État-providence

Perlindungan sosial untuk warga negara

Oleh Ari Anggari Harapan Bernadetta S. Utami

Pengertian Konsep

L’État-providence menggambarkan peran aktif negara dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan sosial kepada warga negara, dan memperbaiki ketidakadilan sosial sebagai akibat dari berjalannya ekonomi pasar.

Konsep ini berlawanan dengan pandangan Etat gendarme, ketika intervensi negara terbatas hanya pada fungsi keamanan & keadilan (polisi, tentara, pengadilan)

Etimologi

Istilah État-providence diperkenalkan oleh kaum republikan yang pada masa Second Empire untuk mengeritik pemikiran yang terkandung dalam undang-undang tertentu yang terlalu individualis (Contoh: Le Chapelier, melarang pembentukan serikat pekerja).

Kaum republikan menganjurkan suatu «État social» yang melayani kepentingan setiap warga negara dan kepentingan umum.

Sekitar tahun 1870 Wohlfahrtsstaat (konsep Jerman) digunakan oleh kaum « socialistes de la chaire » (akademisi universitas).

État providence berkaitan dengan istilah Inggris welfare state (« état du bien être ») yang diperkenalkan tahun 1940-an dan bersamaan dengan diterapkannya politik keynésiennes.

Pemikiran Bismarck

Pada akhir abad XIX, Bismarck memberlakukan sistem perlindungan sosial yang modern, dalam rangka memenangkan hati golongan buruh.

1883 UU tunjangan kesehatan, wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya.

1884 UU pertama ttg kecelakaan kerja.

cacat mendapat 66% pendapatan

meninggal janda si pekerja mendapatkan 20% pendapatan + 15% untuk setiap anak yg dimiliki (dengan limit sampai 60%)

1889 UU tentang uang jaminan pensiun

Pemikiran John Maynard Keynes

Konteks sejarah ekonomi: krisis ekonomi 1930 Keynes: seul l'État, par son intervention « est

en mesure de rétablir les équilibres fondamentaux »

L'état-providence sebagai bentuk intervensi ekonomi dan bantuan sosial

Beberapa pemimpin negara yang membuat program-program yang interventionnistes: Franklin D. Roosevelt (New Deal di AS thn 1933) dan le Front Populaire di Prancis tahun 1936.

Sejarah État providence di Prancis

Melalui pembentukan Sécurité sociale thn 1945, Prancis memberlakukan sistem sosial model beveridgien & bismarckien.

« Travail, Famille, Patrie »

L'état-providence di PrancisTahun Perkembangan

1945 Pembentukan comités d’entreprise di perusahaan-perusahaan dengan pekerja >100 dan pemberlakuan sécurité sociale (dengan ordonnance)

1950 Pembentukan salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

1956 3 minggu congés payés – pembentukan minimum vieillesse

1958 UU ttg tunjangan pengangguran dan pembentukan l’UNEDIC & l'ASSEDIC

1973 Indemnisation du chômage sebesar 90% gaji kotor setahun.

1982 5 minggu congés payés.

1983 Retraite à taux plein à 60 ans

1988 Pembentukan Revenu Minimum d'Insertion (RMI)

2005 Pembentukan Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)

État-providence dan Krisis Ekonomi

Setelah choc pétrolier, l’État Providence menghadapi tantangan. Di AS & Inggris État providence hampir menghilang setelah era Reagan & Thatcher

Di Prancis, l’État providence masih bertahan namun tampaknya tak mampu memenuhi tujuannya. Berbagai krisis membuat pemerintah tidak mampu melaksanakan beberapa fungsinya.

L'État-providence vs Globalisasi

Globalisasi mengurangi kemampuan negara dalam memainkan peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi.Beberapa alasan:

Negara tidak lagi mampu mendukung perusahaan nasional dalam hal mendorong konsumsi. Dalam perdagangan bebas

konsumsi = impordan mengganggu neraca perdagangan

Resiko inflasi yg inheren dengan kebijakan ekonomi untuk memerangi pengangguran sangat buruk bagi daya saing perusahaan nasional di tingkat global.

"dumping sosial" yang dilakukan negara-negara miskin menciptakan persaingan yg tidak sehat dan mengancam sistem perlindungan sosial negara-negara kaya.

Teori: Utilitarisme

Jeremy Bentham: « le plus grand bonheur au plus grand nombre »

Utilitarisme: negara seharusnya memaksimalkan l’utilité sociale. Negara mengharmonisasi hubungan ekonomi antarindividu dalam masyarakat.

Tanpa mengurangi kebebasan, negara harus menyelenggarakan sistem pendidikan, kontrol angka kelahiran dll.

Perkembangan di Eropa

Sepanjang paruh ke-2 abad XIX, di negara-negara Barat, tekanan politik dari gerakan kaum buruh memaksa pemerintah untuk mengubah berbagai perundangan-undangan.

Beberapa perundangan baru di Prancis: tentang kerja dan pekerja anak, pendidikan nasional (wajib belajar, akhir abad XIX), rumah murah (habitations à bon marché/HBM, 1887), tunjangan pensiun (1910), tunjangan keluarga « besar » (1913).

Di Inggris: tunjangan pensiun (1908), tunjangan untuk kelompok buruh tani miskin (1911).