ecological fiscal transfer - kabupatenlestari.org · dana cadangan silpa tahun lalu pinjaman...
TRANSCRIPT
ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan IklimBadan Kebijakan Fiskal
Konsep Ecological Fiscal Transfer 2
Ecological fiscal transfer is an all-embracing
instrument in that it involves transfers of general and
specific-purpose as well fiscal transfers built on
arrangements of revenue-sharing. It is ecological since
the very idea of the instrument is to allocate fiscal
resources to relevant jurisdictions for the realization of
ecological public purposes at this particular level of
government.
Mumbunan (2011: 83).
3
Memadukan public finance dan dimensi ekologis. Secara
teoretis, merupakan area dari environmental federalism
(responsibility assignment dan fiscal transfers for ecological
purposes)
Kompensasi untuk positive externalities; kompensasi
pada producer/provider dari positive externalities untuk
menghindari market failure, i.e. under or sub-optimal
supply of public goods.
Public goods ini terkait dengan ecological public
functions
Titik tekan ada di sisi alokasi dari intergovernmental fiscal
transfers (termasuk revenue sharing arrangements)
4
“… the complexity of ecological systems implies that
economic decisions concerning a specific natural resources
generally affect more than one ecological component,
although the impact is often lagged and difficult to predict. In
multilevel governmental systems, the interdependence
between environmental impacts caused by economic
activities that take place at different points in space and
time poses problems that have a bearing on the assignment
of environmental powers.”
Dalmazzone (2006)
5
Mumbunan, S. 2011. Ecological Fiscal Transfers in
Indonesia. Leipzig: Helmholtz Center for Environmental
Research.
Ring, I. 2002. “Ecological public functions and fiscal
equalisation at the local level in Germany.” Ecological
Economics 42: 415-427.
6
Ring, I. 2008. “Integrating local ecological services into
intergovernmental fiscal transfers: the case of the ecological
ICMS in Brazil.” Land Use Policy 25(4): 485-497.
Santos, R., I. Ring, P. Antunes, and P. Clemente. 2012. Fiscal
transfers for biodiversity conservation: the Portuguese Local
Finances Law. Land Use Policy 29(2): 261-273.
Köllner, T., O. Schelske, and I. Seidl. 2002. “Integrating
biodiversity into intergovernmental fiscal transfers based on
cantonal benchmarking: A Swiss case study.” Basic and Applied
Ecology 3: 381-391.
Kumar, S., and S. Managi. 2009. “Compensation for
environmental services and intergovernmental fiscal transfers:
The case of India.” Ecological Economics 68: 3052-3059.
Mumbunan, S., I. Ring, T. Lenk. Ecological fiscal transfers at the
provincial level in Indonesia. Under review for Land Economics.
Proposed schemes and empirical studies
Sumber pendanaan
UU No.33/2004
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
PADUU No.34/2000
Dana
Perimbangan
Lain-lain
Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit
Penerimaan
Pembiayaan
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas
Pembantuan
Pemerintah
Pusat kepada
Daerah/Desa
APBN
APBN
BHP dan BP
DAU
DAK
Kewenangan
UU No.32/2004
APBD
Pelaksanaan Kewenangan
Kebijakan Fiskal Nasional
Penjualan
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
Dana Cadangan
SILPA Tahun Lalu
Pinjaman Daerah
14
DAUDana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Alokasi DAU minimal 26% dari PDN netto
Diatur dalam Pasal 10, 27 s.d. 37 UU No.33/2004
DAU- UU No. 33 Thn 2004- ≥ 26% PDN Neto
Pembagian
Kabupaten/kota = 90%
Provinsi = 10%
Formulasi
Alokasi Dasar ≈ gaji PNSD
Celah Fiskal= Kebutuhan fiskal –
kapasitas fiskal
Penyaluran = 1/12 pagu DAU (tiap bulan)
Tujuan Pemerataan kemampuankeuangan antar-Daerah
Sebelumnya: Subsidi Daerah Otonom (SDO)
TRANSFER KE DAERAH: DAU
16
16
Rumus perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) suatu daerah adalah: KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB perkapita)
DAU
Alokasi Dasar
KebutuhanFiskal
KapasitasFiskal
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
IKK
IPM
PDRB per Kapita
P.A.D
DBH Pajak
DBH SDA
Celah Fiskal
BELANJA GAJI PNSD
Formulasi DAU
Ide Ecological Fiscal Transfer di Indonesia
1. Mekanisme DAU
-Mencoba memasukkan indikator pro-lingkungan (luas tutupan hutan, kehati) sebagai salah satu indikator kebutuhan fiskal utk alokasi sustainable tourism;
- Daerah dengan luas tutupan hutan tinggi kebutuhan fiskal nya tinggi Fiscal Gap nya tinggi DAU tinggi.
- Sebagai insentif/reward daerah dengan tingkat konservasi tinggi;
18
18
Rumus perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) suatu daerah adalah: KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB perkapita)
DAU
Alokasi Dasar
KebutuhanFiskal
KapasitasFiskal
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
IKK
IPM
PDRB per Kapita
P.A.D
DBH Pajak
DBH SDA
Celah Fiskal
BELANJA GAJI PNSD
Formulasi DAU+EFT
Forest Cover, Kehati
2. Skema Dana Hibah
- Untuk target kegiatan sustainable tourism yang relatif sudah “proven” dan terkait dengan stakeholder komunitas atau pelibatan pihak swasta ;
- Besar dana hibah juga mempertimbangkan kegiatan untuk evaluasi, database, dan proses sosialisasi (termasuk untuk periode feedback dari pemerintah daerah).
- Skema dana hibah yang di targetkan langsung untuk insentif ke sektor swasta atau komunitas dimungkinkan.
3. Skema insentif DAK Reimbursement - Untuk target sektor (yang sudah ada di DAK) dengan potensipenurunan emisi GRK yang relatif besar (seperti sektorkehutanan) indikator didasarkan pada output antara;
- Penentuan dan besar alokasi dari skema insentif tidakdimungkinkan untuk di benchmark (matching) dari alokasiDAK yang diterima daerah, karena kondisi non-ideal dariformula DAK saat ini;- Penerapan sistem phase-in pool of fund untuk menjaminperbaikan kriteria teknis DAK;- Daerah yang mengimplementasikan DAK dengan baik secarakualitas akan mendapatkan reimbursement;