east java disaster risk factors

8/17/2019 East Java Disaster Risk Factors

1/24

BPBD PROV JATIM.

Surabaya 30 April 20131

http://d/50%20JUTA%20TAHUN.ppt


2/24

Memaknai Isu Bencana

• Bencana adalah isu kolektif dan menyentuh

seluruh umat manusia

•Bencana tak bisa dibatasi dengan batas-batas sosial, birokrasi dan struktural

• Isu tg bencana terkait dengan humanisme

dan tenggang rasa seluruh umat mananusia

• Isu bencana adalah isu individu, lokal,nasional, regional dan internasional yang tak

terbatas

2


3/24

BENCANA

“ Adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atauulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-

lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa, harta

benda atau kerusakan lingkungan”

“Menurut UU No 24/ 2007 bencana adalah peristiwa ataurangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, ulah

perbuatan manusia serta penyebab lain yang bisa

menyebabkan korban atau penderitaan manusia,

kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, saranaprasarana fasilitas umum serta menimbulkan gangguan

terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat”

3


4/24

Katagori bencana UU 24/2007

• Bencana yang diakibatkan oleh alam

(banjir, tsunami, tanah longsor, dsb)

• Bencana yang diakibatkan oleh non alam

(kegagalan teknologi, wabah penyakit,

epidemi, dsb)

• Bencana sosial diakibatkan oleh

perbuatan manusia yang menimbulkan

konflik, kerusuhan massal, terorisme

4


5/24

GEOLOGIS

Pertemuan 3 Lempeng Tektonik

(Indo-Australia-Eurasia

Dan Lempeng Pasific)

Gempa Bumi

Gunung Berapi

Tsunami

Longsor

GEOGRAFIS

Iklim tropis

(Musim hujan dan

Musim kemarau)

Banjir

Kekeringan

Angin Putting Beliung

Pertumbuhan penduduk tingggi

Pendidikan Rendah

Beragam SARA

DEMOGRAFIS

Konflik Sosial/Kerusuhan

Pencemaran

Wabah Penyakit

5


6/24

JENIS BENCANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007

Diatur Lebih Lanjut Dalam UU 7/2012

6


7/247

KONDISI TEKTONIK INDONESIA


8/24


9/24

9


10/24

Tiga hal penting dengan perubahan paradigma ini,yaitu :

(1). Penanganan bencana tidak hanya menekankan padatanggap darurat, melainkan pada keseluruhan

manajemen risiko;

(2). Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana

oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi

rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pem ;

(3). Penanganan bencana bukan hanya menjadi tgng jwb pem

melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

10


11/24

PERUBAHAN PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA

KONVENSIONAL(REAKTIF)

HOLISTIK(PREVENTIF)

PEGURANGANRESIKOBENCANA (PRB)

- Konsep penanganan bencana mengalami pergeseranparadigma dari konvensional (reaktif ) menuju keholistik ( preventif / Pengurangan Resiko Bencana).

- Paradigma Pengurangan Resiko Bencana (PRB)perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiahdengan perhatian kepada faktor-faktor sosial,

ekonomi dan politik dalam perencanaanpengurangan resiko bencana untuk meningkatkankemampuan masyarakat dalam mengelola danmenekan resiko terjadinya bencana

11


12/24

Pasca Bencana (Rehabilitasi & Rekonstruksi)

Build Back Better (Membangun Dengan Lebih Baik)

Tanggap Darurat (Saat Bencana) SAFE MORE VICTIMS (Selamatkan Lebih Banyak Korban)

Pra –Bencana (Living Harmony With Disaster)

Jauhkan Masy Dari Bencana Jauhkan Bencana Dari Masy

Prinsip – Prinsip Penanggulangan Bencana

12

LINGKUP TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA


13/24

LINGKUP TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA

1.TAHAPAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA

2. TUJUAN Pengurangan Risiko

Bencana

Penanganan

DaruratPemulihan

3.MANAJEMEN Manajemen Risiko bencanaManajemen

DaruratManajemen Pasca Bencana

4.PENYELENGGARAAN

tidak terjadibenc

terdapat potbenc

Tanggap darurat Rehabilitasi Rekonstruksi

5. KEGIATAN

- Perencanaa

n

- PRB

- Pencegahan

- Pemaduan

dlmrencana

pemb

- analisis

risiko

- Renc tata

ruang

- diklat

- Mitigasi

- Sistem

Peringatan

Dini

- Kesiapsiaga

an

- Kaji cepat

- status keadaan

darurat

- Penyelamatan

dan evakuasi

- Pemenuhankebutuhan dasar

- Perlindungan Thd

pok rentan

- Pemulihan

darurat

- perbaikan lingkungan

- Perbaikan sapras;

- perbaikan rumah

masyarakat;

- pemulihan sosial

psikologis;- pelayanan kesehatan;

- rekonsiliasi & resolusi

konflik;

- pemulihan sosial

ekonomi budaya;

Trantib;

- pemulihan fungsi

pemerintahan; danfungsi publik.

- pembangunan sarpras

- pembangunan kembali

sarana sosial kehidupan

sosial budaya masyarakat;

- rancang bangun yang tepat

tahan bencana;- partisipasi dan peran serta

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan, dunia

usaha, dan masyarakat;

6.PERENCA

NAAN

Rencana

MitigasiRENKON

Ren Operasi

tanggap DaruratRencana Pemulihan

Rencana Penanggulangan Bencana

7. PENDANAAN

Dana Penanggulangan Bencana dari APBN/APBD

DipaDana

Kontinjensi

DIPA & Dana

Siap PakaiDIPA & Dana Bantuan Sosial berpola Hibah

Dana dari masyarakat13


14/24

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG SOLID, EFISIEN

DAN EFEKTIF HARUS DIUPAYAKAN DENGAN MENJAGA KESINERGIAN

INTERAKSI YANG KONSTRUKTIF ANTARA DOMAIN-DOMAIN PEMERINTAH,

DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

14


15/24

*Keterbatasan kemampuan daerah, memerlukan keikut

sertaan masyarakat dalam menggalang gagasan, potensi,kemampuan masyarakat.

*Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab

bersama pemerintah dan masyarakat.

*Pola pembinaan penanggulangan bencana berada di tigalingkungan yaitu lingkungan pemukiman, pendidikan dan

pekerjaan.


16/24


17/24

Tidak ada Bencana-Perencanaan PB

-Pengurangan risiko

-Pencegahan

-Pemaduan ke dlm Pembangunan

-Pensyaratan analisis risiko bencana

-Perencanaan tata ruang

Pemulihan- Rehabilitasi

-Rekonstruksi

Kesiapsiagaan-Mitigasi

-Kesiapan

-Peringatan Dini

Pada Saat Darurat-Kajian kilat

-Penetapan keadaan bencana

-Pemenuhan kebutuhan dasar

-Perlindungan kelompok rentan-Pemulihan sarana kunci

- dll.

Penyelenggaraan PB

Koordinasi- Pelaksana

Koordinasi

omando

Pelaksana

17


18/24

18

PEN NG N N BENC N

SEBELUM PADA SAAT SESUDAH

PENCEGAHAN

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

KOMANDO

KENDALI

KOORD.

KOORDI-

NASI

PENYELAMATANDAN EVAKUASI

KOORDI-

NASI

PEMULIHAN

SEKTORALSEKTORAL TERPUSAT


19/24

Dalam tanggap darurat dilaksanakan secara

Incident Command System (Komando

Penanganan Darurat).

Ditunjuk seorang Incident Comander sebagai

penanggung jawab lapangan yang

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

setempat.

Pelaksanaan dilakukan dengan membentuk

POSKO, sebagai aktivasi dari Pusat

Pengendali Operasi.

19

19


20/24

Terbentuknya Komando Tanggap

Darurat Bencana meliputi

tahapan yang terdiri dari:

♦ Informasi Kejadian Awal♦ Penugasan Tim Reaksi Cepat

(TRC)

♦ Penetapan Status/Tingkat

Bencana

♦ Pembentukan Komando Tanggap

Darurat Bencana

20

KOMANDO TANGGAP DARURAT


21/24


22/24

BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses :

◦ Pengerahan sumberdaya manusia

◦ Pengerahan peralatan

◦ Pengerahan logistik

◦ Imigrasi, cukai dan karantina

◦ Perizinan

◦ Pengadaan barang dan jasa

◦ Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang

dan/atau barang

◦ Penyelamatan

◦ Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

22

22


23/24

* Pendanaan

*Dana DIPA (APBN/APBD)

*untuk mendukung kegiatan rutin dan operasionallembaga/Sektor terutama untuk kegiatan pengurangan risikobencana

*DAK untuk pemda Provinsi/Kab./Kota diwujudkan dalam

mata anggaran kebencanaan, disesuaikan dengan tingkatkerawanan dan kemampuan daerah

*Dana Contingency

* untuk penanganan kesiapsiagaan

*Dana Siap Pakai (on call)

* untuk bantuan kemanusiaan (relief )

pada saat terjadi bencana

*Dana bantuan sosial yang berpola hibah

*Dana yang bersumber dari masyarakat

23


24/24

24

east java disaster risk factors

Documents