1

EKONOMI UANG DAN BANK (MODUL PERKULIAHAN)

Mata Kuliah : Ekonomi Uang dan Bank

Kode Mata Kuliah : IT-021216

Jurusan : S1-Manajemen

Heru Purnomo, SE, MM. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

heru_p@staff.gunadarma.ac.id

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

OKTOBER 2020

2

KATA PENGANTAR

Ekonomi Uang dan Bank merupakan mata kuliah wajib yang berjumlah 2 SKS untuk

Jurusan Manajemen Program Studi S1-Manajemen. Alhamdulillah, kami telah selesai

menyusun modul perkuliahan ini sebagai pelengkap materi yang diberikan oleh dosen

pengampunya.

Modul Perkuliahan ini kami susun dengan menyesuaikan Satuan Acara Perkuliahan

(SAP) di Universitas Gunadarma. Tujuan modul ini disusun untuk membantu para

mahasiswa dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh dosen pengampunya. Isi

materi berasal dari beberapa referensi buku yang diringkas dan disadur dengan menyertakan

sumber-sumber yang ada dan ditambah dengan materi-materi yang kami download dari

internet.

Modul Perkuliahan ini juga digunakan sebagai buku pegangan atau panduan materi

bagi Dosen Pengampu untuk kalangan sendiri agar materi yang disampaikan sesuai dengan

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang telah disusun dan ditetapkan pihak Universitas

Gunadarma.

Modul perkuliahan ini bukan sebagai pengganti kuliah, melainkan untuk melengkapi

materi perkuliahan yang diberikan. Harapan kami, semoga modul perkuliahan ini bisa

bermanfaat bagi para Dosen pengampunya dan para mahasiswa yang akan mengambil mata

kuliah Ekonomi Uang dan Bank pada semester yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan modul perkuliahan ini jauh dari sempurna.

Masukan, kritik dan saran mengenai materi ini akan sangat membantu kami, sehingga dapat

menjadi acuan dalam memperbaiki dan melengkapi modul ini di masa yang akan datang.

Depok, Oktober 2020

3

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

1. PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Uang dan Perekonomian ……………………............... 6

1.2. Definisi Uang …………………………………………................. 6

1.3. Proses Pertukaran dalam Perekonomian ………………................ 6

1.4. Barter, Uang Barang & Uang serta Perkembangannya ................... 7

1.5. Ciri-ciri Uang …………………………………………….............. 10

1.6. Fungsi Uang ……………………………………………............... 11

1.7. Nilai dan Harga Uang …………………………………................. 12

1.8. Jenis-jenis Uang ……………………………………….................. 13

1.9. Macam-macam Uang di Indonesia ……………………................. 15

2. LEMBAGA KEUANGAN

2.1. Pengertian Lembaga Keuangan ........................................................ 17

2.2. Bentuk Lembaga Keuangan ...................................................... 17

2.3. Lembaga Keuangan Bank ......................................................... 17

2.4. Manajemen Bank ..................................................................... 19

2.5. Tata Perbankan di Indonesia ............................................................. 20

2.6. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) ....................................... 24

2.7. Leasing .............................................................................................. 28

3. STANDAR MONETER

3.1. Arti Penting Standar Moneter ........................................................... 29

4

3.2. Macam-macam Standar Moneter ........................................................ 29

4. Teori Permintaan Uang dan Kredit Uang

4.1. Pendekatan Fisher ........................................................................... 39

4.2. Persamaan Cambridge ..................................................................... 40

4.3. Teori Keynes ................................................................................... 43

4.3.1. Perkembangan Teori Keynes ............................................... 46

4.4. Teori Kuantitas Modern ................................................................. 47

4.5. Pendekatan Stok Penyangga ........................................................... 48

5. Teori Penawaran Uang

5.1. Pendekatan Tradisional (Orientasi Money Multiplier) .................... 51

5.2. Pendekatan Baru (Orientasi Motif Investasi) ................................... 52

5.3. Mekanisme atau Tradisional : Angka Pengganda Uang ................... 53

5.4. Pendekatan Baru (Model Penawaran Uang) ..................................... 57

5.5. Uang Primer : Money Bases ............................................................. 58

5.6. Penciptaan Uang Giral oleh Sistem Bank Umum ............................. 60

5.7. Mekanisme Kliring ............................................................................. 62

6. Kebijakan Ekonomi Moneter

6.1. Pendahuluan ...................................................................................... 65

6.2. Konsep dan Tujuan Kebijakan Ekonomi Moneter ............................ 65

6.3. Perangkat Kebijakan Ekonomi Moneter ........................................... 67

6.4. Efektifitas Kebijakan Ekonomi Moneter ........................................... 69

6.5. Pengertian Uang Beredar ................................................................... 70

7. Inflasi

7.1. Pengertian Inflasi ............................................................................... 72

5

7.2. Jenis Inflasi ........................................................................................ 74

7.3. Efek Inflasi ......................................................................................... 76

7.4. Cara Menanggulangi Inflasi ............................................................... 78

7.5. Perkembangan Inflasi di Indonesia .................................................... 81

8. Teori dan Aplikasi Inflasi

8.1. Pendahuluan .................................................................................... 84

8.2. Landasan Teori Inflasi .................................................................... 85

8.2.1. Kelompok Fiiscal dan Wicksell ......................................... 86

8.2.2. Kelompok Moneter ........................................................... 87

8.2.3. Model Skandinavia ........................................................... 87

8.2.4. Model Moneter ................................................................. 88

8.2.5. Model Trunovky (1977) .................................................. 88

9. Kebijakan Moneter Internasional

9.1. Sistem Kurs Valuta Asing .............................................................. 90

9.2. Sistem Standar Emas ...................................................................... 91

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 93

-----o0o-----

6

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Uang dan Perekonomian

Uang memainkan peranan penting dalam kehidupan modern sekarang. Kalau kita ingat

kembali beberapa peristiwa penting yang telah terjadi seperti adanya krisis moneter

atau krisis ekonomi selalu diikuti oleh adanya penurunan jumlah uang beredar JUB

(stock of money) dalam jumlah yang cukup besar. Dengan banyaknya jumlah uang

beredar juga menjadi masalah besar, seperti bisa terjadi inflasi. Uang telah mengalami

berbagai evolusi dan akan terus berubah selaras dengan perkembangan ekonomi

moneter yang terjadi.

1.2. Definisi Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk

pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran utang. Dan juga sering dipandang

sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untu membayar sejumlah

tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.

Definisi tersebut merupakan definisi fungsional bukan definisi yang bertalian dengan

sifat kebendaan.

1.3. Proses Pertukaran dalam Perekonomian

Di dalam masyarakat yang sederhana, dimana system perekonomian masih sederhana,

uang tidak dibutuhkan atau tidak ada. Karena dalam system tersebut tiap-tiap keluarga

berusaha menghasilkan barang dan jasa sendiri guna memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam perekonomian sederhana masih mungkin terjadi pertukaran antara mereka,

namun pertukaran tersebut bersifat “terselubung’ (silent trade) karena belum mengenal

pasar dan harga. Pertukaran terjadi karena adanya keinginan atau kebutuhan yang

saling dapat dipenuhi.

7

Hal tersebut membuat kelompok tersebut melakukan pertukaran antar barang (Barter),

misalnya :

Kelompok 1 produksi “Ubi” dan kelompok 2 produksi “mangga”, diantara mereka

mungkin terjadi pertukaran bila terdapat kesesuaian keinginan untuk saling

menukarkan barang (“double coincidence of wants”).

Dengan system barter telah membantu dalam hal pengukuran nilai barang yang

diperlukan. Disamping itu namun dengan barter pula akan timbul beberapa masalah :

Tidak mudah mencari orang yang punya kesesuaian keinginan atau “double

coincidence of wants”

Semakin banyak barang yang dipertukarkan akan menyebabkan semakin banyak

pula media yang harus digunakan untuk menyelesaikan pertukaran yang terjadi.

Besar kecilnya barang yang dipertukarkan akan berpengaruh terhadap biaya angkut

dan penyimpanan.

Dengan perkembangan tersebut menuntut adanya barang / alat / media tukar yang

dapat menjadi jembatan / media pertukaran yang sekaligus sebagai alat pengukur

nilai yang dapat diterima semua individu atau kelompok masyarakat.

Dari sini muncullah “uang barang” (commodity money) seperti uang emas, uang

perak dan jenis uang logam mulia lainnya atau barang lain yang dianggap mampu

memenuhi syarat dan harapan yang mereka inginkan.

Munculnya uang barang, khususnya uang emas dan perak telah membawa perubahan

besar dalam perkembangan ekonomi dalam negeri dan perdagangan internasional.

Peranan uang tersebut tidak saja sebagai media tukar dan pengukur nilai, tetapi juga

berfungsi sebagai standar moneter (system baku).

Dengan timbulnya uang barang, maka timbul pula permasalahan baru, seperti biaya

penyimpanan, biaya informasi dan tidak stabilnya nilai logam tersebut.

Perkembangan selanjutnya muncul ide untuk mencari alat / media baru yang nilainya

relative stabil. Dari sinilah kemudian dikenal “Uang” yang netral, dalam arti bahwa

nilai bahan yang tidak berpengaruh terhadap nilai yang tertera pada uang tersebut.

Uang inilah ynag kita kenal sekarang dan nilainya didasarkan pada kepercayaan serta

ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di suatu Negara.

8

1.4. Barter, Uang Barang & Uang serta Perkembangannya.

Bagaimana bekerjanya sistem barter dan masalah-masalah yang muncul :

Kasus-1

Ada 2 agen ekonomi A & B. Keduanya adalah konsumen sekaligus produsen.

A adalah produsen dan konsumen barang X, tapi dia butuh barang Y

B adalah produsen dan konsumen barang Y, tapi dia butuh barang X

Bila A & B bertemu dan membicarakan kebutuhan masing-masing, maka barter

dapat saja terjadi.

Persoalan mulai muncul bila informasi mengenai keduanya tidak mudah didapat

atau salah satu diantaranya tidak punya keinginan untuk melakukan pertukaran.

Untuk itu perhatikanlah kasus 2 berikut ini :

Kasus-2

Pada kasus-2, dianggap B tidak membutuhkan barang X, tetapi dia membutuhkan

barang lain, misalnya barang Z. Dengan sendirinya barter antara A & B tidak

mungkin terjadi, disebabkan karena keduanya tidak terdapat “double coincidence

of wants”

Pertanyaannya : “Bagaimana mengatasi persoalan tersebut ?”

Jawabannya tidak mudah, kita harus mencari orang ketiga (misalnya ; C) yang

menawarkan barang Z dan membutuhkan barang X.

Dengan demikian jelas sekali bahwa untuk mencari atau mendapatkan C tidak

selalu mudah, sehingga dibutuhkan biaya informasi dan transaksi.

Dengan kasus-2 berikut bisa kita simpulkan : betapa sulit dan rumitnya

penyelesaian pertukaran dengan system barter, jika barang yang dipertukarkan

lebih dari 2 dan agen yang terlibat bertambah banyak. Dan diperlukan pusat-pusat

atau pos-pos pertukaran (trading post). Perkembangan selanjutnya akan lebih

meningkatkan biaya informasi dan transaksi agar pertukaran dapat terjadi. Biaya

9

ini belum termasuk biaya angkut dan penyimpanan yang diperlukan untuk menuju

ke tempat pertukaran

Melihat adanya berbagai biaya tersebut, timbullah pemikiran untuk mencari media

yang mampu berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai yang diharapkan

mampu mengurangi atau menghilangkan biaya yang timbul karena adanya barter.

Disinilah muncul suatu barang yang dapat dipakai sebagai media pertukaran.

Untuk mencari barang yang dapat dipakai sebagai media pertukaran bukanlah hal

yang mudah, hal tersebut diperlukan kesepakatan diantara mereka yang terlibat

dalam proses pertukaran.

Perhatikanlah kasus-3 berikut ini :

Kasus-3

Dalam kasus ini dikemukakan 1 barang (M) yang diharapkan mampu menjadi alat

pertukaran dan media pengukur antara barang X & Y.

Misalnya : 1 kg barang X = ½ kg barang M

1 kg barang Y = ¼ kg barang M

Dengan demikian bila A butuh 1 kg barang Y, mk dia dapat menukarkannya dengan ¼

kg barang M. atau bila dikonversikan menjadi ½ kg barang X.

Disini pertukaran antara A & B dapat terjadi melalui barang M (sbg media pertukaran

keduanya).

Dari kasus-3 tersebut maka bisa kita simpulkan penggunaan barang M dalam

pertukaran A dengan B relatif lebih sederhana dan dapat mengurangi atau

menghilangkan biaya yang muncul dalam barter. Dengan kata lain adanya barang M

akan meningkatkan efisiensi dalam perekonomian.

Namun dalam perkembangannya penggunaan uang barang (uang emas & perak) bukan

tanpa masalah, masalah dapat timbul sebagai akibat dari pengaruh permintaan dan

penawaran emas atau perak itu sendiri, yang nantinya akan mengganggu stabilitas nilai

dari alat pertukaran atau pengukur tersebut.

10

1.5. Ciri-ciri Uang

Pada umumnya terdapat 5 ciri-ciri uang, yaitu :

1. Diterima umum (general acceptable) & stabil nilainya (stable in value).

Maksudnya diterima oleh individu / kelompok yang terlibat dalam transaksi terkait.

Jika keluar uang baru, maka perlu di informasikan kepada masyarakat agar tidak

ragu-ragu dalam menerima uang tsb dan tidak terkecoh oleh adanya uang palsu dan

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moneter dan uang tersebut.

Uang harus stabil nilainya, sebab bila nilainya berubah-ubah akan menyulitkan

fungsinya sebagai media pertukaran, pengukur nilai maupun system moneter

lainnya. Nilai uang bersifat netral dalam arti tidak dipengaruhi oleh nilai bahan

baku pembuatan uang tersebut.

2. Mudah dibawa (portable)

Jika uangnya berupa logam mulia emas, tentunya tidak mudah dibawa jika terjadi

pertukaran yang cukup banyak atau besar. Misalnya :

1 grm emas = Rp. 50.000

Jika ia melakukan pertukaran dan membayar dengan uang barang berupa uang

emas senilai Rp. 500.000.000,- maka sama saja dengan membawa emas seberat

50.000 grm emas (berat sekali alat tukarnya).

3. Tahan lama / awet (durable)

Uang diproduksi dengan maksud agar dapat dipakai berulang kali dan bukan sekali

pakai. Mungkin jangka waktu 10 tahun, 20 tahun bahkan lebih dari 20 tahun.

4. Tidak mudah ditiru (difficult to imitate)

Jika uang mudah ditiru akan mengakibatkan merosotnya nilai dan kepercayaan

masyarakat terhadap uang tsb dan dapat menimbulkan kekacauan dalam

masyarakat dan perekonomian.

5. Dapat dibagi dalam satuan ukuran kecil (divisible into small units)

11

Karena transaksi ada yang besar dan kecil, maka seharusnya uang bisa

menanggulangi masalah transaksi besar dan kecil dengan unit / satuan besar dan

unit / satuan kecil.

1.6. Fungsi Uang

Pada umumnya fungsi uang dapat dikelompokan menjadi 2 :

1. Fungsi Dasar (pokok)

Sebagai alat tukar (medium of exchange)

Fungsi uang sebagai alat tukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi

dalam memproduksi suatu barang. Karena dengan adanya uang tersebut orang

tidak harus menukar barang yang diinginkan dengan barang yang diproduksinya

tetapi langsung menjual produksinya di pasar dan dengan uang yang

diperolehnya dari hasil penjualan tersebut dibelanjakan (dibelikan) kepada

barang yang diinginkannya.

Sebagai alat penyimpanan nilai / daya beli (store of value)

Maksudnya uang dapat memberi media bagi agen-agen ekonomi untuk

menyimpan atau mengakumulisikan kekayaannya. Kemudian nilai kekayaan

tersebut pada suatu waktu dapat dikonversikan ke dalam bentuk barang dan jasa

sesuai dengan yang mereka inginkan.

Fungsi ini berkaitan erat dengan keinginan masyarakat untuk mewujudkan

bentuk kekayaan atau pendapatannya ke dalam bentuk uang atau barang atau

bentuk lainnya.

2. Fungsi Tambahan

Sebagai satuan hitung (unit of account)

Maksudnya sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang

dan jasa yang dijual-beli, besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya

kredit atau utang atau dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan dalam

menentukan harga barang atau jasa.

12

Seandainya system barter masih berlaku, maka akan terjadi ketidakseimbangan

didalam satuan hitung.

Misalnya ada seorang petani yang hanya memiliki padi yang harus dijual

sedangkan ia menginginkan sebuah alat pertanian (contoh: traktor, atau

lainnya), maka dalam hal ini akan mengalami kesulitan dalam nilai tukar dan

juga kesulitan dalam mencari pembeli padi yang sekaligus penjual alat pertanian

tsb.

Sebagai alat pengukur nilai (measure of value)

Suatu barang dan jasa bias diukur melalui berbagai cara, salah satunya dengan

uang. Sehingga barang atau jasa tersebut bisa kita ketahui nilainya berapa

(dalam bentuk nilai uang).

Sebagai alat pengukur utang (standard for deferred payment)

Fungsi ini berkaitan erat dengan cara pembayaran transaksi yang dilakukan,

khususnya transaksi dengan kredit. Dengan demikian bila seseorang membeli

barang sekarang dan pembayaran dilakukan disaat yang akan datang, maka

diperlukan uang yang dapat dipakai untuk mengukur utang tersebut.

Sebagai salah satu alat pembayaran (it facilitates one way payments)

Uang salah satu alat untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang terjadi,

alat pembayaran lain bisa berupa barang produksi atau bahan mentah, uang

kartal , uang giral, chek, dan cara pembayaran lainnya.

1.7. Nilai dan Harga Uang

Ada 2 konsep atau definisi nilai uang, yaitu :

1. Nilai uang nominal

Yaitu besaran sekalar yang tercantum pada uang tersebut.

Misalnya : Rp. 1.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000, dll

2. Nilai uang riil

Yaitu nilai uang yang mencerminkan daya beli uang tersebut.

Formula (rumus) :

13

Catatan :

M = nilai uang nominal

P = harga

m = nilai riil dari uang

Contoh :

Bila kita punya uang Rp.5.000 dan harga beras Rp.500/kg, maka nilai riil uang

tersebut dalam kaitannya dengan beras adalah setara dengan Rp. 5.000 dibagi

Rp.500/kg = 10 kg beras.

1.8. Jenis-jenis Uang

Uang digolongkan berdasarkan 3 hal berikut :

1. Ciri fisik materi yang digunakan untuk membuat uang

2. Sifat dari badan yang mengeluarkannya, seperti : pemerintah, bank sentral atau

komersial

3. Hubungan antara nilai uang sebagai uang dan nilai uang sebagai komoditi

Berdasarkan 3 hal diatas, maka uang dapat digolongkan sbb :

1. Uang Penuh (full bodied money).

Adalah uang yang nilainya sebagai suatu komoditi untuk keperluan non moneter

sama dengan nilainya sebagai uang.

Contoh : ternak, padi, woll, perahu, dll.

Uang penuh yang utama dalam system moneter modern adalah mata uang logam

yang dibuat dari logam standar bila suatu Negara menganut system standar logam

= standar emas & perak.

2. Uang Penuh yang representative (representative full bodied money)

Uang tersebut biasanya terbuat dari kertas dan merupakan peredaran resi

penyimpanan mata uang logam bernilai penuh atau ekuivalennya dalam bentuk

batangan emas atau perak.

3. Uang Kredit (credit money)

m = M / P

14

Adalah semua uang kecuali yang penuh yang representative, yang beredar dengan

nilai yang lebih besar dibandingkan nilai komoditi material yang dipakai untuk

membuatnya.

4. Dikeluarkan Pemerintah

Uang logam tidak bernilai penuh (token coins)

Uang logam Rp.50,- ,Rp.100,- dll, merupakan uang recehan, yang dikenal

dengan uang logam tidak bernilai penuh karena nilainya tidak sesuai dengan

logam yang terkandung didalamya.

Pada umumnya jumlah yang diciptakan dan dikeluarkan pemerintah terbagai

dalam berbagai macam pecahan uang logam yang dibutuhkan oleh masyarakat

sebagai “recehan”.

Uang tidak bernilai penuh yang representative (representative token money)

Uang ini biasanya uang kertas yang sebenarnya merupakan peredaran resi

penyimpanan mata uang logam yang tidak bernilai penuh atau sejumlah logam

yang sama beratnya yang didepositokan pada pemerintah

Promes (circulting promissory notes)

Uang kertas yang dicetak pemerintah dalam kondisi yang darurat, tapi uang

tersebut sebenarnya sangat mengkhawatirkan jika tidak digunakan dengan

benar.

5. Dikeluarkan Bank-bank

Promes yang dikeluarkan bank sentral

Promes yang dikeluarkan bank-bank lain

Rekening Giro

Berdasarkan Bahan atau Material uang (ciri fisik), maka dapat dibedakan

menjadi :

1. Uang Logam.

Di dalam pembuatan uang logam tergantung dari jenis logam yang digunakan,

antara lain : emas, perak, perunggu.

15

2. Uang Kertas

Untuk uang kertas, berdasarkan perkembangan perekonomian akan mempunyai

diversifikasi yaitu sebagai uang kartal (currencies) dan sebagai uang giral (deposit

money). Menurut perbankan kedua jenis uang ini berbeda badan yang

menciptakannya. Uang kertas biasa (kartal) dikeluarkan oleh Bank Sentral (BI)

sedangkan uang kertas (giral) dikeluarkan oleh Bank Umum.

Yang dimaksud uang kartal (currencies) adalah uang yang dikeluarkan pemerintah

atau Bank Sentral, dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Sedangkan uang

giral (deposit money) adalah uang yang dikeluarkan oleh beberapa Bank Umum.

Berdasarkan Lembaga/ Badan Pembuatnya :

1. Uang Kartal, yaitu uang yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral

(BI).

Di Indonesia yang dimaksud uang kartal adalah uang (rupiah) dari berbagai

nominalnya Rp.10.000,- , Rp. 5.000.- , dll

2. Uang Giral, yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh Bank Umum (komersial)

dalam bentuk Demand Deposit atau dikenal dengan nama “check”.

Berdasarkan Kawasan atau Daerah berlakunya uang, maka dapat dibedakan

menjadi :

1. Uang Domestik, yaitu uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu, di luar

negeri tidak berlaku.

2. Uang Internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara tetapi

mungkin berlaku atau diakui diberbagai negara atau di seluruh dunia. Misalnya

US$, Poundsterling, SDR (special drawing right0, dll yang sudah diakui oleh

berbagai negara sebagai alat pembayaran internasional.

1.9. Macam-macam Uang di Indonesia :

Berbagai macam uang pernah berlaku di Indonesia untuk periode tahun 1945 – 1950 ,

yaitu :

16

NO SINGKATAN KEPANJANGAN

1 O.R.I Uang Republik Indonesia, yang berlaku di Jawa saja

2 U.R.I.D.A.B Uang Republik Indonesia Daerah Banten

3 U.R.I.P.S Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra, yang berlaku di

sebagian Sumatra karena ada beberapa macam uang yang beredar di

Sumatra antara lain : U.R.I.T.A , U.I.P.S.U & U.R.I.B.A

4 U.R.I.T.A Uang Republik Indonesia Tapanuli, yang berlaku di daerah Tapanuli

saja

5 U.I.P.S.U Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra Utara yang berlaku di

Propinsi Sumatra Utara

6 U.R.I.B.A Uang Republik Indonesia Baru Aceh, yang berlaku di daerah Aceh.

7 Uang Mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang yang berlaku di

Palembang

Setelah berlaku Hukum Darurat No. 20, 27 September 1951, yang berlaku sebagai alat

pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia adalah rupiah (kecuali Irian

Barat) dan pada tahun 1968 dengan ketentuan UU Pokok Perbankan No.13 tahun

1968, ditetapkan bahwa satuan hitung uang Indonesia adalah rupiah dengan singkatan

Rp, dibagi dalam 100 (seratus) dan tiap pembayaran yang mengenai uang jika

dilakukan di Indonesia harus dengan uang rupiah kecuali denga tegas diadakan

ketentuan lain dengan perundangan. Yang berhak mengeluarkan uang kertas dan uang

logam adalah Bank Sentral (BI). Jenis, nilai dan cirri-ciri uang yang akan dikeluarkan

ditentukan oleh Bank dan diberlakukan kepada umum dengan jalan mengumumkan

dalam Berita Negara. Uang yang dikeluarkan oleh Bank dibebaskan dari materai.

----o0o---

17

LEMBAGA KEUANGAN

2.1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai

kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan

membutuhkan dana (lack of funds).

Menurut UU Perbankan No.14/1967, ps.1 ayat b menerangkan ; yang dimaksud

dengan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di

bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke di dalam masyarakat.

2.2. Bentuk Lembaga Keuangan

Bentuk lembaga keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis.

Keduanya memiliki perbedaan fungsi dan kelembagaannya dan juga mempunyai

derivasi menurut fungsi dan tujuannya masing-masing.

2.3. Lembaga Keuangan Bank

Menurut UU Pokok Perbankan No.14/1967, didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

dan peredaran uang.

Istilah bank berasal dari bahasa Itali, “Banca”, yang berarti meja yang dipergunakan

oleh para penukar uang di pasar.

Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi

atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

A. Sebagai tempat untuk Penitipan atau Penyimpanan Uang.

Bank memberikan surat atau selembar kertas dalam bentuk sebagai :

Rekening Koran atau Giro (Demand Deposit)

18

Yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan

untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan check (perintah

membayar).

Kalau kita menyimpan uang dalam bentuk ini biasanya tidak mendapatkan

penghasilan dalam bentuk “bunga deposito”

Deposito Berjangka (Time Deposit)

Yaitu simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya

1, 3, 6, 12 bulan. Dalam artian bahwa uang tersebut dapat dipergunakan kalau

waktu yang telah ditetapkan telah tiba. Untuk simpanan dalam bentuk ini

biasanya bank membayar bunga pada yang nasabah. (karena bank merasa dapat

menggunakan uang tersebut dalam usahanya).

Tabungan.

Pada hakekatnya sama dengan time deposit, tetapi tabungan mempunyai

persyaratan yang berbeda dengan time deposit. Misalnya Tabanas dan lainnya.

B. Sebagai lembaga pembeli atau penyalur kredit.

Dalam hal ini bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan nasabah dikarenakan

tidak semua orang sekaligus dating berbondong-bondong ke bank untuk

mengambil uangnya kembali. Pemanfaatan uang dilakukan dengan menyalurkan

pada pihak yang membutuhkan kredit atau dibelikannya surat berharga yang

menghasilkan tingkat bunga, atau malah bank melakukan ekspansi kredit.

C. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.

Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah jikamelakukan transaksi.

Dalam hal ini nasabah tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup

memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya. Disamping itu bank juga

menyelenggarakan jasa lainnya antara lain : pengiriman uang, jual beli saham dan

valuta asing serta menagih uang atas nama pelanggan (Inkaso). Bank juga sering

menawarkan jasa dalam penyimpanan barang-barang berharga.

19

2.4. Manajemen Bank

Manajemen bank adalah bagaiman bank mengatur penggunaan dananya. Hal ini

disebabkan karena dana yang ada di bank sebagian besar milik orang lain. Untuk itu

diperlukan kebijaksanaan olehbank dalam pengaturan penggunaan dana tersebut.

Kebijkasanaan tersebut terletak pada pemeliharaan keseimbangan yang tepat antara

keinginan untuk memperoleh keuntungan (dengan jalan meminjamkan uangnya

kepada orang lain atau menanamkan dalam bentuk surat berharga) dalam bentuk

tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank.

Likuiditas adalah kemampuan bank didalam menjamin terbayarnya utang jangka

pendeknya. Pengukuran tingkat likuditas ini dilakukan dengan cara membandingkan

antara kewajiban jangka pendek dengan alat-alat likuiditas.

Berdasarkan pengalaman dan ketentuan dari Bank Sentral di Indonesia pemegangan

uang kas kira-kira 30% dari utang jangka pendeknya. Tetapi peraturan yang baru

menyebutkan hanya 15% dari utang jangka pendeknya. (lihat edaran, Bank

Indonesia, No. SE 10/12 UPPB tgl 30 Desember 1977)

Solvabilitas adalah kemampuan untuk melunasi semua utang (jk pendek dan

panjang). Diman solvabilitas bank tergantung pada solvabilitas masing-masing

pelanggannya. Untuk menjaga solvabilitas bank, maka bank harus berhati-hati dan

harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam sungguh-sungguh dapat dipercaya

(reliable) dan juga dapat diandalkan (Bankble). Untuk ini bank melakukan analisa

kredit kepada si calon peminta kredit dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan

yang dikenal dengan 5 C, meliputi :

Character : sifat-sifat si calon peminjam

Capital : modal dasar si calon peminjam

Capacity : kemampuan si calon pemijam

Collateral : jaminan yang disediakan di calon peminjam dan

Condition of economy : kondisi perekonomian

20

2.5. Tata Perbankan di Indonesia

Pada dasarnya bank dapat dibedakan menurut fungsi serta tujuan usahanya, yaitu :

1. Bank Sentral (Central Bank)

2. Bank Umum (Commercial Bank)

Sedangkan perbedaan lainnya hanya berdasarkan pemilik atau pengelola, yaitu :

1. Bank Pemerintah

2. Bank Swasta Nasional

3. Bank Asing (swasta)

Menurut UU Pokok Perbankan No.14/1967 : system perbankan di Indonesia disusun

sedemikian rupa agar Bank Sentral dapat melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijaksanaan moneter oleh bank-bank dan untuk mengawasi serta

memimpin seluruh system perbankan di Indonesia

Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengkoordinir,

membimbing, dan mengawasi seluruh dunia perbankan yang ada di Indonesia baik

bank pemerintah, swasta nasional maupun bank asing.

Di dalam UU Pokok Perbankan No.14/1967, : Jenis-jenis Lembaga Perbankan di

Indonesia dibedakan menjadi 5 yaitu:

a. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). BI bertindak juga sebagai

Bank Sirkulasi.

Fungsi serta tugas BI diatur dengan UU No.13/1968, disebutkan bahwa Bank

Indonesia adalah milik Negara dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia

dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang Gubernur dan 5 – 7 orang Direktur

yang diangkat oleh Presiden.

Tugas pokok Bank Indonesia adalah sbb :

Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah

21

Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas

kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat.

Tugas Pokok tersebut dapat dirinci lagi sbb:

1. Sebagai Bank Sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk

mengedarkan uang kertas dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang

sah.

2. Sebagai Sentral, Bank Indonesia adalah Bank Pusat bagi bank-bank lainnya. Di

mana dalam urusan perbankan dan perkreditan Bank Indonesia bertugas antara lain :

Menunjukkan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan

Membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu

lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank.

Menetapkan ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank.

Memberikan bimbingan kepada bank guna penatalaksanakan bank secara sehat

Meminta laporan dan mengadakan pemeriksaaan terhadap segala aktivitas bank

guna mengawasi pelaksanaan ketentuan perbankan

Menentapkan tingkat dan struktur bunga

Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh

perbankan.

Memberikan kredit likuiditas kepada bank

Dapat mengadakan ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana oleh

lembaga-lembaga keuangan.

Mendorong penyerahan dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha

pembangunan yang produktif dan berencana.

Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram (telegraphic

transfer = TT), maupun dengan surat (mail transfer = MI), membeli dan menjual

kertas perbendarahaan Negara

Memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup.

3. Sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia :

Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah

22

Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah

Memberikan kredit kepada pemerintah dalam bentuk rekening Koran

Serta membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang Negara

4. Dalam hubungan internasional Bank Indonesia bertugas antara lain :

Sebagai penyusun rencana devisa dengan memperhatikan posisi likuiditas dan

solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui dewan

moneter

Mengawasi, mengurus, dan menyelenggarakan tata usaha cadangan emas dan

devisa Negara

Mengawasi dan mengkoordinir pembayaran internasional

5. Bank Sentral sebagai pelaksana kebijaksanaan moneter yang disusun oleh Dewan

Moneter. Dan Dewan Moneter bertugas membantu pemerintah dalam

merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter, dengan mengajukan

patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kesempatan kerja

penuh dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dimana dewan moneter ini terdiri

atas 3 anggota, yaitu :

Menteri Keuangan sebagai Ketua

Menteri yang membidangi perekonomian

Gubernur Bank Indonesia

Kebijakan Moneter yang dilaksanakan oleh Bank Sentral ada yang bersifat :

Quantitative Control Policy (kebijaksanaan pengawasan kuantitas), yaitu sebagai

kebijaksanaan yang ditekankan untuk membatasi jumlah uang yang beredar

(JUB).

Alat (instrument) yang biasa digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan ini

adalah :

a. Rediscount rate policy, dinaikkan oleh pemerintah jika terlalu banyak JUB.

o Dengan dinaikkan tingkat rediscount ini diharapkan bahwa oleh Bank-

bank umum akan dinaikkan juga tingkat bunga pinjamannya, sehingga

23

diharapkan masyarakat mengurangi hasrat mengambil kredit bank. Akibat

akhirnya JUB diharapkan berkurang.

o Rediscount diturunkan dengan tujuan untuk merangsang kegiatan usaha,

karena dengan demikian bank umum akan memberikan tingkat bunga

yang lebih rendah dengan harapan masyarakat mau mengambil kredit

untuk memperluas usahanya.

b. Reserves requirement policy

Kebijakan ini merupakan factor penentu bagi kelebihan cadangan bank (bank

excess reserves) dan kemampuan bank umum untuk mengembangkan kredit

c. Open market operation

Kebijaksanaan ini diartikan sebagai jual/beli surat-surat berharga pemerintah

dengan tujuan mengurangi/menambah JUB. Jika pemerintah ingin

mengurangi JUB maka Bank Sentral menjual obligasi pemerintah agar dibeli

oleh masyarakat.

Qualitative Control Policy (kebijaksanaan pengawasan kualitas), berupa margin

requirement dan direct actions.

b. Bank Umum (Commercial Bank).

Adalah lembaga keuangan yang menerima deposito/simpanan dari masyarakat

(depositor) yang dibayarkan atas permintaan dan memberikan kredit serta jasa-jasa

dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Dikatakan commercial bank karena bank tersebut mendapatkan keuntungan, yang

didapat dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan bunga yang

dibayarkan bank kepada depositor/nasabah (spread).

Fungsi Bank Umum :

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada

pihak lain atau membeli surat berharga (financial investment).

2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang

24

3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan,

misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran dan lainnya.

4. Menciptakan kredit (created money deposit), yaitu dengan cara menciptakan

demand deposit (deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan) dari kelebihan

cadangannya (excess reserves)

c. Bank Tabungan.

Adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan

dalam bentuk tabungan, dan dalam usahanya terutama memper-bunga-kan dananya

dalam bentuk kertas-kertas berharga yang aman (solid). Jika bank tabungan ingin

memberikan kredit harus menuru aturan serta bimbingan dari Bank Indonesia.

Bank tabungan ini dapat diselenggarakan / dimiliki oleh pemerintah, swasta

nasional maupun koperasi.

d. Bank Pembangunan.

Adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan

dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah

dan jangka panjang dan dalam usahanya memberikan kredit terutama memberikan

kredit jangka panjang di bidang pembangunan. Bank pembangunan dapat dimiliki

atau diselenggarakan oleh pemerintah (pusat atau daerah), swasta, koperasi dan

asing.

e. Bank-bank sekunder lainnya.

Yaitu Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Bank Koperasi dan

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diselenggarakan oleh

masyarakat.

2.6. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

LKBB berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan ke masyarakat,

maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta

25

membantu permodalan perusahaan-perusahaan, sejak tahun 1972 Pemerintah

memberikan izin bagii pendirian LKBB.Sebagaimana diketahui LKBB terdiri dari

jenis pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya.

Usaha pokok Lembaga Keuangan Bukan Bank:

o Jenis pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka

menengah/panjang serta melakukan penyiutan modal dalam perusahaan.

o Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan

surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga

(underwriter).

o Jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang

tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan

menengah untuk memiliki bank.

Pendirian LKBB antara lain untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman

jangka panjang atau menengah dan penyertaan saham pada perusahaan.

Contoh LKBB jenis pembiayaan pembangunan (development finance corporation) di

Negara kita antara lain :

PT Indonesia Development Finance Company, didirikan tahun 1972

PT Private Development Finance Company of Indonesia, didirikan tahun 1973

PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, yang ditahun 1973 sebagai lembaga jenis

investasi tetapi sejak 1978 berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan.

LKBB jenis investasi (investment finance corporation) dengan nama Lembaga

Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga (Lembaga PPPSM), yang

terdiri dari :

PT Ficorinvest

PT Finconesia

PT Indovest

PT Multicor

PT Merinncorp

PT IFI

PT Asean Indonesia

PT Inter-Pacific

PT MIFC

Secara garis besar LKBB dapat dikelompokkan sbb :

26

1. Perusahaan Asuransi.

Yang bergerak dalam mengurus segala kemungkinan yang menyangkut jiwa,

benda dan lainnya.

Asuransi adalah suatu bentuk lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga

penjamin resiko, sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana

bagi tujuan investasi.

Sebagian besar jenis investasi perusahaan asuransi dilakukan dalam bentuk

deposito berjangka dan pembelian surat berharga guna mengurangi kemungkinan

terjadinya kerugian dalam penanaman modalnya.

Dilihat dari jenis usahanya, industri asuransi dibagi dalam 3 kelompok, yaitu :

Asuransi kerugian

Kegiatan asuransi kerugian termasuk reasuransi adalah meliputi pemberian

pertanggungan terhadap kerugian yang timbul akibat kebakaran, pengangkutan

rangka kapal dan aneka resiko.

Asuransi Jiwa

Industri asuransi jiw mempunyai corak tersendiri karena pada umumnya

pertanggungannya menyangkut kontrak jangka panjang.

Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh sebagian atau

seluruh anggota masyarakat, yang keikutsertaanya diatur berdasarkan peraturan

perundangan. Di Indonesia ada 5 jenis asuransi sosial, yaitu :

1. PT AK Jasa Raharja (1964)

2. Asuransi Kesehatan Pegawai

Negeri (1968)

3. Asuransi Sosial bagi Anggota ABRI

(1971)

4. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (1977)

5. Asuransi Sosial Pegawai Negeri (1980)

27

2. Dana Hari Tua.

Yaitu yang menangani dana-dana hari tua bersifat jangka panjang assetnya

berbentuk surat utang Negara. Sedangkan passivanya berjatuh tempo jangka

panjang dan berbentuk kontribusi (intern)

3. Perusahaan Keuangan.

Yaitu perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen. Kekayaannya

berbentuk sewa beli dan berjatuh tempo jangk panjang. Sedangkan sifat passivanya

adalah berbentuk proses promes yang berjangka menengah.

4. Holding Company

Yaitu perusahaan yang memegang saham anak perusahaan dengan aktivitas utama

menjalankan sekelompok perusahaan. Sifat assetnya adalah berjatuh tempo jangka

panjang serta berbentuk equity. Sedangkan passivanya berbentuk saham dan surat

utang yang berjatuh tempo jangk panjang

5. Perusahaan yang Memberikan Potongan/diskonto.

Perusahaan ini terjun dalam alat pasar uang yang tipe assetnya adalah instrument

pasar uang yang berjatuh tempo jangk pendek. Sedangkan sifat passivanya

berbentuk surat utang dan pinjaman yang berjatuh tempo jangka menengah.

6. Perusahaan Pemutar Kredit.

Yaitu yang mengorganisasika kelompok kredit yang berputar dimana sifat assetnya

adalah berjatuh tempo jangka pendek dan berbentuk perputaran. Sedangkan sifat

passivanya adalah bertipe perputaran yang berjatuh tempo jangka pendek.

7. Rumah Gadai.

Yaitu menjembatani pasar yang terorganisasi di mana assetnya berjatuh tempo tak

tentu dan berupa komoditi. Sedangkan passivanya berbentuk modal sendiri yang

berjatuh tempo jangka panjang.

28

2.7. LEASING

Merupakan kegiatan pembiayaan khusus untuk pengadaan barang modal yang

dibutuhkan oleh suatu perusahaan dengan pengaturan pembayaran secara berkala.

Transaksi leasing juga memberikan hak pilih (OPTIE) kepada perusahaan pemakai jasa

leasing, untuk membeli barang modal yang menjadi obyek leasing pada akhir periode

kontrak memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Pengembangan industri leasing dimaksudkan selain untuk menambah pilihan

pembiayaan usaha juga ditujukan untuk mendorong investasi dan industrialisasi yang

dilakukan oleh sektor swasta. Selain itu, industri leasing juga diarahkan untuk menarik

pemasukan modal dari luar negeri dan pengembangan produksi komoditi ekspor

nonmigas, melalui pemanfaatan dana dan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan

investasi nasional.

----o0o----

29

STANDAR MONETER

3.1. Arti Penting Standar Moneter

Standar moneter diartikan sebagai sisitem moneter yang didasarkan atas standar nilai

uang, termasuk didalamnya peraturan tentang cirri-ciri & sifat-sifat dari uang,

pengaturan tentang JUB (logam ataupun kertas), ekspor-impor logam mulia serta

fasilitas bank dalam hubungannya dengan ekspansi demand deposit.

3.2. Macam-macam Standar Moneter

Pada hakekatnya dapat dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Standar Barang (Commodity Standard)

Diartikan sebagai system moneter di mana nilai/tenaga beli uang dijamin sama

dengan seberat barang tertentu (emas, perak, dll). Setiap nilai uang yang beredar

dijamin dengan seberat barang tertentu uang ditentukan oleh Pemerintah. Standar

barang ini dapat diklasifikasikan sbb :

a. Standar Emas (The Gold Standard)

Standar emas didefinisikan sebagai suatu system moneter di mana suatu bangsa

menyatakan kesatuan moneternya dengan emas, bebas menjualbelikan emas

dengan harga yang pasti dan mengizinkan orang-orang untuk mengimpor dan

mengekspor emas tanpa batas.

Macam-Macam Standar Emas :

Ada 4 macam standar emas, yaitu :

The Gold Coin Standard

Didalamnya ada beberapa persyaratan :

o Nilai satuan uang dikaitkan dengan seberat emas tertentu dan biasanya

yang beredar adalah uang emas.

30

Misalnya : US$ = 23,22 grm emas murni

o Pemerintah harus bersedia untuk melebur batangan emas menjadi uang

emas untuk kepentingan masyarakat umum.

o Adanya hubungan yang tetap antara satuan moneter dgn sejumlah

tertentu emas agar nilai satuan moneter sama dengan berat emas tertentu.

o Adanya kebebasan bagi individu terhadap emas, apakah akan diekspor,

disimpan atau digunakan untuk berbagai tujuan (pribadi maupun bisnis)

o Uang emas dinyatakan sebagai alat pembayaran dan harus diterima

umum di dalam pembayaran

o Uang kredit, pada umumnya hanya didukung oleh sebagian cadangan

emas dan dapat ditebus dengan uang emas.

Kebaikan dari The Gold Coin Standard :

o Adanya kebebasan membuat uang dan terjaminnya pasar bebas emas

menjaga nilai pasar dari emas dan nilai nominal dari uang tetap sama.

Jika nilai pasar (batangan emas) naik diatas nilai nominal uang emas,

maka akan menyebabkan uang emas tersebut dilebur dan dijual dalam

bentuk batangan emas. Sehingga mengakibatkan akan terjadi

kesamaan nilai pasar dari emas batangan dengan uang emas yang

sekarang relatif jarang (langka).

o Segala bentuk uang kertas dan uang kredit bank dapat ditebus dengan

uang emas, sehingga kesamaan nilai dapat dijamin di antara alat-alat

penukaran (pembayaran).

Keburukan dari the gold coin standard :

o Beberapa orang menggunakan uang emas, tetapi tidak ada tujuan riil

domestik yang dilayani oleh uang logam emas dan peredaran uang

emas

o Emas jarang sekali digunakan umum dalam perdagangan domestik.

Uang emas terlalu kecil jumlahnya, mempunyai nilai tinggi, sehingga

tidak tepat untuk transaksi perdagangan

31

o Selama periode kritis moneter, individu-individu banyak yang

memegang uang emasnya, sehingga melemahkan perbendaharaan

cadangan emas dengan cepat dan meminimumkan kapasitas

(kemampuan) pemerintah dalam mengejar tambahan permintaan emas.

The Gold Bullion Standard

Persamaan antara the gold coin standard dengan the gold bullion standard

adalah sbb :

o Nilai satuan moneternya dikaitkan dengan seberat emas tertentu.

o Pemerintah membeli dan menjual seluruh emas yang ditawarkan pada

harga tetap

o Adanya keterbatasan kemampuan untuk membeli emas oleh masyarakat

karena jumlah emas yang dijual banyak

o Emas mungkin disimpan, dijual dan digunakan untuk tujuan industri

maupun untuk pembayaran utang

o Pemerintah menerima uang kredit untuk ditukarkan dengan emas

Tidak seperti pada the gold coin standard, dalam standar ini :

o Membuat batangan emas sebagai alat pembayaran utang yang sah, baik

oleh swasta maupun pemerintah

o Menyebabkan uang emas dapat ditarik dari peredaran untuk ditukarkan

dengan batangan emas. Tidak ada kebebas-an membuat uang emas

Kebaikan dari The Gold Bullion Standard :

Standar ini mengatasi keburukan dari the gold coin standard, karena :

o Negara dibebaskan dari beban pembuatan uang emas

o Lebih dari bersiap-siap untuk mencegah larinya emas ke luar negeri.

Karena itu pemerintah hanya menjual emas dalam bentuk batangan emas

yang bernilai tinggi. Tetapi untuk para seniman dan ilmuwan diberi hak

untuk membeli emas ; jika mereka menginginkan emas kurang dari satu

32

batang disarankan untuk membeli ukuran yang lebih kecil (jewelers’

size)

Keburukan dari The Gold Bullion Standard :

o Karena kebanyakan individu tidak mempunyai hak untuk memasukkan

emas ke dalam cadangan emas negerinya, maka jumlah uang dan kredit

tidak terpengaruh dengan operasi standar emas yang otomatis. Orang

yang mempunyai hak mengambil emas adalah orang yang kerjanya baik,

bankir dan koperasi yang kaya. Dalam keadaan seperti ini, sekelompok

tertentu mempengaruhi operasi otomatis dari standar emas

o Selanjutnya boleh dikatakan bahwa “the gold bullion standard” adalah

standarnya orang kaya, operasinya di kalangan atas dan tiddak berlaku

bagi orang kecil.

The Managed Gold Bullion Standard

Standar ini juga masih dikaitkan dengan emas. Adanya sejumlah emas yang

tetap pada setiap satuan uang, tetapi tidak dapat dipakai dalam peredaran

umum. Oleh karena itu tidak ada pasar bebas untuk emas. Sebagaimana kita

lihat dalam UU Cadangan Emas 1934 di Amerika memantapkan pemakaian

standar ini. Peraturan ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk

menurunkan kadar emas dalam setiap satuan dollar agar merangsang

kegiatan usaha melalui harapan kenaikan harga yang diakibatkan oleh

adanya devaluasi.

The Gold Exchange Standard

Standar ini mungkin dikaitkan dengan kedua-duanya, baik kepada the gold

coin standard maupun the gold bullion standard.

o Satuan uangnya dinyatakan sama dengan seberat emas yang tetap

o Pasar bebas emas dijamin, memperbolehkan masyarakat untuk berbuat

sekehendaknya terhadap cadangan emasnya, diperbolehkannya

mengimpor dan mengekspor emas tanpa batas, menyimpan emas serta

33

diberikan kebebasan untuk mendapatkan emas dari perusahaan

pertambangan emas ataupun percetakan uang.

o Uang kredit mungkin dapat digunakan untuk membeli sertifikat emas

dari pemerintah dimana dapat ditukarkan dengan emas. Sertifikat emas

ini dinyatakan dalam satuan moneter dari suatu negara yang menganut

standar emas baik the gold coin standard maupun the gold bullion

standard.

Sifat yang menonjol dari system ini adalah bahwa uang kertas dapat ditebus

dengan sertifikat emas pada saat bank asing di dalam suatu negara yang

menganut the gold coin standard maupun the gold bullion standard.

Sertifikat ini merupakan tagihan langsung pada cadangan emas atau

investasi jangka pendek yang dimiliki oleh negara. Tetapi pemerintah atau

Bank Sentral yang mengatur penggunaan atas sertifikat ini.

Kebaikan dari The Gold Exchange Standard:

o Karena ada sebagian cadangan emas yang berada di luar negeri, serta

dimungkinkannya mendapat hasil berupa tingkat bunga jika didepositokan

atau diinvestasikan dalam bentuk obligasi pemerintah (jangka pendek).

o Aliran emas untuk membayar utang-utang dapat diminimumkan karena

adanya cadangan yang di luar negeri yang tersedia untuk tujuan ini.

o Karena aliran emas sangat terbatas, maka ongkos pengiriman logam

berharga dalam kaitannya dengan utang-utang tersebut menurun.

o Adanya ketidakmerataan dalam distribusi emas serta terpusatnya emas di

Amerika dan Perancis, maka memaksa mengangkat system moneter yang

sewaktu-waktu dapat mempermudah banyak negara untuk menggunakan

standar emas ini secara sejalan.

Keburukan dari The Gold Exchange Standard:

34

o Standar emas ini mengurangk berlakunya opeasi otomatis dari standar emas

secara umum. Penawaran uang kredit sangat dipengaruhi oleh perubahan di

dalam cadangan domestik emasnya. Adanya cadangan emas yang di luar

negeri mempengaruhi dasar penciptaan uang dan kredit.

o Negara memegang cadangan emas dan investasi negara lain harus selalu

bersedia untuk mengekspor ema jika negara pemilik menginginkan untuk

mengambilnya.

o Akibat dari tindakan diatas akan memaksa penghapusan dasar kredit bank

karena emasnya berkurang dan juga akan mengakibatkan penciutan secara

umum dalam jumlah uang yang beredar (karena emas diminta negara yang

punya)

o Deflasi ini mungkin dapat dihindari dengan menolak pembayaran utang

luar negerinya, selanjutnya membekukan cadangan emas negara deposito

yang akan berakibat ditinggalkannya standar emas secara terpaksa, karena

tidak dipenuhinya perjanjian emas luar negeri.

Kebaikan dari Standar Emas :

o Acceptability

Masyarakat menerima emas dan uang yang didasarkan atas emas, karena

kegunaan dari logam ini. Seluruhnya uang dan deposito di dalam negara yang

menganut standar emas pada umumnya beredar karena masyarakat menyadari

bahwa uang kertas yang diciptakan dan deposito bank adalah dapat ditukarkan

dengan segera dengan emas. Dalam hal ini uang kertas yang tidak dapat ditebus

sewaktu-waktu tergantung pada pandangan positif masyarakat terhadap

kemampuan memutuskan oleh pemerintah untuk menunda penebusan.

o A Check on Inflation and Deflation

Sebagai standar untuk melihat tingkat inflasi dan deflasi

o Automatic Limitation on Medium of Exchange

35

Persyaratan minimum cadangan emas untuk uang kertas yang diciptakan dan

deposito bank membuat suatu penahan atau rem yang otomatis pada kelebihan

pencetakan yang kertas dan kredit bank.

o Basis of International Money System

Diterimanya uang kartal secara umum, serta nilainya yang stabil

mengakibatkan uang dipakai sebagai nilai standar internasional dan sebagai

alat penukaran. Nilai emas dari uang emas memperbaiki nilai-nilai relatif

terhadap satu sama lain dan menyediakan dasar percaturan internasional yang

stabil.

o Stimulus to International Investment and Trade

Selama uang emas diterima secara umum maka berarti bahwa dengan standar

emas akan menggairahkan perdagangan internasional dan investasi. Baik

importir, eksportir, bankir dan investor akan dengan senang hati menanamkan

dananya pada pekerjaan dimana kontraktornya mau menerima pembayaran

dalam bentuk uang emas.

o Uniform International Price System

Dikemukan dalam “Mekanisme DAVID HUME” pada matakuliah Ekonomi

Internasional atau Perdagangan Internasional.

Keburukan dari Standar Emas :

o Kepercayaan terhadap uang timbul hanya bila kepercayaan itu diperlukan.

Karena selama resesi kepercayaan terhadap uang hancur, sehingga permintaan

masyarakat terhadap emas untuk uang dan deposito bank menghabiskan

cadangan logam yan g dimiliki pemerintah dan memaksa untuk meninggalkan

standar emas tsb.

o Standar emas tidak otomatis seperti yang kita tuntut ataupun kita percayai.

Berkurangnya emas tidaklah berarti penciutan JUB dan kredit bank serta

penurunan tingkat harga. Dan juga kenaikan di dalam cadangan emas tidak

menunjukkan kenaikan secara otomatis dalam JUB dan kredit perbankan serta

dalam hubungannya dengan kenaikan harga. Konsekuensinya harapan

penyesuaian harga internasional tidak akan terjadi

36

o Pengumpulan cadangan emas tanpa memandang perkembangan kegiatan usaha

yang bersangkutan meletakkan dasar (landasan) kerja untuk spekulasi dan

akibatnya nilai uang akan jatuh

b. Standar Perak (The Silver Standard)

1. The silver coin standard

2. The silver bullion standard

3. The managed silver bullion standard

4. The silver exchange standard

c. Standar Kembar (Emas dan Perak)

Sistem moneter suatu Negara dikatakan menganut standar logam kembar, jika :

Dua logam pada suatu perbandingan tetap antara satu dengan yang lain

disajikan sebagai standar nilai satu-satuan moneternya (biasanya emas dan

perak)

Pemerintah harus selalu siap membeli emas dan perak pada harga tetap.

Sementara itu uang emas dan perak dinyatakan sebagai alat pembayaran

yang sah.

Segala bentuk uang kertas dari suatu Negara mungkin dapat ditukarkan oleh

pemegangnya ke dalam bentuk uang logam atau batangan logam.

Sejarah menunjukkan jika suatu Negara menganut standar kembar, nantinya

akan menghadapi adanya daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran

logam di pasar yang menyebabkan harga suatu logam lebih tinggi daripada

lainnya.

Kebaikan standar logam kembar (Bimetallism Standard):

Kurang memadainya penyediaan emas relative terhadap uang dan kredit

yang diciptakan oleh pemerintah dan bank nampaknya mendorong

dipakainya system standar logam kembar.

37

Sistem logam kembar ini akan dapat menciptakan kestabilan nilai uang

daripada standar tunggal (emas).

Keburukan standar logam kembar (Bimetallism Standard):

Sejarah moneter di dunia abad 19 menunjukkan bahwa sistem standar logam

kembar berubah menjadi standar tunggal pada kenyataannya. Hal ini

disebabkan adanya perbedaan nilai tambang dengan nilaii pasar dari kedua

logam tersebut (emas & perak) yang lama kelamaan cenderung mendorong

logam yang mudah hilang dari peredaran. Akibatnya sistem moneter ini

hanya berdasar pada satu logam saja.

2. Standar Kepercayaan (Fiat Standard)

Diartikan sebagai sistem moneter di mana nilai/tenaga beli uang tidak dijamin

dengan seberat barang tertentu (logam). Tapi hanya atas dasar kepercayaan

masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah serta

sebagai alat penukar dan lainnya.

Macam-macam fiat standard :

Fiat money

Merupakan uang kartal yang tidak dijamin dengan emas/perak; dibuat oleh

pemerintah; dan tanpa janji untuk dapat ditebus. Nilainya tidak dijamin dengan

seberat emas/perak dan nilai tukarnya tergantung pada kemampuan pemerintah

dalam membatasi jumlahnya agar dapat mengurangi penyusutan yang besar.

Dengan kata lain :

Jumlah uang yang beredar diatur oleh pemerintah agar dapat memenuhi

kebutuhan dalam perekonomian. Karena pemerintah mempunyai kekuasaan

untuk mengenakan pajak dan mungkin memberikan persyaratan tertentu dalam

pembayaran dengan uang ini. Inilah yang dimaksudkan untuk menjamin dari

nilai uang ini.

38

Inconvertible paper money

Merupakan uang kartal/kertas yang tidak dapat ditukarkan (inconvertible).

Kelanjutan dari peredarannya dan siap diterimanya uang ini oleh masyarakat

pada masa lalu karena mempunyai janji untuk membayar sejumlah tertentu,

tetapi tidak dapat ditebus dan ini tergantung pada 2 faktor, yaitu :

- Pemerintah menguasai cadangan uang

- Posisi kredit pemerintah didasarkan pada besarnya cadangan logam

(emas/perak) dan penggunaannya untuk menebus apa yang tidak dapat

ditebus dengan uang kertas.

-----o0o-----

39

TEORI PERMINTAAN UANG

DAN KREDIT UANG

4.1. Pendekatan Fisher

Analisis Fisher (1911) dimulai dengan mengetengahkan suatu identitas :

Dimana : M = jumlah uang dalam perekonomian

V = merupakan velositas transaksi dari uang yang

merupakan rata-rata waktu 1 unit uang

berpindah tangan utk suatu periode tertentu

T = merupakan volume transaksi

P = tingkat harga

Persamaan Fisher menyatakan : jumlah uang dalam peredaran dikalikan dengan

velositas uang akan sama dgn nilai transaksi.

Menurut Fisher : orang bersedia memegang uang pada dasarnya karena kegunaannya

dalam proses transaksi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan (misalnya :

metode pembayaran yg biasanya dipakai oleh masyarakat (harian, mingguan &

bulanan), tingkat moneterisasi masyarakat, penggunaan alat pembayaran yang lain

seperti kartu kredit dan kualitas alat komunikasi.

Faktor-faktor kelembagaan ini pada umumnya hanya berubah secara sporadic dan akan

berpengaruh terhadap V.

Namun disini dianggap bahwa dalam jangka pendek faktor kelembagaan tersebut tidak

berubah, sehingga V dapat dianggap tetap.

M V = P T

40

Volume transaksi ditentukan oleh tingkat pengerjaan penuh (full employment) dari

pendapatan dan dalam jangka pendek juga dianggap tetap. Dengan demikian

anggapan-anggapan di atas memungkinkan kita untuk memperoleh suatu versi Teori

Kuantitas (Quantity Theory), sebagai berikut:

Persamaan ini menyatakan bahwa dalam jangka pendek permintaan uang merupakan

proporsi yang tetap dari nilai transaksi atau dengan kata lain permintaan uang

merupakan proporsi yang konstan dari pendapatan. Dengan demikian uang hanya

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.

Selanjutnya, jika penawaran uang dianggap variabel eksogin dan dalam keadaan

seimbang permintaan uang sama dengan penawaran uang,maka akan diperoleh

hubungan sbb :

Dengan demikian, jika perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh, V dan T

dianggap konstan dalam jangka pendek, serta M merupakan variabel eksogin yang

ditentukan oleh penguasa/otoritas moneter, maka tingkat harga merupakan variabel

endogin.

Dari konsep ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa perubahan tingkat harga

merupakan bagian yang proporsional dari perubahan uang yang beredar.

4.2. Persamaan Cambridge

Persamaan Cambridge atau the Cambridge equation merupakan model yang

dikembangkan oleh ekonom di Universitas Cambridge, Inggris, Khusus Marshall dan

Pigou.

Pada dasarnya persamaan ini merupakan versi lain dari teori klasik.

Md = (1/V) P T

Ms = Md = (1/V) P T

41

Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa fungsi uang yang utama adalah

sebagai suatu media pertukaran (a medium of exchange). Mereka berpendapat bahwa

orang berminat untuk memegang uang karena dia dapat dipakai sebagai media

transaksi.

Pendekatan ini menekankan pada perilaku individu dalam membuat keputusan untuk

mengalokasikan kekayaannya ke dalam berbagai bentuk aktiva yang salah satunya

adalah uang.

Perilaku ini ditentukan oleh pertimbangan untung dan rugi akibat pengalokasian

kekayaan ke dalam aktiva-aktiva tsb.

Dengan kata lain : masyarakat bersedia memegang uang karena memberi manfaat dan

keuntungan dalam transaksi serta mudah diterima oleh semua orang.

Di sisi lain : Jika masyarakat memegang uang berarti dia menghadapi resiko biaya

oportunitas (opportunity cost) karena tidak mewujudkan kekayaannya dalam bentuk

aktiva lain yang bermanfaat. Misalnya : surat berharga dan obligasi akan memberikan

keuntungan berupa bunga. Keuntungan dan kerugian tsb yang akan mempengaruhi

keputusan seseorang dalam mengalokasikan kekayaannya ke dalam bentuk uang atau

aktiva yang lain.

Menurut Cambridge : permintaan uang secara potensial dipengaruhi oleh tingkat

kekayaan riil, suku bunga dan asa (expectation) tentang kejadian di saat yang akan

datang.

Dalam merumuskan modelnya, khususnya Pigou, berpendapat bahwa variabel-variabel

potensial tsb dalam jangka pendek dianggap tetap. Dengan demikian, formulasi akhir

mereka hanya ada perbedaan sedikit, bahwa : bila variabel-variabel lain tetap (ceteris

paribus) maka permintaan uang nominal merupakan proporsi dari pendapatan nominal

atau :

Dimana : P = tingkat harga

y = merupakan pendapatan riil

k = nisbah antara permintaan uang masyarakat dgn

pendapatan masyarakat

Md = k P y

42

Selanjutnya dalam keadaan seimbang, permintaan uang sama dengan penawaran uang,

sehingga :

Pendekatan Cambridge memiliki 2 pandangan penting mengenai permintaan uang,

yaitu :

o Pendapatan nasional riil (y) dan k adalah konstan.

Anggapan ini didasarkan pada idea bahwa pendapatan nasional riil berada pada

tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan pola transaksi perekonomian

adalah konstan.

Dengan demikian k juga dianggap konstan dalam jangka pendek dan y juga tetap

pada tingkat pengerjaan penuh.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang

yang beredar dalam perekonomian.

Jadi jika faktor-faktor lain dianggap tetap dan untuk permintaan uang yang stabil

maka adanya perubahan jumlah uang beredar akan mendorong perubahan tingkat

harga guna menjamin adanya keseimbangan di sektor moneter.

Kesimpulan dari pendekatan Cambridge :

Pendekatan ini pada dasarnya serupa dengan pendekatan Fisher.

Perbedaannya , V dalam analisis Fisher merupakan velositas transaksi dari uang,

sedangkan k merupakan velositas pendapatan dari uang. Namun kelebihan dari dari

pendekatan Cambridge adalah adanya kemungkinan bahwa anggapan ceteris paribus

untuk dirilekskan atau diabaikan. Pengabaian anggapan ceteris paribus memungkinkan

suku bunga ataupun asa berubah, sehingga k juga akan berubah dan demikian juga

untuk permintaan uang.

Ms = k P y atau Ms . V = P y

43

4.3. Teori Keynes

Pendekatan ini dikenalkan oleh Keynes (1936) sebagai bagian dari bukunya “General

Theory of Employment, Interest and Money”.

Sebenarnya teori Keynes masih sealiran dengan pendekatan Cambridge. Namun

setelah adanya buku tersebut teori Keynes berbeda dengan teori dan tradisi klasik.

Perbedaan utamanya terletak pada fungsi uang. Keynes berpendapat bahwa fungsi

uang tidak hanya sebagai media pertukaran (a medium of exchange) tetapi sebagai

penyimpan nilai (a store of value).

Pada garis besarnya, teori Keynes sebagai perkembangan dari aspek-aspek

ketidakpastian dan asa dari pendapat Cambridge. Tapi Keynes hanya memusatkan

perhatiannya hanya pada satu variable, yaitu suku bunga.

Menurut Keynes ada 3 motif orang memegang uang, yaitu :

Motif transaksi (transaction motive)

Permintaan uang yang timbul akibat motif transaksi didasarkan pada anggapan

bahwa orang berminat untuk memegang atau meminta uang dimaksudkan sebagai

“bridge the interval between the receipt of income and its disbursement”

(jembatan adalah interval antara penerimaan pendapatan dengan penyebarannya)

Keyne dapat menerima pendapat Cambrige bahwa orang memegan uang untuk

memenuhi dan memperlancar transaksi yang mereka lakukan. Disini dianggap

bahwa permintaan uang nominal untuk tujuan transaksi dipengaruhi oleh tingkat

pendapatan nasional.

Motif berjaga-jaga (precautionary motive)

Motif ini timbul didasarkan pada pendapat bahwa orang bersedia memegang uang

“to provider for contingencies requiring sudden expenditure” (ke penyedia untuk

kontigensi menuntut pembelanjaan mendadak)

Menurut pendekatan ini bahwa : orang memegang uang untuk tujuan melakukan

pembayaran transaksi yang tidak regular (transaksi tidak normal), misalnya

pembayaran untuk keadaan darurat seperti sakit atau kecelakaan.

44

Dengan kata lain inti dari berjaga-jaga adalah ketidakpastian di masa yang akan

datang. Namun faktor utama yang mempengaruhi tujuan permintaan uang untuk

berjaga-jaga adalah tingkat pendapatan.

Motif spekulasi (speculative motive)

Keynes berpendapat bahwa orang berminat memegang uang “to satify the object of

securing profit from knowing better than the market what the future will bring

forth” (untuk mencukupi obyek pengamanan laba dari pengetahuan lebih baik

daripada pasar apa yang masa depan akan membawa maju).

Dengan demikian tujuan pemegangan uang ini adalah untuk mendapatkan

keuntungan yang dapat diperoleh karena si pemegang uang mampu meramalkan

apa yang akan terjadi dengan baik.

Keynes berpendapat bahwa pemilik kekayaan dapat memilih memegang kekayaannya

dalam 2 bentuk yaitu :

uang tunai, tidak menghasilkan apa-apa.

atau obligasi (bond), dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang

tertentu setiap periodenya.

Pemilik kekayaan akan memegang uang, jika harga obligasi diharapkan secara tidak

normal lebih tinggi dari harga normalnya. Bila suku bunga diharapkan turun maka

orang lebih berminat untuk memegang kekayaannya dalam bentuk obligasi dari pada

uang.

Hal ini disebabkan obligasi memberikan penghasilan tertentu selama periode tertentu

dan dapat juga memberikan keuntungan capital (capital gains) sebagai akibat adanya

kemungkinan harga obligasi naik.

Sebaliknya bila diperkirakan atau diharapkan suku bunga naik, maka pemilik kekayaan

akan lebih terdorong untuk memegang uang daripada obligasi. Dengan demikian uang

berlaku sebagai salah satu alternative penyimpanan nilai atau kekayaan (store of value)

dan mempunyai hubungan negative terhadap suku bunga.

Berkenaan dengan pengaruh suku bunga terhadap permintaan uang, Keynes

memberikan pendapat yang dikenal dengan perangkap likuiditas (liquidity trap), yaitu

45

: mungkin pada suatu waktu akan terdapat suatu tingkat bunga di mana permintaan

uang akan tidak elastis sempurna. Dalam kasus ini adanya kelebihan penawaran uang

atas permintaan uang untuk tujuan transaksi semuanya akan diminta sebagai uang

yang menganggur untuk tujuan spekulasi tanpa mempengaruhi tingkat suku bunga.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa ada 3 motif permintaan uang agregat

(aggregate liquidity preference) dan perangap likuiditas. Untuk memperoleh gambaran

lebih jelas akan diketengahkan suatu model sederhana dari permintaan, sbb :

Dimana :

md = permintaan uang riil

Md = perimintaan uang nominal

P = tingkat harga

y = pendapatan riil

k = nisbah antara permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga

terhadap pendapatan riil

L = permintaan uang atau preferensi likuiditas untuk tujuan spekulasi

r = suku bunga

w = kekayaan riil

Persamaan itu dapat dituliskan dalam bentuk nominal menjadi ;

Dalam jangka pendek w dianggap constant, sehingga persamaan diatas dapat ditulis

sbb :

md = Md/P = k y + L (r,w)

δmd/δy > 0 ; δmd/δr < 0 ; δmd/δw > 0

Md = { k y + L (r,w) } P

Md = { k y + L (r) } P

46

Lebih lanjut dianggap bahwa penawaran uang (Ms0 adalah variabel eksogin atau

ditentukan oleh penguasa moneter, maka dalam keadaan seimbang penawaran uang

akan sama dengan permintaan uang, sehingga diperoleh hubungan sbb:

Maksudnya dari persamaan diatas adalah pasar uang mungkin dipengaruhi oleh suku

bunga dan tingkat harga.

Namun Keynes lebih menekankan pada suku bunga, hal ini disebabkan karena tingkat

harga tidak hanya ditentukanoleh uang beredar (penawaran uang) tapi juga oleh

permintaan dan penawaran agregat (aggregate demand and aggregate supply).

4.3.1. Perkembangan Teori Keynes :

Teori Keynes lebih dikenal dengan teori preferensi likuiditas (liquidity preference

theory).

Selaras dengan pendekatan tersebut , Baumol (1952) dan Tobin (1956) menganaisis

lebih lanjut permintaan uang untuk tujuan transaksi dari Keynes. Mereka

berpendapat bahwa permintaan uang untuk tujuan transaksi dapat dinyatakan seperti

halnya permintaan persediaan (inventory) untuk suatu barang. Dalam hal ini

dianggap bahwa orang memegang uang didasarkan atas pertimbangan biaya sebagai

akibat tidak diwujudkannya kekayaan yang dimiliki ke dalam bentuk aktiva lain

yang memberikan keuntungan.

Dari konsep ini kemudian diturunkan permintaan uang sbb:

Dimana :

= biaya komisi (brokerage fee) yang merupakan biaya tetap setiap kali menjual

obligasi

T = penghasilan riil dari agen ekonomi

r = suku bunga tiap-tiap periode

Ms = { k y + L (r) } P

md = Md / P = √ ( 2 T / r )

47

Lebih lanjut Tobin (1956) mengetengahkan suatu analisis lebih canggih mengenai

perilaku individu mengenai permintaan uang. Tobin bermaksud menunjukkan

bagaimana keinginan individu memegang uang yang diturunkan dari pengaruh resiko

terhadap pemegangan obligasi. Dalam kasus ini individu dihadapkan kepada masalah

ketidakpastian tentang suku bunga dan nilai obligasi di masa datang. Dianggap

bahwa semakin besar asa (expectations) mengenai perolehan dari suatu aktiva, maka

pemilik kekayaan akan dihadapkan kepada resiko yang lebih besar. Ini memberi

indikasi bahwa semakin tinggi suku bunga akan mendorong pemiliki kekayaan untuk

meminta atau mewujudkan kekayaan dalam bentuk obligasi dan mengurangi jumlah

uang yang diminta untuk tujuan spekulasi. Dengan kata lain ada hubungan negative

antara tingkat suku bunga dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi.

4.4. Teori Kuantitas Modern

Formulasi ulang Teori Kuantitas setelah Keynes terutama didasarkan pada hasil karya

Milton Friedman tahun 1956. Dalam makalahnya yang terkenal “The Quantity Theory

of Money - A Restatement” mendefinisikan bahwa teori kuantitas sebagai teori

permintaan uang dan bukan sebagai teori keluaran (output) atau teori pendapatan uang

atau teori harga.

Friedman berpendapat bahwa teori permintaan uang adalah suatu aplikasi dari teori

permintaan pada umumnya, hal ini disebabkan karena prinsip teori tersebut sama yaitu

perilaku tindakan memilih dari individu atau pemilik kekayaan

Menurud Friedman bahwa orang bersedia memegang uang karena uang seperti

halnya aktiva lain merupakan salah satu wujud pemilikkan kekayaan dan memberi jasa

atau manfaat (return) daru setiap bentuk aktiva dan merupakan factor yang menjadi

bahan pertimbangan bagi pemilik kekayaan dalam mengambil keputusan mengenai

besarnya masing-masing aktiva yang akan dipegang.

Lebih lanjut dia beranggapan bahwa permintaan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh 3

faktor utama, yaitu :

Kekayaan total, harga dan perolehan dari berbagai bentuk pemegangan kekayaan

48

Selera

Preferensi pemilik kekayaan

Pendapat yang penting dalam analisis ekonomi dari Friedman adalah konsepnya

mengenai kekayaan (wealth), kekayaan terdiri dari yaitu :

Kekayaan manusiawi (human wealth), yaitu merupakan tenaga kerja seseorang

dimasa mendatang potensial dapat menghasilkan aliran pendapatan.

Kekayaan bukan manusiawi (nonhuman wealth) adalah semua aktiva yang dimiliki

seseorang atau lebih dikenal dengan “kekayaan”

Dalam bentuk persamaan, model permintaan yang individu dari Friedman dapat

dituliskan sbb :

Dimana :

Md = jumlah uang nominal yang diminta

W = Y / r = kekayaan

Y = aliran pendapatan

r = suku bunga

P = tingkat harga

b = –

= suku bunga obligasi

s = b – (dB/dt)/B + (dP/dt)/P = tingkat manfaat dari ekuitas

B = market yield of equity

π = (dP/dt)/P = persentase perubahan harga (laju inflasi)

K = nisbah antara kekayaan manusiawi dan kekayaan bukan manusiawi

u = selera

Md = f ( W, P, b, s, π , K, u )

δM/δW > 0 ; δM/δp > 0 ; δM/δb < 0

δM/δs < 0 ; δM/δ π < 0 ; δM/δK > 0

49

4.5. Pendekatan Stok Penyangga (Buffer Stock Approach)

Pendekatan stok penyangga merupakan salah satu model dinamis permintaan uang.

Nama stok penyangga berasal dari ide bahwa orang bersedia untuk memegang uang

guna mengabsorpsi atau menyerap variasi yang tidak diantisipasi atau uang tidak

diharapkan antara penerimaan dan pengeluaran.

Lebih lanjut Davidson dan Ireland (1987,1989) menyatakan bahwa yang mendasari

hipotesa pendekatan stock penyangga tidak lain adalah pernyataan atau pendefinisian

kembali dari permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Mereka juga

berpendapat bahwa ide dari stock penyangga adalah bahwa permintaan uang dapat

dipandang seperti halnya permintaan persediaan barang.

Deskripdi yang jelas mengenai model stok penyangga yang sederhana adalah uraian

yang diketengahkan oleh Laidler dalam makalahnya tahun 1984 dan 1987. Menurut

Laidler bisa dikatakan bahwa jumlah uang yang diminta tidaklah menunjukkan atau

menggambarkan sejumlah uang yang seseorang akan bersedia untuk memegangnya,

tetapi merupakan nilai rata-rata atau nilai target dari suatu persediaan (inventory)

atau nilai rata-rata dari suatu stok penyangga.

Selanjutnya dikemukakan bahwa alas an mengapa orang bersedia memegang uang

sebagai stok penyangga karena uang berfungsi sebagai media pertukaran (a medium of

exchange) dan dapat menyerap atau menghilangkan syok dan ketimpangan (gap) dalam

perekonomian. Ketimpangan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara pengaruh

suatu syok (shock) dengan tanggapan selanjutnya terhadap syok.

Dalam kaitannya dengan model dinamis untuk permintaan uang, Laidler (1984, 1987)

berpendapat bahwa pendekatan stok penyangga juga berusaha untuk menjawab dan

memberi pemecahan atas pertanyaan : “why lagged dependent variable are required in

empirical work on the aggregate demand for money function” (mengapa variabel

dependent ketinggalan diperlukan di (dalam) pekerjaan empiris pada [atas] kumpulan

menuntut untuk uang berfungsi). Disini dianggap bahwa setelah adanya suatu syok di

bidang atau sector moneter, agen-agen ekonomi akan menemukan bahwa permintaan

uang aktual akan berbeda dari permintaan uang yang diinginkan karena adanya

kelambanan penyesuaian dari variabel kunci yang mempengaruhi permintaan uang.

50

Dalam kasus ini, agen-agen ekonomi dapat menghadapi biaya ketidakseimbangan

(disequilibrium cost) dan biaya penyesuaian (adjustment cost)

-----o0o-----

51

TEORI PENAWARAN UANG

5.1. Pendekatan Tradisional (Orientasi Money Multiplier).

Pendekatan ini mengetengahkan bahwa fungsi ekonomi lembaga perantara keuangan

sebenarnya serupa dengan perusahaan pada umumnya. Dengan demikian jika lembaga

keuangan sebagai :

Produsen, harus dapat memanfaatkan semua sumber atau factor produksi (dari

berbagai deposito dan tabungan) untuk menghasilkan berbagai produk, misalnya

uang kartal yang diproduksi oleh bank sentral dan kredit yang diberikan oleh bank

umum.

Dealer atau Pialang, mereka berperanan dalam pemindahan atau penyaluran dana

(misalnya : uang) dari dan ke berbagai kelompok dalam posisi keuangan yang

berbeda.

Untuk dapat melakukan peranannya dalam perekonomian dengan baik, di samping

sebagai badan usaha yang kegiatannya menarik dan menyalurkan dana dari dan ke

dalam masyarakat, lembaga keuangan juga berfungsi sebagai lembaga pemberi

jaminan, likuiditas dan pemberi informasi dan pengetahuan. Pelaksanaan dari fungsi

tersebut diharapkan dapat mengurangi atau meminimumkan biaya transaksi dan

informasi.

Dalam analisis ekonomi secara agregat, pendekatan ini mengarah kepada apa yang

disebut sebagai pendekatan angka pengganda uang (money multiplier approach) yang

memungkinkan dianalisisnya neraca bank sentral maupun bank umum.

52

5.2. Pendekatan Baru (Orientasi Motif Investasi).

Dalam hal sulitnya membedakan antara fungsi dan peranan lembaga keuangan, maka

beberapa ekonom membuat suatu model yang diharapkan dapat dipakai menjelaskan

keuntungan-keuntungan relatif dari keberadaan lembaga keuangan dibandingkan

apabila agen ekonomi harus mencari calon yang kelebihan dan kekurangan dana serta

menyalurkannya langsung.

Dalam mengamati perkembangan teori lembaga keuangan, Williamson (1987)

berpendapat bahwa lembaga perantara keuangan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis,

yaitu :

Jenis I, memusatkan perhatian dan analisisnya pada perbankan, kontrak deposito

dan kepanikan bank dengan maksud untuk menjelaskan suatu anggapan umum

bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang tidak stabil.

Dengan demikian dibutuhkan aturan khusus untuk mencegah atau menghindarkan

dari situasi tidak stabil tsb.

Williamson menyebutkan bahwa jenis I dikembangkan antara lain oleh Diamond

dan Dybig (1983). Dalam makalahnya mereka berdua berpendapat bahwa kontrak

deposito (deposit contract) dapat memungkinkan alokasi sumber dana yang lebih

unggul daripada pertukaran di pasar. Pertukaran tsb maksudnya merupakan

“tempat” tarik menarik antara 2 grup ekonomi dengan kepentingan yang berbeda,

dan secara teoritis tidak jarang menimbulkan permasalahan biaya

ketidakseimbangan dan biaya penyesuaian.

Jenis II, memusatkan analisisnya pada peranan lembaga keuangan dalam usaha

meminimkan biaya untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi. Model ini

antara lain dikembangkan oleh Diamond (1984) dan Boyd & Prescott (1986).

Diamond (1984) bermaksud mengembangkan suatu teori lembaga perantara

keuangan dengan mendasarkan anggapannya pada minimisasi biaya untuk

memproduksi informasi yang sangat bermanfaat dalam memecahkan persoalan

insentif antara pemilik dana (lender) dengan peminjam (borrower).

53

Dan Boyd & Prescott (1986) mengatakan bahwa kemunculan lembaga keuangan

secara endogen untuk merumuskan atau menciptakan suatu aturan mengenai

penggantian kerugian yang dialami nasabah dan bukan nasbah lembaga tsb, dan

untuk menilai serta membiayai proyek investasi dari para peminjam. Dalam model

ini pembicaraan lebih dipusatkan pada lembaga perantaran keuangana pada

umumnya dan tidak hanya pada lembaga keuanganan bank.

Seperti telah disampaikan tadi bahwa lembaga keuangan bank dapat menciptakan kredit dan

mempengaruhi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Untuk mengamati

penawaran uang oleh system perbankan, perlu dipelajari 2 pendekatan dalam proses

penciptaan uang. Pendekatan tsb adalah :

5.3. Pendekatan Mekanis atau Tradisional : Angka Pengganda Uang

Guna memperoleh gambaran lebih jelas, kita amati neraca sederhana sebuah bank

umum .

Neraca Sederhana Bank Umum

Aktiva Pasiva

Cadangan (C)

Kredit (K)

Deposito (D)

5.3.1. Giro

5.3.2. Deposito Berjangka

5.3.3. Tabungan

5.3.4. Deposito dalam

Valas

Modal

Dari neraca tsb dapat diperoleh hubungan identitas secara akuntansi, sbb :

C + K = D + M

54

Selanjutnya bila diikuti pendapat Niehans (1979) yang mengatakan bahwa jika semua

komponen pada persamaan diatas dianggap homogen, maka persamaan tsb menjadi :

Dimana : c = nisbah cadangan (reserve ratio)

m = menunjukkan nisbah modal (equity

ratio)

d = nisbah deposito ulang (redeposit

ratio)

DO = Deposito Otonom (autonomous

deposits) yang tidak diciptakan oleh

bank yang bersangkutan dari aktiva

kredit

Selanjutnya dari 2 persamaan tsb dapat diperoleh beberapa angka pengganda, yaitu :

1. Angka Pengganda Deposito ( Deposit Multiplier ) :

2. Angka Pengganda Kredit ( Credit Multiplier ) :

3. Angka Pengganda Cadangan ( Reserve Multiplier ) :

4. Angka Pengganda Modal ( Equity Multiplier ) :

Dimana A = (1-m) – d (1-c)

M = m K

D = dC + DO

D = { (1-m) /A } DO

K = { (1-c) /A } DO

C = { c (1-m) /A } DO

M = { m (1-c) /A } DO

C = c D

55

Dari berbagai angka pengganda tsb , angka pengganda deposito dan kredit perlu

mendapatkan perhatian penting, sebab keduanya akan dipergunakan untuk membahas

mengenai angka pengganda uang, penawaran uang dan kredit oleh system perbankan.

Selanjutnya, pendekatan angka pengganda di atas dapat pula dikaitkan dengan uang

primer (reserve money = RM), yaitu apabila dianggap bahwa deposito otonom

merupakan proporsi tertentu dari uang inti.

Misalnya : DO = a RM.

Dengan demikian persamaan dapat dituliskan sbb :

Dari persamaan tsb diatas dapat diperoleh hubungan bahwa dengan menganggap p & q

adalah konstan, maka perubahan deposito dan kredit yang mampu diciptakan oleh

system perbankan dipengaruhi oleh perubahan uang primer atau uang inti. Dengan

demikian semua komponen dan sumber uang inti akan dapat mempengaruhi proses

penawaran deposito dan kredit serta penawaran uang.

Dalam perkembangan pendekatan angka pengganda uang mengalami modifikasi.

Friedman dan Schwart (1963) telah mengamati evolusi angka pengganda uang di

Amerika Serikat.

Di Amerika dianggap punya 3 sektor, yaitu pemerintah, masyarakat dan bank-bank

umum dan factor utama yang mempengaruhi jumlah uang beredar adalah uang inti

(high power money) dan angka pengganda uang. Hubungan tsb dapat dirumuskan sbb :

Dimana :

D/R = nisbah giro (demand deposits)

terhadap cadangan (reserve) bank

umum di Bank Sentral

D/C = nisbah giro terhadap uang kartal

(currency) yang di pegang oleh

masyarakat

D = { (1-m) /A } a RM = p RM

K = { (1-c) /A } a RM = q RM

M = D/R ( 1 + D/C ) . B

D/R + D/C

56

M = jumlah uang beredar

B = monetary base

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan :

Bahwa proses penawaran uang ditentukan oleh 3 sektor ekonomi, yaitu pemerintah

(B), bank umum (D/R) dan masyarakat di luar system perbankan (D/C)

Lebih lanjut, para ekonom berpendapat bahwa factor-faktor utama yang

mempengaruhi jumlah uang beredar adala uang inti (B), nisbah uan kartal terhadap

jumlah uang beredar (C/M), nisbah cadangan terhadap uang giral (R/D). Hubungan

diatas dapat dituliskan dalam persamaan sbb :

Bila dijabarkan akan menjadi :

Atau menjadi :

Berkaitan dengan uang inti, Jordan (1976) mendefnisikan uang inti sebagai hutang

netto otoritas moneter kepada masyarakat yang antara lain berbentuk uang kartal (C)

dan cadangan bank umum (R). Hubungan ini dapat dituliskan dalam persamaan sbb :

Selanjutnya jika r dinyatakan sbg cadangan minimum, maka deposito dapat dinyatakan

sbg : ( 1+r )R

Dengan demikian jika deposito mempunyai komponen giro (D), deposito berjangka

(T) dan deposito pemerintah (G), maka besarnya cadangan (R) dapat dirumuskan sbb :

M = C + D dan B = C + R

B/M = C/M + R/D – C.R / M.D

M = B / ( C/M + R/D – C.R/M.D )

B = C + R

R = r ( D + T+ G )

57

5.4. Pendekatan Baru (model penawaran uang).

Pada umumnya dianggap bahwa otoritas moneter masih dapat mengendalikan JUB

melalui variabel-variabel yang langsung dikuasainya, misalnya melalui pengendalian

uang inti dan komponennya. Namun harus disadari bahwa kemampuan otoritas

moneter mengontrol uang beredar tergantung pada berbagai factor, misalnya stabilitas

angka pengganda uang dan kemampuan mereke memprediksi perilaku komponen

angka pengganda tsb serta tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Komponen angka pengganda uang dipengaruhi oleh perilaku bank umum dan

masyarakat.

Bank umum (sbg lembaga yg orientasinya pada usaha memperoleh keuntungan

maksimal) akan selalu berusaha agar biaya oportunitas marginal ( marginal

opportunity cost) dari cadangan yang menganggur sama dengan manfaat marginal

(marginal benefit) yang didapat bank tsb.

Ini berarti bhw bank umum (dan masyarakat umumnya) akan berusaha melakukan

penyesuaian terhadap portafel (portfolio) mereka untuk meminimkan biaya atau

memaksimumkan manfaat.

Penyesuaian ini antara lain dapat dilakukan dengan membiarkan komponen angka

pengganda uang untuk bervariasi.

Variasi komponen angka pengganda dipengaruhi oleh variabel-variabel kunci

permintaan uang yang secara simultan akan berpengaruh terhadap penawaran uang.

Dengan demikian variasi penawaran uang dipengaruhi secara bersama-sama oleh

perilaku otoritas moneter, bank umum dan masyarakat.

Sebagai lembaga yang berorientasi utk memperoleh keuntungan, lembaga keuangan

bank akan mempertahankan cadangan sedemikian rupa sehingga tingkat perolehan

marginal (marginal rate of return) untuk setiap aktiva yang dipegang adalah sama.

Nisbah (perbandingan) cadangan yang diinginkan mempunyai hubungan negatif

terhadap suku bunga pinjaman dan suku bunga sekuritas. Dengan demikian semakin

tinggi suku bunga kredit dan sekuritas akan mendorong bank mengurangi cadangannya

dan akibatnya angka pengganda uang dan JUB akan meningkat.

58

Dari berbagai pendapat diatas, model penawaran uang dapat dirumuskan sbb :

Dimana :

M = JUB nominal

y = pendapata nasional riil

i = suku bunga kredit

rg = suku bunga deposito

B = uang inti (monetary base)

A = variabel lain yang dianggap berpengaruhi thd

uang beredar

Jika komponen uang inti dapat diamati, maka persamaan dapat dikembangkan menjadi

:

Dimana : x1, x2, ……… xn adalah variabel yang mempengaruhi uang inti

5.5. Uang Primer : Monetery Bases

Uang inti atau uang primer (reserve money) atau dikenal sebagai monetary base atau

high- powered money merupakan konsep yang sangat penting dan bermanfaat dalam

analisis ekonomi moneter, khususnya analisis Uang Beredar.

Pada umumnya uang inti didefinisikan sebagai pasiva moneter bersih otoritas moneter

yang dipegang untuk mengamati perilaku uang inti dan komponen-komponennya perlu

dianalisis neraca konsolidasi otoritas moneter.

Untuk mendapat gambaran mengenai perilaku uang inti kita perhatikan neraca

sederhana berikut :

M = f ( y, i, rb, A ). B

M = f ( y, i, rb, A ). B (x1, x2, ……… xn)

59

Neraca Konsolidasi Otoritas Moneter

Aktiva

Pasiva

Aktiva Luar Negeri (ALN)

Tagihan pada Pemerintah (TP)

Tagihan pada Bank-bank Umum (TB)

Aktiva Lain (AL)

Uang Karta yang ada di masyarakat (C)

Cadangan Bank Umum (R)

Deposito Pemerintah (DP)

Pasiva Luar Negeri (PLN)

Pasiva Lain (PL)

Dari neraca tersebut akan diperoleh identitas akuntansi sbb :

Dimana :

C + R = penggunaan uang inti (B) dan semua komponen disebelah kiri persamaan

merupakan sumber-sumber uang inti.

Dengan demikian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi uang inti adalah :

1. Aktiva luar negeri bersih (ALN – PLN )

2. Tagihan bersih sector pemerintah (TP – DP)

3. Tagihan pada bank umum (TB)

4. Aktiva bersih lainnya(AL - PL)

Bagi negara dengan system perekonomian terbuka, pengaruh sector luar negeri jelas

ada terhadap jumlah uang inti dan uang beredar. Pada umumnya Bank Sentral sebagai

(ALN – PLN ) + (TP – DP) + TB + (AL - PL) = C + R = B

60

bagian dari otoritas moneter mempunyai kewajiban menatausahakan cadangan devisa

atau valuta asing negara. Dengan demikian adanya fluktuasi cadangan devisa (missal :

karena ada perubahan pada neraca pembayaran internasional) yang mencerminka

fluktuasi aktiva bersih sector luar negeri akan berpengaruh terhadap uang inti dan juga

berpengaruh terhadap uang beredar.

Pengaruh sector pemerintah terhadap uang inti dapat diamati melalui fluktuasi tagihan

dan deposito pemerintah yang merupakan refleksi Anggaran Belanja suatu negara.

Naiknya tagihan otoritas moneter pada pemerintah pusat akibat adanya uang muka,

misalnya akan meningkatkan uang inti yang berarti meningkatkan uang beredar.

Di sisi lain, meningkatnya Deposito Pemerintah berarti akan meningkatkan sisi pasiva

neraca otoritas moneter. Dengan sendirinya peningkatan deposito pemerintah akan

menurunkan jumlah uang inti dan uang beredar. Hal serupa juga terjadi pada tagihan

bank-bank umum.

Meningkatkan tagihan pada bank-bank umum neraca otoritas moneter berarti

meningkatkan uang primer. Di sisi lain, naiknya kredit pada bank-bank umum berarti

meningkatkan kemampuan bank-bank umum memberikan kredit kepada masyarakat

dan akan meningkatkan jumlah uang beredar.

5.6. Penciptaan Uang Giral oleh Sistem Bank Umum

Uang giral atau demand deposits pada hakikatnya adalah saldo para Rekening Koran

nasabah dan dapat ditarik dengan menggunakan cek, surat giro atau perintah tertulis

yang lainnya.

Dalam perekonomian yang maju, uang giral merupakan salah satu alat pembayaran

yang disukai walaupun bukan alat pembayaran yang sah. Hal ini karena masyarakat

dapat menolak menerima pembayaran transaksi dengan cara ini apabila mereka merasa

ragu atau tidak percaya kepada orang yang mengeluarkan cek atau surat giro tsb.

61

Mekanisme Penciptaan Uang Giral

1 2 3 5

Keterangannya :

1. Anggaplah nasabah A menyetorkan uang kartal atau cek ke bank A dengan cara

membuka rekening Koran atau rekening giro. Dengan demikian pada waktu

penarikan dana nasabah tsb dapat menggunakan cek atau surat giro (misalnya) dan

aka terjadi substitusi antara uang giral dengan uang kartal. Hal serupa juga terjadi

antara banak B dengan nasabah B.

2. Bank A dan Bank B melakukan transaksi ekonomi, seperti pembelian alat-alat,

barang dan lainnya dan pembayaran transaksi kepada nasabah dilakukan dengan

cara memindahbukukan sejumlah uang pembayaran. Dalam kasus ini dana nasabah

di rekening mereka masing-masing akan meningkat dan memungkinkan mereka

untuk menarik dana tsb (dengan cara 1) bila suatu ketika mereke

membutuhkannya.

3. Bank memberi fasilitas kepada nasabahnya untuk menarik sejumlah uang dan

melampaui batas saldo kredit rekening nasabah yang bersangkutan. Fasilitas ini

akan memberikan kemudahan dan kemungkinan bagi nasabah itu untuk melakukan

transaksi dengan menggunakan uang giral.

4. Transaksi antara nasabah A dan nasabah B serta pembayaran dilakukan dengan

menggunakan cek

5. Penyerahan cek bank lain oleh nasabah suatu bank. Misalnya nasabah B membayar

transaksi dengan cek bank B ke nasabah A tetapi tidak diuangkan ke bank B

melainkan oleh nasabah A diserahkan ke bank A agar dikliring.

Bank Umum A

Nasabah A

Bank Umum B

Nasabah A

62

6. Adanya pemindahbukuan transaksi antar nasabah dari bank yang satu ke bank

lainnya (misalnya : antara bank A & B) melalui proses kliring (Cliring). Dengan

demikian terjadinya proses ini yang memungkinkn peningkatan rekening giro

nasabah A.

5.7. Mekanisme Kliring

Mekanisme kliring merupakn salah satu alat pembantu untuk mempertahankan posisi

kas sebuah bank umum. Dengan cara ini bank-bank umum tidak perlu lagi membayar

dengan uang tunai cek yang disetorkan oleh nasabahnya. Dalam proses ini bank cukup

memindahbukukan per-giro ke dalam rekening bank yang menerima penyetoran tsb.

Kliring pada umumnya diadakan setiap hari kerja pada tempat dan waktu yang

ditentukan oleh Bank Sentral. Dalam proses ini pegawai bagian kliring akan

berkumpul dan membawa daftar dan perlengkapan serta bukti lainnya yang berisi cek

dari bank yang mengeluarkan cek tsb. Mereka mengadakan pertukaran atau transaksi

cek dan dari situ nantinya dapat diketahui besarnya debit dan kredit terhadap bank-

bank anggota kliring. Debit dan kredit yang terjadi harus diselesaikan pada hari itu

juga.

Dalam proses penyelesaian ini sering juga bank-bank tertentu mengalami kesulitan

dana sehingga mereka terpaksa mencari pinjaman baik melalui pinjaman antar bank

maupun ke Bank Sentral. Dalam kaitan dengan pinjaman antar bank ini kemudian

muncul pasar uang antar bank. Di samping itu melalui proses ini Bank Sentral dapat

mengetahui kesehatan bank-bank yang ada di bawah pengawasan dan pembinaannya.

Untuk mendapat gambaran lebih lengkap mengenai mekanisme kliring, kita amati

contoh berikut ini :

Anggaplah ada 3 buah Bank Umum : Bank A, Bank B dan Bank C dan masing-masing

mempunyai nasabah sbb :

Bank A = ( a1, a2, a3, a 4)

Bank B = ( b1, b2, b3, b4, b5 )

Bank C = ( c1, c2, c3 )

63

Dimana huruf kecil dalam kurung menunjukkan nasabah masing-masing

Nasabah tsb melakukan transaksi dengan menggunakan cek sbb :

a1 ke b1 & b2 masing-masing sebesar Rp. 5,000,-

a2 ke b4 & c3 masing-masing sebesar Rp. 2,000,-

b1 ke a2 & a3 masing-masing sebesar Rp. 6,000,-

b4, & b5 ke c2 masing-masing sebesar Rp. 4,000,-

b3 ke a4 & c1 masing-masing sebesar Rp. 7,000,-

c3 ke a4 & b1 masing-masing sebesar Rp. 3,000,-

Proses pembayaran tsb diatas dapat diselesaikan tanpa kliring atau dengan kliring. Hal

ini sangat tergantung apakah ketiga bank tsb anggota kliring atau bukan, dan apakah

nasabah langsung menguangkan transaksi tersebut atau menyerahkannya ke bank-nya

masing-masing.

1. Bila ketiga bank bukan anggota kliring.

Penyelesaian terbaik transaksi di atas adalah bila nasabah-nasabah bank tersebut

menguangkan cek yang diterima ke masing-masing bank penerbit cek itu.

Contoh :

a1 ke b1 & b2 masing-masing sebesar Rp. 5,000,-

agar transaksi berjalan lancar dalam kasus ini aatau agar b1 & b2 mendapatkan

uang maka mereka harus menguangkan cek tsb ke Bank A uang merupakan

penerbit Cek uang diterima dari a1.

Proses ini berlaku untuk semua transaksi dalam kasus yang sedang dibicarakan

pada topik ini.

2. Bila ketiga bank anggota kliring.

Penyelesaian terbaik (dalam arti memudahkan penyelesaian dan menjamin

keamanan kas bank) adalah diadakannya transaksi antar bank melalui kliring.

Untuk itu anggaplah bahwa masing-masing nasabah setelah melakukan transaksi

dan menerima cek dari nasabah bank terkait tidak menguangkan cek tersebut ke

bank penerbit, tetapi memasukkan ke dalam rekening giro di bank mereka.

64

Misalnya :

b1 ke a2 & a3 masing-masing sebesar Rp. 6,000,-

b3 ke a4 masing-masing sebesar Rp. 7,000,-

c3 ke a4 masing-masing sebesar Rp. 3,000,-

Dalam kasus ini berarti bahwa nasabah a2 & a3 membawa cek dari b1

65

KEBIJAKAN EKONOMI MONETER

6.1. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui pada umumnya dikenal ada beberapa Kebijakan Ekonomi

Makro, secara garis besar disebut ada 3 , yaitu terdiri dari : Kebijakan Moneter, Fiskal

dan Perdagangan Luar Negeri.

Yang akan kita bahas mengenai Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter biasanya

dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang beredar (JUB) dan kredit, stabilitas harga

dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan berbagai

instrument kebijakan moneter antara lain :

Kebijakan suku bunga Bank (Bank rate

policy)

Operasi Pasar Terbuka (open market

operation)

Perubahan Cadangan

Pengawasan Kredit (Credit

control)

Moral Suasion

6.2. Konsep dan Tujuan Kebijakan Ekonomi Moneter

Pada umumnya tindakan otoritas moneter yang dapat mempengaruhi variabel moneter

(seperti : uang inti, JUB dan suku bunga) adalah kebijakan ekonomi moneter atau

kebijakan moneter (monetary policy).

Pada dasarnya tujuan kebijakan moneter adalah dicapainya :

Keseimbangan intern (internal balance), diwujudkan oleh terciptanya kesempatan

kerja yang tinggi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dipertahankannya

laju inflasi yang rendah.

Keseimbangan eksternal (external balance), ditujukan agar neraca pembayaran

internasional (balance of payment) seimbang dalam arti bahwa neraca pembayaran

internasional suatu Negara tidak defisit atau tidak surplus.

66

Kedua keseimbangan tsb (internal & eksternal) saling terkait atau memerlukan

penyelesaian secara benar, suatu contoh sbb :

Negara A ingin mempertahankan laju inflasi yang rendah, tentunya pemerintah harus

menekan kenaikan harga. Usaha menekan harga bias dilakukan dengan menekan laju

kenaikan uang beredar, misalnya melalui pembatasan kredit (menaikkan suku bunga

pinjaman). Kebijakan ini dikenal dengan “Kebijakan Uang Ketat” atau “tight money

policy”.

Namun kebijakan tsb berakibat pada kelesuan investasi dan peningkatan pengangguran

serta menurunnya produksi nasional.

Di sisi lain, bila ingin ada peningkatan ekspor barang dan jasa dalam rangka menjaga

keseimbangan ekstern, maka otoritas moneter dapat mengambil tindakan “Kebijakan

Uang Lunak” atau “easy money policy”. Kebijakan yang diambil misalnya kebijakan

kredit selektif kepada sektor penunjang ekspor.

Namun dengan adanya kemudahan atau terjadinya peningkatan ekspor dapat berakibat

kepada situasi perekonomian yang kepanasan (over-heated economy). Hal ini terjadi

karena investor sangat berambisi untuk menanamkan modalnya guna mendorong

kegiatan ekspor ataupun substitusi impor. Akibatnya harga beranjak naik dan laju

inflasi mempunyai tendensi untuk meningkat.

Dengan contoh diatas, pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter harus jeli

dalam menjaga keseimbangan kedua hal tersebut (keseimbangan ekternal dan internal).

Berkaitan dengan usaha pencapaian keseimbangan internal dan eksternal, Dow dan

Saville (1990) menyebutkan bahwa kebijakan moneter pada prinsipnya dapat

dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

Pengendalian Permintaan (demand management), hal ini berkaitan dengan

pengendalian inflasi.

Misalnya : Dilakukan dengan menjaga agar permintaan uang, barang dan jasa

dapat dipertahankan pada tingkat yang tidak mendorong terjadinya inflasi (non-

inflationary level)

Contohnya :

67

Bila investasi (sbg komponen dari permintaan agregat) cenderung meningkat maka

kebijakan moneter yang dapat diambil antara lain dengan menaikkan suku bunga,

sehingga diperkirakan laju kenaikan investasi dapat dikendalikan. Diharapkan

langkah tersebut dapat mengendalikan harga dan menekan laju inflasi pada tingkat

yang diinginkan.

Namun hal tsb tidak dapat sepenuhnya ditempuh dengan kebijakan moneter, sebab

untuk mencapai target tertentu sering kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri. Dia

harus bersama-sama kebijakan fiscal atau ekonomi internasional dalam

mengendalikan permintaan masyarakat.

Target Moneter (monetary targetry)

Targer moneter atau lebih khususnya target jumlah uang beredar atau pengendalian

jumlah uang beredar memang merupakan kebijakan moneter murni.

Dalam kasus pengendalian harga atau menekan laju inflasi, otoritas moneter dapat

mengambil langkah-langkah di bidang moneter yang mampu mengurangi jumlah

uang beredar.

Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain dengan menurunkan jumlah uang

primer, menaikkan cadangan wajib (reserve requirements) dan menaikkan suku

bunga. Penurunan jumlah uang primer tentu saja diharapkan dapat mengurangi

jumlah uang beredar dan pada gilirannya dapat menekan kenaikan harga dan laju

inflasi, sehingga keseimbangan intern pun diharapkan dapat tercapai.

6.3. Perangkat Kebijakan Moneter

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Kebijakan ini dilaksanakan oleh Bank Sentral dengan cara menjualbelikan surat-

surat berharga. Dengan terjadinya jual-beli surat berharga dan menentukan suku

bunga bank atau diskonto, bank sentral dapat mengendalikan uang beredar sesuai

dengan yang diinginkannya. Bank Indonesia sudah melakuan kebijakan operasi

pasar terbuka melalui penjualan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan Sertifikat

Bank Indonesia (SBI).

68

Bila JUB dianggap terlalu cepat pertumbuhannya, maka Bank Indonesia dapat

menjual SBI kepada Bank-bank Umum sehingga lebih banyak dana yang masuk ke

dalam Bank Indonesia dan tentu saja JUB akan berkurang.

Dan sebaliknya, bila perekonomian lesu atau kredit cukup sulit diperoleh karena

kelangkaan dana, maka Bank Indonesia dapat membeli SBPU Bank-bank Umum,

sehingga kredit yang diberikan oleh bank akan meningkat dan kegiatan

perekonomian diharapkan akan meningkat kembali.

Penentuan Cadangan Wajib

Bank-bank Umum dapat memberikan kredit kepada masyarakat jika mereka

mempunyai cadangan yang cukup untuk hal itu. Berkaitan dengan itu Bank Sentral

mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya cadangan wajib minimum tentu

saja akan berpengaruh terhadap besarnya kelebihan cadangan yang merupakan

dana potensial bagi terciptanya kredit.

Bila cadangan wajib meningkat tentu saja kelebihan cadangan yang dimiliki bank-

bank umum menjadi berkurang, dan pada gilirannya akan menurunkan jumlah

kredit yang dapat diciptakan serta dapat mengurangi laju pertumbuhan uang

beredar.

Kebijakan Kredit Selektif

Kebijakan ini biasanya diberlakukan untuk sektor dan tujuan tertentu. Misalnya :

kredit ekspor, berarti kredit tsb ditujukan untuuk menunjang ekspor. Dalam hal ini

tujuan utama dari kebijakan terkait bukanlah untuk mengawasi JUB, tetapi lebih

diarahkan untuk mengawasi apakah kredit yang diberikan oleh bank-bank umum

sesuai dengan keinginan pemerintah.

Contoh kebijakan jenis ini misalya : Kredit pemilikan rumah, kredit usaha kecil,

kredit investasi kecil dan banyak lagi.

Dari contoh tsb, pemberian kredit seperti itu ditujukan untuk maksud-maksdu yang

spesifik dan untuk sektor-sektor tertentu.

Bujukan Moral

Kebijakan ini diambil oleh bank sentral tidak dengan membuat ketentuan tertulis,

tetapi dengan mengadakan pertemuan, saran dan himbauan. Dan bank sentral dapat

69

menjelaskan kebijakan yang sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah serta

mungkin bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah guna mensukeskan

kebijakan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

6.4. Efektivitas Kebijakan Moneter.

Suatu kebijakan yang diambil pemerintah bisa mengalami hal yang tidak sesuai

dengan yang diharapkan (tidak tercapai targetnya) atau tujuannya yang telah

ditetapkan, sehingga bisa kita katakana kebijakan tersebut tidak efektif.

Pada umumnya efektivitas kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara

lain :

Ada tidaknya tujuan yang saling bertentangan

Tingkat monetarisasi masyarakat

Kebijakan moneter akan efektif bila masyarakat telah menggunakan uang

sebaiknya, sebagai media pertukaran, alat pengukur dan penyimpan kekayaan

maupun fungsi uang lainnya. Di Negara sedang berkembang, seperti Indonesia,

masih banyak kegiatan transaksi ekonomi yang tidak dilakukan lewat pasar atau

tidak menggunakan uang.

Misalnya : membayar transaksi tenaga kerja dengan menggunakan barang atau hasil

pertanian.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat monetarisasi masyarakat

akan semakin efektif kebijakan moneter yang diambil.

Faktor kelambanan (time lag)

Masalah kelambanan sangat sering dihadapi, karena memang tidak semua informasi

dapat dengan mudah diperoleh, khususnya di Negara sedang berkembang. Adanya

kelambanan dalam mengantisipasi suatu gejolak ekonomi akan dapat mengurangi

efektivitas suatu kebijakan ekonomi.

Pengaruh lembaga keuangan

Perilaku lembaga keuangan pada prinsipnya dapat diawasi oleh Bank Sentral, akan

tetapi perilaku lembaga keuangan non-bank tidak sepenuhnya berada dibawah

pengawasan Bank Sentral.

70

Misalnya : pemerintah menetapkan agar JUB pada suatu waktu tertentu sebesar

tertentu (Mo), namun karena adanya pengaruh lembaga keuangan non-bank

mungkin terjadi bahwa uang beredar pada periode tersebut jumlahnya menjadi

tertentu (berbeda) M2 dimana M2 lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari Mo

Asa (expectations) atau harapan masyarakat.

Kebijakan ekonomi akan efektif bila kebijakan itu merupakan suatu syok (shock)

bagi masyarakat. Dengan demikian bila informasi dapat diperoleh dan perilaku

otoritas moneter dan perekonomian dapat diantisipasi oleh masyarakat, maka

kebijakan moneter tidak efektif.

Dengan demikian semakin rendah asa masyarakat terhadap keadaan ekonomi dan

perilaku pemerintah, maka semakin efektif kebijakan moneter yang diambil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel target

Andaikan target yang ingin dicapai adalah mengendalikan atau mengurangi jumlah

investasi swasta. Untuk dapat merumuskan kebijakan yang cocok perlu diamati

faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi investasi. Kesalahan dalam

memilih atau menentukan variabel yang mempengaruhi investasi akan mengurangi

atau menyebabkan tidak efektifnya suatu kebijakan ekonomi yang diambil.

6.5. Pengertian Uang Beredar

Uang Inti atau Uang Primer (reserve money) atau M0 merupakan kewajiban

otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal yang beredar di luar Bank Indonesia

dan kas negara dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor

swasta di Bank Indonesia.

Uang Beredar (dalam arti sempit atau M1 atau Narrow money adalah kewajiban

moneter system moneter kepada sektor swasta domestik, terdiri atas uang kartal

yang dipegang masyarakat atau uang yang ada diluar Bank Indonesia dan kas

negara ditambah uang giral

Uang Kartal adalah uang kertas dan uang logam dalam negeri (bukan mata uang

asing) yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter berdasarkan UU

No.13/1968 tentang Bank Sentral.

71

Uang Kertas adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan didasarkan

pada UU yang merupakan alat pembayaran yang sah.

Uang Logam adalah uang yang juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun

jumlahnya relatif sedikit bila dibandingkan dengan uang kertas

Uang Giral adalah simpanan atau saldo rekening pada Bank-bank Pencipta Uang

Giral (BPUG) yang setiap saat dapat ditarik pemiliknya guna ditukarkan dengan

uang kartal sebesar nominal yang diinginkan tanpa dikenakan denda

Uang Giral terdiri atas : Rekening Koran dalam rupiah milik penduduk Indonesia

dan pengiriman uang serta deposito berjangka dan tabungan yang telah jatuh

tempo.

Berdasarkan konsep tsb, maka yang tidak dalam pengertian “uang beredar” dalam

arti sempit, sbb:

Uang kartal dan saldo rekening Koran pemerintah pada BI ditambah yang ada

di kas negara dan kas bank-bank umum

Cadangan resmi pemerintah dan bank sentral asing

Kas BI dan Bank Umum

Saldo rekening Koran bank-bank umum pada BI dan bank-bank umum lainnya.

-----o0o-----

72

I N F L A S I

7.1. Pengertian Inflasi

Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang

secara terus-menerus. Kenaikan harga dari masing-masing barang tidak perlu sama

(baik secara mutlak atau persentasenya) dan juga waktu kenaikannya pun tidak perlu

bersamaan. Yang perlu dicatat adalah kenaikan harga umum barang tersebut terjadi

secara terus-menerus selama suatu periode tertentu.

Sehingga kenaikan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan tingkat persentase

yang cukup besar bukanlah termasuk ke dalam pengertian inflasi, kecuali bila kenaikan

satu barang mendorong kenaikan harga barang lain. Kenaikan ini harga ini diukur

dengan menggunakan indeks harga.

Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain ;

Indeks harga konsumen (consumer price index), mengukur biaya atau

pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah

tangga untuk keperluan hidupnya.

Kadang indeks ini dinamakan indeks biaya hidup. Contoh indeks yang ada di

Indonesia, misalnya ;

o Indeks 9 bahan pokok

o 62 macam barang

o 162 macam barang

Karena arti penting masing-masing barang dan jasa bagi seseorang tidak sama,

maka dalam perhitungan angka indeks diberi angka penimbang tertentu.

Angka penimbang tersebut biasanya didasarkan atas besarnya persentase

pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan. Besarnya

prosentase ini dapat berubah-ubah dari tahun ke tahun. Sehingga perlu direvisi

apabila ternyata terdapat perubahan.

Misalnya :

73

Dengan adanya listrik masuk desa, maka prosentase pengeluaran untuk minyak

tanah terhadap pengeluaran total menjadi makin kecil. Dengan perubahan angka

penimbang ini maka indeks harganyapun akan berubah.

Laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung prosentase kenaikan atau

penurunan indeks harga ini dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan.

Contoh : Indeks biaya hidup tahun 1977 sebesar 181,5 (atas dasar tahun 1970),

kemudian naik menjadi 195,3 pada tahun 1978, maka laju inflasinya antara 1977

dan 1978 adalah 195,3 - 181,5 : 181,5 = 7,6 %

Untuk mencerminkan indeks biaya hidup secara nasional tentu saja cakupan

wilayahnya juga diperluas sampai seluruh wilayah tercakupi. Sampai dengan tahun

1990, indeks biaya hidup baru dihitung atas dasar perkembangan harga di 17 kota

besar di Indonesia. Setelah itu, indeks biaya hidup dihitung berdasarkan

perkembangan harga di 27 ibukota propinsi.

Indeks harga perdagangan besar (wholesale price index)

Menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti

harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan

indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga ini sejalah atau searah dengan

indeks biaya hidup

GNP deflator

Adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan indeks biaya hidup dan indeks

harga perdagangan besar, yaitu dalam hal cakupan barangnya.

GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan

GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding dengan 2 indeks diatas. GNP

deflator diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku)

dengan GNP riil (atas dasar harga konstan). GNP deflator = GNP Nominal / GNP

Riil x 100.

74

7.2. Jenis Inflasi

Untuk mengidentifikasi inflasi lebih lanjut, inflasi dapat dikelompokkan menurut

tingkat parah atau tidaknya, menurut sebabnya dan menurut asalnya.

Menurut tingkat parah atau tidaknya.

Menurut pengelompokkan ini, dibagi menjadi :

Inflasi termasuk ringan apabila berada di bawah 10% setahun

Inflasi termasuk sedang apabila berkisar antara 10% - 30% setahun

Inflasi termasuk berat apabila berkisar antara 30% - 100% setahun

Inflasi termasuk tinggi (hyperinflation) bila lebih dari 100% setahun

Indonesia dalam sejarah kehidupan telah mengalami kesemua jenis inflasi dari

yang ringan sampai dengan tinggi.

Inflasi tinggi pernah terjadi tahun 1966 mencapai diatas 500% setahun.

Secara umum, laju inflasi dapat berbeda antara satu Negara dengan Negara lain

atau dalam satu Negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi,

dapatlah inflasi dibagi ke dalam 3 kategori, yakni :

Inflasi Merayap (creeping inflation). Terjadi inflasi merayap ditandai dengan

laju inflasi yang rendah (< 10% per-tahun). Kenaikan harga berjalan dengan

lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka waktu yang relatif

lama.

Inflasi Menengah (galloping inflation), terjadi inflasi ditandai dengan kenaikan

harga yang cukup besar (biasanya double digit bahkan triple digit) dan

kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat

akselerasi, artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan

lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian leibh berate daripada

inflas yang merayap.

Inflasi Tinggi (hyperinflation), merupakan inflasi yang paling parah akibatnya.

Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan

untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga masyarakat

ingin cepat-cepat membelanjakan uang tersebut. Perputaran uang makin cepat,

harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah

75

mengalami deficit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang)

yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang.

Menurut Penyebab Inflasi.

Ada 2 macam penyebab inflasi, yaitu :

Kenaikan harga karena dorongan sisi permintaan (demand-pull inflation).

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate demand),

masyarakat terlalu tinggi sedangkan produksi telah berada pada keadaan

kesempatan kerja penuh atau hampir mendekat kesempatan kerja penuh

sehingga tidak mungkin meningkatkan produksi lagi.

Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total

disamping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi (output).

Apabila kesempatan kerja penuh (full-employment) telah tercapai; penambahan

permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut

dengan inflasi murni).

Kenaikan harga karena dorongan sisi penawaran (cost-push inflation), timbul

karena naiknya biaya produksi. Naiknya harga-harga factor produksi akan

mengakibatkan kurva biaya produksi bergeser ke atas. Dengan kata lain

diperlukan biaya per-unit yang lebih tinggi untuk produksi. Secara grafis,

keadaan ini dilukiskan oleh pergeseran kurva penawaran agregat ke kiri atas.

Sumber-sumber kenaikan harga biaya produksi bisa berasal dari banyak hal,

misalnya :

- Perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah dan

diterapkannya tingkat upah minimum

- Apabila factor produksi diperoleh dari perusahaan yang mempraktekkan

sebagai penunggal (monopolis) maka harga akan lebih tinggi dibandingkan

harga di pasar persaingan sempurna.

- Kenaikan harga bahan baku industri. Salah satu contohnya adalah krisis

minyak yang terjadi tahun 1972 – 1973 yang mengakibatkan terjadinya

kenaikan harga minyak. Kenaikan tariff listrik dan kenaikan harga semen

telah mendorong biaya produksi naik, akibatnya timbul stagnasi, yakni

76

inflasi yang disertai dengan stagnasi. Kenaikan biaya produksi pada

gilirannya akan menaikkan hargan dan turunnya produksi. Kalau proses ini

terjadi terus menerus akan menimbulkan cost-push inflation

Menurut Asalnya

Menurut asalnya dapat dikategorikan sebagai :

Inflasi domestik (domestic inflation)

Dikatakan inflasi domestic apabila sumber-sumber penyebab inflasi, baik sisi

permintaan maupun sisi penawaran, berasal dari dalam negeri. Sumber-sumber

dari dalam negeri, seperti telah disebutkan di atas, misalnya kenaikan gaji

pegawai, kenaikan tariff listrik, kenaikan harga bahan bakar dan kenaikan

harga semen.

Inflasi dari luar negeri (imported inflation)

Sumber penyebab inflasi dari luar negeri adalah kenaikan harga produk-produk

yang diimpor. Apabila produk yang diimpor merupakan bahan baku (seperti

mesin, alat eletronik, suku cadang) produk yang dihasilkan di dalam negeri,

maka kenaikan harga produk impor akan diikuti oleh kenaikan harga produk di

dalam negeri yang menggunakan bahan baku impor tersebut.

7.3. Efek Inflasi

Ada beberapa efek yang disebabkan oleh inflasi, yaitu ;

1. Efek terhadap Pendapatan (equity effect)

Secara umum inflasi akan mengurangi daya beli seseorang. Dengan pendapatan

yang tetap per-bulan, sedangkan laju inflasi sekian persen, tentunya akan menderita

kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut.

Kekayaan yang berupa tabungan atau deposito juga akan berkurang secara riil

karena inflasi. Misalnya tingkat bunga dari tabungan adalah 15% per-tahun dan

tingkat inflasi yang terjadi adalah 10% per-tahun. Maka tingkat bunga riil yang

diterima hanya sebesar 15% - 10% = 5 % per-tahun.

77

2. Efek terhadap Efisiensi (efficiency effect)

Inflasi dapat mengubah pola alokasi factor produksi. Perubahan harga factor

produksi akan mendorong kenaikan permintaan akan berbagai macam factor

produksi pengganti (substitusinya) kemudian dapat mendorong terjadinya

perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu.

Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang

lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang

tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan merubah pola alokasi

factor produksi yang sudah ada. Tentu saja realokasi ini dilakukan apabila secara

teknis bisa dilakukan.

3. Efek terhadap Output (output effect)

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya

dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah

sehingga keuntungan pengusaha naik. Kita tahu bahwa kontrak kerja sudah

ditandatangani maka gaji yang akan diterima akan tertentu. Selama periode kontrak

yang lama belum berakhir, adanya inflasi yang mendorong kenaikan harga produk

akan menaikkan keuntungan pengusaha. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong

kenaikan produksi.

Namun apabila laju inflasi itu cukup tinggi (hyperinflation) dapat mempunyai

akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Hal ini karena adanya inflasi yang

tinggi daya beli masyarakat akan menurun sehinggai kuantitas barang yang dibeli

juga menurun. Selain itu, dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun

dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi

mengarah ke system barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi

barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung

antara inflasi dengan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi

bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

78

4. Efek terhadap Distribusi (distribution effect)

Inflasi yang disebabkan olrh naiknya permintaan melebihi penawaran akan

menyebabkan redistribusi produk, dari mereka yang lemah daya belinya kepada

yang kuat daya belinya. Apabila harga-harga naik, maka daya beli masyarakat akan

menurun. Meskipun demikian, ada sekelompok masyarakat yang mampu

menaikkan daya belinya melalui kredit perbankan, kenaikan penghasilan, maupun

pencetakan uang baru (bagi pemerintah). Kelompok masyarakat yang memiliki

penghasilan tetap daya belinya tidak mampu mengikuti kenaikan harga. Dengan

adanya inflasi kelompok lemah ini terpaksa tidak mampu membeli produk-produk

yang dibutuhkan dan mereka yang kuat akan membeli sisa lebih produk-produk

tsb.

7.4. Cara Menanggulangi Inflasi

Dari berbagai teori yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab

terjadinya inflasi. Kebijakan menanggulangi inflasi yang akan dibahas berkaitan

dengan berbagai pendapat mengenai teori inflasi.

Dengan menggunakan persamaan Irving Fisher ( M.V = P.T ) : dapat dijelaskan

bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T, sehingga P menjadi Naik.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya inflasi maka focus perhatian harus

ditujukan pada ketiga variabel ini. Cara mengatur variabel M, V, dan T tersebut dapat

dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiscal atau kebijaksanaan

yang menyangkut kenaikan produksi.

Kebijaksanaan Monter

Sasaran kebijaksanaan moneter dicapai melalui pengaturan JUB (M), yang terdiri

atas : Kas & Giro.

Dalam kaitannya dengan terciptanya kas, factor pemerintah lebih banyak sebagai

penyebab utama. Kebijakan pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah

dengan utang kepada bank sentral dan pemberian kredit likuiditas merupakan

pemacu naiknya kas.

Dalam kaitannya dengan giro, hal ini merupakan interaksi antara pemerintah,

masyarakat dan dunia perbankan. Uang giral dapat terjadi melalui 2 cara :

79

1. Apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro

2. Apabila seseorang memperoleh pinjaman (kredit) dari bank tidak diterima dari

kas tetapi dalam bentuk giro.

Deposito yang timbul dengan cara ke-2 sifatnya lebih inflatoir daripada cara ke-1.

Sebab cara ke-1 hanyalah pengalihan bentuk saja dari uang kas ke uang giral,

sedangkan cara ke-2 memungkinkan bank memberikan kredit lebih banyak (yang

akhirnya meningkatkan JUB).

Bank Sentral dapat mengatur uang giral ini melalui penetapan cadangan

minimum bank.

Untuk menekan laju inflasi cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah

uang menjadi lebih kecil.

Selain itu, bank sentral dapat menggunakan apa yang disebut dengan tingkat

diskonto (discount rate). Discount rate adalah tingkat diskonto untuk

pinjaman yang diberikan oleh bank sentral pada bank umum. Pinjaman ini

biasanya berujud tambahnya cadangan bank umum yang ada pada bank sentral.

Discount rate bagi bank umum merupakan biaya untuk pinjaman yang

diberikan oleh bank sentral. Apabila tingkat diskonto dinaikkan (oleh BI) maka

gairah bank umum untuk meminjam makin kecil, sehingga cadangan yang ada

pada bank sentral juga mengecil. Akibatnya, kemampuan bank umum

memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil, sehingga JUB turun dan

inflasi dapat dicegah.

Selanjutnya focus kebijakan moneter dapat ditujukan kepada peningkatan nilai

V, kecepatan perputaran uang.

Kecepatan peredaran uang ini menyangkut kebiasaan masyarakat dalam

melakukan transaksi sehingga biasanya berubah secara lambat. Meskipun

demikian, pemerintah dapat memacunya dengan memperkenalkan alat-alat

pembayaran yang baru, seperti credit card dan teller machine, serta mendorong

80

bank-bank untuk membuka cabang di berbagai tempat. Dengan berbagai

fasilitas ini akan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi.

Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan fiscal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta

perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan

dengan demikian akan mempengaruhi harga. Kebijakan fiscal yang berkaitan

dengan bagaimana pemerintah membiayai pengeluarannya merupakan salah satu

kunci pengendalian inflasi. Untuk membiayai pengeluarannya, pemerintah bisa

menarik pajak atau menjual obligasi di dalam negeri. Kedua cara ini, pada

prinsipnya mengalihkan uang beredar yang ada dimasyarakat kepada pemerintah.

Dengan demikian kenaikan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan

penjualan obligasi di dalam negeri dan peningkatan nilai pajak, kecil pengaruhnya

terhadap inflasi.

Kebijaksanaan yang Berkaitan dengan Output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Perlu di ingat bahwa salah satu

factor penyebab inflasi adalah naiknya biaya produksi (cost-push inflation). Selain

biaya bahan yang secara langsung ikut dalam proses produksi kita juga mengenal

biaya yang tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya perijinanan,

ketersediaan sarana dan prasarana. Kebijakan sisi penawaran output dapat

difokuskan untuk mengurangi biaya-biaya tidak langsung ini.

Penurunan biaya bisa dilakukan melalui kebijaksanaan penurunan bea masuk,

kelancaran administrasi impor sehingga impor barang cenderung meningkat

dengan biaya yang murah, kelancaran transportasi, perbaikan jalan dan jembatan,

penyediaan listrik dan fasilitas telepon, penyediaan fasilitas balai latihan kerja

(sehingga tenaga kerja yang masuk pasar kerja sudah siap pakai dan akan

mengurangi beban biaya training bagi perusahaan).

Berbagai kebijakan sisi penawaran ini, diharapkan dapat meningkatkan output

tanpa harus meningkatkan biaya produksi per-unit output. Dengan kata lain, kurva

penawaran agregat dapa digeser ke kanan, sehingga dengan harga keseimbangan

81

yang sama, lebih banyak output yang terjual atau dengan tingkat output terjual

yang sama, harga yang terjadi lebih rendah.

Kebijaksanaan Penentuan Harga

Pemerintah dalam hal ini secara langsung terjun melakukan operasi pasar untuk

mengendalikan harga. Di Indonesia, kita mengenal kebijakan harga dasar padi,

berbagai subsidi terhadap harga produk (pupuk, minyak & bahan bakar), penentuan

harga semen dan sebagainya. Berbagai intervensi pemerintah ke pasar tsb

dilakukan supaya terdapat kestabilan harga. Di samping itu, informasi mengenai

harga 9 bahan pokok juga disiarkan melalui radio. Informasi ini dapat berpengaruh

terhadap harga yang terjadi di berbagai pasar dan mengurangi spekulasi harga.

Kebijaksanaan Umum

Kebijakan umum ini dimaksudkan untuk secara perlahan memperbaiki struktur

perekonomian yang kurang fleksibel menghadapi perkembangan perekonomian

yang ada. Kebijaksanaan ini mungkin dapat berakibat langsung terhadap

menurunnya inflasi mungkin juga bersifat tidak langsung. Berbagai kebijakan

umum dapat dikemukakan, misalnya kebijakan investasi untuk perbaikan

prasarana, perbaikan di bidang perijinan, perpajakan, pasar modal, efisiensi

birokrasi, perbankan dan sebagainya yang pada prinsipnya meningkatkan efisiensi

(menguruangi biaya tinggi) dan produktivitas nasional.

7.5. Perkembangan Inflasi di Indonesia.

Laju inflasi yang terjadi di Indonesia seringkali berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Keadaan ini terutama diakibatkan dari terlalu pekanya perekonomian Indonesia

terhadap pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Apabila dilihat sejarah perekonomian Indonesia, sejak awal tahun 1960-an hingga

tahun 1996 laju inflasi yang terjadi rata-rata tinggi, dan puncaknya terjadi pada tahun

1966 dimana inflasi mencapai 650%. Inflasi yang begitu tinggi sebagai akibat

kebijaksanaan pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah yang menjalankan

82

politik anggaran belanja yang defisit, sedangkan kekurangan dari pendapata selalu

ditutup dengan mencetak uang baru.

Setelah pemerintah Orde Baru , dengan berbagai kebijaksanaan yang diterapkan laju

inflasi bisa ditekan, bahkan tahun 1970-an laju inflasi kurang dari 10%. Tetapi inflasi

yang relatif rendah ini tidak dapat bertahan lama, pada tahun 1972 terjadi fluktuasi

yang cukup tinggi mencapai 23,9% (diukur dengan Indeks biaya hidup di Jakarta)

bahkan tahun 1974 mencapai angka 33,31% bila diukur dengan menggunakan

indicator indeks biaya hidup, 48% bilan menggunakan indeks harga perdagangan

besar dan 47,3% bila menggunakan GDP deflator.

Guna menanggulangi laju inflasi yang tinggi, pemerintah mengeluarkan

kebijaksanaan anti inflasi dalam bentuk paket anti inflasi tahun 1974 yang

menyangkut segi pengelolaan permintaan dan penawaran. Dibidang pengelolaan

permintaan dilakukan berbagai kebijaksanaan perkreditan dalam negeri,

kebijaksanaan pemasukan modal, kebijaksanaan dana dan kebijaksanaan anggaran

belanja. Sedangkan dari sigi penawaran dilakukan program cadangan nasional,

kebijaksanaan perdagangan dalam negeri dan program pengadaan pangan.

Akibat dari kebijaksanaan itu, laju inflasi tahunan turun cukup cepat pada beberapa

tahun berikutnya. Pada tahun 1979 terjadi lagi fluktuasi inflasi yang cukup tinggi

yaitu mencapai 21,77%. Keadaan ini sebagai akibat diadakannya kebijaksanaan

moneter 15 November 1978, berupa devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar

Amerika dari Rp.415

/1US$ menjadi Rp. 625

/1US$. Sedangkan pada dasa warsa 80-an dapat

dikatakan inflasi yang terjadi relatif stabil. Tercatat hanya 2 kali terjadi fluktuasi

yang relatif tinggi yaitu tahun 1980 (15,97%) dan tahun 1983 (12,66%). Gambaran

laju inflasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun dapat dilihat pada table

dibawah ini.

Dalam kurun waktu pengamatan (1978 – 1991), sebenarnya banyak kebijakan-

kebijakan yang diterapkan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap laju inflasi

yang terjadi. Kebijakan-kebijakan yang cukup kuat dalam mempengaruhi inflasi

yang terjadi antara lain : 3 kali devaluasi nilai rupiah terhadap US dollar, seringnya

melakukan penyesuaian-penyesuaian harga BBM, dan juga adanya kenaikan gaji

pegawai negeri.

83

Table Perkembangan Laju Inflasi Indonesia

TAHUN LAJU INFLASI (%)

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

23,9

24,64

29,46

18,19

13,63

10,28

4,62

21,77

15,97

6,89

8,99

12,66

8,96

4,32

8,96

8,61

5,46

5,51

9,53

9,52

Sumber : Statistik Indonesia - Indikator Ekonomi berbagai terbitan.

Catatan : sampai tahun 1978 menggunakan IHB di Jakarta, sedangkan tahun selanjutnya

menggunakan Indeks Harga Konsumen dari berbagai kota.

84

TEORI DAN APLIKASI

I N F L A S I

8.1. PENDAHULUAN

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan di samping masalah pengangguran yang

sudah sejak lama dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Sejarah menunjukkan bahwa

salah satu negara yang ditandai dengan kenaikan harga secara cepat adalah Mesir disekitar

tahun 330 SM pada waktu pemerintahan Alexander Agung menyerbu Persia dengan

membawa emas (hasil rampasan) ke Mesir.

Juga negara Jerman mengalami “hyper-inflation” pada awal tahun 1920-an dimana laju

inflasi mencapai beberapa ratus persen pertahun. Negara Indonesia juga terkena penyakit

“hyper-inflation” pada tahun 1960-an dengan laju inflasi mencapai 650 % pertahun.

Sehingga timbul pertanyaan, : Apa itu inflasi ? Dengan demikian maka perlu kita

definisikan dahulu mengenai inflasi, seperti yang dikemukakan oleh Ackley (1978) bahwa

yang dimaksud inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa

secara umum (bukan satu macam barang/jasa dan bukan sesaat). Menurut definisi ini

kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi.

Pengalaman di berbagai negara yang mengalami inflasi menunjukkan bahwa beberapa

penyebab tetap dari inflasi adalah :

Terlalu banyaknya Jumlah Uang

Beredar (JUB)

Upah

Krisis Energi

Paceklik

Kekeringan

Defisit Anggaran

Akan tetapi tidak satupun dari factor tersebut mampu menjelaskan inflasi secara konsisten

sepanjang waktu. Kebanyakan model inflasi menekankan dampak kenaikan upah pada JUB

85

sebagai penyebab utamanya, dan biasanya dikatakan bahwa ada 2 jalur sebab akibat antara

JUB dengan inflasi atau Inflasi karena JUB yang berlebihan.

Menurut Don Patinkin penyebab lain dari inflasi bersifat “politic-economic” , kenapa

demikian ? Nanti akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

8.2. LANDASAN TEORI INFLASI

Analisis ekonomi inflasi mempunyai 2 jalur yang berbeda-beda.

Pertama : yaitu memusatkan perhatian pada hubungan antara pertumbuhan JUB

dengan inflasi serta menelusuri sebab-sebab yang bersifat “ekonomi-

politik” dari JUB.

Kedua : yaitu yang mencoba menganalisis inflasi secara “structural-institutional”

berdasarkan konsep sosiologi terhadap manusia.

Kelompok kedua ini mengatakan bahwa gerakan upah harga lebih

disebabkan karena factor kelembagaan. Sturkutur teknis yang misterius,

serikat buruh, monopoli atau oligopoly, serta meningkatkan aspirasi

masyarakat atau bahkan pertentangan social karena kesenjangan

pendapatan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gordon (1975) yang menolak pendapat bahwa

percepatan JUB dan harga disebabkan karena masyarakat dipengaruhi secara penuh

oleh “capricious” pemerintah. Dia lebih menekankan pada pencarian factor-faktor

yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan inflasi dalam bentuk tekanan

keinginan kelompok terhadap kebijaksanaan yang menyebabkan kenaikan uang dan

juga pemilihan kebijaksanaan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendorong

pemerintah untuk mengakomodasikan tekanan-tekanan tersebut. Hal yang

dikemukakan oleh Gordon tersebut mendapatkan sanggahan dari Brunner (1975),

dimana dia bertanya tentang :

a. Apa yang terjadi di balik evolusi moneter ?

b. Apa yang menjadi sumber pertumbuhan JUB ?

c. Kenapa Bank Sentral mengemukakan pola tersebut ?

86

Menurut Brunner 3 pertanyaan tsb tidak akan dapat dijawab kecuali kalau hubungan

antara sektor pemerintah dengan sektor anggaran pemerintah diketahui, artinya :

Bagaimana proses politik penyusunan anggaran pemerintah. Menurut Brunner,

penjelasan Gordon sangat idealis dan abstrak serta tidak mampu menjelaskan

motivasi dan tujuan politik pemerintah dalam perekonmian.

Pendekatan lain dikenal dengan nama “conflict theory” tentang inflasi di mana

menurut pendekatan ini kelas pekerja dewasa dianggap sebagai elemen kritis dalam

situasi inflasi, karena pendekatan ini menekankan pada hubungan antara tuntutan ex-

ante oleh masyarakat yang berbeda kelasnya terhadap pendapatan dan juga tersedianya

pendapatan (pengusaha ataupun pemerintah) untuk memenuhi tuntutan tsb. Kelas

pekerja dewasa (mantap) dianggap mempunyai aspirasi kuat dalam menuntut kenaikan

upahnya apalagi didukung oleh adanya Serikat Pekerja yang kuat di mana sering

menimbulkan pertentangan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha yang

dampaknya akan terasa pada kenaikan harga.

Pendekatan lain dikenal dengan nama “Price Theoretical Explanation” yang

memusatkan perhatiannya kepada peranan menyangkut anggaran dan paket

kebijaksanaan yang berkaitan dengan sebab akibat inflasi dalam perekonomian. Proses

perubahan harga relatif dipandang sebagai faktor utama penyebab inflasi. Pendekatan

ini didukung oleh 3 kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok Fiscal,

kelompok Wicksell dan Kelompok Moneter, dimana ketiganya berbeda lokasi dan latar

belakangnya.

8.2.1. Kelompok Fiscal dan Wicksell

Memusatkan perhatiannya terhadap hal yang bersifat “non-objects”

Kelompok Fiskal menyatakan bahwa pada umumnya inflasi merupakan hasil

dari pengeluaran pemerintah, sturktur pajak, dan si wajib pajaknya serta

model anggaran belanja eficit dan juga beberapa kebijaksanaan fiscal

lainnya.

Kelompok Wicksell memusatkan penjelasannya pada antisipasi produsen atas

keuntungan riilnya, di mana antisipasi yang konstan akan menggeser kurva

permintaan ke kanan sebagai akibatnya terjadi perubahan juga pada

87

keuntungan riilnya yang mengakibatkan adanya kecenderungan kenaikan

haga.

8.2.2. Kelompok Moneter

Menempatkan perilaku uang sebagai penyebab terjadinya inflasi.

Kelompok ini di lain pihak menempatkan gejala moneter yang diukur dengan

perubahan elative JUB sebagai penyebab utama inflasi beserta akseleratornya.

Ada lagi teori inflasi yang bersifat “Eklektik” yang dikemukakan oleh Keyness

yang mengatakan bahwa kenaikan pengeluaran di atas nilai output pada harga

tertentu akan menyebabkan inflasi, begitu inflasi muncul aparat kelembagaan

serta struktur kelembagaan akan menentukan perilaku serta daya tahan inflasi.

Pendekatan ini pada dasarnya menganggap bahwa inflasi merupakan masalah

ekonomi dan gejala ekonomi yang disebabkan karena berbagai isyu yang

berinteraksi secara luas. Yang selanjutnya kita tidak dapat mengidentifikasikan

manakah factor yang dominan yang harus diperhatikan sebagai penyebab

utama perubahan indeks harga. Menurut teori ini tingkat harga dipengaruhi

oleh beberapa perubahan luas (exogenous variables), dimana menurut mereka

hubungan antara perubahan harga dengan perubahan luar ini tidak stabil;

variasi perubahan luar mungkin berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat

ke tempat lain.

Untuk jenis perekonomian terbuka, akan dibahas model inflasinya dari Model

Skandinavia, Model Moneter dan Model Trunovky.

8.2.3. Model Skandinavia

Ide dasar dari Model Skandinavia adalah bahwa kenaikan upah cenderung

merupakan penyesuaian atas kenaikan upah di sector “tradeable” dan kenaikan

harga untuk “nontradeable” ditentukan oleh dorongan biaya (cost-push) atau

lebih khususnya adalah biaya tenaga kerja. Dalam model ini sisi permintaan tidak

memainkan peranan karena model ini menganggap bahwa “test demand”, yang

merupakan permintaan akibat perubahan perubahan selera, tidak mempunyai

88

pengaruh penting pada kenaikan harga. Model ini mengesampingkan pengaruh

dari biaya produksi yang lainnya.

8.2.4. Model Moneter

Menurut Brunner (1979), model Skandinavia tidak menjelaskan masalah harga

relatif barang-barang “nontradeable” saja. Melalui unit biaya tenaga kerja di

sector “tradeable”. Meskipun demikian hal tersebut juga memberikan tambahan

penapat tentang proses inflasi dengan memperkirakan beberapa akibat dari

kenaikan harga serta berguna untuk menentukan kebijaksanaan yang menyangkut

pendapatan dari 2 sektor yang berbeda produktivitasnya.

Pendekatan Model moneter terhadap karakter inflasi didasarkan atas ekonomika

tradisional, di mana sampai dengan tahun 1971 sebagian besar negara di dunia

dihubungkan satu dengan lainnya pada suatu nilai tukar yang tetap (a fixed

exchange rate), sehingga “perekonomian” dimana permintaan dan penawaran

berinteraksi akan menentukan harga pasaran dunia. Pada situasi yang demikian ini

diperlukan persyaratan tertentu dari kelompok moneter yaitu adanya fungsi

permintaan uang yang stabil pada tingkat perekonomian dunia.

Di dalam model Kelompok Moneter paling tidak ada 2 pilihan teori untuk

menjelaskan transmisi kekuatan inflasi, yaitu :

The price spiece flow mechanism

The price transfer mechanism

8.2.5. Model Trunovky (1977)

Model ini menganalisis inflasi impor dengan kerangkan model konvensional yaitu

Model Keynesian-Phillips untuk perekonomian terbuka jangka pendek.

Dia mengidentifikasikan serta menunjukkan bagaimana pengaruh masing-masing

bagi perekonomian domestik.

Pertama : Adanya kenaikan harga barang yang diproduksi oleh negara asing

akan menurunkan harga relatif barang-barang domestik, sehingga

akan menyebabkan kenaikan permintaan akan barang tersebut.

89

Kedua : Pengaruh terhadap neraca pembayaran secara langsung akan

mempengaruhi JUB

Ketiga : Kenaikan harga akan menyebabkan produse di dalam negeri

meningkatkan harga jualnya (dampak dorongan biaya).

Keempat : Akhirnya harga barang impor, ceteris paribus, akan meningkatkan

seluruh biaya hidup.

Dikatakan bahwa keempat jalur tersebut adalah sbb :

1. Dampak substitusi

2. Dampak langsung neraca pembayara

3. Dampak dorongan biaya

4. Dampkan langsung biaya hidup

90

KEBIJAKAN MONETER INTERNASIONAL

9.1. SISTEM KURS VALUTA ASING

Dalam perekonomian terbuka seperti Indonesia, perdagangan tidak saja melibatkan

barang dan jasa namun juga menyangkut mata uang asing.

Apabila kita perhatikan sejarah “Sistem Moneter Internasional”, pembagian

sejarah dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu :

Periode I : tahun 1880 s/d 1914 : Perekonomian Internasional menggunakan

system standard emas

Periode II : tahun 1918 s/d 1940 : merupakan masa transisi, disebabkan karena

kekacauan perekonomian internasional akibat perang dunia I & II. Pada periode

ini pembayaran internasional dilakukan dengan kerjasama-kerjasama dan

perjanjian khusus antar negara.

Periode III : tahun 1945 s/d 1971 : system moneter internasional mempergunakan

system bretton woods. Dalam system ini kurs (daya tukar) mata uang asing

dinyatakan dalam US Dollar. Fluktuasi kurs relatif tetap, dan mekanismenya

diatur oleh Badan Moneter Internasional (International Monetary Funds : IMF).

Sifat dari kurs valas tergantung dari sifat pasar. Apabila transaksi jual-beli valas dapat

dilakukan secara bebas di pasar, maka kurs valas akan berubah sesuai dengan

perubahan permintaan dan penawaran.

Apabila pemerintah menjalankan kebijaksanaan stabilitas kurs, tetapi tidak dengan

mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah di dalam batas

yang kecil (biasanya disebut dengan system kurs tetap).

Pemerintah juga dapat menguasai sepenuhnya transaksi valas. Dalam hal ini kurs tidak

lagi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. System ini disebut dengan exchange

control.

91

Kegiatan stabilisasi kurs dapat dijalankan dengan cara sebagai berikut :

“Apabila tendensi kurs valas akan turun maka pemerintah membeli valas di pasar.

Dengan tambahnya permintaan dari pemerintah maka tendensi kurs turun dapat

dicegah.”

“Sebaliknya apabila tendensi kurs naik, maka pemerintah menjual valas di pasar,

sehingga penawaran valas bertambah dan kenaikan kurs dapat dicegah.

Usaha untuk mencegah kenaikan kurs valas ini bagi pemerintah lebih sulit, karena

cadangan valas yang dimiliki terbatas. Keterbatasan ini mungkin menyebabkan

pemerintah tidak bisa sepenuhnya untuk mengembalikan kurs ke tingkat yang

dikehendaki. Sedangkan usaha untuk mencegah penurunan kurs lebih mudah

dijalankan, sebab pembelian valas oleh pemerintah dilakukan dengan menggunakan

cadangan mata uang sendiri. Besarnya cadangan mata uang sendiri di bawah

kekuasaaan atau pengawasan pemerintah, bahkan kalau kekurangan pemerintah dapat

mencetak uang.

9.2 SISTEM STANDAR EMAS

Suatu negara yang mempergunakan system standar emas dapat dikatakan tidak ada

perjanjian khusus antar negara dalam kaitannya dengan system pembayaran

internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional yang dipergunakan adalah

aturan yang tidak tertulis (hokum pasar). Negara yang mempergunakan system standar

emas menentukan sendiri mata uangnya dalam nilai emas tertentu, dan kemudian bank

sentral diperbolehkan membeli atau menjual emas secara bebas seseuai dengan kurs

yang telah ditetapkan. Demikian pula impor dan ekspor emas dibebaskan.

Yang penting dari system ini adalah masyarakat harus yakin bahwa pemerintah akan

mematuhi peraturan dan system yang telah ditetapkan. Dengan demikian, fluktuasi

kurs harus ditekan seminimal mungkin dan perubahan “kurs” akibat adanya

92

perdagangan internasional harus dikoreksi supaya kurs mata uang dalam negari

terhadap emas menjadi relatif tetap.

Secara umum, suatu negara dikatakan memakai standar emas apabila :

Nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu

Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas

Pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak

terbatas pada harga tertentu (yg sdh disepakati pemerintah).

Dalam system standar emas. Kurs mata uang suatu negara terhadap negara lain

ditentukan dengan dasar emas.

Misalnya : Amerika menentapkan bahwa US $ 4 = 0,5 gram emas dan Inggris

menetapkan : £1 = 0,5 gram emas. Maka kurs antara dollar dan poundsterling adalah :

: £1 = US $ 4. Kurs ini akan stabil selama syarat-syarat diatas dipenuhi dan lalulintas

emas besar bergerak.

Dalam realitanya (kenyataan) : Kurs ini berubah-ubah di dalam batas-batas yang

ditentukan oleh besarnya ongkos angkut emas.

Contohnya :

Ongkos angkut setiap 0,5 gram emas adalah US $ 0,05 , maka batas tertinggi kurs

poundsterling adalah 1 = US $ 4,50 (ttk emas ekspor) dan batas terendahnya adalah :

£1 = US $ 3,50 (ttk emas impor).

Apabila kurs di pasar melebihi £1 = US $ 4,50 , maka akan terjadi aliran emas keluar

Amerika, artinya pembayaran transaksi ke Inggris akan lebih murah apabila dipayar

dengan emas, sehingga kurs poundsterling tidak akan lebih tinggi dari £1 = US $ 4,50.

Sebaliknya apabila kurs di bawah titik emas impor (misalnya : £1 = US $ 3,00), maka

terjadi aliran emas masuk ke Amerika, artinya apabila Amerika surplus di dalam

neraca perdagangan luar negerinya, maka surplus tsb akan lebih menguntungkan bagi

Amerika apabila diterima dalam bentuk emas.

93

DAFTAR PUSTAKA

Catur Sugiyanto, Ekonomi Uang dan Bank, Penerbit Gunadarma, Jakarta, 1993

Imamudin Yuliadi, Ekonomi Moneter, PT. Indeks, Jakarta, 2008

Iswardona.SP Uang dan Bank, Edisi 4 BPFE UGMYogyakarta 1994

Mandala Manurung, Prathama Rahardja, Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian

Kontekstual Indonesia), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Nopirin, Ekonomi Moneater, Edisi 4 BPFE UGM Yogyakarta 2000

Roger LeRoy, Modern Money and Banking, Third Edition , Mc Graw Hil Int3ernational

1993

http://www.bi.go.id