evaluasi implementasi kebijakan penundaan …eprints.umm.ac.id/41647/1/pendahuluan.pdf · sebuah...
TRANSCRIPT
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUNDAAN
PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12
TAHUN SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH WARGA DI DESA
NGADISARI
SKRIPSI
Oleh:
WAHYU KARONIA PUTRI
201410050311149
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2018
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUNDAAN
PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12
TAHUN SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH WARGA DI DESA
NGADISARI
SKRIPSI
Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan
Oleh:
WAHYU KARONIA PUTRI
201410050311149
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2018
v
KATA PENGANTAR
Sebuah fakta yang menunjukkan adanya alternatif kebijakan dalam upaya
pengendalian pernikahan dini di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten
Probolinggo telah menggugah penulis untuk mengangkat alternatif kebijakan
sebagai tema dalam penulisan skripsi kali ini. Hal demikian dikarenakan
pernikahan dini masih marak terjadi di kehidupan masyarakat baik desa maupun
kota. Secara umum pernikahan dini telah menimbulkan berbagai dampak negatif
terutama pada dunia pendidikan. Terbukti ketika seseorang memutuskan untuk
melakukan pernikahan dibawah usia 18 tahun atau proporsi anak belum lulus
SMA tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
tidak akan tercapai.
Tidak tercapainya keinginan tersebut disebabkan oleh kurangnya motivasi
belajar dan dukungan yang dimiliki oleh anak usia sekolah dari orang tua
terutama. Selain itu juga diakibatkan oleh adanya tanggung jawab yang harus
dilakukan seperti mencari nafkah bagi seorang laki-laki dan mengurus rumah
tangga bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Dengan kata lain,
pernikahan dini menyebabkan terhambatnya proses belajar dan tidak teraksesnya
pendidikan yang lebih tinggi. Realita pernikahan dini telah mengubah pola pikir
masyarakat dengan anggapan bahwa bersekolah tinggi akan membuang tenaga,
waktu dan biaya tinggi sehingga membaca dan menulis sudah cukup. Paradigma
demikianlah yang seharusnya mulai diubah bahkan dihilangkan dari benak
masyarakat.
Oleh karena keberadaan pendidikan penting dimiliki oleh generasi ke generasi
sebab pendidikan pertama seorang anak adalah pendidikan yang diberikan kedua
orang tua di dalam keluarga sebelum memutuskan untuk menitipkan anaknya di
bangku sekolah. Skripsi dengan judul “EVALUASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENUNDAAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SEBAGAI PRASYARAT
MENIKAH WARGA DI DESA NGADISARI” kali ini, semoga dapat
memberikan sedikit sumbangan pemikiran akan urgensi pendidikan dalam
vi
mengendalikan pernikahan dini meski penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh
dari kata sempurna.
Sehingga perlu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari
penulisan skripsi ini sebab penulisan skripsi ini merupakan sebuah proses
perjuangan yang panjang dan membutuhkan kesabaran dalam penyelesaiannya.
Sudah sepatutnya karunia ini disyukuri karena semata-mata hanya dengan anugrah
Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Penulis juga menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak baik bantuan materiil
maupun bantuan spiritual telah memberi pencerahan pada penulisan skripsi ini
Untuk itu perkenankanlah penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Dr. Rinikso Kartono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
3. Bapak Salahudin, S.IP, M.Si., M.P.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
4. Ibu Dr. Tri Sulistyaningsih selaku Dosen Pembimbing I yang dengan
kesabarannya telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk
membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Muhammad Kamil, S.IP, M.A selaku Sekretaris Jurusan sekaligus
Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan ilmunya
dalam memberikan petunjuk untuk terselesaikannya skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Malang
7. Bapak Herman Hidayat selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana yang telah dengan iklas memberikan bantuan berupa data yang
dibutuhkan oleh peneliti dan atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber
dalam penelitian
vii
8. Bapak Tutug Edi Utomo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Priyo S
selaku Kepala Bidang PLS Orseni Kabupaten Probolinggo yang telah bersedia
menjadi narasumber dalam penelitian
9. Ibu Sri Wahayu selaku Kepala Desa Ngadisari periode 2015-2021 yang telah
bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini
10. Bapak Supoyo, S.H, M.M selaku Kepala Desa Ngadisari periode 2007-2013
yang telah memberikan informasi dengan selengkap-lengkapnya kepada
peneliti dan membantu dalam proses perizinan penelitian
11. Bapak Sutomo selaku Kepala Adat Desa Ngadisari yang telah bersedia
memberikan informasi tentang pelajaran hidup di kehidupan masyarakat Suku
Tengger
12. Bapak Budi Setyo Waluyo, S.Pd selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan
Bapak Matacis selaku Kasi Pemerintahan yang dengan terbuka dan iklas telah
memberikan bantuan berupa data yang diperlukan oleh peneliti
13. Para responden yang dengan kerelaannya telah bersedia menjadi informan
dalam penelitian skripsi ini
14. Serta segenap pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini
Semoga ilmu, bantuan, bimbingan dan arahan yang sungguh tidak ternilai ini
terbalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembaca baik sebagai sumber
informasi ataupun referensi untuk penulisan selanjutnya yang tentunya lebih
mendalam.
viii
PERSEMBAHAN
Dengan segala rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas doa serta
dukungan dari orang-orang tercinta, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu, skripsi ini akan saya persembahkan untuk:
Kedua orang tua saya, Bapak Supoyo dan Ibu Sri Wahayu yang telah memberikan
dukungan doa, materi, moril, ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman
yang sungguh berharga untuk kesuksesan saya. Ucapan terima kasih saja tidak
akan pernah cukup untuk membalas jasa Bapak dan Ibu, karena itu karya tulis ini
saya persembahkan sebagai bhakti saya kepada Bapak dan Ibu tercinta
Kakak saya tercinta, Sugeng Jumadyono yang telah memberikan motivasi dan
berbagi ilmunya untuk keberhasilan saya
Kakak iparku, Shinta Anggraeni Cahyaningrum dan adik keponakanku Sandika
Prasaja Utama Putra
Terima kasih juga kepada Elly Eka Nirwana, Shella Febrian Saputri, Dian
Linawati, Rijadiyan Fatmawati atas doa dan perjuangan yang telah kita lewati
bersama serta kenangan yang telah terukir bersama kalian selama ini karna tanpa
teguran, tanpa semangat dan tanpa bantuan serta doa terbaik dari kalian, tidak
mungkin saya sampai disini
Terima kasih kepada Bang Anter dan Mas Sulung Irham yang telah bersedia
menjadi partner diskusi yang memberi pencerahan terhadap proses pengerjaan
skripsi saya dan terima kasih kepada Mbak Greta, Dini dan Bapaks Kamil Squad:
Yolanda, Ulvi, Nicky, Willy, Maulana dan Shasya yang telah memberikan doa
dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
Terima kasih kepada teman- teman seperjuangan S. IP (KABINET INDONESIA-
1) atas canda, tawa, amarah dan wacana selama 4 tahun masa perkuliahan
Untuk Bapak/Ibu Dosen pengajar, pembimbing dan penguji yang tidak bisa saya
sebutkan satu persatu, terima kasih karena dengan ketulusan dan keikhlasannya
telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, menuntun, dan membimbing saya
hingga diperolehnya gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Jas Merah Kampus Putih yang saya junjung tinggi dan tempat dimana saya
bernaung selama 4 tahun lamanya
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dalam setiap
langkah kita untuk meraih kesuksesan.
ix
MOTTO
“Hidup dengan tidak mementingkan diri sendiri, itulah dasar dari kebajikan dan
kebenaran utama. Tahan menghadapi cobaan hidup, itulah kekuatan yang utama.
Berkeyakinan bahwa orang lain adalah bagian dari diri sendiri, itulah pengetahuan
utama. Setia pada ucapan dan janji adalah kesetiaan utama”.
(Kitab Sarasamuscaya Sloka 66)
x
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL .............................................................................................
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAN
HALAMAN BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS
KATA PENGANTAR ............................................................................................v
PERSEMBAHAN............................................................................................... viii
MOTTO ................................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ...........................................................................................................x
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xvi
DAFTAR BAGAN............................................................................................ xviii
DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................ xix
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................xx
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xxi
ABSTRAKSI..................................................................................................... xxiii
ABSTRACT ...................................................................................................... xxiv
BAB I .......................................................................................................................1
PENDAHULUAN...................................................................................................1
A. Latar Belakang.......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................. 16
C. Tujuan ..................................................................................................... 16
D. Manfaat ................................................................................................... 17
1. Manfaat Teoritis ..................................................................................... 17
2. Manfaat Praktis ....................................................................................... 17
E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional ........................................... 19
1. Definisi Konseptual ................................................................................ 19
xi
a. Kebijakan ................................................................................................ 19
b. Implementasi Kebijakan ......................................................................... 20
c. Evaluasi Kebijakan ................................................................................. 20
d. Pernikahan Usia Dini .............................................................................. 20
e. Program Wajib Belajar 12 Tahun ........................................................... 21
f. Pemerintah Desa .................................................................................... 21
2. Definisi Operasional ............................................................................... 22
a. Evaluasi Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 ...... 22
1) Isi Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 ................................. 22
2) Perspektif Lingkungan Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 2
Tahun 2013 ......................................................................................... 23
b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Kepala Desa
Nomor 2 Tahun 2013 ................................................................................ 23
1) Faktor Pendukung ................................................................................. 23
a) Visionary Leadership dalam diri Kepala Desa ................................. 23
2) Faktor Penghambat ............................................................................... 23
a) Belum dilakukan revisi terhadap ketentuan batas usia perempuan
menikah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) ........... 23
b) Belum ada payung hukum jelas terkait Wajib Belajar 12 Tahun ... 23
F. Metode Penelitian....................................................................................... 24
1. Jenis Penelitian ....................................................................................... 24
2. Sumber Data Penelitian .......................................................................... 24
a. Data Primer ............................................................................................. 25
b. Data Sekunder ........................................................................................ 25
3. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian ................................................. 26
a. Observasi ................................................................................................ 26
b. Wawancara ............................................................................................. 27
c. Studi Dokumentasi ................................................................................. 28
xii
4. Informan Penelitian ................................................................................ 29
5. Lokasi Penelitian .................................................................................... 30
6. Teknik Analisis Data Penelitian ............................................................. 31
a. Reduksi Data .......................................................................................... 32
b. Penyajian Data ........................................................................................ 33
c. Kesimpulan ............................................................................................. 33
7. Pengujian Keabsahan Data ...................................................................... 34
a. Keterlibatan Peneliti dalam Pengumpulan Data Penelitian .................... 34
b. Triangulasi Sumber ............................................................................... 35
8. Alur Pikir Penelitian ............................................................................... 35
BAB II ...................................................................................................................40
TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................................40
A. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 40
B. Landasan Teori ....................................................................................... 49
1. Kebijakan dan Tahapan Kebijakan Publik ............................................. 49
a. Kebijakan Publik .................................................................................... 49
b. Tahapan Kebijakan Publik ..................................................................... 54
2. Implementasi Kebijakan ......................................................................... 57
3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle............................... 60
a. Content of Policy ................................................................................... 64
1) Interest Affected ...................................................................................... 64
2) Type of Benefits ...................................................................................... 64
3) Extent of change envision ....................................................................... 65
4). Site of Decision Making.......................................................................... 66
5). Program Implementer ............................................................................ 66
6). Resources Comitted ................................................................................ 67
b. Context of Implementation .................................................................... 68
xiii
1). Strategy of Program Implementer .......................................................... 68
2). Characteristic Institution........................................................................ 69
3). Level of Compliance ............................................................................... 69
4. Evaluasi Implementasi Kebijakan .......................................................... 69
5. Pernikahan Usia Dini .............................................................................. 72
a. Pengertian Pernikahan Usia Dini............................................................ 72
b. Faktor Pernikahan Usia Dini .................................................................. 74
c. Dampak Pernikahan Usia Dini ............................................................... 77
6. Program Wajib Belajar 12 Tahun ........................................................... 81
BAB III ..................................................................................................................84
DESKRIPSI WILAYAH .....................................................................................84
A. Sejarah dan Keunikan Desa Ngadisari ................................................... 84
B. Letak Desa Ngadisari ............................................................................. 87
C. Visi dan Misi Desa Ngadisari ................................................................ 88
D. Struktur Pemerintahan Desa Ngadisari .................................................. 90
E. Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Ngadisari ............ 92
F. Susunan Kelembagaan Masyarakat Adat Tengger Ngadisari ................ 96
G. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Ngadisari ...... 98
1 Keadaan Sosial ....................................................................................... 98
a Penduduk, Agama, Bahasa, Pendidikan ................................................. 98
2 Keadaan Ekonomi ................................................................................ 107
a Kondisi Ekonomi Pra Kebijakan .......................................................... 107
b Kondisi Ekonomi Pasca Kebijakan ...................................................... 108
3 Keadaan Budaya ................................................................................... 113
BAB IV ................................................................................................................116
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................116
A. Evaluasi Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 ...... 125
xiv
1.Isi Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 .................................... 129
a.Kepentingan Kepala Desa, Pemangku Adat dan Masyarakat terhadap
Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013. ................... 126
b.Kesadaran masyarakat tentang pendidikan sebagai hak dan kewajiban
................................................................................................................. 131
c.Partisipasi anak sekolah pada jenjang SMA/ sederajat dan minat studi
ke Perguruan Tinggi di Desa Ngadisari meningkat ............................... 135
d.Pengambilan keputusan sebagai Problem Control pernikahan usia dini di
Desa Ngadisari. ....................................................................................... 147
e.Aparatur Pemerintah Desa sebagai Leading Sector pelaksanaan
Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013......................................... 152
f.Fasilitas Pendidikan dan Modal Sosial sebagai Supporting Resources 158
2.Perspektif Lingkungan Implementasi Peraturan Kepala Desa
Nomor 2 Tahun 2013............................................................................... 169
a.Silakrama Wulan Kepitu dan Rapat Forum Muda-mudi sebagai media
sosialisasi kebijakan ............................................................................... 169
b. Pengaruh karakteristik lembaga dalam mencapai tujuan kebijakan dan
respon Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pelaksanaan
kebijakan ................................................................................................ 172
c.Keterkaitan antara kepatuhan masyarakat dengan konsep dan makna
Catur Guru sebagai upaya pengendalian pernikahan usia
dini.................................................... ....................................................... 175
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Kepala Desa
Nomor 2 Tahun 2013 ..................................................................................... .177
1. Faktor Pendukung ................................................................................. 178
a.Visionary Leadership dalam diri Kepala Desa Ngadisari .................. 178
2. Faktor Penghambat ............................................................................... 180
a.Belum dilakukan revisi terhadap ketentuan batas usia perempuan
menikah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) ..... ............180
b.Belum ada payung hukum yang jelas terkait Wajib Belajar 12
Tahun.... ................................................................................................ 182
xv
BAB V..................................................................................................................187
PENUTUP ...........................................................................................................187
A. Kesimpulan & Saran............................................................................. 187
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................191
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................198
xvi
DAFTAR SINGKATAN
APS : Angka Putus Sekolah
BBGRM : Bulan Bhakti Gotong- Royong Masyarakat
BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPD : Badan Permusyawaratan Desa
BPN : Badan Pertanahan Nasional
CO, CW, CD : Catatan Observasi, Wawancara, Dokumentasi
DPPKB : Dinas Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana
HAM : Hak Asasi Manusia
HKG-PKM : Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
KAUR : Kepala Urusan
KB : Keluarga Berencana
KASI : Kepala Seksi
KUH : Kitab Undang-Undang Hukum
PAS : Partisipasi Anak Sekolah
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
PERKADES : Peraturan Kepala Desa
PDSPK :Pusat Data Statistik Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
PDT : Pembangunan Desa Tertinggal
PRONA : Program Nasional Agraria
P4 : Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
RAPERDES : Rancangan Peraturan Desa
SD : Sekolah Dasar
SDKI : Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SDM : Sumber Daya Manusia
SMP : Sekolah Menengah Pertama
xvii
SMA : Sekolah Menengah Atas
TK : Taman Kanak-Kanak
xviii
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif .................................... 34
Bagan 1.2 Alur Pikir Penelitian ....................................................................... 39
Bagan 2.1 Tahap Kebijakan Publik .................................................................. 55
Bagan 2.2 Tahapan Implementasi Kebijakan II ............................................... 59
Bagan 2.3 Model Implementasi Kebijakan Grindle ......................................... 63
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ngadisari............................. 91
Bagan 3.2 Susunan Kelembagaan Masyarakat Adat Desa Ngadisari .............. 98
Bagan 4.1 Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 sebagai Alternatif
Kebijakan dalam Pengendalian Pernikahan Usia Dini di
Desa Ngadisari ......................................................... ............... 124
Bagan 4.2 Tahap Pengambilan Keputusan Kebijakan Penundaan Pernikahan
Usia Dini di Desa Ngadisari ...................................... ............... 149
xix
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1 Partisipasi Sekolah SMA dan Minat Studi ke Perguruan Tinggi
Masyarakat di Desa Ngadisari pada Pra dan Pasca Kebijakan 137
xx
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Peta Administratif Desa Ngadisari ............................................... 87
Gambar 4.1 Partisipasi Masyarakat pada Program KB .................................. 136
Gambar 4.2 Gedung SMKN 1 Pariwisata Desa Ngepung dan Ngadisari ...... 145
Gambar 4.3 Rapat Desa dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan .... 148
Gambar 4.4 Sosialisasi pentingnya pendidikan di lingkungan RT 03 RW 02
Dusun Ngadisari ......................................................................... 154
Gambar 4.5 Penyampaian motivasi pendidikan dan PerKaDes di Desa Ngadisari
oleh Kepala Desa ......................................................................... 155
Gambar 4.6 Rapat dalam rangka Pembahasan Penyelenggaraan Program Paket
C di Desa Ngadisari .................................................................... 156
Gambar 4.7 Surat RekomendasiWarga untuk Mengurus Panggeran .............. 157
Gambar 4.8 Ritual Mayu Ilmu Sarjana Ing Tengger Tahun 2015 ................... 161
Gambar 4.9 Gotong-royong: Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kamis
Bersih ........................................................................ ................. 166
Gambar 4.10 Gotong-royong: Pembangunan Jalan Makadam ...... ................. 166
Gambar 4.11 Program Kursus Pra Nikah di Kecamatan Wonomerto oleh
DPPKB Kabupaten Probolinggo bersama dengan Petugas KUA
dan Petugas Kesehatan ............................................................ 175
Gambar 4.12 Program Kursus Pra Nikah di Desa Brabe Kecamatan
Maron Kabupaten Probolinggo oleh Bupati Probolinggo 2013-
2018 bersama dengan DPPKB .............................. ................. 175
xxi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kualitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Jumlah Anak Putus
Sekolah ............................................................................................. 3
Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Probolinggo berdasarkan
Kelompok Usia.................................................................................. 4
Tabel 1.3 Persentase Jumlah Penduduk Desa Ngadisari Tahun 2010
berdasarkan Pendidikan Akhir yang ditamatkan.............................. 4
Tabel 1.4 Persentase Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2013 berdasarkan
Usia 10 – 18 Tahun ......................................................................... 6
Tabel 1.5 Laporan Pernikahan berdasarkan Usia Istri 16-20 Tahun Kabupaten
Probolinggo 2013 – 2017 ................................................................. 7
Tabel 1.6 Jumlah Perempuan Menikah Usia 10-18 Tahun di Desa Ngadisari
Tahun 2010- 2013 (Pra Kebijakan) .................................................. 8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ...................................................................... 40
Tabel 3.1 Tugas dan Fungsi Kepala Urusan ................................................. 94
Tabel 3.2 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi..................................................... 95
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur tahun 2017....... 99
Tabel 3.4 Remaja Putri Menikah dibawah umur 20 tahun (belum lulus SMA)
Desa Ngadisari........... .................................................................. 100
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Desa Ngadisari berdasarkan Agama............... 101
Tabel 3.6 Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ngadisari Pra
Kebijakan............................................. ................ ........................103
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan Pasca
Kebijakan..................................................................................... 105
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian....................... 109
Tabel 3.9 Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar
sebagai Penunjang Keberhasilan Pelaksanaan Misi dan
Kebijakan...... .......................................................... .....................112
Tabel 3.10 Lulusan Pendidikan Masyarakat................................................ .. 112
Tabel 4.1 Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ngadisari
Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2001 ........117
Tabel 4.2 Persentase Jumlah Remaja Putri Menikah Sebelum Lulus SMA
Tahun 2010................................................................................... 119
xxii
Tabel 4.3 Pengaturan Usia Anak di Indonesia........................................ ...... 119
Tabel 4.4 Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Kebijakan Penundaan
Pernikahan Usia Dini.............................................................. ...... 128
Tabel 4.5 Penyelenggaraan Pendidikan Jalur formal, Nonformal dan Informal
beserta Model Pembelajarannya .................................................. 139
Tabel 4.6 Pihak yang terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan
nonformal bentuk Kejar Paket C........................... ....................... 141
Tabel 4.7 Jumlah Perempuan Menikah Sebelum Lulus SMA ...................... 146
Tabel 4.8 Faktor yang berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan pada
Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini beserta
Keterangannya...................................... ............................... ........ 151
Tabel 4.9 Lembaga Pendidikan di Desa Ngadisari ...................................... 159
Tabel 4.10 Daftar Nama Sarjana Asli Tengger Tahun 2010 – 2015 .............. 163
Tabel 4.11 Evaluasi Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun
2013..............................................................................................184
191
DAFTAR PUSTAKA
Literatur Buku
Abdillah Hanafi dan Mulyadi Guntur. 1984. Penelitian untuk: Mengevaluasi
Efektivitas Program-program Kemasyarakatan. Surabaya: Upaya
Nasional.1984. Hlm 16
Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 3
Abdul Wahab, Solichin. 2008 Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm 40
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hlm
154
Batoro, Jati. 2017. Keajaiban Bromo Tengger Semeru: Analisis Kehidupan Suku
Tengger- Antropologi- Biologi di Lingkungan Bromo Tengger Semeru
Jawa Timur. Hlm 65
Cresswell, J. W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan
Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, Hlm 20
Cresswell, J. W. 2012. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan
Mixed. Cetakan ke-2, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, Hlm 141
Dariyo, Agoes. 2004. Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta:
Grasindo. Hlm 88
Grindle, Merilee. 1980. Politics and Policy Implementation In The Third World.
New Jersey: Princeton University Press, Hlm 10
Herdiansyah, haris. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu- ilmu
Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm 143
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara. Hlm 17-18
Marzali, Amri. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group. Hlm 20
Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya Offset, Hlm 157
192
Muhajir Darwin dan Wahyu N. 1997. BPK: Pengantar Kebijakan Publik. Tidak
Diterbitkan.Muhadjir Darwin. 1998. Hlm 32
Muhammad, Husein. 2001. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LKIS. Hlm 68
Mulyadi, Dedi. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan
Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk
Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta. Hlm 91
Ndraha, Taliziduhu. 1999. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT
Bumi Aksara. Hlm 17
Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi. Jakarta: Gramedia, Hlm159
Nugroho, D. Riant. 2008. Public Policy. Jakarta :PT. Gramedia. Hlm 433
Nugroho, D. Riant. 2009. Analisa Kebijakan Publik untuk Negara-negara
Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Hlm 134
Op.Cit. BPK: Pengantar Kebijakan Publik. Hlm 12
Robert K. Yin. 1989. Case Study Research Design and Methods. (Washington :
COSMOS Corporation), Hlm 103-118
Sagala, H. Syaiful. 2017. HUMAN CAPITAL: Membangun Modal Sumber Daya
Manusia Berkarakter Unggul melalui Pendidikan Berkualitas. Depok:
Prenada Media Group. Hlm 109-110
Subarsono, Agustinus. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan
Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm 8
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA.
Hal 247- 342
Samodra Wibawa dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. Hlm 9
Samodra Wibawa dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. Hlm 29
Wibawa, Samodra, Yuyun Purbosusumo dan Agus Pramusinto. 2008. Evaluasi
Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 40
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Pressindo, Hlm 16
193
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Pressindo, Hlm 101-102
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Media
Pressindo. Hlm 15
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi &
Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS. Hlm 36-37
Literatur Jurnal
Aminullah. 2017. Upaya Pendewasaan usia Pernikahan (Analisis Pandangan
Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Wilayah D.I.
Yogyakarta). [Tesis]. Yogyakarta : Pascasarjana Universitas islam Negeri
Sunan Kalijaga
Casmini. Pernikahan Dini Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga, Hlm 49
DePoy, E., & Gilson, G. F. (2008). Evaluation Practice: How to Do Good
Evaluation Research in Work Settings. American Journal of Evaluation
Volume 29 Number 4 December 2008 583-591 diakses dari
http://aje.sagepub.com/cgi/content/refs/29/4/583 pada 25 Oktober 2018.
Hlm 4
Fitra, Hardi, 2017. Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat
Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. Hlm 39 – 42
Fitra, Hardi. Op. Cit. Hlm 43
Hawa. 1991. “Biang Keladi Konflik Dalam Perkawinan Antara Keuangan dan
Komunikasi”, Mahkota (No. 53, 22 Desember). Hlm 37-38
Khilmiyah, Akif. 2014. Pandangan Remaja dan Orang Tua terhadap Pernikahan
Dini dalam Membangun Keluarga di Kabupaten Bantul. Hlm 18-19
Mughirah, Muhammad. 2014. Pendewasaan Usia Perkawinan di Bapemas dan
KB Kota Surabaya. [Skripsi]. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel
194
Naibaho, Hotnatalia. Fakor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Usia Muda
(Studi Kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Hlm 8-10
Nisa, Aimatun. 2009. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga
Pernikahan Dini. [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Hlm 39 – 42
Nur Afrida, Selvy. 2017. Tipe Komitmen Perkawinan Pada Pasangan Yang
Menikah Dini di Kabupaten Brebes. Semarang: Universitas Negeri
Semarang
Nurtjahjawilasa, dkk. 2013. Analisis Pemangku Kepentingan Kebijakan
Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Bogor:
Institut Pertanian Bogor. Hlm 242
Puryanti, Ida. 2014. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan
Usia Dini di Desa Gogoldalem, Kecamatan Bringin, Kabupaten
Semarang. [Skripsi]. Akademi Kebidanan Ngudi Waluyo
Sardi, Beteq. 2016. Faktor-faktor pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di
Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Hlm 198-
199
Literatur Internet dan Surat Kabar
Andi Saputra, UU Perkawinan VS 20 Aturan,
https://news.detik.com/berita/3972592/polemik-anak-ngebet-nikah-uu-
perkawinan-vs-20-
aturan,pada Juli 2018
BBC Indonesia, Ritual Yadnya Kasada di Tengah aktivitas Gunung Bromo”,
diakses dari
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160727_majalah_senibud
ayakasada_bromo, pada 31 Febuari 2018
BPS Kabupaten Probolinggo. 2013. Indeks Pembangunan Manusia, diakses dari
https://probolinggokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/28, pada 6
November 2017
195
Effendi, Anwar. Pernikahan Dini Indonesia Peringkat Dua di Asia. diakses dari
http://www.pikiranrakyat.com/bandungraya/2015/06/07/330142/pernikahan-
dini-di- indonesia-peringkat-dua-di-asia
Kompas.com: Warga Suku Tengger disebut Tak Pernah Telat Bayar Pajak
diakses dari
https://regional.kompas.com/read/2016/07/21/16503661/warga.suku.teng
er.disebut.tak.pernah.telat.bayar.pajak, pada Agustus 2018
Nurfuadah, Rifa Nadia. Anak Putus Sekolah Indonesia Nomor Dua di Dunia,
diakses dari http://suteki.co.id/angka-putus-sekolah-indonesia-nomor-dua
di-dunia/, pada 6 november 2017
Pambudy, Mardiana. Meretas Pernikahan Dini. diakses dari
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170426/282067686822
911 pada 6 November 2017
Prihantoro, Bagus. 2017. Melihat Lagi Nawacita di 3 Tahun Jokowi-JK. diakses
dari https://news.detik.com/berita/3692309/melihat-lagi-nawacita-di-3-
tahun-jokowi-jk, pada 6 November 2017
Rahayu, Marlina. JPPI: Indeks Pendidikan Indonesia di Bawah Ethiophia dan
Filipina, diakses dari https://news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-
pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-filipina, pada 6 November
2017
Rahayu, Marlina. JPPI: Wajib Belajar 12 tahun Masih Sebatas Retrorika diakses
dari https://news.detik.com/berita/d-3460243/jppi-wajib-belajar-12-tahun-
masih-sebatas-retrorika, pada 6 November 2017
Suara Media Nasional: Lomba Desa Gotong Royong Tingkat Nasional Jawa
Timur diakses dari
http://suaramedianasional.blogspot.com/2013/04/lomba-desa-gotong
%20royong-%20tingkat.html?m=l, pada 6 November 2017
Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data
Perkawinan Usia Anak Indonesia", Hlm 40-41 diakses dari
https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf,
pada 6 November 2017
196
Dokumen Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2017,
Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Probolinggo Tahun 2013:
Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota Se-Jawa
Timur 2017, Hlm 269-270
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Probolinggo, Laporan Pernikahan berdasarkan Umur Istri Kabupaten
Probolinggo, 2017
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngadisari, Data Perkawinan Warga
dan Daftar Akta Perkawinan 2013-2017
Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan 12 Tahun sebagai
Persyaratan Pernikahan di Desa Ngadisari
Profil Desa Ngadisari. 2017. Visi Misi Pemerintah Desa Ngadisari. Hlm 3-4
Profil Desa Ngadisari. 2017. Struktur Pemerintah Desa Ngadisari. Hlm 5-6
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). 2016. Ikhtisar
Data Pendidikan Tahun 2016/2017. Jakarta: Sekretariat Jendral
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Renstra BKKBN Tahun 2015-2019, Hlm 6
Literatur Peraturan
Peraturan Kepala Desa
Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan 12 Tahun
sebagai Persyaratan Pernikahan di Desa Ngadisari
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Bab IV Pasal 7 Ayat (4) dan (5)
tentang Pengelolaan Wajib Belajar
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330
Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4
197
Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 ayat (1) tentang Syarat-
syarat Perkawinan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat
(2)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak Pasal 1
ayat (2) – (5)
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat
(1)
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal
1 Ayat (1)
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (18)
198
DAFTAR LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN SUKAPURA
KEPALA DESA NGADISARI
JALAN RAYA BROMO 001, KODE POS 67254 ( 0335 )
541139
PROBOLINGGO
PERATURAN KEPALA DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA
NOMOR : 411.2/02/604.8 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN SEBAGAI PERSYARATAN
PERKAWINAN
DI DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN
PROBOLINGGO
KEPALA DESA NGADISARI,
Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Desa NGADISARI Kecamatan Sukapura Nomor 02 Tahun
2013 tentang Pendidkan Dasar 12 Tahun sebagai syarat
pelaksanaan perkawinan, perlu menetapkan Tata Cara
Penddikan Dasar 12 tahun dengan Peraturan Kepala Desa.
199
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa ;
9. Peraturan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Nomor 01
Tahun 2013
M E M U T U S K A N :
Menetapkan, PERATURAN KEPALA DESA NGADISARI
KECAMATAN SUKAPURA TENTANG PENDIDIKAN
DASAR 12 TAHUN SEBAGAI PERSYARATAN
PERKAWINAN.
200
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Kepala Daerah Adalah bupati Probolinggo ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Probolinggo ;
5. Camat, adalah Kapala Kecamatan ;
6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;
7. Kepala Desa, adalah Pimpinan Penyelenggara Pemerintah Desa ;
8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah
lembaga yang merupakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD, adalah
Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
201
12. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang
berdomisili di wilayah Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura yang merupakan Tanggung
jawab Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Ngadisari.
BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Pendidikan Dasar 12 Tahun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
Pendidikan Dasar 12 tahun berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengupayakan perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Desa
Ngadisari, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab, serta memberikan pendidikan minimal bagi
warga Desa Ngadisari untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat
hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.
202
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA,
ORANG TUA, MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak dan kwajiban warga
Pasal 4
(1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu.
(2) Setiap warga Desa berhak mendapat kesempatan meningkatkan
Pendidikan sepanjang hayat.
Pasal 5
(1) Setiap warga desa yang berusia tujuh sampai dengan sembilan belas tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga desa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan
Bagian Kedua
Hak dan kwajiban Orang Tua
Pasal 6
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan
dasar 12 tahun kepada anaknya sebagai syarat perkawinan
203
Bagian Ketiga
Hak dan kwajiban Masyarakat
Pasal 7
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan evaluasi program pendidikan.
Pasal 8
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan.
BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 9
(1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan
nonformal, dan pendidikan informal.
(2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada
jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, SMP, SMA dan bentuk lain
yang sederajat.
(3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal
dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, program paket C
dan bentuk lain yang sederajat.
(4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan
melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
(5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil
pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap
pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
204
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala desa.
Pasal 11
(1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
(2) Mengundangkan peraturan ini dalam Berita Desa Ngadisari Kecamatan
Sukapura Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan
di
: NGADISARI
Pada
Tanggal
: 15 Pebruari 2013
KEPALA DESA NGADISARI
SUPOYO, SH.MM.
205
PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADISARI
DAN
KEPALA DESA NGADISARI
Nomor : 02 / II / 2013
Nomor : 411.2/ 02 /604.8/2013
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA NGADISARI
KECAMATAN SUKAPURA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN
SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN
DI DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN
PROBOLINGGO
Pada hari ini Jum’at Tanggal 15 Pebruari 2013 bertempat di Kantor Sekretariat
Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam Rapat
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Dasar 12 Tahun sebagai persyaratan perkawinan, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
1. Nama : Drs. BAMBANG SUPRAPTO, M.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngadisari Kecamatan
Sukapura
206
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
2. Nama : SUPOYO, SH.MM.
Jabatan : Kepala Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten
Probolinggo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngadisari
Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura
tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 12 Tahun sebagai persyaratan
perkawinan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan
setelah evaluasi oleh Bupati Probolinggo.
Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Badan Permusyawaratan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura dan Kepala Desa
Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
KEPALA DESA NGADISARI
KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO
SUPOYO, SH.MM
KETUA BPD DESA NGADISARI
KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO
Drs. BAMBANG SUPRAPTO, M.Pd.