etika administrasi temu 3 4

08/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 1

ETIKA ADMINISTRASI(6 KALI PERTEMUAN, 12 SESI)

Oleh : Dr. Ir. DODDY HERMIYONO, DEA

SUMBERSUMBER::1. Ali Rokhman, Etika Administrasi Publik.2. Charles B. Fleddermann. 2006. Etika Enjiniring. Edisi Kedua. Jakarta:

Terjemahan olh Penerbit Erlangga.3. Eman Suherman. 2007. Etika Organisasi Pemerintahan. 4. Haryatmoko. 2011. Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan

Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.5. Inu Kencana Syafiie, 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka

Cipta.6. Muhamad Mu’iz Raharjo, 2010. “Etika Birokrasi dan Etika

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia”, dalam: Jurnal Pamong Praja, Edisi 16 tahun 2010.

7. R.Rizal Isnanto. 2009. Buku Ajar Etika Profesi. Program Studi Sistem Komputer. Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro


a.a. PENGERTIAN ADMINISTRASIPENGERTIAN ADMINISTRASI1) PENGERTIAN ADMINISTRASI:

a) S.P.Siagian (LAN, 2008): Proses kerjasama 2 org/lebih berdasar rasionalitas tertentu utk mencapai tujuan bersama

b) Sejalan dg Herbert A. Simonn, 1959: the activities of groups cooperating to accomplish common goals

c) Keban,”the public administration dictionary” : The process where decission making and policy are implemented

d) Leonard D. White, 1955: a process common to all groups efforts, public or private, civil or military

e) Prajudi Atmosudirdjo, 1982: eksistensi administrasi terkait dg organisasi. Jadi utk mengetahui ada administrasi dlm masy, hrs dicari dlm organisasi yg hidup

Sesi 3-4. etika administrasi

PERTEMUAN KEDUA SESI 3-4. ETIKA ADMINISTRASI


a.a. PENGERTIAN ADMINISTRASIPENGERTIAN ADMINISTRASI

1) PENGERTIAN ADMINISTRASI, lanjutan:f) The Liang Gie: segenap rangkaian kegiatan penataan thd

pekerjaan pokok yg dilakukan oleh sekelompok org dlm kerja sama utk mencapai tujuan tertentu

g) Sondang P. Siagian, 1985: keseluruhan proses pelaksanaan dr keputusan yg telah diambil & yg dilakukan oleh 2/lebih org utk mencapai tujuan yg telah ditetntukan sebelumnya

h) Hadard Nawawi, 1990: kegiatan/rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia utk mencapai tujuan bersama yg telah ditetapkan

i) Administrasi (arti sempit) = tata usahaj) Unsur-unsur administrasi: pengorganisasian, manajemen,

tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, perwakilan



a.a. PENGERTIAN ADMINISTRASIPENGERTIAN ADMINISTRASI2. HUBUNGAN ADMINISTRASI & MANAJEMEN:

a) Sebagian ahli berpendapat “manajemen bagian dari administrasi”, sebagian lain berpendapat “administrasi bagian dari manajemen”

b) Siagian, 1985: manajemen adlh inti dari administrasi, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen

3. BATAS ADMINISTRASI PUBLIK & ADM PRIVAT:a) Klasifikasi administrasi menurut objek pelaku: administrasi

publik & administrasi privat/non pemerintahb) Di bidang ketatalaksanaan, sulit mencari perbedaan antara

adm publik (BUMN) & adm privat, terutama di AS:i. Tingginya kualitas pelayanan publik di ASii. Pemerintah juga mensponsori perusahaan swasta,

lembaga semi/non pemerintah maupun nirlaba



a.a. PENGERTIAN ADMINISTRASIPENGERTIAN ADMINISTRASI3. BATAS ADMINISTRASI PUBLIK & ADM PRIVAT, lanjutan:

c) Faktor yg bisa membedakan adlh: pertanggungjawaban (responsibility & accountability)


RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK

ADM PUBLIK MURNI

SEMIADM PUBLIK

BUKANADM PUBLIK


a.a. PENGERTIAN ADMINISTRASIPENGERTIAN ADMINISTRASI3) BATAS ADMINISTRASI PUBLIK & ADM PRIVAT, lanjutan:

d) Aspek-aspek perbedaan antara Adm publik & adm niaga:i. Mekanisme pasar: Adm niaga tergantung mekanisme

pasar, adm publik kurang sentuhan pasarii. Proses pengambilan keputusan: Adm niaga bersifat

otonom & mandiri dlm berpindak, adm publik mengutamakan pelayanan masy

iii. Penilaian olh target group: kegiatan adm niaga dinilai olh mereka yg terkait saja, adm publik dinilai olh masy

iv. Tujuan & parameter: adm niaga lebih jelas (profit ekonomi, efisiensi, kualitas), adm publik lbih kompleks & susah diukur

v. Reward/incentif: admm niaga lbih jelas kriterianya (produktifitas), adm publik lbih sulit (pengabdian, dll)




4) PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK:a) Adm publik = adm negara, bagian dr kegiatan pemrintahanb) LAN, 2008: Adm publik adlh Proses yg melibatkan banyak

orang dg berbagai keahlian & keterampilan merumuskan & mengimplementasikan kebijakan pemerintah

c) Chandler & plano, 1988: Adm publik adlh Proses dimana SD & personel publik dikoordinasikn utk memformulasi, mengimplentasi & mengelola kebijakan publik

c) Prajudi Atmosudirdjo, 1982: Adm publik adlh adminsitrasi dari negara sebagai organisasi & administrasi guna mencapai tujuan yg bersifat kenegaraan

d) Administrasi negara : segenap proses penyelenggaraan yg dilakukan oleh aparatur pemerintahan ntk mencapai tujuan kenegaraan


08/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 808/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 8

5) LINGKUP ADMINISTRASI:





1

Administrasi

Organisasi

Manajemen

Leadership

Decision Making

Human Relation


6) LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK:


`PUBLICPOLICY

LINGKUNGAN LUAR

LINGKUNGANTUGAS

PUBLICADMINISTRATION

POLITIC

BORDER LINEGROUP =CLIENT

OUTPUT INPUT



6) LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK, lanjutan:



ADMINISTRASI PUBLIK

FOKUS :KEBIJAKAN PUBLIK

DIBUAT UNTUK DANATAS NAMA PUBLIK

MEMBERI DAMPAKPUBLIK`

MENGGUNAKANSUMBERDAYA PUBLIK

PERUBAHAN, PERGESERANDAN

DAMPAK SECARA EKONOMI,SOSIAL, BUDAYA, POLITIK

- PENERIMAAN PAJAK- PNBP

- SUMBERDAYA MANUSIA- SUMBERDAYA ALAM

PUBLIC AUTHORITY :- BIROKRASI

- BERSIFAT IMPERATIF

PR

OS

ES

PO

LIT

IK

DAYADUKUNG

AFFECTED (+/-)

JEN

IS D

AN

SIF

AT

INS

TIT

US

I DA

NS

IFA

T

JEN

IS D

AN

SIF

AT


6) LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK, lanjutan:



DEMAND

SUPPORT

INPUT SOCIALPROBLEM AGENDA

POLITICALSYSTEM POLICY

PUB.ADM.

OUTPUT/OUTCOME



7) TUJUH ASAS UMUM PEMERINTAHAN:a) Asas Kepastian Hukum: Asas dlm negara hukum yg

mengutamakan landasan peraturan per-UU-an, kepatutan, & keadilan dlm setiap kebijakan penyelenggara negara.

b) Asas Tertib Penyelenggara Negara: Asas yg menjadi landasan keteraturan, keserasian, & keseimbangan dlm pengendalian penyelenggaraan negara.

c) Asas Kepentingan Umum: Asas yg mendahulukan kesejahteraan umum dg cara aspiratif, akomodatif & selektif

d) Asas Keterbukaan ; Asas yg membuka diri thd hak masy utk memperoleh informasi yg benar, jujur, & tdk diskriminatif ttg penyelenggaraan negara.




7) TUJUH ASAS UMUM PEMERINTAHAN, lanjutan:e) Asas Proporsionalitas: Asas mengutamakan keseimbangan

antara hak & kewajiban Penyelenggara Negara.f) Asas Profesionalitas ; Asas yg mengutamakan keahlian yg

berlandaskan kode etik & ketentuan peraturan per-UU-an g) Asas Akuntabilitas ; Asas yg menentukan bhw setiap

kegiatan & hasil akhir dari kebgiatan Penyelenggara Negara hrs dapat dipertanggung jawabkan kpd masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

8) EMPAT ASAS ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN: a) Persamaan (Equality): Suatu mutu pelayanan yg konsisten

hrs diberikan kpd semua pihak tanpa memandang ikatan politik maupun kedudukan.




8) EMPAT ASAS ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN, lanjutan: b) Kepantasan (Equity): Dalam kelompok & dlm situasi

tertentu, perlu perlakuan sama. Utk golongan & situasi berlainan, mungkin diberikan perlakuan yg tidak sama.

c) Kesetiaan (Loyality): Perlu suatu kesadaran mengenai kesetiaan seorang pejabat kepada konstitusi, pemerintah, hukum, & kpd pimpinan, bawahan atau kolega yg seringkali menimbulkan persoalan besar.

d) Pertanggung jawaban (Responsability): Pejabat publik hrs siap memikul tanggung jawab ttg hal yg dilakukan, tdk boleh terjebak pd alasan hanya menjalankan perintah.



b.b. PENGERTIAN ETIKA ADMINISTRASIPENGERTIAN ETIKA ADMINISTRASI


1) PENGERTIAN ETIKA ADMINISTRASI:a) Etika administrasi (Dennis Thomson): meliputi penerapan

asas-asas moral pada kelakuan para pejabat dalam organisasi-organisasi.

b) John Roh: Skandal Watergate, etika menjadi suatu industri yg tumbuh luas, bidang kegiatan yg melahirkan banyak pembicaraan, perbincangan, & penulisan.

c) Etika Administrasi (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982): Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession



1) PENGERTIAN ETIKA ADMINISTRASI, lanjutan:c) Etika Administrasi Publik,,:

i. Aturan/standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen

ii. Aturan/standar pengelolaan yg merupakan arahan moral bagi administrator publik dlm melaksanakan tugasnya melayani masyarakat





2) ISSUE-ISSUE PENTING DALAM ADMINISTRASI NEGARA:

a) Pelayanan publik

b) Maladministrasi: kesalahan dalam praktek administrasi (lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan)

c) Etika Administrasi Publik: menyorot nilai baik/buruk. Apakah pelayanan/prosedur administrasi publik dinilai baik/ buruk oleh masyarakat? Termasuk korupsi.

d) Kinerja dan Efektivitas: administrasi sebagai proses mencapai tujuan, cara mencapai tsb menjadi penting. Krn itu bagaimana cara kerja (kinerja) yg dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).

e) Akuntabilitas Publik: Kewajiban melakukan pekerjaan yg dpt dikontrol, diawasi & diprtnggungjawabkan kpd publik.




3) ETIKA PROFESI:a) Pengertian khusus: etika dibuat dlm bentuk aturan (code)

tertulis secara sistematik, berdasar prinsip moral yang adab) Berfungsi sebagai alat menghakimi segala macam tindakan

yg secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik.

c) Etika: sbgai refleksi dari “self control”: segala sesuat yg dibuat dan diterapkan dari & utk kepentngan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

d) Organisasi profesi: kelompok profesional yg berkeahlian & berkemahiran, berstandar tinggi, yag hanya dpt dikontrol & dinilai sesama profesi.




3) ETIKA PROFESI:e) Wignjosoebroto, 1999: manfaat kode etik profesi (built-in

mechanism) bagi organisasi profesi:i. menjaga martabat & kehormatan profesi, ii. melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan

maupun penyalah-gunaan kehlian4. PERAN ETIKA DALAM PROFESI:

a) Nilai etika dlm suatu profesi, kelompok tsb mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama, kode etik profesi menjadi pegangan para anggotanya.

b) Contoh perilaku menyimpang dari kode etik profesi: profesi hukum dikenal mafia peradilan; profesi dokter mendirikan klinik super spesialis di kawasan eksklusif, sehingga masyarakat miskin tdk bisa menjangkau


b.b. PENGERTIAN ETIKA ADMINISTRASIPENGERTIAN ETIKA ADMINISTRASISesi 3-4. etika administrasi

5) KODE ETIK PROFESI:a) KODE ETIK:

i. Kode: tanda/simbol berupa kata-kata/tulisan/benda yg disepakati utk maksud tertentu, mis utk menjamin suatu berita, perlu keputusan/kesepakatan suatu organisasi. Kode juga berarti kumpulan peraturan yg sistematis.

ii. Kode etik: norma atau azas yg diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

iii. Kode etik hrs menjadi hasil Self Regulation (pengaturan diri) dari profesi. Kode etik tidak akan efektif kalau dibuat instansi pemerintah krn tidak dijiwai cita-cita & nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.

iv. Sanksi pelanggaran kode etik : Sanksi moral; Sanksi dikeluarkan dari organisasi



5) KODE ETIK PROFESI, lanjutan:b) TUJUAN KODE ETIK PROFESI:

i. Menjunjung tinggi martabat profesi.ii. Menjaga & memelihara kesejahteraan para anggota.iii. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.iv. Meningkatkan mutu profesi & organisasi profesi.v. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.vi. Mempunyai organisasi profesional kuat & terjalin erat.vii. Menentukan baku standarnya sendiri.

c) FUNGSI KODE ETIK PROFESI:i. Pedoman bagi setiap anggota profesi ttg prinsip

profesionalitas yg digariskan.ii. Sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi ybs.iii. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi

profesi ttg hubungan etika dlm keanggotaan profesi.


POSISI KODE ETIK PROFESI POSISI KODE ETIK PROFESI


08/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 2308/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 2308/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 23

1) POSISI ETIKA DLM HUBUNGAN ANTAR DIMENSI DARI ADMINISTRASI PUBLIK:


c.c. KOMPETENSI, PROFESIONALISME & ETIKA KOMPETENSI, PROFESIONALISME & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIKADMINISTRASI PUBLIK


Dimensi lingkungan

Dimensi kinerja

Dimensi organisasi

Dimensi kebijakan

Dimensi manajemen

Dimensi Dimensi etika/moraletika/moral

08/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 2408/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 2408/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 24

2) TITIK TEMU DIMENSI ETIKA, LOGIKA, & ESTETIKA DLM ADMINISTRASI PUBLIK (Inu Kencana, 2002):



Filsafat Adm

publik

Adm publik

Dimensi estetika

Dimensi logika

Budiman DIMENSI DIMENSI

ETIKAETIKA

Salah

Seniman

Buruk

Benar

Budiman

Baik

Indah

Jelek



3) PENGERTIAN/DEFINISI PROFESIONALISME:a) Suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian

kualitas yg menandai & melukiskan corak suatu “profesi”. b) Profesionalisme mengandung pengertian menjalankan

suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan.

4) DUA UNSUR PROFESIONALISME:a) Unsur keahlian: kecakapan teknik yg diperlukan utk

menjalankan pekerjaannyab) Unsur panggilan: kematangan etik, unsur akal & moral. c) Penguasaan teknik saja tdk membuat seseorang menjadi

“profesional”. Keduanya hrs menyatu, merupakan kebulatan unsur kepemimpinan. Jadi, profesionalisme tdk dpt dilepaskan dari masalah kepemimpinan dlm arti luas.




5) KARAKTERISTIK PROFESIONALISME:a) Profesionalisme menghendaki sifat mengejar

kesempurnaan hasil (perfect result), sehingga kita di tuntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.

b) Profesionalisme memerlukan kesungguhan & ketelitian kerja yg hny diperoleh melalui pengalaman & kebiasaan.

c) Profesionalisme menuntut ketekunan & ketabahan, yaitu sifat tdk mudah puas/putus asa sampai hasil tercapai.

d) Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.

e) Profesionalisme memerlukan kebulatan fikiran & perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yg tinggi.





6) KOMPETENSI PROFESIONAL: a) Berbentuk: motivasi, sifat, konsep diri pribadi, attitude

atau nilai-nilai, pengetahuan yg dimiliki, keterampilan & berbagai sifat-sifat seseorang yg dpt diukur & menunjukkan perbedaan antara rata-rata dg superior.

b) Kompetensi (Tjerk Hooghiemstra, Hay group, The Netherlands dlm tulisannya “Integrated Management of Human Resources): Karakteristik pokok seseorang yg berhubungan dg unjuk kerja yg efektif atau superior pd jabatan tertentu.

c) Kompetensi (Lyle M. Spencer dlm bukunya “Competence at Work”): karakteristik pokok seseorang yg berhubungan dg atau menghasilkan unjuk kerja efektif & atau superior pd jabatan/situasi tertentu sesuai kriteria yg ditetapkan.



6) KOMPETENSI PROFESIONAL, lanjutan, dg komponen:

KompetensiSpesialis

KompetensiMetodik

KompetensiIndividu

KompetensiSosial

KOMPETENSIPROFESIONAL

KUALIFIKASIKUNCI




6) KOMPONEN KOMPETENSI PROFESIONAL, lanjutan:Konsep Jerman (dalam sistem ganda) menggunakan istilah kompetensi profesional (kualifikasi kunci), mencakup kumpulan beberapa kompetensi yang berbeda:a)Kompetensi Spesialis, kemampuan untuk :

i. Keterampilan dan pengetahuanii. Menggunakan perkakas & peralatan dg sempurnaiii. Mengorganisasikan dan menangani masalah

b)Kompetensi Metodik, kemampuan untuk :i. Mengumpulkan dan menganalisa informasiii. Mengevaluasi informasiiii. Orientasi tujuan kerjaiv. Bekerja secara sistematis




6) KOMPONEN KOMPETENSI PROFESIONAL, lanjutan:c) Kompetensi Individu, kemampuan untuk :

i. Inisiatifii. Dipercayaiii. Motivasiiv. Kreativ

d) Kompetensi Sosial, kemampuan untuk :i. Berkomunikasiii. Kerja kelompokiii. Kerjasama




7) KARAKTERISTIK POKOK KOMPETENSI:a) Pengertian: kompetensi yg sangat mendalam & bagian

melekat pd pribadi seseorang & dpt menyesuaikan sikap pd berbagai kondisi atau tugas pd jabatan tertentu.

b) Karakteristik kompetensi : motiv, sikap, konsep diri (attitude, nilai/imaginasi diri), pengetahuan & ketrmpilan.

c) Kompetensi meliputi (ILO/ASPDEP, Seminar penyusunan Regional Model Competency Standards, Bangkok, 1999):i. Keterampilan melksanakan tugas individu (Task skill).ii. Keterampilan mengelola beberapa tugas berbeda dlm

pekerjaannya (Task management skill).iii. Keterampilan merespon hal-hal yg bukan pekerjaan

rutin & kerusakan (Contigency management skill).




7) KARAKTERISTIK POKOK KOMPETENSI, lanjutan:c) Kompetensi meliputi, lanjutan:

iv. Keterampilan mnghadapi tanggung jawab & tuntutan lingk termasuk bekerja dg org lain & bekerja kelompok (Job/role environmet skill).

8) HUBUNGAN PROFESIONALISME & KOMPETENSI:a) Tjerk Hooghiemstra: Seorang profesional adalah mereka

yg sangat kompeten atau memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yg mendasari kinerjanya.

b) Kompetensi (Tjerk Hooghiemstra, Hay group, The Netherlands: Karakteristik pokok seseorang yg berhub dg unjuk kerja yg efektif atau superior pd jabatan tertentu.



08/04/23cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 33

9) KOMPETENSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK:a) Kompetensi teknis: knowledge & skill, manajemen

(inmplementasi)b) Kompetensi leadership: penilaian & penetapan tujuan,

managerial skill, political skill & negosiasic) Kompetensi etika: manajemen nilai, penalaran moral,

moralitas publik & pribadi, etika organisasional10) KOMPETENSI TEKNIS:

1) Merupakan inti profesionalisme administrasi publik2) Bersifat fungsional: memiliki pengetahuan ilmiah &

spesialisasi & IT yg diperlukan dlm melaksanakan tugas3) Kemampuan manajemen organisasional: merencanakan

program, membangun dukungan stakeholder, mengantisipasi resistensi





11) KOMPETENSI LEADERSHIP:1) Ketrampilan manajemen organisasional & sistemik (hard

skill): budgeting, IT, administrasi HRD & planning2) Ketrampilan komunikasi, negosiasi & kepemimpinan

simbolis (soft skill)3) Ketrampilan memfasilitasi kerjasama, menenghi konflik

kepentingan, menyelesaikan konflik4) Institutional knowledge: pengetahuan ttg budaya

organisasi, prosedur, kesadaran akan rutinitas institusi & penanaman identitas kolektif

11)KOMPETENSI ETIKA:1) Sebagai alat kontrol birokrasi, tanpa merugikan efisiensi2) Hubungannya dg kompetensi teknis: hubungan antara

hasil & proses



d.d. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIKETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) LATAR BELAKANG:

a) Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat pd pilihan moral (etika).

b) Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien.

c) Administrator publik selain hrs efisien, hrs mndefinisikan kepentingan & barang publik & menentukan pilihan-pilihan kebijakan/tindakan secara bertanggungjawab.

2) ETIKA BIROKRASI: DEBAT H. FINER VS. C. FRIEDRICH:

a) Finer (1936): Utk menjamin birokrasi yg bertnggungjwb, perlu penegakan sistem kontrol melalui UU & peraturan yg dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum.



d.d. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIKETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

2) ETIKA BIROKRASI: DEBAT FINER VS. FRIEDRICH, lnjtan:

b) Friedrich (1940): Birokrasi yg bertnggungjwb bisa ditegakkan dg menseleksi orang yg benar dg kriteria profesionalisme yg jelas, & mensosialisasikan ke dlm nilai-nilai pelayanan publik.

3) DUA INSTRUMEN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK:a) Dua instrumen etika publik: akuntabilitas & transparansi,

merupakan modalitas utk menjamin integritas para politisi & pejabat publik.

b) Integritas publik: keutamaan sosial yg hrs dilatih & dibiasakan dlm organisasi & pengabdian masyarakat



4) BAGAIMANA MEMBANGUN ETIKA ADM PUBLIK?a) Pembentukan komisi etika:b) Transparansi dlm pengadaan barang/jasac) Pemberdayaan civil society : mendorong partisipasi masy

dlm pengawasan thd pelayanan publikd) Pembentukan jaringan pemberantasan korupsie) Partisipasi dlm pengawasan APBN/D

5) PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA, dg tugas:a) Merumuskan etika pelayanan publik utk membangun

standar etika yg tinggi & menumbuhkan kepercayaan publik thd pemerintah

b) Mencegah terjadinya konflik kepentingan & solusinyac) Melakukan pendampingan & penyadaran thd

pejabat/calon publi




6) DUA PILAR PEMBANGUNAN BUDAYA ETIKA:a) Peran pemimpin dg kompetensi komunikasinyab) Integrasi infrastruktur etika ke dalam manajemen

pelayanan publik7) KEMAMPUAN PEMIMPIN GUNA MEMBANGUN

BUDAYA ETIKA:a) Kemampuan pemimpin membangun konsensus moral di

dlm lembagab) Kemampuan mendengarkan & mewngkomunikasikan

kepentingan, dukungan, empati ke semua pihakc) Kemampuan sosialisasi visi morald) Kemampuan presentasi gagasan ke semua pihake) Kemampuan mengenali & mencari solusi thd hambatan

dlm komunikasi



etika administrasi temu 3 4

Documents