evaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance …
TRANSCRIPT
EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
The Evaluation Of Good Governance Principles Implementation In Goods And
Service Procurement
(Case Study At Province Of West Java Government)
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan
DIPLOMA IV PROGRAM STUDIAKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Di JurusanAkuntansi
Oleh:
Sintya Larasati
145134027
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2018
EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
The Evaluation Of Good Governance Principles Implementation In Goods And
Service Procurement
(Case Study At Province Of West Java Government)
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan
DIPLOMA IV PROGRAM STUDIAKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Di JurusanAkuntansi
Oleh:
Sintya Larasati
145134027
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2018
iv
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pengadaan barang/ jasa melalui penyedia dan implementasi penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Peraturan Pemerintahi Nomori 101i Tahuni 2000i dan sejalan dengan UNDP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber penelitian yaitu Kepala Bidang Pengadaan Barang/ Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat, Kepala Seksi Regulasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, penyedia barang/ jasa dan masyarakat. Metode analisis menggunakan pendekatan Milles dan Huberman dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan conclusion. Mekanisme pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perka Nomor 2 Tahun 2010, dan Peraturan Gubernur. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan penerapan prinsip-prinsip good governance sudah diterapkan meskipun masih terdapat penyimpangan yang terjadi seperti, masih adanya kolusi dan gratifikasi, serta masih kurangnya penerapan prinsip pelayanan prima, dapat diterima oleh masyarakat, akuntabilitas dan supremasi hukum.
Katai Kunci: Good Governance, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi JawaBarat
v
ABSTRACT
This research was conducted to evaluate the application of the principles of good governance in the procurement of goods and services in the Government of West Java province with a focus on procurement of goods / services through providers and implementation of the principles of good governance according to Government Regulation Number 101 in 2000 and in line with UNDP. The method used in this study is qualitative research methods. Data collection is done through interviews, observation of documentation documentation. Responden that is the head of BPKAD, Bureau Chief of procurement of goods/service, head of the regionalgovernment and head of the ULP, LPSE Jawa Barat and parties involved in the procurement of goods and services such as participants and providers of goods/ service. Methods of analysis using Milles and Huberman of data collection, data reduction, data display, and conclusion.Goods/services procurement mechanism the Government of West Java province is based on the President regulation Number 54 Year 2010 Perka number 2 Year 2010, Perka LKPP and regulations application of its principles. The results of the evaluation that have been carried out in the application of the principles of good governance have been implemented, although there are still irregularities that occur, such as collusion and gratification, and the lack of application of the principle of prime service, acceptable to the community, accountability and rule of law. Key words: Good Governance, procurement of goods and services, the Government of West Java province
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
nikmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang
berjudul “EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD
GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus
pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)”.
Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan pada Program Studi DIV Akuntansi Manajemen Pemerintahan,
Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bandung.
Penulis menyusun Tugas Akhir ini dengan tujuan untuk melakukan
penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan
barang dan jasa. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan informasi
tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan penerapan
prinsip-prinsip good governance yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga
dapat memberikan solusi altenatif terhadap kendala-kendala serta permasalahan
yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan karya
tulis ini, baik dari segi waktu yang singkat untuk pembelajaran maupun pencarian
referensi untuk analisa penulis. Namun Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan
baik pada waktu yang telah ditentukan.
Selesainya karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang
telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis. Untuk itu penulis
mengucapkan terimakasih kepada Orang tua penulis Bapak Wahyu dan Ibu Eti
Sumiati dan saudara penulis Muhammad Fikri Wahyudi yang telah memberikan
dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis serta atas do’a yang
senantiasa dipanjatkan juga kasih sayang yang selalu tercurah. Selanjutnya
penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Ruhadi SE., ME, selaku Ketua Jurusan Akuntansi
2. Bapak Khozin Arief, SE., MMSI, selaku Ketua Program studi D4-
Akuntansi Manajemen Pemerintahan
vii
3. Ibu Dr. Dian Imanina Burhany, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing
yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan dan
arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan
baik dan tepat waktu.
4. Staf Administrasi Jurusan Akuntansi yang telah membantu penulis dalam
menyelesaiakan urusan administrasi terkait penelitian ini.
5. Meutia Puteri, Achmad Mulyana, Andhika Dwi Utama, dan Andri
Wibawa. Kalian adalah teman-teman yang selalu ada dan dapat diandalkan
untuk memberi motivasi, nasehat, juga bantuan. Atas kebersamaan yang
terjalin membuat masa-masa sulit menjadi kenangan yang indah dijalani.
6. Yohanida Elwafa, Mega Aulia Hijrah, Siti Sumarni, dan Irfa Aulia
Rahmah yang selalu mengingatkan dan mengarahkan penulis kepada
kebaikan serta memberikan semangat yang lillahi ta’ala.
7. Rekan-rekan sekelas di D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan yang
menjadi kawan seperjuangan penulis selama 4 tahun menempa pendidikan
di Politeknik Negeri Bandung yang ikut serta membangun karakter serta
memberi nilai kehidupan.
Penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir ini sebaik mungkin, namun
penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu,
penulis mengharapkan kririk dan saran sebagai masukan untuk karya tulis penulis
selanjutnya agar menjadi lebih baik. Penulis berharap karya tulis ini dapat
bermanfaat sehingga dapat digunakan sebaik mungkin.
Bandung, Juli 2018
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................. ii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................. iii
ABSTRAK ................................................................................................ iv
ABSTRACT............................................................................................... v
KATA PENGANTAR .............................................................................. vi
DAFTAR ISI ............................................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ x
DAFTAR TABEL .................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang.................................................................................. I-1 1.2 Fokus Penelitian ............................................................................... I-6 1.3 Rumusan Masalah ............................................................................. I-7 1.4 Tujuan Penelitian .............................................................................. I-7 1.5 Manfaat Penelitian ............................................................................ I-8
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................... II-1
2.1 Good Goveranance ........................................................................... II-1 2.1.1 Definisi Good Governance .................................................... II-1 2.1.2 Tujuan dan Fungsi Good Governance .................................... II-2 2.1.3 Prinsip-Prinsip Good Governance ......................................... II-4 2.1.4 Pilar-pilar Good Governance ................................................. II-9
2.2 Pengadaan Barang Jasa Publik .......................................................... II-11 2.2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa................................... II-11 2.2.2 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa ............................ II-11 2.2.3 Objek Pengadaan Barang dan Jasa .......................................... II-13 2.2.4 Orgainisasi Pengadaan ........................................................... II-14 2.2.5 Jenis-Jenis Pengadaan Barang/ Jasa ........................................ II-17
2.3 E-Procurement .................................................................................. II-18 2.3.1 PengertianE-Procurement ....................................................... II-18 2.3.2 Tujuan E-Procurement ........................................................... II-19 2.3.3 ManfaatE-Procurement .......................................................... II-20 2.3.4 Metode Pelaksanaan E-Procurement ....................................... II-21 2.3.5 Perbedaan E-Procurement dan Pengadaan manual .................. II-22 2.3.6 Proses Pelaksanaan E-Procurement ........................................ II-24
2.4 Penelitian Terdahulu ......................................................................... II-25 2.5 Kerangka Berpikir ............................................................................ II-28
ix
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... III-1
3.1 Tipe Penelitian .................................................................................. III-1 3.2 Jenis dan Sumber Data ...................................................................... III-1
3.2.1 Jenis Data ............................................................................... III-1 3.2.2 Sumber Data ........................................................................... III-2
3.3 Teknik Pengumpulan Data ................................................................ III-3 3.4 Instrumen Penelitian ......................................................................... III-5 3.5 Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................... III-6 3.6 Teknik Analisis Data ........................................................................ III-6 3.7 Penyajian Keabsahan Data ................................................................ III-7
BAB IV HASIL PENELITIAN ............................................................... IV-1
4.1 Tipe Penelitian .................................................................................. IV-1 4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat ................ IV-1 4.1.2 Sejarah Provinsi Jawa Barat .................................................. IV-1 4.1.3 Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat ............................. IV-3 4.1.4 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ...................... IV-4 4.1.5 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat .................................. IV-6 4.1.7 Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ............ IV-7 4.1.7 Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) ......................... IV-9 4.1.8 Sub Bagian Layanan Pengaadaan Secara Elektronik ............. IV-10
4.2 Pembahasan ...................................................................................... IV-11 4.2.1 Mekanisme Pengadaan Barang /Jasa Pemprov Jawa Barat ...... IV-12 4.2.1.1 Mekanisme Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa .......... IV-13 4.2.1.1.1 Mekanisme Pengadaan Secara e-Procurenment .................. IV-13 4.2.1.1.2 Mekanisme Pengadaan Secara Langsung ............................ IV-31 4.2.2 Penerapan Prinsip Good Governance .................................... IV-38 4.2.2.1 Profesionalitas ....................................................................... IV-38 4.2.2.2 Akuntabilitas ......................................................................... IV-39 4.2.2.3 Transparansi .......................................................................... IV-45 4.2.2.4 Pelayanan Prima .................................................................... IV-49 4.2.2.5 Demokrasi ............................................................................. IV-52 4.2.2.6 Efekktif dan Efisien ............................................................... IV-54 4.2.2.7 Supremasi Hukum ................................................................. IV-56 4.2.2.8 Dapat Diterima oleh Masyarakat ........................................... IV-59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................... V-1
5.1 Kesimpulan ....................................................................................... V-1
5.2 Saran ................................................................................................. V-4
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ...............................................................II-29
Gambar4.1 LambangJawa Barat ...............................................................IV-3
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....................................IV-7
Gambar 4.3 Bagan Struktur Biro Pengendalian Pembangunan ...................IV-8
Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi ULP .............................................IV-9
Gambar 4.5 Bagan Struktur LPSE .............................................................IV-11
Gambar 4.6 SOP ULP ...............................................................................IV-18
Gambar 4.7 SOP Registrasi dan Verifikasi ................................................IV-24
Gambar 4.8 Alur Proses e-Procurenment ...................................................IV-28
Gambar 4.9 Tampilan LPSE Provinsi Jawa Barat ......................................IV-29
Gambar 4.10 PendaftaranPenyedia ..............................................................IV-29
Gambar 4.11 AlurRegistrasidanVerifikasiPenyedia .....................................IV-30
Gambar 4.12 SOP Pengadaan Subbagian PKBP2D Setda Jabar ...................IV-37
Gambar 4.13 Tampilan Web LPSE..............................................................IV-40
Gambar 4.14 Tampilan Informasi Lelang ....................................................IV-41
Gambar 4.15 Struktur Anggaran ..................................................................IV-41
Gambar 4.16 Rencana Paket Anggaran ........................................................IV-42
Gambar 4.17 Grafik Progres Fisik ...............................................................IV-43
Gambar 4.18 Proses Pengadaan Barang dan Jasa .........................................IV-43
Gambar 4.19 Pelaksanaan Pengadaan ..........................................................IV-43
Gambar 4.20 Tampilan Inaproc ...................................................................IV-45
Gambar 4.21 Tampilan SiRUP ....................................................................IV-46
Gambar 4.22 Tampilan e-Monev .................................................................IV-47
xi
Gambar 4.23 Tampilan Whistleblowing system...........................................IV-48
Gambar 4.24 Tampilan fitur LPSE ..............................................................IV-50
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II.1 Siklus Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
Barang/Jasa ........................................................................................ II-18
Tabel II.2Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa ................................. II-22
Tabel II.3Penelitian Terdahulu.......................................................................... II-27
Tabel IV.1Kronologi Provinsi Jawa Barat ......................................................... IV-2
Tabel IV.2Daftar Gubernur Jawa Barat Tahun 1945-Sekarang ......................... IV-2
Tabel IV.3Referensi dan Realisasi Pekerjaan .................................................. IV-19
Tabel IV.4Referensi dan Realisasi Pekerjaan ................................................. IV-25
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Curriculum Vitae Penulis ................................................................ L-1
Lampiran 2 Kartu Bimbingan ............................................................................. L-2
Lampiran 3 Surat Rekomendasi dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat .............. L-3
Lampiran 4 Surat Permohonan Wawancara LPSE ............................................. L-4
Lampiran 5 Surat Permohonan Wawancara ULP ............................................... L-5
Lampiran 6 Surat Permohonan Wawancara CV. Lana Jaya ............................... L-6
Lampiran 7 Surat Permohonan Wawancara Dinas Bina Marga ......................... L-7
Lampiran 8 Surat Permohonan Wawancara CV. Barokah.................................. L-8
Lampiran 9 Surat Permohonan Wawancara Dinas Kesbangpol ......................... L-9
Lampiran 10 Surat Keterangan Selesai Wawancara ......................................... L-10
Lampiran 11 Surat Permohonan Informasi Publik............................................ L-11
Lampiran 12 Pedoman Wawancara ................................................................. L-12
Lampiran 13 Pedoman Wawancara Masyarakat ............................................... L-13
Lampiran 14 Pedoman Wawancara Penyedia ................................................... L-14
Lampiran 15 Pedoman Wawancara OPD ......................................................... L-15
Lampiran 16 Hasil Wawancara ULP ................................................................ L-16
Lampiran 17 Hasil Wawancara LPE ................................................................. L-17
Lampiran 18 Hasil Wawancara Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ......... L-18
Lampiran 19 Hasil Wawancara Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik ............... L-19
Lampiran 20 Hasil Wawancara CV. Barokah ................................................... L-20
Lampiran 21 Hasil Wawancara CV. Lana Jaya ................................................ L-21
Lampiran 22 Hasil Wawancara Masyarakat ..................................................... L-22
Lampiran 23 Pakta Integritas ............................................................................ L-23
Lampiran 24 Rekap ULP Pengadaan Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei .. L-24
Lampiran 25 Strktur Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Barat ..................... L-25
DAFTAR PUSTAKA
Adinugraha, Bambang.2016.Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik/E- Procurement. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing.
Azizy, Qodry. 2007. Change Management dalam Reformasi birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2016: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Budiati, Lilin. 2012. Good Governance dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi 3(3 ed). Jakarta: Erlangga.
Bovee, C., & Thill, J. 2001. Bussiness In Action. USA: Prentice Hall.
Falih suaedi, bintiri wardiyanto.2010.Revitaliasasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance.Surabaya:Graha Ilmu.
Giri Sucahyo, Yudho Giri dkk. 2009. Inovasi Layanan Publik Melalui E- Procurement, di ambil dari makalah Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik. Bappenas. Jakarta: LKPP
Governance Indonesia. Pilar Good Governance. www.governance-indonesia.com, diakses 22 Desember 2017
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2008. Membangun Kepemerintahan Yang Baik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
LKPP. 2016. LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses pada 2 Desember 2017, dari http://lkpp.go.id/v3/
Marbun, Rocky. 2010. Tanya Jawab Seputar Tata Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
Mardiasmo. 2012. Akuntabilitas Sektor Publik.Yogyakarta: Penerbit Andi.
Masruri. 2013. Good Governance and clean governance. Yogyakarta: FISIP. STISIP Kartika Bangsa.
Moleong, J. Lexy. 2007. MetodePenelitianKualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya.
Mukhlis, M. 2013. Penerapan good governance dalam pengadaan barang jasa dan pengelolaan aset (pengalaman pemerintah Provinisi Lampung). Lampung : FISIP UNLA.
Mustafa, Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. ALFABETA: Bandung
Retnowulan, Dewi Ayu .2014. Pengaruh Implementasi Electronic Procurment (E- Proc) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Terdahap Perwujudan Good Governance di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. Bandung: Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI
Rochmi, Muhammad Nur. Lima Pos Anggaran Daerah yang Rawan di Korupsi. https://beritagar.id/artikel/berita/lima-pos-anggaran-daerah-yang-rawan- dikorupsi, diakses pada 21 Desember 2017
Siahaya, Willem. 2012. Manajemen Pengadaan Procurement Management. Bandung: Alfabeta.
Siregar, Muhammad Arifin.2008. Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu. S emarang: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.
Sopian, Abu. 2014. Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: In Media.
Syayuti. 2016. Implementasi Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Jakarta. Program Pasc Sarjana. Universitas Terbuka Jakarta.
Sedarmayanti. 2012. Good Governance Kepemerintahan Yang baik Bagian Kedua edisi revisi . Bandung : Mandar Maju.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan [Mewujudkan Pelayanan Prima danKepemerintahan yang Baik]. Bandung: Refika Aditama
Sugiyono. 2015. MetodePenelitianKuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Supriadi,Yedi. Ratusan Perkara Korupsi di Jabar, Terbanyak Pengadaan Barang.http://www.pikiran-rakyat.com/bandung
raya/2015/12/11/353351/ratusan-perkara-korupsi-di-jabar- terbanyak-pengadaan-barang, diakses 20 Desember 2017
Sutedi, Adrian. 2012. Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: SinarGrafika.
Wirartha, I Made. 2006. Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Ed 1. Yogyakarta: Andi Offset.
Dokumen:
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Peraturan Gubernur Jawa Barart Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2018 tentang keterbukan informasi publik