e. dinas pertanian, perikanan, dan kehutanan 1. uraian ... · pdf filee. dinas pertanian,...
TRANSCRIPT
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
29
E. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan
pangan, perikanan, dan kehutanan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan,
dan kehutanan;
b. Pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan,
dan kehutanan;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan
dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan,
perikanan, dan kehutanan;
d. Pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan,
dan kehutanan;
e. Penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan,
dan kehutanan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat
dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
30
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat.
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi,
pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan
prasarana tanaman pangan dan hortikultura. Bidang Tanaman Pangan
dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca
panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman
pangan dan hortikultura;
4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi
tanaman pangan dan hortikultura;
5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan
penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
6) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan
prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
31
d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi,
tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan. Bidang Kehutanan
dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan;
3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha
kehutanan dan perkebunan;
4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi
kehutanan dan perkebunan;
5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tanaman dan
lahan kehutanan dan perkebunan;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
e. Bidang Perikanan
Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan
dan pengembangan usaha dan produksi perikanan. Bidang Perikanan
dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;
2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha
dan produksi perikanan;
3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha
perikanan;
4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi
perikanan;
5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perikanan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
32
f. Bidang Peternakan
Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan
dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan
hewan dan masyarakat veteriner. Bidang Peternakan dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan;
2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha
dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat
verteriner;
3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha
peternakan;
4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi
peternakan;
5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan
dan masyarakat veteriner; dan
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Peternakan.
g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan,
distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan
penyelenggaraan penyuluhan. Bidang Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan;
2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta
kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketersediaan
pangan;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
33
4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi dan
penganekaragaman pangan;
5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
penyuluhan;
6) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyuluhan;
7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
h. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Sumber Daya Manusia.
a. Jumlah pegawai Dinas Pertaanian, Perikanan dan Kehutanan menurut
golongan, adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah
1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretariat 1 21 11 5 38 3 Bid. Kehutanan & Perkebunan 1 21 3 0 25 4 Bid. Ketapangluh 2 20 4 0 26 5 Bid. Perikanan 1 16 1 0 18 6 Bid. Peternakan 4 20 6 0 30 7 Bid. Tanaman Pangan 1 23 3 0 27 8 Pejabat Fungsional 14 112 8 0 134 9 UPT Pasar Hewan Ambarketawang 0 9 5 0 14
10 UPT Sub Terminal Agribisnis 0 6 1 0 7 11 UPT Pelayanan Kesehatan Hewan 3 14 10 0 27 12 UPT Pengmb Budidaya Perikanan 0 11 9 2 22 13 BPP Wilayah I 0 3 1 1 5 14 BPP Wilayah II 1 3 2 0 6 15 BPP Wilayah III 0 5 0 0 5 16 BPP Wilayah IV 0 2 2 0 4 17 BPP Wilayah V 1 2 1 1 5 18 BPP Wilayah VI 1 3 1 0 5 19 BPP Wilayah VII 0 2 1 0 3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
34
1 2 3 4 5 6 7 20 BPP Wilayah VIII 0 6 0 0 6
Jumlah 31 299 69 9 408
b. Jumlah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pegawai menurut
tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: Pendidikan No Unit Kerja S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD Jumlah
1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 2 Sekretariat 4 11 1 15 6 1 38 3 Bid. Kehutanan &
Perkebunan 2 11 1 11 0 0 25
4 Bid. Ketapangluh 1 13 4 8 0 0 26 5 Bid. Perikanan 2 9 1 6 0 0 18 6 Bid. Peternakan 0 12 5 13 0 0 30 7 Bid. Tanaman Pangan 5 9 2 10 1 0 27 8 Pejabat Fungsional 2 48 54 30 0 0 134 9 UPT Pasar Hewan &RPH 0 5 3 6 0 0 14
10 UPT Sub Terminal Agribisnis
1 4 0 2 0 0 7
11 UPT Pelayanan Kesehatan Hewan
0 15 9 1 1 1 27
12 UPT Pengemb Budidaya dan Pemasaran Perikanan
0 2 2 13 1 4 22
13 BPP Wilayah I 1 1 0 2 1 0 5 14 BPP Wilayah II 1 0 1 4 0 0 6 15 BPP Wilayah III 0 1 2 2 0 0 5 16 BPP Wilayah IV 0 1 1 2 0 0 4 17 BPP Wilayah V 0 3 0 1 1 0 5 18 BPP Wilayah VI 1 1 0 3 0 0 5 19 BPP Wilayah VII 0 1 1 1 0 0 3 20 BPP Wilayah VIII 0 2 1 3 0 0 6
Jumlah 21 149 88 133 11 6 408
c. Jumlah pejabat struktural sebanyak 51 orang meliputi 1 orang pejabat
eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IIIB dan
32 orang pejabat eselon IVA dan 11 orang pejabat eselon
IV/b.Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebanyak 134 orang meliputi
79 orang penyuluh pertanian, 20 orang penyuluh perikanan, 15 orang
penyuluh kehutanan, 15 orang pengawas hasil mutu pertanian, 2 orang
medis veteriner dan 1 orang arsiparis.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
35
3. Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Dinas Pertaanian,
Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut:
No Uraian Januari 2011 (Rp)
Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
31 Des 2011 (Rp)
1 2 3 4 5
A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar - - - - - Alat Angkutan 1.781.352.731 366.721.000 - 2.148.073.731 - Alat Bengkel & Alat
Ukur 122.842.000 3.528.242 - 126.370.242
- Alat Pertanian/ Peternakan
230.964.100 33.920.000 - 264.884.100
- Alat Kantor & Rumah Tangga
2.242.124.630 359.056.642 - 2.601.181.272
- Alat Studio & Komunikasi
148.942.000 - - 148.942.000
- Alat Kedokteran 5.199.000 1.545.800 - 6.744.800 - Alat Laboratorium 447.759.000 6.973.160 - 454.732.160 - Alat Keamanan - - - -
C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 16.342.250.080 1.013.450.000 - 17.355.700.080 - Bangunan Monumen - - - -
D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan 783.758.200 - 783.758.200 783.758.200 - BangunanAir/Irigasi 451.589.780 - - 451.589.780 - Instalasi 128.226.184 - - 128.226.184 - Jaringan - - - -
E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan 7.074.450 15.517.550 - 22.592.000 - Barang bercorak
kesenian/kebudayaan - - - -
- Hewan ternak dan tumbuhan
43.576.350 - - 43.576.350
- Konstruksi dlm Pengerjaan
- - - -
Jumlah Aktiva Tetap 22.735.658.505 1.800.712.394 - 24.536.370.899 - Sistem Informasi - - - - - Aktiva lain-lain - - - - Jumlah Total 22.735.658.505 1.800.712.394 - 24.536.370.899
F. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
36
ketransmigrasian, dan sosial. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan,
ketransmigrasian, dan sosial;
b. Pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan
sosial;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan,
ketransmigrasian, dan sosial;
d. Pembinaan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat
dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat.
c. Bidang Tenaga Kerja
Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,
dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan
tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, dan
kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan pengawasan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
37
ketenagakerjaan. Bidang Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan tugas
mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja;
2) Perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan;
3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan; dan
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja.
d. Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna sosial, dan bantuan sosial. Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Sosial; 2) Perumusan kebijakan teknis kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna
sosial, dan bantuan sosial; 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian kesejahteraan
sosial; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian rehabilitasi tuna
sosial; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian bantuan sosial; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Kesejahteraan Sosial. e. Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan
Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketransmigrasian, menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan kemiskinan, dan menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kemiskinan. Bidang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
38
Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Transmigrasi dan Penanganan
Kemiskinan; 2) Perumusan kebijakan teknis ketransmigrasian, penanganan
kemiskinan, dan pengelolaan data dan informasi kemiskinan; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan ketransmigrasian; 4) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan kemiskinan; 5) Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi kemiskinan; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan. f. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenagakerja dan Sosial
2. Sumber Daya Manusia.
a. Jumlah Pegawai Dinas Tenagakerja dan Sosial menurut golongan
adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah
1 Kepala Dinas 1 0 0 0 1 2 Sekretariat 1 13 4 4 23 3 Bidang Tenaga Kerja 0 16 3 0 19 4 Bidang Kesejahteraan Sosial 2 12 2 0 16 5 Bidang Transmigrasi & Nangkis 1 14 1 0 16 6 Balai Latihan Kerja 1 8 8 1 18 7 Pejabat Fungsional 1 43 0 0 44
Jumlah 7 106 18 5 136
b. Jumlah Pegawai Dinas Tenagakerja dan Sosial menurut tingkat
pendidikan adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD Jumlah
1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 2 Sekretariat 1 6 0 10 5 0 23 3 Bid. Tenaga Kerja 0 16 0 11 1 0 28 4 Bid. Kesjhteraan Sos 1 7 4 3 1 0 16 5 Bid. Transmigrasi &
Nangkis 2 8 1 4 0 1 16
6 Balai Latihan Kerja 1 3 0 9 4 1 18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Pejabat Fungsional 0 29 3 12 0 0 44
Jumlah 6 60 8 49 11 2 136
c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang
pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 14 orang pejabat
eselon IVA, 1 orang pejabat eselon IVB. Sedangkan jumlah pejabat
fungsional sebanyak 37 orang meliputi 30 orang instruktur latihan kerja,
3 orang pengawas tenaga kerja, dan 4 orang perantara hubungan
industrial.
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja
dan Sosial adalah sebagai berikut:
No Uraian Januari 2011 (Rp)
Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
31 Des 2011 (Rp)
1 2 3 4 5
A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar - - - - - Alat Angkutan 1.519.167.900 124.000.000 155.000.000 1.488.167.900 - Alat Bengkel & Alat
Ukur 4.391.077.800 450.000 - 4.391.527.800 - Alat Pertanian/
Peternakan - - - -
- Alat Kantor & Rumah Tangga
2.496.966.382 17.756.000 - 2.514.722.382
- Alat Studio & Komunikasi
61.185.500 - - 61.185.500
- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium 5.744.000 - - 5.744.000 - Alat Keamanan - - - -
C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 5.939.768.000 7.500.000 - 5.947.268.000 - Bangunan Monumen - - - -
D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - - - - - BangunanAir/Irigasi - - - - - Instalasi - - - - - Jaringan - - - -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
40
1 2 3 4 5 E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan 3.927.300 1.253.800 - 5.181.100 - Barang bercorak
kesenian/kebudayaan 2.320.000 - - 2.320.000
- Hewan ternak dan tumbuhan
- - - -
- Konstruksi dlm Pengerjaan
- - - -
Jumlah Aktiva Tetap 14.420.156.882 150.959.800 155.000.000 14.416.116.682 - Sistem Informasi 5.000.000 - - 5.000.000 - Aktiva lain-lain - - - - Jumlah Total 14.425.156.882 150.959.800 155.000.000 14.421.116.682
G. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan
catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
b. Pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan
sipil;
d. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kependudukan dan
catatan sipil;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat
dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
41
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat.
c. Bidang Pendaftaran Penduduk
Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan
dan membina pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan
dan informasi administrasi kependudukan. Bidang Pendaftaran
Penduduk dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran Penduduk;
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan
administrasi kependudukan dan informasi administrasi
kependudukan;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kependudukan;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pendaftaran Penduduk.
d. Bidang Catatan Sipil
Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan dan
membina pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil. Bidang Catatan
Sipil dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
42
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Catatan Sipil;
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan pencatatan
sipil pencatatan sipil;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan
pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak;
4) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Catatan Sipil.
e. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan
Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai
tugas menyelenggarakan analisis kependudukan dan pengelolaan
dokumen kependudukan. Bidang Perencanaan dan Perkembangan
Kependudukan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Perkembangan
Kependudukan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis
kependudukan dan pengelolaan dokumen kependudukan;
3) Penyelenggaraan analisis kependudukan;
4) Penyelenggaraan pengelolaan dokumen kependudukan;
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan.
2. Sumber Daya Manusia
a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut
golongan adalah sebagai berikut
Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah
1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretariat 1 7 1 1 10 3 Bidang Pendaftaran Penduduk 1 6 5 0 12 4 Bidang Catatan Sipil 1 12 0 0 13 5 Bidang PPK 1 4 1 0 6
Jumlah 5 29 7 1 42
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
43
b. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut
tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: Pendidikan No Unit Kerja S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD Jumlah
1 Kepala Dinas - 1 - - - - 1 2 Sekretariat 1 6 - 1 1 - 9 3 Bidang Pendaft Penddk 1 4 6 1 - - 12 4 Bidang Catatan Sipil 1 3 2 7 - - 13 5 Bidang PPK 1 3 - 2 - - 6
Jumlah 4 17 8 12 1 - 42 c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIA, 1 orang
pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 8 orang pejabat
eselon IVA, 1 orang pejabat fungsional arsiparis
3. Sarana Prasarana
Sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:
No Uraian Januari 2011 (Rp)
Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
31 Des 2011 (Rp)
1 2 3 4 5
A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar - - - - - Alat Angkutan 293.247.000 - - 293.247.000 - Alat Bengkel & Alat
Ukur - - - -
- Alat Pertanian/ Peternakan
- - - -
- Alat Kantor & Rumah Tangga
473.172.760 18.917.900 58.747.000 433.343.660
- Alat Studio & Komunikasi
4.050.000 14.840.000 - 18.890.000
- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium - - - - - Alat Keamanan 150.000 - - 150.000
C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 300.000.000 - - 300.000.000 - Bangunan Monumen - - - -
D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - - - - - BangunanAir/Irigasi - - - - - Instalasi - - - - - Jaringan 35.868.000 - - 35.868.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
44
1 2 3 4 5 E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan 1.650.000 1.500.000 - 3.150.000 - Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
- Hewan ternak dan tumbuhan
- - - -
- Konstruksi dlm Pengerjaan
Jumlah Aktiva Tetap 1.108.137.760 35.257.900 58.747.000 1.084.648.660 - Sistem Informasi - - - - - Aktiva lain-lain - - - - Jumlah Total 1.108.137.760 35.257.900 58.747.000 1.084.648.660
H. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang,
dan perumahan; b. Pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan
perumahan; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan
ruang, dan perumahan; d. Pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum, penataan
ruang, dan perumahan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
45
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat. c. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, dan
pemeliharaan jalan dan jembatan; 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan
peningkatan jalan; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharan jalan; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan
pemeliharaan jembatan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Bina Marga. d. Bidang Permukiman
Bidang Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase. Bidang Permukiman dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan, dan
pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
46
3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung;
5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Permukiman.
e. Bidang Penataan Bangunan Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan. Bidang Penataan Bangunan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Bangunan; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian tata
bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan;
3) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan;
4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan bangunan; 5) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perizinan
bangunan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Penataan Bangunan. f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan, pertamanan, dan air limbah. Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan,
pertamanan, dan air limbah;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
47
3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan persampahan;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan pertamanan;
5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan air limbah;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
g. Bidang Perumahan Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan, pengendalian, dan pembangunan perumahan serta kemitraan dan pemberdayaan pelaku pendukung pembangunan perumahan. Bidang Perumahan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, dan
pengendalian perumahan; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan perumahan; 4) Penyelenggaraan dan pembinaan pembangunan dan pengendalian
perumahan; 5) Penyelenggaraan dan pembinaan kemitraan dan pemberdayaan
perumahan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perumahan. h. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
2. Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut
golongan adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah
1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretariat 2 16 11 2 31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
48
1 2 3 4 5 6 7 3 Bidang Kebersihan & Pertamanan 1 13 30 41 85 4 Bidang Permukiman 1 16 6 0 23 5 Bidang Penataan Bangunan 2 15 9 0 26 6 Bidang Perumahan 1 8 5 0 14 7 Bidang Bina Marga 1 15 9 3 28 8 Rumah Susun Sederhana Sewa 0 3 9 1 13 9 Taman Pemakaman Umum (TPU) 0 2 1 0 3
10 UPT Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium
0 8 8 0 16
Jumlah 9 96 88 47 240
b. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Menurut
Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut: Pendidikan No Unit Kerja S-2 S-1 Dipl SLTA SLTP SD Jumlah
1 Kepala Dinas 0 1 - - - - 1 2 Sekretariat 4 9 2 10 1 5 31 3 Bid.Kebrshn & Pertamn 2 6 2 31 23 21 85 4 Bidang Permukiman 4 6 3 10 0 0 23 5 Bidang Penataan Bang. 3 8 3 11 1 0 26 6 Bidang Perumahan 2 6 1 5 0 0 14 7 Bidang Bina Marga 2 7 2 13 4 0 28 8 Rusun Sederhana 0 2 1 10 0 0 13 9 TPU 0 0 0 3 0 0 3
10 UPT PPL 1 0 1 13 0 1 16 Jumlah 17 46 15 107 29 27 240
c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang
pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IIIB dan 22 orang pejabat
eselon IVA, dan 1 orang pejabat fungsional arsiparis.
3. Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan adalah sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
49
No Uraian Januari 2011 (Rp) Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
31 Des 2011 (Rp)
1 2 3 4 5
A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar 4.267.267.000 - 862.667.000 3.404.600.000 - Alat Angkutan 6.660.045.000 - 1.975.715.00
0 4.684.330.000
- Alat Bengkel & Alat Ukur 226.179.500 18.150.000 - 244.329.500
- Alat Pertanian/ Peternakan
99.636.000 - - 99.636.000
- Alat Kantor & Rumah Tangga
1.211.063.473 230.213.350 - 1.441.276.823
- Alat Studio & Komunikasi
9.900.000 19.441.500 - 29.341.500
- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium 620.075.000 - - 620.075.000 - Alat Keamanan - - - -
C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 28.886.545.155 6.598.089.470 - 5.484.634,635 - Bangunan Monumen - - - -
D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan 998.622.520.101 25.904.282.057 - 1.024.526.802.158 - BangunanAir/Irigasi 13.473.978.200 3.137.934.810 - 16.611.913.010 - Instalasi 929.958.000 - - 929.958.000 - Jaringan 11.097.107.204 4.592.576.191 15.689.683.395
E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan 3.210.090 6.730.300 - 9.940.390 - Barang bercorak
kesenian/kebudayaan 2.657.900.701 2.657.900.701
- Hewan ternak dan tumbuhan
- - - -
- Konstruksi dlm Pengerjaan
96.829.000 96.500.000 193.329.000
Jumlah Aktiva Tetap 1.068.862.214.424 40.603.917.678 2.838.382.000 1.106.627.750.102 - Sistem Informasi 372.449.875 153.468.000 - 525.917.875 - Aktiva lain-lain 1.896.337.091 353.791.700 - 2.250.128.791 Jumlah Total 1.071.131.001.390 41.111.177.378 2.838.382.000 1.109.403.796.768
I. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
perhubungan, komunikasi, dan informatika. Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi, dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
50
informatika;
b. Pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi,
dan informatika;
d. Pembinaan dan pengembangan bidang perhubungan, komunikasi, dan
informatika;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat
dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7) Penggordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat.
c. Bidang Lalu Lintas
Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina
pengendalian operasional lalu lintas, pengelolaan dan pengembangan
manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengelolaan dan
pengendalian perparkiran. Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
51
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
2) Perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas,
pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu
lintas, serta pengelolaan dan pengendalian perparkiran;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian operasional lalu lintas;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian perparkiran;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Lalu Lintas.
d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian angkutan, terminal, sarana lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan penerangan jalan umum. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu
Lintas; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian
angkutan, terminal, sarana lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan pengelolaan penerangan jalan umum;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian angkutan dan terminal;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan;
5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
e. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan pos, lalu lintas barang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
52
kiriman, dan jasa telekomunikasi, pengelolaan sarana sistem informasi, dan pengembangan sistem informasi. Bidang Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Komunikasi dan Informatika; 2) Perumusan kebijakan teknis pelayanan pos, lalu lintas barang
kiriman, dan jasa telekomunikasi, pengelolaan sarana sistem informasi, dan pengembangan sistem informasi;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana sistem informasi;
5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan sistem informasi; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Komunikasi dan Informatika. f. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2. Sumber Daya Manusia. a. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
menurut golongan adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah
1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Pejabat fungsional 0 7 4 0 11 3 Sekretariat 1 12 4 1 18 4 Bidang Lalu Lintas 0 9 8 0 17 5 Bidang Sapras Lalu Lintas 1 24 11 1 37 6 Bidang Kominfo 0 10 1 0 11 7 UPT Pengujian Kend.Bermotor 0 5 5 0 10
Jumlah 3 67 33 2 105
b. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
Pendidikan No Unit Kerja S-2 S-1 Dipl SLTA SLTP SD Jumlah
1 Kepala Dinas 0 1 0 0 0 0 1 2 Pejabat fungsional 1 3 6 2 0 0 11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Sekretariat 1 6 3 5 2 1 18 4 Bidang Lalu Lintas 2 3 1 11 0 0 17 5 Bidang Sapras LL 1 4 1 29 1 1 37 6 Bidang Kominfo 2 6 1 2 0 0 11 7 UPT PKB 0 2 0 8 0 0 10
Jumlah 7 24 12 57 3 2 105 c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIA, 1 orang
pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 13 orang pejabat
eselon IVA, dan 18 orang pejabat fungsional
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, adalah sebagai berikut:
No Uraian Januari 2011 (Rp) Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
31 Des 2011 (Rp)
1 2 3 4 5
A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar 486.917.000 - - 486.917.000 - Alat Angkutan 664.917.000 - 2.500.000 662.371.000 - Alat Bengkel & Alat
Ukur 1.861.541.100 1.150.000 .862.691.100 1.862.691.100
- Alat Pertanian/ Peternakan
- - - -
- Alat Kantor & Rumah Tangga
2.048.038.551 69.899.700 99.500.000 2.018.438.251
- Alat Studio & Komunikasi
71.996.100 - - 71.996.100
- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium - - - - - Alat Keamanan 662.100.000 925.920.000 - 1.588.020.000
C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 6.772.285.971 15.070.000 - 6.787.355.971 - Bangunan Monumen - - - -
D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - - - - - BangunanAir/Irigasi - - - - - Instalasi 3.251.063.000 127.830.000 - 3.378.893.000 - Jaringan 4.672.065.739 162.182.900 4.834.248.639
E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan - - - - - Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
- Hewan ternak dan tumbuhan
- - - -
- Konstruksi dlm Pengerjaan
- - - -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
54
1 2 3 4 5 Jumlah Aktiva Tetap 20.490.878.461 1.302.052.600 102.000.000 21.690.931.061 - Sistem Informasi 223.560.000 - 595.830.000 525.917.875 - Aktiva lain-lain - - 2.250.128.791 Jumlah Total 20.863.148.461 1.525.612.600 102.000.000 22.286.761.061
J. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, energi, dan
sumber daya mineral; b. Pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya
mineral; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumber daya air, energi,
dan sumber daya mineral; d. Pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya air,
energi, dan sumber daya mineral; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
55
7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat. c. Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air
Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan, konservasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air. Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air dalam menyelenggaraan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Penyediaan dan Pembinaan
Sumber Daya Air; 2) Perumusan kebijakan teknis penyediaan, pendayagunaan,
konservasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air; 3) Penyelenggaraan penyediaan, pendayagunaan, dan konservasi
sumber daya air; 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian sumber daya air; 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air. d. Bidang Irigasi
Bidang Irigasi mempunyai tugas menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan, pengembangan, dan pembinaan irigasi. Bidang Irigasi dalam menyelenggaraan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Irigasi; 2) Perumusan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan,
pengembangan, dan pembinaaan irigasi; 3) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi; 4) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan irigasi; 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Irigasi. e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengusahaan, pengembangan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
56
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
2) Perumusan kebijakan teknis pengusahaan, pengembangan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengusahaan energi dan sumber daya mineral;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan energi dan sumber daya mineral;
5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian energi dan sumber daya mineral;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
f. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
2. Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menurut
golongan adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah
1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretariat 1 19 9 1 30 3 Bidang PPSDA 1 5 8 0 14 4 Bidang Irigasi 0 9 53 14 76 5 Bidang ESDM 1 12 4 0 17
Jumlah 4 45 74 15 138
b. Jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menurut
tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: Pendidikan No Unit Kerja S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD Jumlah
1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 2 Sekretariat 4 6 2 15 3 0 30 3 Bidang PPSDA 1 3 1 9 0 0 14 4 Bidang Irigasi 2 2 2 43 18 9 76 5 Bidang ESDM 3 9 0 5 0 0 17
Jumlah 11 20 5 72 21 9 138
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
57
c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang
pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 10 orang pejabat
eselon IVA.
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sumber
Daya Air, Energi, dan Mineral, adalah sebagai berikut:
No Uraian Januari 2011 (Rp) Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
31 Des 2011 (Rp)
1 2 3 4 5
A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar - - - - - Alat Angkutan 863.872.000 - 29.150.000 834.722.000 - Alat Bengkel & Alat
Ukur 199.640.000 14.180.000 - 213.820.000
- Alat Pertanian/ Peternakan
- - - -
- Alat Kantor & Rumah Tangga
779.497.570 69.300.700 40.133.575 808.664.695
- Alat Studio & Komunikasi
86.101.400 9.750.000 - 95.851.400
- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium - - - - - Alat Keamanan 662.100.000 925.920.000 - 1.588.020.000
C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 2.247.650.000 - - 2.247.650.000 - Bangunan Monumen - - - -
D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - - - - - BangunanAir/Irigasi 2.247.650.000 - - 2.247.650.000 - Instalasi 2.247.650.000 - - 2.247.650.000 - Jaringan - - - -
E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan - - - - - Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
- Hewan ternak dan tumbuhan
- - - -
- Konstruksi dlm Pengerjaan
- - - -
Jumlah Aktiva Tetap 225.865.504.664 6.988.401.700 69.283.575 232.784.622.789 - Sistem Informasi - - 58.410.000 525.917.875 - Aktiva lain-lain - - 173.871.500 2.250.128.791 Jumlah Total 226.097.786.164 6.988.401.700 69.283.575 233.016.904.289