evaluasi pelaksanaan reklamasi tambang di...
TRANSCRIPT
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Tambang di
Provinsi Kalimantan Timur
Oleh
Ibrahim
Fakultas Kehutanan
Universitas Mulawarman
Samarinda
Kaltim
Sejarah Pertambangan Batu bara di Kalimantan
Pertambangan batu bara di Indonesia Oranje Nassaupertama kali dibuka oleh pemerintahan Hindia-Belandapada tahun 1849 (Pengaron), sistem penabangan bawahtanah (Underground mining) Ka Prod. 300.000 ton/tahun
Pada tahun 1888 suatu perusahaan swasta, N.V. OostBorneo Maatschappij, memulai kegiatan penambanganbatubara di Pelarang (sekitar 10 km di sebelah tenggaraSamarinda) (Underground mining)
Dari total ekspor KALTIM sebesar USD 6,76 miliar, 92,42% atau
USD 6,25 miliar diantaranya disumbangkan sektor ini (Anonim, 2014).
1. Kriteria Parameter Keberhasilan Reklamasi TahapOperasi Produksi
2. Tidak adanya kajian teknis terkait pemanfaatanvoid
3. Ketidak berimbangan antara jumlah IUP dantenaga Pengawas
4. Sanksi yang tidak tegas dalam berbagai ketentuanyang dibuat
5. Tidak adanya pembatasan kawasan yang secarafisik tidak mungkin untuk dilakukan reklamasi danrevegetasi (kawasan hutan kerangas dan rawa)
Orientasi (tujuan) akhir
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapanusaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaikikualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembalisesuai peruntukannya (Permen ESDM 07 2014)
Memenuhi Standar
Hukum
Memenuhi
Standar Ekologis
Berdasarkan Aturan Baku
dan Dokumen Lingkungan
Pemenuhan
Kewajiban Hukum
Pemenuhan
Kewajiban Moral
1. Persentase Revegetasi diubah (cover crop, tanaman cepat tumbuh dan
tanaman jenis lokal lebih besar)
2. Lakukan kajian teknis mengenai kelayakan pemanfaatan void (pengawasan
mudah)
Hampir tidak Pernah ada
Sebagian besar pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak membuat laporan berkala
setiap tahunnya terkait kegiatan reklamasi yang telah dilaksankannya (melanggar Peraturan
Pemerintah Pasal 22 ayat (1) PP no 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang)
Sebagian pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak dapat menunjukkan (tidak
memiliki) dokumen Pascatambang. Hal ini melanggar Undang Undang RI Pasal 99 ayat (1)
UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 29 ayat (1) PP No
78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Sebagian pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak dapat menunjukkan (tidak
memiliki) dokumen Rencana Reklamasi pada tahun berjalan (Hal ini melanggar Hal ini
melanggar Undang Undang RI Pasal 99 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Batubara.)
Sanksi administratif
1. Pengembalian tanah zone perakaran yang sangatdangkal tidak sesuai dengan kondisi semula
2. Teknik pengembalian tanah yang tidak ramahlingkungan (menggunakan pemadatan) dan tidakterpola layaknya sesuai dengan susunan alami
3. Tanah yang dikembalikan sebagai tanah zoneperakaran bercampur dengan batu bara.
Ketiga hal tersebut umumnya diatur dalam dokumanAMDAL dan Rencana Reklamsi, namun sangat sukaruntuk diawasi
Komponen penting ekosistem Hutan Hujan Tropis adalah Tanah. Karakteristik horizon-horizon Tanah Di
bawah vegetasi Hutan Hujan Tropis
Ketidak mampuan akar tanaman menembus tanah zone perakaran pada
lahan pascatambang (karena kepadatan yang tinggi)
1. Pada kegiatan pertambangan dengan sistem sewalahan atau bagi hasil dengan masyarakat pemilik lahan,acapkali bermasalah pada kegiatan revegetasi(masyarakat lebih berpikir ekonomis dari padaekologis)
2. Adanya pergeseran fungsi lahan dari dari fungsi agraris(perkebunan/perladangan) menjadi kawasanpermukiman
1. Lakukan penyempurnaan kriteria pedoman penilaiaan kegiatanreklamsi pada tahap produksi .
2. Pada kegiatan pertambangan yang secara teknis terpaksa harusmeninggalkan void maka pemegang IUP diwajibkan melakukan kajiankhusus terkait pemanfaatannya.
3. Buat keberimbangan yang rasional antara jumlah pengawas, intensitaspengawasan dan profesionalisme pengawas.
4. Pada kawasan yang secara fisik sangat sukar untuk dilakukan tindakanreklamasi (hutan kerangas/rawa) maka sebaiknya tidak diberikan IUP(Izin Usaha Penambangan).
5. Lakukan pemantauan yang intensif terhadap kegiatan fisik reklamsitekait dengan media tumbuh (tanah zone perakaran) guna menjaminkeberlangsungan hidup tanaman revegetasi.
6. Buat ketetapan bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatanpertambangan agar diwajibkan melakukan beli putus terhadap pemiliklahan dimana lokasi perusahaan tersebut berada.
Saran-saran