eksistensi kitab fikih dalam pertimbangan...

EKSISTENSI KITAB FIKIH DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN

HAKIM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA

JAKARTA SELATAN TAHUN 2010

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

ZAHROTUL KAMILAHNIM : 1111044100077

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M APROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAHJ A K A R T A1436 H/2015 M

a

,

EI$ISTENSI KITAB FIKIH DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANrl

HAKIM PERKARA CERAI TAI"AK DI PENGADILAN AGAMA

JAKARTA SELATAN TAIIUN 2O1O

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah satu

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.SV)

Oleh:

ZAHROTUL KAMILAHNIM: 1111044100077

aKONSENTRASI PERADILAN AGAMPROGRAM STUDI IIUKUM KELUARGA

FAKI'LTAS SYARIAII DAN IIUKUMUNWERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF IIIDAYATULLAHJAKARTA

1436 Ht2015 M

-I

I

I

LEMBAR PER}TYATA.AI\T

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

l. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang di ajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan untuk memenuhi gelar Stata Satu (SD di Universitas Islam

Negeri runD Syarif flidayatullah Jalorta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri ([mD

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bt*u karya ini bukan hasil karya asli saya atau

menrpakan hasil jiplakan dmi karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islarn Negeri (uhD Syarif Hidayatullatr

Jakarta.

rttt0ut00077

i

ABSTRAK

Zahrotul Kamilah. 1111044100077. “Eksistensi Kitab Fikih dalamPertimbangan Putusan Hakim Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama JakartaSelatan Tahun 2010.” Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi HukumKeluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015,vii + 77 + 29.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi kitab fikih dalampertimbangan hukum pada putusan cerai talak di Pengadilan Agama JakartaSelatan tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber penelitian terdiri dari dataprimer berupa salinan putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan dan datasekunder berasal dari buku-buku. Subyek dalam penelitian ini adalah individuyaitu hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupawawancara, dan observasi.

Berdasarkan data yang telah penulis jelaskan maka dapat diambilkesimpulan bahwa penggunaan kitab fikih di Pengadilan Agama Jakarta Selatantahun 2010 dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai talaksebanyak 6% sebagai landasan hukum. Hal ini sesuai dengan data perkara ceraitalak pada tahun 2010. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan lebih banyakmenggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan putusan, diketahui bahwasebanyak 100% KHI digunakan sebagai landasan hukum perkara cerai talak, PPNo. 9 Tahun 1975 menempati 94% sebagai landasan hukum, UU No. 1 Tahun1974 menempati 86% sebagai landasan hukum, UU No. 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke-IIdengan UU No. 50 Tahun 2009 menempati 80% sebagai landasan hukum danYurisprudensi menempati 3% sebagai landasan hukum. Dari hasil persentasetersebut menandakan bahwa hakim agama hanya merujuk pada peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai rujukan atau sumberutama dalam memutus perkara. Tidak lagi melakukan ijtihad dengan mencaridasar dalam kitab fikih, dengan demikian bahwa hakim Pengadilan Agama JakartaSelatan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara menganut teori hukumpositivisme, dimana hakim dalam melakukan pertimbangan terfokus padaperaturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Fikih, Cerai Talak, Pengadilan Agama, Teori HukumPositivisme, Teori Hukum Progresif dan Teori PenegakanHukum.

Pembimbing : Kamarusdiana, S.Ag., M.H.Daftar Pustaka : 1986 s.d 2013.

ii

KATA PENGANTAR

بسم هللا الر حمن الر حیم

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang

senantiasa memberi rahmat, taufik, dan hidayah-Nya-lah penulis dapat

menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar

Sarjana Syariah (S.Sy) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan

kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW., kepada segenap keluarganya, sahabat-

sahabatnya serta ummatnya sepanjang zaman.

Selama proses dan perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah

mudah. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui dan alami, berkat

kesungguhan hati dan kerja keras serta doa, akhirnya penulis sampai pada titik

akhir penulisan skripsi ini.

Penulis juga tidak menutup mata akan peran berbagai pihak yang telah

banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu

perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Asep Saepudin Jahar, MA.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Kamarusdiana, S.Ag., M.H., dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag., selaku

Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

iii

3. Bapak Kamarusdiana, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang

tak pernah lelah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan

arahan dan saran-saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Mesraini, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

selama menjalani aktifitas di kampus yang selalu memberikan motivasi dan

dukunga serta dorongan agar selalu bekerja dan berusaha maksimal demi

menggapai mimpi.

5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah memberikan pemberitahuan, pemahaman dan pelayanan selama

melaksanakan studi.

6. Bapak Drs. Mustofa, SH., dan Bapak Saifuddin selaku Hakim, Bapak

Pahrurrozi, SH., selaku panitera muda hukum dan seluruh Staf Pengadilan

Agama Jakarta Selatan yang telah membantu dan memberikan izin untuk

melaksanakan observasi dan wawancara selama penulis mengadakan

penelitian.

7. Yang tercinta Ayahanda (H. Mukhtar Rosyidi, S.Ag), yang telah ikhlas

memotivasi dengan moril maupun materil dan menjadi inspirasi penulis

dalam penulisan skripsi ini. Demikian pula, yang tercinta Ibunda (Hj. Siti

Hodijah), yang dengan ikhlas mencurahkan kasih sayang untuk penulis, yang

tiada henti-hentinya mendoakan agar menjadi wanita yang tegar dalam

menghadapi cobaan hidup dan menjadi kebanggaan Ayah dan Bunda. Amin.

8. Untuk kakak dan adik-adikku yang tersayang: Arifudi, S.Pd.I., Nur’Aeni

Murtafi’ah, S.H.I., Hasyim Asy’ari, S.Pd.I., Nur Wardatul Chilmi, S.Pd.,

iv

Muhammad Sahlan Arrosid dan Ahmad Izuddin Ihsan, yang dengan ikhlas

mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

9. Untuk sahabat-sahabatku: Diah Yuniardi, Nurfitria Harnia, Muzdalifah, S.Sy.,

Juniarti Harahap, Intan Pratiwi, Vemi Zauhara, Ai Siti Wasillah, Burhanatut

Diana, Viviet Alfianita, Denise Nurhidyani, Am.Keb., Hatoli, S.Sy., Ana

Matopani, S.H.I., dan Wawan Solihin, S.Sy., yang selalu sedia mendengarkan

keluh kesah penulis selama penyususnan skripsi serta tiada hentinya

memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis dikala penulis

sedang terpuruk dalam penyusunan skripsi.

10. Kawan-kawan seperjuangan Keluarga Besar Peradilan Agama dan

Administrasi Keperdataan Islam Angkatan 2011 yang telah memberikan

warna serta pengalaman dalam menjalani perkuliahan selama ini. Serta semua

pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima

kasih atas dukungan dan bantuannya.

Akhirnya tiada kata yang paling berharga kecuali ucapan Alhamdulillah atas

Rahmat dan Karunia serta Ridha-Nya dan ucapan terima kasih penulis kepada

semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Besar harapan penulis bahwa penulisan ini dapat memberikan kontribusi

yang positif untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan peradilan agama.

Jakarta, 1 April 2015

Penulis

v

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK ...................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI...................................................................................................................................v

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................................1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................................1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ....................................................................7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................................................8

D. Review Studi Terdahulu ........................................................................................8

E. Metode Penelitian ................................................................................................10

F. Sistematika Penulisan ..........................................................................................14

BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

..................................................................................................................................15

A. Teori Hukum Positivisme ....................................................................................15

B. Teori Hukum Progresif ........................................................................................18

1. Pengertian .......................................................................................................18

2. Hukum Sebagai Teks .....................................................................................18

3. Hukum Sebagai Perilaku ................................................................................21

C. Teori Penegakan Hukum......................................................................................23

vi

BAB III KAJIAN UMUM TENTANG FIKIH SEBAGAI SUMBER HUKUM

PERKARA CERAI TALAK .................................................................................29

A. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Talak ..........................................................29

1. Pengertian Cerai Talak ....................................................................................29

2. Dasar Hukum Cerai ........................................................................................32

B. Konsep Fikih tentang Cerai Talak .......................................................................34

1. Macam-macam Perceraian .............................................................................34

2. Syarat-syarat Talak .........................................................................................38

3. Hukum Perceraian ..........................................................................................39

C. Cerai Talak di Pengadilan Agama .......................................................................40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....................................................45

A. Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....................45

B. Posisi Kitab Fikih dalam Putusan Perkara Cerai Talak Tahun 2010 ...................50

C. Pendekatan Teori Hukum dalam Putusan Cerai Talak ........................................63

D. Analisis Penulis....................................................................................................68

BAB V PENUTUP ...............................................................................................................73

A. Kesimpulan........................................................................................................73

B. Saran-saran ........................................................................................................73

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................75

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu dari empat peradilan di lingkungan

Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.1

Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

beragama Islam, yaitu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf

dan sedekah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana diatur

dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Peradilan Agama Pasal 49,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan

hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan

bagi mereka yang mencari keadilan, yang beragama Islam, berdasarkan

hukum Islam.2

Dalam catatan sejarah, sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, cerai talak tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, penyelesaian cukup dilaksanakan di Kantor Urusan

1 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan PasangSurut, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 15.

2 Kamarusdiana, Hukum Acara Peradilan Agama, (Fakultas Syariah dan Hukum UINSyarif Hidayatullah: Jakarta, 2013), h. 2.

2

Agama Kecamatan setempat. Cerai talak baru diatur secara rinci dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian-bagian sendiri

dengan sebutan “cerai talak”, demikian juga Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi mengenai keberadaan

cerai talak.3

Mengenai perkara perceraian, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2)

UUPA, dibedakan antara perceraian talak, dan gugatan perceraian. Dilihat

dari pihak-pihak yang mengajukan, perceraian karena talak adalah

permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian

adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Menghindari

perkara perceraian, suami dan isteri haruslah dapat membentuk keluarga yang

sejahtera, dan bahagia, hal tersebut diperlukan norma agama dan tata aturan

yang berlaku. Persoalan perkara cerai talak dalam pertimbangan hakim pada

putusan cerai talak, dalam regulasi hukum di Indonesia selain mengacu pada:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI).

Melihat kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 38, dijelaskan ada tiga sebab yang menjadi

penyebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang

isteri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawinan yaitu karena

3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Kencana: Jakarta,2006), h. 18.

3

kematian, karena perceraian, dan atas keputusan pengadilan.4 Selanjutnya

ketentuan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 ayat (1)

menjelaskan, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan

menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk

mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.5

Berkaca pada kehidupan rumah tangga saat ini, seringkali antara

suami isteri terjadi silang pendapat, percekcokan, dan pertengkaran terus

menerus hingga berujung pada perceraian, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat

(2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f ) KHI. Dimana alasan tersebut dijadikan

oleh suami sebagai jalan terakhir untuk memutuskan hubungan perkawinan

dengan cara perceraian. Maka, penggunaan hak talak oleh suami hanya

diperkenankan apabila mempunyai alasan tersebut.6

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang

memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara

kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan

memikul nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan

menjamin nafkah isteri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal-hal

tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan

4 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h.117.

5 Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang PeradilanAgama, cet. V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 28.

6 Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIN JakartaPress, 2007), h. 120.

4

sesuka hati.7 Meskipun suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, namun

dalam pelaksanaannya hak itu harus dibatasi. Qur’an memberikan prosedur

perceraian yang baik yaitu apabila dikhawatirkan percekcokan antara suami

isteri akan menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, maka tunjuklah dua

juru damai dari masing-masing pihak. Hal pertama kali yang dilakukan juru

pendamai ialah harus mengusahakan kerukunan kembali antara keduanya,

dan jika itu gagal, barulah ditempuh perceraian.8 Oleh karena itu, Islam hanya

mengijinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran

ketegangan yang terus menerus dalam rumah tangga.9

Dapat diambil kesimpulan bahwa, cerai talak jika dilihat dari segi

pihak-pihak yang mengajukannya dibedakan menjadi dua yaitu cerai gugat

dan cerai talak. Perceraian yang diajukan oleh suami yaitu cerai talak dalam

perkembangannya tidak hanya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1975 tetapi juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada sejumlah Peraturan Perundang-

undangan tersebut jelas mengatur aturan cerai talak. Dimana Peraturan

Perundang-undangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara cerai talak. Sejumlah putusan cerai talak pada tahun

2010 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mencatat pada dasar

pertimbangan hukumnya, hakim menggunakan sumber pada; Undang-undang

7 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 205.

8 Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, h. 30-31.

9 Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional, cet. II, h, (Jakarta: RMBooks, 2012), 173.

5

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam ada beberapa syarat bagi seseorang yangmenalak, di antaranya: (1) Baligh, (2) Berakal Sehat, (3) AtasKehendak sendiri, (4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Talakseseorang yang sedang marah dianggap sah manakala terbukti bahwadia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Sementara,Imamiyah menukil hadits dari Ahlilbait yang mengatakan bahwa tidakdianggap jatuh suatu talak kecuali bagi orang yang memang bermaksudmenjatuhkan talak dan tidak ada talak kecuali disertai niat. Adapunpengarang kitab Al-Jawahir mengatakan bahwa kalau seseorang telahmenjatuhkan talak dan sesudah mengucapkan talaknya itu diamengatakan “saya tidak bermaksud menjatuhkan talak”, makapernytaannya ini diterima sepanjang si istri masih dalam masa ‘iddah.Sebab, yang demikian itu merupakan informasi tentang niatnya yangtidak bisa diketahui siapa pun kecuali melalui pemberitahuannyasendiri.10

Persoalan cerai talak dapat dipahami mengingat banyaknya perkara

yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan minimnya

ketersediaan waktu pada persidangan membuat para hakim kurang efesien

dalam memutuskan perkara cerai talak, dan lebih mengacu pada peraturan

perudang-undangan saja. Sehingga, membuat keberadaan kitab fiqih menjadi

semakin terbelakang.

Peradilan menurut istilah ahli fiqih, adalah (1) lembaga hukum,

dimana seseorang yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan

keadilan (2) perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang

yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar

harus mengikutinya. Dari pengertian tersebut membawa kesimpulan bahwa

10Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, cet. XXVI, (Jakarta: Lentera, 2010),h. 441-442.

6

tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama, tidak tepat bila

dikatakan menetapkan sesuatu hukum. karena hukum itu sebenarnya telah ada

dalam hal yang dihadapi hakim, dimana hukum Islam itu (syariat) telah ada

sebelum manusia ada. Sedang hukum umum baru ada setelah manusia ada.

Sedangkan hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada

dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.11

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu lembaga

peradilan, mempunyai wewenang untuk menerima, mengadili dan

menyelesaikan perkara perdata tertentu tingkat pertama bagi masyarakat

Jakarta Selatan yang beragama Islam, diantaranya perkara permohonan cerai

talak. Berdasarkan penelitian awal yang penyusun lakukan di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan, diketahui bahwa umumnya dari putusan cerai talak

tahun 2010 dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim mengacu

pada: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun `1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, penulis belum melihat eksistensi kitab-kitab fikih dalam putusan

cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga penulis tertarik

pada tema “EKSISTENSI KITAB FIKIH DALAM PERTIMBANGAN

PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN

AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2010”.

11 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan PasangSurut, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 3.

7

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Sejumlah Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan

dijadikan rujukan oleh hakim dalam pertimbangan hukum pada perkara

cerai talak. Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas,

maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dan membatasi pada

salinan putusan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun

2010 dengan jumlah putusan sebanyak 549 perkara cerai talak.

Pengambilan sampel 10% dari jumlah salinan putusan dan dilakukan

secara acak, sehingga jumlah putusan yang diteliti sejumlah 50 putusan.

Adapun yang dimaksud dengan kitab fikih klasik adalah kitab asli hasil

ijtihad para ulama yang salah satu pembahasannya tentang masalah-

masalah perkawinan, seperti: kitab Al-Mahalli dengan karangan Imam

Jalaluddin al Mahalli, kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karangan Prof.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab Fiqh as-Sunnah karangan as-Sayyid Sabiq,

kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, kitab Fathul Baari

karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-

Imam Taqiyuddin Abu Bakar AlHusaini.

2. Perumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi

kitab fikih dalam pertimbangan hukum pada putusan cerai talak di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2010?

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

mengetahui posisi kitab fikih dalam pertimbangan hukum pada putusan cerai

talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2010.

Sementara manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah

keilmuan hukum keluarga dalam masalah perceraian pada masyarakat

luas.

2. Secara praktisi, (a) diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan

pengetahuan bagi mahasiswa UIN syarif Hidayatullah Jakarta dan

khusunya bagi mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah sserta masyarakat

luas lainnya. (b) penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para

praktisi hukum terutama di lingkungan Pengadilan Agama dan juga pihak-

pihak yang berminat terhadap masalah-masalah perceraian.

D. Review Studi Terdahulu

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber

kepustakaan, penulis perlu melengkapi ataupun menyempurnakan penelitian

ini karena dengan melakukan review studi terdahulu dapat menghindarkan

penulis dari tuduhan duplikasi dan penjiplakan. Adapun review studi yang

mirip dengan fokus penelitian adalah:

No. Penulis dan Judul Isi Perbedaan

1. Moch. Fahmi Firmansyah,

Eksistensi Peradilan

Skripsi ini membahas bahwa

sistem penyelenggaraan

Skripsi ini

mengangkat

9

Agama Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No.

93/PUU-X/2012, SAS,

2013.

kekuasaan kehakiman di

Indonesia saat ini tidak lagi

dilaksanakan oleh Mahkamah

Agung dan badan-badan

peradilan yang berada

dibawahnya.

permasalahan

tentang bagaimana

eksistensi kitab fikih

dalam pertimbangan

hukum perkara cerai

talak.

2. Miftahul Arwani,

Pertimbangan Hakim

dalam memutuskan

Perceraian Karena

Perselingkuhan (Studi

terhadap putusan di

Pengadilan Agama

Ponorogo tahun 2007),

SAS, 2008.

Skripsi ini membahas tentang

hakim dalam pemerikasaan

suatu perkara juga

memerlukan adanya

pembuktian, dimana hasil

dari pembuktian itu akan

digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam

memutus perkara karena

pembuktian merupakan

tahapan yang penting dalam

pemeriksaan di Persidangan.

Skripsi ini

membahas dasar

pertimbangan yang

digunakan hakim

dalam pertimbangan

hukum pada perkara

cerai talak yang

mengacu pada

peraturan

perundang-undangan

yang berlaku.

3. Asmiroh, Pelaksanaan

Pasal 41C Undang-

undang No. 1 Tahun 1974

Oleh Hakim Terhadap

Perkara Cerai Talak di

Skripsi ini mengenai

ketidakkonsistenan hakim di

Pengadilan Agama Bantul

dalam melaksanakan Pasal 41

c Undang-undang Nomor 1

Dalam pertimbangan

hukum pada perkara

cerai talak yang

dilakukan oleh

hakim juga

10

Pengadilan Agama Bantul

Tahun 2010, SAS, 2002.

Tahun 1974 menggunakan asas

keadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran atau menguji pengetahuan penulis

dalam melakukan pendalaman secara kritis dan bijaksana. Metode penelitian

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

dan kegunaan tertentu.12 Dalam pengumpulan bahan atau data penyusunan

skripsi ini agar menemukan suatu kebenaran yang objektif, penulis

menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dengan memakai pendekatan

yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian

yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian

yang terjadi di lapangan.13 Sehingga dapat menggambarkan secara

mendalam terhadap masalah yang diteliti14 dengan melakukan metode

kualitatif, seperti observasi dimana peneliti mengumpulkan data dengan

12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. XV, (Bandung: CVAlfabeta, 2012), h. 2.

13 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:RajaGrafindo, 2001), h. 26.

14Yayan Sopyan, Pengantar Metode Penelitian, (t.t.,: t.p., t.th), h. 27.

11

cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan data-data di tempat

penelitian.15

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif

kualitatif, yakni bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi dilingkungan

yang akan diteliti,16 hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

yang baik, jelas dan dapat memaparkan hasil-hasil penelitian yang

bersumber dari dokumen tertulis berupa putusan serta hasil wawancara.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap, dan persepsi Hakim di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengambil rujukan pada putusan

cerai talak.

2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan

dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data yang penulis

gunakan terbagi dalam tiga bagian yaitu:

a. Data primer

Data primer ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dalam perkara cerai talak tahun 2010.

b. Data sekunder

Data ini didapat dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan yang tidak hanya mengadakan penelitian

langsung melalui wawancara dengan salah satu Hakim yang bertugas di

15Syamsudin dan Vismala S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahas, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 73.

16Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 174.

12

Pengadilan Agama Jakarta Selatan tetapi juga dengan menggunakan

beberapa literatur seperti buku-buku dan jurnal.

c. Data tersier

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah

beberapa literatur buku-buku ilmiah, kamus, ensiklopedia ataupun

internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data

sebagaimana di harapkan, maka penulis melakukan pengumpulan dengan

dua teknik penelitian yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (library research), dalam hal ini penulis

mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya

dengan penulisan skripsi ini, yang berupa putusan cerai talak 2010

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, buku, artikel, jurnal, skripsi, surat

kabar dan lain sebagainya. Hal yang dilakukan dalam melaksanakan

penelitian kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip,

menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam

memenuhi data dalam penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (Field research), dalam hal ini untuk mendapatkan

data-data dan informasi tentang eksistensi kitab dalam putusan hakim

perkara cerai talak tahun 2010, penulis langsung turun kelapangan pada

obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

13

1) Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai tukar-menukar pandangan

antara dua orang atau lebih17. Dalam penelitian ini, teknik yang

digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara tanya jawab

secara langsung menggunakan instrument pengumpulan data.

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi

dari pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan langsung pada salinan putusan perkara cerai talak tahun

2010, yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan

skripsi ini.

4. Analisis data

Data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder, diolah

kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara

deskriptif.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah Pengadilan Agama Jakarta

Selatan. Lokasi dipilih karena Pengadilan Agama yang berada di Jakarta

Selatan merupaka kota yang komplek dan masyarakatnya metropolis.

17 Arief Subyantoro dan Fx. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta:C.V ANDI Offset, 2007), h. 97.

14

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari sub-

sub yang dirinci sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang teori positivisme, teori hukum

progresif, dan teori penegakan hukum.

Bab Ketiga, membahas tentang pengertian dan dasar hukum cerai

talak, konsep fikih tentang cerai talak, dan cerai talak di Pengadilan Agama.

Bab Keempat, berisi data statistik perkara cerai talak, posisi kitab

fikih terhadap dalam putusan perkara cerai talak tahun 2010, pendekatan teori

hukum dalam putusan cerai talak dan analisis penulis.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

15

BAB II

TINJAUAN TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA

A. Teori Hukum Positivisme

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan positivisme sebagai aliran

filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan

pengalaman dan ilmu yang pasti.1 Positivisme adalah sebuah posisi filosofis yang

menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data

dari pengalaman dan bukan dari spekulasi yang berusaha untuk “melihat ke

balik” fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama, makna

ataupun esensi.2

Hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia, maka sudah sangat

jelas bahwa perkembangan dan perubahan hukum tidak lepas daari dinamika

sosial dengan segala kepentingan yang sesungguhnya berada dibelakang hukum.

Hukum itu sendiri tidak bisa dielakkan selalu berkembang, namun

perkembangannya tidak bisa dipastikan berkembang kearah-arah tertentu.

Masyarakat berubah, hukum juga harus berubah. Jika masyarakat Indonesia

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, edisi III, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h. 890.

2 Roger Cotterrell, Sosiologi Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2012), h. 12.

16

sudah merdeka dari bangsa jajahan, maka hukumnya juga harus bersejalan

dengan perubahan itu.3

H.L.A. Hart mengemukakan ciri-ciri positivisme, sebagai berikut:

1. Hukum hanyalah perintah penguasa,

2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika,’

3. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan

sejarah dan sosiologi,

4. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang

diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik,

moral, maupun etika.4

Positivisme hukum dalam perkembangannya terbagi menjadi 2 (dua)

aliran, yaitu: aliran Hukum Positif Analitis (Analitical Jurisprudence) dengan

tokohnya John Austin, dan aliran Hukum Murni (Reine Rechts Lehre) dari Hans

Kelsen. Austin mengemukakan tiga hal pokok positivisme hukum, yaitu:

1. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi pada suatu

negara. Dengan demikian, hukum adalah perintah dari kekuatan politik di

suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan) di suatu

negara,

3 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 219-220.

4 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, cet. II, (Jakarta: PT Kompas MediaNusantara, 2007), h. 162.

17

2. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (Closed

Logical system). Oleh karena itu, sebagai objek kajian, maka hukum harus

dilepas dari unsur nilai,

3. Hukum haruslah memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Tidak terpenuhinya keempat unsur tersebut, berarti hal tersebut bukanlah

hukum, akan tetapi berupa moral positif.5

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa, apabila

disarikan maka bagi penganut mazhab positivisme hukum, dari segi bentuk maka

“hukum dilihat sebagai undang-undang”, dari segi isi sebagai “perintah

penguasa”, dan dari segi persyaratan terdiri dari “sanksi, perintah, kewajiban dan

kedaulatan”, dengan demikian, otoritas yang membentuk hukum adalah

penguasa yang berdaulat, yang bentuknya diidentikkan dengan undang-undang

dan diberlakukan terhadap pihak yang dikuasi.6 Dengan demikian, hukum yang

baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat,

hukum haruslah berfungsi sebagai sarana penggerak, hukum sebagai penegak

keadilan. Untuk itu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian sistem nilai

kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga keberlakuan hukum

berguna bagi masyarakat.

5 Ibid., h. 163.

6 Ibid., h. 164.

18

B. Teori Hukum Progresif

1. Pengertian

Progresif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

kearah kemajuan, berhalu kearah perbaikan keadaan sekarang, bertingkat

tingkat naik.7 Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara

cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum,

serta melakukan berbagai terobosan. Terobosan tersebut di dasarkan pada

prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum

itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas

yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan

manusia.

2. Hukum Sebagai Teks

Manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat

sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Baru dari kehidupan

bersama yang bernama masyarakat itu dilahirkan hukum. Modal pertama

untuk membangun suatu kehidupan bersama adalah adanya saling percaya

antara para anggotanya, tanpa modal tersebut yang ada hanyalah kumpulan

dari sejumlah manusia yang tinggal pada suatu wilayah geografi tertentu yang


19

biasa disebut dengan komunitas. Selanjutnya kehidupan bersama yang lebih

luas disebut sebagai masyarakat.8

Untuk mengerti hukum dengan baik kita perlu mengawalinya dengan

perbincangan mengenai masyarakat. Hukum bermula dari masyarakat dan

sepanjang waktu akan terus seperti itu. Persoalan-persoalan timbul manakala

hukum diabstrakkan, yaitu dengan mengabaikan konteks kemasyarakatannya.

Masyarakat manusia itu adalah otentik, sedang hukum itu institut yang lebih

artifisial. Sejak hukum itu berbasis masyarakat (manusia), maka dari dalam

kehidupan bersama itulah bahan-bahan untuk membangun sistem hukum

diambil. Hukum menjadi institut yang otentik, oleh karena ia berangkat dari

realitas masyarakat dan manusia. Hukum yang baik adalah yang ditimba dari

bahan kehidupan bersama itu sendiri.9

Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana di jumpai dalam

teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja

secara rasional. Sifat penting dari hukum tertulis terletak dalam kekakuannya

(Lex dura sed tamen scripta-hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat

tertulis itu). Begitu hukum itu dituliskan atau menjadi dokumen tertulis, maka

perhatian bergeser kepada pelik-pelik penggunaannya sebagai sebuah

dokumen tertulis. Apabila semula berhukum itu berkaitan dengan masalah

8 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), h. 5-6.

9Ibid., h. 9-10.

20

keadilan atau pencarian keadilan, maka hukum itu sendiri dihadapkan kepada

teks, pembacaan teks dan permaknaan teks.10

Beberapa praktisi dan pemikir hukum, seperti hakim Agung Oliver

Wendell Holmes, meyadari ketidakadilan yang akan muncul dari penerapan

rumusan yang umum atau teks-teks itu secara begitu saja. Karena banyak hal

yang tidak terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhan-

kebutuhan yang ada pada suatu saat, serta moral yang dipeluk masyarakat

pada suatu kurun waktu tertentu, tidak mungkin tertulis dalam teks hukum

tersebut. Menurut Holmes hukum itu juga merupakan endapan dari

pengalaman sejarah suatu bangsa selama berabad-abad, sehingga hukum tidak

boleh digarap menggunakan silogisme. “it cannot be dealt with as if it

contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics.”

Puchta dan Von Savigny mengatakan bahwa, hukum itu tidak dibuat

secara sengaja, tetapi muncul dari dalam masyarakat sendiri. Maka hukum itu

akan selalu ada selama masyarakatnya juga masih ada. Hukum itu akan lenyap

seiring dengan punahnya masyarakat. Aliran ini dikenal sebagai Aliran

Sejarah (Historische school, Historical Jurisprudence). Eugen Ehrlich juga

berpendapat sama dan mengatakan, bahwa hukum itu tidak muncul dalam

10 Ibid., h. 11-14.

21

teks, dalam pengadilan dan dalam ilmu hukum, melainkan dalam

masyarakat.11

3. Hukum Sebagai Perilaku

Pada awalnya, hukum disebut sebagai folkways (kebiasaan). Kebiasaan

merupakan perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Perilaku

tersebut menjadi pola perilaku yang kemudian disebut norma. Misalnya

kebiasaan untuk tidak makan di depan pintu, atau kebiasaan untuk melempar

daun sirih dalam suatu upacara perkawinan adat jawa.12

Mengetahui perilaku manusia jika dilihat sebagai hukum, maka

diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita mengenal hukum, yaitu

tidak hanya sebagai peratuan (rule), tetapi juga perilaku (behavior). Selama

kita bersikukuh, bahwa hukum itu adalah peraturan dan tidak ada yang lain,

maka sulitlah untuk memahami, bahwa hukum itu juga muncul dalam bentuk

perilaku. Pada waktu para mahasiswa turun ke jalan di tahun 1998 mendesak

Presiden Soeharto turun, secara sosiologis dapat dibaca, para mahasiswa

sedang menulis teks konstitusi untuk memberhentikan Pemerintahan Soeharto.

Apa yang kemudian dilakukan oleh MPR yang membuat putusan menurunkan

Presiden Soeharto, hanyalah menyalin teks yang sudah di tulis para

mahasiswa melalui perilaku berdemonstrasinya itu.

11 Ibid., h. 15-17.

12 Rianto Adi, Sosiologi Hukum kajian Hukum secara Sosiologis, (Jakarta: Yayasan PustakaObor Indonesia, 2012), h. 9.

22

Hukum sebagai teks itu diam dan hanya melalui perantaraan

manusialah ia menjadi “hidup”. Dalam kepustakaan sosiologi hukum

perantaraan seperti itu disebut sebagai mobilisasi hukum. Perilaku atau

tindakan manusia itu dapat menambah dan mengubah teks. Penegakan hukum

(law enforcement) adalah konsep normatif, di mana orang hanya tinggal

mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan.13

Hukum merupakan suatu produk budaya apabila dilihat sebagai suatu

norma sosial, hukum hadir dalam masyarakat dengan bentuk budaya apapun.

Pada masyarakat primitif pun sudah dijumpai hukum. Malinowski

menegaskan, bahwa pada suatu masyarakat primitf, hukum timbul dari

kebutuhan masyarakat. Gagasan itu terungkap bahwa ketika masyarakat

tertentu hidup bersama, masyarakat tersebut menghasilkan pola tingkah laku

tertentu. Anggota-anggota masyarakat harus memenuhi kebutuhan fisik,

biologis, dan sosial sehingga mereka harus berusaha untuk bekerja sama

dengan sesamanya dalam suatu kehidupan bermasyarakat.14

Hukum sebagai perilaku itu muncul secara merta-merta atau spontan

lewat interaksi antara para anggota masyarakat sendiri. Di situ masyarakat

sendirilah merupakan pabrik yang memproduksi hukum, yaitu melalui

perilaku. Indonesia mempunyai pengalaman dengan fenomena “hukum di-

13 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,2010), h. 15.

14 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (t,t.,: t,tp., t.th), h. 53.

23

luar-teks”, seperti diuraikan mengenai penurunan Presiden Soeharto oleh para

mahasiswa di muka. Perilaku hukum yang tampak sebagai mematuhi hukum,

tidak selalu bertolak dari kesadaran untuk patuh kepada hukum. Perilaku

tersebut dapat berupa sebuah perilaku yang mandiri tanpa ada hubungannya

dengan kepatuhan hukum. Dengan demikian, hukum bereksistensi sebagai

hasil kerja sama suatu masyarakat. Oleh karena itu, hidup bermasyarakat

merupakan modus survival bagi manusia, hukum merupakan suatu yang

inheren dengan kehidupan masyarakat manusia.15

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tiada hukum tanpa

masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk

dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya

dengan sesamanya.16 Hukum merupakan kebiasaan dari perilaku yang

diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Perilaku tersebut menjadi pola

perilaku yang lahir karna kebutuhan masyarakat yang disebut dengan hukum

kebiasaan.

C. Teori Penegakan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penegakan sebagai

proses, cara, perbuatan menegakkan.17 Penegakan hukum adalah proses

15 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, h. 16.

16 Rianto Adi, Sosiologi Hukum kajian Hukum secara Sosiologis, (Jakarta: Yayasan PustakaObor Indonesia, 2012), h. 9.


24

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jimly

Asshiddiqie menyatakan:

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatanuntuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakanhukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yangdilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupunmelalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.Bahkan, dalam artian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukummencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagaiperangkat kaidah normaif yang mengatur dan mengikat para subjekhukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegarabenar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimanasemestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkutkegiatan penindakan terhadap segala pelanggaran atau penyimpanganterhadap peraturan perUndang-undangan, khususnya yang lebih sempitlagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparatkepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badanperadilan.18

Masa transisi lazimnya dikatakan masa peralihan dari masa lalu ke masa

depan, masa yang penuh konflik-konflik sosial dan konflik norma-norma.

Peranan hukum dalam masa transisi lazimnya hanya ditujukan untuk mengisi

kekosongan hukum sebagai dampak pemberlakuan hukum baru dalam konteks

hukum lama untuk memelihara kelangsungan kehidupan masyarakat.19

18 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum &Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 243-244.

19 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum,(Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 16.

25

Pada negara-negara yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi

dan menuju ke negara yang menganut prinsip “Rule of law” atau “Rechtstaat”,

hukum yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Karena hukum-hukum tersebut (kepastian dan keadilan hukum) beluma spiratif

(belum sepenuhnya dapat menyuarakan dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup

di masyarakat.20

Era kabinet reformasi pembangunan yang dibentuk sejak pengangkatan

Habibie sebagai Presiden R.I ketiga dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan

R.I merupakan era transisi, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan

sosial budaya. Hukum dan penegakan hukum dalam era reformasi ini tidak dapat

dipisahkan dari perilaku politik elit penguasa. Keterkaitan hukum dan penegak

hukum dalam perilaku politik tersebut hanya dapat terjadi dalam suatu negara

yang tidak demokratis dimana transparansi, supremasi hukum, promosi dan

perlindungan HAM dikesampingkan. Penegakan hukum dalam era transisi tidak

boleh surut karena dalam dunia akademis, para juris selalu berkata “sekalipun

langit akan runtuh hukum tetap harus ditegakkan”. Oleh karena itu, masa transisi

bukanlah alasan untuk tidak menegakkan secara baik, benar dan bertanggung

jawab.21

20 Sutan Remy Sjahdeini dan dkk. Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Prestasi PustakaPublisher, 2006), h. 120.

21 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, h. 54.

26

Proses penegakan hukum (law enforcement process) dan proses

pembentukan hukum nasional (law making process) saling berkaitan satu sama

lain karena proses penegakan hukum yang baik, benar, dan bertanggung jawab

dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum yang aspiratif, proaktif dan

kredibel pada masanya. Proses pembentukan hukum yang aspiratif, proaktif, dan

kredibel hanya dapat berlangsung dengan baik jika dilaksanakan dengan

memenuhi 3 (tiga) koridor utama yaitu koridor akademik (penyusunan naskah

akademik), koridor administrative (koordinasi horizontal antar departemen

terkait), dan koridor sosial politik (pembahasan oleh pemerintah bersama-sama

dengan DPR), sehingga dalam proses pembentukan hukum perlu dimasukkan

dan dipertimbangkan pula kendala-kendala dalam penegakan hukumnya.

Proses pembentukan hukum itu sendiri, berawal dari partisipasi

masyarakat luas yang perlu ditingkatkan sebagai bagian penting dalam upaya

sosialisasi hukum secara merata (law illumination process). Faktor-faktor yang

menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap

masyarakat atau mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan

penasehat hukum) akan tetapi, juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang

sering diabaikan. Ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di

Indonesia pada khususnya, sesungguhnya dapat dikembalikan pada masalah

kesenjangan antara proses pembentukan hukum (law making process/LPM),

27

proses sosialisasi hukum (law illumination process/LIP) dan proses penegakan

hukum (law enforcement process/LEP).22

Penyiapan suatu perangkat hukum yang demokratis memerlukan

beberapa syarat, yaitu: suatu masyarakat yang terbuka/transparan dan

demokratis, suatu kelembagaan politik (partai-partai politik) yang terbuka dan

demokratis, suatu kelembagaan perwakilan rakyat yang dihasilkan oleh suatu

proses pemilu yang demokratis, dan sesuatu pemerintah (eksekutif) yang lahir

dari proses pemilu yang demokratis.23 Penegakan hukum menjadi tugas dan

tanggung jawab masyarakat itu sendiri, dan lembaga-lembaga peradilan yang

terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi

yang ada.

Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian

hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa

keadilan dan telah lama mengharapkan instansi/lembaga-lembaga tersebut

berperan aktif dengan menjungjung tinggi rasa keadilan masyarakat.24

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu

sendiri. Oleh karena itu, masyarakat bukan saja dapat memengaruhi tetapi sangat

22 Ibid., h. 55.

23 Sutan Remy Sjahdeini dan dkk. Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Prestasi PustakaPublisher, 2006), h. 120.

24 Ibid., h. 133.

28

menentukan penegakan supremasi hukum. Dengan demikian, tidaklah cocok

kalau aparat pembuat dan penegak hukum hanya berkiblat kepada aliran legisme

atau legal positivisme.25 Selain masyarakat bagian penting dalam pelaksanaan

penegakan hukum lainnya adalah peranan dari para penegak hukum26 karena

tujuan dari pada penegakan hukum bukan menimbulkan disintegrasi di antara

lembaga penegakan hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum

yang nondiskriminatif.27

Penegakan hukum dapat terwujud dimulai dari partisipasi masyarakat itu

sendiri, kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan

keadilan. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam membentuk keadilan.

Masyarakat mengharapkan terciptanya rasa keadilan dan aparat menginginkan

adanya kontribusi baik dari masyarakat dalam bekerja sama membangun

kehidupan lebih baik lagi, kehidupan masyarakat lebih tertib lagi, dan terciptanya

rasa keadilan. Kedua faktor tersebut berperan penting dalam penegakan hukum.

25 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum &Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 239.

26 Sutan Remy Sjahdeini dan dkk. Penegakan Hukum di Indonesia, h. 136.

27Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, (Jakarta: PT KompasMedia Nusantara, 2009), h. 5.

29

BAB III

KAJIAN UMUM TENTANG FIKIH SEBAGAI SUMBER HUKUM

PERKARA CERAI TALAK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Talak secara etimologi adalah ل وأالرسالاحل yang mempunyai arti

“melepaskan atau meninggalkan”.1 Wahbah Zuhaily dalam kitabnya “Al-Fiqh

Al-Islami Wa Adillatuhu” memberikan definisi talak sebagai berikut:

حل قيد النكاح او حل عقد النكاح بلفظ الطالق وحنوه

Talak ialah “Melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan tali akadnikah dengan lafaz at-talak dan semisalnya.”2

Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya “Al-Fiqh Ala Mazahib Al

Arba’ah mendefinisikan talak sebagai berikut:

ن حله بلفظ خمصوصاالة النكاح او نقصالطالق از

Talak ialah “Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangipelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.”3

1 Imam Al-Allamah ibn Manzur, Lisan al-Arab, (Kairo: Dar Al Hadis, 2003), h. 630.

2 Wahbah Zuhaily, Al-Fikh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IX (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h.6873

3 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Mazahib Al Arba’ah, (Mesir: Dar Al Haisam, t.th), h.964.

30

Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dalam

mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama

mengemukakan rumusan yang berbeda namun essensinya sama. Al-Mahalli

dalam kitabnya “Syarh Minhaj al-Thalibin” merumuskan:

طالق وحنوهالالنكاح بلفظ عقدحل

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dansejenisnya.”4

Talak dapat terjadi bila diantara suami dan isteri sudah tidak dapat

mempertahankan mahligai rumah tangganya. Islam memang membolehkan

talak tersebut dengan catatan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak

ada manfaatnya, justru yang terlihat lebih banyak mudharatnya, barulah pintu

perceraian dapat terbuka.

Kata talak secara terminologi terdapat beberapa para ulama

mendefiniskannya, sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali mendefinisikan talak sebagai

pelepasan ikatan perkawinan secara langsung

b. Mazhab Syafi’i mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan

lafadz talak atau semakna dengan lafaz itu.

c. Mazhab Maliki mendefinisikan talak sebagai suatu sifat hukum yang

menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.

4 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 125-126.

31

d. Prof. Subekti, S.H. mengatakan bahwa perceraian adalah penghapusan

perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam

perkawinan itu.5

e. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Al-Fiqhu Sunnah mendefinisikan:

قة الزو جيهلعالااء حل ر

Talak adalah “Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungansuami isteri.” (fotenote)

f. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 117, bahwa talak adalah ikrar

suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

putusnya perkawinan.6

g. Sahlani Hensyah mendefinisikan perceraian dalam hukum positif ialah

suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi

ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu perkawinan,

melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan.7

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa talak adalah

sebuah lafaz yang di ucapkan seorang suami kepada isterinya untuk

melepaskan ikatan perkawinan yang terjadi akibat ketidakcocokan diantara

mereka.

5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXIII, (Jakarta: Intermasa, 2011), h. 42.

6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat danUndang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 227.

7 Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional, cet. II, (Jakarta: RMBooks, 2012), h. 174.

32

2. Dasar Hukum Cerai Talak

Dasar hukum yang digunakan bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist,

penulis akan mencantumkan beberapa ayat Al-Qur’an serta hadist yang

menjadi dasar hukum cerai talak, antara lain:

a. Firman Allah SWT:

33

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagidengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidakhalal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikankepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapatmenjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidakada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untukmenebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamumelanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah merekaItulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya(sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginyahingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lainitu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suamipertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akandapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah(2): 229-230).

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masaiddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawinlagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepadaorang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan harikemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah, (2): 232).

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, berbunyi:

ىل اهللا الطالق إض احلالل ابغ: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال

)رواه ابو داود وابن ما جه وصححه احلاكم ورجح ابو حامت ارسا له(

34

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata: dari Nabi SAW., bersabda:perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.” (H.R. Abu Daud danHakim dan disahkan olehnya)

B. Konsep Fikih tentang Cerai Talak

1. Macam-macam Perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai

matinya salah seorang suami isteri. Inilah yang dikehendaki agama Islam.

Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus

perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka

kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya

perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.8

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan

suami isteri. Dilihat dari sisi pihak-pihak yang berakad, maka sebab putusnya

ikatan perkawinan ada yang merupakan hak pada suami dan ada juga yang

merupakan hak pada isterinya.9 Putusnya perkawinan atas kehendak dari

suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan

tertentu disebut dengan talak yang merupakan haknya. Sedangkan putusnya

perkawinan atas kehendak isteri dan merupakan haknya disebut dengan

8 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 124.

9 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 117.

35

khulu’.10 Untuk lebih jelasnya perceraian dalam kitab fikih kifayatul akhyar

dibagi menjadi dua macam, yaitu:11

a. Talak

Talak menurut bahasa arab adalah melepaskan ikatan, yang

dimaksud dalam penulisan adalah melepaskan ikatan perkawinan. Secara

garis besar, dilihat dari boleh tidaknya dirujuk, talak terbagi dua yakni

sebagai berikut:

1) Raj’i yakni talak satu dan talak dua. Talak ini suami masih mempunyai

hak untuk merujuk isterinya setelah talak dijatuhkan. Merujuk lagi

isterinya itu tidak memerlukan persetujuan isteri, sama seperti mentalak,

suami tidak memerlukan persetujuan isteri.

2) Ba’in. talak ini terbagi menjadi dua bagian, yakni:12 Pertama, bai’in

sugra yaitu talak yang jatuh karena akumulasi talak raj’i sehingga

menjadi talak tiga. Dalam talak ini suami tidak dapat menikah dengan

mantan isterinya kecuali telah terselangi oleh laki-laki lain kemudian

diceraikan dan nikah lagi dengannya. Atau talak yang diminta oleh isteri

melalui prosedur khulu’. Dalam talak ini suami tidak boleh kembali

10 Amir Syarifuddin, Hukum Perikatan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat danUndang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, t.th), h. 197.

11 Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid II,penerjemah Achmad Zaidun, dkk (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), h. 456-466.


36

dengan isterinya, kecuali dengan akad baru. Kedua, ba’in kubra yaitu

talak yang sama sekali tidak boleh dirujuk selamanya. Perceraian ini

terjadi karena li’an.13

Dalam ajaran Islam, talak bagaikan pintu darurat yang merupakan

jalan pintas untuk mengatasi kemelut rumah tangga, bila tidak ditemukan

jalan lain untuk mengatasinya. Dengan demikian, ajaran Islam tidak

menyukai terbukanya pintu darurat tersebut. Karena itu, Allah SWT.,

memandang talak yang terjadi antara suami-isteri sebagai perbuatan halal

yang sangat dimurkai-Nya. Hadist Ibnu Umar menyatakan, Rasulullah

SAW., bersabda:

)رواه أبو داود واحلاكم(أبغض احلالل إىل اهللا الطالق

Artinya: “Talak merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah

SWT.”14 (HR Abu Daud dan Hakim)

b. Khulu’

Kata khulu’ berasal dari kata خلع خيلع yang berarti melepaskan atau

meninggalkan.15 Khulu’ juga dapat berarti “fidaaun” atau tebusan. Karena

dalam hal ini, isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar

13 Ibid., h. 186.

14 Hasanuddin AF, Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Nusantara Damai Press,2011), h. 57.

15 A. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),h. 361.

37

sejumlah uang tebusan atau imbalan.16 Pada dasarnya wewenang talak

hanya berada pada tangan suami. Namun, dalam keadaan tertentu Al-

Qur’an membolehkan adanya khulu’ dari pihak isteri. Dengan demikian,

bagi pihak isteri pun tidak tertutup kemungkinan sama sekali untuk

memiliki semacam wewenang dalam hal talak. Adapun asbabun nuzul

dasar pembolehan khulu’ yaitu At Tirmidzi dan Al Hakim dan lainnya dari

Aisyah berkata: Ada laki-laki mencerai isterinya semaunya, ia cerai

isterinya dan ruju’ lagi di saat isteri dalam iddahnya, tak ada masalah

baginya walaupun mencerainya hingga seratus kali. Malah ia berkata

kepada isterinya: Demi Allah kau akan kucerai dan nanti akan kurujuk lagi,

walaupun aku tidak menggauli kau. Isterinya bertanya: Mengapa begitu?

Ya… aku cerai dan bila waktu iddah akan habis aku kawini lagi. Wanita

itupun pergi menghadap Nabi dan melapor. Nabi SAW., diam dan turunlah

ayat ini:17

Artinya: “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang imbalan yangdiberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”18 (Q.S. Al-Baqarah: 229).

16 Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar AlHusaini, Kifayatul Akhyar jilid II, (Surabaya: PT BinaIlmu Offset, 1997), h. 456.

17 Jalaluddin As Suyuthi, Terjemah Asbabun Nuzul, penerjemah Rohadi Abu Bakar, (Semarang:Wicaksana-Berkah Ilahi, 1986), h. 56.

18 Hasanuddin AF, Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur’an, h. 75.

38

Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan

'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran

yang disebut 'iwadh.

Hadist dari Ibnu Abbas r.a.:

يا رسول اهللا ثابت بن قيس ما أعتب : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النىب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

أتردين عليه : فقال النىب صلى اهللا عليه وسلمعليه ىف خلق وال دين ولكىن أكره الكفر ىف االسالم،

رواه (اقبل احلد يقة وطلقها تطليقة : يقته؟ قالت نعم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمدح

)ير االبخ

Artinya: “Bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW.,lalu bekata: “saya tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais, tetapisaya membenci kekufuran setelah berada dalam agama Islam.” KemudianNabi SAW., bertanya kepada perempuan itu: “Sanggupkah engkaumengembalikan kepada Qais kebunnya?” Perempuan itu menjawab: “ya.”Maka Rasulullah SAW., berkata kepada Tsabit bin Qais: “Terimalahkebun itu dan talak lah ia (isterimu) sekali talak.19

2. Syarat-syarat Talak

Menjatuhkan talak dianggap sah apabila suami memenuhi syarat-

syarat talak,20 sebegai berikut:

a. Baligh. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun

dia telah pandai,

b. Berakal sehat. Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu

akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu

19Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid II,penerjemah Achmad Zaidun, dkk (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), h. 456.

20 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 202

39

pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan

orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi

sehingga ia meracau.

c. Atas kehendak sendiri, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa

(menceraikan istrinya), menurut kesepakatan ulama mazhab, tidak

dinyatakan sah. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut:

هوا عليهن أميت اخلطاء والنسيان ومااستكر رفع ع

“Ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannyakarena keliru, lupa dan dipaksa.”

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Menurut Imamiyah mengatakan

bahwa seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-

main maka talaknya dinyatakan tidak jatuh. Pernyataan Imamiyah tersebut

menukil hadis dari Ahlilbait yang mengatakan:

إال ملن أراد الطالق ال طالق إال بنيةالطالق

“Tidak dianggap jatuh suatu talak kecuali bagi orang yang memangbermaksud menjatuhkan talak dan tidak ada talak kecuali disertai niat.”21

3. Hukum Perceraian

Perceraian diambil dari kata “cerai” dan dalam kata bahasa Arab, cerai

sering disebut “talak”.22 Dilihat dari situasi, kondisi, kemaslahatan dan

kemudharatan maka hukumnya dapat menjadi lima (5) macam:23

21 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, cet. XXVI, (Jakarta: Lentera, 2010), h.441-443.

40

a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, sedangkan dua

hakam yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu bercerai.

Bahkan memandang perceraian itulah satu-satunya jalan untuk pasangan

suami isteri tersebut, kalau tidak terjadi perceraian, maka salah seorang

atau keduanya akan masuk pada kondisi yang membahayakan.

b. Sunah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi

kewajibannya (nafkah), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

Atau talak terhadap isteri yang menyia-nyiakan kewajibannya terhadap

Allah.

c. Mubah, yaitu suami boleh menceraikan isterinya karena isteri tidak dapat

menjaga diri dikala tidak ada suami dirumahnya, isteri yang berbahaya

terhadap suami atau yang tidak baik akhlaknya.

d. Haram, yaitu seperti suami yang menceraikan isterinya tanpa sebab yang

jelas. Kemudian juga menjatuhkan talak sewaktu isterinya dalam keadaan

haid, kedua menjatuhkan talak sewaktu suci tetapi sudah dicampuri ketika

waktu suci itu.

22 Ahmad Palahudin, “Cerai Talak Suami Murtad: Analisis Putusan Pengadilan AgamaTigaraksa No. 2431/Pdt.G/2011/PA.TGRS dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.967/Pdt.G/2010/PA.JP),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, 2012), h. 15.


41

e. Makruh, yaitu suami yang menceraikan isterinya, padahal isteri taat kepada

suami, rajin beribadah dan shalihah.24

C. Cerai Talak di Pengadilan Agama

Hukum acara yang digunakan mengenai tata cara pemeriksaan sengketa

perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan Perundang-undangan sebagai

berikut: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan ke-II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Tentang aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Instruksi

Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan aturan lain

berkenaan dengan sengketa perkawinan serta kitab fikih Islam sebagai sumber

penemuan hukum.25

Perceraian tidak dapat dilakukan oleh suami atau isteri dengan semaunya,

tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur oleh Undang-undang

dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

menjelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

24 Ibid., h. 181.

25 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2012), h. 3.

42

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

Kewenangan pengadilan dalam melaksanakan proses perceraian dapat

dilihat dari agama yang dianut oleh suami isteri. Jika perkawinan mereka

dilakukan menurut agama Islam, maka yang berwenang memeriksa dan

mengadili adalah Pengadilan Agama. Bagi suami isteri yang melaksanakan

pernikahan menurut agama selain Islam dan perkawinannya dicatat di Kantor

Catatan Sipil, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Perceraian di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Bab IV Bagian kedua

paragrap 2 dan 3 bahwa perceraian itu ada dua bentuk: pertama, cerai talak

adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang datang dari pihak suami,

kedua, cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan

oleh isteri.26 Kedua bentuk tersebut hasil akhirnya memang sama-sama

perceraian, akan tetapi prosedurnya menurut perundang-undangan adalah

berbeda.

Perundang-undangan memberikan pembedaan terhadap perkara

perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal ini disebabkan karena

karakteristik perundang-undangan menghendaki demikian, sehingga proses atas

kehendak suami berbeda dengan proses atas kehendak isteri. Yang dimaksud

26 Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 139.

43

dengan cerai talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.27

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66

ayat (1) menjelaskan bahwa, pengertian cerai talak yaitu “Seorang suami yang

beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan

kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.

Dengan demikian, apabila suami hendak mengucapkan ikar talak, ia tidak

mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan izin untuk

mengucapkan ikrar talak.28 Sedangkan cerai gugat yaitu perceraian suami isteri

yang inisiatif perceraiannya itu berasal dari isteri.29 Dalam UU No. 7 Tahun 1989

Pasal 73 ayat (1), menjelaskan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri

atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan

tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Pada Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Pasal 132 ayat (1) menerangkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan

oleh isteri atau kuasanya, pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

27 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2003), h. 46.

28 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996), h. 41.

29 A. Sutarmadi dan Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga, (Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN JKT, 2006), h. 65.

44

mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat

kediaman bersama tanpa izin suami.”30

Berdasarkan uraian diatas, bahwasannya suami untuk menyatakan talak

kepada isteri harus dilaksankan dihadapan sidang Pengadilan Agama, jika

dilaksanakan diluar sidang maka perceraian cerai talak dianggap tidak sah, masih

berstatus suami isteri. Bagi suami isteri yang beragama Islam dalam

melaksanakan proses perceraian untuk memeriksa dan mengadili menjadi

kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan unt[uk suami isteri yang melakukan

perkawinan berdasarkan selain agama Islam dan perkawinannya dicatat di Kantor

Catatan Sipil maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Cerai talak dan cerai gugat apabila dilihat dari segi perbedaanya maka

diketahui bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami,

suami sebagai Permohon dan Isteri sebagai Termohon. Sedangkan cerai gugat

adalah gugatan yang inisiatifnya berasal dari isteri, isteri sebagai Penggugat dan

suami sebagai Tergugat.

30 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, h. 50.

45

45

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jakarta

Selatan maka perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 sebanyak 14.916 perkara yang diterima dan yang diputus

sebanyak 12.512 perkara.

Tabel 4.1

Perkara Perceraian Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama

Jakarta Selatan Tahun 2010-2014

Sumber data: Statistik Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Data statistik perkara perceraian di atas adalah perkara cerai talak dan

cerai gugat. Adapun rincian perkara cerai talak selama kurun waktu lima

tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terlihat dalam tabel

data statistik dibawah ini:

Tahun Diterima Diputus

2010 2511 2170

2011 2799 2366

2012 2936 2508

2013 3092 2573

2014 3578 2895

46

Tabel 4.2

Perkara Cerai Talak Yang Diterima dan Diputus Tahun 2010-2014

Tahun Diterima Diputus

2010 778 666

2011 848 713

2012 858 684

2013 948 737

2014 965 800


Data di atas merupakan data statistik perkara cerai talak yang diterima

dan diputus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014. Adapun rincian perkara pertahunnya adalah sebagai

berikut:

1. Perkara cerai talak yang masuk pada tahun 2010 adalah sebanyak 778

perkara atau 17.6% dan yang dapat diselesaikan sebanyak 666 perkara atau

18.5%.



19.8%.



19%.



20.4%.

47


perkara atau 22% dan yang dapat diselesaikan sebanyak 800 perkara atau

22.2%.

Data statistik perkara cerai talak dari bulan Januari sampai dengan

bulan Desember pada tahun 2010 terlihat dalam tabel data statistik dibawah

ini:

Tabel 4.3

Perkara Cerai Talak Yang Diterima Bulan Januari-Desember Tahun

2010


Berdasarkan data-data statistik perceraian di atas, diketahui

perbandingan jumlah perkara perceraian yang diterima maupun yang diputus

dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

Bulan Diterima Diputus

Januari 77 60

Februari 72 57

Maret 71 51

April 69 50

Mei 80 69

Juni 66 58

Juli 62 83

Agustus 53 66

September 45 31

Oktober 63 48

November 61 47

Desember 59 46

48

sebanyak 14.916 perkara yang diterima dan sebanyak 12.512 perkara yang

diputus. Jumlah perkara cerai talak dari tahun 2010 berkisar antara 600

sampai dengan 900 perkara yang diterima maupun yang diputus, artinya

intensitas perkara yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan 2014

mengalami peningkatan disetiap tahunnya, peningakatan tersebut tidak jauh

berbeda. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun jumlah perkara

cerai talak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami

peningkatan yang tidak jauh beda. Selanjutnya, data statistik dari bulan

Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010 menunjukkan perkara

cerai talak yang diterima mengalami penurunan.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

khususnya cerai talak, pada umumnya disebabkan oleh faktor:

a. Tidak ada keharmonisan

Dari wawancara dengan hakim1 diketahui informasi bahwa salah

satu faktor penyebab terjadinya perceraian adalah tidak ada keharmonisan,

hal tersebut menjadi faktor yang paling dominan di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan, jika keharmonisan sudah tidak ada lagi maka mudah sekali

percekcokan terjadi diantara mereka. Hal tersebut sejalan dengan Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

1 Wawancara Pribadi dengan Saifuddin. Jakarta, 26 Maret 2015.

49

b. Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan

dan pertengkaran anatar suami isteri. Ketika kebutuhan keuangan dalam

rumah tangga tidak terpenuhi, sering kali memicu amarah diantar

keduanya, isteri yang tidak sabar dengan penghasilan suami karena tidak

merasa cukup akhirnya terjadi perselisihan.2

c. Tidak ada tanggung jawab

Tidak ada tanggung jawab pada cerai talak di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan maksudanya adalah si isteri sudah tidak lagi bertanggung

jawab sebagai ibu rumah tangga, sudah tidak memenuhi kewajiban-

kewajiban sebagai isteri kepada suami. Hal ini bertentangan dengan Pasal

83 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri

ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang

dibenarkan oleh hukum Islam.3 Apabila isteri sudah tidak taat dan patuh

kepada suami maka alasan tersebut dapat dijadikan alasan bagi suami

untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta

Selatan.

d. Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu faktor penyebab

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Perceraian

karena pihak ketiga ini dikarenakan isteri memiliki laki-laki idaman lain

dan sering meninggalkan rumah dengan hadirnya orang ketiga tersebut.

2 Wawancara Pribadi dengan Mustofa. Jakarta, 26 Maret 2015.

3 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet. IV, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 164.

50

Dibawah ini data statistik faktor penyebab perceraian tahun 2010 di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Tabel 4.4

Faktor Cerai Talak (2010)

Sebab cerai talak Jumlah Prosentase

Tidak ada keharmonisaى 721 33.2%

Ekonomi 594 27.3%

Tidak ada tanggung jawab 517 23.8%

Gangguan pihak ketiga 338 15.5%


B. Posisi Kitab Fikih dalam Putusan Perkara Cerai Talak Tahun 2010

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya pengertian cerai

talak diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama Pasal 66 ayat (1) menjelaskan bahwa, pengertian cerai talak yaitu

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang

guna penyaksian ikrar talak”.4

Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan mengenai pengertian cerai talak adalah cerai yang inisiatifnya datang

dari suami dengan posisi suami sebagai Pemohon dan posisi isteri sebagai

Termohon yang diajukan ke Pengadilan Agama.5 Pendapat lain juga

diungkapkan oleh Hakim bahwa cerai talak adalah salah satu cara untuk

4 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996), h. 41.


51

memutuskan perkawinan yang diajukan oleh pihak suami di hadapan sidang

Pengadilan.6

Berdasarkan hasil wawancara tersebut cerai talak adalah permohonan

cerai yang diajukan oleh suami dengan suami sebagai Permohon dan Isteri

sebagai Termohon yang pernyataan talak suami kepada isteri harus dilakukan

dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Hukum acara yang digunakan mengenai tata cara pemeriksaan

sengketa perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-

undangan sebagai berikut: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan ke-II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-

undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam dan aturan lain berkenaan dengan sengketa

perkawinan serta kitab fikih Islam sebagai sumber penemuan hukum.7

Serupa seperti yang dikatakan oleh hakim di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dalam memutus suatu perkara merujuk dasar hukum pada Al-

Qur’an, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Yurisprudensi, dan boleh juga pendapat hakim itu sendiri8, kemudian yang


7 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 3.


52

paling pokok adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,9

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Maka berdasarkan hasil

wawancara sumber hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama

dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara menggunakan peraturan

perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Salinan putusan cerai talak tahun 2010 di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan merujuk pada peraturan Perundang-undangan yang telah dijelaskan di

atas, adapun analisa yang penulis lakukan pada salinan putusan cerai talak

tahun 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah ini data statistik dasar pertimbangan hakim perkara cerai talak yang

penulis ambil secara acak pada tahun 2010 sebanyak 50 putusan terlihat

dalam tabel data statistik dibawah ini:

Tabel 4.5

Data Eksistensi Fikih dalam Putusan Cerai Talak

No. No. Perkara Dasar Pertimbangan1. 0010/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)

dan (2).2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat

(1) dan (4) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 76 ayat


53

(1).2. 0011/Pdt.G/2010/PA.JS 1. KHI Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 143.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19huruf (f).

3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat(1) dan (4) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang No. 3 Tahun 2006.

4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.3. 0011/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39.


3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. 0034/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 39

ayat (1).2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).

5. 0042/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 39.2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 3.

6. 0055/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19huruf (f).

2. KHI Pasal 116 huruf (f).7. 0067/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

huruf (f).2. KHI Pasal 116 huruf (f).3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat

(1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.


2. KHI Pasal 116 huruf (f).3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat

(1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

9. 0093/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 39ayat (1).


3. KHI Pasal 116 huruf (f).10. 0109/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.


3. KHI Pasal 116 huruf (f).

54

11. 0111/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19huruf (b).

2. KHI Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 3.3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal

76 ayat (1) dan (2).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)

dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun2006.

12. 0122/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 82sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006.


3. KHI Pasal 116 huruf (f), Pasal 149 dan Pasal 153huruf (b)

13. 0140/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan Pasal39.


3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)



2. KHI Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 7 ayat (1).3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89.


2. KHI Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 7 ayat (1).3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89.4. Undang-undang No. 1 Tahun 1975 Pasal 1.

16. 0180/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 2 danPasal 39.


3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 65sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006.

4. KHI Pasal 116 huruf (f), Pasal 105, Pasal 149 danPasal 152.

17. 0182/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal39 ayat (2).

2. KHI Pasal 3 dan Pasal 116 huruf (f).

55


4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006.

18. 0192/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3.2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

huruf (b).3. KHI Pasal 116 huruf (b).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006.







22. 0221/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2).2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

huruf (f) dan Pasal 22 ayat (1).3. KHI Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134.4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)



huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f)4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)

56



huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Qur’an Al-Ahzab: 49.5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89





3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89




2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19huruf (f) dan Pasal 31.

3. KHI Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 143.4. Qur’an Al- Baqarah: 241.5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 82.6. Kaidah fiqhiyah: “menolak kerusakan itu

didahulukan dari meraih kemaslahatan.”29. 0366/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39.


3. KHI Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134.4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89


30. 0378/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal2 ayat (1) dan (2).

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19huruf (b).

3. KHI Pasal 116 huruf (b).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)

dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun

57

2006.31. 0398/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.


3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Kitab Ahkam Al-Qur’an juz II h. 405: “barang siapa

yang dipanggil oleh hakim Islam didalampersidangan sedangkan orang tersebut tidakmemenuhi panggilan itu maka dia termasuk orangdholim dan gugurlah haknya.”

5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006.


huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89



huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Qur’an Al- Baqarah: 227.5. Undang-undang No. 7 Tahun 1975 Pasal 89 Ayat (1)


6. Yurisprudensi MA RI Nomor: 1287 K/sip/1995tanggal 27 April 1297 demikian pula denganYurisprudensi MA RI Nomor: 38/K.AG/1990 yangmenyatakan “pecahnya perkawinan antaraPemohon/suami dengan isteri, hakim tidak perlumeneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perluditeliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apatidak”.

34. 0423/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2).2. KHI Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 149 huruf (a) dan

(b).3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89


35. 0986/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal2 ayat (1) dan (2).


58



36. 0994/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1)dan (2).


3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)


5. Yurisprudensi MA RI Nomor: 38 K/AG/1991tanggal 22 Agustus 1991 “alasan bercerai tidak lagimempersoalkan siapa yang salah, akan tetapi lebihmenekankan pecahnya perkawinan itu sendiri.”


huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Qur’an Al- Baqarah: 227.5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)


6. Yurisprudensi MA RI Nomor: 1287 K/sip/1995tanggal 27 April 1297 demikian pula denganYurisprudensi MA RI Nomor: 38/K.AG/1990 yangmenyatakan “pecahnya perkawinan antaraPemohon/suami dengan isteri, hakim tidak perlumeneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perluditeliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apatidak”.

38. 1022/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006.


huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Kitab Ahkam Al-Qur’an juz II h. 405: “barang siapa


5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89

59


40. 1041/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal39 ayat (2).


3. KHI Pasal 116 huruf (f), Pasal 105 huruf (a) danPasal 156 huruf (a).

4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006.


huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)


5. Kaidah fiqhiyah: “menolak kerusakan itudidahulukan dari meraih kemaslahatan.”




5. Qur’an Al-Baqarah: 227.43. 1178/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2).


3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Qur’an Al- Baqarah: 227.5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)


44. 1181/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.Peraturan

2. Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b).3. KHI Pasal 116 huruf (b).4. Kitab Ahkam Al-Qur’an juz II h. 405: “barang siapa


5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89

60

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 3 Tahun 2006 yang dirubah lagi (perubahankedua) dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

45. 1197/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 12. Kaidah fiqhiyah: “menolak kerusakan itu

didahulukan dari meraih kemaslahatan.”Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19huruf (b).




huruf (b).3. KHI Pasal 116 huruf (f).4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)


5. Qur’an Al-Baqarah: 227.47. 1246/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1



dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

48. /Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1)dan (2).




49. 2169/Pdt.G/2010/PA.JS 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 12. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

huruf (f).3. KHI Pasal 116 huruf (f).




61


Berdasarkan data yang didapat bahwa dalam pertimbangan hukum

perkara cerai talak pada tahun 2010 sebanyak 50 perkara sudah menjadikan

KHI sebagai produk fikih Indonesia yang menjadi rujukan utama sebagai

mana pendapat Mustofa:

Sekarang isi kitab fikih yang terkait seperti cerai talak dan pernikahansudah diterjemahkan atau sudah dialih bahasakan dalam sebuhKompilasi Hukum Islam jadi, para hakim itu merujuk kesana yaitufikih Indonesia. Sebetulnya isi dari pada Kompilasi Hukum Islam itusebagai bentuk pengembangan dari fikih-fikih yang sudah ada selamaini dari berbagai mazhab, kemudian didiskusikan dandimusyawarahkan oleh para ulama. Dari kitab-kitab fikih yang ada didunia Islam itu diintisari kemudian dibuatlah dalam formulasiKompilasi Hukum Islam. Bisa dikatakan bahwa Kompilasi HukumIslam itu fikihnya Indonesia, itu yang dijadikan rujukan oleh hakim.Jadi eksistensi kitab fikih dalam pertimbangan hakim pada putusanperkara cerai talak yaitu kitab fikih sekarang ini sudah diformulasikankedalam bentuk Kompilasi Hukum Islam, jadi pada intinya tetapkitab-kitab fikih yang dipergunakan oleh Pengadilan. Kenapadiformulasikan dalam sebuah KHI karena berdasarkan penelitianselama ini putusan hakim Pengadilan Agama dalam memutus satuperkara yang sama pendapatnya tidak sama, karena tergantung kepadahakim itu menganut mazhab apa dan akan diputus sesuai denganmazhabnya. Sekarang sudah ada Kompilasi maka putusan PengadilanAgama akan seragam dalam menangani perkara yang sama. Kalausebelum ada kompilasi itukan putusan berbeda-beda antara satu hakimdengan hakim yang lain itu tergantung hakim menganut mazhab apa.Tapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini putusan hakim sudahseragam.10

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fikihnya Indonesia pada

semua perkara dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara cerai

talak karena kitab-kitab fikih melalui ulama bekerja sama dengan pemerintah

terbentuklah Kompilasi Hukum Islam. Dengan diadakannya Kompilasi

Hukum Islam oleh pemerintah diharapkan tidak ada lagi perbedaan dalam

10 Wawancara Pribad dengan Mustofa. Jakarta, 26 Maret 2015.

62

memutus perkara yang permasalahannya sama tetapi, menghasilkan hukum

yang berbeda, dengan begitu putusan hakim akan seragam dan tercipta

kepastian hukum di lingkungan Peradilan agama.

Namun, dari beberapa perkara tersebut terdapat beberapa perkara yang

mengambil sumber kaidah fiqhiyah dan kitab Ahkam Al-Qur’an juz II. h.

405, dengan nomor perkara:

1. 0359/Pdt.G/2010/PA.JS., menggunakan kaidah fiqhiyah: “menolak

kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.”

2. 0398/Pdt.G/2010/PA.JS., menggunakan kitab Ahkam Al-Qur’an juz II. h.

405: “barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia

termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.”











63



Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa keberadaan kitab fikih

yang dijadikan rujukan dalam menyusun KHI tidak lagi digunakan oleh

hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara cerai talak tahun 2010. Hal ini terbukti dari 50 perkara yang

dijadikan sumber data tidak ada satupun sumber rujukan asli dari kitab-kitab

fikih karya para ulama klasik. Tentu saja hal ini menggambarkan bahwa

hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya merujuk kepada sumber

perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengkaji kembali kitab-kitab

fikih yang pernah dipelajarinya, yang pada kenyataanya penguasaan dalam

membaca kitab fikih bagi hakim merupakan syarat utama calon hakim bagi

yang ingin menjadi hakim. Apabila kitab-kitab fikih sudah tidak lagi

digunakan, maka syarat utama bagi calon hakim bukan lagi hakim diharuskan

dapat membaca dan memahami isi kitab fikih melainkan memahami dari KHI

dan peraturan perundang-undangan.

C. Pendekatan Teori Hukum dalam Putusan Cerai Talak

Disamping peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai

cerai talak memiliki kelebihan dan kelemahan dikarenakan produk hukum

yang dibuat oleh manusia tidak pernah lengkap atau sempurna, isi dari

perundang-undangan umumnya mencerminkan keadaan pada saat

pembuatannya, dan bentuk hukum yang tidak fleksibel. Hal tersebut

merupakan implementasi bagi hakim yang menerapkan peraturan perundang-

64

undangan, disisi lain apabila penerapan tersebut tidak sesuai dengan fakta,

keadaan bahkan tujuan hukum maka akan timbul ketidakadilan. Untuk

memungkinkan tercapainya keadilan bagi seseorang yang mencari keadilan,

hakim diharuskan melakukan penafsiran dan berijtihad. Terdapat berbagai

metode yang digunakan hakim dalam berijtihad atau melakukan penafsiran

salah satunya dengan pendekatan teori hukum, diantaranya: teori hukum

positivisme, teori hukum progresif dan teori penegakan hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan positivisme sebagai

aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata

berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti.11 Menurut mazhab positivisme

hukum berserat dengan masyarakat, masyarakat berubah, hukum juga harus

berubah. Jika masyarakat Indonesia sudah merdeka dari bangsa jajahan, maka

hukumnya juga harus sejalan dengan perubahan itu.12 Artinya, bentuk hukum

itu tertulis yang diidentikkan dengan undang-undang dan otoritas yang

membentuk hukum adalah penguasa yang berdaulat yang dibuat sesuai

dengan keadaan yang sejalan dengan perkembangan pada masyarakat

berdasarkan pengalaman yang diperoleh atas dasar logika dan ilmu yang

pasti.

Progresif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

kearah kemajuan, berhalu kearah perbaikan keadaan sekarang, bertingkat

11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, edisi III,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 890.

12 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum &Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 219-220.

65

tingkat naik.13 Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara

cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum,

serta melakukan berbagai terobosan. Terobosan tersebut di dasarkan pada

prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum

itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas

yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan

manusia, dapat diartikan bahwa tiada hukum tanpa masyarakat. Karena

hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman

bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan

sesamanya,14 dengan demikian, hukum merupakan kebiasaan dari perilaku

yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Perilaku tersebut menjadi pola

perilaku yang lahir karena kebutuhan masyarakat yang disebut dengan hukum

kebiasaan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan:

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakupkegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum sertamelakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran ataupenyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baikmelalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase danmekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam artian yanglebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segalaaktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidahnormaif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalamsegala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benarditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana semestinya.Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan

13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, edisi III,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 897.

14 Rianto Adi, Sosiologi Hukum kajian Hukum secara Sosiologis, (Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2012), h. 9.

66

penindakan terhadap segala pelanggaran atau penyimpangan terhadapperaturan perUndang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi,melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparatkepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badanperadilan.15

Proses pembentukan hukum itu sendiri, berawal dari partisipasi

masyarakat luas yang perlu ditingkatkan sebagai bagian penting dalam upaya

sosialisasi hukum secara merata (law illumination process). Faktor-faktor

yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada

sikap masyarakat atau mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi,

dan penasehat hukum) akan tetapi, juga terletak pada faktor sosialisasi hukum

yang sering diabaikan.16 Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan apabila

dari masyarakat ataupun dari aparatur penegakan hukum seperti hakim dapat

bersikap bijak dalam menetukan hukaman kepada para pelaku atau para

pencari keadilan.

Dari ketiga teori tersebut: teori hukum positivisme, teori hukum

progresif dan teori penegakan hukum dengan melakukan pendekatan teori

hukum terhadap pertimbangan hakim pada perkara cerai talak di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan maka tentu dalam rangka memeriksa, memutus dan

mengadili perkara cerai talak mengacu kepada peraturan perundang-undangan

yang berlaku, kecuali ada hal-hal lain yang memang menurut pertimbangan

hakim itu terdapat Pasal perUndang-undangan yang kurang pas untuk

diterapkan, tentunya hakim harus mencari jalan keluarnya agar tetap putusan

15 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, h. 54.

16 Ibid., h. 55.

67

hakim tersebut adil terhadap para pencari keadilan dengan melakukan

penafsiran hukum17 dengan menggunakan salah satu dari ketiga teori tersebut

atau dengan menggabungkan antara undang-undang yang berlaku dengan

ketiga teori tersebut.

Contoh ketika suami isteri sudah tidak ada lagi kecocokan dan ingin

memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan cerai, dalam proses

perceraian tersebut memperselisihkan harta bersamanya ketika didapat selama

perkawinan dengan singkat cerita bahwa diketahui: perempuan kewajibannya

di dapur dan suami kewajibannya bekerja ketika hal ini berjalan normal

berarti Kompilasi menentukan bahwa penghasilan menjadi 50:50. Jika hakim

memutus berdasarkan KHI bahwa suami dan isteri mendapatkan bagiannya

50:50 ini menjadi putusan yang tidak adil bagi isteri. Hakim tidak memutus

seperti itu, maka hakim tersebut sudah keluar dari Kompilasi. Ketika keluar

dari Kompilasi barulah kita kaitkan dengan pendapat ulama, kitab-kitab fikih,

bisa juga hakim berpendapat sendiri. Artinya, kadang hakim menggunakan

KHI, kadang menggunakan kitab-kitab fikih, kadang hakim menggunakan

analog, kadang menggunakan yurisprudensi dan terkadang hakim

menggabungkan semuanya.18 Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui

bahwasannya perundang-undagan memiliki kelebihan dan kekurangannya

sendiri ketika dihadapkan dengan suatu masalah. Suatu masalah apabila

dirasa adil dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku maka



68

bisa dikatakan bahwa undang-undang tersebut sudah efektif. Tetapi apabila

undang-undang dihadapkan dengan suatu masalah yang apabila tetap

menggunakan undang-undang tersebut tidak terciptanya rasa adil, maka

hakim diharuskan menggunakan penafsirannya dalam memutus perkara.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa perkara cerai talak

pada tahun 2010 yang diputus sebanyak 666 perkara dengan rincian: bulan

Januari sebanyak 60 perkara, Februari 57 perkara, Maret 51 perkara, April 50

perkara, Mei 69 Perkara, Juni 58 Perkara, Juli 83 Perkara, Agustus 66

Perkara, September 31 perkara, Oktober 48 perkara, November 47 perkara

dan Desember 46 perkara. Dari jumlah perkara tersebut penulis mengambil

sample sebanyak 10% dari jumlah yang ada. Maka dapat diketahui dasar

pertimbangan hakim yang digunakan pada perkara cerai talak tahun 2010 di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah sesuai menggunakan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama diantaranya: Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke-II

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Instruksi

Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Yurisprudensi. Dalam hal ini hakim telah tepat menerapkan hukum acara

mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian sengketa cerai talak.

69

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-

undangan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum pada

perkara cerai talak 2010, sebagai berikut: KHI digunakan sebanyak 50 atau

100% pada perkara cerai talak, PP No. 9 Tahun 1975 digunakan sebanyak 47

atau 94 % pada perkara cerai talak, UU No. 1 Tahun 1974 digunakan

sebanyak 43 atau 86% pada perkara cerai talak, UU No. 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan ke-II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 digunakan

sebanyak 40 atau 80% pada perkara cerai talak, kitab Ahkam Al-Qur’an juz II

atau kaidah fiqhiyah digunakan sebanyak 3 atau 6% pada perkara cerai talak,

dan Yurisprudensi digunakan sebanyak 3 atau 6% pada perkara cerai talak.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa hakim di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

cerai talak tahun 2010 menganut teori hukum positivisme telihat pada semua

dasar pertimbangan hukum menggunakan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia, yang pada dasarnya teori hukum positivisme

adalah hukum positif di Indonesia yang tertulis yang beranggapan bahwa

ilmu pengetahuan itu pasti karena hukum merupakan perintah dari penguasa,

bersifat tetap dan sistem hukum haruslah sistem yang bersifat logis. Dari sisi

sumber hukum yang digunakan dalam memutus perkara hakim di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan hanya menggunakan rujukan Undang-undang atau

hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi teori positivisme adalah hukum yang

diputus berdasarkan aturan yang berlaku dengan istilah hakim menjadi corong

70

undang-undang tidak lagi berijtihad. Hanya sedikit hakim agama yang

menganut teori hukum progresif yaitu hakim menggunakan pemikiran hukum

atau ijtihad dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menggunakan

peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga menggunakan dalil-

dalil diluar perundang-undangan, karena teori hukum progresif ini diartikan

sebagai kearah kemajuan yang melakukan terobosan pembebasan.

Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum itu untuk

manusia bukan sebaliknya, hukum ada karena kebutuhan manusia. Hakim

bisa dengan bebas berijtihad menggunakan pemikirannya atau tafsirannya

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang disesuaikan dengan

kebutuhan saat itu, dengan demikian teori progresif ini merupakan terobosan

hukum yang menegaskan bahwa hukum itu tidak dibuat secara sengaja, tetapi

ada dari manusia itu sendiri dengan mengutamakan asas keadilan.

Namun dari sini, penulis menganalisa bahwa sesungguhnya syarat

lulus menjadi hakim yaitu dapat membaca kitab kuning, tidak terlalu relevan

bahkan tidak digunakan kembali oleh hakim ketika mereka membuat

pertimbangan hukum. Namun demikian, penulis menilai hakim di Pengadilan

Agama tetap menggunakan asas teori keadilan dalam memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara. Keadilan ini merupakan sebuah harapan dari para

pencari keadilan yang mempercayakan kepada hakim untuk memutus perkara

dengan seadil-adilnya tidak peduli pertimbangan hakim tersebut bersumber

dari perundang-undangan yang berlaku atau sebuah ijtihad hakim itu sendiri.

Karena hukum mempunyai fungsi untuk memberikan keadilan atau

71

perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hal ini terlihat pada kepala

putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang

Maha Esa.” Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan agar kepentingan

manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanannya, hukum terkadang

berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi terkadang juga terjadi

pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini, hukum

yang dilanggar harus ditegakkan dalam penegakan hukum karena penegakan

hukum ini menyangkut kegiatan penindakan terhadap segala pelanggaran atau

penyimpangan terhadap perundang-undangan melalui proses peradilan. Ada

tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum yaitu:

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Setiap orang mengharapkan

dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi masalah atau sengketa karena

hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, dengan adanya kepastian hukum

maka masyarakat akan merasa lebih aman dan sejahtera. Dari pelaksanaan

atau penegakan hukum masyarakat mengharapkan manfaat karena dalam

pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Lain halnya dengan hukum

atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh

perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan aparat penegak

hukum dalam hal ini adalah hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Adakalanya hakim dihadapkan dengan suatu masalah yang belum ada hukum

atau peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah yang

bersangkutan. Dengan menggunakan metode penafsiran hakim atau ijtihad

72

para ulama dalam kitab fikih klasik hakim diharapkan dapat menyelesaikan

masalah dengan cara menganalogikannya.

Segenap pertimbangan putusan hakim diatas hanya menggunakan

konsep perundang-undangan tidak lagi kitab fikih digunakan sebagai sumber

rujukan pada putusan cerai talak. Hal ini sangat disayangkan mengingat

syarat menjadi seorang hakim adalah dapat membaca kitab kuning artinya

seorang hakim dituntut untuk bisa memahami isi dari kitab-kitab fikih klasik

hasil para ijtihad ulama agar hakim di Pengadilan Agama dapat berijtihad

berdasarkan kitab fikih dalam membuat pertimbangan putusan dan lebih

menggali lagi dari hukum yang telah ada, tidak dengan semata-mata hanya

merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saja, dengan

tidak diterapkannya kembali kitab fikih dalam pertimbangan putusan maka

hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak lagi membuat

pertimbangan selain dari peraturan perundang-undangan atau ijtihad baru dan

hakim hanya lebih menerapkan aturan dari yang telah ada.

73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah penulis jelaskan maka dapat diambil

kesimpulan bahwa penggunaan kitab fikih di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan tahun 2010 dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai

talak sebanyak 6% sebagai landasan hukum. Hal ini sesuai dengan data

perkara cerai talak pada tahun 2010. Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Selatan lebih banyak menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan putusan,

diketahui bahwa sebanyak 100% KHI digunakan sebagai landasan hukum

perkara cerai talak, PP No. 9 Tahun 1975 menempati 94% sebagai landasan

hukum, UU No. 1 Tahun 1974 menempati 86% sebagai landasan hukum, UU

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006

dan Perubahan ke-II dengan UU No. 50 Tahun 2009 menempati 80% sebagai

landasan hukum dan Yurisprudensi menempati 3% sebagai landasan hukum.

Dari hasil persentase tersebut menandakan bahwa hakim agama hanya

merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

sebagai rujukan atau sumber utama dalam memutus perkara. Tidak lagi

melakukan ijtihad dengan mencari dasar dalam kitab fikih, dengan demikian

bahwa hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa, mengadili

dan memutus perkara menganut teori hukum positivisme, dimana hakim

74

dalam melakukan pertimbangan terfokus pada peraturan perundang-

undangan.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan maka diajukan beberapa saran

yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada para hakim di Pengadilan Agama hendaknya selalu menerapkan

kitab fikih sebagai sumber landasan hukum dalam memeriksa, mengadili

dan memutus perkara, dengan diterapkannya kitab fikih eksistensi kitab

fikih akan selalu terjaga. diharapkan semua putusan hakim di Indonesia

menggunakan kitab fikih sebagai sumber landasan hukum ijtihad hakim.

2. Kepada para akademisi hukum, diharuskan mempelajari dan memahami

secara mendalam segala pembahasan yang ada di kitab fikih agar

menjadikan kitab fikih sebagai landasan hukum disamping peraturan

perundang-undangan. Hal demikian sangat membantu para mahasiswa

yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar lebih jauh lagi meneliti tentang efektifitas

KHI sebagai landasan hukum yang digunakan oleh hakim.

75

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’anulkarim.

Adi, Rianto. Sosiologi Hukum kajian Hukum secara Sosiologis. Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2012.

Adji, Indriyanto Seno. Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum. Jakarta: PTKompas Media Nusantara, 2009.

Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum.Bandung: Mandar Maju, 2001.

AF, Hasanuddin. Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Nusantara DamaiPress, 2011.

Al-Allamah ibn Manzur, Imam. Lisan al-Arab. Kairo: Dar Al Hadis, 2003.

Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh Ala Mazahib Al Arba’ah. Mesir: Dar Al Haisam,t.th.

Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.

As Suyuthi, Jalaluddin. Terjemah Asbabun Nuzul, penerjemah Rohadi Abu Bakar.Semarang: Wicaksana-Berkah Ilahi, 1986.

Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Cotterrell, Roger. Sosiologi Hukum. Bandung: Nusa Media, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III, edisi III,Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Emzir. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.Rahardjo,Satjipto. Hukum dan Perilaku. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

76

Kamarusdiana, Hukum Acara Peradilan Agama. Fakultas Syariah dan Hukum UINSyarif Hidayatullah: Jakarta, 2013.

Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: UINJakarta Press, 2007.

Kuzari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Mahmud Marzuki, Peter. Pengantar Ilmu Hukum. t,t.,: t,tp., t.th.

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Kencana:Jakarta, 2006.

Manan, Abdul. dan M. Fauzan. Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang PeradilanAgama, Cet. V. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Munawwir, A. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif,1997.

Mugniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab, Cet. XXVI. Jakarta: Lentera,2010.

Nur, Djaman. Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama, 1993.

Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif, cet. II. Jakarta: PT Kompas MediaNusantara, 2007.

----------. Hukum dan Perilaku. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

----------. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Remy Sjahdeini, Sutan dan dkk. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: PrestasiPustaka Publisher, 2006.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:RajaGrafindo, 2001.

Sopyan, Yayan. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional, Cet. II. Jakarta: RMBooks, 2012.

----------. Pengantar Metode Penelitian. t.t.,: t.p., t.th.

77

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2011.

Subyantoro, Arief dan Fx. Suwarto. Metode dan Teknik Penelitian Sosial.Yogyakarta: C.V ANDI Offset, 2007.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XV. Bandung:CV Alfabeta, 2012.

Syamsudin dan Vismala S. Damaianti. Metode Penelitian Pendidikan Bahas.Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Sutarmadi, A. dan Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga.Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN JKT, 2006.

Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005.

----------. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat danUndang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.

----------. Hukum Perikatan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, t.th.

Taqiyuddin Abu Bakar AlHusaini, Al-Imam. Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid II.penerjemah Achmad Zaidun, dkk Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997.

Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum &Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Zuhaily, Wahbah. Al-Fikh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IX. Damaskus: Dar Al-Fikr,2007.

Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Di Indonesia dalam Rentang Sejarah danPasang Surut. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Saifuddin

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2015

Waktu : Pukul 15.45 – 16.05 WIB

1. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan cerai talak dan cerai gugat?

Jawaban:

Cerai talak itu salah satu cara untuk memutuskan perkawinan yang diajukan

oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat itu adalah diajukan oleh isteri. Itu

perbedaannya dari segi yang mengajukan

2. Apa faktor penyebab terjadi cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Jawaban:

Banyak, hampir semua alasan perceraian itu kena, yang paling dominan adalah

terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan

terus menerus. Alasan ini yang paling banyak dari sekian banyak orang yang

mengajukan perceraian.

3. Berapa lama perkara cerai talak baru bisa diselesaikan?

Jawaban:

Tidak ada, namanya pengadilan tidak bisa diprediksi waktu. Ada yang sekali

sidang selesai, ada yang sekali sidang setelah 4 bulan, ada 2x sidang selesai,

ada 10x sidang baru selesai bahkan ada tahunan baru selesai jadi, tidak bisa

diprediksi itu. Semua bentuk peradilan itu tidak bisa diprediksi. Satu prinsip

bahwa hakim tidak boleh menunda sidang tanpa alasan dan alasan itu tidak

boleh alasan hakim harus alasan oleh para pihak. Contoh sidang pertama

keduanya hadir berarti hakim melakukan mediasi, berarti ditunda karena

mediasi, setelah mediasi kita akan baca gugatan, setelah dibaca gugatan apakah

Termohonnya siap dengan jawaban? “belum”, kalau belum ya berarti ditunda

lagi. Jadi semua penundaan itu karena alasan para pihak. Tetapi kalau misalnya

sidang pertama setelah pembacaan gugatan artinya setelah mediasi ya

Termohon menyatakan “saya terima semua” berarti tidak perlu jawabankan,

tidak perlu replik dan duplik nah menjadi pendekkan. Kemudian masuk

pembuktian, setelah pembuktian barulah kesimpulan. Kesimpulan inipun 2

macam: ada orang yang menyampaikan hari itu lisan, ada yang meminta

ditunda 2 minggu karena ingin menyampaikan secara tertulis, hal itukan waktu

lagi jadi semua bentuk penundaan itu adalah atas permintaan para pihak.

Waktunya tidak bisa diprediksi berapa lamanya.

4. Alasan-alasan apa saja yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta

Selatan dari suami yang mengajukan cerai talak?

Jawaban:

Semua bisa, tapi yang dominan tetap perselisihan. Misalnya perselisihannya

penyebabnya apa: isteri tidak taat, ada pria idaman lain, isteri dipenjara dan

lain sebagainya. Kalau dipenjara itu harus diatas 5 tahun alat buktinya hanya

putusan pengadilan.

5. Apa dasar hukum bagi Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak?

Jawaban:

Yang pertama itu Al-Qur’an, yang kedua Undang-undang, Inpres,

yurisprudensi, boleh juga pendapat hakim itu sendiri. Semua Undang-undang,

jadi prinsipnya adalah semua Undang-undang yang berkaitan dengan masalah

yang hakim hadapi itulah yang dipakai. Contoh KDRT, ketika suami

melakukan KDRT maka masuklah Undang-undang KDRT, jika hanya spesipik

di cerai talak itu tidak bisa, cerai talak itukan hanya istilah, mereka itu cerai

alasannya karena apa? alasannya karena isteri melakukan KDRT, berarti hakim

melibatkan Undang-undang KDRT. Tetapi yang pokok adalah Undang-undang

Perkawinan ini yang mutlak ya karena memang itu adalah hukum dasar,

Undang-undang Peradilan Agama sendiri, kemudian Kompilasi Hukum Islam

dan semua Undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang menjadi

alasan perceraian. Undang-undang anak bisa masuk, siapa yang memelihara

anak, siapa yang mengasuh anak, itu kan termasuk disitu.

6. Apa yang menjadi syarat talak?

Jawaban:

Yang pasti mereka adalah suami istri buktinya buku nikah, itu persyaratan

administrasi. Pendaftaran itu hanya menerima gugatan, permohonan talak dari

suami dan gugatan cerai dari isteri. Sementara yang namanya buku nikah, ktp

dan lain sebagainya itu merupakan bukti ketika persidangan tapi ketika pertama

sekali mengajukan adalah hanya gugatan atau permohonan Cuma kadang-

kadang orang kan buta hukum ya, mereka diarahkan langsung membawa buku

nikah. Kenapa? Karena buku nikah termasuk kedalam permohonan nomornya,

tanggalnya, hal itu kan dicantumkan dalam permohonan.

7. Perceraian terbagi dua macam: cerai talak dan cerai gugat. Perkara mana yang

sering diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Jawaban

Tetap yang dominan adalah cerai gugat yang diajukan oleh isteri.

8. Menurut Bapak apa yang dimaksud teori progresif, teori positivisme dan teori

penegakan hukum? jelaskan!

Ini tidak usah, kamu nanti hanya menganalisa, kamu analisa sendiri nanti,

kamu pahami dulu apa teori-teori itu kemudian coba masukkan kedalam

konsep atau tata cara hakim menerapkan hukum itu. Contoh, menurut hukum

anak-anak yang dibawah umur diasuh oleh ibunya nah ada kasus-kasus tertentu

anak yang diasuh oleh bapaknya, ini adalah tata cara hakim menarik

pertimbangan hukum, bisa berguna teori-teori tersebut apabila kasusnya seperti

itu.

9. Apakah hakim menggunakan kitab fikih dalam memutus perkara cerai talak?

jelaskan!

Dulu pada pengadilan yang lama itu orang menggunakan kitab fikih kemudian

didalam kitab fikih itu muncul hukum yang berbeda. Ketika satu hakim

menghadapi suatu masalah kemudian dia menerapkan kitab tertentu sementara

hakim yang lain juga menghadapi masalah yang sama juga menggunakan kitab

yang lain akibatnya adalah putusan menjadi berbeda, karena melihat kondisi

seperti itu maka ulama bekerja sama dengan pemerintah (Menteri Agama),

terbentuklah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Munculnya Kompilasi itu dimasksudkan dan diharapkan agar tidak terjadi

perbedaan lagi, sebab kalau terjadi perbedaan masyarakat yang bingung karena

kitab yang diterapkan berbeda maka disusunlah Kompilasi. Apakah sekarang

kembali lagi kesana, jika kembali lagi kesana akan terjadi seperti itu

menghadapi kasus yang sama boleh jadi putusannya berbeda, hasilnya

masyarakat menjadi bingung, kepastian hukum menjadi hilang. Tetapi dalam

kenyataannya dalam praktek masih ada hakim yang menggunakan sepenggal-

sepenggal isi kitab, tetap hakim mengacu kepada Kompilasi. Dengan begitu

hakim tetap mengkaitkan kitab-kitab fikih karena dimaksudkan agar kekhasan

keIslamannya tidak hilang. Hanya saja di Kompilasi itu kadang hakim juga

berbeda, contohya pembagian waris itu 2:1 laki-laki mendapatkan 2 dan

perempuan mendapatkan 1 didalam praktek tidak semuanya sama, sama halnya

di Kompilasi dikatakan bahwa harta bersama itu 50:50 nah ketika berbeda

dengan Kompilasi maka rujukannya kembali ke kitab fikih, jadi ada hal kenapa

kembali kekitab fikih atau melenceng dari Kompilasi karena ada pertimbangan

lain. Contoh lain ketika suami isteri, perempuan kewajibannya di dapur dan

suami kewajibannya bekerja ketika hal ini berjalan normal berarti Kompilasi

menentukan bahwa penghailan menjadi 50:50. Sekarang saya tambah,

perempuanya kerja dirumah juga kerja di luar, sementar laki-lakinya kerja satu.

Sekarang saya Tanya kamu adilkah kalau 50:50? “engga” nah, berarti anda

sudah keluar dari Kompilasi. Ketika keluar dari Kompilasi ini sebetulnya boleh

jadi kita kaitkan dengan pendapat ulama, kitab-kitab fikih, bisa jadi hakim

berpendapat sendiri. Artinya, kadang hakim menggunakan KHI, kadang

menggunakan kitab-kitab fikih, kadang hakim menggunakan analog, kadang

menggunakan yurisprudensi dan terkadang hakim menggabungkan semuanya.

Jakarta, 31 Maret 2015

Narasumber

Saifuddin

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Drs. Mustofa, SH

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2015

Waktu : Pukul 15.15 – 15.40 WIB

1. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan cerai talak?

Jawaban:

Cerai talak adalah cerai yang inisiatifnya datang dari suami, posisi suami

sebagai Pemohon dan posisi isteri sebagai Termohon. Jadi cerai talak itu

permohonan cerai yang diajukan suami ke Pengadilan.

2. Apa faktor penyebab terjadi cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Jawaban:

Sebetulnya banyak faktor ya, diantaranya bahwa si isteri sudah tidak

bertanggung jawab lagi sebagai ibu rumah tangga sehingga isteri mempunyai

pria idaman lain, ada juga isteri yang meninggalkan rumah, kemudian isteri

tidak sabar dengan penghasilan suami karena tidak merasa cukup akhirnya

terjadi perselisihan. Jadi bisa disimpulkan faktor penyebabnya yaitu karena

ekonomi dan pria idaman lain.

3. Berapa lama perkara cerai talak baru bisa diselesaikan?

Jawaban:

Itu relatif, tidak bisa dipastikan selesai 1 bulan, 2 bulan itu tergantung kepada

para pihaknya. Misalkan kalau si isteri sudah dipanggil minimal 2x berturut-

turut tidak hadir tanpa alasan ketidakhadirannya itu kemudian permohonannya

sudah diperiksa akhirnya 2x sidang sudah putus, tapi itu untuk sebatas

memberikan izin belum sampai jatuh talak. Karena proses dari cerai talak itu

pertama, adalah kalau dikabulkan memberi izin dulu kepada suami, jadi

putusannya itu memberi izin kepada suami untuk menyatakan talak kepada

isterinya dihadapan sidang Pengadilan Agama. Setelah itu nunggu dulu

samapai putusan itu berkekuatan hukum tetap, kalau sudah berkekuatan tetap

barulah dipanggil kembali untuk sidang ikrar. Jadi, selesainya perkara cerai

talak itu relatif. Apabila si isterinya tidak pernah hadir sampai ikrar itu ya

kurang lebih 2 bulan selesai kerana putusannya verstek maka diputusnya cepat.

Tetapi kalau isterinya ngeyel dalam persidangan tidak mau pisah selesainya itu

bisa berbulan-bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Tergantung kadang-kadang

dalam proses pemeriksaan ada gugatan balik dari isteri jadi itu bisa lebih lama

lagi putusnya.

4. Alasan-alasan apa saja yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta

Selatan dari suami yang mengajukan cerai talak?

Jawaban:

Semua alasan bisa diterima kalau bisa dibuktikan. Alasan perceraian itu kan

pada garis besarnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Itu yang menjadi

alasan-alasan perceraian yang pada umumnya dipakai. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam itulah yang lebih dominan di Pengadilan Agama, bahwa

penyebab perceraian karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus

menerus.

5. Apa dasar hukum bagi Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak?

Jawaban:

Tentu dasarnya itu Undang-undang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Kalau

sudah sesuai dengan Peraturan tersebut ya dikabulkan.

6. Apa yang menjadi syarat talak?

Jawaban:

Persyaratan talak itu apabila permohonan suami itukan beralasan, kemudian

permohonan dikabulkan, kemudian suami diberi izin. Jadi persyaratan cerai

talak itu ya harus terbukti dahulu alasan-alasannya.

7. Perceraian terbagi dua macam: cerai talak dan cerai gugat. Perkara mana yang

sering diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Jawaban:

Cerai ada dua macam: cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugatkan inisiatif dari

pihak isteri, dalam cerai gugat isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai

Tergugat. Sedangkan dalam cerai talak suami sebagai Permohon dan isteri

Sebagai Termohon. Jadi syarat jatuh cerai talak itu mentalak isteri harus

dihadapan sidang ga bisa sembarangan di luar sidang sesuai dengan bunyi

putusan Pengadilan yaitu memberi izin kepada suami untuk mentalak isteri

dihadapan sidang. Tapi masih banyak masyarakat yang pemahamannya seperti

itu, orientasinya ke fkih. Kalau fikihkan dulu, fikih konvensional istilahnya

dimana suami bisa menjatuhkan talak kepada isteri tidak mesti dihadapan

sidang. Kadang-kadang masih ada yang beranggapan seperti itu sehingga,

masih banyak isteri yang membawa surat pernyataan talak suami ke pengadilan

“pak saya sudah cerai, ini buktinya” maka, itu jatuhnya tidak dianggap cerai

tetap masih suami isteri. Dilihat dari presentasinya lebih banyak cerai gugat,

jadi isteri yang lebih banyak menggugat suami. Faktor-faktornya yaitu: isteri

ditelantarkan, suami kawin lagi, suami main perempuan, suami ada yang

dipenjara.

8. Menurut Bapak apa yang dimaksud teori progresif, teori positivisme dan teori

penegakan hukum? jelaskan!

Jawaban:

Teori progresif sebetulnya itu di pendidikan hukum ya, jadi teori progresif itu

sebetulnya bagaimana penegakan hukum itu yang mampu dirasa keadilan.

Progresif itu adanya dipidana sebenarnya, selama ini penjatuhan hukumkan

lebih dominan bagaimana hukum si pelaku kejahatan kedepannya nanti akan

lebih dipertimbangkan dan orang yang teraniaya itu akan diperhatikan.

Teori Progresif itu adalah suatu teori bahwa hukum itu tertulis, yang disebut

hukum itu ya yang tertulis.

9. Apakah dari ketiga teori hukum tersebut: teori progresif, teori positivisme dan

penegakan hukum. mana yang lebih digunakan hakim dalam memutus perkara

cerai talak?

Jawaban:

Kalau dikaitkan di Pengadilan Agama tentu dalam rangka menerima,

memeriksa dan memutus mengacu kepada Peraturan yang berlaku, kecuali ada

hal-hal lain yang memang menurut pertimbangan hakim itu Pasal ini kurang

pas untuk diterapkan, tentu ada penafsiran hukum.

10. Apakah hakim menggunakan kitab fikih dalam memutus perkara cerai talak?

jelaskan!

Sekarang isi kitab fikih yang terkait seperti cerai talak dan pernikahan sudah

diterjemahkan atau sudah dialih bahasakan dalam sebuh Kompilasi Hukum

Islam jadi, para hakim itu merujuk kesana yaitu fikih Indonesia. Sebetulnya isi

dari pada Kompilasi Hukum Islam itu sebagai bentuk pengembangan dari

fikih-fikih yang sudah ada selama ini dari berbagai mazhab, kemudian

didiskusikan dan dimusyawarahkan oleh para ulama. Dari kitab-kitab fikih

yang ada di dunia Islam itu diintisari kemudian dibuatlah dalam formulasi

Kompilasi Hukum Islam. Bisa dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu

fikihnya Indonesia, itu yang dijadikan rujukan oleh hakim. Jadi eksistensi kitab

fikih dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara cerai talak yaitu kitab

fikih sekarang ini sudah diformulasikan kedalam bentuk Kompilasi Hukum

Islam, jadi pada intinya tetap kitab-kitab fikih yang dipergunakan oleh

Pengadilan. Kenapa diformulasikan dalam sebuah KHI karena berdasarkan

penelitian selama ini putusan hakim Pengadilan Agama dalam memutus satu

perkara yang sama pendapatnya engga sama, karena tergantung kepada hakim

itu menganut mazhab apa dan akan diputus sesuai dengan mazhabnya.

Sekarang sudah ada Kompilasi maka putusan Pengadilan Agama akan seragam

dalam menangani perkara yang sama. Kalau sebelum ada kompilasi itukan

putusan berbeda-beda antara satu hakim dengan hakim yang lain itu tergantung

hakim menganut mazhab apa. Tapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini

putusan hakim sudah seragam.

Jakarta, 31 Maret 2015

Narasumber

Drs. Mustofa, SH

eksistensi kitab fikih dalam pertimbangan...

Documents