evaluasi kinerja sistem kajian dampak lingkungan153.92.4.138/amdal_info/uploads/materi/ evaluasi...
TRANSCRIPT
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha
dan/atau Kegiatan (Dit. PDL-UK)
Kasie Evaluasi Kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-
UPL Daerah
Evaluasi Kinerja
Sistem Kajian
Dampak LingkunganSampe Simanungkali, S.Kom, MM
Sistem Kajian Dampak Lingkungan
Kelembagaan Amdal dan Standarisasi
Sertifikasi Personil Penyusun Amdal
LISENSI KPA
Komisi Penilai AmdalPusat, Provinsi, Kab/Kota
Kualitas/Mutu Amdal
PEMRAKARSA
Implementasi Pengelolaan danPemantauan LH
LSP
LPK
Lulus Penyusun Amdal
Para CalonKTPA dan ATPA
2
Para Pihak yang terlibat dalam Proses Amdal dan IL serta
Standar Kompetensi yang Dibutuhkan
Pemrakarsa
Komisi
Penilai Amdal
Kualitas /Mutu
Amdal
Penyusun Amdal :
1. Perorangan
2. LPJP
1.KPA Pusat;
2.KPA Provinsi;
3.KPA Kabupaten/ Kota Lisensi KPA
Sertifikasi
Penyusun
Amdal
Registrasi LPJP
1. Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU 32-2009;
2. Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012;
3. Peraturan MENLH 7-2010;
4. Kepmenaker No.122/2016: SKKNI Penyusun Amdal;
5. Peraturan MENLHK No. P.65/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2016: Standar & Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal;
6. PUU lainnya terkait dengan BNSP, LSP dan Sertifikasinya
1. Pasal 27-28 UU 32-2009;2. Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012;3. Peraturan MENLH 7-2010;
1. Pasal 29-30 UU 32-2009;2. Pasal 58 & Pasal 64-66 PP 27-2012;3. Peraturan MENLH 15-2010: 4. Peraturan MENLH 25-2009:
Sistem Standarisasi
Amdal
251 dari 487 Kab/Kota yang memiliki KPA berlisensi (http://www.menlh.go.id/DATA/data_lisensi_amdal.PDF or http://www.dadu-online.com/infrastruktur/kpa/2013/)
• Proses Penilaian Amdal
• Proses Penyusunan Amdal;
Dasar Hukum
3
Kajian Dampak Lingkungan 1) SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN, mencakup:
a. Amdal dan Izin Lingkungan;b. Adendum Andal-RKL-RPL dan Izin Lingkungan;c. UKL-UPL dan Izin Lingkungan;d. DELH/DPLH dan Izin Lingkungan;e. Audit Lingkungan Hidup;f. SPPL;
2) PROSES KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN untuk Setiap Sistem KDL, terdiri dari:a. Proses penyusunan dokumen LH;b. Proses penilaian dokumen LH;c. Proses penerbitan keputusan;
3) INFRASTRUKTUR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN untuk Setiap Proses KDL, meliputi:a. Peraturan Perundang-Undangan (PUU);b. Pedoman Teknis;c. SDM dan Kelembagaan;d. Pembiayaan;e. Sistem Informasi;f. Mekanisme Keterlibatan Masyarakat;
4
DATA KOMISI PENILAI AMDAL
0
50
100
150
200
250
2015 2016 2017 2018
Jumlah KPA dievaluasi 237 249 249 249
Jumlah KPA berlisensi 95 70 51 61
KOMISI PENILAI AMDAL
5
Menteri
Komisi Penilai AMDAL Provinsi
Gubernur
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
Laporan Pengawasan (format sesuai lampiran II, minimal 1x setahun)
Kriteria Pelaksana:1. Pegawai Negeri Sipil; 2. memahami PUU di bidang AMDAL
dan PUU terkait lainnya;3. memahami NSPK bidang AMDAL; 4. berpengalaman menilai AMDAL.
Lembar Pertanyaan Kinerja
Lembar Pertanyaan Kinerja
Pelaksanaan Pengawasanminimal 1x setahun
Pelaksanaan Pengawasanminimal 1x setahun
PEMBINAAN DAN EVALUASI
6
EVALUASI ADMINISTRASI LISENSI
Pemenuhan Persyaratan Lisensi (100%):1. ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon
II;2. memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi
lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota;3. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus
pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
4. keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
5. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
6. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara. 7
Jumlah KPA yang dievaluasi: 2016: 23 Provinsi, 43 Kab/Kota 2017: 20 Provinsi, 31 Kab/Kota 2018: 27 Provinsi, 54 Kab/Kota
EVALUASI TATA LAKSANAPemenuhan Administrasi Proses Amdal
KPA Provinsi (%)2016
KPA Kab/Kota (%)2016
KPA Provinsi (%)2017
KPA Kab/Kota (%)2017
KPA Provinsi (%)2018
KPA Kab/Kota (%)2018
1. penerimaan dan Penilaian KA secara administratif
75 60 80 65 85 70
2. penilaian KA secara teknis 85 65 87 70 90 75
3. persetujuan KA 94 75 96 78 96 80
4. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan dan dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif
85 65 85 65 87 70
5. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis
91 73 93 75 95 77
6. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL
100 70 100 75 100 80
7. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
100 70 100 75 100 80
8
2015 2016 2017 2018
Baik Buruk Baik Buruk Baik Buruk Baik Buruk
43% 57% 70,6% 29,4 % 90,4 % 9,6 % 87,7 % 12,3 %
EVALUASI MUTU DOKUMEN
No. Nilai Jumlah Dokumen Prosentase
1. 0 s/d 50 57 buah 57 %
2. 51 s/d 60 18 buah 18 %
3. 61 s/d 100 25 buah 25 %
Total 100 Buah 100%
No. Nilai Jumlah Dokumen Prosentase
1. 0 s/d 50 35 dokumen 29,4 %
2. 51 s/d 60 54 dokumen 45,4 %
3. 61 s/d 100 30 dokumen 25,2 %
Total 119 dokumen 100%
Tahun 2015
Tahun 2016
3
EVALUASI MUTU DOKUMEN
No. Nilai Jumlah Dokumen Prosentase
1. 0 s/d 50 11 dokumen 9,6 %
2. 51 s/d 60 67 dokumen 58,8 %
3. 61 s/d 100 36 dokumen 31,6 %
Total 114 dokumen 100%
No. Nilai Jumlah Dokumen Prosentase
1. 0 s/d 50 31 dokumen 12,3%
2. 51 s/d 60 146 dokumen 57,9 %
3. 61 s/d 100 75 dokumen 29,8 %
Total 252 dokumen 100%
Tahun 2017
Tahun 2018
4
No. Komponen
Keterangan Pemenuhan
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1. Format Penyusunan Dokumen Amdal 100 100 100
2. Konsistensi KA Andal, Andal dan RKL- RPL 60 90 90
3. Pemenuhan Keharusan 90 100 100
4. Pemenuhan Kedalaman (Metode, Besar Dampak) 25 31 31
5. Pemenuhan Relevansi (Kesesuaian RKL – RPL) 25 31 31
6. Pemenuhan Pelingkupan, Prakiraan Dampak dan Relevansi
Pengelolaan/Pemantauan
25 31 31
EVALUASI MUTU DOKUMEN
5
Kriteria: 0 – 50 : Buruk 51 – 100 : Baik
EVALUASI MUTU DOKUMENKeterangan: Angka 0 s/d 50: buruk Angka 51 s/d 100: baik
a) Nilai Buruk pada rentang angka 0 s/d 50, kategori:• Belum memenuhi Aspek Konsistensi, Aspek Keharusan, Aspek
Kedalaman dan Aspek Relevansi.
b) Nilai Baik pada rentang angka 51 s/d 60, kategori:• Konsistensi KA Andal, Andal dan RKL- RPL; dan• Pemenuhan keharusan.
c) Nilai Baik pada rentang angka 61 s/d 100, kategori:• Kedalaman (kesesuaian Metode, dan perhitungan Besar Dampak);• Pemenuhan Relevansi (Kesesuaian RKL – RPL), dan• Pemenuhan Pelingkupan, Prakiraan Besar Dampak dan Relevansi
Pengelolaan/Pemantauan.
Tindaklanjut Pembinaan dan Pengawasan KPATindak lanjut pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KPA:1. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor S.823/PKTL-PDLUK/2015 tanggal 27 Agustus 2015 perihal Pendataan Lisensi Komisi Penilai Amdal dan Pemeriksaan UKL UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.277/PKTL/PDLUK/PLA.4/2/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan.
3. Surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Nomor S.78/PDLUK/EKSKDL/PLA.4/1/2017 tanggal 26 Januari 2018 perihal Pendataan Lisensi Komisi Penilai Amdal dan Pemeriksaan UKL UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1325/PKTL/PDLUK/Pla.4/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Pendataan Lisensi Komisi Penilai Amdal, penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Data Lisensi, Amdal dan UKL UPL) 13
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG TELAH
MENERAPKAN SISTEM OSS HASIL BINWAS
1. Provinsi Banten 2. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor3. Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru 5. Provinsi Sumatera Utara6. Provinsi Bangka Belitung 7. Kota Gorontalo dan Kab Bone Bolango8. Provinsi NTT
14
Masih minimnya pemahaman pengusaha dan aparatur di instansi daerah terhadap sistem baru (OSS)
Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha di daerah tentang penerapan OSS
dibidang perizinan.
Bandwidth internet yang tidak sama juga menjadi kendala dalam mengajukan perizinan
Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan KBLI sebagai dasar
klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan
Pemenuhan komitmen izin lingkungan melebihi batas waktu yang ditentukan.
15
PERMASALAHAN OPERASIONAL SISTEM OSS
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)Drektorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PK-TL)
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing CJalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Phone: +62-21-5705090,Faximile: +62-21-5705090
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih