ernanto arisandi-371942-ideologi pancasila.doc
TRANSCRIPT
MAKALAH
EKSISTENSI IDEOLOGI PANCASILA DI TENGAH
PERADABAN DUNIA
Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum
Disusun Oleh:
ERNANTO ARISANDI (14/371942/PHK/08257)
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS GAJAH MADA
YOGYAKARTA
2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari beraneka ragam
adat, suku dan budaya bangsa. Namun perbedaan itu menjadikan bangsa
Indonesia menjadi kuat dan kokoh. Bangsa Indonesia memiliki dasar negara
yang melambangkan kepribadian dan sifat bangsa Indonesia yang terlambang
dalam pancasila.
Setelah dicapai konsensus untuk menjadikan pancasila sebagai satu-
satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
sampai saat ini bangsa kita benar-benar membudayakan dan mengamalkan
nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila. Salah satu dimensi
gerakan pembudayaan itu, yang juga pengamalan dalam kehidupan nyata
adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai pancasila yang relevan
dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman
tetapi tetap berada dalam kerangka atau hakekat yang sesungguhnya. Sejalan
dengan pengembangan pemikiran tersebut, pancasila dijadikan pedoman bagi
bangsa Indonesia.
Sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai persaingan
ideologi antara blok barat yang mempromosikan liberalisme-kapitalisme dan
blok timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, tata pergaulan dunia
mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa kalangan
mengatakan bahwa dengan berakhirnya perang dingin maka beakhir pula
periode bipolar dan mulai memasuki periode multipolar.
Periode multipolar yang dimulai tahun 1990-an yang kita alami selama
sekitar satu dekade akhirnya juga harus berakhir seiring munculnya doktrin
unilateralisme. Dunia sekarang ini cenderung masuk kembali ke arah
persaingan antar bangsa dan negara, hal ini mengakibatkan kedudukan
ideologi nasional suatu negara akan sangat berperan dalam mengembangkan
kemampuan bersaing negara yang bersangkutan dengan negara lain.
2
Uraian di atas menjadi landasan penulis untuk mengetahui dan
mengkaji lebih jauh lagi tentang eksistensi dan peran ideologi pancasila dalam
menghadapi peradaban dunia (global).
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah terurai di atas terdapat beberapa permasalahan
yang melandasi penulis untuk mengkaji lebih lanjut terhadap eksistensi dan
peran ideologi pancasila di tengah peradaban dunia. Adapun rumusan masalah
pada makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana eksistensi ideologi pancasila di tengah peradaban dunia?
2. Bagaimana mengoptimalkan peran ideologi pancasila di tengah peradaban
dunia?
3. Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat indonesia akan
pentingnya mengamalkan ideologi pancasila dalam kehidupan?
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Ideologi
Dalam ensiklopedia politik dan pembangunan (1988) dijelaskan bahwa
istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein yang artinya melihat
dan logia yang berarti kata/ajaran. Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan
oleh A. Destult de Tracy untuk menyebutkan suatu cabang filsafat yaitu
science des idees sebagai ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain. Pengertian
ideologi pada awalnya berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan atau
buah pikiran. Menurut Marxisme, ideologi adalah pandangan hidup yang
dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu
dalam bidang politik atau sosial. Ideologi bagi karl max (pencetus marxisme)
diartikan sebagai Uberbau atau “bangunan atas” yang didirikan di atas basis
ekonomi yang menentukan coraknya. Oleh karena itu, maka kebenaran
ideologi bersifat relatif dan semu serta mengandung kebenaran hanya menurut
golongan tertentu (yang berkuasa).
Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang
tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk
mencapainya. Jika diterapkan untuk negara, maka ideologi diartikan sebagai
kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap
menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial
maupun dalam kehidupan bernegara.
Jadi ideologi adalah gabungan antara pandangan hidup yang
merupakan yang merupakan nilai –nilai yang telah mengkristal dari suatu
bangsa serta dasar negara yang memiliki nilai-nilai falsafah yang menjadi
pedoman hidup suatu bangsa, selain itu, Ideologi merupakan hasil reflesi
manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia
kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi
dengan masyarakat negara. Di suatu pihak membuat ideologi semakin realistis
dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal.
4
Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara,
namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya.
Aspek Idealitas : yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila
pancasila yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Hikikat nilai-nilai pancasila yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung didalam
pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh tersebut bersumber
pada filsafat pancasial (nilai-nilai filosofis yamng terkandung dalam pancasila
Aspek Realitas : artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan
nyata, maka suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pancasila selain memiliki nilai-
nilai ideal serta normatif pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan
masyarakat secara nyata (kontrik) baik dalam kehidupan sehari-hari maupun
dalam penyalenggaraan negara. Dengan demikian pancasila sebagai ideologi
terbuka tidak bersifat “utopis”yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang
melainkan suatu ideologi yang bersifat “realistis”.
Aspek Normalitas : yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila
perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian
ini pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma
tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan states fundamental
norm (pokok kaidah negara yang fundamental)
Aspek Fleksibilitas : yakni Pancasila sebagi suatu ideologi tidak bersifat
kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini
dimaksudkan bahwa ideologi pancasila bersifat aktual, dinamis, antisifasif dan
sennntiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu
pengetahuan dan teknologi. Selain itu Pancasila juga mampu menyaring budaya-
budaya asing yang masuk di Negara Indonesia dengan kelima hakekat dari
pancasila yang juga merupakan esensi dari nilai-nilai pancasila yang sifatnya
universal sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-
nilai yang baik dan benar
Pancasila dijadikan ideologi dikarenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai
falsafah dan pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar Negara. Selain
5
itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara
bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh
para pendiri negara Republik Indonesia. Pancasila juga memiliki karakter utama
sebagai ideologi nasional. adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa
Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Pancasila merupakan Ideologi terbuka hal ini disebabkan dimaksudkan
bahwa ideologi pancasila bersifat aktual, dinamis, antisifasif dan senantiasa
mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan
teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan
ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung
didalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih konkrit, sehingga
memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah
aktual yang senentiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan
iptek dan zaman.
Sebagai ideologi terbuka, pancasila memiliki keterbukaan dan fleksibilitas
dalam pelaksanaannya. Pancasila mampu memberikan orientasi,wawasan, asas
dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara. Ideologi besar
yang berkembang di dunia, seperti paham liberalis yang bercorak individualistis
menjelaskan hak asasi manusia yang melekat sejak lahir tidak bisa diganggu
gugat. Sedangkan idiologi sosialis menjelaskan setiap individu tidak memiliki hak
individu lagi, yang ada hanyalah kepentingan sosial.
Di tengah perkembangan peradapan manusia, Pancasila dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena sifatnya sebagai ideologi
terbuka. Ideologi pancasila bukanlah ideologi yang tertutup bagi ideologi baru dan
perkembangan yang ada. Ideologi pancasila mengakui adanya pergeseran dan
perubahan nilai sebagai tanda adanya dinamika dalam masyarakat untuk mencari
kemajuan.
Sebagai dasar kehidupan kebangsaan, pancasila dapat memperkokoh
integrasi nasional, memperkuat kepribadian bangsa, menumbuhkan kepercayaan
pada diri sendiri dan membuka prospek ke depan serta dapat memberikan
harapan. Sedangkan kedudukannya sebagai dasar kehidupan kenegaraan,
6
pancasila dapat mendobrak kemacetan dua ideologi besar ( ideologi Liberalisme
dan ideologi sosialisme ). Dalam hal ini, pancasila sebagai ideologi yang dapat
memberikan solusi terhadap masalah pokok dan menampilkan orientasi dan arah
baru yang tanggap dan relevan dengan perkembangan zaman.
Sebagai dasar strategi nasional, pancasila dapat menanamkan motivasi
nasional untuk mengadakan perubahan mendasar dalam wujud revolusi damai,
memberikan alternatif model pembangunan yang akan dilaksanakan, serta
mewujudkan tingkat ketahanan nasional menuju tercapainya perdamaian. Guna
mencapai itu, nilai-nilai pancasila perlu diwujudkan dalam sistem kehidupan
politik, budaya, serta keamanan dan ketertiban.
Pancasila mampu memberikan orientasi dasar bagi seluruh bidang
kehidupan bangsa dan Negara secara memadai, dalam konteks ini berarti
pancasila dapat mendobrak kemacetan-kemacetan dua ideologi besar. Ini berarti
bahwa pembangunan tidak lain adalah sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai
Pancasila secara terarah dan teratur.
Ditelaah secara dalam, eksistensi Pancasila dalam keberadaan terhadap
ideologi besar dunia lain , dapat dijelaskan
1. Didalam pancasila terdapat hubungan vertical, yaitu hubungan
manusia dan sesamanya dan hubungan dengan alam sekitar.
2. Pancasila menjunjung tinggi asas keterbukaan, yaitu asas yang
terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.
3. Pancasila menghargai adnya hak asasi manusia. Hak asasi dalam
konteks Pancasila terkait dengan masalah wajib asasi.
Kemampuan Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagai dasar
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan serta sebagai dasar strategi nasional.
Pancasila sebagai ideologi dapat memberikan solusi terhadap segala
permasalahan dunia saat ini, menampilkan orientasi dan arah baru yang
tanggap dan relevan dengan perkembangan zaman.
7
B. Pancasila sebagai Ideologi
Pancasila dijadikan ideologi karena pancasila memiliki nilai-nilai
falsafah dan telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara. Selain itu,
pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara
Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para
pendiri negara Republik Indonesia. Pancasila juga memiliki karakter utama
sebagai ideologi nasional yang menjadi metode bagi seluruh bangsa Indonesia
untuk mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berisikan ajaran mengenai
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
pemusyawaratan keadilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Nilai-nilai itu berpangkal dari alam pikiran kebudayaan Indonesia dan
terkait dengan perjuangan bangsa. Pancasila sebagai ideologi berarti suatu
pikiran yang memuat pandangan dasar masyarakat dan negara Indonesia yang
bersumber pada kebudayaan Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi dalam pemersatu bangsa kita yang majemuk
menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri.
1. Ideologi dalam Kehidupan Bermasyarakat
Negara Indonesia tidak dapat hidup lestari dan jaya apabila pancasila
hanya menjadi jiwa bagi bangsa dan negara saja dan tidak meresap ke dalam
jiwa masyarakatnya. Manusia yang hidup bersama sebagai masyarakat,
kehidupan mereka dapat kita amati dan pahami. Sudah barang tentu setiap
masyarakat yang hidup di zaman modern seperti sekarang, hidup di bawah
naungan suatu negara, akan tetapi untuk memahami kehidupannya sebagai
masyarakat, kita memusatkan perhatian pada hubungan antara manusia dan
antar kelompok di dalamnya. Untuk melestarikan hubungan itu secara rukun
8
dan damai dengan sendirinya timbul nilai-nilai sosial yang kemudian
dikonsolidasikan menjadi kaedah-kaedah sosial yang di dasarkan pada nilai-
nilai dalam pancasila. Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat pada
hakekatnya merupakan pengamalan kebudayaan masyarakat itu sendiri,
sedangkan kebudayaan masyarakat di Indonesia mempunyai akar-akarnya di
dalam adat-istiadat yang berada di bawah naungan pancasila.
2. Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Hendaknya kita ketahui, pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa
dan bernegara adalah diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia,
kemudian dijadikan pandangan hidup bangsa dan pada saatnya akan menjadi
suatu dasar filsafat yang sekaligus akan menjadi ideologi bangsa dan negara.
Sebagai suatu ideologi, maka pancasila merupakan sumber cita-cita dan
harapan nilai-nilai serta norma-norma yang dianggap baik, sehingga
kesejahteraan hidup bangsa Indonesia akan tercapai.
Pancasila sebagai ideologi negara memiliki konsekuensi bahwa segala
sesuatu tujuan dalam pemerintahan ataupun segala sesuatu yang berhubungan
dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam hal titik tolak
pelaksanaannya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya dan diarahkan dalam
mencapai tujuan dengan asas kerohanian pancasila. Dengan menyatakan cita-
cita yang ingin dicapai ini maka sumbernya adalah pada sila kelima dalam
pancasila yaitu untuk mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat yang
dengan sendirinya diliputi dan dijiwai oleh keempat sila lainnya.
Selanjutnya dalam rangka penerapan ideologi di bidang kenegaraan
yaitu politik, karena ideologi merupakan suatu asas kerohanian dan bersifat
asasi, sedangkan politik adalah suatu kebijakan yaitu pelaksanaan ideologi
selaras dengan keadaan, kondisi waktu serta tempat. Oleh karena itu, dengan
bersumber pada ideologi pancasila, dapat dikembangkan berbagai macam
kebijakan.
Dipandang dari aspek fleksibilitas, pancasila sebagai suatu ideologi
tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan
9
terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi pancasila bersifat aktual,
dinamis, antisipasif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan
perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
C. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Sebagai ideologi terbuka, pancasila memiliki keterbukaan dan
fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Pancasila mampu memberikan
orientasi,wawasan, asas dan pedoman normatif dalam seluruh bidang
kehidupan negara. Ideologi besar yang berkembang di dunia, seperti paham
liberalis yang bercorak individualistis menjelaskan hak asasi manusia yang
melekat sejak lahir tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan ideologi sosialis
menjelaskan setiap individu tidak memiliki hak individu lagi, yang ada
hanyalah kepentingan sosial.
Di tengah perkembangan peradaban manusia, pancasila dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena sifatnya sebagai
ideologi terbuka. Ideologi pancasila bukanlah ideologi yang tertutup bagi
ideologi baru dan perkembangan yang ada. Ideologi pancasila mengakui
adanya pergeseran dan perubahan nilai sebagai tanda adanya dinamika dalam
masyarakat untuk mencari kemajuan.
Sebagai dasar kehidupan kebangsaan, pancasila dapat memperkokoh
integrasi nasional, memperkuat kepribadian bangsa, menumbuhkan
kepercayaan pada diri sendiri, dan membuka prospek ke depan serta dapat
memberikan harapan. Sedangkan kedudukannya sebagai dasar kehidupan
kenegaraan, pancasila dapat mendobrak kemacetan dua ideologi besar
( ideologi Liberalisme dan ideologi sosialisme ). Dalam hal ini, pancasila
sebagai ideologi yang dapat memberikan solusi terhadap masalah pokok dan
menampilkan orientasi dan arah baru yang tanggap dan relevan dengan
perkembangan zaman.
Sebagai dasar strategi nasional, pancasila dapat menanamkan motivasi
nasional untuk mengadakan perubahan mendasar dalam wujud revolusi damai,
memberikan alternatif model pembangunan yang akan dilaksanakan, serta
10
mewujudkan tingkat ketahanan nasional menuju tercapainya perdamaian.
Guna mencapai itu, nilai-nilai pancasila perlu diwujudkan dalam sistem
kehidupan politik, budaya, serta keamanan dan ketertiban.
Pancasila mampu memberikan orientasi dasar bagi seluruh bidang
kehidupan bangsa dan negara secara memadai, dalam konteks ini berarti
pancasila dapat mendobrak kemacetan – kemacetan dua ideologi besar. Ini
berarti bahwa pembangunan tidak lain adalah sebagai upaya mewujudkan
nilai-nilai Pancasila secara terarah dan teratur.
Jika ditelaah secara dalam, eksistensi ideologi pancasila terhadap
keberadaan ideologi besar dunia dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pancasila dalam dirinya memuat adanya hubungan vertikal, hubungan
manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya
hubungan yang demikian ini dinamakan “Theotropococmocentris”.
Sedangkan ideologi liberalisme-individualisme dan komunisme-sosialisme
menitik beratkan pada hubungan horizontal atau “Antrocoposmocentris”
namun demikian liberalisme dan individualisme keberadaannya mengakui
adanya tuhan tetapi bukan prioritas utama.Masalah kepercayaan terhadap
tuhan liberalisme-individualisme sepenuhnya menjadi hak asasi setiap
individu masing-masing dan lembaga, negara dalam hal ini pemerintah
tidak campur mengaturnya sehingga agama tidak dimasukkan dalam
kurikulum di sekolah-sekolah.Sedangkan komunisme-sosialisme sama
sekali tidak mengakui adanya tuhan,dan percaya pada tuhan dianggap
sebagai racun masyarakat.
2. Pancasila dalam dirinya menitikberatkan pada keselarasan, keserasian dan
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara
kebutuhan spiritual kebutuhan material antara kehidupan lahir dan
kebutuhan batin sedangkan liberalisme-individualisme menitikberatkan
pada kebutuhan individu-individu akan menjadi baik.
3. Pancasila dalam dirinya mengutamakan musyawarah mufakat dalam
mengambil keputusan, mengutamakan dialog dan kebersamaan namun jika
tidak mencapai kesepakatan maka bisa ditempuh dengan cara voting.
11
Liberalisme-individualisme dalam mengambil keputusan selalu
menggunakan voting suara terbanyak. Lain lagi dengan komunisme-
sosialisme dalam mengambil keputusan berasal di tangan pemimipin partai
sehingga apa yang telah diputuskan oleh pemimpin partai tidak dapat
dibantah lagi dan harus dijalankan. Jadi sistem diktator mutlak berlaku
dalam ideologi komunisme-sosialisme ini.
4. Pancasila dalam dirinya tidak menghendaki adanya oposisi. Kompetisi
yang diutamakan adalah kebersamaan dan kegotong royongan. Sistem
mayoritas dan minoritas ditiadakan, meskipun mayoritas usulan yang
disampaikan tidak memiliki bobot kualitas akan tetapi usulan tersebut
tetap dapat diterima dan dilaksanakan. Sedangkan dalam liberalisme
sistem kompetisi dan oposisi justru dihormati dan dijunjung tinggi dalam
persaingan atau kompetisi, masing-masing organisasi partai politik
berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan suara mayoritas karena
yang memperoleh mayoritas berhak menjalankan pemerintah. Sedangkan
mereka yang tidak memperoleh suara mayoritas berhak menjadi oposisi
dan berhak melontarkan kritik sebagaimana halnya dengan komunisme-
sosialisme. Negara penganut faham sosialisme-komunisme di dalam
sistem pemerintahannya memberlakukan sistem satu partai yaitu partai
utamanya adalah partai komunis yang dipimpin oleh seorang ketua partai
dan semua kebijakan politik yang mencakup kepemimpinan pusat yang
dalam hal ini ketua partai komunis, sehingga sistem pemerintahannya
bersifat diktator, bentuk-bentuk mayoritas, minoritas dan oposisi
ditiadakan.
5. Sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, menjunjung tinggi asas-
asas keterbukaan, artinya terbuka terhadap kritik yang sekiranya dapat
membangun, membawa kemajuan dan pembaharuan. Sedangkan penganut
faham liberalisme-individualisme menjunjung tinggi asas keterbukaan dan
kebangsaan sehingga partai politik yang menjadi oposisi bebas
melontarkan kritikan bahkan kadang-kadang sampai dapat menjatuhkan
pemerintahan yang berkuasa dimana jika dalam sistem pemerintahan
12
pancasila tidak diperkenankan.Untuk faham komunisme-sosialisme yang
berlaku adalah sistem tertutup, artinya masyarakat tidak diperkenankan
mengkritik kebijaksanaan politik yang telah dicanangkan. Semua harus
taat meskipun kenyataan terjadi kekurangan di sana-sini, terjadi
ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.
Kemampuan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berperan
sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan serta sebagai dasar
strategi nasional. Pancasila sebagai ideologi dapat memberikan solusi
terhadap segala permasalahan dunia saat ini, menampilkan orientasi dan arah
baru yang tanggap dan relevan dengan perkembangan zaman.
D. Hakekat dan Fungsi Ideologi Pancasila
Ideologi merupakan hasil dari refleksi nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat yang berisikan tujuan, landasan dan pandangan hidup dalam
kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakekat dari ideologi
pancasila adalah mencerminkan sifat cara berpikir masyarakat dan
membentuk masyarakat sesuai cita-cita. Dengan demikian ideologi bukan
sekedar pengetahuan teori saja, melainkan sudah menjadi keyakinan yang
mendalam dan menjadi suatu komitmen yang tinggi untuk mengamalkan dan
menjalankannya.
1. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berketuhanan
Yang Maha Esa
Dasar ontologis Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan
Pancasila adalah hakikat manusia ‘monopluralitas’.Manusia secara filosofis
memiliki unsure ‘susunan kodrat’ jasmani (raga) dan rokhani (jiwa),sifat
kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk social,serta kedudukan kodrat
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai makhluk
pribadi.Penjelmaan hakikat manusia ‘monopluralitas’ tersebut dalam suatu
persekutuan hidup yang disebut bangsa dan Negara adalah suatu Negara
kebangsaan yang integralistik dan ber-Ketuhanan yang Maha Esa.
13
Sesuai dengan makna Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan
Pancasila adalah kesatuan integral,maka memiliki sifat
kebersamaan,kekeluargaan serta religiusitas.Pengertian ini maka Negara
Pancasila pada hakikatnya Negara ber-Ketuhanan yang Maha Esa.Setiap
individu yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai makhluk Tuhan,maka
Negara sebagai totalitas integral adalah Berketuhanan.
Negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama karena agama
adalah merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari
dan tidak dapat dipaksakan.Tidak ada satupun agama yang membenarkan
untuk memaksakan kepada orang lain untuk menganutnya.Negara menjamin
kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah
menurut agama dan kepercayaan masing masing.
Kebebasan beragama dan kebebasan agama adalah merupakan hak
asasi manusia yang paling mutlak,karena langsung bersumber pada martabat
manusia yang berkedudukan kodrat sebagai pribadi dan sebagai makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.Kebebasan ini bukanlah pemberian negara.
a) Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Pertama Pancasila sebagai dasar filsafat Negara adalah
“Ketuhanan Yang Maha Esa”.Maka sila tersebut merupakan sumber nilai
dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara,baik yang
bersifat material maupun spiritual.Dengan kata lain,segala aspek
penyelenggara Negara harus sesuai dengan hakikat nilai nilai yang berasal
dari Tuhan.
Hal ini ditegaskan Moh Hatta bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha
Esa” merupakan dasar yang memimpin cita cita kenegaraan kita untuk
menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara Negara.
Hakikat “Ketuhanan Yang Maha Esa” secara ilmiah filosofis
mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan sebab akibat antara
Tuhan,manusia dengan Negara.Hakikat Tuhan sebagai “Causa Prima”
(sebab pertama).
14
Dalam hubungannya dengan negara,manusia dengan negara terdapat
hubungan sebab akibat yang langsung karena negara adalah merupakan
lembaga kemanusiaan,lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh manusia
dan segala tujuannya untuk manusia.Negara kebangsaan menurut pancasila
adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa dalam arti
memiliki kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan keimanan dan
ketaqwaan masing masing,Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2.
b) Hubungan Negara Dengan Agama
Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu persekutuan hidup
bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu
dan makhluk sosial.
1) Hubungan Negara dengan Agama Menurut Pancasila
Menurut Pancasila negara adalah berdasarkan atas ketuhanan yang
maha esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Ha ini termuat na
hal ini ter penjelasan pembukaan UUD 45 yaitu pada pokok pikiran yang
keempat.Rumusan yang demikian ini menunjukan bahwa negara indonesia
yang berdasrkan pancasila adalah bukan negara sekuler yang memisahkan
negara dengan agama,kar ena hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat
(1),bahwa negara adlah berdsarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.Hal ini
berarti bahwa negara sebagai sebagi persekutuan hidup adalah
Berketuhanan yang Maha Esa.Demikian pula yang terkandung dalam pasal
29 ayat (1) tersebut juga mengandung suatu pengertian bahwa negara
Indonesia adalah negara yang bukan hanya mendasrkan pada suatu agama
tertentu atau bukan negar agama dan juga bukan negara Theokrasi.Negara
pancasila pada hakikatnya mengatasi segala agama ,menjamin kehidupan
beragama dan umat beragama,karena beragama adalah hak asai yang
bersifat mutlak.
Pasal 29 ayat (2) memberikan kebebasan pada seluruh warga
negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan
menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketaqwaan masing-
15
masing.Negara kebangsaan yang berketuhanan yang maha esa adalah
nagara yang merupakan penjelmaan dari akibat kodrat mausia sebagai
individu makhluk ,sosial dan manusia adalah sebagai pribadi dan makhluk
Tuhan yang Maha Esa.
2) Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Theokrasi
Hubungan negara dengan dengan agama menurut paham Theokrasi
bahwa antara agama dengan agama tidak dapat dipisahkan.Negara
menyatu dengan agama,pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-
firman Tuhan,segala tata kehidupan masyarakat,bangsa dan negara
didasarkan atas firman-firman Tuhan. Dengan demikian agama mengusai
masyarakat politis (Heuken dalam Suhadi, 1998:114). Dalam pratekgara
kenegaraan terdapat dua macam negara Theohrasi yaitu Negara Theokrasi
Langsung dan Negara Theokrasi tidak Langsung.
3) Hubungan Negara dengan Agama menurut Sekulerisme
Paham Sekulerisme membedakan dan memisahkan antara agama
dan negara. Oleh karena itu dalam suatu negara yang berpaham
serkulerisme bentuk sistem serta segala aspek kenegaraan tidak ada
hubungannya dengan agama. Sekulerisme berpandangan bahwa negara
adalah msalah-masalah keduniawan manusia dengan manusia,adapun
agama adalah urusan akherat yang menyangkut hubunagan manusia
dengan Tuhan.
2. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berkemanusiaan
yang Adil dan Beradab
Negara pada hakikatnya menurut filsafat Pancasila adalah
merupakan suatu persekutuan hidup manusia,yang merupakan penjelmaan
sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta
manusia sebagai makhluk Tuhan yanag Maha Esa. Negara adalah lembaga
kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang bertujuan demi tercapainya
harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan lahir maupun batin.
16
Sehingga tidak mengherankan jika kalau manusia adalah merupakan
subjek pendukung pokok negara. Oleh karena itu adalah suatu negara
kebansaan yang berketuhanan yang Maha Esa,dan berkemanusiaan yang
Adil dan Beradab.
3. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkerakyatan
Negara menurut filsafat pancasila adalah dari, oleh dan untuk
rakyat. Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu yang
memiliki tujuan tertentu dan hidup dalam suatu wilayah negara. Maka itu
Negara harus sesuai dengan hakikat rakyat. Rakyat adalah sebagai
pendukung pokok dan sebagai asal mula kekuasaan negara.
Negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat berarti kekuasaan
tertinggi adalah di tangan rakyat dan sistem kenegaraan dilakukan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR), negara seperti itu disebut negara
demokrasi. Rakyat merupakan penjelmaan sifat manusia sebagai individu
dan makhluk sosial. Oleh karena itu, demokrasi kerakyatan adalah
demokrasi monodualis yang artinya kita mempunyai hak dan
tanggungjawab.
Demokrasi monodualis mengembangkan demokrasi kebersamaan
berdasarkan asas kekeluargaan. Rincian pokok-pokok kerakyatan yang
terkandung dalam sila keempat adalah sebagai berikut ;
1. Warga Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia mempunyai
kedudukan dan hak yang sama.
2. Dalam menggunakan hak-haknya selalu memperhatikan dan
mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat.
3. Tidak diperkenankan memaksakan kehendak orang lain karena pada
hakekatnya kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
4. Sebelum mengambil keputusan hendaknya diadakan musyawarah.
5. keputusan diusahakan ditentukan secara musyawarah.
6. musyawarah mufakat diliputi suasana dan semangat kebersamaan.
17
4. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berkeadilan Sosial
Negara pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan
sosial yang artinya negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk
Tuhan YME, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan
mewujudkan suatu keadilan dalam hidup besama. Manusia harus adil
terhadap diri sendiri, Tuhannya, orang lain, masyarakat dan lingkungan
sekitar. Dalam hidup bersama harus terwujud suatu keadilan, yaitu :
1. Keadilan distributif(keadilan membagi) yaitu negara terhadap
warganya.
2. Keadilan legal(keadilan bertaat) yaitu warga negara terhadap negaranya
untuk menaati peraturan perundangan.
3. Keadilan komutatif(keadilan antar sesama warga negara) yaitu keadilan
warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.
Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berkeadilan sosial
dalam mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan
masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekaan serta
keadilan dalam hidup masyarakat. Maka negara kebangsaan yang
berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas
hukum. Sehingga harus memenuhi tiga syarat pokok, yaitu :
1. Pengakuan dan perlindungan atas HAM.
2. Peradilan yang bebas.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.
Konsekuensinya Indonesia harus mengakui dan melindungi HAM
yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2). pasal 28 ayat
(2), pasal 31 ayat (1). Dalam realisasinya pembangunan nasional
merupakan suatu upaya unuk mencapai tujuan Negara yang harus
meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional serta dalam penentuan
berbagai macam kebijaksanaan dalam pemerintahan Negara.
18
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan pada makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Ideologi pancasila sangat berperan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai
budaya bangsa Indonesia karena ideologi pancasila mengandung banyak
ajaran kebaikan dan selaras dengan identitas dan budaya yang telah kita
miliki.
2. Pancasila berfungsi sebagai identitas, pandangan dan landasan dalam
menjalankan kehidupan agar tercapai tujuan dan cita-cita yang dimiliki
oleh bangsa indonesia.
3. Ideologi pancasila berperan besar sebagai penyeleksi budaya-budaya asing
yang mulai merambat masuk ke dalam sendi-sendi budaya indonesia agar
kita tidak kehilangan identitas dan budaya bangsa.
B. Saran
Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya setiap elemen masyarakat menyadari bahwa kelestarian
identitas dan budaya bangsa Indonesia ada di tangan mereka.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas akan pentingnya
mengamalkan ideologi pancasila untuk menghadapi peradaban dunia.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut.
19
DAFTAR PUSTAKA
1. Oetojo Oesman. 1992. Pancasila sebagai Ideologi. BP-7 Pusat. Jakarta.
2. Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Paradigma . Yogyakarta.
3. Dwi Siswo,dkk. 2002.Pendidikan Pancasila.UNY Press. Yogyakarta.
4. Sunarsu,dkk.2006.Pendidikan Kewarganegaraan.UNY Press.Yogyakarata.
5. Rukiyati, dkk.2008.Pendidikan Pancasila.UNY Press.Yogyakarta.
6. http://www.suara pembaruan.com/nyus/2004/05/17/editor/edit04.htm
20