evaluasi 10 tahun...kegiatan operasi produksi bagi iup/iupk pemberian insentif berupa pemberian...

1

EVALUASI 10 TAHUNUNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

14 PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

5

7

PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGANDitjen Minerba bersama dengan Korsup KPKtelah melakukan penataan IUP yang telahditerbitkan oleh Pemerintah Daerah

2 AMANDEMEN KK/PKP2B

Seluruh Perusahaan KK dan PKP2B telahmenyelesaikan amandemen kontrak dan telahdisesuaikan denganUU No. 4 Tahun 2009

Penerimaan Negara dari sektor Minerba terusmengalami peningkatan setiap tahun

SISTEM PERIZINAN ONLINE

Permohonan Perizinan dan Non Perizinan disubsektor Mineral dan Batubara dilaksanakanmelalui sistem online dan dilimpahkan kepadaBKPM dalam rangka PTSP

6 SISTEM PENGAWASAN ONLINE TERINTEGRASI

Ditjen Minerba telah memiliki aplikasi e-PNBP,MODI, MOMS, MOMI, dan MVP dalam rangkapengawasan di sektor Pertambangan Mineraldan Batubara

PENYEDERHANAAN REGULASI DAN PERIZINANDalam rangka penyederhanaan regulasi danperizinan, Ditjen Minerba telah menghapusperizinan, mengurangi persyaratan, mengurangiwaktu proses perizinan dengan tetapmeningkatkan pembinaan pengawasan

3 PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTORHULU MINERAL DALAM PENYEDIAANBAHAN BAKU INDUSTRI HILIRTelah berdirinya 17 smelter yang terdiri dari 11Nikel, 2 bauksit, 2 tembaga, 1 mangan

2

1 TERDAPAT KETENTUAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN/MENGALAMI KENDALA

2

• Masih terdapat permasalahan lintas sektor yang belum dapat diselesaikan, contoh PermasalahanPerizinan dengan KLHK, KKP, serta tumpang tindih perizinan dengan Kementerian Perindustrian (IUP OPKhusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan Izin Usaha Industri)

• Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu (infrastruktur)• Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara• Perlu pengaturan terkait penyesuaian kontrak menjadi izin

PERLU MENYESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGANPENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

• Penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi danPemerintah Pusat

• Penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi• Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur

3

PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTARSEKTOR

PENGUATAN KONSEP WILAYAH PERTAMBANGAN

6

1

2

3

4

5

MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENINGKATANNILAI TAMBAH

MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PENEMUAN DEPOSIT MINERBA

PENGATURAN KHUSUS TENTANG IZINPENGUSAHAAN BATUAN

MENGAKOMODIR PUTUSAN MK DAN UUNO.23 TAHUN 2014

PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS

KEPADA PEMDA

PENGUATAN PERAN BUMN

PERUBAHAN KK/PKP2B MENJADI IUPK

10

11

7

8

9

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

LINGKUNGAN HIDUP

12

13

LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN

JANGKA WAKTU IUP/IUPK

4

NO. UU 4 TAHUN 2009 PERMASALAHAN USULAN

1. Pasal 104Kegiatan pengolahan dan/ataupemurnian dilaksanakan melaluiIUP/IUPK Operasi Produksi atauIUP Operasi Produksi khususuntuk pengolahan dan/ataupemurnian

Terdapat 2 (dua) jenis perizinan yangpada pokoknya serupa untuk fasilitaspengolahan dan/atau pemurnian yangstand alone.KESDM menerbitkan IUP OP khususuntuk pengolahan dan/atau pemurniandan Kementerian Perindustrianmenerbitkan Izin Usaha Industri.

Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yangtidak terintegrasi dengan pertambangandilaksanakan dengan IUI yang menjadikewenangan Kementerian Perindustrian,sementara untuk kegiatan pengolahan dan/ataupemurnian yang terintegrasi tetap menjadikewenangan KESDM

2. Belum Diatur Masih sering terjadi perubahanpemanfaatan ruang dan/ataukawasan termasuk tata ruang yangdilakukan oleh Kementerian/Lembagaserta Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya tanpaberkoordinasi dengan KESDMsehingga menimbulkanketidakpastian berusaha pada sektorpertambangan

Pemberian jaminan pemanfaatan ruang dankawasan terhadap WIUP/WIUPK yang akandilelang, atau terhadap WIUP existing

3. Belum Diatur Pemberian Jaminan tidak ada perubahan tataruang pada WIUP/WIUPK selama berlakunyaIUP/IUPK

4. Belum Diatur Kepastian melakukan kegiatan pertambanganpada suatu daerah yang telah ditetapkan menjadiWilayah Usaha Pertambangan setelah memenuhipersyaratan (izin lingkungan, pembebasan lahan,IPPKH)

PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTAR SEKTOR1

5


1. Belum Diatur Belum adanya Jaminan untukmelakukan kegiatanpenyelidikan dan penelitian diwilayah seluruh NKRI sehinggadiperlukan suatu konsepsi baruyang bertujuan untukmeningkatkan penemuandeposit mineral dan batubara

Konsepsi Wilayah HukumPertambangan adalah seluruhruang darat, ruang laut,termasuk ruang dalam bumisebagai satu kesatuan wilayahNKRI

2. Belum Diatur Kegiatan penyelidikan danpenelitian dapat dilakukan diseluruh wilayah hukumpertambangan

PENGUATAN KONSEP WILAYAH PERTAMBANGAN2

6


1. Belum Diatur Kurang menariknya investasipertambangan yang terintegrasidengan fasilitas pengolahandan/atau pemurnian ataupembangkit listrik dikarenakanadanya batasan jangka waktukegiatan operasi produksi bagiIUP/IUPK

Pemberian insentif berupa pemberian jangkawaktu izin Operasi Produksi lebih lama bagiperusahaan yang membangun fasilitaspengolahan dan/atau pemurnian danterintegrasi dengan pembangkit listrik

2. Pasal 102Pemegang IUP dan IUPKwajib meningkatkan nilaitambah sumberdaya mineraldan/atau batubara dalampelaksanaan penambangan,pengolahan dan/ataupemurnian, sertapemanfaatan mineral danbatubara

Komoditas batubara tidak dapatdilakukan pemurnian, hanya dapatdikembangkan untuk diolah kedalam bentuk-bentuk alternatif

Pemisahan kewajiban:a. bagi pemegang IUP dan IUPK Mineral logam

untuk wajib melakukan peningkatan nilaitambah

b. bagi pemegang IUP dan IUPK Batubaradapat melakukan pengembanganpemanfaatan batubara sebagai upayamendorong dan mengembangkan bentuk-bentuk alternatif pengolahan batubara yangekonomis dalam rangka peningkatan nilaitambah

MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH3

7


1. Belum Diatur Mekanisme Penyelidikan danPenelitian yang hanya dapatdilakukan oleh Pemerintah(Badan Geologi)/Pemdamenghambat potensipenemuan deposit minerba

Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN,BUMD, termasuk Badan usaha swasta untuk melakukankegiatan penyelidikan dan penelitian serta mendapatkankeutamaan untuk mengusahakan mineral atau batubara padawilayah penugasan (dilaksanakan melalui mekanisme lelangdengan hak menyamai)

2. Belum Diatur Pemegang IUP/IUPK cenderungtidak melakukan eksplorasilanjutan pada tahap OperasiProduksi

Dalam rangka penemuan cadangan baru, Pemegang IUP/IUPKOperasi Produksi wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiaptahun dan menyediakan anggaran

3. Pasal 93Pemegang IUP dan IUPKtidak boleh memindahkanIUP dan IUPK-nya kepadapihak lain

Potential loss pada kegiatanEksplorasi cukup tinggi jika tidakdilakukan oleh pihak yangberpengalaman pada kegiataneksplorasi

Pemegang IUP dan IUPK dapat memindahtangankan IUP-nyakepada pihak lain setelah melakukan eksplorasi tahapantertentu dan mendapatkan persetujuan dari Menteri ataugubernur sesuai dengan kewenangannya (dapatmengakomodir junior company di bidang eksplorasi)

4. Belum Diatur Diperlukan suatu mekanismeuntuk mendukung peningkatanreserve-replacement-ratio dalampertambangan Minerba

Kewajiban IUP/IUPK Operasi Produksi untuk membayar danaketahanan cadangan mineral dan batubara. Dana ketahanancadangan mineral dan batubara dimaksud digunakan untukkegiatan penemuan cadangan baru

MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PENEMUAN DEPOSIT MINERBA4

8


1. Belum Diatur Diperlukan pengaturanperizinan penambangan batuanyang lebih mudah dan efisien,mengingat batuan sangatdiperlukan dalampembangunan daerah/nasional

Pengaturan baru tentang Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB) yang merupakan izin untukpengusahaan batuan jenis tertentu dan batuanuntuk keperluan tertentu.

• Batuan jenis tertentu/untuk keperluan tertentuadalah jenis batuan seperti tanah urug, pasir, sirtuyang digunakan untuk memenuhi pembangunandaerah/nasional (sebagai material proyekinfrastruktur)

2. Belum Diatur Kewenangan penerbitan dan pengawasan SIPB olehGubernur

Pemerintah Provinsi dapat membentuk UnitPelayanan Terpadu di Kab/Kota dalam rangkapeningkatan pelayanan perizinan

3. Belum Diatur Dapat langsung melaksanakan kegiatan penambangansetelah menyusun dokumen rencana penambangan(tanpa izin eksplorasi)

PENGATURAN KHUSUS TENTANG IZIN PENGUSAHAAN BATUAN5

9


1. Pasal 9WP ditetapkan olehPemerintah setelah berkoordinasi denganpemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pasca terbitnya UU No.23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah danbeberapa PutusanMahkamah Konstitusi atasJudicial Review UU No.4Tahun 2009 diperlukanpenyesuaian ketentuandalam UU No.4 Tahun 2009

WP ditetapkan oleh Menterisetelah ditentukan olehPemerintah Daerah Provinsisesuai dengankewenangannya

2. IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

IUP diberikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan

3. Belum Diatur IUP dalam rangka PenanamanModal Asing menjadikewenangan Menteri

4. Pasal 52Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUPdengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektardan paling banyak 100.000 (serratus ribu) hektar

Luas minimum WIUP Eksplorasi dihapus

MENGAKOMODIR PUTUSAN MK DAN UU NO. 23 TAHUN 20146

10


1. Pasal 152Dalam hal Pemerintah Daerah tidakmelaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 dan hasilevaluasi yang dilakukan oleh Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf j, Menteri dapatmenghentikan sementara dan/ataumencabut IUP atau IPR sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan

Pada prakteknya karena ketentuan Pasal152 menggunakan frasa “dan” makamenjadi bersifat kumulatif, sehinggaMenteri baru dapat menghentikankegiatan sementara dan/atau mencabutIUP atau IPR apabila Pemerintah Daerahtidak memberikan sanksi adminsitratifdan berdasarkan hasil evaluasi Menteritelah terjadi kerusakan lingkungan sertatidak menerapkan kaidah pertambanganyang baik

Mengubah frase “dan” dalam Pasal 152menjadi “dan/atau” sehingga tidakmenjadi kumulatif

2. Pasal 157Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atashak pengelolaan usaha pertambanganminerba

Pada prakteknya ketentuan ini tidakdapat dilaksanakan secara menyeluruh,sehingga diperlukan penyesuaiankhususnya terkait dengan sanksi yangdapat diberikan kepada PemerintahDaerah

Pemerintah dapat memberikan sanksikepada Pemda, jika tidak melaporkankegiatan usaha pertambangan diwilayahnya kepada Menteri.

Sanksi berupa terguran tertulis,Penundaan atau pemotongan danabagi hasil dan sanksi administratiflainnya sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan

PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA (1/2)7

11


3. Pengelolaan IT dilakukan olehPemerintah Pusat, PemerintahProvinsi, pemerintah Kabupatensesuai dengan kewenangannya

Diperlukan penyesuaian pengaturanterkait IT sesuai dengan amanat UUNo.23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah dimanapengelolaan IT menjadi kewenanganPemerintah Pusat

Pengelolaan IT oleh Pemerintahpusat dan tanggung jawabpengelolaan anggaran, saranaprasarana, serta operasionalinspektur tambang dibebankankepada Menteri

Dalam rangka pengawasan danpeningkatan pelayanan perizinan,pemerintah/pemda provinsi dapatmembentuk Unit Pelayanan Terpadudi Kab/Kota (diatur dalam PP)

PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA (2/2)7

12


1. Belum Diatur Semakin meningkatnyakemampuan BUMN dibidang pertambangandalam kegiatan usahapertambangan di Indonesiadiperlukan pengaturanyang memberikan penguatan peran BUMN dalam upaya menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Seluruh wilayah eks IUP, KK, dan PKP2B dapatditetapkan menjadi WUPK yang penawarannyaakan memberikan prioritas kepada BUMN(termasuk BUMD)

2. Belum Diatur IUP untuk BUMN diterbitkan oleh Menteri

3. Belum Diatur IUP BUMN hasil penyesuaian KuasaPertambangan termasuk perpanjangannya dapatdiberikan Luas Wilayah sesuai dengan wilayahKuasa Pertambangan

4. Pasal 87Penugasan lembaga risetnegara/riset daerah oleh menteriatau gubernur sesuai dengankewenangannya untukpenyelidikan dan penelitianpertambangan untuk menunjangpenyiapan WP

Penugasan kepada BUMN untuk melakukankegiatan penyelidikan dan penelitian sertamendapatkan keutamaan untuk mengusahakanmineral atau batubara pada wilayah penugasan

PENGUATAN PERAN BUMN8

13


1. Belum Diatur Diperlukan pengaturanyang memberikankepastian hukum dankepastian berusahabagi para pemegangKK/PKP2B yang didalam kontraknya telahdiberikan kesempatanuntuk melanjutkanoperasi dalam bentukIUPK

Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksidilakukan dengan tetap mempertimbangkan peningkatanpenerimaan Negara serta kepastian berusaha bagipemegang IUPK

2. Belum Diatur Pengaturan secara khusus terkait luas wilayah IUPKOperasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk dariKK/PKP2B

3. Belum Diatur Barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2Byang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapatdimanfaatkan sepanjang dibutuhkan dalam kegiatanpengusahaan pertambangan batubara selama masapelaksanaan IUPK Operasi Produksi perpanjangan

4. Belum Diatur Jangka waktu pengajuan perpanjangan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum izin berakhir

PERUBAHAN KK/PKP2B MENJADI IUPK9

14


1. Pasal 22Luas maksimal WPR adalah 25 hektar

• Diperlukan penyesuaian pengaturan luasmaksimal WPR yang semula kewenanganPemerintah Kab/Kota menjadi PemerintahProvinsi

• Karakteristik pertambangan rakyat tidakcocok diterapkan untuk komoditas Batubara

• Maksimal luas WilayahPertambangan Rakyat 100 Ha (IPRditerbitkan oleh Pemerintah Provinsi)

• Pembatasan Komoditas (komoditasbatubara tidak dapat diterbitkan IPR)

2. Belum Diatur Diperlukan mekanisme yang memberikandorongan bagi Pemda untuk secara seriusmegelola Pertambangan Rakyat

Penambahan pendapatan daerah untukIPR dalam bentuk iuran pertambanganrakyat

10 IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

15

NO. UU 4 TAHUN 2009 USULAN

1. Pasal 22 Perlu dipertimbangkan kembali Kriteria WPR antara lain:

• Kedalaman 25 meter

• Pembatasan Teknologi (diatur dalam PP)

2. Pasal 67 Perlu dipertimbangkan kembali Kriteria Pihak yang dapat diberikan IPR:• Orang Perseorangan dan/atau Koperasi• Penegasan yang dimaksud dengan rakyat dalam konteks IPR adalah masyarakat lokal

(indigenous) atau masyarakat yang secara administratif kependudukan berada di wilayahtersebut

ISU TAMBAHAN TERKAIT IPR


1. Belum Diatur Diperlukan kriteria yanglebih terperinci dalampenetapan WPN

Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagaiWPN harus memenuhi kriteria:

a. memiliki formasi batuan pembawa mineralradioaktif, logam, dan/atau batubara berdasarkanpeta/data geologi;

b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan mineraldan/atau batubara

c. untuk keperluan konservasi komoditas tambang;dan/atau

d. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjagakeseimbangan ekosistem dan lingkungan.

2. Belum diatur UU No.4/2009 belum secara jelas mengatur mekanisme pemegang IUP dan IUPKdalam penyerahan lahan

yang telah direklamasi/pascatambang

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahanyang telah direklamasi dan/atau pascatambangkepada pihak yang berhak melalui Menteri ataugubernur sesuai dengan kewenangannya

11 LINGKUNGAN HIDUP

16


1. Belum Diatur Dalam konsep PemberianSIPB apabila diberikan sesuaidengan mekanisme IUPBatuan menjadi tidak efisien

Wilayah Izin Penambangan Batuan untukSurat Izin Penambangan Batuan beradadalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)dan berbeda dengan Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP)

2. Pasal 52, Pasal 55, Pasal 58, Pasal61, Pasal 83Luas WIUP/WIUPK Eksplorasi:• Mineral Logam 5.000 Ha –

100.000 Ha• Mineral Bukan Logam 500 Ha –

25.000 Ha• Batuan 5 Ha – 5.000 Ha• Batubara 5.000 Ha – 50.000 Ha

Luas Minimum WIUPEksplorasi telah dihapus olehPutusan MK

Luas minimum WIUP Eksplorasi dihapus

LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN (1/2)12

17


3. Belum Diatur Dengan telah berlangsungnya kegiatanusaha pertambangan bagi pemegangKK/PKP2B atau BUMN dengan luaswilayah sesuai dengan kontrak/kuasapertambangan yang diberikan sebelumberlakunya UU No.4 Tahun 2009,pengurangan luas wilayah akanmemberikan dampak yang cukupsignifikan dan ketidaklayakankelanjutan operasi

• Pemberian Wilayah yang sesuai denganRKSW bagi pemegang KK/PKP2B yangmelanjutkan operasi dalam bentuk IUPK

• IUP BUMN hasil penyesuaian KuasaPertambangan termasukperpanjangannya dapat diberikan LuasWilayah sesuai dengan wilayah KuasaPertambangan

4. Belum diatur Terdapat potensi Mineral dan Batubarayang termarginalkan (cth: berada padakoridor antar WIUP) sehingga tidakdapat termanfaatkan/ditambang

Dalam rangka konservasi Mineral danBatubara, Pemegang IUP/IUPK operasiproduksi mineral logam atau batubara dapatmengajukan permohonan persetujuanperluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri

LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN (2/2)12

18


1. Pasal 42 dan Pasal 83Jangka Waktu untuk IUP/IUPK Eksplorasi:Mineral Logam maks. 8 TahunMineral Bukan Logam Jenis Tertentu maks. 7 Tahun Mineral Bukan Logam maks. 3 TahunBatuan maks. 3 Tahun Batubara maks. 7 Tahun

Pembatasan JangkaWaktu IUP/IUPK OperasiProduksi khususnyaMineral Logam danBatubara (maksimal 40Tahun) membuat ikliminvestasi pada sektorpertambangan yangterintegrasi denganfasilitas pengolahandan/atau pemurnian ataupembangkit listrikmenjadi tidak menarik

Pemberian Jangka Waktuyang lebih lama bagi IUPOperasi Produksi yangterintegrasi denganFasilitas Pengolahandan/atau Pemurnian atauPembangkit Listrik yaituselama 30 Tahun sertadapat diperpanjangselama 10 Tahun setiapkali perpanjangan apabilamemenuhi persyaratan

2. Pasal 47 dan Pasal 83Jangka Waktu untuk IUP/IUPK Operasi Produksi:• Mineral Logam 20 Tahun dapat diperpanjang 2x10

tahun• Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 20 Tahun

dapat diperpanjang 2x10 tahun• Mineral Bukan Logam 10 Tahun dapat diperpanjang

2x5 tahun• Batuan 5 Tahun dapat diperpanjang 2x5 tahun• Batubara 20 Tahun dapat diperpanjang 2x10 tahun

JANGKA WAKTU IUP/IUPK13

19

evaluasi 10 tahun...kegiatan operasi produksi bagi iup/iupk pemberian insentif berupa pemberian...

Documents