EFEKTIFITAS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENJARA BAGI

PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN GENG MOTOR

DIHUBUNGKAN DENGAN

USAHA-USAHA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Anak adalah tulang punggung bangsa dan anak adalah generasi penerus

bangsa. Kata-kata tersebut adalah suatu hal yang terus direproduksi dalam usaha-

usaha untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak yang terjerat kasus hukum

khususnya ditujukan pada criteria anak dengan usia di bawah 18 tahun yang

terjerat kasus tindak pidana kekerasan geng motor yang telah mengakibatkan

korban jiwa. Betapa sakralnya hak-hak anak ini dalam kata-kata di kalimat

pembuka di atas sehingga anak terus diagungkan untuk menjadi tumpuan dan

harapan dalam menyongsong hari esok Indonesia yang lebih baik .

Ketika seorang anak ditempatkan dalam posisi yang bersifat sentral

terlepas dari tindak pidana yang telah dilakukannya, sejatinya pula terhadap anak

ini perlu adanya perlindungan akan hak-hak dasarnya. Termasuk hak untuk

memajukan pola pikirnya serta khususnya memajukan hak seorang anak dalam

pemenuhan akan standar pendidikan di Indonesia.

Umumnya yang terjadi di masyarakat yang berbuat kejahatan dan

melanggar aturan maka akan dikenai hukuman yang biasa dipakai yakni penjara.

Dan menjadi ironis jika hal tersebut terjadi pada anak-anak dengan usia di bawah

18 tahun dengan mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak harus

merasakan penjara atas perbuatan pidana yang telah dilakukan yang tentunya

1

mereka akan kehilangan hak-haknya yang terpenting yakni pendidikan. Hal

tersebut akan terjadi pada pelaku tindak pidana kekerasan geng motor yang para

pelakunya masih berusia belasan tahun dan masih duduk di bangku SMU

sehingga apabila pidana penjara diberlakukan baginya maka tentu haknya untuk

mendapatkan pendidikan akan berkurang bahkan tidak akan terpenuhi.

BAB I

POSISI KASUS  DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Posisi Kasus

             Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini mengenai aksi ulah para

Geng Motor yang dalam salah satu ulahnya telah menewaskan salah seorang

anggota TNI AL dan masih banyak ulah-ulah geng motor ini dalam

mengganggu ketertiban masyarakat, selain melukai atau membahayakan nyawa

dan keselamatan orang lain juga mereka merusak fungsi dari fasilitas umum.

Kepolisian yang merupakan salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem

peradilan pidana Pihak aparat peneggak hukum (polisi) harus bertindak ekstra

cepat dalam menanggulangi masalah geng motor ini, karena kepolisian

merupakan salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana.1        

Setidaknya setelah ditangkapnya para pelaku geng motor yang

melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang tak bersalah tersebut diatas

dapat pula sedikit terkuak mengenai seluk beluk geng motor. Geng motor

1IS.Heru Permana, Politik Kriminal, (Yogyakarta, 2007).

2

adalah sebagai sebuah kumpulan orang dalam masyarakat yang memiliki hobi

yang sama dalam hal motor hingga hal apa atau perbuatan apa saja yang telah

dilakukannya sengaja diatur untuk suatu tujuan tertentu.2  Geng motor yang

beberapa waktu lalu melakukan aksi yang sangat kontroversial karena aksinya

tersebut dengan melakukan kekerasan berupa penganiayaan terhadap orang lain

hingga meninggal dunia dapat mempermudah pihak Kepolisian. Kepolisian

sebagai penegak hukum melalui kebijakannya dapat menegakkan norma-norma

hukum dalam masyarakat.3 Kepolisian sebagai penegak hukum melalui

kebijakannya dalam menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat

dapat terwujud hingga ketertiban, perlindungan, pengayoman serta pelayanan

kepada masyarakat dapat terlaksanakan tanpa kecuali..4

             Setelah adanya pelaku kekerasan yang yang dilakukan oleh anggota

geng motor ditangkap polisi, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya anggota

geng motor atau para pelaku yang melakukan aksi kekerasan dengan cara

penganiayaan terhadap orang lain hingga meninggal dunia tersebut, ternyata

kebanyakan dari usia mereka yang terlibat adalah masih berusia belasan tahun

dan kebanyakan pula dari mereka masih tercatat sebagai siswa Sekolah

Menengah Umum (SMU).

2CST, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,

(Jakarta, 1989).

3Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung, 2005).

4Bunyi Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3

          Dengan mengingat usia anggota geng motor serta para pelaku

kekerasan yang menamakan dirinya sebagai anggota geng motor tersebut yang

masih relatife berusia belasan tahun dan masih duduk di bangku SMU, tak

pelak lagi usaha berbagai pihak tertentu yang dalam hal ini para sub-sub sistem

khususnya pihak kepolisian, mulai mengembangkan penyelidikanya sebagai

upaya dalam mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari

maka pihak kepolisian dengan langkah preventifnya mengadakan kerja sama

dengan semua sekolah di semua wilayah yang terjangkit aksi kekerasan geng

motor ini termasuk dengan instansi pemerintah yaitu Departemen Pendidikan

Nasional.

2. Permasalahan Hukum       

Dari kasus posisi yang telah diurakaikan diatas, penulis mencoba

mengkaji beberapa permasalahan hukum yang dinilai menarik dalam fenomena

aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor beberapa waktu lalu atau

bahkan hingga saat ini yang nyata-nyata telah merugikan masyarakat bahkan

telah menimbulkan korban jiwa. Adapun permasalahan-permasalahan hukum

yang menjadi objek kajian penulis diantaranya :

1. Jika para pelaku aksi kekerasan yang menamakan dirinya geng motor ini

kebanyakan berusia belasan tahun, ancaman pidana seperti apa yang patut

dan pantas untuk mereka mengingat bahwa mereka masih duduk di bangku

SMU ?

4

2. Apakah batasan usia 8 tahun menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997

tentang Pengadilan Anak dapat berlaku mutlak terhadap pelaku tindak

pidana geng motor dengan usia lebih dari 8 tahun ?

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

Memang bisa dikatakan sangat dramatis jika kita mengingat bahwa para

pelaku aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini kebanyakan berusia

belasan tahun atau masih duduk di bangku SMU yang rata-rata diantara mereka

yang masih duduk di bangku SMU tersebut usianya berkisar antara 15 hingga

17 tahun dan tidak menutup kemungkinan usia SMU sekarang mencapai usia

18 tahun. Ceritanya akan menjadi lain lagi jika usia seorang pelaku aksi

kekerasan geng motor tersebut telah melewati usia 16 tahun yang berarti hal

tersebut secara ketentuan undang-undang hukum pidana dapat dikenai ancaman

pidana itu sendiri. Dan ceritanya pula akan berlainan lagi jika usia pelaku

berumur 16 tahun dan tentunya pula jika melihat ketentuan mengenai batasan

usia tersebut belum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dan diantara

kedua cerita batasan umur menurut KUH Pidana, maka penulis setidaknya

melihat kondisi pelaku yang katakanlah telah berusia lebih dari 16 tahun yang

berarti tentunya dapat dikenai ancaman pidana, akan tetapi melihat segi lain

dengan mengingat bahwa pelaku tersebut masih duduk di bangku SMU  yang

dilihat dari kondisi psikologisnya masih labil dan bahkan ketika dia sedang

berada dalam pemenuhan hak-haknya dalam hal pendidikan mereka harus

5

terpaksa meninggalkannya dengan alasan harus mempertanggungjawabkan

secara pidana terhadap apa yang telah dilakukannya.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan

belum kawin5. Selain itu dalam ketentuan lain yang membahas tentang anak

yakni dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

bahwa batasan usia anak adalah belum berumur 18 tahun dan belum pernah

kawin.6

Melihat dari kedua batasan dewasa menurut kedua ketentuan undang-

undang tersebut diatas, maka batasan usia yang pasti menurut Dadang

Sukmawijaya untuk tindak pidana anak adalah 8 tahun.7

Batasan usia 8 tahun tersebut dalam hal tindak pidana anak

di Indonesia memang sangat rendah dan kurang memperhatikan kondisi

mengenai hal pemenuhan hak dasarnya sebagai warga Negara dalam

pendidikan. Dalam hal ini lebih diperparah lagi dengan bentuk ancaman pidana

berupa pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun,

padahal kebanyakan pelaku kekerasan geng motor ini berusia 18 tahun ke

5

Bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

6 Bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

7Dadang Sukmawijaya dalam jurnal media perlindungan anak RESTORATIVE.edisi VIII Volume III 2007.

6

bawah  dan pula masih mengenyam bangku pendidikan yang bukan merupakan

solusi untuk membuat anak menjadi sadar atau lebih baik, justru dengan

banyaknya anak yang ditahan, maka semakin banyak pula kejahatan-kejahatan

yang akan terjadi di kemudian hari setelah si anak tersebut keluar.8

Pendapat lain mengemukakan bahwa solusi pemenjaraan bagi pelaku

tindak pidana di bawah 18 tahun dapat menimbulkan stigma atau cap jahat bagi

para pelakunya. Selain itu pidana penjara tidak dapat dijatuhkan terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana dan lebih tepat adalah ancaman-ancaman pidana

yang tidak menimbulkan stigmatisasi, pidana denda dan pidana dengan syarat,

akan tetapi ancaman pidana tersebut bersifat mengfungsionalisasikan pada

suatu hal yang memiliki dampak positif bagi anak sebagai pelaku tindak

pidana.9

Di sisi lain jika melihat fenomena geng motor dengan usia belasan

tahun dengan pendapat tentang pertanggung jawaban pidana sebagai dasar dari

adanya suatu kesalahan,10 maka pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota

geng motor tadi yang terbukti bersalah oleh putusan pengadilan atas suatu

perbuatan yang telah dilakukannya itu, tentunya pidana akan diberikan kepada

si pelaku yang bersalah tadi, selain itu pidana tersebut pun harus disesuaikan

dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada

8

Ibid.

9 Dwidja Priyatno Loc.Cit.

10Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, (Bandung, 1990).

7

kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana apa yang

tepat bagi si terdakwa.11

Mengenai solusi pemenjaraan bagi pelaku di bawah usia 18 tahun

tersebut jika dilihat dari segi politik kriminal yang tentunya dengan

mempertimbangkan perkembangan zaman, maka solusi pidana penjara bagi

pelaku tindak pidana dengan usia di bawah 18 tahun tersebut bersifat

pembangunan terhadap hukum nasional, akan tetapi pembangunan hukum itu

sendiri dapat bersifat kriminogen.

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

             Pada bab ini penulis akan mencoba membahas beberapa hal terkait

dalam permasalahan hukum yang telah disusun di atas tentunya dengan

mengacu pada asas-asas, teori-teori dan pendapat-pendapat dalam ilmu hukum

tentang permasalahan hukum yang pada intinya mempermasalahkan tentang

hilangnya hak seorang warga Negara dalam pemenuhan pendidikan dan

efektivitasnya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana dengan usia di bawah

18 tahun.

11

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung,

2005).

8

Seperti yang telah diketahui bahwa pelaku tindak pidana kekerasan

oleh geng motor ini rata-rata usianya masih belasan tahun dan kebanyakan pula

dari mereka masih duduk di bangku sekolah, maka setidaknya ancaman

hukuman pidana yang akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan

oleh geng motor ini yang masih berusia di bawah 18 tahun tidak mengurangi

bahkan tidak menghilangkan hak-haknya dalam pemenuhan standar pendidikan

di Indonesia sebagaimana yang telah diatur oleh konstitusi Negara Republik

Indonesia yaitu UUD 1945.

Apabila dilihat dari segi penegakkan hukum (Law Enforcement) maka

hukum harus tetap harus ditegakkan oleh para penegak hukum tanpa

pengecualian. Adapun anggapan bahwa sanksi pidana yang diterima oleh

pelaku itu hanya merupakan suatu segmen dalam pencegahan kejahatan di

masyarakan juga sebagai upaya  yang menekankan pada usaha mengurangi

kesempatan melakukan kejahatan yang serupa.

Meskipun demikian bahwa kebijakan integral dari masing-masing sub-

sub system tentunya harus memperhitungkan dengan keadaan di sekitar pelaku

tindak pidana geng motor. Meskipun seorang pelaku tindak pidana dalam hal

ini anggota geng motor dinyatakan telah bersalah maka harus pula diperhatikan

mengenai hak-haknya yang telah diatur oleh Negara terutama dalam hal

pendidikan. Jadi meskipun seorang pelaku geng motor yang masih duduk di

bangku SMU dinyatakan bersalah, bukan berarti hak-haknya dalam pemenuhan

standar pendidikan dapat dikurangi atau bahkan hilang begitu saja.

9

Di lain hal mengingat bahwa meskipun berlaku pidana penjara bagi

pelaku tindak pidana kekerasan oleh geng motor tersebut, maka harus

dipertanyakan apakah efektif pidana penjara bagi para pelaku tindak pidana

dengan usia belasan tahun yang sebenarnya masih membutuhkan pembinaan

dan pendidikan.

Istilah penjara dari segi hakikat pengertiannya memanglah sangat

matang akan tetapi sesuai dengan keadaan sekarang dimana istilah pidana

penjara bagi anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana hanya akan

menimbulkan suatu stigmatisasi yang sangat kuat di masyarakat sebagai anak

yang nakal, kriminal dan stigma yang negatif lainnya.

Meskipun pidana penjara harus diberlakukan bagi mereka tetapi harus

ada alternatif lain bagi pelaku tindak kekerasan oleh geng motor maupun

pelaku tindak pidana anak lainnya. Alternatif tersebut tentunya harus mengarah

pada restorative justice bagi si anak dimana hukuman tidak melulu bersifat

keadilan pembalasan   (retributive) akan tetapi harus bersifat hukuman  yang

bersifat pemulihan.

BAB V

KESIMPULAN

10

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pidana

dalam hal ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana geng motor

yang masih berusia belasan tahun yang masih duduk di bangku sekolah

setidaknya tidak bersifat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak-haknya

akan pemenuhan standar pendidikan nasional di Indonesia.

Selain itu meskipun pidana penjara harus berlaku bagi mereka ( pelaku

kekerasan geng motor), maka pidana penjara yang memang harus berlaku

adalah pidana penjara yang memang dibuat secara khusus untuk usia di

bawaha 18 tahun dan pidana penjara yang berlaku ini harus juga berupa

pidana penjara yang bersifat pemulihan secara mutlak terhadap kondisi si

pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana geng motor.

Dengan maraknya aksi kekerasan geng motor ini setidaknya pemerintah

dapat memikirkan tentang bagaimana caranya menanggulangi permasalahan

geng motor tanpa harus membubarkan geng motor, karena pada dasarnya

geng motor ini dapat bersikap sebagaimana mestinya dan pula sesuai dengan

hobinya jika pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk

menyalurkan hobi para anggota geng motor.

Istilah penjara dari segi hakikat pengertiannya memanglah sangat

matang akan tetapi sesuai dengan keadaan sekarang dimana istilah pidana

penjara bagi anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana hanya akan

menimbulkan suatu stigmatisasi negatif yang sangat kuat di masyarakat

sehingga usaha pembinaan terhadap anak tersebut yang seharusnya

11

dilanjutkan kembali setelah masa pidananya selesai akan terhambat karena

stigmatisasi tersebut.

Dan meskipun hal tersebut harus berlaku dalam artian pidana penjara

maka harus pula  disertai dengan adanya alternative treatment bagi pelaku

tindak kekerasan oleh geng motor maupun pelaku tindak pidana anak lainnya.

Alternatif tersebut tentunya harus mengarah pada restorative justice bagi si

anak dimana hukuman tidak melulu bersifat keadilan

pembalasan  (retributive) akan tetapi harus bersifat hukuman  yang bersifat

pemulihan.

Kesimpulannya adalah bahwa pidana penjara bagi pelaku tindak pidana

yang masih berusia di bawah 18 tahun dilakukan oleh geng motor akan

dirasakan kurang efektif karena justru akan menghentikan proses

perkembangan pola pikir mereka terhadap pembinaan pendidikan mereka

sendiri.

12

13