evaluasi dan capaian atas koordinasi dan supervisi … · (sk kepala big nomor 20 tahun 2013)...
TRANSCRIPT
EVALUASI DAN CAPAIAN ATAS KOORDINASI DAN SUPERVISI SEKTOR KEHUTANAN DAN REFORMASI KEBIJAKAN
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
Disampaikan Pada :Indonesia Anti – Corruption Forum (IACF) V dan Konferansi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK)Universitas Bina Nusantara, 29 Novemver 2016
Oleh : Ketua TIM GNPSDA Kemen LHK
OUTLINE
•
•
•
1. UU No 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
2. PP No 24 Tahun 2010 jo PP No 61 Tahun 2012 jo PP No 105 Tahun 2015tentang Penggunaan Kawasan Hutan
3. PP No 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHutan
4. Permenhut P.32/2010 jo P.41/2012 jo P.27/2014 tentang Tukar MenukarKawasan Hutan
5. PermenLHK Nomor P.50 tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan
6. PermenLHK Nomor P.51 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan HPK
3
DASAR HUKUM
KSA/KPA 21.902.407 18,13%
HL 29.638.486 24,54%
HPT 26.843.748 22,22%
HP 29.265.410 24,23%
HPK 13.133.580 10,87%
Jumlah 120.783.631 100,00%
Luas kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan konservasi perairan seluas + 5.531.934 Ha
Luas daratan Indonesia 1.890.739 km2)(SK Kepala BIG Nomor 20 Tahun 2013)
63,66%120.783.631
±63,66 % dari luas daratan Indonesia
KAWASAN HUTAN INDONESIA
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat “ (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)
Hutan merupakan sumber plasma nutfah yang kaya keanekaragaman hayati
Hutan merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial
Hutan merupakan komponen penting dalam perubahan iklim
Hutan merupakan pendukung pembangunan
penyedia ruang/lahan “terakhir” bagi pembangunan sektor lain
untuk lintas generasi.
POLA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
Izin Pinjam Pakai Kaw Hutan
KAWASAN
HUTAN
INDONESIA
Kerjasama
Pada kawasan hutan produksi, dapatdilakukan penambangan terbuka danbawah tanah.
Pada kawasan hutan lindung, dilarangpenambangan terbuka
luas IPPKH Pertambangan maksimal10 % dari luas KH hutanProduksi/IUPHHK
Pada areal IPHHK yang telahmemperoleh sertifikat pemanfaatanhutan secara lestari (PHPL) dengan nilai“baik” tidak dapat diterbitkan IPPKHPertambangan
IPPKH Pertambangan tidak dapatdilakukan pada areal dengan tutupanhutan alam primer atau lahan gambut
• IPPKH untuk Survei dan Eksplorasiselama 2 tahun, diperpanjang 2 kali
• IPPKH-OP : sesuai izin dibidangnnya• Monitoring setiap tahun dan evaluasi
setiap 5 tahun
• Lahan Kompensasi (di Jawa, Lampung dan Bali)
• Membayar PNBP Penggunaan KawasanHutan
• Membayar PSDH dan DR• Membayar Biaya Investasi• Melakukan reklamasi dan revegasti areal
bekas tambang• Penanaman DAS
BATASAN LUAS JANGKA WAKTU KEWAJIBAN
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Pertambangan
HASIL KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP)
TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh Syarief M
Ridwan, Balai Besar TN. Betung Kerihun.
KRONOLOGIS KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSISEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK
Kehutanan & Perkebunan Minerba Kelautan
Kajian Sistem Perencanaan dan
Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di
Indonesia (2011)
Kajian Sistem
Pengelolaan Ruang Laut
& Sumberdaya Kelautan
(2014)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan
Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba
(2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan,
Pertanahan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan
(2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum
Perhutani (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor
Batubara (2014)
Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan
Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kehutanan dan Perkebunan
di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6
Kota
Korsup Kelautan di 34
Provinsi (2015) – lokus 9
Kota
Kementerian LHK1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung
terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan Kementerian
LHK3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dankabupaten/kota dan tindak lanjutnya.
4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atashasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengankewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung
terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan
pemerintah provinsi3. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana
aksi pemerintah kabupaten/kota4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana aksi kabupaten/kota. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut
atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengankewenangan pemberian izin
KAJIAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN
• KPK telah melakukan kajian atas Sistem Perencanaan dan PengelolaanHutan pada tahun 2010 s/d 2011
• Dari kajian KPK, telah ditindak lanjuti oleh Kementerian Kehutanan denganaction sebagai berikut:
1. Aspek Regulasi : 9 action
2. Aspek Kelembagaan : 3 action
3. Aspek Ketatalaksanaan : 4 action
4. Aspek SDM : 1 action
• Pembuatan Peta Definitif Kawasan Hutan seluruh provinsi skala operasional (min. 1:50.000)
• Penetapan peta hutan baku yang harus dipertahankan menurut UU 41/1999 pasal 18 pada skala operasional
• Penetapan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan
• Penetapan peta arahan pemanfaatan kawasan hutan yang menjamin tertatanya unit-unit pemanfaatan kawasan yang efektif pada skala operasional
• Penetapan standar waktu dan biaya dalam prosedur penataan batas areal kerja (Working Area/WA) IUPHHK
• Penetapan peraturan pengalihan TMKH untuk fasum yang belum selesai di provinsi yang kawasan hutannya kurang dari 30% menjadi IPPKH
• Penetapan prosedur pemutakhiran peta kawasan hutan provinsi yang harus dilakukan secara langsung pada saat terjadi perubahan parsial.
• Penetapan mekanisme inventarisasi dan ganti rugi tegakan dalam perubahan kawasan hutan
• Penetapan syarat jaminan pelaksanaan dan prosedur untuk pengembalian kawasan hutan yang telah dilepaskan
• Penentuan KPH Model yang akan diterapkan
• Mengubah mekanisme asistensi kepada daerah yang mengusulkan/tidak mengusulkan perubahan kawasan hutan dalam review RTRW,
• Memperluas kewenangan Timdu tidak hanya pada gap analysis, tetapi sekaligus melakukan review penunjukan & penetapan fungsi kawasan hutansecara provinsi.
• Membentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi memproses semua perizinan dan memberikan layanan informasi dengan menetapkan SOP, standar waktu penyelesaian pelayanan, dan standar biaya
• membuat penghapusan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang hilang,
• melakukan penataan batas ulang untuk membuat BATB dan Peta Tata Batas baru
• memperbaiki SOP pengesahan dan dokumentasi BATB
• menetapkan rencana kerja pembuatan lorong batas pada kawasan hutan dengan prioritas: (1) Hutan yang ditunjuk menjadi KPH model; (2) Bagian-bagian kawasanhutan yang rawan perambahan, seperti hutan yang berbatasan dengan pemukiman penduduk, berbatasan dengan lahan garapan, berbatasan dengan tanah-tanahmilik, kawasan hutan yang belum ada pengelolanya (open access).
• Membuat SOP perlindungan & pengawasan hutan dan evaluasi kinerja daerah dalam perlindungan & pengawasan hutan
• menginventarisasi dan menertibkan penggunaan-penggunaan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai berdasarkan tipologi penggunaan, skala prioritas dan kerangkawaktu
• Menginventarisasi kebutuhan wajar jumlah personil di seluruh BPKH;
• Menambah jumlah SDM di BPKH dengan rasio hektar per orang berdasarkan inventarisasi kebutuhan wajar
ASPEK REGULASI
ASPEK KELEMBAGAAN
ASPEK KETATALAKSANAAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
ACTION KEMENTERIAN KEHUTANAN DALAM PERBAIKAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN
• Overlay Data Spasial Izin Usaha Pertambangan dengan Peta Kawasan Hutan Setiap Provinsi
• Analisis peruntukan ruang dan status perizinan penggunaan kawasan hutan atas Izin Usaha Pertambangan
•Hasil overlay data Izin di Bidang Pertambangan dengan Penunjukan Kawasan Hutan per Provinsi
•Berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 jo. UU No 19 Tahun 2004, Penggunaan Kawasan Hutan untukkepentingan pembangunan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan HutanLindung. hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka
•Penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (HL) hanya dikecualikan bagi 13 Izin di Bidang Pertambangan sesuai Keputusan Presiden No 41 Tahun 2004
•dimohon Gubernur/Bupati/Walikota dapat mencermati kembali dan melakukan langkah-langkah sesuaikewenangannya untuk menghindari terjadinya planggaran hukum
• Terbit PP 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
• Terbit PP 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP 24 Tahun 2010 tentang PenggunaanKawasan Hutan
ANALISIS SPASIAL IUP DENGAN KAWASAN HUTAN
DIRJEN PLANOLOGI MENYAMPAIKAN SURAT KEPADA SELURUH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Langkah Kemen LHK Dalam Pelaksanaan KegiatanKoordinasi dan Supervisi sektor Pertambangan
DASAR HUKUM TERKAIT PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN
1. UU No.41/1999 jo No. 19/2012 tentang Kehutanan
Pasal 19:
1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasilpenelitian terpadu
2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yangluas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Pengganti PP10 Tahun 2010 jo PP 60 Tahun 2012).
Perubahan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi (dalam rangka revisi tataruang).
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dapat dilakukan melalui proses tukar menukar kawasan hutanatau pelepasan kawasan hutan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksiyang dapat Dikonversi.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 jo P. 27/Menhut-II/2014 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
5. Permenhut P.34/Menhut-II/2010 jo P. 29/Menhut-II/2014 jo P.16/Menhut-II/2015 Tentang Tata Cara Perubahan FungsiKawasan Hutan
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
a. Perizinan
Izin yang sah didasarkan pada prosedur yang benar dan mengacu pada RTRWP/K yang ditetapkandengan Perda sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
b. Lokus
- Berdasarkan Perda RTRWP/K sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruangmerupakan bukan kawasan hutan (APL)
- Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan
c. Proses Penyelesaian
Pemegang izin mengajukan permohonan kepada Menteri LHK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya PP 104 Tahun 2015 (terhitung sejak 28 Desember 2015 s/d 28 Desember 2016), dengan ketentuan:
1. HPK : melalui pelepasan kawasan hutan.
2. HPT/HP: melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)
3. HL atau Hutan Konservasi: diberikan ksempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok.
17
TINDAK LANJUT HASIL IZIN BIDANG PERKEBUNAN DI DALAM KAWASAN HUTAN
1. Ketentuan Pasal 19 UU No.41/1999 jo No. 19/2012 tentang Kehutanan :
Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil
penelitian terpadu
Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas
serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Gubernur/Bupati/Walikota agar mencermati kembali hasil analisis dan melakukan langkah-
langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.
3. Instrumen Penyelesaian:
Mengacu Pasal 51 PP 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
Penegakan hukum untuk perkebunan yang tidak memenuhi kriteria Pasal 51 PP 104/2015
4. Perlu pengaturan terhadap penyelesaian perkebunan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria
Pasal 51 PP 104/2015
A. Perizinan
Izin yang sah didasarkan pada prosedur yang benar dan mengacu pada RTRWP/K yangditetapkan dengan Perda sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
B. Lokus
Berdasarkan Perda RTRWP/K sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang merupakan bukan kawasan hutan (APL)
Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan
C. Proses Penyelesaian
Pemegang izin mengajukan permohonan kepada Menteri LHK dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun sejak berlakunya PP 104 Tahun 2015 (terhitung sejak 28 Desember 2015 s/d28 Desember 2016), dengan ketentuan:
1. HPK melalui pelepasan kawasan hutan.
2. HPT/HP melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)
3. HL atau Hutan Konservasi diberikan ksempatan selama 1 (satu) daur tanaman pokok.
19
Pemerintah merencanakan untuk MORATORIUM SAWIT
Maksud dan Tujuan :untuk pengendalian perubahan peruntukankawasan hutan alam untuk perkebunan kelapasawit dan pertambangan batubara gunaperlindungan, perbaikan ekosistem, peningkatankesejahteraan masyarakat, dan penurunan emisinasional dari deforestasi dan degradasi hutan
BOBOT SUBSTANSI MORATORIUM
1. Pengendalian Perijinan dari Kawasan Hutan
2. Pengendalian Perijinan Daerah (Review)
3. Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Rakyat)
4. Pengembangan Hilirisasi
REFORMASI KEBIJAKAN
TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh Syarief M
Ridwan, Balai Besar TN. Betung Kerihun.
1.• Penyesuaian dengan Paket II Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Penyederhanaan dan Percepatan
Perizinan
2.• Penyederhanaan Prosedur Perubahan peruntukan kawasan hutan (Tukar Menukar Kawasan Hutan), pelepasan
kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan
3.• Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4• Percepatan pembangunan proyek strategis yang menggunakan kawasan hutan (Bendungan, Waduk, jalan,
ketenagalistrikan, migas) yang menggunakan kawasan hutan
Substansi PP 104 Tahun 2015
Kegiatan PP 10/2010 jo PP 60/2012 PP 104/2015
Prosedur Pelepasan Tanpa kajian tim Terpadu Dengan Kajian Tim Terpadu
Hasil Tim Terpadu Tidak diatur Merekomendasi :
a. Pelepasan sebagian atau seluruhnya
b. Bila masih produktif merekomendasi menjadi
HP
Perubahan Fungsi Hutan
Konservasi
Diusulkan oleh Bupati/Walikota atau
Gubernur
Diusulkan oleh Pengelola Kawasan
Kriteria Pelepasan HPK Dapat di lakukan pada HPK
yang Produktif dan tidak Produktif
Hanya pada areal tidak Produktif kecuali Provinsi
yang tidak memiliki HPK yang tidak Produktif
Jangka Waktu pertimbangan
Gubernur
Tidak diatur Dibatasi 30 hari, jika lewat dianggap setuju
Pembangunan Waduk dan
Bendungan
Dengan IPPKH dan TMKH Dengan IPPKH
Substansi Perubahan pada PP 105 th 2015
Kegiatan Sebelum Revisi Sesudah Revisi
Pembangunan waduk, bendungan
Dengan dua skema 1. Sarana prasaran dengan
mekanisme Pinjam Pakai 2. Genangan dengan mekanisme
Tukar Menukar
Dengan satu skema (Sarana-Prasarana maupungenangan dengan mekanismePinjam Pakai)
Kompensasi Pinjam Pakai Penggunaanuntuk Non Komersial
Penyediaan Lahan Kompensasidengan ratio 1 : 1
Tanpa lahan kompensasi, digantiPenanaman DAS dengan ratio 1 :1
Tahapan Perizinan Dua tahap :1. Persetujuan Prinsip2. Izin Pinjam Pakai
Satu tahap :Izin Pinjam Pakai
PermohonanSyarat-syarat
PersetujuanPrinsip
IPPKH
Permohonan
Kegiatandi
lapangan
PemenuhanKewajiban
PP (2 Tahun)
KewajibanIPPKH
Pemohon :1. Menteri2. Gub3. Bup/wali4. Pimpinan
Badan Usaha5. Ketua yayasan
1. Rekom Gub2. Izin lingkungan3. Pertek Perhutani4. Renja dan Peta5. dll
Kewajiban PP1. Tata batas2. Lahan
kompensasi3. Penanaman DAS4. dll
Pemohon :1. Menteri2. Gub3. Bup/wali4. Pimpinan
Badan Hukum5. Ketua yayasan6. Perorangan7. Klpk org / masy
IPPKHSyarat-syarat
Kewajiban IPPKH1. Tata batas2. Lahan kompensasi3. Peta Penanaman DAS4. Baseline
1. Pertimbangan Gub2. Izin lingkungan3. Pertek Perhutani4. Renja dan Peta5. dll
DEREGULASI PENERBITAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
jangka waktu pemenuhankewajiban 1 th
PP 24/2010
JoPP 61/2012
PP 105/2015
TIDAK ADA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
TATA WAKTU PENERBITAN IPPKH PALING LAMA 30 HARI KERJA
Permohonan
Syarat-syarat
PersetujuanPrinsip
SK PELEPASAN
Permohonan
Kegiatandi
lapangan
Kewajibandlm SK
Pelepasan
PenyelesaianKewajiban : 1. Tata batas2. dll
SK PELEPASAN
Syarat-syarat
Kewajiban :1. Tata batas2. dll
DEREGULASI PROSES PELEPASAN HPK
jangka waktu pemenuhankewajiban 1 th
PP 10/2010
JoPP 60/2012
PP 104/2015
TIDAK ADA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
Timdu
Diubah fungsimenjadi kawasan
hutan tetap
TIDAK ADA TIM TERPADU
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai VIIJl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat
http://www.dephut.go.id/