwatu sebesar 66,6%.
Artinya, Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan
Kramatwatu telah berjalan cukup baik karena hasil uji hipotesis mencapai
66,6% dari angka yang peneliti hipotesiskan, yaitu minimal mencapai 65
persen.
127
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
mengenai ” Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan
Kramatwatu “, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan Progrm BLT
dalam melakukan verifikasi data ulang masyarakat miskin tahap
berikutnya agar pemerintah mengetahui ada atau tidaknya
penurunan angka kemiskinan masyarakat miskin di Kecamatan
Kramatwatu.
2. Tim pelaksana teknis BLT tingkat kelurahan harus menetapkan
RTS yang berhak mendapatkan program BLT berdasarkn kriteria
yang telah ditetapkan oleh BPS yang telah terssusun di petunjuk
pelaksana teknis BLT.
3. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang bertujuan
menurunkan angka kemiskinan sebaiknya didalam pelaksanaan
program tersebut harus bisa lebih bertujuan memberdayakan
masyarakat miskin, memberikan pelatihan keterampilan kerja dan
membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat miskin agar
program BLT ini bisa berjalan lebih efektif.
4. Tim pelaksana teknik BLT agar lebih meningkatkan sosialisasi
tentang, maksud dan tujuan BLT kepada masyarakat di Kecamatan
Kramatwatu.
128
5. Sebaiknya pemerintah dalam penetapan kebijakan seperti program
BLT pelaksanaannya tidak berdekatan dengan pemilu agar dapat
menghindari persepsi tidak baik , dan agar pelaksanaan program
BLT ini memang untuk kepentingan masyarakat miskin.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Wahab, Solihin. 2005. Analisis Kebijaksanaan Negara, dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan. Bandung : CV. Alfabeta.
Asikin, H. Zainal dan Amirudin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana
Dimock, dkk. 1992. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : Rineka Cipta.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi terjemahan).
Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif
dan Kuantitatif. Jakarta : Erlangga.
Nugroho, Rian T. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi. Jakarta : PT. Gramedia.
Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.
Soehartono, Irawan. 2004. MPS : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan
Sosial dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Sugiono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV. Alfabeta.
Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses
Kebijakan Publik. Malang : Banyumedia Publishing.
.
Sumber lain
Enda. 2005. Miskin. http://enda.goblogmedia.com/miskin.html. diakses pada hari
sabtu 26 Juni 2010
“Dampak Psikososial Bantuan Langsung Tunai (BLT)”, Artikel diakses dari
internet dengan alamat website : http://www.sinar-
harapan.co.id/203/makalah-essai/2007 pada hari selasa Juni 2010
www.depsos.go.id/unduh/juknisblt200ok
www.depkominfo.go.id