elib.unikom.ac.idelib.unikom.ac.id/files/disk1/394/jbptunikompp-gdl... · web viewberarti 500 saham...
TRANSCRIPT
BAB II
TINJAUAN TEORI MENGENAI GADAI SAHAM
MELALUI ONLINE TRADING DALAM PERUSAHAAN
A. Gadai Saham dalam Pasar Modal Melalui Online Trading
1. Hakikat Pasar Modal
Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya,
adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar
merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual
untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (capital) dapat
dibedakan:
a. Barang modal (capital goods) seperti tanah, rumah, mobil, dll.
b. Modal uang (fund) yang berupa financial assets.
Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of
fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka
menengah (middle-term investment) dan panjang (long-term investment).
Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana
menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka)
menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dasar pasar modal adalah seluruh
kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau
merupakan aktivitas yang memperjual-belikan surat-surat berharga.
22
23
Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) pasal 1
angka 13 mendefinisikan “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan
dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan efek”
Modal uang (fund). Secara ekonomi, tujuan financial market adalah untuk
mengalokasikan tabungan secara efisien dari pemilik dana kepada
pengguna dana akhir (ultimate user). Pemilik dana adalah mereka, baik
secara perorangan maupun secara kelembagaan atau badan usaha yang
menyisihkan kelebihan dananya untuk diinvestasikan agar lebih produktif
dan berkembang. Arus dana dalam pasar keuangan jika digambarkan
dalam bagan akan tampak sebagai berikut:9
Gambar 1. Arus Dana Di Pasar Modal
2. Para Pelaku Pasar Modal
Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum
dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
9 M. Irsan Nasarudin, S.H., dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-5, Juli, 2008, hlm 11
Pemilik/ PenjualDana (Suplier of fund)
Pemakai/ Pembeli dana(User of Fund)Financial
Market
24
Struktur Kelembagaan Pasar Modal
Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PP No. 45
Kep. Menkeu No. 654 Tahun 1995
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
LPP Bursa Efek Indonesia LKP
EmitenPerusahaanReksa dana
InvestorIndividu/InstitusiDomestik/Asing
Perusahaan Efek
Penjamin Emisi
(Under Writer)
Perantara/Pedagang
(broker/dealer)
Manajer Investasi
(Investment Manager)
Profesi Penunjang Lembaga Penunjang
Akuntan
Notaris
Penilai
Konsultan Hukum
Penasehat Investasi
Kustodian
Badan Administrasi Efek
Penanggung
Pemeringkat Efek
Wali Amanat
25
Gambar 2. Struktur Kelembagaan Pasar Modal
2.1 Bapepam
Pada awalnya Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar
uang dan pasar modal, juga menjadi badan pelaksana bursa (1976-1990).
Oleh karenanya, pernah disebut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Uang
dan Modal). Sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (1976) tugas Bapepam
menurut Keppres No. 52/1976 tentang Pasar Modal yang disempurnakan
dengan Keppres No. 58 Tahun 1984 adalah:
Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan
menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan
manajemen.
Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efesien
Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang
menjual sahamnya melalui pasar modal.
Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan
sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan
strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal
perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara
teratur, wajar, efesien, serta melindungi kepentingan pemodal dan
masyarakat (UUPM Pasal 4). Untuk itu, Bapepam diberi kewenangan luar
26
biasa10 dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap
pihak yang melakukan kegiatan pasar modal. Pengawasan tersebut dapat
dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif
dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara
represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanski.
Fungsi Bapepam demikian itu adalah fungsi-fungsi yang juga dimiliki oleh
otoritas pasar modal di negara-negara lain di dunia. Kewenangan yang
diberikan oleh UUPM Pasal 3 dan 4 adalah kewenangan yang sesuai
dengan standar dan prinsip hukum pasar modal global. Otoritas pasar
modal selalu mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu melakukan
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut diberikan
kepada Bapepam untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang
dicanangkan undang-undang, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur,
wajar, dan efesien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan
masyarakat.
Wewenang Bapepam tercantum pada Bab II UUPM, yang dalam garis
besarnya mencakup sekitar sembilan bidang:
1) Wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga-
lembaga penunjang.
10 Kewenangan Bapepam dikatakan luar biasa, karena meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda.
27
2) Wewenang mengeluarkan izin usaha perorangan untuk wakil penjamin
emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi.
3) Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian
4) Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris,
direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga
kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai
dipilihnya komisaris dan direktur baru.
5) Wewenang memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika terjadi
pelanggaran terhadap UUPM.
6) Wewenang membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek
tertentu.
7) Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu
8) Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam
keadaan darurat.
9) Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang
dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan
penjamin.
Di luar kewenangan tersebut, masih terdapat sejumlah wewenang dalam
tingkat yang lebih rendah dan bersifat lebih teknis. Dengan demikian,
Bapepam sebagai pengawas memang diberi kekuasaan yang amat besar
oleh UUPM.
28
a. Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Bapepam
1) Pemeriksaan
Dalam PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan
adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan
atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk
membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.
Menurut PP NO. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal Pasal 2 ayat (2) Pemeriksaan dapat dilakukan
dalam hal:
a) Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak
tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-
undangan dalam bidang pasar modal;
b) Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari
pihak Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk
menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
c) Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas perundang-
undangan di bidang pasar modal.
29
Maka menurut UUPM Pasal 100 ayat (2) dalam rangka
pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksaan tersebut,
Bapepam mempunyai kewenangan dan dapat melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang
diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap
undang-undang ini dan atau Peraturan Pelaksanaannya atau
pihak lain apabila dianggap perlu;
b) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
pelanggaran terhadap undang-undang ini dan aturan
pelaksanaanya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan
tertentu;
c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan,
pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang
diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap
undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun
milik pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk
melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka
penyelesaian kerugian yang timbul.
30
2) Penyidikan
Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan
sehingga dapat membuat kejelasan tentang tindak kejahatan di
bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka serta
mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan.
Dalam Pasal 101 ayat (3) UUPM disebutkan kewenangan yang
lebih rinci diberikan penyidik, yaitu:
a) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal;
b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
c) Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan
atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang
bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan tindak pidana
di bidang pasar modal;
e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindaka pidana di bidang
pasar modal;
f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga
terdapat setiap barang bukti pembukuan, catatan, dan dokumen
31
lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat
dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
pasar modal;
g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain
dari pihak yang diduga melakukan ata terlibat dalam tindak
pidana di bidang pasar modal;
h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal; dan
i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya disebutkan juga tugas-tugas
penyidik seperti:
Mengajukan permohonan izin kepada menteri untuk
memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan
dari tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan.
Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam KUHAP.
Dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya, seperti
dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jendral
Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.
32
b. Struktur Organisasi Bapepam
Struktur organisasi Bapepam berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan RI No. 2/KMK.01/2001 Tanggal 3 Januari tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Dapat diuraikan
tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:
1) Tugas sekretaris Bapepam, yang utama adalah memeberikan
pelayanan teknis dan administratif demi kelancaran tugas
Bapepam.
2) Tugas Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum adalah
bertanggung jawab meyusun peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal, menetapkan sanksi atas pelanggaran peraturan
pasar modal, memberikan saran dan pendapat dari segi hukum atas
masalah yang berkaitan dengan pasar modal, serta melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap para profesi hukum pasar
modal.
3) Tugas utama Biro Pemeriksaan dan Penyidikan adalah bertanggung
jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap
emiten atau perusahaan publik, lembaga pengelolaan investasi,
lembaga dan transaksi efek serta pihak lain yang diduga melakukan
pelanggaran terhadap UUPM. Selain itu, Biro Pemeriksaan dan
Penyidikan juga memeliki wewenang dan tugas untuk mengadakan
dan menangani kerja sama pemeriksaan dan penyidikan
internasional.
33
4) Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, bertugas melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada manajer investasi, wakil
manajer investasi, agen penjual reksa dana dan lembaga
pemeringkat efek; dan melakukan penelaahan pada aspek hukum,
keterbukaan dan akuntansi atas penyertaan pendaftaran emiten
reksa dana; serta bertanggung jawab atas kegiatan riset yang
bertujuan memajukan pasar modal.
5) Biro Pengelolaan dan Lembaga efek, bertugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan efek, wakil
perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penyelesaian,
lembaga penyimpanan dan penjamin, bank kustodian, biro
administrasi efek serta transaksi-transaksi.
6) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, bertugas dan
bertanggung jawab dalam bidang pembinaan, pengawasan, serta
penalaahan aspek hukum, keterbukaan, akuntansi atas pernyataan
pendaftaran emiten atau perusahaan publik yang bergerak di bidang
jasa termasuk, perbankan, asuransi, dan institusi-institusi keuangan
lainnya, kecuali emiten atau perusahaan publik di bidang reksa
dana dan penyelenggara jasa jalan tol.
7) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, bertugas dan
bertanggung jawab dalam bidang pembinaan, keterbukaan, dan
akuntansi atas pernyataan pendaftaran emiten atau perusahaan
publik yang bergerak di bidang produksi barang, baik pabrikan
34
maupun nonpabrikan, termasuk pula, emiten atau perusahaan
publik di bidang penyelenggara jasa jalan tol.
8) Biro Standar Akuntansi dan keterbukaan, bertugas dan bertanggung
jawab untuk menyusun dan mengembangkan standar akuntansi dan
pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan di bidang akuntansi
untuk memenuhi tanggung jawab Bapepam yang semakin luas
sebagaimana diamanatkan dalam UUPM.
2.2 Bursa Efek
UUPM Pasal 1 angka 4, yaitu ”Bursa efek adalah pihak yang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk
mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan
memperdagangkan efek diantara mereka”.
Pasal 6 ayat (1), yaitu ”Perdagangan efek yang sah menurut UU adalah di
bursa efek. Penyelenggara bursa efek haruslah perseroan yang telah
memeproleh izin usaha dari Bapepam”.
PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal Pasal 2, yaitu “Bursa efek, sebagai pengelola, diwajibkan memiliki
modal disetor sekurangnya Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah).
35
Pasal 5(1) Saham bursa efek ini dimiliki oleh perusahaan efek yang telah
memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek.(3) Bursa efek diharuskan menerima permohonan perusahaan efek untuk
menjadi pemegang saham yang menjadi anggota bursa efek sepanjang jumlahnya belum mencapai 200.
Pasal 7 ayat (1), yaitu “Dengan demikian, pemindahan hanya dapat
terlaksana kalau bursa efek telah menyatakan perusahaan penerima
pengalihan saham telah memenuhi syarat”.
Pasal 9(1) Bursa efek mempunyai dewan komisaris dan direksi dengan jumlah
anggota 7 orang;(2) Setiap anggota doreksi dan komisaris dilarang untuk merangkap
jabatan di perusahaan lain;(3) Dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
Dalam menjalankan pengawasan pasar, bursa efek dapat menempuh dua
cara, yaitu:
1) Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem
pembukuan atau keuangan anggota bursa.
2) Melakukan pendeteksian dini (early warning) dalam memonitor
transaksi setiap saat di lantai bursa.
Berdasarkan Pasal 12 UUPM Bursa efek mempunyai tugas pengawasan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan yang berwenang untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kepada anggota bursa, yaitu perusahaan efek yang diduga atau dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria permodalan sesuai dengan yang diwajibkan pasar.
36
Cara untuk menciptakan dan menjaga perdagangan yang teratur, wajar,
efisien, bursa harus memiliki bagian yang khusus menangani lebih lengkap
masalah pengawasan. UUPM Pasal 12 menegaskan:
1) Bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek.
2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris bursa efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat memepengaruhi suatu perusahaan efek anggota bursa efek atau bursa efek yang bersangkutan.
3) Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlakukan Bapepam.
Berkaitan dengan peranan bursa efek sebagaimana yang diamanatkan oleh
undang-undang, haruslah bersifat produktif dalam memantau jalannya
perdagangan, mengembangkan sistem pengendalian intern guna
menghindari timbulnya manipulasi harga dan mendeteksi adanya inside
information. Bursa efek dengan segala kewenangannya harus bertindak
cepat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengendalikan
pasar. Biasanya tanda-tanda ketidakwajaran perdagangan efek terlihat dari
kenaikan atau penurunan harga saham yang sangat tajam dalam jangka
waktu relatif singkat. Melihat keadaan demikian, maka Bursa Efek dapat
melakukan enforcment atas perusahaan efek atau pada saham tersebut.
a. Karkteristik Bursa Efek
Bursa efek pada hakikatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang
bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli.
37
Bursa merupakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran.
Namun demikian, apabila kita bandingkan dengan pasar konvensional,
terdapat beberapa perbedaan mandasar di antara keduanya, yaitu:11
1) Pada pasar konvensional, barang dan jasa produk dapat
dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan
memperoleh kepuasan. Contohnya, kita membeli makanan ringan,
kita dapat menikmati rasanya untuk mengganjal perut yang sedang
lapar atau sekedar ngemil. Sedangkan di bursa efek yang
diperdagangkan adalah instrumen efek atau financial assets (aktiva
keuangan). Perdagangan efek disertai dengan penyerahan fisik
tanda bukti penyertaan, yaitu sertifikat saham, obligasi, waran,
opsi, rights, dan sejenisnya. Pada cara perdagangan lain hanya
mengakibatkan pemindahan kepemilikan saham tanpa penyerahan
fisik tanda bukti. Jadi, jual beli efek dimaksudkan untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari,
apabila nilai pasar dari suatu efek mengalami kenaikan (capital
gain).
2) Dalam perdagangan konvensional masalah informasi juga memiliki
peranan yang sangat penting, tetapi dalam perdagangan efek
informasi memiliki peranan yang dominan dan saham sangat
dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi proses
pengambilan keputusan sangat tergantung pada informasi yang
11 M. Irsan Nasarudin, S.H., dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-5, Juli, 2008, hlm 130
38
diperoleh seperti kinerja dan kebijakan emiten di dalam
menjalankan usahanya. Jadi kualitas, kelengkapan, ketepatan
waktu, serta penyebaran informasi sangat menentukan struktur,
tingkat kompetitif, dan efisiensi bursa efek.
3) Pengelola bursa efek ditangani oleh badan hukum Perseroan
Terbatas (PT) yang diisi oleh orang-orang profesional. Selain itu,
PT Bursa Efek Indonesia beroperasi untuk kepentingan umum dan
menyediakan sarana perdagangan yang diperlukan oleh anggota
bursa. Dengan penyempurnaan terus-menerus diharapkan
perdagangan bursa efek akan efisien dan efektif. Campur tangan
pemerintah, dalam hal ini Bapepam adalah dalam pembuatan
peraturan, pemberian izin, pembinaan dan pedoman operasi yang
secara keseluruhan dimaksudkan untuk membangun jaring
perlindungan hukum para pihak dari pelanggaran dan kejahatan di
bidang pasar modal. Campur tangan Bapepam tidak dalam bentuk
intervensi terhadap mekanisme atau kekuatan pasar dan bukan pula
diarahkan pada memberikan perlindungan investor dari kerugian.
Bursa efek adalah self regulatory body yang diberi kewenangan untuk
mengatur pelaksanaan perdagangan. Oleh karena itu, ketentuan yang
dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang wajib
ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya tercatat di
bursa efek. Bursa efek memiliki peraturan yang lengkap, terinci, jelas,
39
karena itu bursa efek merupakan pasar yang memiliki aturan paling
banyak. UUPM Pasal 9 menegaskan sebagai berikut:
1) Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.
2) Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek.
3) Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.
4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek.
Pada pasal 11 UUPM diamanatkan bahwa segala peraturan yang dibuat
oleh bursa efek termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapat
persetujuan Bapepam.
b. Pencatatan Saham
Bursa mempunyai dua papan yang diklasifikasikan sebagai Papan
Utama dan Papan Pengembangan. Papan utama diperuntukkkan bagi
perusahaan yang berkapitalisasi besar dan mempunyai reputasi sebagai
perusahaan yang bagus, sedangkan papan pengembangan disediakan
bagi perusahaan-perusahaan yang tengah berkembang, namun
berprospek bagus dan belum menghasilkan keuntungan; sedang dalam
proses penyehatan dan berkapitalisasi kecil (memiliki total aktiva
minimal sepuluh miliar rupiah [Rp. 10.000.000.000,00]). Persyaratan
40
umum agar calon emiten dapat mencatatkan sahamnya di bursa
adalah:12
Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif.
Calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan
dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.
Bidang usaha calon emiten tidak dilarang secara langsung maupun
tidak langsung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
Khusus calon emiten pabrikan, tidak dalam masalah pencemaran
lingkungan yang dibuktikan dengan sertifikat AMDAL dan calon
emiten industri keuangan harus memiliki sertifikat ecolabelling
(ramah lingkungan).
Khusus calon emiten bidang pertambangan harus mempunyai izin
pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; minimal 1
kontrak Karya atau Penguasa Penambangan atau Surat Izin
Penambangan Daerah; minimal salah satu Anggota Direksinya
memeiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang
pertambangan; salon emiten sudah memiliki cadangan terbukti
(proven deposit) atau yang setara.
12 Jakarta Stock Exchange, Panduan Go Public, Jakarta Stock Exchange, Jakarta, Maret 2002, hlm 12-13.
41
Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin
pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki izin
tersebut minimal untuk 15 tahun.
Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk
perusahaan dari emiten yang sudah listing di BEI dimana calon
emiten memberikan konstribusi pendapatan konsolidasi, tidak
diperkenankan tercatat di bursa. Yang dimaksud hubungan induk dan
anak perusahaan adalah apabila kegiatan usaha induk dan anak tidak
independen dan jika terjadi pemutusan hubungan anak/induk tidak
memenuhi persyaratan pencatatan.
Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan finansial
didasarkan pada laporan keuangan auditan terakhir sebelum
pengajuan permohonan pencatatan.
Perusahaan dapat melakukan perpindahan sahamnya dari Papan
Pengembangan ke Papan Utama apabila memenuhi syarat:13
1) Telah tercatat di papan pengembangan minimal 12 bulan;
2) Telah mempunyai total aktiva minimal Rp. 300.000.000.000,00
(tiga ratus miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang telah
diaudit;
3) Telah berdiri minimal 36 bulan;
4) Telah melakukan kegiatan operasional dalam bisnis utama yang
sama minimal 3 tahun berturut-turut;13 Ibid., hlm 9.
42
5) Berdasarkan laporan keuangan (audited financial report),
memeperoleh laba usaha dan laba sebelum pajak minimal
Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan laba sebelum
pajak untuk 2 tahun terakhir minimal Rp. 30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah);
6) Jumlah saham pemegang saham minoritas minimal berjumlah
100.000.000,00 (seratus juta ) lembar saham atau minimal 35% dari
modal disetor dalam jangka waktu 6 bulan terakhir;
7) Jumlah pemegang saham minimal 800 pemegang saham dalam
jangka waktu 6 bulan terakhir berturut-turut;
8) Arus kas operasional menunjukkan angka positif dan tidak default
atas kewajiban pembayaran utang;
9) Laporan keuangan (audited financial report) memeperoleh
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun
berturut-turut;
10) Frekuensi transaksi di pasar reguler selama jangka waktu 6 bulan
terakhir berturut-turut minimal 10 kali untuk menimal setiap
bulannya;
11) Rata-rata volume transaksi bulanan di pasar reguler selama jangka
waktu 6 bulan terakhir minimal 1 juta lembar saham setiap
bulannya;
12) Harga rata-rata penutupan saham di pasar reguler selama 6 bulan
terakhir minimal Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
43
13) Berdasarkan laporan keuangan, bidang usaha utama perusahaan
memberikan konstribusi pendapatan minimal 60% dari total
pendapatan;
14) Tidak mengalami kondisi dan atau peristiwa yang secara material
dapat mempengaruhi kelangsungan hidup emiten;
15) Tidak menghadapi gugatan perkara yang secara material
diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup emiten;
16) Izin usaha atau kegiatan usaha yang secara material memberikan
konstribusi penjualan/pendapatan utama emiten tidak sedang
dicabut atau diberhentikan;
c. Mekanisme Perdagangan
UUPM Pasal 8 menyatakan ” Yang dapat menjadi pemegang saham
Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha
untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek”.
Berdasarkan Pasal 8 UUPM maka untuk dapat melakukan transaksi,
terlebih dulu investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan
efek. Perusahaan efek harus mempunyai izin yang dikeluarkan
Bapepam. Investor dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa
perusahaan efek. Perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah
dalam proses jual beli saham. Proses untuk menjadi nasabah di
perusahaan efek sama ketika memuka rekening untuk menjadi nasabah
44
bank. Investor membuka rekening dengan mengisi dokumen
pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah lengkap (termasuk
tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang
investasi yang akan dilakukan. Setelah nasabah tercatat di perusahaan
efek , maka nasabah dapat melakukan order jual atau eli di perusahaan
efek yang bersangkutan. Biasanya perusahaan efek mewajibkan kepada
nasabahnya untuk mendepositkan uang sejumlah yang tertentu sebagai
jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.
Perdagangan saham, jumlah dijualbelikan dilakukan dalam satuan
perdagangan yang disebut dengan lot, satu lot berarti 500 saham dan itu
adalah batas minimal pembelian saham14. Transaksi efek diawali
dengan order (pesanan) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat
disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan
kepada perusahaan efek melallui sales/dealer. Pesanan tersebut harus
menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan
menyebutkan harga yang diinginkan.
Pesanan jual atau beli para pemodal dari berbagai perusahaan akan
bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan (match) antar-order
tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi.
Anggota Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan dua fungsi utama:14 www.jsx.co.id mengenai transaksi, diakses pada tanggal 12 Juni 2009, pukul 22.28
45
1) Sebagai perantara efek, anggota bursa bertindak selaku agen dan
atas nama nasabah. Dari kegiatan ini anggota mendapatkan fee
(biaya transaksi) sebesar 0,043%.
2) Sebagai pedagang efek, anggota bursa bertindak sebagai principal
yang melakukan transaksi bagi kepentingan perusahaan anggota.
Dalam hal ini anggota bursa berlaku sebagai investor dengan
menanggung risiko (potensi keuntungan atau potensi kerugian).
Dengan kedua fungsi tersebut, anggota bursa tidak dapat mengelak dari
kemungkinan mengalami conflict interest. Untuk menatisipasi dan
mengatasi hal yang demikian ada dua peraturan yang meredam
kemungkinan tersebut, yaitu:
1) Setiap anggota yang merangkap fungsi sebagai perantara dan
pedagang sekaligus, diwajibkan untuk menutamakan kepentingan
nasabah daripada kepentingannya sebagai pedagang.
2) Kuasa anggota, yaitu orang yang melaksanakan transaksi di bursa
tidak dipernankan untuk melakukan transaksi untuk kepentingan
pribadi. Jenis-jenis amanat (order) dalam jual beli efek adalah
order jual, order beli atau order pengalihan. Semua amanat
tersebut di proses di sekunder. Fabozzi et. al., menuliskan beberapa
macam amanat (order) 15:
15 M. Irsan Nasarudin, S.H., dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-5, Juli, 2008, hlm 138
46
a) Market order, amanat beli atau jual harus dilakukan pada harga
terbaik yang ada dipasaran.
b) Priority rule, amanat order yang dilakukan jika ada beberapa
pilihan order pada harga yang sama, biasanya order dilakukan
menurut waktunya, first come first served.
c) Public orders, order jual atau beli yang diberikan oleh
sejumlah perusahaan yang memiliki atau account bersama.
d) Conditional order adalah limit order yaitu order jual atau beli
sampai pada jumlah yang telah ditentukan. Stop order adalah
tipe kedua dari conditional order, perintah untuk tidak
melakukan jual atau beli sampai pasar bergerak ke arah harga
yang diinginkan.
2.3 Jakarta Automated Trading System (JATS)
JATS ada sejak 3 Oktober 1995 untuk menggantikan sistem perdagangan
manual. Perdagangan yang dilakukan sebelumnya secara manual telah
menyebabkan perubahan hal-hal sebagai berikut:
1) Lantai bursa penuh dengan papan tulis tempat para pialang menuliskan
transaksi.
2) Jumlah maksimal transaksi yang dapat ditangani per hari oleh bursa
hanya sekitar 5000 transaksi. Terbukanya kesempatan yang tidak sama
bagi para pialang.
3) Biaya per unit transaksi lebih tinggi.
47
4) Memungkinkan terjadinya kolusi antar pialang dalam mengatur harga
efek.
5) Informasi pasar tidak dapat disebarkan kepada investor secara tepat
waktu dengan tingkat akurasi tinggi.
Pemakaian JATS bertujuan untuk:
1) Meningkatkan integritas dan likuiditas pasar.
2) Mengakomodasi perdagangan dari pasar domestik dan pasar
internasional.
3) Menjadikan Bursa Efek Jakarta (pada waktu itu) sejajar dengan bursa-
bursa di dunia.
Aplikasi JATS ini mampu memproses hingga 50.000 transaksi per hari dan
dapat ditingkatkan sampai 75.000 transaksi per hari. Bila optimalisasi
pengguna aplikasi ini rampung, maka JATS dapat memproses transaksi
hingga 500.000 transaksi per hari. Sehingga para pihak yang
berkepentingan bisa memantau melalui aplikasi JATS ini informasi
mengenai:
1) Harga, porsi asing, perintah jual dan perintah beli.
2) Data dari informasi yang telah dilakukan.
Selain itu juga JATS juga dapat memberikan fasilitas seperti:
48
1) Menempatkan informasi (perintah jual dan perintah beli pada pasar
nonreguler).
2) Memasukkan hasil akhir dari negosiasi yang telah disepakati di papan
negosiasi.
3) Menerima informasi yang berhubungan dengan corporate action.
4) Menerima pesan-pesan atau pengumuman dari bursa efek.
2.4 Online Trading System
Kehadiran online trading system merupakan suatu alternatif perdagangan
saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan
teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara
langsung dan keterbukaan akses informasi. Karena pelaku pasar modal
memandang sistem perdagangan saham dengan memakai sistem JATS, di
mana investor harus menghubungi perantara untuk melakukan transaksi,
dianggap kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investor
dalam bertransaksi pada saat itu juga. Untuk menjawab tantangan itu,
online trading system merupakan media yang tepat.
Untuk menjadi pemegang saham, perusahaan yang sudah listing di bursa
investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet,
memasukkan identifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca
prospektus yang ditampilkan. Bila tertarik calon investor, ia akan
mengambil keputusan dan menghubungi nomor yang dipandu lewat
49
prospektus, mengatur cara pembayaran, memberikan nomor kartu kredit
atau melalui kartu debet, maka transaksi dapat diselesaikan. Bila ada
sekian orang secara bersamaan melakukan hal yang sama, maka
penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan
demikian peluang untuk manipulasi dan konspirasi akan semakin kecil,
karena pihak lain dapat memantau pada saat proses tersebut tengah
dilakukan.
Perdagangan tanpa warkat (scripless trading) yang ditargetkan untuk
mengimplementasikan pada akhir tahun 2000 telah berjalan. Persiapan
untuk itu telah dilakukan sejak tahun 1995. Dengan scripless trading
diharapkan akan tercipta pasar modal yang efesien, proses penyelesaian
transaksi yang lebih cepat, penyebaran informasi lebih merata. Dengan
demikian kualitas iklim investasi akan lebih kondusif, karena kepercayaan
dari seluruh pihak yang terkait demikian tinggi.
Memakai sistem ini diharapkan penyelesaian transaksi dilakukan melalui
pemindahbukuan (book entry settlement). Ada empat tujuan yang hendak
dicapai dengan sistem ini, yaitu16:
1) Proses penyelesaian transaksi tanpa warkat
2) Meningkatkan kualitas jasa pelayanan dalam penyelesaian transaksi.
3) Meminimalkan risiko.
4) Meningkatkan likuiditas.16 Ibid, hlm 140
50
Selain itu ada sejumlah keuntungan dengan pemakaian sistem ini, yaitu17:
1) Tingkat keamanan transaksi lebih tinggi;
2) Penyelesaian transaksi lebih cepat;
3) Likuiditas pasar akan meningkat;
4) Registrasi tidak diperlukan lagi;
5) Porsi asing dan pemegang saham lebih transparan;
6) LOT perdagangan lebih fleksibel;
7) Memperbaiki efesiensi back office service dan kualitas jasa pelayanan
dalam proses penyelesaian transaksi;
8) Mengurangi risiko saham hilang atau saham palsu.
2.5 Perusahaan efek
Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari
Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek,
perantara pedagang efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan “Bentuk
perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya
Warga Negara RI dan atau berbadan hukum; atau perusahaan patungan
yang sahamnya dimiliki oleh WNRI dan atau badan hukum Indonesia dan
WNA atau badan hukum asing”. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun
Bapepam pada tanggal 30 Desember perusahaan efek berjumlah sekitar 17 Ibid, hlm 141
51
191 yang mempunyai lisensi sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan
Perantara Perdagangan Efek (PPE).
PP No. 45 Tahun 1995 Pasal 33 huruf a angka 1 diubah oleh Kep. Menkeu
No. 179/KMK.010/2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek jo. Kep.
Ketua Bapepam No. 20/PM/2003, mensyaratkan:
1) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi
Efek dan Perdagangan Efek sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh
miliar rupiah) dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Perusahaan efek
yang sudah ada wajib memenuhi ketentuan ini sampai pada tanggal 31
Desember 2003 yang disebut sebagai tahap pertama. Pada tahap
pertama Perusahaan Efek wajib mempunyai modal disetor Rp.
25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengam MKBD Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Pada tahap kedua, tanggal
31 Desember 2004 modal disetor Perusahaan Efek harus Rp.
50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan MKBD Rp.
25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
2) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara
Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah
harus mempunyai modal disetor sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga
puluh miliar rupiah) dengan MKBD Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
lima miliar rupiah). Pada tahap pertama, per 31 Desember 2003,
52
Perusahaan Efek modal disetornya Rp. 18.000.000.000,- (delapan
belas miliar rupiah) dengan MKBD Rp.10.200.000.000,- (sepuluh
miliar dua ratus juta rupiah). Pada tahap kedua, per 31 desember 2004,
Perusahaan Efek haruss mempunyai modal disetor Rp.
35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).
3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara
Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek
nasabah wajib mempunyai modal disetor sedikitnya Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) dengan MKBD Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) per 31 Desember 2003.
4) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi wajib
mempunyai modal disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar
rupiah) dengan MKBD sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah). Per 31 Desember 2003, Perusahaan Efek wajib mempunyai
modal disetor Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan MKBD
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin
Emisi Efek, Perantara Pedagang efek dan Manajer Investasi harus
memiliki modal disetor sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima
miliar rupiah) dengam MKBD Rp. 25.200.000.000,- (dua puluh lima
miliar dua ratus juta rupiah).
6) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara
Pedagang Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor
53
sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan
MKBD Rp. 25.200.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus juta
rupiah).
a. Penjamin Emisi Efek (PEE)
Penjamin Emisi Efek (PEE) adalah pihak yang membuat kontrak
dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan
emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang
tidak terjual. Izin usaha sebagai PEE berlaku juga sebagai izin usaha
Perantara Pedagang Efek. Tetapi, perusahaan efek yang berizin usaha
Perantara Pedagang Efek tidak otomatis dapat melakukan kegiatan
sebagai Penjamin Emisi Efek.
Peran dari penjamin emisi adalah peran perusahaan efek untuk
melakukan penjaminan emisi (underwriting) bagi emiten, yaitu
perusahaan ingin mendapatkan dana dari calon-calon investor dari
maasyarakat luas. Penjamn emisi ini membuat kontrak emiten untuk
melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau
tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) merupakan orang-perorangan
yang telah mendapat izin dari Bapepam melalui ujian kecakapan
54
dalam pasar modal untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan
Efek untuk kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek.
Secara garis besar, peran dan fungsi penjamin emisi dalam proses go
public adalah sebagai berikut18:
a) Memeberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka go
public, penjamin emisi merupakan mitra dalam membuat
perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian proses emisi, mulai
dari mempersiapkan dokumen emisi sampai menjualkan efek di
pasar perdana.
b) Menjamin efek yang diterbitkan emiten. Dalam hal ini penjamin
emisi bertanggung jawab atas keberhasilan penjualan seluruh
saham emiten kepada masyarakat luas. Dalam suatu penjaminan
akan terkandung suatu risiko, untuk itu penjamin emisi bisa
melakukan bersama-sama dengan penjamin lain dalam bentuk
sindikasi agar tingkat keberhasilan penjualan saham lebih tinggi.
Melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar
masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik.
Sehingga dilakukan pendisainan dan pendistribusian efek secara
akurat dan tepat waktu.
18 Ibid, hlm 145
55
Penegasan UUPM Pasal 39 bahwa Penjamin Emisi Efek (PEE) wajib
mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi sebagai
dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Secara teoritis, ada beberapa
macam kontrak penjaminan emisi yang dikenal seperti:
a) Full commitment, PEE bertanggung jawab untuk mengambil sisa
efek yang tidak terjual.
b) Best Effort Commitment, PEE tidak bertanggung jawab atas sisa
efek yang terjual, tetapi PEE akan berusaha sebaik-baiknya agar
efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling
tinggi.
c) Stanby Commitment, PEE berkomitmen agar saham yang tidak
terjual di pasar perdana dapat dibeli oleh PEE pada harga tertentu.
d) All or None Commitment (kesanggupan semua atau tidak sama
sekali), PEE akan berusaha menjual semua efek, agar lak
semuanya, tetapi apabila efek tersebut tidak laku semuanya, maka
transaksi dengan pemodal yang ada akan dibatalkan. Jadi, semua
efek dikembalikan kepada emiten dan emiten tidak mendapatkan
dana sedikitpun. Komitmen ini timbul dengan latar belakang
pemikiran bahwa perusahaan memebutuhkan modal dalam jumlah
tertentu. Bila jumlah itu tidak tercapai maka investasi perusahaan
kurang bermanfaat.
56
PEE merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek
untuk kepentingan sendiri tau untuk kepentingan pihak lain. PEE
berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi. Oleh
karenanya, PEE sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pasar
modal, dituntut untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam
melaksanakan tugasnya.
b. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) adalah orang-orang yang
telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk bertugas mewakili
kepentingan perusahaan efek untuk melaksanakan perdagangan efek.
c. Manajer Invesatasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola
portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorang, usaha
bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk para
investor atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk
sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi, dan pensiun, dan
bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Wakil Manajer Investasi (WMI) adalah orang perorangan yang
bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang
bersangkutan dengan pengelolaan portofolio efek, izin untuk wakil
57
manajer investasi dikeluarkan oleh Bapepam dengan standarisasi yang
ketat.
2.6 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian (LPP)
a. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
Lembaga ini berbentuk perseroan, yaitu PT. Kliring Penjamin Efek
Indonesia (KPEI). PP No. 45 Tahun 1995 Pasal 15 dan 16
menyebutkan Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memperoleh
izin dari Bapepam dan memeliki modal disetor sekurang-kurangnya
Rp. 15. 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Transaksi di bursa efek dikliringkan oleh KPEI secara terus-menerus
sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa yang
melaksanakan transaksi. Di samping melaksanakan fungsi kliring,
KPEI juga menjamin penyelesaian transaksi di bursa efek yang
pelaksanaannya dengan menempatkan KPEI sebagai counter-party
dari anggota bursa yang melakukan transaksi.
Manajemen KPEI dipilih oleh manajemen bursa, karena KPEI
merupakan anak perusahaan dari bursa. Maka Direktur dari KPEI
harus terintegrasi di dalam manajemen bursa. Dan hal-hal yang
58
berhubungan dengan sistem manajemen yang dilaksanakan dii bursa
efek juga berlaku pada manajemen KPEI.
b. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
Lembaga ini berbentuk perseroan, PT. Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI). Sama halnya dengan KPEI, KSEI juga harus
mempunyai izin dari Bapepam dan memiliki modal disetor
sekurangnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). KSEI
melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam
rangka penitipan efek dengan kewajiban memenuhi persyaratan teknis
tertentu. Oleh karena itu, jasa kustodian yang tersedia di KSEI harus
lengkap seperti19:
1) Bidang penatausahaan rekening efek untuk menyimpan kas dan
fefek.
2) Penerimaan dan distribusi dividen, bunga, pokok pinjaman,
saham bonus, dan hak-hak lainnya.
3) Pemindahan efek keluar dan masuk penitipan kolektif.
4) Pemindahan efek dari satu rekening ke rekening lainnya
berdasarkan instruksi atau tanpa pembayaran.
5) Penjualan hak atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul
dari pemilikan efek.
6) Pembayaran pajak maupun penerimaan restitusi pajak.
19 Ibid, hlm 150
59
Di samping itu, KSEI juga dapat memeberikan jasa-jasa yang lain
seperti:
a) Penyampaian laporan mengenai jasa-jasa lain yang perlu
diketahui oleh pemegang.
b) Pelaksanaan pemberian kuasa-kuasa untuk hadir dan memberikan
suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
c) Pemberian informasi kepada emiten mengenai kepemilikan efek
dalam penitipan kolektif dan pelaporan kegiatan rekening efek.
Komputer KSEI harus terhubungkan secara langsung dengan sistem
perdagangan bursa dan komputer KPEI, sehingga komputer-komputer
tersebut dapat memverifikasi jaminan, sebelum memasuki sistem
perdagangan. Jika sistem dan manajemen KSEI mengalami kegagalan,
maka hal ini akan memeberi dampak yang serius, yaitu dapat
melumpuhkan pasar modal dan perekonomian nasional. Agar ini tidak
terjadi, maka security system yang baik amat diperlukan.
2.7 Emiten, Perusahaan Publik, dan Reksa Dana
a. Emiten
60
Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka
menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan
usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan
menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Ada empat
keharusan yang dapat dilakukan emiten beraktivitas di pasar modal,
yaitu:
1) Keterbukaan informasi
Menurut UUPM Pasal 1 angka 25 adalah ”Pedoman umum yang
mensyaratkan emiten/perusahaan publik dan pihak lain yang
tunduk kepada undang-undang ini, untuk menginformasikan
seluruh informasi material kepada masyarakat dalam waktu yang
teoat mengenai usahanya atau efeknya, yang dapat berpengaruh
terhadap keputusan pemodal atau harga efek tersebut”.
Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan penwaran dalam 3
tahapan,yaitu:
Tahap keterbukaan pada saat emiten melakukan penawaran
umum (primary market level).
Tahap keterbukaan setelah emiten mencatat dan
memperdagangkan sahamnya di buras efek (secondary market
level), dimana emiten berkewajiban untuk menyampaikan
secara terus-menerus laporan berkala (continuously disclosure)
kepada Bapepam.
61
Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang
laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada
Bapepam dan bursa efek (timely disclosure).
Berdasarkan Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang
Harus Segera Diumumkan Kepad Publik menyebutkan peristiwa,
informasi, atau fakta material yang diperkirakan dapat
memepengaruhi harga efek atau keputusan investasi, antara lain20:
a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau
pembentukan usaha patungan.
b) Pemecahan saham atau pembagian dividen saham.
c) Pendapatan dari dividen yang luar bisa sifatnya.
d) Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
e) Produk atau penemuan baru yang berarti.
f) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam
manajemen.
g) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang
bersifat utang.
h) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara
terbatas yang material jumlahnya.
i) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.
j) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.
20 Ibid , hlm 152.
62
k) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau
direktur dan komisaris perusahaan.
l) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
m) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
n) Penggantian wali amanat.
o) Perubahan tahun fiskal perusahaan.
2) Peningkatan Likuiditas
Seiring bertambahnya jumlah emiten di pasar modal, berdampak
pada meningkatnya pilihan efek yang dapat dipertimbangkan oleh
investor. Selain itu, hal tersebut akan meningkatkan jumlah
pemodal yang terlibat di pasar modal. Dengan peningkatan kedua
hal tersebut diharapkan bahwa hal itu akan meningkatkan jumlah
transaksi yang terjadi, yang pada akhirnya akan meningkatkan
likuiditas efek di pasar modal.
3) Pemantauan Harga Efek
Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal,
karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu
perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerja emiten baik dan
sebalkiknya harga efek yang rendah menunjukkan kinerja emiten
yang buruk. Apabila harga efek turun secara drastis dan emiten
tidak mempedulikan hal tersebut, maka emiten akan mengalami
kesulitan pada saat menawarkan kembali efeknya melalui pasar
modal untuk memperoleh tambahan dana.
63
4) Menjaga Hubungan Baik Dengan Investor.
Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon
investor kepada perusahaan, emiten perlu terus-menerus membina
hubungan baik pemegang saham dan calon investor. Hubungan
baik akan dapat menimbulkan rasa memiliki kepada pemegang
saham dan calon investor, sementara di lain pihak, emiten dapat
memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh investor berupa
pemberian informasi yang berkaitan dengan kondisi emiten. Untuk
itu emiten perlu membentuk sekretaris perusahaan.
b. Perusahaan Publik
Menurut UUPM Pasal 1 angka 22, yaitu: ” Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”
Perbedaan antara emiten dengan perusahaan publik. Kalau emiten
sudah pasti perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan
sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan
modal minimal yang harus disetor. Sedangkan perusahaan publik
belum tentu dapat dikategorikan emiten. Karena perusahaan publik
belum tentu melakukan penawaran umum atau listing di bursa.
c. Reksa Dana (Investment Fund)
64
UUPM menyebutkan reksa dana sebagai wadah yang dipergunakan
untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk
diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa
dana adalah perseroan atau investasi kolektif masyarakat pemodal yang
diinvestasikan ke dalam efek oleh manajer investasi. Secara sederhana
reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya
menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi)
untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.
Investasi reksa dana bisa dikatakan relatif lebih konservatif, karena
menghindari fluktuasi dan kerugian yang besar, namun jelas capital
gain-nya tidak sama besarnya dengan saham, tetapi ada juga reksa
dana yang investasinya semua ditempatkan pada instrumen saham.
Reksa dana melakukan penghimpunan dana pemodal untuk selanjutnya
dibentuk suatu portofolio efek yang terdiri dari berbagai macam surat
berharga yang berupa saham, obligasi, SBI, deposito berjangka,
commersial papers.
Investor reksa dana membeli Unit Penyertaan (UP) dari reksa dana,
bagian tertentu yang dibeli oleh investor dalam reksa dana. Investasi
reksa dana memeberikan keuntungan antara lain: mendiversifikasi
risiko, karena beragam portofolionya dalam investasi. Reksa dan
65
dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari Bapepam
dengan memiliki keahlian dalam mengelola dana dan melakukan
pemantauan dan pengawasan secara intensif. Manajer investasi dapat
terus-menerus menjual atau membeli Unit Pernyertaan sampai dengan
jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Sedangkan
reksa dana tertutup (close end) diperdagangkan di pasar sekunder.
Semua kekayaan reksa dana disimpan pada Bank Kustodian.
Berdasarkan UUPM Pasal 18 ada 2 bentuk reksa dana, yaitu: Reksa
dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya
menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu
diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar
modal dan pasar uang. Reksa dana berbentuk perseroan dapat bersifat
tertutup (close end) atau bersifat terbuka (open end). Ciri-ciri reksa
dana tertutup adalah:
a) Reksa dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya
sampai batas modal dasar;
b) Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada
investor;
c) Investor tidak dapat menjual kembali saham reksa dana yang
dimiliki kepada reksa dana; atau
d) Saham reksa dana dicatat di bursa efek.
Sedangkan ciri-ciri reksa dana terbuka adalah:
66
1) Reksa dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau Unit
Penyertaan baru terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau
membelinya;
2) Saham atau Unit Penyertaan reksa dana tidak perlu dicatat di bursa
efek, dapat diperjualbelikan di luar bursa (Over The Counter);
3) Pemodal dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaan reksa
dana yang dimilikinya kepada reksa dana;
4) Harga jual atau beli saham atau Unit Penyertaan reksa dana
berdasarkan Nilai Aktivitas Bersih (NAB) yang setiap harinya
harus dihitung oleh Bank Kustodian.
Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah
kontrak manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat
pemegang Unit Penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang
untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian
diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
Mengatasi masalah pencatatan pemilik saham reksa dana KIK pada
emiten telah diatur dalam UUPM Pasal 56 Ayat 3
”Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut”.
67
Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari reksa dana pasar modal,
antara lain21:
a) Mempermudah pemodal melakukan investasi dengan cara
mengambil manfaat melalui cara diversifikasi.
b) Menyediakan berbagai macam pilihan iinvestasi karena ada
hakikatnya masing-masing reksa dana mempunyai komposisi
investasi yang berbeda-beda.
c) Meningkatkan daya serap pasar, khususnya pasar perdana.
d) Meningkatkan kepudilian emiten atas kewajiban-kewajibannya.
e) Biaya investasi yang lebih kompetitif dan efisien.
f) Miningkatkan jumlah transaksi efek/volume perdagangan di bursa
efek.
2.8 Investor
Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar
modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal
adalah keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal
Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi
yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal
tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor. Saat ini investor asing
lebih aktif memainkannya perannya untuk mengungkapkan kebutuhan dan
kepentingannya, investor domestik yang lebih bersikap pasif mengikuti
investor asing. Semua pihak yang terlibat seyogyanya mampu 21 Ibid, hlm 161
68
mengondisikan investor dengan informasi mengenai kebijakan dan
penerbitan peraturan perundang-undangan. Secara universal, pasar modal
bertumpu pada tiga hal yaitu pendapatan, likuiditas dan keamanan
investasi. Otoritas pasar modal dan para pihak yang terlibat dalam industri
pasar modal Indonesia, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di
pasar modal Indonesia.
a. Investor Domestik
Kehadiran investor domestik di pasar modal sangatlah diharapkan,
karena hanya dengan investor domestik yang kuat akan mendukung
pasar modal yang stabil dan tidak mudah dipermainkan oleh pihak-
pihak tertentu, seperti investor asing yang dengan mudah
memindahkan investasinya.
Perkembangan investor domestik di pasar modal Indonesia belumlah
dapat dibanggakan, karena masih jauh dari yang diharapkan. Dapat
digambarkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih 220 juta
jiwa, tetapi yang terlibat berinvestasi kurang dari 1%. Dapat
dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Contoh Malaysia, dengan penduduk 20 juta jiwa, jumlah pemodal
domestiknya mencapati 7 juta orang, berarti 35 %. Bayangkan jika
investor domestik Indonesia cukup 20% saja maka sudah menjadi
69
kekuatan yang luar biasa. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan
baru yang memungkinkan pasar lebih cepat berkembang, dengan jalan:
1) Perlu diperoleh dukungan politik (political will/commitment)
pemerintah untuk menciptakan pasar yang fair dan efisien, melalui:
2) Prioritas pengembangan pasar termasuk insentif bagi pemodal
domestik.
3) Pembenahan institusi pengawas pasar modal sehingga lebih
indepeden dan disegani oleh pasar.
4) Penerapan rule of law yang lebih baik, sejajar dengan Negara maju
lainnya.
5) Memepercepat pembenahan industri perbankan. Karena kaitannya
dengan pasar modal sangat besar, maka masalah rusaknya sistem
perbankan akan mempengaruhi terhadap intergitras pasar.
6) Pembentukan corporate gevornance, ini sangat vital kalau
diinginkan adanya pasar yang terbuka dan memberikan
perlindungan kepada masyarakat.
b. Investor Asing
Persoalan politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia sangatlah
berpengaruh terhadap ketertarikan investor asing untuk
menginvestasikan modalnya. Ditambah dengan penegakan hukum
yang lemah dan tidak adanya jaminan keamanan yang memadai
membuat banyak sekali investor asing mundur dari pasar modal.
70
c. Materi Investasi
Pertanggungjawaban yang dapat dikualifikasikan sebagai investasi
yang diinginkan tidaklah terbatas dalam jenis dan jumlahnya. Beberapa
diantaranya sama sekali tidak didapat secara sukarela, karena
pengusaha seringkali memerlukan pembayaran simpanan pada suatu
dana pensiun dan pemerintah mendorong banyak orang untuk
menanam modalnya pada jaminan sosial. Ke dua belas klasifikasi
investasi berikut ini tidak menyebutkan satu per satu semua hal-hal
penting yang dipergunakan oleh para penanam modal individu, akan
tetapi menggambarkan semua jenis yang utama. Dua belas klasifikasi
tersebut antara lain:
Deposito. Deposito diterima oleh bagian simpanan bank-bank swasta,
pemerintah dan beberapa perusahaan tertentu. Simpanan di bank ini
dapat setiap saat dibayarkan dalam bentuk mata uang, sangat mudah
diuangkan (kontrak deposito biasanya mengijinkan bank untuk
meminta pemberintahuan dalam waktu 30 hari untuk mengambil
kembali uang tersebut, akan tetapi dalam kebanyakan kasus
pembayaran dapat dilaksanakan saat itu juga) dan menghasilkan suku
bunga yang relatif rendah. Kebanyakan penyimpan kecil menerima 3
sampai 4%, akan tetapi simpanan yang lebih besar sering menerima
kurang dari 3%, terutama pada periode-periode suku bunga pasar yang
71
rendah. Bunga tersebut dapat dikenakan pajak pendapatan, dan modal
pokoknya dapat dikenakan pajak kekayaan sampai batas-batas tertentu.
Rekening Simpanan dan Pinjaman. Hampir semua masyarakat
mempunyai asosiasi simpan pinjam yang berfungsi untuk
mengakumulasi simpanan para penanam modal dan
menginvestasikannya dalam pinjaman hipotek lokal. Karena asosiasi
ini diawasi oleh perwakilan pemerintah, dan karenanya sering dikelola
secara konservatif, maka keamanannyapun terjamin. Dividen yang
dibayarkan pada rekening simpanan dan pinjaman ini (secara teknis,
para penanam modal dalam organisasi-organisasi seperti ini
merupakan pula para pemegang saham dan pemilik, bukan pemberi)
yang biasanya berkisar antara 4 sampai 4,5%. Likuiditas yang
langsung tidak dijamin, karena asosiasi ini dimaksudkan untuk
mempergunakan dana mereka dalam hipotek jangka panjang, akan
tetapi dalam prakteknya simpanan dapat diambil menurut permintaan
atau setelah beberapa waktu tertentu. Pendapatan ini dikedai pajak
pendapatan. Posisi pajak kekayaan biasanya bervariasi, akan tetapi
tidak merupakan suatu beban yang berat.
Surat berharga dari Pemerintah. Surat obligasi, surat utang,
sertifikat, bersama-sama dengan surat obligasi simpanan jenis E dan H
72
merupakan bagian terbesar dari surat keamanan yang tersedia bagi
rakyat `
d. Resiko-Resiko Investasi
Dunia modern yaitu merupakan suatu dunia yang sangat kompleks dan
dinamis, dimana terdapat berbagai kekuatan yang mempengaruhi nilai
dan produktivitas dari investasi. Sebagai contoh, faktor-faktor ekonomi
dan politik di bawah ini sangat menonjol antara tahun 1950-1963:
1) Kondisi yang pada dasarnya menguntungkan, yang ditanggung oleh
penggunaan yang giat dari pengeluaran masyarakat dan kekuatan
moneter dari Sistem Cadangan Negara;
2) Resesi bisnis yang kadang terjadi, yang sampai tingkat tertentu
disebabkan oleh anggaran belanja masyarakat dan kebijaksanaan
moneter yang digunakan untuk melawan kecenderungan inflasi;
3) Inflasi yang timbul secara perlahan mengenai tingkat harga pada
umumnya, terutama pada periode-periode penggunaan tenaga kerja
sepenuhnya dan periode kemakmuran;
4) Fluktuasi tingkat suku bunga yang luas, yang menggambarkan
suatu pasar pinjaman yang bervariasi dan manipulasi moneter oleh
pejabat-pejabat cadangan negara;
5) Kemajuan teknologi yang pesat yang mengakibatkan keuntungan
yang besar bagi beberapa perusahaan dan keusangan bagi beberapa
perusahaan yang lain;
73
6) Pajak pendapatan dan kekayaan yang tinggi;
7) Kemungkinan adanya suatu inflasi yang ekstrim ataupun suatu
depresi yang hebat; dan
8) Kemungkinan timbulnya perang, yang tentu saja akan disertai oleh
kehancuran, pajak dan inflasi tingkat harga.
Investasi yang sangat dipandang tinggi dalam portofolio seorang
penanam modal, yaitu surat-surat berharga dari pemerintah, merupakan
sasaran dari salah satu resiko di atas.
Resiko yang pertama dan yang paling berbahaya adalah resiko bisnis
atau fungsional. Setiap bisnis maupun kekayaan tidak bergerak
mempunyai kemungkinan bahwa kemungkinan pendapatannya atau
kegunaannya dapat berkurang karena adanya kompetisi, penurunan
permintaan, biaya-biaya yang tidak terkontrol, kesalahan manajemen,
tindakan pemerintah atapun tindakan yang sejenis.
Resiko yang kedua adalah resiko pasar, pembeli dan penjual hanya
tampil sekali saja, dan seseorang yang ingin melaksanakan bisnis
dalam waktu tertentu kadangkala mendapatkan harga yang
menguntungkan ataupun mmerugikan, tergantung pada kondisi pasar
pada kala itu. Resiko ini bisa disebabkan karena tingkah laku yang
aneh dan luas dari pasar saham, ketidakpastian dan kelambatan dari
pasar real estate, pasar gadai dan surat-surat berharga kelas dua yang
74
tidak teratur, hal ini menunjukan adanya resiko pasar. Investasi yang
bebas dari resiko pasar ini adalah investasi yang selalu tersedia dalam
bentuk tunai, seperti rekening bank, dan cadangan asuransi jiwa.
Resiko yang ketiga adalah resiko nilai uang, resiko ini mempengaruhi
nilai-nilai dari surat berharga dengan pendapatan tetap, yang
mempunyai hari jatuh yang lama ataupun yang tidak tertentu, seperti
surat berharga tingkat tinggi, hipotek, dan saham-saham istimewa.
Resiko nilai uang ini berhubungan dengan kenyataan bahwa surat
berharga jangka panjang yang memberikan pendapatan tetap surat
berharga standar yang berharga $1000 (memberikan suatu suku bunga
tertentu terhadap nilai nominalnya berdasarkan perjanjian), berhak
mendapatkan premi bila suku bunga dari surat berharga edisi yang
mendatang lebih rendah, tetapi akan kurang berharga bila suku bunga
dari surat berharga pada edisi mendatang lebih tinggi.
Resiko yang keempat, yaitu resiko tingkat harga merupakansuatu
faktor yang sering membuat investasi-investasi yang terbaik menjadi
sangat berbahaya. Investasi yang paling dihargai yang tersedia surat
berharga dari pemerintah, simpanan, asuransi jiwa, dan yang lainnya
tanpa terkecuali dapat dibayar dalam jumlah tertentu. Tanda terima
dari pembayaran tersebut tidaklah pasti.22
22 T. Sitorus, S.E., Penanaman Modal dan Investasi, Bandung: Penerbit ”Tarsito”, 1999, hlm 5-9.
75
2.9 Biro Administrasi Efek (BAE)
BAE adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam,
BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan
pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban BAE dan
emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang saham.
2.10 Kustodian
Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta
yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan
hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang
rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan
kegiatan usaha kustodian adalah KSEI, perusahaan efek atau bank umum
yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.
Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara
catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
1) Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian;
2) Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian;
3) Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak
nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan; dan
4) Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.
76
Menurut UUPM Pasal 45, Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek
atau dana yang tercatat pada rekening Efek atasperintah tertulis dari
pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak
atasnamanya.
2. 11 Wali Amanat (Trustee)
UUPM Pasal 501) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh:
a) Bank Umum; danb) Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat.
3) Bank Umum atauPihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah
Pasal di atas menyebutkan kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat
dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan
peraturan pemerintah. Wali amanat adalah pihak yang mewakili
kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Jasa wali amanat
diperlukan pada emisi obligasi.
Pasal 51 UUPM menyatakan:1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan
Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.
77
4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.
Pasal 54
”Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek
bersifat utang yang sama” .
3. REPO (Repurchase Agreement)
Pada pasar uang dan pasar modal, dikenal adanya transaksi Repurchase
Agreements atau yang biasa disebut REPO. Sebenarnya seperti apakah
REPO itu ? Uraiannya di bawah ini: 23
Repurchase Agreement (REPO) adalah transaksi penjualan instrumen
efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada
tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan
pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah
disepakati.
REPO juga berfungsi seperti secured loan, dimana pihak pembeli akan
memperoleh instrumen efek sebagai ‘jaminan’ atas jumlah dana yang
diserahkan kepada pihak penjual. Pada saat yang disepakati, bila sejumlah
dana dibayarkan kembali dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka
instrumen efek tersebut juga dikembalikan dari pihak pembeli kepada
penjual. Walaupun dari mekanismenya mirip seperti pinjaman, namun
23 Dharma Setyadi, www.wealthindonesia.com , diakses pada tanggal 02 April 2009, pukul 18.00 wib.
78
dari sudut pandang hukum, dalam transaksi REPO terjadi perpindahan
kepemilikan atas efek yang ditransaksikan. Instrumen yang biasanya
digunakan dalam transaksi REPO diantaranya adalah Obligasi korporasi,
Obligasi Negara (Surat Utang Negara), SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
dan Saham.
Transaksi Repo merupakan salah satu alternatif atau memiliki peluang
investasi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli (buyer), dimana
mereka akan memperoleh return untuk jangka waktu pendek (short term)
dengan tingkat bunga menarik dan relative aman karena pihak pembeli
akan memegang jaminan berupa asset atau efek milik penjual. Efek
tersebut juga bisa digunakan untuk menghindari terjadinya short positions.
Sedangkan dari sisi penjual, tranasksi Repo merupakan alternatif sumber
pendanaan yang relatif murah (cheap funding cost) dan aman, dengan cara
menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut. Dilihat
dari jatuh temponya, REPO dapat dibedakan menjadi 3 jenis :
Overnight : jatuh tempo dalam satu hari
Term : jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu
Open Repo : tidak ditentukan jatuh temponya.
Yang paling umum adalah Overnight (hanya satu hari) dan Term Repo,
dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan disepakati kedua
belah pihak dalam Repurchase Agreement, bisa sampai 1 (satu) bulan atau
lebih.
79
Sedangkan dilihat dari transaksinya, terdapat 2 metode yang biasa
digunakan, yaitu :
Classic Repo, atau semacam Collateralized Borrowing, dimana
dalam Repo tersebut kepemilikan Efek akan tetap berada pada pihak
Seller/penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual
kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo.
Sell/Buy Back Repo, transaksi yang melibatkan suatu transfer efek
dan dana dimana kepemilikan efek tersebut juga berpindah ke pihak
Buyer/pembeli.
Transaksi Sell/Buy Back Repo, terdapat dua kali proses
pemindahbukuan. Sebagai contoh; misalkan Broker A bertransaksi
Repo jual dengan Bank B, maka pada tanggal penyelesaian pertama
(biasa disebut 1st leg) terjadi perpindahan efek dari Broker A ke Bank B
yang diikuti pula dengan perpindahan dana dari Bank B ke Broker A.
Sedangkan pada tanggal penyelesaian kedua (biasa disebut 2nd leg yang
juga merupakan jatuh tempo Repo), jumlah dan instrument efek yang
sama akan berpindah dari Bank B ke Broker A yang diikuti dengan
perpindahan dana sesuai dengan kesepakatan dari Broker A ke Bank B.
Umumnya, harga pada saat penebusan lebih tinggi dibandingkan harga
penjualan.
80
Gambar 3. Transaksi Repo
Istilah Reverse Repo digunakan untuk menggambarkan kejadian
sebaliknya dari transasksi Repo. Jika penjualan efek dengan perjanjian
membeli kembali disebut transaksi Repo, maka Reverse Repo merupakan
pembelian efek yang ditawarkan dalam transaksi Repo untuk dijual
kembali, atau juga disebut Buy/Sell Back, karena Reverse Repo merupaka
transaksi Repo Jual bila dilihat dari sudut pandang pembeli (buyer).
Dalam pelaksanaan transaksi Repo, terdapat beberapa issue atau kendala
yang dihadapi oleh para pihak, diantaranya adalah :
Dari aspek akuntansi, pedoman standar akuntansi hanya
mengakomodir pencatatan transaksi Repo dengan model Classic
Repo, dimana aset tetap dicatatkan sebagai milik pihak penjual
(seller). Sedangkan berdasarkan metode Sell/Buy Back Repo,
sebenarnya terjadi peralihan kepemilikan aset kepada pihak pembeli
(buyer).
Dari aspek hukum, apabila terdapat sengketa antara pihak yang
bertransaksi, ada resiko bahwa pengadilan akan mengkatagorikan
transaksi Sel/Buy Back Repo sebagai transaksi pinjam meminjam
dengan jaminan (collateralized borrowing).
81
Dari aspek perpajakan, terdapat potensi pengenaan pajak berganda
(dua kali), yaitu pada 1st leg dan pada 2nd leg transaction, karena
seolah-olah transksi tersebut dilakukan dua kali, padahal transaksi ini
merupakan satu rangkaian transaksi Repo.
Transaksi Repo dilakukan para pihak sesuai dengan kesepakatan masing-
masing pihak. Agar terdapat standar dan keteraturan dalam perjanjian atau
kesepakatan antar pihak, maka telah ditentukan suatu perjanjian standar
transaksi Repo berupa Master Repurchase Agreement (MRA), khususnya
untuk transaksi Repo atas SUN dan SBI.
Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam MRA adalah:
Tata cara transaksi, mekanisme pembayaran dan pengalihan asset,
pemeliharaan marjin, bagaimana bila tejadi wanprestasi, pengakhiran
perjanjian, penyelesaian sengketa, dan dilampiri dengan dokumen-
dokumen pendukung.
Apabila kita telaah dari dasar hukum perjanjian repo, maka
pembahasannya dimulai dari, Pasal 1313 Burgelick Wetbok disingkat
menjadi BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat
menjadi KUH Perdata namun dalam penulisan kali ini baiknya kita
menyebut BW ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”
dan Pasal 1315 BW ”Pada umumnnya tak seorangpun dapat mengikatkan
diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada
82
untuk dirinya sendiri”. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk
sahnya suatu perjanjian diatur dalam,
Pasal 1320 BW menyatakan, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.
Pasal 1338 BW1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Sumber-sumber perikatan dan pembeda-pembedanya tersebut dapat
diskemakan sebagai berikut ini24
Perikatan bersumber dari1233 BW
Gambar 4. Sumber Perikatan dan Pembedanya
24 H. Riduan Syahrani,S.H., Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm 202.
Perjanjian 1313BW Undang-undang 1352 BW
Undang-undang saja
Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige) Pasal 1365 s.d 1380 BW
Perbuatan yang sesuai dengan hukum (rechtmatige)- 1354 (zaakwaarneming)- 1359 (onverschuldigde betaling)
Undang-undang karena perbuatan manusia 1353 BW
83
Pada BW diatur juga mengenai gadai, pembahasannya sebagai berikut:
Pasal 1150 BWHak gadai (Pandrecht) adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (peminjam) atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur (pemberi pinjaman) atau orang lain atas debitur sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda jaminan.
Unsur terpenting dari hak gadai ialah bahwa benda yang dijaminkan harus
berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Hak gadai tidak mungkin ada
kalau benda yang dijaminkan masih berada dalam kekuasaan dibitur atau
orang yang memberikan gadai, atau dikembalikan kepadanya atas
kemauan pemegang gadai (Pasal 1152 BW). Namun, penguasaan benda
oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai, dan memungut
hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang debitur
kepada kreditur pemegang gadai.
Biasanya bila kita berbicara mengenai gadai maka kita juga akan
membicarakan mengenai hypotheek (hipotik). Menurut Pasal 1162 BW
hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk
mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.
Pasal 1155 BWApabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu. Setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku,
84
dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.
B. Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Oleh Bapepam
Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan kegiatan operasi suatu
instansi adalah adanya proses manajemen yang menyeluruh meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam
pengawasan dimaksudkan untuk mengusahaakan pelaksanaan berjalan
sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan juga mempunyai
posisi yang sangat vital untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan
organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai.
Kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan nasional memerlukan
pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
maupun sebagai langkah awal dalam menindak pelanggaran atau
kesalahan25. Dengan dilakukannya pengawasan diharapkan dapat diperoleh
masukan bagi pengambil keputusan untuk26:
a. Memastikan kegiatan instansi pemerintah dapat berjalan ke arah
pencapaian visi dan misi organisasi;
25 Bintoro Admidjojo, Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 1996, hlm 196.26 DR. H. Jusuf Anwar, S.H., M.A., Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia Seri 2, Bandung: PT. Alumni, 2008 , hlm 134.
85
b. Memastikan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sepadan
dengan peraturan yang berlaku;
c. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
d. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakefisienan;
e. Kehandalan laporan; dan
f. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik
untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi
organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi.
1. Tindak Pidana Pasar Modal
UUPM ada beberapa jenis tindak pidana pasar modal, yaitu27:
1) Kejahatan:
Melakukan penawaran umum tanpa pernyataan efektif dari
Bapepam;
Melakukan kegiatan tanpa izin sebagai Wakil Perusahaan
Efek;
Penipuan, manipulasi pasar dan insider trading.
2) Penipuan: Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta
material atau tidak mengungkapkan fakta material. Dengan tujuan,
Menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri
sendiri atau pihak lain;27 Mery Maulin, Diktat Perkuliahan Hukum Pasar Modal, Bandung, 2009, hlm 1-7.
86
Mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.
3) Manipulasi Pasar:
Menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai
kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa
(UUPM Pasal 91);
Rekayasa harga efek di bursa.
4) Insider Trading: Perdagangan efek dengan memepergunakan
Informasi Orang Dalam (IOD), seperti informasi material yang
dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Orang
dalam (Insider) tersebut misalnya:
Manajemen, pegawai atau pemegang saham utama emiten atau
perusahaan publik;
Pihak karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan
usahanya dengan emiten atau PP memungkinkannya
mempunyai IOD;
Pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi
huruf a dan b yang telah disebutkan di atas.
Orang dalam yang mempunyai IOD dilarang untuk (berdasarkan UUPM Pasal 92): Mentransaksikan efek perusahaannya atau efek perusahaan lain
yang melakukan kontrak dengan perusahaannya; Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham atau menjual efek
huruf a di atas; Memberi IOD kepada pihak tertentu.
87
Pihak lain yang dilarang adalah
Mereka yang memperoleh IOD secara melawan hukum;
Perusahaan efek yang memiliki IOD.
2. Sanksi Administratif dan Pidana
Bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap UUPM, dapat
dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal
102 ayat (2) UUPM dapat berupa:
a. peringatan tertulis;b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pencabutan izin usaha;f. pembatalan persetujuan;dang. pembatalan pendaftaran.
Mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 103 UUPM sampai
dengan pasal 110 UUPM, yang jenis pidananya dapat berupa pidana
penjara, pidana kurungan dan atau denda. Sanksi administratif
biasanya dijatuhkan kepada pelaku pasar modal yang melakukan
keterlambatan dalam memberikan pelaporan, sedangkan sanksi pidana
diberikan kepada pelaku pasar modal yang telah melakukan antara
lain penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Dapat
disimpulakan bahwa pemberian sanksi yang disebutkan dalam suatu
undang-undang atau peraturan tiada lain adalah untuk memeberikan
88
rasa tidak ingin melanggar dan melaksanakannya aturan itu dengan
efektif.
3. Menyelesaikan Sengketa Dengan Membentuk Organisasi.
Mengenai perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di
bidang pasar modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang
tinggi terutama terkait dengan peran strategis pasar modal dan lembaga
keuangan dalam perekonomian nasional serta kerja sama internasional.
Tuntutan perkembangan tersebut memerlukan peningkatan efektifitas
sistem pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan selama ini.
Untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan
kepatuhan (compliance) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan serta
memenuhi prinsip-prinsip Good Governance, struktur organisasi
Bapepam dan Lembaga Keuangan masih memerlukan adanya beberapa
penyempurnaan.
Usulan penyempurnaan adalah dengan membentuk Biro Kepatuhan
Internal (Internal Compliance Bureau). Biro ini diharapkan dapat
mengawasi secara internal pelaksanaan tugas pegawai Bapepam dan
Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-
masing, membantu Ketua Badan mengawasi pelaksanaan
pendelegasian wewenang dan proses pengambilan keputusan pimpinan
89
Bapepam dan Lembaga Keuangan di bawahnya, serta untuk
memastikan penerapan prinsip-prinsip good governance.
Biro Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab langsung kepada
Ketua Badan dan dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan
menjadi compliance unit dan quality/performance assurance control
terhadap output dari pelaksanaan tugas sehari-hari Bapepam dan
Lembaga Keuangan. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan bahwa
terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas
sehari-hari dan pihak yang melakukan pengawasan kepatuhan dalam
pelaksanaan tugas dimaksud.
Pertimbangan yang mendasari penyempurnaan tersebut antara lain
adalah besarnya tanggung jawab Bapepam dan Lembaga Keuangan
terhadap kepentingan nasional dan publik, luasnya rentang kendali
(span of control) dari Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, hampir
semua Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan
berhubungan/berhadapan langsung dengan pasar/industri (expose to
market), tingginya potensi moral hazard di industri pasar modal dan
lembaga keuangan, serta sifat pembinaan dan pengawasan (nature)
yang berbeda antara industri pasar modal dan lembaga keuangan.
90
Sebagai gambaran, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hampir
seluruh biro dalam Bapepam dan Lembaga Keuangan behubungan dan
berinteraksi langsung dengan para pihak dan industri terkait, seperti
dalam proses pendaftaran, persetujuan, pengesahan, perijinan,
monitoring serta pengenaan sanksi. Hal ini membawa konsekuensi
kepada para pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk
memiliki integritas yang tinggi. Namun demikian, potensi terjadinya
praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta bahaya moral hazard
tetap tinggi dan memerlukan perhatian serius.
Selain itu, pelaksanaan fungsi pengembangan, pembinaan dan
pengawasan dalam aspek pasar modal, perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan serta modal ventura mempunyai sifat (nature)
yang berbeda. Pasar modal lebih diarahkan untuk memastikan bahwa
aspek pengungkapan (disclosure) telah memadai dan wajar, sedangkan
industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan modal
ventura lebih banyak menekankan kepada aspek kehati-hatian
(prudential).
Dengan demikian diharapkan bahwa rencana penyempurnaan struktur
organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat mendukung
perkembangan industri pasar modal dan sektor jasa keuangan, serta
91
dapat menjadi institusi pemerintah yang menerapkan
quality/performance assurance control unit.28
C. PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL MELALUI
MEKANISME PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute
Resolution (ADR) adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara
yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan). APS disebut
juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan (out-of-court dispute
settlement), meskipun dewasa ini penerapan salah satu mekanisme APS,
yakni Mediasi, telah pula diterapkan sebagai bagian dari proses
persidangan perdata .
APS memempunyai beberapa mekanisme yang bisa dipilih oleh para pihak
untuk menyelesaikan sengketa, di antaranya yang paling populer adalah
Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase .
Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua
orang, secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika
menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain.
28 www.bapepam-lk.com, Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), diakses pada tanggal 06 Juni 2009, pukul 18.00 wib
92
Pendapat Mengikat, adalah pendapat yang diberikan oleh pihak ketiga
yang dianggap netral dan ahli atas permintaan para pihak untuk
memberikan penafsiran mengenai suatu ketentuan yang kurang jelas di
dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan
penafsiran.
Mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara
para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang
disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak
bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak
sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas
sengketa - para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan
hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.
Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan
kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut
Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan
terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan
hakim pada proses pengadilan.
1. Kebutuhan Pelaku Usaha
APS adalah mekanisme yang baru berkembang dan dikembangkan
seiring dengan kemajuan transaksi komersial (kebutuhan pelaku usaha),
meskipun mungkin secara historis sudah muncul lebih dahulu daripada
93
institusi pengadilan bentukan negara. Prof. R. Subekti dan Prof. Asikin
Kusumah Atmadja, seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. Soedikno
Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", 1981,
menyatakan bahwa di Indonesia praktek Arbitrase sudah dikenal
sebelum Perang Dunia II namun masih jarang dipakai karena
kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak ada keyakinan tentang
manfaatnya.
2. Manfaat APS dari Segi Konsep
Segi konsep, manfaat mekanisme yang tersedia di dalam APS lebih
banyak dan fleksibel daripada pengadilan, para pihak bisa memilih
mana yang paling disuka, yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan:
a. Negosiasi
Proses Negosiasi tidak ada keterlibatan, campur tangan atau
intervensi pihak ketiga, perundingan dilaksanakan secara langsung
antara para pihak yang berselisih. Negosiasi adalah cara pertama
untuk menghindari berkembangnya permasalahan menjadi sengketa
yang lebih serius lagi. Syarat terpenting dari Negosiasi yang efektif
adalah kesetaraan posisi tawar (bargaining position). Apabila hal
itu tidak ada, maka sangat diperlukan adanya kehendak
(willingness) dari pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih
kuat untuk mau mendengar pihak lainnya dan tidak bersikap take-it-
or-leave it.
94
Ada kemungkinan Negosiasi menghadapi deadlock ketika para
pihak tidak mencapai mufakat dan tidak mau melanjutkan
perundingan. Dalam hal ini, APS menyediakan mekanisme lain
yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian
sengketanya, yaitu Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase.
b. Pendapat Mengikat
Sesuai dengan namanya, Pendapat Mengikat bersifat mengikat bagi
para pihak yang memintanya. Pendapat Mengikat cocok menjadi
pilihan bagi para pihak terhadap perselisihan yang berkenaan
dengan perbedaaan penafsiran perjanjian. Mekanisme ini masih
merupakan produk yang bersifat kontraktual oleh karena itu setiap
tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat yang telah
diberikan oleh pihak ahli dianggap sebagai cidera janji
(wanprestasi). Jika hal itu terjadi, APS menyediakan mekanisme
lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan
penyelesaian sengketanya, yaitu Mediasi dan Arbitrase.
c. Mediasi
Keunggulan dari Mediasi adalah kehadiran Mediator sehingga
memungkinkan para pihak didengar secara seimbang, para pihak
merasa mempunyai kesetaraan posisi, para pihak merasa terlibat
aktif dalam proses perundingan, dan mempermudah tercapainya
win-win solution. Keunggulan inilah yang menyebabkan Mediasi
95
banyak diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada
stagnasi komunikasi dan ketidaksetaraan posisi tawar, misalnya
antara konsumen dengan produsen, nasabah kecil dengan bank,
masyarakat korban pencemaran dengan pabrik, dsb. Bahkan
pemerintahan di banyak negara dengan sengaja mendorong Mediasi
pada sektor tertentu sehingga Mediasi tidak sekedar pilihan para
pihak tetapi sudah merupakan anjuran bahkan diwajibkan oleh
pemerintah . Namun bukan berarti bahwa Mediasi hanya cocok
untuk kasus semacam itu, bahkan Mediasi juga sukses
menyelesaikan persengketaan antara perusahaan besar seperti antara
Singapore Airlines dengan British Airways. Persengketaannya
adalah mengenai hak cipta fisrt-class seats, kedua belah pihak
sempat memprosesnya ke pengadilan, namun akhirnya sepakat
menyelesaikannya secara damai. SIA dan BA tidak memberikan
penjelasan mengenai rincian penyelesaian yang mereka capai.
Ketika Negosiasi mengalami kegagalan, Mediasi layak untuk dipilih
sepanjang (1) para pihak masih yakin dapat menyelesaikan
permasalahan berdasarkan win-win solution
(interest/understanding-based procedure) bukan benar atau salah
menurut hukum (right-based procedure), (2) para pihak masih
menghendaki terpeliharanya hubungan baik dan/atau kontrak di
antara mereka, dan (3) yang dibutuhkan para pihak hanya kehadiran
96
Mediator untuk membantu mereka demi kelancaran perundingan.
Mediasi tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan damai,
bagaimanapun tetap ada kemungkinan terjadinya deadlock. Atau
keadaan lain, misalnya kesepakatan damai tercapai namun tidak
ditaati oleh salah satu pihak. Jika ini terjadi, APS menyediakan
mekanisme lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan
penyelesaian sengketanya, yaitu Arbitrase.
d. Arbitrase
Apabila Mediasi mengalami kebuntuan, Arbitrase layak dipilih oleh
para pihak untuk melanjuti proses penyelesaian sengketa sepanjang
(1) para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, (2)
para pihak menghendaki cara penyelesaian yang lebih
mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (right based
procedure) namun tidak kaku dalam mengambil dasar/penerapan
hukum (atas dasar keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), tidak
semata-mata atas dasar ketentuan hukum), (3) para pihak
menghendaki keputusan yang final dan mengikat namun melalui
prosedur yang lebih fleksibel dan efisien (dari segi waktu dan biaya)
dibandingkan pengadilan, (4) para pihak menghendaki
persengketaannya diperiksa dan diputus oleh orang yang ahli
(bukan generalist) yang ditunjuk sendiri oleh mereka, dan (5) para
pihak menghendaki pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk
97
umum. Arbiter memegang posisi penting dalam proses Arbitrase
karena ia yang akan memeriksa dan mengadili (mengambil putusan)
atas sengketa yang diajukan kepadanya. Arbiter ditunjuk atas dasar
keahlian dan kompetensinya. Dalam menjalankan tugasnya, Arbiter
harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan
mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta
bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu
pihak yang bersengketa maupun dengan persengketaan yang
bersangkutan. Apabila hal-hal tersebut di langgar maka Arbiter
yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.
Berbeda dengan Negosiasi dan Mediasi yang masih mungkin tidak
berhasil, Arbitrase pasti akan menghasilkan suatu keputusan
terhadap sengketa yang diperiksa karena Arbiter berwenang untuk
itu bahkan dalam hal ketidakhadiran pihak Termohon sekalipun.
Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum
tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan
Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan
kembali. Lebih lanjut penjelasan mengenai perbedaan antara
Mediasi dan Arbitrase dapat diperbandingkan sebagai berikut
(sumber WIPO Mediation):
Mediation Arbitration
98
control over the process
outcome is determined by
the will of the parties
(interest-based procedure)
to convince the other party
informal procedure
transfer decision-making power
outcome is determined in
accordance to applicable law
(rights-based procedure)
to convince the arbitral tribunal
less formal procedure
Perbedaan antara Arbitrase dan pengadilan sebagai berikut (sumber
Hongkong International Arbitration):
99
Berdasarkan penjelasan secara teori/konsep di atas, APS
mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan pengadilan, yakni
efektifitas waktu dan biaya, prosedur yang lebih sederhana, lebih
Arbitration
private process
by agreement
may be less adversarial
less formal/flexible
arbiter selected for
expertise
no precedent
no appeal
Litigation
public access
any party can institute
adversarial procedure
formal/inflexible
commonly judge are
generalist
sets precedent
rights of appeal
100
fleksibel, banyak ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak,
kerahasiaan, dan hasil/putusan yang cepat bahkan ada yang bersifat
final dan mengikat. APS lebih fleksibel diterapkan pada semua
sektor kehidupan, dari komersial sampai keluarga.
3. Manfaat APS dalam Praktek
Berdasarkan penjelasan di atas APS mempunyai manfaat lebih, namun
kenyataannya tidak serta merta bahwa konsep APS dengan mudah
berkembang di tengah masyarakat. Faktor kemanfaatan lainnya yang
menjadi persoalan bagi masyarakat adalah bagaimana kepastian hukum
dan hasil nyata dari praktek APS
Kepastian Hukum
Masyarakat percaya bahwa putusan pengadilan pasti mempunyai
kekuatan hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya terhadap pihak
yang tidak menjalankannya secara sukarela. Namun masyarakat sanksi
apakah APS juga punya kekuatan yang sama seperti layaknya putusan
pengadilan, apakah putusan Arbitrase sama kuatnya dengan putusan
pengadilan. Berikut ini penjelasan mengenai kepastian hukum APS dan
hasil-hasilnya:
(1) Kepastian Hukum Negosiasi dan Mediasi
101
Bentuk APS yang pada dasarnya akarnya adalah perundingan dan
hasilnya berupa kesepakatan, seperti Negosiasi dan Mediasi,
efektifitasnya tentu akan sangat tergantung dari itikad baik para
pihak mentaati hasil-hasil perundingan/kesepakatan tersebut.
Secara teori semestinya tidak mungkin ada kesepakatan damai yang
tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak karena untuk
mencapai kesepakatan damai sudah merupakan kerelaan dari para
pihak untuk win-win solution, apalagi tidak ada paksaan sedikit pun
dari pihak ketiga dalam menentukan hasil akhir dari proses
perundingan. Setiap tindakan salah satu pihak yang bertentangan
dengan hasil perundingan merupakan tindakan cidera janji
(wanprestasi).
Undang-undang yang mengatur dasar-dasar Mediasi di Indonesia
adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), dalam Bab II
Pasal 6. UUAAPS secara jelas menyatakan bahwa Mediasi sangat
tergantung dari itikad baik para pihak, dan hasilnya sangat
tergantung dari kehendak para pihak. Tidak ada ancaman jika salah
satu pihak tidak menjalankan kesepakatan Mediasi selain ancaman
tuntutan wanprestasi dari pihak yang berkepentingan.
Namun khusus untuk Mediasi yang pelaksanaannya dianjurkan
oleh regulator melalui peraturan yang dibuat oleh regulator yang
102
bersangkutan, ada sedikit pengecualian yakni adanya unsur paksaan
dari regulator kepada pihak perusahaan khususnya dalam bentuk
kewajiban untuk melaksanakan dan ancaman sanksi (administrasi)
jika tidak melaksanakan. Contohnya adalah Peraturan Bank
Indonesia No. 8/5/PBI/2006, 20 Januari 2006, Pasal 13 j.o Pasal 16.
Eksistensi Mediasi di Indonesia semakin dikukuhkan dengan
diterbitkannya PerMA No. 2 tahun 2003 dimana semua perkara
perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk
lebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi.
Bentuk "paksaan" lain adalah seperti yang diatur dalam Peraturan
dan Acara BAPMI. Pasal 18 peraturan tersebut menyatakan bahwa
jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan Mediasi,
maka pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan
kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi
anggota, dan selanjutnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan
asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan
menjadi anggota. Tindakan ini lebih merupakan sanksi sosial.
(2) Kepastian Hukum Arbitrase
Keraguan yang mendasar terhadap putusan Arbitrase adalah apakah
putusan yang dikatakan final dan mengikat itu benar-benar bisa
langsung dilaksanakan, bisa dieksekusi, termasuk juga terhadap
103
putusan Arbitrase asing apakah benar-benar diakui oleh negara
dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Apakah sistem hukum
suatu negara mengakui putusan Arbitrase. Keraguan masyarakat ini
terpengaruhi tidak hanya karena keterbatasan pemahaman
mengenai Arbitrase, tetapi juga karena banyaknya pemberitaan
mengenai putusan Arbitrase yang tidak dipatuhi atau menjadi
bertele-tele - bad news is a good news - padahal lebih banyak
putusan Arbitrase yang lancar dilaksanakan.
Keraguan itu tentu sangat mengganggu apalagi mengingat bahwa
pengguna dari Arbitrase sebagian besar adalah pelaku usaha yang
sering melakukan transaksi bisnis internasional.
Mengatasi hal tersebut, pada tingkat internasional PBB
mengeluarkan Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Award tahun 1958, atau yang dikenal dengan New
York Convention. Konvensi ini mewajibkan negara penandatangan
atau yang meratifikasi untuk menghormati putusan Arbitrase asing
berdasarkan asas resiprositas. New York Convention menanamkan
prinsip-prinsip umum mengenai Arbitrase, kewenangan Arbitrase
dan bagaimana putusan Arbitrase semestinya dilaksanakan.
Prinsip-prinsip dasar mengenai Arbitrase internasional juga dimuat
dalam UNCITRAL Model Law. Kedua sumber inilah yang banyak
104
diadopsi oleh lembaga-lembaga Arbitrase internasional dan negara-
negara di dunia dalam membuat peraturan perundang-undangan
mengenai Arbitrase di negara masing-masing. Prinsip-prinsip
umum Arbitrase antara lain sebagai berikut:
a) syarat utama Arbitrase adalah adanya kesepakatan para pihak
bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase
(Perjanjian Arbitrase), tanpa perjanjian tersebut maka
Arbitrase tidak berwenang menangani persengketaan
dimaksud;
b) pengadilan tidak berwenang menangani persengketaan yang
telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase;
c) para pihak yang telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase tidak
mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan;
d) Arbiter berwenang memutuskan perkara, bahkan dalam hal
ketidakhadiran salah satu pihak;
e) putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap serta mengikat;
f) intervensi seminim mungkin dari pengadilan terhadap
pertimbangan Arbiter, namun ada dukungan dari pengadilan
untuk pelaksanaan putusan Arbitrase;
g) Arbiter dipilih oleh para pihak;
h) para pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk didengar
pendirian dan penjelasannya;
105
i) pemeriksaan Arbitrase berlangsung dalam kerangka waktu
yang ditetapkan di awal;
j) para pihak bebas memilih tempat, acara dan bahasa yang
dipergunakan dalam Arbitrase;
k) putusan Arbitrase dapat dimohonkan pembatalan dengan
alasan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang .
Pengakuan terhadap Arbitrase dan APS lainnya di Indonesia bisa
dilihat pada ratifikasi Indonesia atas New York Convention melalui
Keppres Nomor 34 tahun 1981, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang
Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bagian
penjelasan bahwa UU ini tidak menutup kemungkinan
penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui
perdamaian atau Arbitrase, dan telah diberlakukannya Undang-
undang khusus yakni UUAAPS sejak tahun 1999.
UUAAPS, sebagaimana halnya negara lain dan lembaga-lembaga
APS, mempunyai kesamaan prinsip-prinsip umum. Hal ini tidaklah
mengherankan mengingat Arbitrase memang pada mulanya
ditujukan bagi pelaku bisnis yang tidak mengenal batas-batas
negara, yang menjalankan bisnis sesuai dengan kelaziman praktek
yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional. Kita
hampir tidak menemukan perbedaan yang prinsip antara UUAAPS
106
dengan New York Convention atau UNCITRAL Model Law atau
ICC Rules on Arbitration, begitu pula dengan Peraturan Acara
BAPMI, BANI, dan banyak lembaga Arbitrase lainnya.
Di samping peraturan perundang-undangan, pengadilan di
Indonesia dan Mahkamah Agung sebenarnya juga banyak
memberikan dukungan terhadap Arbitrase domestik maupun asing,
baik penguatan/pengakuan terhadap Perjanjian Arbitrase,
penegasan terhadap kompetensi absolut Arbitrase, dan juga
pelaksanaan putusan Arbitrase.
Berdasarkan uraian di atas, Arbitrase dan putusannya telah
mendapatkan kepastian hukum oleh peraturan perundang-undangan
maupun pengadilan di Indonesia, dan bahwa ketentuan mengenai
Arbitrase di dalam UUAAPS, Peraturan Acara BAPMI, BANI dan
Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia sudah sesuai dengan
kelaziman praktik yang diterima secara umum di dalam transaksi
internasional, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi.
Seiring dengan kemajuan jaman dalam bidang teknologi informasi.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengalami
perkembangan, yaitu adanya penyelesaian sengketa arbitrase secara
online. Arbitrase online mengenal dua jenis perjanjian online, yaitu
107
a) perjanjian yang ditutup dengan cara mengklik (clickwrap
agreement) adalah suatu kontrak untuk pembelian atau
penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang
online; dan
b) perjanjian yang ditutup dengan cara mem-browse (browse-
wrap agreement) adalah dimana pembeli atau pengguna online
menyetujui persyaratan dalam kontrak dengan melihat isi dari
situs yang bersangkutan.
Namun ada juga perjanjian online yang ditutup dengan pertukaran
email oleh para pihaknya, email yang dikirim berupa isi dari
perjanjian yang akan disepakati oleh para pihaknya. Selanjutnya
arbitrase secara online dalam beracaranya sama halnya dengan
arbitrase biasa namun yang membedakan adalah para pihaknya
tidak bertatatapan secara langsung dan menggunakan fasilitas
internet dalam melaksanakan penyelesaian sengketa arbitrase.