1

KONTESTASI WACANA

EDISI DESEMBER 2014 TERBIT BULANAN

PERNYATAAN SIKAP MENOLAK PEMBANGUNAN GEDUNG 80 MILYAR

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. Tetapi, kebija-kan itu mestinya terlegitimasi oleh kemasukakalan publik. Itulah dalil kebijakan publik, yang harusnya dipahami oleh pemerintah. Pembangunan sekretariat wali kota yang direncanakan oleh pemerintah kota Cirebon, yang menghabiskan anggaran sampai 80 milyar, dengan bangunan 8 lantai, sungguh tidak masuk akal. Karena tidak ada yang urgency untuk mem-bangun gedung wali kota sampai dengan 8 lantai, apa lagi dengan angka yang begitu fantastis. Dan itu merupakan pemborosan anggaran. Jika jernih melihat keadaan yang sesungguhnya, di Kota Cirebon banyak sektor yang mesti dipenuhi oleh pemerintahan kota dalam sektor pendidikan, dan itu lebih utama untuk publik: Belum terselenggaranya pendidikan gratis seluruhnya sampai 12 tahun di

Kota Cirebon. Tidak adanya subsidi „buku umum‟ untuk pelajar dan mahasiswa bagi

warga Kota Cirebon. Belum meratanya infrastruktur dan suprastruktur lembaga pendidikan di

Kota Cirebon. Belum maksimalnya fasilitas yang tersedia, seperti perpustakan di Kota

Cirebon. Belum adanya jaminan, bahwa setiap

pelajar atau mahasiswa bisa lulus dengan membawa ijazah (bagi yang ada kendala atau tidak mampu).

Inilah prioritas publik yang mestinya dipe-nuhi oleh pemerintah kota Cirebon. Karena sektor pendidikan juga adalah amanat pem-bukaan undang-undang dasar yang harus dijalankan semua pemerintahan di seluruh Indonesia. Demi terciptanya kecerdasaan seluruh bangsa.

1 Pernyataan Sikap 4 Perempuan Oleh : Gugun & Winda 6 Kekuasaan dan Kekerasan Oleh : Henry Adrian 8 Makna Dibalik Lagu

Manusia Setengah Dewa Oleh : Kirno Ma’arif 11 Tradisi Nonetis Oleh: Regi Permadi

2

Berdasarkan Undang-undang 26 tahun 2007 tentang penataan tata ruang, setiap kota dan kabupaten wilayah menyediakan minimal 30% RTH dari luas keseluruhan tata ruang. Dan menurut data terakhir di media, Kota Cirebon baru memenuhi RTH 9%, dan masih kekurangan mencapai 11% lagi. Kebijakan inilah yang harusnya segera dan utama di selenggarakan, karena berpengaruh langsung dengan publik. Bukan hanya itu, fasilitas-fasilitas publik pun banyak yang tidak memenuhi standar. Seharusnya pemerintah lebih mengupaya pembangunan pada sektor publik seperti: Membangun taman kota atau ruang publik yang nyaman, aman dan sesuai standar.

Membangun sport center yang sesuai standar dan dibutuhkan oleh publik. Menyediakan galeri atau audiotorium di Kota Cirebon. Memperbaiki, menata dan membangun halte, trotoar dan jalan sesuai standar. Menjadikan kota yang bersih dan hijau, dengan menanam pohon dinding. Inilah pembangunan yang utama, yang mestinya dilakukan oleh pemerintah kota Cirebon. Karena kota yang beradab terlihat dari apa yang tersedia pada ru-ang publik. Menurut data terakhir mengenai jumlah keluarga miskin di Kota Cirebon mencapai 44, 93% . dan jika data ini menjadi pijakan, sungguh banyak hal-hal yang harusnya dengan cepat dikerjakan pemerintahan kota untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Demi untuk meningkatkann taraf hidup masyarakat Kota Cirebon yang lebih baik. Itulah general kebijakan yang mestinya dilaksanakan secara progresif oleh pemerintah kota. Tetapi, fakta menunjukan bahwa ada salah satu daerah di Kota Cirebon, yang mestinya mendapatkan perhatian khusus dalam meningkatakan pembangunan, daerah itu adalah Argasunya. Secara infrastruktur dan suprastrukur harusnya pembangunan itu lebih diprioritaskan untuk dapat ditingkatkan, dengan upaya: Membangun akses jalan dan penerangan, dengan memenuhi standar. Membangun akses pendidikan yang berkualitas sama. Pengadaan rumah murah dan layak.

Upaya pertumbuhan ekonomi secara progresif. Memberikan pemberdayaan bagi komunitas-komunitas daerah setempat.

3

Inilah prioritas pembangunan, agar dapat terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh warga kota Cirebon. Didalam tubuh perempuan melekat berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan biologis, ekonomi, culture, dan politik. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang afermatif untuk perempuan. Bahwa pos anggaran yang dilakukan oleh pemangku kebijakan telah lama mendiskriminasi kepentingan perempuan, karena: Pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk perawatan

mobil dinas dibanding untuk membeli vitamin untuk ibu hamil. Pemerintah lebih mengutamakan membangun gedung milyaran rupiah

dibandingkan untuk menyelamatkan perempuan putus sekolah, karena biaya lebih diprioritaskan bagi saudara laki-kali.

Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil mestinya lebih ditingkatkan, untuk mencegah potensi kematian sewaktu melahirkan.

Mencegah semakin banyaknya perempuan terjebak prostitusi, serta mereka yang terpaksa memilih menjadi buruh migran akibat pemisikinan.

Dari analisa diatas, kesemuanya adalah keperhatinan para perempuan. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan afermatif untuk perempuan. Karena menjung-jung kepentingan perempuan, sama saja kita mengupayakan peradaban. Anggaran yang akan di distribusikan untuk pembangunan sekertariat pemerin-tah kota Cirebon yang sebesar 80 milyar, mestinya dapat di distribusikan pada sektor yang lebih mementingkan publik. Karena itu adalah yang utama sebagai kebutuhan dasar publik, dan dapat dirasakan langsung oleh publik. Dari semua uraian diatas, kami yang tergabung dalam Barisan Aksi Solideri-tas Mahasiswa untuk Demokrasi (BASIS) mendorong pemerintah kota dan DPR-D kota Cirebon untuk mengkoreksi dan mengevalusi kembali kebija-kan yang telah direncanakan. Ini semua demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Kota Cirebon.

BASIS-2014

4

PEREMPUAN

Setiap orang harus mendapat tempat yang sama sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai manusia yang bermartabat dalam kehidupan bernegara. Termasuk didalamnya adalah pemenuhan hak dan kewajiban untuk perempuan. Mereka, para perempuan harus mendapatkan proporsi yang sama atas hak asas-inya seperti halnya dengan laki-laki. Dan itu merupakan salah satu kewajiban Negara yang harus dipenuhi. Tetapi, ditengah wacana penegakan HAM yang semakin berkembang, masih banyak terjadi tindak kekerasan maupun diskrimi-nasi yang dialami oleh kaum perempuan.

Di kehidupan masyarakat yang semakin maju, sering kali kita menden-gar bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih mengutamakan emosional dibandingkan rasionalitasnya. Mereka masih dipandang oleh masyarakat seba-gai manusia yang menurut “kodratnya” perempuan itu makhluk yang lemah lembut, penyabar, penyayang, atau kita sering mendengar bahwa perempuan hanya dapat mengurus dapur, sumur dan kasur. Stigma-stigma negatif yang sering kita dengar di sekeliling kita membuat perempuan lebih terkesan menjadi makhluk yang sangat lemah. Karena pandangan dikotonomis tersebut, yang akhirnya membuat kaum perempuan sulit untuk memperoleh hak-haknya, baik dalam ranah privat maupun publik. Begitu pula kemungkinan bahwa perem-puan mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan dari kaum laki-laki baik secara fisik maupun mental. Ini merupakan sebuah “ketidakadilan” yang harus ditanggung oleh perempuan.

Hingga saat ini masih banyak kita temukan berbagai tindak kekerasaan yang diterima oleh kaum perempuan, diantaranya kekerasan fisik, psikologis, seksual, financial dan lain sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan meru-pakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perem-puan. tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut oleh organisasi Perserika-tan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan. Menurut UNIFEM (dana PBB untuk perempuan) tentang kekerasan menunjukan bahwa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan, di Indonesia sendiri sekitar 11,4 % atau sekitar 24 Juta perempuan pernah mengalami kekerasan. Kekerasan pada perempuan dapat terjadi dimana saja seperti di lingkungan keluarga (Rumah Tangga) dan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Kekerasan pada perempuan kini terjadi karena di latarbelakangi masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya patriarki yang mendudu-kan laki-laki sebagai mahluk superior dan perempuan sebagai mahluk interior dan juga pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.

Namun, disamping kemajuan pengetahuan yang semakin berkembang kita kurang menyadari bahwa disekeliling kita terdapat perempuan-perempuan yang mempunyai peran penting dalam perkembangan kehidupan bernegara. Jika dilihat dari sejarah, pergerakan perempuan memiliki andil besar dalam proses kemerdekaan Indonesia, salah satu diantarnya adalah RA. Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk dapat mendapatkan ilmu pengeta-huan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Selain mengajar, ia pun

5

mendirikan sekolah untuk perempuan di Jepara dan kemudian di Rembang. Selanjutnya berdiri pula sekolah RA Kartini di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon.

Perjuangan RA. Kartini dalam memberikan pendidikan untuk perem-puan, dapat memberikan inspirasi pada perempuan lainnya dimasa kini, bahwa-sanya perempuan tidak perlu ragu untuk berkarya di dunia pendidikan dan tidak melulu harus berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Melalui pendidikan, perempuan mempunyai partisipasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki.

Ada pula tokoh perempuan yang sangat mempunyai pengaruh besar dalam dunia perpolitikan di Indonesia masa kini, yaitu Sri Mulyani. Mantan Menteri Perekonomian pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yud-hoyono. Karirnya semakin menanjak bahkan sampai ke mancanegara, hingga World Bank memintanya untuk menjadi managing director. Lalu namanya juga menempati urutan ke 55 dalam 100 tokoh perempuan yang paling berpengaruh dunia. Untuk level Asia, Sri Mulyani menempati urutan ke tujuh. Sebuah pres-tasi yang membanggakan untuk Negara dan khususnya untuk perempuan Indo-nesia.

Dari segelintir kisah perjuangan “wonder woman” tersebut, masih ban-yak lagi para perempuan hebat lainnya yang patut diapresiasi. Seperti Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai presiden Indonesia ke-5, Marsi-nah, Tri Rismaharini, Ane Avantie seorang desainer baju Kebaya lulusan SD na-mun karyanya telah dapat menembus pasar internasional dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah cerminan bahwa kekuatan seorang perempuan sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan kehidupan masyarakat bernegara mau-pun dalam masyarakat internasional.

Sebagai individu, kita terlalu naif untuk dapat mengakui bahwa begitu banyak perempuan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan zaman, sebagai masyarakat kita juga harus turut serta memberikan “tempat yang layak” bagi kaum perempuan sehingga mereka tidak lagi menjadi bagian yang terpinggirkan. Begitu juga seharusnya dengan pemerintah yang tidak begitu saja menutup mata dengan segala bentuk kekerasan yang di alami dengan kaum perempuan. Dengan adanya Komnas Perlindungan Perempuan harusnya pemerintah dapat dengan mudah untuk mengontrol dan memfokuskan segala bentuk kekerasan pada perempuan. Karena bagaimanapun kekerasan yang diterima oleh kaum perempuan tersebut masuk kedalam pelanggaran HAM yang salah satunya adalah untuk dapat hidup dengan nyaman.

Dari keseluruhan komponen, baik masyarakat maupun pemerintah, mempunyai sinergi yang sama untuk melindungi perempuan akan hak-haknya. Disinilah poin yang akan menjadi kebanggan suatu Negara, jika dalam masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena suatu Negara akan dihargai oleh Negara lain, jika Negara itu dapat menempatkan martabat dan kehormatan manusia.

oleh : Subkhi Gugun Gumelar dan Winda Ramaditha

6

KEKUASAAN DAN KEKERASAN

Kekuasaan sebagai "to act in concert" dimaksud sebagai seni (art) menye-lenggarakan kehidupan bersama secara demokratis yang sanggup memadukan cita-cita bersama guna mencapai kebaikan bersama (common good). Dari kon-sep dasar itulah yang seharusnya diucapkan seseorang ketika memproklamirkan diri sebagai politisi agar tidak menginvasi dan menjajah kepentingan publik dengan kepentingan private yang non-politis. Kekuasaan bukan berdasarkan relasi "perintah-ketaatan" (command-obedience), tetapi berdasarkan opini (kebebasan menyatakan pendapat) dan dukungan semua pihak dalam sebuah komunitas publik. Kekuasaan adalah manifestasi sebuah tindakan bebas yang dilakukan bersama-sama orang lain dalam sebuah komunitas politik yang mem-beri ruang seluas-luasnya bagi diskusi, debat politik dan perbedaan pandangan atau keberagaman perspektif. Karena dari situlah kita memperoleh kemer-dekaan pikiran yaitu kebebasan sebagai syarat utama tindakan dalam medan pengalaman dan pengamalan. Kekerasan merupakan manifestasi dari kekuasaan yang menindas. Karena kekerasan itu justru dapat menghancurkan kekuasaan dengan membunuh kemampuan berpikir rasional sekaligus menolak konsensus "tujuan-tujuan politik dan publik" oleh seluruh anggota polis. Kekerasan sebagai senjata mempertahankan kekuasaan diterima begitu saja dalam masyarakat yang mempercayai pemegang kekuasaan sebagai titisan Tuhan, atau memanfaatkan aspek psikologis manusia yang cenderung patuh pada kekuasaan karena rasa takut pada penguasa yang berpeluang menjadi sewenang-wenang. Wujud paling nyata dari model kekuasaan yang menindas dengan kekerasan adalah penderitaan, ketidakadilan (injustice), tidak dihormatinya martabat manusia atau hak asasi manusia, dan ketiadaan atau meniadakan akses kepada kekuasaan. Karena watak politik selalu dimaknai sebagai perjuangan demi kekuasaan semata, dan hal ini akan memproduksi jenis kekuasaan menindas yang syarat akan kekerasan serta meniadakan gagasan. Ruang partisipasi politik yang mengandaikan adanya kebebasan justru berubah menjadi penjara yang siap mengkrangkeng pikiran-pikiran yang mengancam kekuasaan tiran. Padahal kekuasaan itu lahir dari perdebatan yang bebas dan setara, bukan lahir dari sepucuk senjata dan sehelai rekening. Ruang publik yaitu ruang dimana bekerjanya sebuah kekuasaan tidak boleh terinfeksi oleh virus-virus yang non-politis yaitu kepentingan private pemegang kekuasaan, karena kekuasaan ada dimaksudkan untuk menyelenggarakan kepentingan publik. Oleh karena itu, virus politik seperti intoleransi, injustice dan kekerasan finansial yaitu penyalahgunaan kekayaan karena terkonsentrasinya sumber daya material ditangan segelintir orang dan menyumbat aliran distribusi kekayaan secara adil. Kemacetan lalu lintas dalam ruang publik disebabkan oleh ruang private yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan ruang publik, dan fungsi kekuasaan adalah mengatur lalu lintas itu agar tidak terjadi kecelakaan peradaban. Kekuasaan yang lahir dari proses politik yang tidak baik dan jauh dari prinsip keadilan akan menghasilkan produk-produk politik yang tidak layak

7

dikonsumsi oleh lambung publik. Ruang politik hari ini telah dihuni oleh kekerasan kekuasaan yang berkohabitasi atau kumpul kebo dengan kekerasaan finansial, dan hal itu akan melahirkan drakula politik yang siap menghisap isi kantong celana dan kantong darah publik. Oleh karena itu, kita boleh pesimis dan skeptis terhadap pola kekuasaan yang dijalankan, karena dari situlah sikap kritis akan muncul dari pikiran publik, karena perubahan bukan hanya terjadi dari dalam bilik suara, tetapi dari dalam bilik-bilik pikiran publik. Integritas pemimpin hadir untuk menguji, mengkaji, membuka dan membayar hutang peradaban. Karena ketidak-tuntasan kasus kekerasan dimasa lalu akan memproduksi kekerasan dimasa kini dan masa yang akan datang. Agar terciptanya kejujuran sejarah sehingga republik ini tahu dari mana ia berangkat dan kemana ia menuju, maka perlu adanya sterilisasi kekuasaan dari benalu-benalu politik yang sejak dahulu hingga sekarang masih bercokol ditubuh republik ini, karena bunga keadilan bisa mekar jika vitamin kejujurannya tidak dihisap oleh benalu politik. Partisipasi politik dimulai pada saat kita tidak lagi menerima apa yang ada sebagai yang begitu saja diberikan. Artinya bahwa, sikap partisipasi kritis tidak mengenal garis finish, karena pikiran tidak salip-menyalip siapa cepat dia menang, melainkan persoalan pikiran adalah siapa tepat dan tenang. Kita perlu membuka ruang partisipasi politik yang mengandaikan adanya segala bentuk kegiatan warga negara dari mulai mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan, mengawasi jalannya roda pemerintahan, hingga meng-audit pikiran-pikiran elite politik dengan argumentasi publik, agar kita mengetahui bahwa ada kejujuran pikiran dan ada kesesuaian pikiran dengan tindakan dalam pola pikir kekuasaan yang diselenggarakan. Harapan tidak boleh muncul mendahului gagasan dan tindakan. Oleh karena itu, kita perlu mengkonsolidasikan pikiran dan tindakan guna memastikan terbitnya matahari kejujuran yang menerangi republik ini dengan cahaya keadilan. Agar ruang-ruang publik tidak diisi setan-setan politik, agar kekuasaan tidak menjelma menjadi tirani, agar kekerasan bisa berubah menjadi gagasan, agar publik riang gembira menanti datangnya musim semi dan cinta bisa bermekaran dalam kehidupan ini.

Oleh: Henry Adrian

ABSTRAKSI | Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan BASIS REDAKSI | Habibie Rochman, Kris Herwandi, Henry Adrian, Ramdan Mubarok, Wawanto, Efan Permana, Akbar Prayogi, Wawanto, Kartika Puspita-sari, Friendy Oktiantoro, Winda Ramaditha, Subkhi Gugun, Kirno Ma‟arif,

8

MAKNA DIBALIK LIRIK LAGU MANUSIA SETENGAH DEWA

KARYA IWAN FALS Lirik Lagu Manusia Setengah Dewa “Wahai presiden kami yang baru Kamu harus dengar suara ini Suara yang keluar dari dalam goa Goa yang penuh lumut kebosanan” “Walau hidup adalah permainan Walau hidup adalah hiburan Tetapi kami tak mau dipermainkan Dan kami juga bukan hiburan” “Turunkan harga secepatnya Berikan kami pekerjaan Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa” “Masalah moral masalah akhlak Biar kami cari sendiri Urus saja moralmu urus saja akhlakmu Peraturan yang sehat yang kami mau” “Tegakkan hukum setegak-tegaknya Adil dan tegas tak pandang bulu Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa”

Makna Lirik Lagu Manusia Setengah Dewa “Wahai presiden kami yang baru, Kamu harus dengar suara ini” “Suara yang keluar dari dalam goa, Goa yang penuh lumut kebosanan”

Lirik lagu ini ditujukan kepada presiden yang baru. Kata presiden bermakna kepala negara sedangkan kata “baru” bermakna belum pernah dilihat sebelumnya, dan belum pernah didengar sebelumnya. Namun kata “baru” disini didefinisikan sebagai keterangan sifat dari kata “presiden“ berarti bahwa lagu ini secara khusus ditujukan kepada presiden yang baru. Sedangkan kata “suara” bermakna bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia seperti pada waktu bercakap–cakap, menyanyi, tertawa dan menangis.

Kata “goa” bermakna gorong-gorong, liang, lubang, terowongan.Kata “lumut” bermakna tumbuhan hijau atau kuning kecil-kecil yang tumbuh banyak dan berkelompok membentuk hamparan menyerupai beledu pada batu, kayu, tanah, atau tembok yang lembab. Sedangkan kata “kebosanan” bermakna hal bosan; kejenuhan.

Pengibaratan “suara yang keluar dari goa” suara tersebut bisa terdengar namun hanya sebatas sayup-sayup yang tidak terdengar jelas dan sulit untuk dipahami. Sehingga goa tersebut pun berubah menjadi goa yang dipenuhi lumut karena tidak juga didengar suaranya yang akhirnya membosankan dan

9

ditinggalkan. “Walau hidup adalah permainan, Walau hidup adalah hiburan” “Tetapi kami tak mau dipermainkan, Dan kami juga bukan hiburan”

Didalam lirik ini Iwan Fals mengibaratkan hidup sebagai permainan dan sebagai hiburan. Namun ia tetap tidak ingin kehidupan rakyat Indonesia dipermainkan dan dijadikan hiburan bagi presdien, khususnya. “Walau hidup adalah permainan” merujuk pada bahwa Iwan Fals mengibaratkan hidup di dunia adalah permainan. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa penulis merasa makna lirik ini bersifat sarkasme (Dalam KBBI sarkasme bermakna penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain, cemoohan atau ejekan kasar). “Turunkan harga secepatnya, Berikan kami pekerjaan” “Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa”

Kata “turunkan” disini merujuk pada kata “harga” yang mengartikan bahwa harga yang dimaksudkan pada lirik tersebut adalah mahal.Oleh sebab itu, mungkin Iwan Fals menginginkan harga untuk diturunkan secepatnya. Pekerjaan adalah barang apa yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Dewa adalah orang yang diangan-angankan sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia; orang atau sesuatu yang dipuja-puja.

Kategori kata mahal memang berbeda-beda pada setiap orang. Namun, kata mahal bisa digeneralisasikan apabila dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi sebagian besar rakyat Indonesia sudah sulit untuk dipenuhi, apalagi pada saat ini terjadi kenaikan BBM akibat penghapusan subsidi. Maka dapat dikatakan “harga mahal”. Dan kata “secepatnya” menunjukkan betapa penurunan harga tersebut sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh rakyat. “Berikan kami pekerjaan” merujuk pekerjaan menjadi hal yang sulit untuk didapatkan. Apabila presiden yang baru ini berhasil menuruti permintaan rakyat, maka rakyat akan memujinya menjadi seperti manusia setengah dewa. “Masalah moral masalah akhlak, Biar kami cari sendiri” “Urus saja moralmu urus saja akhlakmu”

Kata “moral” bermakna ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Sedangkan kata “akhlak” bermakna budi pekerti, kelakuan.

Lirik ini menjelaskan bahwa tugas presiden tidak termasuk megurusi masalah akhlak dan moral rakyat. Apabila moral presiden itu sendiri sudah bagus maka moral rakyat pun akan bagus. Telah dijelaskan juga di atas bahwa lirik ini menggambarkan kebebasan pada masing-masing pribadi, baik itu rakyat ataupun presiden dalam mengurus hal akhlak dan moral.

10

“Peraturan yang sehat yang kami mau, Tegakkan hukum setegak-tegaknya” “Adil dan tegas tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa”

Kata “peraturan” bemakna tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Sedangkan kata “sehat” yang diartikan sebagai keterangan untuk peraturan merujuk pada keadaan yang berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya, seperti keuangan, ekonomi, politik, dsb. Tegak bermakna lurus kearah atas. Sedangkan hukum dalam bermakna peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Adil bermakna tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sedangkan tegas bermakna jelas dan terang benar, nyata.

Hukum di Indonesia harus ditegakkan dan harus dijalankan secara adil. Itulah kunci agar kemakmuran rakyat Indonesia tercapai. Lirik “tak pandang bulu” berarti hukum dilaksanakan dan dijalankan tanpa melihat siapa dan latar belakang seseorang saat proses penegakan hukum tersebut dilakukan. Contohnya Presiden kita yang dahulu, Susilo Bambang Yudhoyono sempat diuji rasa keadilannya, ketegasan dan tidak pandang bulunya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh besannya sendiri, yaitu Aulia Pohan. Kedepan, apakah Presiden Jokowi bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan tidak memandang bulu?! Kita lihat saja nanti.. Manusia setengah dewa merupakan makhluk khayalan di dalam mitos yang memiliki kehebatan dan kekuatan di dalam dirinya yang dapat digunakan untuk menolong orang disekelilingnya. Hal inilah yang mungkin dimaksud oleh Iwan Fals dengan ide “manusia setengah dewa”. Apabila presiden dapat memenuhi semua permintaan rakyat pada lirik lagu manusia setengah dewa ini pasti presiden tersebut memiliki kekuatan seperti makhluk khayalan pada cerita mitos. Kesimpulan

Lirik lagu “Manusia Setengah Dewa” mengandung makna yang merepresentasikan kehidupan politik di Indonesia, khususnya Presiden.Lirik lagu “Manusia Setengah Dewa” secara langsung ditujukan kepada presiden yang akan terpilih pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2004, dalam hal ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, lirik lagu tersebut masih bisa digunakan dalam merepresentasikan kehidupan presiden dan wakil rakyat (anggota DPR) pada saat sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan politik di Indonesia, khususnya perilaku presiden dan wakil rakyat tidak banyak berubah, karena hal-hal yang dikritik pada tahun 1987 dan 2009 masih bisa digunakan pada masa sekarang.

Oleh : Kirno Ma’arif

11

TRADISI NON ETIS

Sebuah harapan baru dan motivasi baru dalam pemerintahan Indonesia dimulai sekarang yaitu pada masa era pemerintahan baru yaitu Revolusi Mental Itu Menurut Presiden Kita Ir. H. Joko Widodo, Sebuah Motivasi tersendiri dan harapan masyarakat bergantung pada pemerintahan sekarang yang akan sangat berperan penting untuk masyarakat Indonesia karena dimulai pada tahun 2015 nanti Negara ASEAN akan memulai bisnis pasar yaitu yang dinamakan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), Masyarakat sangat bertumpu pada pemerintahan karena tiap kebijakan pemerintah itu akan menentukan nasib warga negaranya juga. Begitu Pula Tradisi dinegara kita ini masih terus selalu berjalan yaitu Korupsi sebuah tradisi yang sangat memalukan dan sangat merugikan Negara maupun masyarakat Indonesia, Sebuah tradisi yang dari tiap tahun maupun tiap pemerintahan yang terus selalu saja ada seseorang oknum baik individu maupun golongan selalu saja melakukan hal yang mencoreng nama bangsa, hanya untuk memperkaya diri sendiri, disinilah yang harus dibenahi oleh Negara kita agar dapat memulai bersaing dengan Negara lain yaitu dengan, bagaimana caranya agar dari tiap oknum maupun golongan agar tidak melakukan korupsi agar tidak merugikan Negara dan masyarakat disinilah kita memulai awal dari sebuah per-juangan Negara agar kedepan menjadi Negara yang Makmur. Tidak ada Kata Terlambat, Inilah kata kata yang saat ini harus dimulai untuk era Pemerintahan baru yaitu untuk memulai perjuangan baru agar tiap-tiap bagian pemerintahan tidak melakukan hal tersebut kembali yaitu dengan cara berfikir bagaimana seharusnya kita sebagai wakil rakyat mensejahterakan rakyatnya, serta membuat rakyat mendapatkan fasilitas yang baik oleh Negara, bukan malah kita duduk sebagai wakil rakyat malah kita memperkaya diri dan menuruti hawa nafsu kita untuk melakukan hal yang merugikan Negara yaitu Dengan Korupsi, Sebuah Harapan baru diera Pemerintahan baru agar dapat me-rubah secepat mungkin tradisi korupsi yang ada dinegara kita ini, dengan ini Negara kita dapat mampu bersaing dengan Negara lain di mulai diawali dengan tradisi korupsi atau masalah intern Negara dimusnahkan agar tidak merugikan Negara serta memajukan Negara Sesuai Janjinya Yaitu Mengemban Amanah Sebagai Kepercayaan Rakyat.

Oleh : Regi Permadi

12