evaluasi atas pengelolaan dan pelaksanaan dana alokasi khusus (dak) pada pemerintah kabupaten...
DESCRIPTION
Konsekuensi adanya otonomi daerah adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah untuk mengurus dan mencari sumber keuangannya sendiri atau disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal mencakup hak pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan pajak lokal, retribusi, keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disamping itu, lingkup desentralisasi fiskal juga mengenai bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan.TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
LAPORAN STUDI LAPANGAN
EVALUASI ATAS PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2012
Diajukan oleh:
Soraya Putri Aprilla
NPM: 093060016366
Mahasiswa Program Diploma III Keuangan
Spesialisasi Akuntansi
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan
Tahun 2012
ii
iii
iv
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan
penulisan laporan studi lapangan yang berjudul “Evaluasi atas Pengelolaan dan
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2011 dan 2012” untuk memenuhi sebagian syarat-
syarat lulus Program Diploma III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun
2012. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad
SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.
Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan laporan studi lapangan ini
tanpa pertolongan dari Allah SWT serta dukungan dari banyak pihak. Pada
kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Ayah dan Ibu yang tak pernah putus berdoa untuk kesuksesan penulis dan
memberikan dukungan serta bimbingan sejak penulis kecil hingga dewasa kini.
Mbah Uti dan Kakung yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk cucundanya
dan selalu memberikan nasihat. Adikku, Ayu yang selalu memberikan semangat
lewat canda tawanya.
2. Bapak Kusmanadji, Ak., MBA. selaku Direktur STAN, Bapak Fadlil Usman,
Ak., M.Acc. selaku Kepala Bidang Akademis Pendidikan Ajun Akuntan, dan
segenap dosen dan widyaiswara yang telah memberikan ilmu bagi penulis.
vi
3. Ibu Budiasih Widiastuti, Ak., M.Si.selaku dosen pembimbing yang dengan penuh
kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan studi
lapangan ini di tengah-tengah kesibukannya.
4. Bapak Ferry Firmansyah, S.E., Akt. selaku dosen penilai.
5. Bapak dan Ibu segenap pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banyumas yang telah membantu penulis
memperoleh data.
6. Keluarga Besar Perwahamas (Peseduluran Warganing Mahasiswa Banyumas)
yang selalu menebarkan semangat dan keceriaan khususnya untuk teman-teman
kelompok studi lapangan di kantor DPPKAD Kabupaten Banyumas. Umul, Iwan,
Dandit, Adnan, dan Yusup.
Orang ngapak harus kompak!
7. Sahabat kost Rumah Bintang yang merupakan keluarga kedua bagi penulis.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Aulia Ardini, Khafiatul Khasanah, Nuning Tri
Haryati, Syamsur Rijal, dan Sonny Prasetya terimakasih atas segala dukungan
dan kesetiakawanan yang kalian berikan.
9. Sahabat di KSR PMI Unit STAN yang selalu saling menyemangati dan memberi
motivasi.
10. Rekan-rekan di Badan Audit Kemahasiswaan STAN yang telah banyak
memberikan inspirasi bagi penulis.
11. Teman- teman kelas I-D, 2-R, dan 3-E Akuntansi atas segala keceriaan dan
kekompakan yang dihadirkan selama perkuliahan di kelas.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala
dukungan yang diberikan.
vii
Dalam proses penyusunan dan penulisan laporan studi lapangan ini, penulis telah
mempersembahkan yang terbaik dari kemampuan yang dimiliki. Namun, penulis
menyadari bahwa laporan studi lapangan ini memiliki banyak kekurangan baik dari
segi teknik penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun akan penulis terima dengan senang hati.
Akhir kata, penulis berharap semoga laporan studi lapangan ini dapat bermanfaat
bagi penulis dan pembaca.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Tangerang Selatan, Juli 2012
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN STUDI LAPANGAN ....................... ii
PERSETUJUAN LAPORAN STUDI LAPANGAN ........................................... iii
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN .............................. iv
KATA PENGANTAR .......................................................................................... v
DAFTAR ISI ......................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ................................................................................................. ix
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang Penulisan .............................................................. 1
B. Tujuan Penulisan ........................................................................... 4
C. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 4
D. Sistematika Penulisan .................................................................... 5
E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah .................................... 6
BAB II DATA DAN FAKTA ......................................................................... 8
A. Gambaran Umum Dinas dan Lembaga Teknis
Kabupaten Banyumas .................................................................. 8
B. Profil Umum Dinas Pengelola Dana Alokasi Khusus ................. 10
1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ........ 10
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas .................................... 13
C. DAK Kabupaten Banyumas .......................................................... 15
1. Kebijakan Dana Perimbangan Kabupaten Banyumas ................... 15
ix
2. Alokasi DAK untuk Kabupaten Banyumas TA 2011 dan 2012 ... 15
3. Realisasi DAK Kabupaten Banyumas ........................................... 18
D. Dinas / Lembaga Teknis Pelaksana DAK .................................... 22
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN ................................... 28
A. Landasan Teori ............................................................................... 28
1. Dana Perimbangan ........................................................................ 28
2. Pengelolaan DAK Kabupaten Banyumas ..................................... 30
3. Pelaksanaan DAK Kabupaten Banyumas ..................................... 36
B. Pembahasan................................................................................... 45
1. Evaluasi atas Pengelolaan DAK Kabupaten Banyumas ............... 45
2. Evaluasi atas Pelaksanaan DAK Kabupaten Banyumas .............. 57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN........................................................... 70
A. Kesimpulan .................................................................................... 70
B. Saran ............................................................................................. 73
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 75
LAMPIRAN .......................................................................................................... 78
x
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Besaran alokasi DAK tahun 2011 dan 2012 ................................... 18
Tabel II.2 Realisasi pendapatan DAK tahun 2011 ........................................... 21
Tabel II.3 Penyerapan DAK tahun 2011 .......................................................... 22
Tabel III.1 Perbandingan arah kebijakan DAK bidang pendidikan
tahun 2011 dengan tahun 2012 ........................................................ 40
Tabel III.2 Hitungan kemampuan keuangan Kabupaten Banyumas
tahun 2011 dan 2012 ....................................................................... 46
Tabel III.3 Dana pendamping DAK tahun anggaran 2011 ............................... 47
Tabel III.4 Dana pendamping DAK tahun anggaran 2012 ............................... 48
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan,
Dan Aset Daerah
Lampiran 2 Rincian tugas bidang/seksi DPPKAD
Lampiran 3 Struktur organisasi Sekretariat Dearah
Lampiran 4 Dinas Pelaksana DAK Kabupaten Banyumas
Lampiran 5 Surat pernyataan penyediaan dana pendamping
Lampiran 6 Jadwal pemantauan teknis DAK tahun anggaran 2011
Lampiran 7 Undangan rapat koordinasi pelaksanaan DAK tahun anggaran 2011
Lampiran 8 Tabel realisasi fisik dan keuangan DAK tahun anggaran 2011
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan
Konsekuensi adanya otonomi daerah adalah diberikannya kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri.
Kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah untuk mengurus dan mencari sumber
keuangannya sendiri atau disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal
mencakup hak pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerahnya
melalui pemungutan pajak lokal, retribusi, keuntungan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Disamping itu, lingkup desentralisasi fiskal juga
mengenai bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah
daerah melalui dana perimbangan.
Dana perimbangan terdiri atas tiga jenis yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Otonomi daerah pada
dasarnya mengamanatkan bahwa daerah harus bisa mencari sumber pembiayaan
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya secara
mandiri. Namun, tetap dibutuhkan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
2
Pemerintah pusat harus mendukung dan menciptakan suatu keadilan serta membuat
suatu kebijakan yang mampu menurunkan kesenjangan kemampuan keuangan
antardaerah. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan transfer dana dari pemerintah
pusat ke daerah berupa dana perimbangan.
Dana Bagi Hasil (DBH) pajak maupun cukai dimaksudkan untuk mencapai
keadilan yang vertikal yaitu berkurangnya kesenjangan kemampuan keuangan antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer ke daerah dimaksudkan untuk
mencapai keadilan horisontal yaitu dengan berkurangnya kesenjangan kemampuan
keuangan antardaerah.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah melalui mekanisme
hitungan yang mencakup tiga kriteria yaitu kriteria khusus, kriteria teknis, dan kriteria
umum. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat spesifik. Dana Alokasi
Khusus (DAK) yang ditransfer ke daerah dimaksudkan untuk membiayai kepentingan
daerah yang merupakan prioritas kepentingan pemerintah pusat. Walaupun dalam hal
ini pemerintah daerah bertindak pasif sebagai pelaksana tetapi pengelolaan keuangan
dan pelaksanaan teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai peraturan menteri dalam
negeri, peraturan menteri keuangan, dan peraturan menteri teknis terkait bidang DAK.
Seiring berjalannya waktu, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer ke
daerah semakin bertambah sehingga perlu adanya monitoring berupa pemantauan dan
evaluasi yang dalam hal ini telah diatur petunjuk pelaksanaannya melalui SEB
Menneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri
3
Nomor 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK.07/2008; 900/3556/SJ Tanggal 21
November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kabupaten Banyumas menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari
pemerintah pusat dimana jumlah besaran alokasi tersebut meningkat mulai tahun 2010
hingga tahun 2012. Dana alokasi khusus untuk Kabupaten Banyumas pada tahun
anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus 2011
sebesar Rp93.907.900.000,00. Pada tahun anggaran 2012 Kabupaten Banyumas
mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar diantara kabupaten lainnya di
Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
209/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus tahun
2012 sebesar Rp118.901.780.000,00.
Peruntukan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut spesifik dan harus
dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat serta melalui
pengelolaan yang baik oleh pemerintah daerah bersangkutan. Untuk dapat mengetahui
dan memahami tentang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis melalui
evaluasi berdasarkan surat edaran bersama tiga menteri, peraturan menteri dalam
negeri, peraturan menteri keuangan, dan peraturan menteri teknis terkait penulis
tertarik untuk membuat Laporan Studi Lapangan dengan judul “Evaluasi atas
Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 dan 2012”
4
B. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan laporan studi lapangan ini
adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang ditransfer ke daerah untuk mendukung pembangunan dan prioritas
secara nasional.
2. Mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
Kabupaten Banyumas.
3. Memberikan solusi berupa sumbangsi pemikiran atas kendala ataupun masalah
yang mungkin dihadapi pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Kantor
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) yang
bertindak sebagai pengelola pendapatan daerah termasuk Dana Alokasi Khusus
(DAK) dari pemerintah pusat serta SKPD terkait sebagai pelaksana Dana Alokasi
Khusus (DAK).
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang relevan sebagai dasar penyusunan laporan
studi lapangan, penulis merencanakan pengumpulan data-data dengan metode sebagai
berikut.
1. Metode penelitian kepustakaan.
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan
menelaah berbagai literatur, artikel, dan bahan – bahan kuliah yang mempunyai
5
relevansi dengan materi pembahasan, seperti: buku-buku, peraturan perundang-
undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan surat edaran bersama
menteri tentang Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Khusus (DAK),
catatan-catatan selama kuliah, majalah, dan surat kabar.
2. Metode penelitian lapangan.
Terdiri dari dua metode yaitu:
a. Metode wawancara, dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak-
pihak yang berkompeten dan berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) di kantor DPPKAD Kabupaten Banyumas.
b. Metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian secara
langsung di kantor DPPKAD Kabupaten Banyumas.
D. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penulisan, metode penulisan,
sistematika penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah.
BAB II DATA DAN FAKTA
Bab ini memberikan gambaran mengenai dinas pengelola DAK seperti struktur
organisasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kantor DPPKAD dan Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas serta kondisi faktual berdasarkan data yang berkaitan
realisasi pendapatan dan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Banyumas.
6
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
Poin A dalan bab ini menjelaskan mengenai beberapa teori tentang Dana
Perimbangan khususnya DAK dan teori berupa peraturan yang menjadi dasar bagi
penulis untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan dan pelaksanaan DAK. Dalam
poin B penulis menyajikan hasil evaluasi yang dilakukan atas pengelolaan dan
pelaksanaan DAK berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya serta
mengidentifikasikan kendala/masalah berdasarkan hasil evaluasi.
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi simpulan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya dan saran atau
usul sebagai masukan terhadap kendala/ permasalahan di lapangan yang
diidentifikasikan oleh penulis berdasarkan hasil evaluasi.
E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah
Evaluasi atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk
mengevaluasi pengelolaan keuangan DAK oleh Kantor DPPKAD Kabupaten
Banyumas. Evaluasi tersebut mencakup evaluasi atas penyediaan dana pendamping,
pengelola keuangan DAK, pencairan DAK, optimalisasi penggunaan DAK, akuntansi
serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan menteri
dalam negeri, peraturan menteri keuangan, dan surat edaran bersama tiga menteri.
Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan DAK dilakukan terhadap DAK Kabupaten
Banyumas tahun anggaran 2011 dan 2012.
Evaluasi pelaksanaan ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan teknis DAK
tahun 2011 dan triwulan I 2012 yaitu kesesuaian jenis kegiatan bidang pendidikan dan
kesehatan dengan petunjuk teknis, evaluasi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang
7
dikoordinasikan oleh sekretariat daerah, dan evaluasi alur pelaporan DAK Kabupaten
Banyumas. Identifikasi mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam
pengelolaan dan pelaksanaan DAK berdasarkan hasil evaluasi dipaparkan pada bagian
akhir pembahasan.
8
BAB II
DATA DAN FAKTA
A. Gambaran Umum Dinas dan Lembaga Teknis Kabupaten Banyumas
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya untuk
menyelenggarakan kepentingan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten
Banyumas menyusun perangkat daerah dalam bentuk satu organisasi yang terdiri dari
lembaga teknis, dinas daerah, sekretariat daerah, dan sekretariat dewan. Peraturan
Daerah Nomor 27 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten
Banyumas menjadi dasar pembentukan dua belas lembaga teknis sebagai berikut.
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
3. Badan Lingkungan Hidup.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.
6. Badan Kepegawaian Daerah.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan
Pangan.
8. Inspektorat.
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
10. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.
9
11. Inspektorat.
12. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
13. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
15. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Banyumas menjadi dasar pembentukan tiga belas dinas daerah.
Dinas Daerah Kabupaten Banyumas tersebut adalah sebagai berikut.
1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
7. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.
10. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.
11. Dinas Peternakan dan Perikanan.
12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
10
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas
menjadi dasar pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
B. Profil umum Dinas Pengelola DAK
1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
dimaksudkan untuk mengurus kepentingan daerah bidang keuangan. Dalam rangka
memaksimalkan tercapainya tujuan tersebut dibentuk pula susunan organisasi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2011. Peraturan daerah tersebut merupakan perubahan dari
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009. Susunan organisasi DPPKAD adalah
sebagai berikut.
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
1) Subbagian Bina Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum;
c. Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2) Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran;
d. Bidang Pelayanan, Penagihan, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan,
terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan;
11
2) Seksi Penagihan dan Keberatan;
3) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
1) Seksi Penyusunan Anggaran;
2) Seksi Bina Keuangan Daerah.
f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
1) Seksi Belanja Langsung;
2) Seksi Belanja Tidak Langsung;
3) Seksi Kas Daerah.
g. Bidang Aset dan Akuntansi.
1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
2) Seksi Penatausahaan Aset;
3) Seksi Akuntansi.
h. UPT.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
digambarkan pada sebuah struktur organisasi pada lampiran 1.
Tugas pokok dan fungsi DPPKAD diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26
Tahun 2009 yang mengalami perubahan pada pasal 29 mengenai susunan organisasi
DPPKAD dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011. Perubahan ini disebabkan
pada tahun 2011 pengelolaan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )
dan pada tahun 2013 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan
Perkotaan akan dialihkan kepada pemerintah daerah maka perubahan tersebut
12
dimaksudkan untuk membentuk suatu organisasi pengelola pendapatan dan keuangan
daerah yang efektif dan efisien. Selain pasal yang disebutkan tersebut, tidak ada
perubahan lain hingga tahun 2012.
Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 adalah sebagai dinas daerah yang bertugas
melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah daerah subbidang administrasi
keuangan daerah pada urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian, berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.
Dalam rangka penjabaran fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Aset Daerah maka disusunlah peraturan bupati yang mengatur hal tersebut yaitu
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa DPPKAD
menjalankan fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pendapatan;
c. pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Kaitannya dengan DAK, DPPKAD adalah dinas yang berperan dalam
pengelolaan keuangan DAK di daerah dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola
13
Keuangan Daerah (PPKD). Bidang/ seksi terkait yang berhubungan langsung dengan
pengelolaan keuangan daerah yaitu seksi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
yang sah, seksi anggaran, seksi kas daerah, seksi belanja langsung serta bidang
akuntansi dan aset. Rincian tugas bidang dan seksi yang berkaitan langsung dengan
pengelolaan keuangan DAK dapat dilihat pada lampiran 2. Dalam melakukan
pengelolaan keuangan terhadap DAK , DPPKAD berpedoman pada regulasi antara
lain:
a. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
c. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK.
1) Tahun Anggaran 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/ PMK.07/ 2010.
2) Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/ PMK.07/ 2011.
d. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer ke Daerah yaitu PMK Nomor 06/PMK.07/2012 yang
merupakan perubahan dari PMK Nomor 126/PMK.07/2010.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah.
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
Pembentukan sekretariat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2009. Penjabaran lebih lanjut tentang tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi di
jabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010.
14
Tugas pokok sekretariat daerah adalah membantu bupati menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan dengan sekretariat dewan, dinas daerah, lembaga teknis, lembaga
lain, satpol pp, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi, terdiri dari:
1) Bagian Pemerintahan;
2) Bagian Hukum;
3) Bagian Organisasi;
4) Bagian Umum.
c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1) Bagian Perekonomian;
2) Bagian Pembangunan;
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
4) Bagian Hubungan Masyarakat.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam susunan organisasi sekretariat daerah tersebut bagian yang berperan dalam
pengelolaan DAK adalah bagian pembangunan. Bagian pembagunan tersebut
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK sesuai dengan SEB Menneg
PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK.07/2008; 900/3556/SJ Tanggal 21 November
2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi
15
Pemanfaatan DAK. Susunan organisasi sekretariat daerah tergambar dalam Struktur
organisasi sekretariat daerah yang dapat dilihat pada lampiran 3.
C. DAK Kabupaten Banyumas.
1. Kebijakan dana perimbangan Kabupaten Banyumas.
Proses perencanaan dan penganggaran memiliki beberapa tahapan yaitu tahap
bottom up, tahap partisipatif, tahap teknokratis dan tahap politis. Kebijakan keuangan
daerah merupakan perencanaan yang telah melalui empat tahap tersebut dimana pada
tahap akhir ditetapkannya kebijakan ini telah terdapat kesepakatan antara Bupati
Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas. Kebijakan keuangan daerah tersebut
mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) . Kebijakan keuangan
daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan dana
perimbangan tercakup didalam kebijakan keuangan daerah tentang pendapatan.
Kebijakan dana perimbangan Kabupaten Banyumas pada dokumen KUA yang juga
tertuang dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut.
Dana perimbangan sebagai wujud desentralisasi fiskal merupakan dana transfer dari dana perimbangan memiliki prinsip money follows function. DAK adalah dana perimbangan pusat yang ditujukan untuk kegiatan yang spesifik. Dalam hal pelaksanaannya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas adalah menggunakannya secara maksimal untuk mendukung tercapainya maksud dana perimbangan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah, meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan menggali potensi ekonomi daerah.
2. Alokasi DAK untuk Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2011 dan 2012.
Kabupaten Banyumas mendapatkan alokasi DAK dari pemerintah pusat sejak
tahun 2003. Alokasi DAK Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010. Total DAK yang didapatkan
Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 adalah sebesar Rp93.907.900.000,00. Dana
16
Alokasi tersebut tertuang dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2011 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011.
Alokasi DAK tahun 2011 ditujukan untuk beberapa bidang antara lain:
a. bidang pendidikan;
b. bidang kesehatan;
c. bidang infrastruktur jalan;
d. bidang infrastruktur air minum dan sanitasi;
e. bidang kelautan dan perikanan;
f. bidang lingkungan hidup;
g. bidang keluarga berencana;
h. bidang kehutanan;
i. bidang perhubungan dan komunikasi.
Pelaksanaan anggaran pendapatan dana perimbangan berupa DAK tersebut
kemudian ditetapkan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Nomor 1.20 05 02 00 00 4 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) sebagai unit organisasi yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD). DPPA SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah tersebut disahkan pada tanggal 13 Oktober tahun 2011.
Alokasi DAK Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011. Total DAK yang didapatkan
Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 adalah sebesar Rp118.901.780.000,00.
17
Besaran Alokasi DAK pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan dengan alokasi
pada tahun 2011. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2012 bidang yang
memperoleh DAK berjumlah empat belas bidang selain itu alokasi DAK bidang
pendidikan pada tahun 2012 sebagian adalah sisa DAK tahun 2011 yang diluncurkan
ke tahun 2012. DAK tahun 2012 tertuang dalam APBD Kabupaten Banyumas yang
sampai dengan triwulan I tahun 2012 masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah
dan pada bulan Juni tahun 2012 sedang dalam proses penyusunan APBD Perubahan
atas beberapa pergeseran anggaran SKPD Kabupaten Banyumas. Besaran DAK
Kabupaten Banyumas tahun 2012 untuk empat belas bidang antara lain:
a. bidang pendidikan;
b. bidang kesehatan;
c. bidang sarana jalan;
d. bidang sarana irigasi;
e. bidang air bersih;
f. bidang sanitasi;
g. bidang prasarana pemerintah daerah;
h. bidang perikanan;
i. bidang pertanian;
j. bidang lingkungan hidup;
k. bidang kependudukan dan KB;
l. bidang perdagangan sebesar;
m. bidang kehutanan;
n. bidang perhubungan dan komunikasi.
18
Pelaksanaan anggaran pendapatan dana perimbangan berupa DAK ditetapkan dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor 1.20 05 00 00 4 yang
disahkan pada tanggal 31 Desember 2011. Tabel II.1 dibawah ini menjelaskan
besaran alokasi DAK Kabupaten Banyumas tahun 2011 dan 2012.
Tabel II.1 Besaran alokasi DAK tahun 2011 dan 2012
Bidang
Tahun
2011 2012 1 Pendidikan 51.366.900.000 73.923.390.000 2 Kesehatan 14.332.300.000 13.724.130.000 3 Infrastruktur Jalan 15.640.800.000 7.838.240.000 4 Infrastruktur Air Minum
dan Sanitasi 3.500.600.000 -
5 Infrastruktur Irigasi - 4.809.190.000 6 Infrastruktur Air Bersih - 2.406.620.000 7 Infrastruktur Sanitasi 1.493.510.000 8 Kelautan dan Perikanan 5.500.900.000 - 9 Perikanan - 3.437.640.000 10 Lingkungan Hidup 999.600.000 1.132.370.000 11 Keluarga Berencana 1.216.000.000 - 12 Kependudukan dan
Keluarga Berencana - 1.149.920.000
13 Kehutanan 1.097.500.000 1.247.370.000 14 Perhubungan dan
Komunikasi 253.300.000 357.130.000
15 Prasarana Pemerintah Daerah
- 1.438.760.000
16 Pertanian - 4.375.170.000 17 Perdagangan - 1.208.340.000
Sumber: DPPA PPKD tahun 2011 dan DPA PPKD tahun 2012
3. Realisasi DAK Kabupaten Banyumas.
a. Realisasi pendapatan dari pusat.
Realisasi transfer DAK dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 sebesar
(Rp)
19
Rp93.892.400.000,00. Pencairan DAK tersebut mengikuti mekanisme yang telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Sesuai dengan
pasal 26, penerimaan transfer dana perimbangan berupa DAK Kabupaten Banyumas
yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut.
1) Tahap I sebesar 30% dari jumlah total DAK yang ditetapkan yaitu 30% x
Rp93.892.400.000,00 = Rp28.167.720.000,00.
2) Tahap II sebesar 45% dari total jumlah DAK yang ditetapkan yaitu 45% x Rp
Rp93.892.400.000,00 = Rp42.251.580.000,00.
3) Tahap III sebesar 25% dari total jumlah DAK yang ditetapkan yaitu 25% x
Rp93.892.400.000,00 = Rp23.473.100.000,00.
Pelaksanaan persyaratan pencairan dana perimbangan berupa DAK Kabupaten
Banyumas dilaksanakan oleh bidang perbendaharaan yaitu seksi kas daerah di
DPPKAD Kabupaten Banyumas.
Pencairan DAK tahap I dari pusat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) pada tanggal 11 Maret 2011, DAK tahap II diterima Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) pada tanggal 18 November 2011, dan tahap III diterima pada tanggal
23 Desember 2011.
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Banyumas berada pada Bank
Jateng cabang Purwokerto dengan nomor rekening 1.003.00010.3 . Rekening tersebut
merupakan rekening utama dimana Kabupaten Banyumas memiliki dua rekening lain
di Bank Jateng sebagai pos sementara atau pembantu untuk menampung pendapatan
asli daerah dari SKPD. Kebijakan penempatan uang Kabupaten Banyumas yaitu
20
jumlah uang tertampung sementara di rekening pembantu akan dipindahbukukan ke
rekening utama oleh Bank Jateng dalam jangka waktu maksimal 24 jam. Untuk
penerimaan dana perimbangan termasuk DAK langsung ditransfer ke rekening utama.
Pencairan DAK tahun 2012 mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 / PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Daerah. Sampai dengan triwulan I 2012
DAK yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar 30% dari total
DAK yang telah ditetapkan yaitu 30% x Rp118.901.780.000,00 =
Rp35.670.534.000,00.
b. Realisasi belanja oleh daerah.
Pada tahun 2011 penyerapan DAK untuk seluruh bidang realisasinya dibawah
pagu yang telah ditetapkan sehingga pada tahun 2011 terdapat sisa DAK yang cukup
besar. Penyerapan DAK pada setiap tahap sebagai berikut.
1) Tahap I penyerapan DAK sebesar Rp13.177.676.552,00 dari total dana yang telah
ditransfer dari tahap I sebesar Rp28.167.720.000,00.
2) Tahap II penyerapan DAK sebesar Rp15.694.353.962,00 kumulatif dengan tahap
I sebesar Rp28.872.030.534,00 dari total penerimaan kumulatif tahap I dan tahap
II sebesar Rp70.419.300.000,00.
3) Tahap III penyerapan DAK sebesar Rp11.676.990.203,00, kumulatif dengan
tahap I dan tahap II sebesar Rp40.549.020.737 dari total penerimaan tahap I,
II,dan III sebesar Rp93.892.400.000,00
Sisa DAK pada tahun 2011 sebesar Rp53.343.379.263,00. Persentase sisa DAK
tersebut adalah sebesar 56,81%. Jumlah dan persentase tersebut merupakan jumlah
21
dan persentase DAK murni tanpa dana pendamping DAK yang dilaporkan Kabupaten
Banyumas melalui Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Sisa pagu DAK kecuali bidang pendidikan
jumlahnya tidak signifikan. Namun, untuk DAK bidang pendidikan realisasi anggaran
sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp.0,00 atau 0%.
Pada triwulan I tahun 2012 penyerapan DAK oleh SKPD pengelola dan
pelaksanan teknis bidang DAK sebesar 0%. Sampai dengan triwulan I belum ada
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di terbitkan untuk SKPD pengelola dan
pelaksana teknis bidang DAK. Pada triwulan I 2012 SKPD penerima DAK sebagai
pelaksana teknis DAK sedang dalam proses melakukan persiapan sehingga belum
terjadi penyerapan DAK dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Tabel II.2 dibawah ini merupakan daftar realisasi pendapatan DAK Kabupaten
Banyumas dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tahun 2011 :
Tabel II.2 Realisasi pendapatan DAK
Penerimaan dari rekening kas umum negara Tahap I Rp28.167.720.000 Tahap II Rp42.251.580.000 Tahap III Rp23.473.100.000 Total Rp93.892.400.000
Sumber: laporan penyerapan penggunaan DAK tahun 2011
Realisasi pendapatan DAK dilakukan dalam tiga tahap seperti yang dijelaskan pada
tabel II.2. Tahap I sebesar 30%, tahap II 45%, dan tahap III sebesar 25%. Disamping
itu, terkait dengan realisasi belanja perbidang DAK, Tabel II.3 dibawah ini
menjelaskan tentang jumlah pagu perbidang, penyerapan, dan sisa pagu tahun 2011.
22
Tabel II.3 Penyerapan DAK tahun 2011
Bidang
Alokasi Realisasi Sisa
1 2 3= (1-2) 1 Pendidikan SD 43.284.300.000 0 43.284.300.000 2 Pendidikan SMP 8.067.100.000 0 8.067.100.000 3 Kesehatan Pelayanan
Farmasi 7.304.100.000 7.155.277.490 148.822.510
4 Kesehatan Pelayanan Rujukan
7.028.200.000 6.923.151.545 105.048.455
5 Infrastruktur Jalan 7.906.000.000 7.834.325.455 71.674.545 6 Infrastruktur Irigasi 7.734.800.000 7.713.380.909 21.419.091 7 Infrastruktur Air minum 1.163.100.000 1.140.212.726 22.887.274 8 Infrastruktur Sanitasi 2.337.500.000 2.291.143.182 46.356.818 9 Kelautan dan Perikanan 5.500.900.000 4.190.863.800 1.310.036.200
10 Lingkungan Hidup 999.600.000 991.104.000 8.496.000 11 Keluarga Berencana 1.216.000.000 1.027.927.530 188.072.470 12 Kehutanan 1.097.500.000 1.030.482.100 67.017.900 13 Keselamatan
Transportasi Darat 253.300.000 251.152.000 2.148.000
TOTAL 93.892.400.000 40.549.020.737 53.343.379.263 Sumber: laporan penyerapan penggunaan DAK tahun 2011
D. Dinas/ Lembaga Pelaksana Teknis DAK
DAK merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan. Dana
tersebut diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) yang bertindak sebagai PPKD dan didistribusikan kepada unit organisasi
dinas daerah dan lembaga teknis terkait yang bertindak sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana DAK antara lain:
1. Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang (DCKKTR).
Dasar pembentukan DCKKTR adalah Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009. Pasal
18 Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 menyebutkan bahwa DCKKTR memiliki
tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah daerah subbidang
(Rp)
23
perkotaan dan pedesaan, subbidang air minum, subbidang air limbah, subbidang
persampahan, subbidang drainase, subbidang permukiman, subbidang bangunan,
gedung dan lingkungan.
Pada tahun 2011 DCKKTR mengelola dan melaksanakan teknis kegiatan DAK
bidang Infrastruktur air minum (air bersih) dan infrastruktur sanitasi. Pada tahun
2012 DCKKTR mengelola dan melaksanakan teknis bidang infrastruktur air minum
(air bersih), infrastruktur sanitasi, dan bidang prasarana pemerintah daerah.
2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM).
Dasar pembentukan dinas SDABM adalah Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun
2009. Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Dinas
SDABM memiliki tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah daerah
subbidang sumber daya air dan subbidang bina marga.
Pada tahun 2011 dan tahun 2012 dinas SDABM mengelola dan melaksanakan
teknis kegiatan DAK bidang infrastruktur jalan dan infrastruktur irigasi.
3. Badan Lingkungan Hidup (BLH).
Dasar pembentukan BLH adalah Peraturan Daerah No 27 Tahun 2009. Pasal 8
menyebutkan bahwa tugas BLH adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
Pada tahun 2011 dan tahun 2012 Badan Lingkungan Hidup mengelola dan
melaksanakan teknis DAK bidang lingkungan hidup.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.
Dasar pembentukan BAPERMAS PKB adalah Peraturan Daerah No 27 Tahun
2009. Pasal 12 menyebutkan bahwa tugas BAPERMAS PKB adalah melaksanakan
24
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang
keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Pada tahun 2011 dan tahun 2012 BAPERMAS PKB mengelola dan
melaksanakan teknis kegiatan DAK bidang keluarga berencana.
5. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.
Dasar pembentukan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan adalah
Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009. Pasal 22 menyebutkan bahwa tugas Dinas
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan adalah melaksanakan teknis operasional
sebagian urusan pemerintahan daerah subbidang tanaman pangan dan holtikultura,
subbidang perkebunan, dan subbidang penunjang.
Pada tahun 2011 Dinpertanbunhut mengelola dan melaksanakan teknis kegiatan
DAK bidang kehutanan sedangkan pada tahun 2012 bidang pertanian dan bidang
kehutanan.
6. RSUD Banyumas.
RSUD Banyumas merupakan badan layanan umum daerah (BLUD). Berdasarkan
Keputusan Bupati Nomor 445/371/2008 status pola pengelolaan keuangan RSUD
Banyumas adalah Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan status penuh.
Tugas pokok RSUD Banyumas adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan
daerah bidang kesehatan.
Pada tahun 2011 dan tahun 2012 RSUD Banyumas mengelola dan melaksanakan
teknis kegiatan DAK bidang kesehatan pelayanan rujukan.
25
7. RSUD Ajibarang.
Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tugas
RSUD Ajibarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/
MENKES/SK/IV/2010 status RSUD Banyumas berganti dari kelas D menjadi kelas
C. Keputusan Menteri Kesehatan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun
2011.
Pada tahun 2011 dan tahun 2012 RSUD Ajibarang mengelola dan melaksanakan
teknis kegiatan DAK bidang kesehatan pelayanan rujukan.
8. Dinas Kesehatan.
Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tugas dinas
kesehatan adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah
bidang kesehatan.
Pada tahun 2011 Dinas kesehatan mengelola dan melaksanakan teknis kegiatan
DAK Bidang kesehatan pelayanan rujukan dan pelayanan farmasi. Pada tahun 2012
bidang kesehatan pelayanan dasar dan farmasi.
9. Dinas Pendidikan.
Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tugas dinas
pendidikan adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah
bidang pendidikan.
Pada tahun 2011 dan tahun 2012 dinas pertanian mengelola dan melaksanakan
teknis kegiatan DAK bidang pendidikan.
26
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.
Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tugas
dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi adalah melaksanakan teknis
operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, bidang perdagangan,
bidang koperasi, dan bidang usaha kecil menengah.
Pada tahun 2011 dinas perindustrian, perdagangan,dan koperasi tidak mengelola
dan melaksanakan teknis kegiatan DAK. Pada tahun 2012 mengelola dan
melaksanakan teknis DAK bidang sarana perdagangan.
11. Dinas Peternakan dan Perikanan.
Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tugas
dinas kesehatan adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah
subbidang peternakan dan kesehatan hewan, dan subbidang penunjang urusan
pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan serta sebagian urusan bidang
kelautan dan perikanan.
Pada tahun 2011 dan 2012 dinas peternakan dan perikanan mengelola dan
melaksanakan teknis kegiatan DAK bidang kalautan dan perikanan.
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
Pasal 10 Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 menyebutkan tugas
Dinhubkominfo adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah
bidang perhubungan serta komunikasi dan informatika.
Pada tahun 2011 dan tahun 2012 Dinhubkominfo mengelola dan melaksanakan
teknis kegiatan DAK bidang perhubungan dan komunikasi.
27
Dinas pelaksana teknis kegiatan DAK dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian teknis
terkait. Tabel bidang DAK tahun 2011 dan 2012 beserta organisasi atau dinas
pelaksana teknis dapat dilihat pada lampiran 4.
28
BAB III
LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN A. Landasan Teori
1. Dana perimbangan.
Dana perimbangan merupakan salah satu bentuk dari transfer daerah yang
bersumber dari APBN ke daerah. Termasuk dana perimbangan adalah Dana Bagi
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
Tujuan dana perimbangan adalah mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
milik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta mengurangi kesenjangan
pendanaan antar pemerintah daerah.
Dasar hukum dana perimbangan termasuk didalamnya DAK adalah Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan.
a. Pengertian DAK.
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK
dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah. Pengertian DAK dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa:
29
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
b. Dasar hukum DAK.
Dasar hukum Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2011 dan 2012 adalah
sebagai berikut.
1) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK untuk
tahun anggaran 2011 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/ PMK.07/
2010 dan untuk tahun anggaran 2012 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor
209/ PMK.07/ 2011.
4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer ke Daerah yaitu PMK Nomor 06/PMK.07/2012 yang
merupakan perubahan dari PMK Nomor 126/PMK.07/2010.
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas pasal 33 pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009.
6) SEB Menneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK.07/2008; 900/3556/SJ
30
Tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis
Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
7) Petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang dikeluarkan oleh kementerian teknis
terkait.
Pemerintah daerah penerima transfer dana perimbangan berupa DAK dalam
mengelola dan melaksanakan DAK wajib mematuhi dasar hukum diatas sebagai
pedoman dalam mengelola, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan DAK.
2. Pengelolaan DAK Kabupaten Banyumas.
Sesuai penjelasan pada ruang lingkup dan pembatasan masalah, evaluasi
pengelolaan keuangan DAK yang dibahas dalam laporan studi lapangan ini mencakup
evaluasi atas penyediaan dana pendamping, pengelola keuangan DAK, pencairan
DAK, optimalisasi penggunaan DAK, akuntansi, serta pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran. Penjelasan mengenai pengelolaan DAK berdasarkan regulasi
terkait adalah sebagai berikut.
a. Penyediaan dana pendamping.
Dana pendamping merupakan dana yang disediakan pemerintah daerah sebagai
wujud komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan
yang didanai DAK. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 bagian kelima Pasal 10, PMK Nomor 216/PMK.07/2010 pasal 7, PMK Nomor
209/PMK.07/2011 pasal 10 tentang penganggaran dana pendamping, pemerintah
daerah wajib menganggarkan dana pendamping minimal sebesar 10% dari total
31
alokasi DAK yang ditetapkan untuk masing-masing daerah. Dana pendamping wajib
dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping kecuali
memenuhi kriteria tertentu yang dikarenakan kondisi kemampuan keuangan
daerahnya. Daerah tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping apabila
kemampuan daerahnya yaitu selisih penerimaan umum APBD dengan belanja
pegawainya sama dengan nol atau negatif.
Penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan lebih rinci
mengenai kemampuan keuangan daerah yang dihitung dengan mencari selisih antara
penerimaan umum APBD dan belanja pegawai. Dimana penerimaan umum APBD
dihitung dengan rumus :
Keterangan :
PAD = Pendapatan Asli Daerah
DAU = Dana Alokasi Umum
DBH = Dana Bagi Hasil
DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
b. Pengelola keuangan DAK.
Pelaksanaan pengelolaan keuangan DAK dilakukan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH - DBHDR)
32
Tahun 2009 Pasal 13 tugas kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) sebagai PPKD antara lain:
1) penyusunan kebijakan dan pedoman operasional DAK;
2) pengendalian pelaksanaan DAK;
3) penatausahaan pendapatan DAK;
4) pengesahan dokumen sebagai dasar pelaksanaan DAK;
5) penetapan anggaran kas;
6) penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7) pelaksanaan penempatan uang yang bersumber dari DAK;
8) pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah;
9) pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan DAK di daerah;
10) pelaksanaan konfirmasi dan pemantauan penyaluran DAK sesuai tahapan dari
rekening kas negara ke rekening kas daerah pada bank/dan atau lembaga
keuangan lainnya yang ditunjuk;
11) penyajian informasi keuangan DAK di Daerah; dan
12) pelaksanaan kebijakan dan pedoman penghapusan barang milik daerah yang
bersumber dari DAK.
PPKD dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa BUD atau pejabat lain
di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1) melakukan pengendalian penyaluran DAK;
2) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan DAK di daerah;
33
3) menyajikan informasi keuangan DAK secara khusus sesuai kebutuhan; dan
4) melaksanakan kebijakan dan pedoman penghapusan barang milik daerah yang
bersumber dari DAK.
Kepala SKPKD Kabupaten Banyumas adalah Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang membawahi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD). Dalam melaksanakan tugasnya kepala DPPKAD dibantu oleh kepala
bidang dan kepala seksi dalam struktur organisasi yang telah dijelaskan pada Bab II.
c. Pencairan DAK.
Pelaksanaan pencairan dana perimbangan dari pusat dilaksanakan oleh SKPKD
berdasarkan DPA- PPKD yang telah di tetapkan. Dalam rangka pencairan DAK,
PPKD menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan DAK yang secara lebih
rinci diatur dalam PMK Nomor 126/PMK.07/2010 untuk DAK tahun anggaran 2011
dan PMK Nomor 06/PMK.07/2012 untuk DAK tahun anggaran 2012. Laporan
pertanggungjawaban merupakan salah satu dokumen persyaratan pencairan DAK.
Penyaluran DAK dari pusat ke daerah tahun anggaran 2011 sesuai dengan PMK
Nomor 126/PMK.07/2010 dan tahun anggaran 2012 sesuai dengan PMK Nomor
06/PMK.07/2012 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Penyaluran tahap I sebesar 30% dari alokasi DAK, paling cepat bulan Februari
dengan syarat Perda tentang APBD, laporan penyerapan penggunaan DAK tahun
anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan dana pendamping.
34
2) Penyaluran tahap II sebesar 45% dari alokasi DAK, dilaksanakan selambat-
lambatnya lima belas hari setelah laporan realisasi tahap I diterima Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan;
3) Penyaluran tahap III sebesar 25% dari alokasi DAK, dilaksanakan selambat-
lambatnya lima belas hari setelah laporan realisasi tahap II diterima Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
Persyaratan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi daerah pada tahun anggaran
2011 dan 2012 tidak berbeda hanya saja untuk tahun anggaran 2012, laporan
penyerapan DAK dilengkapi dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) atas penggunaan DAK beserta softcopy dalam bentuk ms excel. Hal ini
dijelaskan dalam pasal 27 PMK Nomor 06/PMK.07/2012.
Laporan realisasi penyerapan DAK tahap I atau II dapat dibuat setelah
penyerapan DAK di daerah mencapai 90% atau lebih besar dari DAK yang diterima
Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). Laporan realisasi penyerapan DAK tahap I
atau II diterima paling lambat tujuh hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan
berakhir. Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan atau
hangus.
d. Optimalisasi penggunaan sisa DAK.
Optimalisasi penggunaan sisa DAK berkaitan dengan kebijakan atas sisa dana
DAK di daerah. Hampir selalu terdapat sisa dana dalam pelaksanaan DAK. Sisa dana
tersebut dapat berupa sisa dana DAK di kas umum daerah yang belum dicairkan atau
sisa dana DAK yang telah dicairkan dari kas umum daerah tetapi terdapat sisa dari
35
kegiatan tender yang dilaksanakan. Kebijakan atas dua jenis sisa dana DAK tersebut
berbeda. Kebijakan untuk sisa dana di kas umum daerah yang belum dicairkan oleh
SKPD dan kebijakan sisa tender diatur dalam PMK 126/PMK.07/2010 pasal 28, PMK
06/PMK.07/2012 pasal 29 sebagai berikut:
1) Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir,
daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK
pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis
tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan.
2) Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan
merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD
perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak/tender pada suatu
bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut.
Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2009 pasal 32 sisa tender seperti yang
disebutkan oleh peraturan menteri keuangan tersebut boleh mendahului APBD
perubahan dengan syarat mendapat persetujuan dari DPRD. Setelah mendapat
persetujuan DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait menyusun RKA-
SKPD dan DPA-SKPD yang baru.
e. Akuntansi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 pasal 37 menetapkan
bahwa sistem akuntansi pendapatan DAK dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada
SKPKD. Pasal 39 menyebutkan bahwa prosedur akuntansi penerimaan dan
36
pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD dan PPK-
SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
f. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran DAK yang diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 pasal 42 antara lain:
1) PPKD menyusun laporan realisasi semester I (pertama) APBD dengan cara
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester I (pertama) masing-masing
SKPD.
2) PPKD menyusun laporan keuangan DAK dengan cara menggabungkan seluruh
laporan realisasi semester I (pertama) yang disusun secara terpisah oleh masing-
masing SKPD.
3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Sekretaris
Daerah selaku Koordinator Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya disampaikan
kepada Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan teknis DAK Kabupaten Banyumas.
Sesuai penjelasan pada ruang lingkup dan pembatasan masalah, evaluasi
pelaksanaan teknis bidang pendidikan dan kesehatan DAK yang dibahas dalam
laporan studi lapangan ini mencakup evaluasi atas kesesuaian realisasi kegiatan DAK
dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait, kegiatan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta alur pelaporan DAK.
Dasar hukum yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan teknis yaitu SEB
Menneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri
37
Nomor 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK.07/2008; 900/3556/SJ Tanggal 21
November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Pemanfaatan DAK dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian
teknis terkait. Penjelasan mengenai dasar hukum yang menjadi landasan teori dalam
evaluasi atas pelaksanaan teknis adalah sebagai berikut.
a. Petunjuk teknis pelaksanaan DAK.
1) Bidang pendidikan
Penganggaran DAK pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2010 tentang perubahan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009. DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2011 dan seterusnya
dikelola mekanisme belanja langsung perkegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan dan
mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pengadaan barang/ jasa pemerintah kemudian diatur
pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Petunjuk teknis DAK Pendidikan pada tahun 2011 yaitu Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2011 untuk DAK SD dan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2011 untuk DAK SMP.
Sedangkan petunjuk teknis untuk DAK pendidikan tahun anggaran 2012 yaitu
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 tahun 2011 untuk DAK SD
dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 tahun 2011 untuk
DAK SMP.
38
DAK bidang pendidikan tiap tahunnya memiliki arah kebijakan masing-masing.
DAK merupakan dana perimbangan yang bersifat spesifik sehingga dalam
pelaksanaannya pemerintah daerah harus melaksanakan sesuai kebijakan dalam
petunjuk teknis masing-masing bidang.
Arah kebijakan DAK Pendidikan tahun 2011 sebagai berikut.
a) Kegiatan DAK Pendidikan SD/SDLB tahun anggaran 2011 adalah rehabilitasi
ruang kelas berat dan/sedang, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya,
pembangunan perpustakaan perabot dan sarana, dan sarana peningkatan mutu
pendidikan.
b) Kegiatan DAK Pendidikan SMP/SMPLB tahun anggaran 2011 adalah
pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotnya, pembangunan
Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, rehabilitasi ruang belajar,
pembangunan Ruang Belajar Lain (RBL) beserta perabotnya, serta penyediaan
sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan.
c) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2011 menggunakan
mekanisme pengadaan barang/jasa dengan mengikuti Peraturan Presiden nomor 54
Tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku.
d) Pelaksana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2011 adalah SKPD yang
memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan.
Arah kebijakan DAK Pendidikan tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut.
a) DAK bidang pendidikan SD tahun 2012 berdasarkan urutan prioritas digunakan
untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat termasuk perabotnya, pembangunan
39
ruang perpustakaan termasuk perabotnya, dan pengadaan sarana peningkatan
mutu pendidikan berupa peralatan pendidikan.
b) DAK bidang pendidikan SMP tahun 2012 digunakan untuk peningkatan
prasarana pendidikan yaitu rehabilitasi ruang belajar termasuk perabotnya dan
peningkatan mutu pendidikan.
c) Program peningkatan prasarana pendidikan menggunakan mekanisme swakelola
oleh sekolah sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sedangkan
program peningkatan mutu pendidikan menggunakan mekanisme penyedia
barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d) Sekolah melaksanakan program peningkatan prasarana pendidikan dengan
metode swakelola sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan program peningkatan mutu
pendidikan dengan metode penyedia barang/jasa sesuai peraturan perundang-
undangan.
Terdapat beberapa perbedaan antara arah kebijakan DAK bidang pendidikan
tahun 2011 dengan tahun 2012. Selain itu, terdapat pula perbedaan tentang kebijakan
pelaksanaan anggaran DAK pendidikan tahun 2012 yang diatur oleh menteri dalam
negeri dengan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Tabel III.1 di bawah ini menjelaskan mengenai perbandingan arah kebijakan
DAK bidang pendidikan tahun 2011 dan 2012.
40
Tabel III.1
Perbandingan arah kebijakan DAK pendidikan tahun 2011 dengan tahun 2012
No
Perbandingan
DAK bidang pendidikan
2011 2012 1 Pelaksanaan
anggaran Menurut Permendagri dan Permendikbud menggunakan mekanisme belanja langsung melalui pengadaan barang/jasa.
Menurut Permendagri : mekanisme belanja langsung melalui pengadaan barang/jasa untuk semua program. Menurut Permendikbud : mekanisme hibah melalui swakelola untuk program peningkatan prasarana dan mekanisme pengadaan untuk program peningkatan mutu pendidikan.
2 Program DAK SD
Terdapat pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya.
Tidak terdapat pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya.
3 Program DAK SMP
Terdapat pembangunan ruang kelas baru dan ruang belajar lain beserta perabotnya
Tidak terdapat pembangunan ruang kelas baru dan ruang belajar lain beserta perabotnya
4 Pelaksana program peningkatan prasarana pendidikan
Dinas Pendidikan untuk semua program.
Sekolah yang bersangkutan untuk program peningkatan prasarana dan Dinas Pendidikan untuk program peningkatan mutu pendidikan.
Sumber: diolah dari Permendikbud tentang petunjuk teknis DAK pendidikan 2011 dan 2012, Permendagri No. 20 Tahun 2009,dan Permendagri No. 59 Tahun 2010.
2) Bidang kesehatan
Penganggaran DAK kesehatan tidak diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 tahun 2009 dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri
41
Nomor 59 tahun 2010. Oleh karena itu pelaksanaan anggaran DAK kesehatan
menyesuaikan dengan menu dalam petunjuk teknis.
Arah kebijakan DAK bidang kesehatan 2011 ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1810/Menkes/SK/XII/2010 adalah
sebagai berikut.
a) DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut.
(1) Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan pembangunan, peningkatan,
perbaikan dan perluasan Puskesmas khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK); pembangunan pos kesehatan desa; pengadaan peralatan
kesehatan termasuk Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA); pengadaan
peralatan promosi kesehatan.
(2) Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan pembangunan dan pengadaan
peralatan kesehatan untuk program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
Komprehensif (PONEK) di RS; pembangunan, perbaikan Bank Darah RS
(BDRS) dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS;
pembangunan dan pengadaan peralatan Instalasi Gawat Darurat RS (IGD RS);
Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS; pemenuhan peralatan di
laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) di RS.
(3) Pelayanan kefarmasian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan; pembangunan baru dan rehabilitasi instalasi farmasi di
kabupaten/kota; pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di kabupaten/kota.
42
b) DAK bidang kesehatan tahun anggaran 2011 disalurkan melalui mekanisme
transfer yang diatur melalui peraturan menteri keuangan dan ketentuan peraturan
yang berlaku lainnya. Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar
dan pelayanan kefarmasian untuk kabupaten/kota disalurkan melalui SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan penyediaan sarana prasarana dan
peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan disalurkan melalui SKPD
Rumah Sakit Umum atau Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD
Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Arah kebijakan DAK bidang kesehatan tahun 2012 ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2494/Menkes/Per/XII/2011. DAK
Bidang Kesehatan Tahun 2012 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut.
a) Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan peningkatan puskesmas mampu
persalinan normal; peningkatan puskesmas menjadi puskesmas
perawatan/puskesmas mampu PONED termasuk rumah dinas tenaga kesehatan
terutama di DTPK; pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas tenaga
kesehatan; pembangunan pos kesehatan desa/pos pembinaan terpadu.
b) Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan pemenuhan fasilitas tempat
tidur klas III RS; pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEK RS;
pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IGD RS; pemenuhan sarana,
prasarana dan peralatan untuk pelayanan darah.
c) Pelayanan kefarmasian dapat dimanfaatkan untuk penyediaan obat terutama obat
generik dan perbekalan kesehatan; pembangunan baru/rehabilitasi dan
43
penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi di kabupaten/kota; pembangunan
baru instalasi farmasi gugus pulau/satelit dan penyediaan sarana pendukungnya.
Tidak terdapat perbedaan signifikan antara arah kebijakan DAK bidang kesehatan
tahun 2011 dengan tahun 2012. Arah kebijakan kedua tahun tersebut ditujukan untuk
program pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan
kesehatan kefarmasian.
b. Pemantauan dan evaluasi.
Organisasi pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota sesuai
dengan yang diatur dalam SEB Menneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan,
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK.07/2008;
900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan
Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK adalah sekretaris daerah dengan
melibatkan Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan/sebutan lain, SKPKD, dan
SKPD terkait. Organisasi pelaksana kegiatan tersebut mempunyai tugas sebagai
berikut.
1) Melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK.
2) Melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi
pelaksana provinsi melalui forum koordinasi.
3) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan laporan pemantauan teknis
pelaksanaan DAK dari SKPD.
4) Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan
rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota.
44
Jadwal pelaksanaan pemantauan teknis pelaksanaan DAK adalah sebagai berikut.
1) Review laporan dilaksanakan setiap triwulan pada tahun berjalan.
2) Kunjungan lapangan dilaksanakan antara bulan Juli - Oktober pada tahun
berjalan.
3) Forum koordinasi dilaksanakan antara bulan April – November pada tahun
berjalan.
c. Alur pelaporan DAK.
1) Laporan pelaksanaan triwulan disampaikan oleh SKPD kepada sekretaris daerah
dan selanjutnya sekretaris daerah melakukan kompilasi terhadap laporan SKPD
tersebut. Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan tersebut kepada
menteri keuangan, menteri dalam negeri, dan menteri teknis terkait selambat-
lambatnya empat belas hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dengan
tembusan kepada gubernur.
2) Laporan penyerapan DAK, merupakan laporan yang disampaikan kepada menteri
keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Penyusunan laporan
penyerapan DAK dikoordinasikan oleh satuan kerja yang membidangi
administrasi keuangan daerah.
3) Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun. Penyusunan laporan
akhir dikoordinasikan oleh sekretaris daerah dan selanjutnya disampaikan kepada
menteri teknis terkait dengan tembusan kepada gubernur paling lambat dua bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
45
B. Pembahasan
1. Evaluasi atas pengelolaan DAK Kabupaten Banyumas.
a. Penyediaan dana pendamping.
Dalam sub bab landasan teori telah dijelaskan bahwa tiap daerah yang menerima
DAK wajib menyediakan dana pendamping sebagai wujud komitmen terhadap
program yang dibiayai DAK. Dana pendamping tersebut sebesar 10% untuk kegiatan
yang bersifat fisik. Daerah tertentu dikecualikan dari kewajiban tersebut apabila
selisih penerimaan umum APBD nya dengan belanja pegawai sama dengan nol atau
negatif.
Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Banyumas pada tabel III.2 dihitung
berdasarkan selisih dari penerimaan umum APBD dengan belanja pegawai
menunjukan bahwa pada pada tahun 2011 selisih sebesar Rp175.835.099.318,00
sedangkan tahun 2012 selisih sebesar Rp223.414.128.806,00. Berdasarkan hitungan
pada tabel III.2 penyediaan dana pendamping wajib dilaksanakan oleh Kabupaten
Banyumas mengingat selisih penerimaan umum APBD dengan belanja pegawai lebih
dari nol sehingga kondisi kemampuan keuangannya tidak termasuk kondisi yang
dikecualikan.
Pemerintah Banyumas telah berkomitmen menyediakan dana pendamping untuk
melengkapi DAK secara maksimal sesuai dengan kemampuan daerah demi
mendukung suksesnya kegiatan yang dibiayai DAK. DAK tahun anggaran 2011 dan
tahun 2012 Kabupaten Banyumas diberikan untuk kegiatan pengadaan, rehabilitasi
ataupun pembangunan pada semua bidang DAK sehingga untuk tiap kegiatannya
wajib disediakan dana pendamping. Beberapa kegiatan DAK disediakan dana
46
pendamping lebih dari 10%. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk
mengoptimalisasikan penggunaan DAK.
Tabel III.2 menjelaskan mengenai hitungan kemampuan keuangan daerah APBD
kabupaten Banyumas tahun 2011 dan 2012.
Tabel III.2
Hitungan kemampuan keuangan Kabupaten Banyumas tahun 2011 dan 2012
(Rp) 2011 2012 Pendapatan Asli Daerah 172.487.675.175 188.589.671.236
Ditambah Dana Alokasi Umum 835.991.326.000 991.945.010.000
Dana Bagi Hasil dikurangi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
55.868.451.461 71.878.704.613
Penerimaan Umum APBD 1.064.347.452.636 1.252.413.385.849
Dikurangi : Belanja Pegawai 888.512.353.318 1.028.999.257.043 Selisih 175.835.099.318 223.414.128.806
Sumber: diolah dari APBD tahun 2011 dan APBD 2012
Dalam APBD tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Banyumas telah
dianggarkan dana pendamping untuk penggunaan DAK untuk kegiatan fisik minimal
sebesar 10%. Besaran alokasi DAK yang tertuang dalam pos anggaran belanja pada
dinas atau lembaga teknis sebagai pelaksana adalah jumlah dari DAK murni ditambah
dengan dana pendamping. Realisasi alokasi DAK pada tahun 2011 sebesar
Rp93.892.400.000,00 dianggarkan dalam APBD bersama dengan dana pendamping
sesuai yang disyaratkan sebesar Rp11.512.148.500,00 sehingga total DAK dan dana
pendamping sebesar Rp105.404.548.500,00. Persentase dana pendamping DAK tahun
2011 sebesar 12,26%. Sedangkan alokasi DAK pada tahun 2012 sebesar
47
Rp118.901.780.000,00 dianggarkan dalam APBD bersama dana pendamping sebesar
Rp13.915.035.582,00 sehingga total DAK dan dana pendamping sebesar
Rp132.816.816.282,00 atau sebesar 11,7%.
Pada tahun 2011 sebanyak tujuh bidang DAK diberikan dana pendamping
sebesar lebih dari 10%. Bidang tersebut antara lain: kesehatan pelayanan farmasi,
kesehatan pelayanan rujukan, infrastruktur jalan, infrastruktur air minum,
infrastruktur sanitasi, kehutanan, dan keselamatan transportasi darat.
Tabel III.3 di bawah ini menjelaskan secara rinci jumlah dana pendamping
perbidang DAK tahun 2011 beserta persentase besarannya.
Tabel III.3
Dana pendamping DAK tahun anggaran 2011
Bidang
DAK Murni Dana Pendamping
%
1 2 3 1 Pendidikan SD 43.284.300.000
5.137.590.000 10,00
2 Pendidikan SMP 8.067.100.000 3 Kesehatan Pelayanan
Farmasi 7.304.100.000 920.994.700 12,61
4 Kesehatan Pelayanan Rujukan
7.028.200.000 1.306.784.000 18,59
5 Infrastruktur Jalan 7.906.000.000 890.600.000 11,26 6 Infrastruktur Irigasi 7.734.800.000 783.480.000 10,13 7 Infrastruktur Air minum 1.163.100.000 167.579.800 14,41 8 Infrastruktur Sanitasi 2.337.500.000 1.243.750.000 53,21 9 Kelautan dan Perikanan 5.500.900.000 550.090.000 10,00 10 Lingkungan Hidup 999.600.000 101.730.000 10,18 11 Keluarga Berencana 1.216.000.000 121.600.000 10,00 12 Kehutanan 1.097.500.000 169.750.000 15,47 13 Keselamatan
Transportasi Darat 253.300.000 28.200.000 11,13
TOTAL 93.892.400.000 11..512.148.500 12,26 Sumber : laporan kemajuan triwulan I 2011
(Rp)
48
Pada tahun 2012 sebanyak tiga belas bidang DAK diberikan dana pendamping
sebesar lebih dari 10%. Pada tahun 2012 terdapat beberapa luncuran DAK dari tahun
2011. Sisa DAK yang dianggarkan kembali pada tahun 2012 tersebut juga diberikan
dana pendamping. Tabel III.4 di bawah ini menjelaskan secara rinci jumlah dana
pendamping perbidang DAK tahun 2012 beserta persentasenya.
Tabel III.4
Dana pendamping DAK tahun anggaran 2012
Bidang
DAK Murni Dana Pendamping
%
1 2 3 1 Pendidikan SD 66.098.740.000
7.392.339.000 10
2 Pendidikan SMP 7.824.650.000 3 Kesehatan Pelayanan
Farmasi 4.428.740.000 542.874.000 12,26
4 Kesehatan Pelayanan Rujukan
3.895.620.000 635.035.000 16,30
5 Kesehatan Pelayanan Dasar
5.399.770.000 764.977.000 14,17
6 Infrastruktur Jalan 7.838.240.000 928.338.800 11,84 7 Infrastruktur Irigasi 4.809.190.000 625.194.000 13,00 8 Infrastruktur Air minum 2.406.620.000 333.112.582 13,84 9 Infrastruktur Sanitasi 1.493.510.000 215.221.200 14,41 10 Kelautan dan Perikanan 3.437.640.000 382.044.000 11,11 11 Lingkungan Hidup 1.132.370.000 113.237.000 10,00 12 Keluarga Berencana 1.149.920.000 129.992.000 11,30 13 Kehutanan 1.247.370.000 194.737.000 15,61 14 Keselamatan
Transportasi Darat 357.130.000 37.343.000 10,46
15 Bidang Sarana Perdagangan
1.208.340.000 335.834.000 27,79
16 Bidang Pertanian 4.735.170.000 623.517.000 13,17 17 Bidang Prasarana
Pemerintah Daerah 1.438.760.000 661.240.000 45,96
TOTAL 118.901.780.000 13.915.035.582 11,7 Sumber : laporan kemajuan triwulan I 2012
(Rp)
49
Penyediaan dana pendamping DAK diawali dengan pernyataan kesanggupan
daerah untuk menyediakan dana pendamping berupa surat pernyataan Bupati
Banyumas yang juga adalah syarat pencairan DAK dari pusat. Surat pernyataan
tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada bulan
Februari saat akan mengajukan permohonan pencairan DAK tahap I. Surat pernyataan
penyediaan dana pendamping tersebut dapat dilihat pada lampiran 5.
Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Banyumas telah mematuhi ketentuan
pengelolaan DAK yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
bagian kelima Pasal 10, PMK Nomor 216/PMK.07/2010 pasal 7, PMK Nomor
209/PMK.07/2011 pasal 10 tentang penganggaran dana pendamping. Pemerintah
Kabupaten Banyumas telah menyediakan dana pendamping sebesar minimal 10%
untuk tiap bidang DAK.
b. Pengelola keuangan DAK.
Pengelola keuangan DAK Kabupaten Banyumas adalah unit Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD adalah Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD). Unit SKPKD Kabupaten Banyumas adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD).
Evaluasi tugas pengelolaan keuangan DAK oleh DPPKAD yang merupakan
sinergi dari beberapa bidang dan seksi adalah sebagai berikut.
1) Penatausahaan pendapatan DAK yang mencakup penyelenggaraan pencairan
DAK dari pusat ke daerah seharusnya berdasarkan tupoksi DPPKAD yang diatur
dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 adalah tugas seksi dana
50
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun, yang terjadi di
lapangan tugas tersebut dilaksanakan oleh seksi kas daerah.
2) Pengesahan dokumen sebagai dasar pelaksanaan DAK yaitu berupa Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan oleh PPKD. Dalam hal ini kepala
kantor DPPKAD telah melaksanakan tugas mengesahkan dokumen pelaksanaan
SKPD penerima DAK.
3) Penetapan anggaran kas, penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan
pelaksanaan penempatan uang yang bersumber dari DAK dilaksanakan oleh seksi
kas daerah.
4) Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah adalah sinergi dari bidang perbendaharaan
yang terdiri dari seksi belanja tidak langsung, seksi belanja langsung yang
bertugas memverifikasi SPM dan menerbitkan SP2D serta seksi kas daerah yang
melakukan pembayaran berdasarkan SP2D.
5) Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan DAK Kabupaten
Banyumas dikoordinasikan oleh seksi akuntansi dan bekerja sama dengan seksi
kas daerah dalam hal rekonsiliasi data penerimaan dan belanja yang dibiayai
DAK.
6) Pelaksanaan konfirmasi dan pemantauan penyaluran DAK sesuai tahapan dari
rekening kas negara ke rekening kas daerah pada bank/dan atau lembaga
keuangan lainnya yang ditunjuk dilaksanakan oleh seksi kas daerah.
7) Penyajian informasi keuangan DAK oleh seksi akuntansi.
51
8) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman penghapusan barang milik daerah yang
bersumber dari DAK oleh seksi penatausahaan aset.
Secara umum tupoksi bidang/seksi yang berkaitan dengan DAK telah
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
dan peraturan bupati yang mengaturnya secara lebih rinci. Permasalahan tentang
belum dilaksanakan sepenuhnya tupoksi seksi dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah karena pada awal tahun 2012 seksi tersebut baru
mengalami perubahan struktur kepengurusan sehingga masih membutuhkan
penyesuaian terutama dalam hal penetapan Standard Operating Procedure.
c. Pencairan DAK.
Pencairan DAK Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh sekretariat daerah
sebagai koordinator pengelola keuangan DAK dan DPPKAD sebagai dinas pengelola
keuangan DAK. Mekanisme pencairan DAK tahun 2011 harus mematuhi PMK
Nomor 126/PMK.07/2010.
DAK tahap I sebesar Rp28.167.720.000,00 diterima dari rekening kas umum
negara ke rekening kas umum daerah pada tanggal 11 Maret 2011 dilengkapi dengan
bukti penerimaan nomor 900/2287/IV/2011. Permohonan pencairan DAK tahap I
tahun 2011 telah diajukan bersama dokumen persyaratan sebagai berikut:
1) surat penyediaan dana pendamping yang disampaikan Sekretariat Daerah kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat penyediaan dana pendamping
Nomor 900/507/II/2011 ditandatangani oleh Bupati Banyumas pada tanggal 4
Februari 2011, dan
52
2) laporan realisasi penyerapan DAK tahun 2010.
DAK tahap II sebesar Rp42.251.580.000,00 diterima dari rekening kas umum
negara ke rekening kas umum daerah pada tanggal 18 November 2011 dilengkapi
dengan bukti penerimaan transfer ke daerah triwulan IV nomor 900/603/I/2012.
Permohonan pencairan DAK tahap II tahun 2011 telah diajukan bersama dengan
dokumen persyaratan yang ditetapkan yaitu laporan realisasi penyerapan DAK tahap I
tahun 2011 per tanggal 11 November 2011.
Pada tahun 2011 pelaksanaan DAK bidang pendidikan terhambat oleh petunjuk
teknis yang belum diterbitkan. Oleh karena itu, PMK Nomor 160/PMK.07/2011
mengatur bahwa permohonan pencairan dana tahap II penghitungannya tidak
termasuk DAK bidang pendidikan sebesar Rp15.405.420.000,00. Permohonan
pencairan dana tahap II tersebut dilakukan pada bulan November 2011 setelah DAK
tahap I terserap sebesar Rp13.177.676.552,00 atau sebesar 103% dari total DAK
tahap I diluar DAK pendidikan.
DAK tahap III sebesar Rp23.473.100.000,00 diterima dari rekening kas umum
negara ke rekening kas umum daerah pada tanggal 23 Desember 2011 dilengkapi
dengan bukti penerimaan transfer ke daerah triwulan IV nomor 900/603/I/2012.
Permohonan pencairan DAK tahap III tahun 2011 telah diajukan bersama dengan
dokumen persyaratan yang ditetapkan yaitu laporan realisasi penyerapan DAK tahap
II per tanggal 17 Desember 2011 yaitu 13 hari sebelum tahun anggaran berjalan
berakhir dan daftar SP2D yang diterbitkan untuk program atau kegiatan yang didanai
oleh DAK tahun anggaran 2011.
53
Permohonan pencairan DAK tahap III dilaksanakan setelah DAK tahap I terserap
Rp13.177.676.552,00 dan tahap II terserap Rp15.694.353.984,00 sehingga totalnya
menjadi Rp28.872.030.536,00 atau sebesar 90,5% dari total penerimaan DAK tahap I
dan II sebesar Rp.31.894.125.000,00 diluar DAK pendidikan.
DAK tahap I tahun anggaran 2012 diterima oleh kas daerah pada triwulan I
sebesar Rp35.670.534.000,00. Permohonan pencairan DAK tahap I tahun 2012 telah
dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 06/PMK.07/2012 dilengkapi dengan
dokumen persyaratan yang telah ditetapkan yaitu surat penyediaan dana pendamping,
laporan penyerapan DAK tahun 2011 per tanggal 3 februari 2012, dan daftar Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang
didanai DAK tahun anggaran 2011.
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai mekanisme permohonan pencairan DAK
yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan peraturan menteri
keuangan yang mengaturnya yaitu PMK Nomor 126/PMK.07/2010 dan PMK Nomor
06/PMK.07/2012. Persyaratan dokumen pencairan dana telah dilengkapi sesuai
ketentuan, pembuatan laporan penyerapan tidak melebihi batas waktu yang telah
ditetapkan yaitu maksimal tujuh hari sebelum tahun anggaran berjalan berakhir, dan
dilaporkan setelah penyerapan DAK tahap sebelumnya mencapai 90% atau lebih
besar dari DAK yang diterima kas daerah.
d. Optimalisasi penggunaan DAK.
Berdasarkan data yang didapat dari studi lapangan, sisa DAK pada tahun 2011
sebesar Rp53.343.379.263,00. Persentase sisa DAK tersebut adalah sebesar 56,81% .
54
Jumlah dan persentase tersebut merupakan jumlah dan persentase DAK murni tanpa
dana pendamping. Sisa DAK tersebut dilaporkan Kabupaten Banyumas melalui
Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.
Sisa DAK tahun anggaran 2011 Rp53.343.379.263,00 sebagian besar berasal dari
DAK bidang pendidikan yang tidak terlaksana sebesar Rp51.351.400.000,00, sisa
kegiatan tender sebesar Rp147.040.590,00 dan sisa di kas daerah sebesar
Rp1.844.938.673,00.
Sisa DAK untuk bidang pendidikan terdiri dari DAK untuk Sekolah Dasar (SD)
Rp43.284.300.000,00 dan untuk bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) sebesar Rp8.067.100.000,00. Dalam rangka optimalisasi penggunaan DAK,
pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan kebijakan sisa DAK tahun
2011 tersebut dengan menganggarkannya kembali pada tahun 2012. Atas sisa DAK
pendidikan tahun 2011 telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
tahun 2012 melalui DPA SKPD Dinas pendidikan nomor 1.01 01 16 87 5 2 untuk
kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah SD/SMP. Dokumen pelaksanaan
anggaran tersebut disahkan oleh kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas selaku
PPKD pada tanggal 31 Desember tahun 2011.
Sisa DAK dari kegiatan tender sebesar Rp147.040.590,00 merupakan sisa tender
sampai dengan bulan November 2011 dari DAK bidang infrastruktur jalan,
infrastruktur irigasi, lingkungan hidup, dan keselamatan transportasi darat. Sisa DAK
Rp1.844.938.673,00 merupakan sisa DAK di kas daerah yang belum dicairkan.
55
Kebijakan sisa DAK dari kegiatan tender sampai dengan bulan November 2011
sama seperti kebijakan sisa DAK di kas daerah yaitu diluncurkan ke tahun 2012. Sisa
DAK dari kegiatan tender dan sisa DAK di kas daerah dianggarkan kembali pada
tahun 2012 untuk bidang yang sama. Kebijakan sisa tender tidak dianggarkan kembali
untuk membiayai kegiatan yang sama pada tahun berjalan melalui mekanisme
perubahan APBD dikarenakan sisa DAK dari kegiatan tender tersebut terjadi pada
bulan November yang merupakan triwulan IV sehingga telah lewat dari masa
perubahan APBD.
Meskipun terdapat sisa DAK pada tahun anggaran 2011 diluar bidang
pendidikan, tetapi realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Sisa DAK diluar bidang
pendidikan dikarenakan adanya sisa tender dimana realisasi kegiatan tender lebih
kecil daripada pagu yang dianggarkan. Khusus untuk DAK bidang pendidikan tahun
2011 sisa DAK terjadi karena sampai dengan tahun anggaran 2011 berakhir belum
ada realisasi fisik maupun keuangan. Tidak terealisasinya DAK bidang pendidikan
tahun 2011 dikarenakan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan terlambat.
DAK tahun anggaran 2012 sampai dengan laporan studi lapangan ini disusun,
masih dalam tahap proses pelaksanaan sehingga belum dapat diketahui apakah
terdapat sisa DAK atau tidak.
Berdasarkan penjelasan diatas kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten
Banyumas telah sesuai dengan kebijakan sisa DAK yang diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan PMK 126/PMK.07/2010 pasal 28, PMK 06/PMK.07/2012 pasal
56
29. Kabupaten Banyumas telah melakukan optimalisasi penggunaan DAK tahun 2011
dengan menganggarkan sisa DAK untuk bidang yang sama ke tahun anggaran 2012.
e. Akuntansi.
Sistem akuntansi dan pelaporan DAK dilaksanakan oleh unit SKPKD Kabupaten
Banyumas yaitu kantor DPPKAD bidang Akuntansi dan Aset. Sistem dan prosedur
akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan melalui Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis komputer
melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).
Pelaporan DAK merupakan sinergi antara seksi kas daerah dengan seksi
akuntansi. Seksi kas daerah memberikan salinan penerimaan daerah baik berasal dari
pusat maupun pendapatan asli daerah kepada seksi akuntansi sebagai dasar
pencatatan. Tiap tiga bulan sekali dilaksanakan rekonsiliasi antara catatan penerimaan
di seksi kas daerah dengan pelaporan yang disusun oleh seksi akuntansi. Hal ini
dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pengendalian dan menghindari salah saji
dalam laporan keuangan akhir.
f. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Seksi akuntansi pada kantor DPPKAD telah menyusun laporan realisasi anggaran
semesteran tahun 2011. Laporan realisasi DAK berupa pendapatan dari pusat yang
sumber datanya berasal dari realisasi penerimaan di kas daerah dan belanja yang
57
dilaporkan oleh masing-masing SKPD terkait dikonsolidasikan kedalam laporan
realisasi anggaran Kabupaten Banyumas secara keseluruhan.
Laporan anggaran semester pertama APBD tahun 2011 dan pragnosis enam bulan
berikutnya disahkan oleh Bupati Banyumas pada tanggal 10 Agustus 2011. Laporan
disusun oleh seksi akuntansi kantor DPPKAD dan diserahkan kepada sekretaris
daerah. Oleh sekretaris daerah diserahkan kepada kepala daerah untuk kemudian
disampaikan pula kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah.
Pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran Kabupaten Banyumas telah
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Evaluasi atas pelaksanaan DAK Kabupaten Banyumas.
a. Kesesuaian realisasi kegiatan DAK dengan petunjuk teknis.
1) Bidang pendidikan
Dana perimbangan berupa DAK merupakan penerimaan APBD sehingga
penganggarannya harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan menteri dalam negeri. Sebelum mengevalusi mengenai
realisasi kegiatan DAK pendidikan akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai
penganggaran DAK pendidikan Kabupaten Banyumas. Mekanisme penganggaran
DAK bidang pendidikan berkaitan erat dan memengaruhi mekanisme pelaksanaan
kegiatan sehingga hal tersebut penting untuk dibahas.
DAK bidang pendidikan tahun 2011 direncanakan untuk kegiatan pengadaan
prasarana SD/SMP dan rehabilitasi gedung SD/SMP dan dianggarkan melalui
mekanisme belanja langsung. Pelaksanaannya ditetapkan dengan Dokumen
58
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.01 01 01 16 90 5 2 yang
disahkan oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD pada tanggal 13 Oktober 2011. Namun,
DAK bidang pendidikan tahun 2011 tidak terealisasi sehingga diluncurkan ke tahun
2012.
DAK bidang pendidikan tahun 2011 tersebut rencananya akan dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan tersebut menggunakan
mekanisme belanja langsung melalui pengadaan barang dan jasa. Rincian rencana
kegiatan DAK tahun 2011 antara lain: rehabilitasi ruang kelas berat dan/sedang,
pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, pembangunan perpustakaan
perabot dan sarana, dan sarana peningkatan mutu pendidikan. Mekanisme
penganggaran, rencana mekanisme pelaksanaan teknis dan rincian rencana kegiatan
DAK bidang pendidikan tahun 2011 telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2010 dan petunjuk teknis dari menteri pendidikan dan kebudayaan.
DAK bidang pendidikan tahun 2012 untuk kegiatan pengadaan prasarana
SD/SMP dan rehabilitasi gedung SD/SMP yang merupakan luncuran dari DAK
bidang pendidikan tahun 2011 telah dianggarkan kembali melalui mekanisme belanja
langsung. Pelaksanaan anggaran DAK luncuran tersebut menggunakan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01 01 01 16 87 5 2 yang disahkan oleh
Kepala DPPKAD selaku PPKD pada tanggal 31 Desember 2011.
Karena merupakan luncuran dari tahun sebelumnya maka rincian kegiatan DAK
pendidikan tahun 2012 sama dengan tahun 2011. Kegiatan tersebut antara lain:
rehabilitasi ruang kelas berat dan/sedang, pembangunan ruang kelas baru beserta
59
perabotnya, pembangunan perpustakaan perabot dan sarana, dan sarana peningkatan
mutu pendidikan.
DAK bidang pendidikan yang berasal murni dari tahun anggaran 2012 untuk
kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah SD/SMP dianggarkan melalui
mekanisme belanja langsung. Pelaksanaan anggarannya ditetapkan dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01 01 16 86 5 2 yang disahkan oleh Kepala
DPPKAD selaku PPKD pada tanggal 31 Desember 2011. Rincian kegiatan DAK
pendidikan tahun 2012 murni diluar dari DAK luncuran 2011 yaitu untuk kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan antara lain: rehabilitasi ruang belajar termasuk
perabotnya dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan.
Pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan tahun 2012 mengalami hambatan karena
benturan peraturan. Menteri dalam negeri mengamanatkan bahwa pelaksanaan DAK
tahun 2011 dan seterusnya termasuk tahun 2012 adalah menggunakan mekanisme
belanja langsung melalui pengadaan barang/jasa sedangkan menteri pendidikan dan
kebudayaan mengamanatkan bahwa pelaksanaan DAK pendidikan 2012
menggunakan mekanisme hibah melalui swakelola. Realisasi pelaksanaan DAK
pendidikan tahun 2012 sampai dengan triwulan I adalah 0% realisasi fisik dan 0%
realisasi keuangan.
Secara umum walaupun belum terdapat realisasi jika dilihat dari sisi rincian
rencana kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2011 dan 2012 maka kegiatan yang
dianggarkan telah sesuai dengan yang diatur melalui petunjuk teknis menteri
pendidikan dan kebudayaan.
60
2) Bidang kesehatan
Berdasarkan petunjuk teknis, DAK bidang kesehatan tahun 2011 diarahkan untuk
membiayai tiga kegiatan utama yaitu bidang kesehatan pelayanan dasar, kesehatan
pelayanan rujukan, dan kesehatan pelayanan farmasi. Realisasi pelaksanaan DAK
bidang kesehatan tahun 2011 Kabupaten Banyumas adalah untuk membiayai bidang
kesehatan pelayanan rujukan dan kesehatan pelayanan farmasi.
Dinas pelaksana DAK kesehatan pelayanan rujukan yaitu Dinas Kesehatan,
RSUD Banyumas, dan RSUD Ajibarang sedangkan untuk DAK kesehatan pelayanan
farmasi yaitu Dinas Kesehatan.
Realisasi DAK kesehatan pelayanan rujukan adalah untuk membiayai kegiatan
pembangunan gedung rawat inap kelas III sebesar Rp.4.385.600.000,00 termasuk
dana pendamping yang dilaksanakan oleh RSUD Banyumas dan sebesar
Rp1.608.554.000,00 termasuk dana pendamping yang dilaksanakan oleh RSUD
Ajibarang. Realisasi kesehatan pelayanan farmasi adalah untuk membiayai kegiatan
pengadaan peralatan pemeriksaan hematologi, kimia klinik,dan urinalisasi yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
Pelaksanaan pembangunan gedung rawat inap kelas III oleh RSUD Banyumas
melalui mekanisme pekerjaan kontrak mulai tanggal 28 Maret 2011 s.d. 23 Oktober
yang merupakan mekanisme pengadaan barang/jasa. Realisasi pembangunan tersebut
sebesar 20% realisasi fisik dan 0% realisasi keuangan pada triwulan II , 85% realisasi
fisik dan 50% realisasi keuangan pada triwulan III, 100% realisasi fisik dan 100%
realisasi keuangan pada triwulan IV atau akhir tahun anggaran berjalan.
61
Pelaksanaan pembangunan gedung rawat inap kelas III oleh RSUD Ajibarang
melalui mekanisme pekerjaan kontrak mulai Februari s.d. Agustus 2011 yang
merupakan mekanisme pengadaan barang/jasa. Pembangunan dimulai pada triwulan
II yaitu sebesar 10% realisasi fisik dan 0% realisasi keuangan dan selesai pada
triwulan IV sebesar 100% dan 88,77% realisasi keuangan.
Pelaksanaan pengadaan peralatan pemeriksaan hematologi, kimia klinik,dan
urinalisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pengadaan tersebut
dimulai pada triwulan II dan selesai pada triwulan III tahun 2011.
Realisasi DAK kesehatan 2011 bidang pelayanan farmasi telah dilaksanakan
untuk kegiatan penyediaan obat generik dan perbekalan kesehatan, pembangunan
instalasi farmasi, dan pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi. Total DAK
kesehatan bidang pelayanan farmasi beserta pendamping sebesar Rp9.130.964.700,00.
Realisasi pelaksanaan dimulai pada triwulan II s.d. triwulan IV dengan capaian 100%
realisasi fisik dan 92,78% realiasasi keuangan.
DAK bidang kesehatan tahun 2012 direncanakan untuk kegiatan kesehatan
pelayanan dasar, kesehatan pelayanan rujukan, dan kesehatan pelayanan farmasi.
Namun, realisasi DAK bidang kesehatan pada triwulan I 2012 masih 0% realisasi
fisik dan keuangan. DAK bidang kesehatan tahun 2012 sedang dalam tahap proses
persiapan terbitnya Surat Keputusan (SK) penetapan pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan evaluasi , realisasi kegiatan DAK bidang kesehatan tahun 2011 dan
rencana kegiatan yang belum terealisasi di tahun 2012 menu kegiatannya telah sesuai
dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan.
62
b. Pemantauan dan evaluasi.
Tim koordinasi pelaksana pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi
pemanfaatan DAK tahun 2011 telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 050/312/2011 tanggal 11 April 2011. Tim tersebut dikoordinasikan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan beranggotakan SKPD pengelola dan
pelaksana DAK tahun anggaran 2011.
Pelaksanaan pemantauan teknis DAK tahun anggaran 2011 dilaksanakan sesuai
jadwal yang telah ditetapkan dalam lampiran surat tugas pemantauan DAK nomor
050/378/2011 per tanggal 3 November 2011. Jadwal tersebut dapat dilihat secara
lengkap pada lampiran 6.
Koordinasi pelaksanaan DAK tahun 2011 dilaksanakan dalam sebuah forum rapat
yang dikoordinasikan oleh sekretariat daerah dan dihadiri oleh Bappeda, DPPKAD,
Bagian Pembangunan Setda, dan SKPD terkait. Contoh rapat koordinasi yang
dilakukan Kabupaten Banyumas tercermin dalam surat undangan pada lampiran 7.
c. Alur pelaporan DAK.
Laporan pelaksanaan triwulanan yang melaporkan kemajuan pelaksanaan DAK
oleh SKPD terkait telah dikompilasikan oleh sekretariat daerah dan selesai tepat pada
waktunya yaitu maksimal empat belas hari setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir. Laporan triwulan I tahun 2011 selesai pada tanggal 14 April 2011, laporan
triwulan II 2011 selesai pada tanggal 9 Juli 2011, laporan triwulan III 2011 selesai
pada tanggal 5 Oktober 2011, laporan triwulan IV 2011 selesai pada tanggal 9 Januari
2011, dan laporan triwulan I 2012 selesai pada tanggal 12 April 2012.
63
Laporan penyerapan DAK tahun 2011 telah disusun oleh seksi kas daerah sebagai
persyaratan pencairan DAK dari pusat. Laporan akhir DAK tahun 2011 disusun oleh
sekretariat daerah pada bulan Februari 2012.
3. Identifikasi dan bahasan kendala/masalah berdasarkan hasil evaluasi.
a. Kendala pengelolaan keuangan.
Penyerapan DAK tahun 2011 dapat dikatakan berjalan lamban. Penyerapan DAK
yang berjalan lamban tersebut menjadi hambatan bagi pelaksanaan pencairan DAK.
Syarat pencairan dana DAK salah satunya adalah realisasi penyerapan DAK tahap
sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih. Penyerapan DAK yang lamban sehingga
laporan penyerapan baru dapat disusun menjelang atau melebihi tujuh hari sebelum
tahun anggaran berjalan berakhir dapat menyebabkan DAK hangus.
Permohonan pencairan DAK tahap II tahun 2011 kepada Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati Banyumas melalui seksi kas daerah
kantor DPPKAD pada bulan November tahun 2011 atau dua bulan sebelum tahun
anggaran berakhir. Permohonan pencairan dana harus dilengkapi dengan dokumen
persyaratan diantaranya adalah laporan realisasi penyerapan DAK tahap I yang telah
mencapai 90% atau lebih. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penyerapan
DAK tahap I sebesar 30% dari total DAK mencapai 90% pada triwulan IV yaitu bulan
November.
Apabila dilihat dari pelaksanaan teknis kegiatan DAK, rata-rata realisasi
keuangan untuk membiayai kegiatan DAK tersebut baru terjadi pada triwulan III
sehingga wajar apabila pencairan dana DAK ke pusat tahap II baru dilaksanakan
64
bulan November dan tahap III pada bulan Desember. Tabel pada lampiran 8
menjelaskan tentang realisasi fisik dan keuangan DAK Kabupaten Banyumas tahun
2011.
Berdasarkan hasil wawancara, penyerapan anggaran yang lamban disebabkan
SKPD pelaksana teknis mengalami kendala seperti gagal dalam proses lelang.
Berdasarkan laporan akhir DAK tahun 2011 diketahui bahwa pengadaan obat
Puskesmas untuk DAK bidang kesehatan pelayanan rujukan mengalami gagal lelang.
Kegagalan tersebut disebabkan peserta yang melakukan penawaran tidak memenuhi
persyaratan.
Kendala lain berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan oleh pihak
ketiga/rekanan/kontraktor. Setelah perjanjian pekerjaan kontrak disepakati dan
disahkan sebagian besar kontraktor tidak mengajukan pencairan dana uang muka dan
termin pembayaran berikutnya sesuai dengan tahapannya. Sebagian besar dari
kontraktor tersebut lebih memilih melakukan pencairan dana setelah pekerjaan selesai
atau langsung 100%. Fakta terkait dengan pencairan dana kepada kontraktor yang
tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran uang muka dan bertahap melalui termin
adalah sebagai berikut.
1) Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sanitasi) Desa Cikuwung
Kecamatan Pekuncen tidak ada pencairan uang muka kepada kontraktor.
Pembayaran termin I dan II dilaksanakan sekaligus melalui SP2D
05830/LS/BL/2012.
2) Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sanitasi) Desa Kedungpring
Kecamatan Kemranjen tidak ada pencairan uang muka kepada kontraktor.
65
Pembayaran termin I dan II dilaksanakan sekaligus melalui SP2D
07141/LS/BL/2011.
3) Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sanitasi) Desa Watu Agung
Kecamatan Tambak tidak ada pencairan uang muka kepada kontraktor.
Pembayaran termin I dan II dilaksanakan sekaligus melalui SP2D
07670/LS/BL/2012.
4) Beberapa proyek lainnya yang pembayaran termin I dan termin II sekaligus
dalam satu SP2D yang menggambarkan bahwa pembayaran dilaksanakan secara
sekaligus tidak bertahap.
Padahal, pihak ketiga/rekanan/kontraktor terkait dapat melakukan pencairan dana
uang muka dan pembayaran pekerjaan proyek sesuai dengan termin. Namun,
berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kas Daerah di kantor DPPKAD
diketahui bahwa beberapa kontraktor malas mengurus dokumen yang harus mereka
persiapkan sebagai persyaratan pencairan dana. Beberapa kontraktor memilih untuk
memberikan talangan terlebih dahulu sampai dengan proyek selesai. Dalam hal
proyek dibiayai dari DAK hal ini tentu saja dapat merugikan karena apabila daerah
tidak dapat menyerap anggaran DAK yang telah disalurkan dari pusat sebanyak
minimal 90% sampai dengan tujuh hari sebelum tahun anggaran berjalan berakhir
maka DAK tahap selanjutnya tidak akan disalurkan ke daerah tersebut atau dianggap
hangus. Perencanaan dan pegelolaan anggaran yang baik sangat dibutuhkan.
Penyelesaian kendala terkait penyerapan DAK yang lamban dikarenakan
lambatnya pencairan dana oleh pihak ketiga dapat diatasi oleh DPPKAD melalui cara-
cara sebagai berikut.
66
1) Apabila pelaksanaan kegiatan DAK melalui pihak ketiga yaitu kontraktor,
DPPKAD hendaknya melakukan himbauan kepada kontraktor tersebut untuk
mengambil uang muka dan pembayaran termin sesuai dengan yang telah
disepakati. Jika memungkinkan DPPKAD hendaknya memberikan batasan waktu
maksimal pencairan dana.
2) Dalam rangka percepatan penyerapan DAK hendaknya menghindari pekerjaan
kontrak dengan cara voorfinanciering, yaitu pembayaran pekerjaan kontrak
dilakukan diakhir setelah kegiatan tersebut selesai.
3) Melakukan koordinasi dengan SKPD pelaksana teknis kegiatan DAK agar
pelaksanaan DAK berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
b. Kendala pelaksanaan teknis.
1) Petunjuk Teknis DAK Pendidikan terlambat
Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan
DAK pendidikan tahun anggaran 2011 tidak ada realisasi pelaksanaan dikarenakan
petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlambat.
Petunjuk teknis tersebut baru diterima oleh daerah pada akhir September tahun
2011 padahal DAK bidang pendidikan ditujukan untuk kegiatan fisik yang
membutuhkan waktu cukup lama untuk persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Dalam
hal ini terbatasnya waktu menyebabkan DAK bidang pendidikan tidak terlaksana
sehingga DAK tahun 2011 diluncurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
untuk bidang dan kegiatan yang sama.
67
Hambatan pelaksanaan DAK terkait dengan keterlambatan petunjuk teknis
dialami oleh pemerintah daerah penerima DAK bidang pendidikan termasuk
Kabupaten Banyumas.
Permasalahan ini bersumber dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaan DAK
terhambat. Namun, dalam hal ini pemerintah daerah hendaknya tidak bersikap pasif
dan hanya menunggu. Melakukan komunikasi untuk konfirmasi dan aktif memberikan
usulan hendaknya tetap dilakukan sebagai upaya percepatan pelaksanaan DAK.
2) Benturan peraturan menteri dalam negeri dengan menteri pendidikan dan
kebudayaan
Pengelolaan dan pelaksanaan DAK di daerah harus sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah dalam melakukan
pengelolaan dan pelaksanaan DAK harus mematuhi peraturan menteri dalam negeri,
peraturan menteri keuangan, dan petunjuk teknis pelaksanaan menteri teknis terkait.
Daerah penerima DAK dalam melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan DAK
harus sangat jeli karena peraturan menteri yang terkait dengan DAK wajib dipatuhi.
Idealnya peraturan dari pemerintah pusat selaras dan sejalan sehingga pelaksanaan
DAK di daerah pun dapat optimal dan berjalan lancar. Namun, faktanya pada tahun
anggaran 2012 terdapat benturan dan ketidakselarasan antara petunjuk teknis yang
dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri sehingga pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2012 terhambat.
Petunjuk teknis pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2012 ditetapkan dengan
Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 untuk DAK SD/SDLB dan Permendikbud
68
Nomor 57 Tahun 2011 untuk DAK SMP/SMPLB yang mengatur bahwa pelaksanaan
DAK pendidikan untuk kegiatan peningkatan prasarana pendidikan menggunakan
mekanisme swakelola oleh sekolah dengan prinsip manajemen berbasis sekolah
sedangkan DAK pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan dengan
mekanisme pengadaan barang/jasa. Petunjuk teknis pelaksanaan tersebut mengacu
kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa DAK
pendidikan dikelola melalui mekanisme dana hibah dan dilaksanakan dengan cara
swakelola oleh sekolah.
Permasalahan muncul ketika ternyata menteri dalam negeri sebelumnya telah
melakukan perubahan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2010 hanya pada bagian pelaksanaan dana DAK pendidikan. Pada
Permendagri yang baru tersebut ditetapkan bahwa pelaksanaan DAK pendidikan
dianggarkan melalui belanja langsung perkegiatan di Dinas Pendidikan dan
pelaksanaannya dengan mekanisme pengadaan barang/jasa.
Ketidakselarasan itu jelas terlihat bahwa menurut petunjuk teknis pelaksanaan
dengan mekanisme hibah melalui swakelola oleh sekolah sedangkan menurut
Permendagri menggunakan mekanisme belanja langsung melalui pengadaan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Hal ini jelas membuat kebingungan
tersendiri di daerah. Sampai dengan triwulan I 2012 DAK bidang pendidikan
Kabupaten Banyumas belum terdapat penyerapan, salah satu penyebabnya adalah
adanya benturan peraturan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara sampai dengan selesai pelaksanaan studi lapangan
oleh penulis permasalahan tersebut sedang dalam tahap pembicaraan lebih lanjut di
69
daerah. Namun, untuk penganggaran Kabupaten Banyumas mengikuti apa yang telah
diatur oleh peraturan menteri dalam negeri yaitu belanja langsung. Alasannya adalah
bahwa penerimaan DAK melalui mekanisme penerimaan APBD sehingga dalam hal
pengelolaannya harus berdasarkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang
diatur oleh peraturan menteri dalam negeri terkait.
Seperti halnya permasalahan sebelumnya, walaupun permasalahan ini bersumber
dari pusat tetapi pemerintah daerah harus tetap aktif berperan untuk memberikan
saran dan usulan positif.
3) DAK bidang kesehatan tahun 2011 kurang sesuai kebutuhan
Petunjuk teknis DAK bidang kesehatan bidang pelayanan farmasi salah satunya
adalah untuk pengadaan obat generik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi
Kas Daerah diketahui bahwa sebenarnya jumlah obat generik yang tersedia di
Kabupaten Banyumas masih mencukupi. Namun, sesuai dengan pelaksanaan DAK
yaitu untuk kegiatan khusus maka Kabupaten Banyumas tetap melaksanakan
pengadaan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis walaupun sebenarnya pengadaan
tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan.
Dilihat dari sifat DAK sendiri merupakan dana perimbangan untuk melaksanakan
kegiatan pemerintah daerah yang merupakan prioritas nasional. Upaya yang dilakukan
tetap dengan keaktifan daerah dalam memberikan usulan dan saran pada pemerintah
pusat melalui laporan akhir DAK.
70
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan data dan fakta yang dijabarkan dalam Bab II serta evaluasi atas
pengelolaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan pada Bab III, penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan DAK Kabupaten Banyumas
sebagai berikut.
1. Penganggaran dan penyediaan dana pendamping telah dilaksanakan oleh
Kabupaten Banyumas. Besaran dana pendamping telah sesuai dengan ketentuan.
Penganggaran dana pendamping minimal 10% untuk kegiatan yang bersifat fisik.
2. Tugas pokok dan fungsi bidang/seksi di kantor DPPKAD yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan DAK telah dijalankan sesuai dengan ketentuan
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri dan peraturan bupati. Namun, khusus
untuk seksi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah belum
melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan pendapatan DAK dalam hal
pencairanDAK. Tugas tersebut dilaksanakan oleh seksi kas daerah karena seksi
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah baru saja mengalami
perubahan kepengurusan pada tahun 2012.
71
3. Pencairan DAK oleh Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya telah sesuai
dengan ketentuan. Dokumen yang ditetapkan sebagai persyaratan pencairan dana
terdiri dari surat kesanggupan penyediaan dana pendamping, laporan realisasi
penyerapan DAK tiap tahap, dan rekapitulasi penerbitan SP2D telah dipenuhi.
Pencairan DAK sedikit mengalami permasalahan karena penyerapan DAK
berjalan lamban sehingga pencairan DAK tahap II dan tahap III pada tahun 2011
dilakukan pada bulan November, menjelang berakhirnya tahun anggaran berjalan.
4. Penyerapan DAK yang berjalan lamban dikarenakan beberapa pelaksanaan
bidang DAK yang gagal lelang dan ketidakpatuhan pihak ketiga/ kontraktor
dalam melakukan pencairan dana pembayaran.
5. Optimalisasi penggunaan DAK dalam hal penganggaran kembali sisa DAK dari
kegiatan tender maupun sisa dana di kas daerah telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan. Sisa DAK tahun 2011 sebesar Rp53.343.379.263,00 diluncurkan ke
tahun 2012.
6. Sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan
sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dan menerapkan
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).
7. Laporan realisasi DAK berupa pendapatan dari pusat yang sumber datanya
berasal dari realisasi penerimaan di kas daerah dan belanja yang dilaporkan oleh
masing-masing SKPD terkait dan dikonsolidasikan kedalam laporan realisasi
anggaran (LRA) Kabupaten Banyumas secara keseluruhan. LRA semester
72
pertama tahun 2011 telah disahkan Bupati Banyumas pada tanggal 10 Agustus
2011.
Kesimpulan mengenai pelaksanaan DAK Kabupaten Banyumas tahun anggaran
2011 dan 2012 adalah sebagai berikut.
1. Menu kegiatan DAK pendidikan yang dianggarkan pada tahun 2011 dan tahun
2012 telah sesuai dengan petunjuk teknis. Namun, dalam pelaksanaannya
mengalami beberapa hambatan. Pada tahun 2011 petunjuk teknis dari menteri
pendidikan dan kebudayaan terlambat dan pada tahun 2012 terdapat benturan
peraturan menteri dalam negeri dengan menteri pendidikan dan kebudayaan.
2. Menu kegiatan DAK bidang kesehatan telah sesuai dengan petunjuk teknis.
Namun, pada tahun 2011 pelaksanaan kegiatan pengadaan obat generik kurang
sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Banyumas.
3. Pemantauan teknis telah dilaksanakan pada bulan November 2011
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan
koordinasi pelaksanaan DAK tahun 2011 dilaksanakan dalam sebuah forum rapat
yang dikoordinasikan oleh sekretariat daerah dan dihadiri oleh Bappeda,
DPPKAD, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, dan SKPD terkait.
4. Pembuatan laporan triwulan DAK diselesaikan tepat waktu. Laporan triwulan I
tahun 2011 selesai pada tanggal 14 April 2011, triwulan II 2011 tanggal 9 Juli
2011, triwulan III 2011 tanggal 5 Oktober 2011, triwulan IV 2011 tanggal 9
Januari 2011, dan triwulan I 2012 tanggal 12 April 2012.
73
5. Laporan penyerapan DAK tahun 2011 telah disusun oleh seksi kas daerah sebagai
persyaratan pencairan DAK dari pusat. Sedangkan laporan akhir DAK tahun
2011 disusun oleh sekretariat daerah pada bulan Februari 2012.
Identifikasi kendala berdasarkan hasil evaluasi dalam pengelolaan keuangan
DAK adalah penyerapan DAK yang berjalan lamban. Kendala dalam pelaksanaan
teknis DAK adalah petunjuk teknis DAK pendidikan yang terlambat, benturan
Permendagri dengan Permendikbud pada tahun anggaran 2012, dan menu DAK
kesehatan 2011 kurang sesuai kebutuhan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran atas kendala
yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelaksanaan DAK Kabupaten Banyumas dalam
rangka perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut.
1. Penyelesaian kendala terkait penyerapan DAK yang lamban dikarenakan
lambatnya pencairan dana oleh rekanan dapat diatasi oleh DPPKAD melalui cara-
cara sebagai berikut.
a. Apabila pelaksanaan kegiatan DAK melalui pihak ketiga yaitu kontraktor,
DPPKAD hendaknya melakukan himbauan kepada kontraktor tersebut untuk
mengambil uang muka dan pembayaran termin sesuai dengan yang telah
disepakati. Jika memungkinkan DPPKAD hendaknya memberikan batasan waktu
maksimal pencairan dana.
b. Dalam rangka percepatan penyerapan DAK hendaknya menghindari pekerjaan
kontrak dengan cara voorfinanciering, yaitu pembayaran pekerjaan kontrak
dilakukan diakhir setelah kegiatan tersebut selesai.
74
c. Melakukan koordinasi dengan SKPD pelaksana teknis kegiatan DAK agar
pelaksanaan DAK berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Untuk mengatasi kendala lain yang penyebabnya bersumber dari pemerintah
pusat seperti petunjuk teknis yang terlambat, benturan peraturan, dan menu
kegiatan DAK yang kurang sesuai hendaknya Kabupaten Banyumas berperan
aktif dalam hal penyampaian usul positif untuk perbaikan.
3. Pengelolaan dan pelaksanaan DAK diatur oleh peraturan menteri keuangan,
peraturan menteri dalam negeri dan peraturan menteri teknis terkait sehingga
pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatan
regulasi seharusnya dapat lebih berkoordinasi dengan baik sehingga tidak
menghambat pelaksanaan DAK yang tujuan kegiatannya merupakan prioritas
nasional.
75
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Mulyana, Budi, Subkhan, dan Kuwat Slamet. Keuangan Daerah- Perspektif
Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia. Jakarta: LPKPAP,2006. PDF.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. White Paper: Analisis Perspektif,
Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (November 2011). http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/DAK_whitepaper.pdf (diakses tanggal 25 Mei 2012).
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
SEB Menneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK.07/2008; 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/ PMK.07/ 2012 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/ PMK.07/ 2010 Tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Angaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/ PMK.07/ 2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012
76
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2011 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Menengah Pertama /Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 tahun 2011 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 tahun 2011 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama /Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1810/Menkes/SK/XII/2010
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2494/Menkes/PER/XII/2011
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2012
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
Peraturan Dearah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Kabupaten Banyumas
77
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD
78
Lampiran 1 Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, Dan Aset Daerah
Kepala Dinas
Sekretaris
Subbag Keuangan Subbag Bina Program Subbag Umum
Bidang Pendaftaran,
Pendataan, dan Penetapan Pendapatan
Bidang Pelayanan, Penagihan dan Lain-
Lain Pendapatan
Bidang Anggaran
Bidang Perbendaharaan
Bidang Aset dan
Akuntansi
Seksi Pendaftaran dan
Pendataan
Seksi Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan dan
Keberatan
Seksi Dana Perimbangan dan Lain-
Lain Pendataan
Seksi Anggaran
Seksi Bina Keuangan
Seksi Belanja
Langsung
Seksi Belanja Tidak
Langsung
Seksi Kas Daerah
Seksi Pemanfaatan dan
Pengendalian Aset
Seksi Penatausahaan
Aset
Seksi Akuntansi
79
Lampiran 2 Rincian tugas bidang/seksi DPPKAD
Tabel di bawah ini menjelaskan tentang tugas bidang/seksi DPPKAD yang berkaitan
dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
BIDANG/SEKSI TUGAS
A. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Menyiapkan rumusan kebijakan
berkaitan dengan dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah
2. Menyiapkan penyelenggaraan
perhitungan penerimaan dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah
3. Menyiapkan penyelenggaraan
pencairan dana perimbangan dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah
B. Seksi Anggaran 1. Menyiapkan penyelenggaraan
penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Perubahan
APBD beserta Nota Keuangannya
2. Menyiapkan perumusan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD dan Perubahan APBD
3. Menyiapkan penyelenggaraan
pengesahan DPA/ DPPA/DPAL–
SKPD/ DPA/ DPPA PPKD oleh
PPKD
80
C. Seksi Kas Daerah 1. Menyiapkan perumusan kebijakan
berkaitan dengan pengelolaan kas
daerah.
2. Menyiapkan penyelenggaraan
penyimpanan uang dan surat-surat
berharga milik Pemerintah Daerah.
3. Menyiapkan penyelenggaraan dan
pengkoordinasian penyusunan
anggaran kas.
4. Menyiapkan penyelenggaraan
penyusunan rancangan anggaran kas
daerah dan penerbitan Surat
Penyediaan Dana (SPD).
5. Menyiapkan penyelenggaraan
pemantauan pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/ atau lembaga keuangan lainnya.
6. Menyiapkan penyelenggaraan
penelitian dan penghitungan laporan
rekening koran kas daerah
D. Seksi Belanja Langsung 1. Menyiapkan perumusan kebijakan
berkaitan dengan belanja langsung
daerah.
2. Menyiapkan penyelenggaraan
verifikasi dengan cara menguji
subtansi dan formal terhadap realisasi
pengeluaran keuangan daerah.
3. Menyiapkan penyelenggaraan
81
pengesahan dan penerbitan SP2D
belanja langsung.
E. Seksi Akuntansi 1. Menyiapkan perumusan kebijakan
Akuntansi keuangan daerah.
2. Menyiapkan penyelenggaraan
penerapan pengembangan &
pemeliharaan sistem akuntansi dan
teknologi informasi pengelolaan
keuangan daerah.
3. Menyiapkan penyelenggaraan
verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban dari bendahara
penerimaan dan bendahara
pengeluaran SKPD serta rekonsiliasi
laporan keuangan SKPD secara
periodik
4. Menyiapkan penyelenggaraan
rekonsiliasi data keuangan daerah.
5. Menyiapkan penyelenggaraan
penyiapan laporan keuangan
pemerintah daerah berupa laporan
realisasi APBD, laporan arus kas dan
neraca daerah serta catatan atas
laporan keuangan semester 1, 2 dan
akhir tahun.
F. Seksi penatausahaan aset 1. Menyiapkan perumusan kebijakan
pendayagunaan, pengamanan dan
pemanfaatan aset.
82
Lampiran 3 Struktur organisasi Sekretariat Dearah
Sekretaris Daerah
Kel. Jabatan Fungsional
Asisten Pemerintahan
dan Administrasi
Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan
Kesejahteraan Rakyat
Bagian Hukum
Bagian Organisasi
Subbag Pemerintahan
umum dan Otonomi Daerah
Subbag Administrasi Pertanahan
Subbag Bina Pemerintahan
Desa
Subbag Peraturan
Perundang-undangan
Subbag Bantuan Hukum
Subbag Penelahaan dan Dokumentasi Hukum
Subbag Kelembagaan
Subbag Keatatalaksa-
naan
Subbag Kinerja Aparatur dan Kepegawaian
Bagian Perekonomian
Subbag Perindustrian. Perdagangan, Koperasi,dan
Investasi
Subbag Pertanian, Perikanan, Perhutanan
Subbag Perhubungan,
Pariwisata, Eneergi&
Lingkungan Hidup
Bagian Pembangunan
Subbag Program Kerja Pembangunan
Subbag Pengendalian Pembangunan
Subbag Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Subbag Sosial, Kesehatan &
Pemberdayaan Masyarakat
Subbag Pendidikan,
Pemuda, Olah raga, &
kebudayaan
Subbag Agama
Bagian Humas dan
Protokol
Subbag Pemberitaan
dan Dokumentasi
Subbag Analisis Media dan Informasi
Subbag Protokol
Bagian Umum
Subag Tata Usaha, Sandi & Telecomunikasi
Subag rumah tangga dan
Perlengkapan
Subbag
Keuangan
Bagian Pemerintahan
83
Lampiran 4 Dinas Pelaksana DAK Kabupaten Banyumas
Tabel di bawah ini menjelaskan tentang dinas pelaksana Dana Alokasi Khusus
(DAK) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas dan Peraturan Dearah Nomor 27 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Kabupaten Banyumas
A. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011
Bidang Dinas Pelaksana
Sifat
Kegiatan
1 Pendidikan Dinas Pendidikan Fisik
2 Kesehatan
a. Pelayanan Rujukan
b. Pelayanan Farmasi
RSUD Banyumas dan RSUD
Ajibarang
Dinas Kesehatan
Fisik
3 Infrastruktur Jalan Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga (SDABM). Fisik
Infrastruktur Irigasi Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga (SDABM). Fisik
4 Infrastruktur Air Minum dan
Sanitasi
Dinas Cipta Karya, Kebersihan,
dan Tata Ruang (DCKKTR). Fisik
5 Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakkan dan
Pertanian Fisik
6 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
(BLH). Fisik
7 Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, dan
Keluarga Berencana.
Fisik
8 Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan,
dan Kehutanan. Fisik
84
B. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012
Bidang Dinas Pelaksana
Sifat
Kegiatan
1 Pendidikan Dinas Pendidikan Fisik
2 Kesehatan
a. Pelayanan Dasar
b. Pelayanan Rujukan
c. Pelayanan Farmasi
RSUD Banyumas dan RSUD
Ajibarang.
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Fisik
3 Infrastruktur Jalan Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga (SDABM). Fisik
4 Infrastruktur Irigasi Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga (SDABM). Fisik
5 Infrastruktur Air Bersih Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, dan Tata Ruang
(DCKKTR).
Fisik
6 Infrastruktur Sanitasi Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, dan Tata Ruang
(DCKKTR).
Fisik
7 Perikanan Dinas Peternakan dan
Perikanan. Fisik
8 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
(BLH). Fisik
9 Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, dan
Keluarga Berencana.
Fisik
10 Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan,
dan Kehutanan. Fisik
11 Perhubungan dan Komunikasi Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika.
Fisik
85
12 Prasarana Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, dan Tata Ruang
(DCKKTR).
Fisik
13 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan,
dan Kehutanan.
Fisik
14 Perdagangan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan Koperasi.
Fisik
86
Lampiran 5 Surat pernyataan penyediaan dana pendamping
87
Lampiran 6 Jadwal pemantauan teknis DAK tahun anggaran 2011
88
Lampiran 7 Undangan rapat koordinasi pelaksanaan DAK tahun anggaran 201
89
Lampiran 8 Tabel realisasi fisik dan keuangan DAK tahun anggaran 2011
Sumber: Laporan Kemajuan Triwulan DAK Kabupaten Banyumas tahun 2011
Bidang
% Realisasi per triwulan
1 2 3 4 fisik keuangan Fisik keuangan fisik keuangan fisik keuangan
1 Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kesehatan Pelayanan
Farmasi 0 0 58,3 31,9 63 34,10 100 92,78
3 Kesehatan Pelayanan Rujukan
• RSUD Banyumas 0 0 12 0 85 38,52 100 100 • RSUD Ajibarang 0 0 4 0 13 8,95 100 96,52 • Dinas Kesehatan 0 0 56 6 56 6 100 60,58 4 Infrastruktur Jalan 0 0 3,45 0 52 28,18 100 89,24 5 Infrastruktur Irigasi 0 0 2,75 0 58,66 0 100 96,15 6 Infrastruktur Air
minum 0 0 4 0 96,67 22,22 100 98,1
7 Infrastruktur Sanitasi 0 0 2,33 0 4,83 7,33 100 98,29 8 Kelautan dan
Perikanan 29,21 25,04 37,59 32,18 52,28 45,84 100 92,11
9 Lingkungan Hidup 0 0 2 0 62,78 17,11 100 98,42 10 Keluarga Berencana 0 0 2,5 0 42,5 0 100 84,44 11 Kehutanan 0 0 10 14,02 30,83 19,08 100 100 12 Keselamatan
Transportasi Darat 0 0 4 0 100 100 100 98,83
% TOTAL 7,09 1,81 14,21 6,01 51,25 23,38 92,86 86,13