drs. muzwar. m - portal.padangpanjang.go.id · laporan kinerja instansi pemerintah kota padang...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 i
Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang
Panjang tahun 2014 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang
Panjang tahun 2014 merupakan implementasi tahun pertama Peraturan Daerah Kota Padang
Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun
2014 merupakan salah satu bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas
wewenang Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Presiden sebagai konsekuensi
pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara legalitas formal, penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah
dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Teknis penyusunannya
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekaitan dengan itu, dalam
laporan ini disajikan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran kinerja yang
terdapat pada penetapan kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014, dimana
selama tahun 2014 capaian kinerja yang telah ditargetkan secara umum telah berhasil dicapai
dengan baik.
Kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi bagi penyelesaian
penyusunan Laporan Kinerja ini, disampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih
yang setulus-tulusnya dengan harapan semoga laporan ini memberi manfaat yang optimal
serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang bagi
peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.
Padang Panjang, Maret 2015 an. WALIKOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIS DAERAH
Drs. MUZWAR. M Pembina Utama Madya, NIP. 19571109 198503 1 003
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 ii
Kata Pengantar .....................…………………………………………….......................
Daftar Isi …………………………………………………...…………................................
Daftar Lampiran ...............................................................................................................
Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………...........................
i
ii
iii
iv
BAB I : Pendahuluan .................................................................................... 1
A. Latar Belakang ... ……………………………………………….......... 1
B. Gambaran Umum Kota Padang Panjang ..................................... 2
C. Struktur Organisasi ....................................................................... 7
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) .......................................... 11
E. Sistematika Penyajian .................................................................. 16
BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ................................................ 17
A. RPJMD ............................................................................................ 17
B. Perencanaan Kinerja 2014 ........................................................... 18
BAB III : Akuntabilitas Kinerja 2014 ................................................................ 20
A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014............................................... 20
B. Realisasi Anggaran Tahun 2014 ................................ 138
BAB IV : Penutup ............................................................................................. 151
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 iii
Lampiran Penetapan Kinerja ..........................................................................................
Lampiran Pencapaian Program dan Sasaran (PPS) Tahun 2014 ...................................
1
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 iv
Memenuhi maksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Padang Panjang
telah merancang dan mengaplikasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dalam upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,
akuntabel dan berorientasi hasil guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
Siklus SAKIP dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
tertuang dalam dokumen perencanaan stratejik, kemudian dilengkapi dengan penetapan
kinerja dan pelaksanaan pengukuran serta evaluasi kinerja berikut pelaporan kinerja. Namun
demikian, sangat disadari bahwa belum semua komponen sistem ini berjalan dengan baik,
sehingga diperlukan perbaikan dan penataan guna memberikan hasil yang berdaya guna.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2018, pada tahun 2014 pencapaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang
diukur melalui 51 sasaran dan 126 indikator
Hasil capaian atas 126 indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam beberapa
klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :
Terlaksana dengan “Memuaskan” sebanyak 101 indikator sasaran strategis
atau sebesar 80,16%.
Terlaksana dengan “Sangat Baik” sebanyak 14 indikator sasaran strategis atau
11,11%.
Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 4 indikator sasaran strategis atau 3,17%.
Terlaksana dengan “Cukup” sebanyak 3 indikator sasaran strategis atau 2,38%.
Terlaksananya dengan “Kurang” sebanyak 4 indikator sasaran strategis atau 3,17%.
Capaian tersebut memberikan informasi bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang
dalam tahun 2014 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 94,44% (dengan
klasifikasi pengukuran/penilaian indikator : Memuaskan, Sangat Baik dan baik) dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 v
mengalami kegagalan/celah kinerja (performance gap) sejumlah 7 indikator kinerja sebesar
5,56% (dengan klasifikasi pengukuran/penilaian: cukup dan Kurang) Realisasi keuangan yang
mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 102.398.264.426,- atau 75,02%.
dari anggaran.
Hasil capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang ini akan dijadikan sumber
informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Pemerintah
Kota Padang Panjang, yang selanjutnya untuk mendukung cita-cita nasional dalam rangka
mewujudkan reformasi birokrasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 vi
BAB
I
AA.. LLaattaarr BBeellaakkaanngg
alam rangka mewujudkan Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, yang telah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Tindak lanjut dari
kebijakan tersebut, maka pada tahun 2014, dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang
berisikan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Sekaitan dengan itu maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Padang Panjang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang Panjang untuk
menyelenggarakan good governance dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan/sasaran yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD. Penerapan prinsip-prinsip
good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal yang mutlak untuk
memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari
pemerintahnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 vii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014
disusun berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku yaitu :
1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014.
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang periode 2013-
2018.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2015.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan
APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014.
BB.. GGaammbbaarraann UUmmuumm KKoottaa PPaaddaanngg PPaannjjaanngg
Padang Panjang yang terkenal dengan kota Serambi Mekah dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1957, maka Kota Kecil Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah
kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor : 12/K/DPRD-PP/57 tanggal 25 September tahun
1957 tentang Peralihan Kota Praja, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah
administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 viii
Pasar dan Resort Bukit Surungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982, Kota
Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan dengan 16 kelurahan, dimana masing-masing
kecamatan terdiri dari delapan kelurahan.
Kondisi Geografis
Secara geografis Padang Panjang merupakan
Kota terkecil dalam wilayah Provinsi Sumatera
Barat dengan luas 2.300 Ha atau sekitar
0.05% dari luas Sumatera Barat, terletak
antara 1000 20’ dan 1000 04’ Bujur Timur
serta 00 27’ dan 00 32’ Lintang Selatan.
Kota Padang Panjang berbatasan langsung
dengan Kabupaten Tanah Datar dan diapit
oleh Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh yang merupakan dua wilayah dari
Kabupaten Tanah Datar.
Kota Padang Panjang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dengan
luas 975 Ha dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas 1.325 Ha, masing-masing
kecamatan memiiliki delapan kelurahan. Padang Panjang memiliki topografi bergelombang dan
terletak pada dataran tinggi yang menyebabkan daerah ini terkenal dengan iklim sejuknya dengan
ketinggian antara 650 sampai 850 meter dari permukaan laut, diapit oleh tiga gunung yaitu Gunung
Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat serta memiliki curah hujan selama tahun 2013
mencapai 4.005,7 mm..
Kondisi Demografis
BBeerrddaassaarrkkaann hhaassiill SSeennssuuss PPeenndduudduukk yyaanngg ddiillaakkssaannaakkaann ppaaddaa bbuullaann MMeeii 22001100,,
jjuummllaahh ppeenndduudduukk KKoottaa PPaaddaanngg PPaannjjaanngg ttaahhuunn 22001100 aaddaallaahh 4477..000088 jjiiwwaa,, tteerrddiirrii ddaarrii 2233..336699
ppeenndduudduukk llaakkii--llaakkii ddaann 2233..663399 ppeenndduudduukk ppeerreemmppuuaann.. SSeeddaannggkkaann uunnttuukk ttaahhuunn 22001133 jjuummllaahh
ppeenndduudduukk nnaaiikk mmeennjjaaddii 4488..779922 jjiiwwaa yyaanngg tteerrddiirrii ddaarrii 2244..225566 jjiiwwaa ppeenndduudduukk llaakkii--llaakkii ddaann 2244..553366
jjiiwwaa ppeenndduudduukk ppeerreemmppuuaann,, ddeennggaann rraassiioo jjeenniiss kkeellaammiinn sseebbeessaarr 9988,,8855,, aarrttiinnyyaa ddaallaamm sseettiiaapp
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 ix
sseerraattuuss ppeenndduudduukk ppeerreemmppuuaann tteerrddaappaatt 9999 ppeenndduudduukk llaakkii--llaakkii.. DDeennggaann lluuaass wwiillaayyaahh 2233 KKmm22,,
rraattaa--rraattaa kkeeppaaddaattaann ppeenndduudduukk KKoottaa PPaaddaanngg PPaannjjaanngg ttaahhuunn 22001133 mmeennccaappaaii 22..112211 jjiiwwaa//kkmm22..
JJiikkaa ddiibbaannddiinnggkkaann aannttaarraa KKeeccaammaattaann PPaaddaanngg PPaannjjaanngg BBaarraatt ddaann KKeeccaammaattaann PPaaddaanngg
PPaannjjaanngg TTiimmuurr,, yyaakknnii sseebbeessaarr 22..994422 jjiiwwaa//kkmm22 uunnttuukk PPaaddaanngg PPaannjjaanngg BBaarraatt ddaann PPaaddaanngg
PPaannjjaanngg TTiimmuurr yyaaiittuu 11..551177 jjiiwwaa//kkmm22..
KKoommppoossiissii ppeenndduudduukk mmeennuurruutt kkeelloommppookk uummuurr,, jjuummllaahh ppeenndduudduukk ddii kkeelloommppookk uummuurr 1100--1144
ttaahhuunn mmeemmiilliikkii ppooppuullaassii tteerrbbeessaarr yyaaiittuu sseebbeessaarr 55..004499 jjiiwwaa ddaann bbeerraannggssuurr--aannggssuurr mmeennuurruunn
jjuummllaahhnnyyaa uunnttuukk kkeelloommppookk uummuurr yyaanngg sseemmaakkiinn ttuuaa bbaaiikk llaakkii--llaakkii mmaauuppuunn ppeerreemmppuuaann..
Gambar. 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2013
Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2014
Sedangkan gambaran komposisi penduduk usia 10 tahun keatas menurut tingkat
pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2013, seperti terlihat dalam tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 x
Tabel. 1.1 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin
dan Jenjang Pendidikan Tertinggi Tahun 2013
Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah 0,86 0,31 0,58
Tidak/Belum Tamat SD 18,57 13,61 16,04
SD/sederajat 17,29 16,03 16,65
SLTP/sederajat 19,17 18,79 18,97
SMU/sederajat 35,51 35,25 35,38
Diploma I/II/III 2,44 6,77 4,65
Diploma IV/S1 5,16 8,85 7,04
S2/S3 1,00 0,39 0,69
Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2014
Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Daerah
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan mengukur
pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi suatu Kota, merupakan suatu proses yang berkelanjutan dari
semua aktivitas ekonomi yang ada dan merupakan kondisi yang harus tetap dipertahankan
bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga
berlaku, pada tahun 2013 jumlah nilai tambah seluruh sektor ekonomi di Kota Padang
Panjang mencapai 1.347,64 milyar rupiah. Nilai ini secara relatif cukup tinggi dibandingkan
dengan nilai PDRB pada tahun 2012 yang hanya sekitar 1.175,85 milyar rupiah.
Struktur perekonomian di suatu wilayah akan mencerminkan komposisi 9 (sembilan)
sektor ekonomi yang ada di wilayah bersangkutan. Besar kecilnya nilai tambah yang
dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi dalam kurun waktu tertentu akan berpengaruh
pada timbulnya pergeseran komposisi sektor ekonomi yang terbangun di wilayah
bersangkutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xi
Bila dicermati dari tahun ke tahun terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara
bervariasi di Kota Padang Panjang. Dampak kenaikan harga ini berpengaruh kepada nilai
nominal PDRB Kota Padang Panjang atas dasar harga berlaku tahun 2013. Jika diperhatikan
pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menurut masing-masing sektor ekonomi dapat
dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang
Tahun 2011-2013
Sektor Pertumbuhan Ekonomi Tahun
2011 2012 2013
1. Pertanian 2,22 2,60 2,66
2. Pertambangan dan Penggalian 1,03 1,06 1,02
3. Industri Pengolahan 4,30 4,84 4,76
4. Listrik dan Air Bersih 3,47 3,68 3,87
5. Bangunan dan Konstruksi 6,79 7,48 8,76
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,48 6,51 6,96
7. Angkutan dan Komunikasi 6,48 6,51 5,58
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
7,90 8,18 7,68
9. Jasa-Jasa 7,16 6,86 6,8
Rata-rata 6,14 6,24 6,14
Sumber : Padang Panjang Dalam AngkaTahun 2014, data diolah.
Indikator ekonomi makro lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan
perencanaan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan pembangunan ekonomi regional adalah PDRB
Perkapita . PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama.
Pada tahun 2012 PDRB Perkapita Kota Padang Panjang sebesar 24,40 juta rupiah
per tahun per orang, pada tahun 2013 naik sebesar 13,20% menjadi 27,62 juta rupiah per
tahun per orang atau 2,3 juta rupiah per orang per bulan. Dibandingkan dengan PDRB
Perkapita Sumatera Barat pada tahun 2013 adalah sebesar 25,09 juta rupiah, juga naik dari
22,03 juta rupiah di tahun 2012. Angka PDRB Perkapita Kota Padang Panjang terlihat lebih
besar bila dibandingkan dengan angka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat, kondisi ini
memberikan gambaran bahwa secara rata-rata masyarakat Kota Padang Panjang relatif lebih
sejahtera bila dibandingkan masyarakat Sumatera Barat secara umum.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xii
CC.. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii
Untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Walikota Padang Panjang telah
dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang Nomor 14,15,16,17,18,19,20 dan 21 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010
yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang
Panjang. Organisasi Perangkat Daerah tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor), Kecamatan dan
Kelurahan. Berikut gambaran umum tentang Perangkat Daerah Kota Padang Panjang:
Sekretariat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010, Sekretariat Daerah
merupakan unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat Daerah
mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1) Sekretaris Daerah
2) Staf Ahli, terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
3) Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri dari :
a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
c. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
d. Bagian Organisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xiii
4) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Umum terdiri dari :
a. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
b. Bagian Administrasi Pembangunan
c. Bagian Umum
d. Bagian Hubungan Masyarakat
5) Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh
Sekretaris yang secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang
mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD meliputi:
1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
4) menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Adapun susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
1) Sekretaris DPRD
2) Bagian Persidangan
3) Bagian Umum
4) Bagian Hubungan Masyarakat
5) Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Daerah
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di
bidangnya masing-masing. Pada Tahun 2014 di Kota Padang Panjang terdapat 10 Dinas
Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun
2010. Dinas Daerah tersebut adalah:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xiv
1) Dinas Pendidikan
a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
b. UPTD SLTP
c. UPTD SLTA
2) Dinas Kesehatan
a. UPTD Puskesmas Gunung
b. UPTD Puskesmas Kebun Sikolos
c. UPTD Puskesmas Koto Katik
d. UPTD Puskesmas Bukit Surungan
e. UPTD Instalasi Farmasi
3) Dinas Pekerjaan Umum
a. UPTD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
4) Dinas Pertanian
a. UPTD Rumah Potong Hewan b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan c. UPTD Balai Benih Ikan
5) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
a. UPTD Pengelola Dana Bergulir b. UPTD Pengolahan Kulit
6) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
a. UPTD Terminal b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
10) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah di bidangnya masing-masing. Lembaga Teknis Daerah dapat berupa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xv
Badan dan Kantor. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16,19,20
dan 21 Tahun 2010, Lembaga Teknis Daerah yang ada pada Pemerintah Kota Padang
Panjang adalah :
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Badan Kepegawaian Daerah
3) Inspektorat Kota
4) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
5) Kantor Lingkungan Hidup
6) Kantor Pengelolaan Pasar
7) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
9) Kantor Pemberdayaan Masyarakat
10) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
11) Satuan Polisi Pamong Praja
12) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
a. UPT Pemadam Kebakaran
Kecamatan
Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu,
dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerjanya yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Kecamatan yang terdapat dalam Pemerintah
Kota Padang Panjang adalah :
1) Kecamatan Padang Panjang Barat; dan
2) Kecamatan Padang Panjang Timur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xvi
Kelurahan
Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah
Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat. Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Camat dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor
18 Tahun 2010, terdapat 16 Kelurahan yaitu :
A. Kecamatan Padang Panjang Timur B. Kecamatan Padang Panjang Barat
1. Guguk Malintang 1. Silaing Bawah
2. Tanah Pak Lambik 2. Silaing Atas
3. Koto Panjang 3. Pasar Usang
4. Koto Katik 4. Kampung Manggis
5. Ngalau 5. Tanah Hitam
6. Ekor Lubuk 6. Pasar Baru
7. Ganting 7. Bukit Surungan
8. Sigando 8. Balai-Balai
DD.. PPeerrmmaassaallaahhaann UUttaammaa ((ssttrraatteeggiicc iissssuueedd))
Pada hakikatnya isu strategis merupakan unsur penting yang dapat dimanfaatkan
guna mendorong proses pembangunan pada suatu daerah. Jika isu strategis tersebut dapat
dimanfaatkan dengan baik dan optimal maka akan dapat mempercepat proses pencapaian
tujuan pembangunan daerah yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Berikut ini beberapa isu strategis Kota Padang Panjang :
1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang baik
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu strategis dan mendapat perhatian
yang proporsional di Kota Padang Panjang karena sangat disadari bahwa Paradigma
pemerintahan disadari bahwa paradigma telah bergeser dari rule governmentmenjadi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xvii
goodgovernance. Membangun good governance bukan hanya semata-mata
memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah
membangun etika, sikap dan perilaku penyelenggara pemerintahan.
Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dimaksud meliputi aspek transparansi
pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan
terhadap hukum dan lain-lainnya. Reformasi birokrasi adalah upaya pokok yang perlu
segera dilakukan dalam periode 5 tahun mendatang.
Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari tata kelola sumber daya
manusianya, karena sebaik apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap
akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat
menentukan kepada output dan outcome. Jadi menajemen sumber daya aparatur
Pegawai Negeri Sipil (PNS) haruslah prima. Baru setelah itu pola tata kelola dan sarana
prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang
tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.
Selanjutnya Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung
administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang
lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Untuk itu kesiapan
beberapa faktor pendukung penerapan teknologi informasi berupa sumber daya
manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi serta partisipasi stakeholder lainnya.
Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah di Kota
Padang Panjang, juga disebabkan oleh struktur organisasi pemerintah daerah yang
belum sepenuhnya menganut sistem hemat struktur kaya fungsi. Kemudian
permasalahan yang juga muncul adalah masih adanya sebagian tupoksi antar SKPD
yang saling tumpang tindih. Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga
pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga masih belum optimal.
Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah,
profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabkan belum optimalnya
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi pengelolaan keuangan
daerah, ditunjukkan oleh belum fokus dan optimalnya pemanfaatan sumber-sumber
penerimaan daerah, belum efektifnya prioritas alokasi belanja daerah secara
proporsional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xviii
Akhirnya, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi,
antara lain kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur,
pengawasan dan pelayanan publik. Reformasi Hal yang penting dalam reformasi
birokrasi adalah perubahan pola pikir dan pengembangan budaya kerja.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat;
Di bidang pendidikan perlu dilakukan peningkatan kualitas melalui pemenuhan
suprastruktur dan infrastruktur dengan peningkatan manajemen pendidikan, mutu
pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan
oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat disemua jalur, jenjang dan satuan
pendidikan. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi
pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumberdaya
manusia Kota Padang Panjang yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan isu
strategis di bidang kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara
lebih mandiri disamping peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
3. Kemiskinan, Pengangguran dan Peningkatan Daya Saing Kota
Angka pengangguran yang cukup tinggi menyebabkan angka kemiskinan cukup besar.
Untuk itu perlu peningkatan efisiensi serta perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja
guna peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga hal tersebut secara langsung dapat
menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing kota. Selain itu,
masalah kemiskinan juga masih menjadi isu stretegis baik daerah maupun nasional,
karena bagaimanapun juga hingga saat ini masih banyak penduduk yang berada di
bawah garis kemiskinan. Untuk itu, lima tahun ke depan, kemiskinan tetap menjadi isu
strategis Kota Padang Panjang, sehingga nantinya berbagai program dan kegiatan
diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.
Dari sisi daya saing Kota Padang Panjang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang
cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir meskipun dunia mengalami krisis ekonomi
yang menakutkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk asal Kota Padang
Panjang masih sulit bersaing di pasar lokal maupun nasional. Keterbatasan modal dan
rendahnya kualitas SDM pelaku ekonomi di Kota Padang Panjang diperkirakan menjadi
salah satu penyebabnya. Bidang kepariwisataan yang mulai menggeliat dalam beberapa
tahun terakhir masih perlu pembenahan disana sini dan pengembangan lebih lanjut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xix
untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kota ini di tingkat regional, nasional maupun
internasional. Di samping itu Kota Padang Panjang juga harus mewaspadai
pemberlakuan area perdagangan bebas di kalangan negara-negara ASEAN pada tahun
2015 sebagai tindak lanjut dari ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang berarti akan terjadi
persaingan terbuka produk Indonesia dengan produk negara ASEAN lainnya di pasar-
pasar lokal maupun pasar Asia Tenggara mulai tahun 2015. Tidak ada kata lain untuk
menghadapinya adalah dengan peningkatan daya saing kota.
4. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
Penurunan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh penurunan kualitas air sungai,
rendahnya proporsi Ruang Terbuka Hijau, berkurangnya area resapan, rendahnya
proporsi Ruang Terbuka Hijau dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyakarat.
Penurunan kualitas lingkungan di Kota Padang Panjang mengindikasikan pengelolaan
lingkungan yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya terpadu dan
perubahan perilaku yang mendasar dari masyarakat. Upaya ini perlu diperkuat dengan
mekanisme pengawasan dan Penegakan Peraturan (Perda Trantibum dan Perda
Bangunan).
5. Pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota
Infrastruktur kota dalam konteks ini adalah segala struktur yang berwujud fisik yang
digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat Kota Padang Panjang sehingga dapat
menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Infrastruktur kota yang baik di harapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat
luas. Kondisi saat ini sebagian infrastuktur kota Padang Panjang belum sesuai dengan
harapan misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang belum menyentuh seluruh warga
kota, tempat parkir yang sangat terbatas seeperti di pasar pusat, terminal yang belum
berfungsi dengan baik, sistem drainase yang tidak baik sehingga sebagian wilayah kota
Padang Panjang tergenang air jika terjadi hujan yang cukup lama, sistem air limbah kota
yang belum terpadu, tempat pembuangan sampah yang belum dikelola dengan baik,
infrastruktur kawasan perdagangan dan jasa seperti pasar pusat yang tidak layak lagi
dan tidak sehat, pasar sayur Bukit Surungan yang belum jelas status pengelolaanya
adalah bagian dari isu strategis infrastruktur kota Padang Panjang yang perlu di di benahi
5 tahun kedepan. Khusus untuk infrastruktur sanitasi diperlukan adanya perubahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xx
perilaku mendasar dari masyarakat seperti dalam pengelolaan sampah diperlukan
perubahan paradigma “kumpul-angkut-buang” menjadi 3R. Perubahan perilaku tersebut
dapat dilakukan melalui edukasi secara berkesinambungan. Hal lain yang perlu menjadi
perhatian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah ketersediaan
master plan untuk masing-masing sektor.
6. Penataan Ruang Kota
Sebagai kota yang cukup strategis dan terletak di jalur perlintasan, namun dibatasi oleh
luas wilayah yang sangat kecil, pertambahan penduduk adalah sesuatu yang sulit
dihindari. Untuk mendukung hal ini, tentu saja diperlukan kebijakan penataan ruang kota
yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh stakeholder kota. Pemerintah Kota
Padang Panjang harus menyediakan sarana dan prasarana perkotaan dan aksesibilitas
yang merata ke seluruh wilayah kota. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan :
a. Pengembangan ruang kota yang dapat menampung fungsi kota sekaligus mampu
menjadi ciri khas Kota Padang Panjang, baik untuk fungsi komersial, pendidikan,
pariwisata, industri, pemerintahan maupun permukiman;
b. Peningkatan nilai ekonomi kota melalui pengembangan fungsi-fungsi ekonomi
khusus seperti pengembangan kawasan industri kapur, kawasan industri kulit,
makanan ringan, destinasi wisaata baru, sentra oleh-oleh serta pengembangan
jasa pendukung pariwisata lainnya.
7. Pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan budaya
Sebagai Kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Padang Panjang perlu didukung oleh
kondisi masyarakat yang memiliki pemahaman yang utuh tentang agama, budaya dan
adat. Pemahaman agama, budaya dan adat tersebut ditujukan untuk meningkatkan
akhlak dan moral masyarakat kota. Ini menjadi isu strategis yang sangat penting untuk
ditangani ke depan karena walaupun selama ini kegiatan keagamaan dan budaya telah
terlihat berkembang dengan baik di tengah masyarakat, namun dalam implementasinya
belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat. Aspek ini perlu
diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi
dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Padang
Panjang sebagai Kota Serambi Mekah dengan basis sumber daya manusia yang
agamais sebagaimana diharapkan dalam jangka panjang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxi
EE.. SSiisstteemmaattiikkaa PPeennyyaajjiiaann
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun
2014 mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang selama
Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) 2014 tersebut diukur dan dinilai
berdasarkan Penetapan Kinerja (performance plan) 2014. Penetapan Kinerja Pemerintah
Kota Padang Panjang Tahun 2014 tidak lain merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014. Jadi dalam
hal ini, Rencana Kinerja berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2014 akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai
masukan yang penting bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini,
sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014
dapat diilustrasikan sebagai berikut:
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2014
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta
realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
BAB IV PENUTUP
Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organiasai untuk meningkatkan
kinerja
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxii
PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA BAB
II
RRPPJJMMDD
encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang
Panjang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun dan dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan selama periode
tersebut. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPRD telah menetapkan RPJMD tahun
2013-2018, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7
Tahun 2014.
PPeerrnnyyaattaaaann VViissii
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah
harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,
inovativ, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Visi Pemerintah Kota Padang Panjang yang mengacu pada batasan tersebut yaitu:
PPeerrnnyyaattaaaann MMiissii Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi
adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai
penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota
organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan
peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.
RR
PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxiii
Misi Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut:
1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
4. Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.
PPeerreennccaannaaaann KKiinneerrjjaa 22001144 RPJMD Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dijabarkan setiap tahun
ke dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang
maknanya lebih sebagai ”kontrak kerja” antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi tidak masuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan
juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga
terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 sudah ditetapkan
pada awal Tahun 2014. Dari 6 (enam) misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018
telah ditetapkan 51 sasaran dengan 126 indikator yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja dengan ringkasan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxiv
Ringkasan Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2014
MISI JUMLAH SASARAN JUMLAH INDIKATOR
KINERJA
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN
6 (enam) 13 (tiga belas)
Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami
7 (tujuh) 22 (dua puluh dua)
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
7 (tujuh) 19 (sembilan belas)
Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah
17 (tujuh belas) 33 (tiga puluh tiga)
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota
6 (enam) 17 (tujuh belas)
Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.
8 (delapan) 22 (dua puluh dua)
Adapun dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 yang
ditetapkan pada awal Tahun 2014 seperti terdapat pada lampiran laporan ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxv
AKUNTABILITAS KINERJA 2014 BAB
III
alam rangka mewujudkan prinsip good governance, maka pemerintah
menyusun LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagai salah satu
sarana untuk mempertanggungjawabkan beban dan tugas yang
dilaksanakannya kepada pemberi amanah (stake holder). Diharapkan LaporanKinerja Instansi
Pemerintah mampu menjadi tolok ukur kinerja jajaran pemerintah dan mampu menjelaskan
secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan.Gambaran kinerja ini merupakan
sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan
sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh seluruh
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ketegasan dalam proses pengawasan
seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah.
Melalui media Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah melaporkan
mengenai perbaikan-perbaikan sebagai bentuk kinerja mereka dan salah satunya akan
tercermin melalui penetapan indikator kinerja yang digunakan. Penetapan indikator kinerja
pada saat merencanakan kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan
menghindari penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif
keberhasilannya. Indikator kinerja yang baik akan dapat mengurangi kemungkinan
subjektivitas yang sering digunakan oleh pihak yang akan dinilai untuk mempertahankan diri
dalam menilai keberhasilannya.
Dalam menggambarkan kinerja ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai capaian
Analisis kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran tahun 2014 untuk menjelaskan anggaran
dan realisasi keuangan yang mendukung pencapaian sasaran.
A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini merupakan Laporan Kinerja tahun
pertama RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018. Sasaran yang diukur adalah 51
(lima puluh satu) sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxvi
2014. Penetapan Kinerja itu sendiri mengacu kepada sasaran dan indikator kinerja yang ada
pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan menggunakan metode
membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi
kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Rencana kinerja (performance plan) dan
realisasi kinerja (performance result) akan disajikan dalam bentuk tabulasi data.
Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:
Pencapaian indikator kinerja sasaran ≥100 % “Memuaskan”
Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100%
predikatnya“Sangat Baik”
Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya
“Baik”
Pencapaian indikator kinerja sasaran 55% sampai dengan dibawah 70% predikatnya
“Cukup”
Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 55% predikatnya
“Kurang ”
SASARAN
1 MENINGKATNYA TATA LAKSANA PENGELOLAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN yang lebih populer dengan istilah
Clean and Clear Governace bisa diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem
pengadilan yang dapat diandalkan dan pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya
(Bintan R. Saragih). Korupsi Kolusi dan nepotisme (KKN)merupakan permasalahan besar
yang merusak keberhasilan pembangunannasional dan daerah. Korupsi adalah tingkah laku
individu yang menggunakan wewenang dan jabatanguna meraih keuntungan pribadi,
merugikan kepentingan umum dan Negara. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Padang
Panjang telah menetapkan sasaran pertama dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxvii
2013-2018 yaitu MeningkatnyaTata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah Yang Efektif
dan Efisien.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran MeningkatnyaTata Laksana Pengelolaan
Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran,
memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 104,17% dengan predikat
Memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran MeningkatnyaTata Laksana Pengelolaan
Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisienseperti disajikan pada tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Satu
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya pencapaian SPM di Kota Padang Panjang
% 40 95,85 239,63
2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat
klasifikasi BAIK BAIK 100
3 Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota
klasifikasi C (50) CC (50,17) 100.34
4 Meningkatnya kriteria penilaian LPPD Kota
klasifikasi Tinggi (2,72)
Sedang
(1,9)
69,85
5 Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah
klasifikasi WTP WTP 100
6
Meningkatnya Persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja
% 75 74,38 99,17
7 Penerapan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
% 76 87,5 115,13
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
1. Meningkatnya pencapaian SPM di Kota Padang Panjang
Pencapaian SPM di Kota Padang Panjang tahun 2014 mencapai 95,85% dari target
40% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 239,63% dengan predikat
memuaskan. Capaian ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika
dibandingkan dengantahun 2013 yang hanya 92,07%. Pencapaian SPM di Kota Padang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxviii
Panjang masih memerlukan upaya yang lebih intensif dimasa datang sehingga target
100% yang ditetapkan pada Tahun 2018 melalui 15 Bidang SPM dapat dicapai.
Berikut ini jenis SPM dan SKPD Penanggungjawab serta pencapaian tahun 2013 dan 2014
disajikan pada tabel dibawah ini:
Jenis SPM SKPD
Penanggungjawab Pencapaian
2013 Pencapaian
2014
a. SPM bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
19.24 14.46
b. SPM bidang Perumahan Rakyat 0 0
c. SPM bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial dan tenaga Kerja
28.18 31.08
d. SPM bidang Sosial 150.87 154.82
e. SPM bidang Kesehatan Dinas Kesehatan 83.33 78.38
f. SPM bidang Pendidikan Dinas Pendidikan 97.19 98.16
g. SPM bidang Kesenian Dinas Porbudpar 304.82 298
h. SPM bidang Kominfo Dinas Perhubungan kominfo
70 68
i. SPM bidang Perhubungan 70 49
j. SPMK bidang Penanaman Modal BAPPEDA 55 55
k. SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
137 134.08
l. SPM bidang Keluarga Berencana 137 100
m. SPM bidang Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
65 90.9
n. SPM bidang Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan pangan dan Pelaksana
Penyuluhan
67.76 114.14
o. SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Sekretariat Daerah, Satpol PP, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
162.22 171.92
Rata-rata Pencapaian SPM 96.51 97.20
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah
berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, Pemerintah Kota Padang Panjang terus
melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan unit-unit pelayanan
publik. Tahun 2014, dari 6 unit pelayanan yang disurvey, semuanya bernilai BAIK
sehingga capaian tahun 2014 menjadi 100% dengan predikat memuaskan. Adapun unit
pelayanan yang disurvey untuk tahun 2014 adalah UPTD Puskesmas Gunung, UPTD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxix
Puskesmas Kebun Sikolos, UPTD Puskesmas Bukit Surungan, UPTD Puskesmas Koto
Katik, UPTD Layanan Pengadaan dan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
Dibanding tahun 2013, hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat juga bernilai BAIK
dengan unit pelayanan yang dinilai yaitu KPPT, RSUD dan UPTD SMK 2.
Secara Nasional, Pemerintah tidak menetapkan target nilai Indeks IKM, namun
Pemerintah berharap melalui pengukuran IKM ini dapat mendorong partisipasi
masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta
mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan
pelayanan publik.
3. Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota
Hasil evaluasi LAKIP Kota Padang Panjang tahun 2014 terhadap LAKIP Kota Padang
panjang Tahun 2013 memperoleh kriteria CC dengan skor 50,17 dari target C (skor 50)
sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,34% dengan predikat memuaskan.
Komponen penilaian evaluasi LAKIP meliputi Aspek Perencanaan, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.Nilai hasil akhir dari penjumlahan
komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi
Pemerintah terhadap kinerjanya. Dengan kategori sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxx
4. Meningkatnya kriteria penilaian LPPD Kota
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan
LPPD kepada Pemerintah. LPPD digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah
wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah paling lama 3 bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Penilaian LPPD Kota Padang Panjang tahun 2014 terhadap LPPD Tahun 2013 dengan
skor1,9 termasuk kategori sedang sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 69,85%
dengan predikat cukup. Skor ini berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 2,72
dengan kategori tinggi. Pada Tahun 2013 indikator ini belum menjadi indikator kinerja
sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerjanya.
5. Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/Unqualified Opinionmempunyai arti bahwa
laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal
yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Opini BPK terhadap Laporan keuangan pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2013
yang dilakukan pada tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelasan sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan predikat
memuaskan. Pada Tahun sebelumnya opini ini juga sudah berhasil dipertahankan. Hal
ini menunjukan bahwa Kota Padang Panjang berhasil mempertahankan opini WTP atas
laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang Panjang untuk beberapa tahun
terakhir.
6. Meningkatnya Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SANGAT BAIK dalam evaluasi
kinerja
Evaluasi Kinerja adalah kegiatan dalam penilaian kinerja SKPD dillingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang oleh Tim Evaluasi Kinerja SKPD. Pemerintah Kota
Padang Panjang telah melaksanakan Evaluasi Kinerja sejak tahun 2009.
Pelaksanaannya dilaksanakan secara berkala, konsisten dan berkesinambungan serta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxi
dilakukan setiap bulan dan semester dengan menggunakan indikator dan metodologi
yang bersifat transparan dan akuntabel.
Kegiatan Evaluasi Kinerja memiliki tujuh indikator penilaian yakni Evaluasi Pencapaian
Pendapatan, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi Pertanggungjawaban Belanja
SKPD, Evaluasi Pengelolaan Administrasi Aset, Evaluasi Penegakan Disiplin, Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Evaluasi Hasil Pemungutan Zakat. Nilai masing
masing indikator penilaian akan diakumulasikan menjadi total nilai SKPD dengan
klasifikasi penilaian sebagai berikut:
No Total Nilai Klasifikasi
1 0-50 Sangat Kurang (SK)
2 50,1-62,6 Kurang (K)
3 62,7-75,2 Sedang (S)
4 75,3-87,8 Baik (B)
5 87,9-100 Sangat Baik (SB)
Persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja di Kota
Padang Panjang tahun 2014 mencapai 74,38% sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 99,17% dengan predikat sangat baik. Capaian ini mengalami sedikit penurunan
jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 101,24%.
7. Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya
dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap
tahun melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi di Kota Padang Panjang tahun 2014 mencapai 87,5% dari target 76% sehingga
capaian kinerjanya adalah sebesar 115,13% dengan predikat memuaskan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxii
Adapun gambaran tingkat capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target
kinerja RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxiii
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun2014
Target
Tahun 2018
Meningkatnya pencapaian SPM di Kota Padang Panjang
% 95,85 100
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat
klasifikasi BAIK BAIK
Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota
klasifikasi CC B
Meningkatnya kriteria penilaian LPPD Kota
klasifikasi Sedang
(1,9)
Sangat Tinggi
(3,01)
Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah
klasifikasi WTP WTP
Meningkatnya Persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja
% 74,38 95
Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
% 87,5 115,13
Untuk mendukung pencapaian sasaran MeningkatnyaTata Laksana Pengelolaan
Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dilaksanakan melalui 14 Program dan 65
Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp.
9.292.347.750,- dengan realisasi Rp. 6.561.088.054,- . Adapun 15 program tersebut sebagai
berikut:
1. Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan/Pelayanan Sistem Informasi
Terpadu
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxiv
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
9. Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
11. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
12. Program Kerjasama informasi dengan Massa Media
13. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
14. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Analisa Keberhasilan
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah
yang Efektif dan Efisien dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran,secara umum dapat dicapai
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 104,17%
dengan predikat Memuaskan. Keberhasilan ini didukung oleh banyak faktor, diantaranya :
1. Beberapa SKPD telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan indikator yang ada
dalam SPM sehingga target yang ditetapkan Nasional dapat dicapai.
2. Dilaksanakannya monitoring Pelayanan Publik terhadap SKPD atau Unit Pelayanan
yang disertai dengan pembinaan terhadap berbagai kekurangan.
3. Nilai CC pada evaluasi LAKIP disebabkan adanya komitmen dari Pemerintah
Daerah dan SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kota Padang Panjang.
Dari 7 (tujuh) indikator tersebut terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu
Meningkatnya kriteria penilaian LPPD Kota , hal ini disebabkan karena kurangnya
penyampaian dokumen pendukung LPPD pada tahun 2013.
Menindaklanjuti hal tersebut, dalam penyusunan dan penyampaian LPPD tahun 2014 harus
didukung oleh dokumen yang memadai.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxv
SASARAN
2
MENINGKATKAN SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS
Salah satu fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah menjalankan roda pemerintahan,
pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan
pelayanan yang prima, diperlukan Sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional
dan berkualitas. Oleh sebab itu, SDM aparatur perlu ditingkatkan profesionalisme dan
kualitasnya melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas. Peningkatan dan
pengembangan sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk membekali, meningkatkan,
dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan
kesejahteraan. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu cara/ strategi untuk
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keahlian, mutu, kepemimpinan,
ketrampilan, dan pengabdian aparatur yang terencana dan berkesinambungan guna menjadi
aparatur yang professional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan sasaran kedua yang ingin dicapai oleh
Pemerintah Kota Padang Panjang yakniMeningkatkan Sumber Daya Aparatur yang
Profesional dan Berkualitas.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang
Profesional dan Berkualitasdengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka
capaian kinerja sasaran sebesar 71,43% dengan predikat Baik.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang
Profesional Dan Berkualitas seperti terlihat pada tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Dua
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya jumlah diklat yang dilaksanakan bagi aparatur dalam 1 tahun
Diklat 14 10 71,43
Dari Indikator yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya jumlah diklat yang dilaksanakan bagi
aparatur dalam 1 tahun, telah tercapai dengan predikat baik, dimana dari 14 (empat belas)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxvi
target diklat pada tahun 2014 telah terlaksana sebanyak 10 (sepuluh) diklat sehingga
capaiannya adalah 71,43%. Diklat tersebut antara lain : diklat Pelayanan Prima Bagi Tenaga
Medis sebanyak tiga angkatan, diklat teknis Pelaksanaan Kegiatan oleh PPTK, Diklat ESQ
dan Diklat Enterpreneurship dua angkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah
diklat yang dilaksanakan sama banyaknya dengan tahun 2014.
Adapun gambaran tingkat capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target
Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 disajikan pada tabel berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2014
Target Tahun 2018
Meningkatnya jumlah diklat yang dilaksanakan bagi aparatur dalam 1 tahun
Diklat 10 40
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang sangat menyadari
betapa pentingnya meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pelaksanaan Diklat.
Sehingga setiap tahunnya diharapkan adanya peningkatan jumlah diklat yang dapat
dilaksanakan.
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang
Profesional Dan Berkualitas dilaksanakan melalui 4 Program dan 9 Kegiatan dengan
anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2014 sebesar Rp. 2.275.345.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 1.416.310.450,- .
Adapun Program tersebut adalah :
1. Program Pendidikan kedinasan
2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Analisa kegagalan
Rendahnya capaian kinerja sasaran ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :
1. Terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan diklat
2. Terbatasnya lembaga-lembaga diklat yang dibutuhkan oleh SDM aparatur Kota
Padang Panjang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxvii
Adapun strategi pemecahan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas
perencanan diklat sesuai kebutuhan serta meingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga-lembaga penyelenggara diklat aparatur.
SASARAN
3
MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
DAN PERATURAN YANG BERLAKU
Peraturan perundang-undangan yang baik pada dasarnya memenuhi rasa keadilan atau
sesuai dengan kenyataan atau kesadaran hukum masyarakat, dan memiliki legitimasi
sertamengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan
perundang-undangan bukanlah sekedar masalah legal draftingbelaka, akan tetapi juga
menyangkut persoalan yang mendasar, yaitu bagaimana hukum yang akan diciptakan itu
merupakan hukum yang baik sesuai kebutuhan masyarakat.Salah satu upaya dalam
meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap
perkembangan masyarakat perlu didukung dengan penelitian dan pengkajian yang
komprehensif.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakatdengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan
angka capaian kinerja sasaran sebesar 125% dengan predikat Memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaranMeningkatkan kualitas produk hukum daerah yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat disajikan pada tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Tiga
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Terselenggaranya penetapan
perda setiap tahun sesuai
kebutuhan
Perda 8 10 125
Dari Indikator yang telah ditetapkan yaitu Terselenggaranya penetapan perda setiap tahun
sesuai kebutuhan, telah tercapai dengan predikat memuaskan dimana dari 8 (delapan) target
Perda dalam satu tahun telah terlaksana sebanyak 10 (sepuluh) Perda sehingga capaiannya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxviii
adalah 125%. Pada tahun 2013 telah terlaksana penyusunan 8 Perda jaddi jumlah Perda
tahun ini lebih banyak dibanding tahun 2013.
Adapun tingkat capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 terhadap target Kinerja
RPJMD Tahun 2013 – 2018 disajikan pada tabel berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2018
Terselenggaranya penetapan perda
setiap tahun sesuai kebutuhan
10 Perda 40 Perda
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang sangat menyadari
betapa pentingnya penetapan perda setiap tahun sesuai kebutuhan. Sehingga setiap
tahunnya telah ditargetkan penetapan Perda sebanyak 8 (delapan) Perda dan direncanakan
hingga tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 40 Perda .
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui 3 Program dan 12 kegiatan
dengan anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2014 sebesar Rp. 8.637.035.000,-
dengan realisasi sebesar: Rp. 5.228.347.314,- . Adapun program tersebut adalah :
1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3. Program Perencanaan Tata Ruang
Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
1. Perencanaan penyusunan perda yang baik dan sesuai kebutuhan
2. Komitmen terhadap jadwal pembahasan yang telah disusun dengan DPRD
3. Adanya penjaringan aspirasi masyarakat dalam penyusunan Perda
SASARAN
4 MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunanuntuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xxxix
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu bukti
terlaksananya SPPN adalah terdapatnya dokumen perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu. Diantara dokumen tersebut untuk
tingkat daerah adalah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah(RKPD).
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan
angka capaian kinerja sasaran sebesar 75% dengan predikat baik.
Adapun gambaran hasil pengukuran capaian kinerja sasaranMeningkatnya Kualitas Dokumen
Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah disajikan pada tabel berikut
Capaian Kinerja Sasaran Empat
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku
% 40 30 75
Dari Indikator yang telah ditetapkan yaitu Tersedianya dokumen perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku, telah
tercapai dengan predikat baik (75%). Tidak tercapainya kinerja sasaran ini sesuai target
disebabkan adanya keterlambatan dalam Penetapan Perda RPJMDKota Padang Panjang
Tahun 2013-2018 dan RKPD Tahun 2015.
Adapun gambaran tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target Kinerja
RPJMD Tahun 2013 – 2018 disajikan pada tabel berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2018
Tersedianya dokumen perencanaan
dan pengendalian pembangunan
daerah tepat waktu dan sesuai
peraturan yang berlaku
30% 80%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xl
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang sangat menyadari
betapa pentingnya dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tepat
waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga setiap tahunnya diharapkan ada
peningkatan kualitasdokumen perencanaan yang tersedia dan tepat waktu sesuai peraturan
yang berlaku. Hingga tahun 2018, ditargetkan dokumen perencanaan berkualitas dan tepat
waktu dengan target 80%.
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui 3 Program dan 21 Kegiatan
dengan anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2014 sebesar Rp. 1.233.105.000,-
dengan realisasi sebesar: Rp. 1.018.514.975,-
Adapun Program tersebut adalah :
1. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
2. Program Pengembangan Data dan Informasi
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah :
Proses penyusunan dan pembahasan RPJMD bersamaan dengan masa pemilihan umum
legisatif (PILEG). Sehingga waktu pembahasannya mengalami penyesuaian dengan jadwal
Pileg.
Adapun solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersenbut adalah adanya upaya
agar pembahasan RPJMD sesuai jadwal yang telah ditentukan, namun tidak bisa
dilaksanakan sehingga pembahasan dilakukan setelah PILEG selesai.
SASARAN
5 MENGEMBANGKAN SISTEM REKRUTMEN, PROMOSI DAN MUTASI
YANG TRANSPARAN DAN KOMPETITIF SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Untuk mewujudkan Visi Kota Padang Panjang : Padang Panjang Amanah, Aman dan
Sejahtera perlu didukung oleh sistem rekrutmen, promosi dan mutasi yang transparan dan
kompetitif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jika tidak demikian maka akan muncul
persoalan-persoalan seperti : ketidaksesuaian antara kompetensi aparatur dengan
jabatanyang diemban (mismatch). Jika hal ini terjadi akan menyebabkan rendahnya kinerja
dan produktifitas PNS. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xli
sasaran kelima yaitu Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi Dan Mutasi yang
Transparan dan Kompetitif sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
Hasil evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran Mengembangkan Sistem Rekrutmen,
Promosi Dan Mutasi Yang Transparan Dan Kompetitif Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi,
dengan dua indikator kinerja2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian
kinerja sasaran rata-rata sebesar 100% dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaranMengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan
Mutasi yang Transparan dan Kompetitif sesuai dengan Kebutuhan Organisasi disajikan pada
tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Lima
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya persentase
penerapan sistem promosi
dan mutasi aparatur yang
berbasis kompetensi (the
right men on the right job)
% 38 38 100
2 Tersedianya administrasi
kepegawaian yang berbasis
teknologi
% 52 52 100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya persentase penerapan sistem promosi dan mutasi aparatur yang
berbasis kompetensi (the right men on the right job).
Indikator ini pada tahun 2014 mencapai 38% dari target 38% sehingga capaian
kinerjanya adalah sebesar 100% dengan predikat memuaskan. Pada Tahun 2014 ini
Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan Uji kompetensi jabatan bagi
pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal ini bertujuan
agar terjadinya peningkatan kinerja pejabat struktural sesuai dengan Tugas Pokok,
Fungsi serta kewenangannya.
2. Tersedianya administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xlii
Indikator ini pada tahun 2014 mencapai 52% dari target 52% sehingga capaian
kinerjanya adalah 100% dengan predikat memuaskan. Dalam rangka penyediaan
administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi, Pemerintah Kota Padang
Panjang melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menerapkan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian secara On-line (SAPK). Tujuan dari sistem tersebut adalah
mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir disetiap instansi pusat maupun daerah
yang terintegrasi secara nasional dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan
dan objektif.
SAPK yang telah digunakan di Kota Padang Panjang mempunyai karakteristik
sebagai berikut:
Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN
dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama.
Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku
yang disusun oleh BKN pusat.
Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi
pengguna.
Adapun gambaran tingkat capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target
Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 seperti terlihat pada tabel berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2018
Meningkatnya persentase penerapan
sistem promosi dan mutasi aparatur
yang berbasis kompetensi (the right
men on the right job)
38% 70%
Tersedianya administrasi
kepegawaian yang berbasis teknologi
52% (SAPK) 80%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xliii
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada akhir tahun RPJMD (2018), sistem promosi
dan mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (the right men on the right job) direncanakan
tercapai 70% dan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi tercapai 80%. Dengan
kondisi demikian diharapkan bisa meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan
meningkatkan efisiensi serta kinerja pegawai.
Untuk mendukung pencapaian sasaran Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan
Mutasi Yang Transparan dan Kompetitif sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dilaksanakan
melalui 1 Program dan 8 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD tahun
2014 sebesar Rp. 1.446.182.500,- dengan realisasi sebesar: Rp. 736.102.075,- Program
tersebut adalah pembinaan dan pengembangan aparatur.
Analisa Keberhasilan
Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk mewujudkan sistem promosi dan mutasi aparatur
yang berbasis kompetensi
2. Tersedianya anggaran untuk melakukan uji kompetensi bagi pejabat di lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang
SASARAN
6 MENINGKATNYA PEMAHAMAN APARATUR
TERHADAP TUPOKSI
Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan
wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara
rutin untuk menyelesaikan program kerja yang telah disusun berdasarkan visi dan misi serta
tujuan organisasi. Di Pemerintah Kota Padang Panjang, TUPOKSI setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Struktural ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
Tupoksi yang telah ditetapkan tersebut sangat berpengaruh terhadap efektivitas pegawai.
Efektivitas pegawai dapat dilihat melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan
konsisten sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan yang melekat pada jabatannya.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemahaman Aparatur Terhadap Tupoksi
dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
162,07dengan predikat memuaskan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xliv
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaranMeningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah seperti terlihat pada tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Enam
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya persentase
pelaksanaan tupoksi sesuai
dengan aturan yang berlaku
% 58 94,27 162,07
Dari Indikator yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya persentase pelaksanaan tupoksi
sesuai dengan aturan yang berlaku,pada tahun 2014 ditargetkan 58% dengan realisasi
94,27% atau 162% dengan predikat memuaskan. Dari 384 jabatan struktural yang tersebar di
seluruh SKPD, terdapat 22 jabatan yang belum dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksi
secara penuh. Angka ini diperoleh dari laporan SKPD terkait evaluasi Tupoksi di lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2014 ini realisasi
melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan meningkatnya
penguasaan dan kesadaran terhadap TUPOKSI masing-masing sehingga bisa dilaksanakan
dengan baik.
Adapun gambaran perbandimgam capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 seperti terlihat pada tabel berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2018
Meningkatnya persentase
pelaksanaan tupoksi sesuai dengan
aturan yang berlaku
67% 90%
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2018 yang merupakan tahun kelima
dari pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, diharapkan 90% dari PNS
telah melaksanakan TUPOKSI sesuai aturan yang berlaku. Adapun realisasi tahun 2014
merupakan langkah maju yang cukup signifikan dalam pencapaian akhir indikator kinerja ini.
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya persentase pelaksanaan tupoksi sesuai
dengan aturan yang berlaku dilaksanakan melalui 4 Program dan 8 Kegiatan dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xlv
anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2014 sebesar Rp. 596.625.500,- dengan
realisasi sebesar: Rp. 461.411.700,- Adapun Program tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Bencana Alam SeKota Padang
Panjang
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
1. Adanya keharusan bagi setiap Pejabat/PNS baru untuk mengetahui dan memahami
TUPOKSI masing-masing.
2. Adanya kemauan Pejabat/PNS untuk melaksanakan TUPOKSI masing-masing
SASARAN
7
MENINGKATKAN ANGKA MELEK HURUF PADA USIA 7 TAHUN KEATAS
Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal penting untuk memberantas kemiskinan.
Selain itu juga untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesetaraan pria dan wanita,
peningkatan kesehatan keluarga, dan perlindungan lingkungan hidup.Tak mengherankan jika
kemampuan itu termasuk dalam indikator pendidikan pada indeks pembangunan manusia
(Human Development Index) dari United Nations Development Programme (UNDP). Indeks
buta aksara disinyalir akan menjadi salah satu penghambat suksesnya wajib belajar 12 tahun
di kota Padang Panjang. Mengingat pentingnya penuntasan buta aksara, maka Pemerintah
kota Padang Panjang menetapkanya sabagai salah satu sasaran dalam RPJMD Kota Padang
Panjang 2013-2018.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf Pada Usia 7 Tahun
Ke Atas dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian
kinerja sasaran sebesar 100,01% dengan predikat Memuaskan sebagaimana ditampilkan
pada tabel berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xlvi
Capaian Kinerja Sasaran Tujuh
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Angka melek huruf % 99,35 99,36* 100,01
Ket. *angka proyeksi
Angka Melek Huruf Kota Padang Panjang yang dikeluarkan secara resmi oleh BPS 5 tahun
terakhir terus mengalami peningkatan, yaitu secara berturut-turut tahun 2009, 2010, 2011,
2012 dan 2013 sebesar 99,29%, 99,30%, 99,31%, 99,32% dan 99,35%. Angka resmi untuk
tahun 2014 belum dikeluarkan oleh BPS. Meskipun demikian melihat kecenderungan 5 tahun
terakhir maka angka melek huruf di Kota Padang Panjang pada tahun 2014 diproyeksikan
mencapai 99,36%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,01%. Capaian ini
meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 99,35%. Angka melek huruf di Kota Padang
Panjang lebih tinggi dibandingkan angka melek huruf di Propinsi Sumatera Barat yang
diproyeksi sebesar 97,52%.
Adapun gambaran perbandimgam capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 seperti terlihat pada tabel berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Angka melek huruf % 99,36 99,50
Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya angka melek huruf pada usia 7 tahun
ke atas, dilaksanakan melalui 3 Program dan 8 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan
dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 239.915.000,- dengan realisasi Rp. 204.700.045,-
Adapun program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
2. Program Pendidikan Non Formal
3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xlvii
Adapun Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1. Komitmen Kepala Daerah dan DPRD untuk membangun pendidikan yang berkualitas di
Kota Padang Panjang.
2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam memajukan pendidikan di Kota Padang
Panjang.
3. Dukungan masyarakat Kota Padang Panjang untuk ikut mensukseskan program
pendidikan di Kota Padang Panjang.
SASARAN
8 MENUNTASKAN PROGRAM WAJAR 12 TAHUN
Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi
kesuksesan dan kesimbungan pembangunan Nasional. Kemajuan suatu daerah dapat dinilai
dari bagaimana penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan terhadap rakyatnya Daerah yang
lebih maju, tingkat pendidikannya relatif lebih baik dibanding daerah yang masih berkembang.
Wajib belajar (Wajar) Pendidikan dasar (dikdas) 9 (sembilan) tahun secara Nasional sudah
bergulir beberapa puluh tahun yang lalu. Pada tahun 2008 pemerintah Kota Padang Panjang
mencanangkan peningkatan status dari wajar 9 (sembilan) tahun menjadi wajar 12 (dua
belas) tahun. Program wajar 12 tahun memberikan isyarat pada seluruh lapisan masyarakat
Kota Padang panjang.Secara umum warga Padang Panjang diwajibkan menyelesaikan
pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMA sederajat. Program tersebut adalah merupakan
program kolektif dan program bersama yang harus didukung oleh seluruh kemampuan
komponen lapisan masyarakat. Sedangkan Pemerintah Daerah bertugas melayani berbagai
kebutuhan untuk mencapai target tersebut.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan
10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja
sasaran sebesar 110,93% dengan predikat Memuaskan sebagaimana ditampilkan pada
tabel berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xlviii
Capaian Kinerja Sasaran Delapan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 APK SD/MI/SDLB/Paket A % 118,01 120,87 102,42
2 APM SD/MI/SDLB/Paket A % 107,70 110,41 102,52
3 APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B
% 131,18 137,97 105,18
4 APK SMA/SMK/MA/SMA LB
/Paket C % 235,78 247,73 105,07
5 APM SMA/SMK/MA/SMA LB
/Paket C % 160,57 178,26 111,01
6 Menurunnya angka putus sekolah :
a. SD % 0,33 0,00 200
b. SLTP % 0,22 0,10 154,55
c. SLTA % 0,84 0,87 96,43
7 Tersedianya Perwako Pendidikan tentang : 1)Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); 2)Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3)Pembiayaan Pendidikan; 4)Redistribusi dan Pemerataan Guru di Kota Padang Panjang; dan 5)Penyelenggaraan PAUD
Jumlah 1 1 100,00
Pencapaian indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. APK SD/MI/SDLB/Paket A di Kota Padang Padang Panjang tahun 2014 ditargetkan
118,01 dapat dicapai 120,87% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 102,42%
dengan predikat memuaskan. Realisasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2013
yang hanya sebesar 117,51%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xlix
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat maka APK
SD/MI/SDLB/Paket A di Kota Padang Panjang tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan APK
SD/MI/SDLB/Paket A Propinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 109,92%.
2. APM SD/MI/SDLB/Paket A di Kota Padang Padang Panjang tahun 2014 ditargetkan
107,70 dapat dicapai 110,41% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 102,52%
dengan predikat memuaskan. Realisasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2013
yang hanya sebesar 107,12%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat maka APM
SD/MI/SDLB/Paket A di Kota Padang Panjang sebesar 110,41% lebih tinggi
dibandingkan APM SD/MI/SDLB/Paket A Propinsi Sumatera Barat dan Nasional yang
hanya sebesar 97,10% dan 95,57%.
3. APK SMP/MTsN/SMPLB/Paket B di Kota Padang Padang Panjang tahun 2014
ditargetkan 131,18 dapat dicapai 137,97% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
105,18% dengan predikat memuaskan . Capaian ini meningkat dibandingkan tahun
2013 yang hanya sebesar 130,72%.
APK SMP/MTsN/SMPLB/Paket B di Kota Padang Panjang sebesar 137,97% lebih tinggi
dibandingkan APK SMP/MTsN/SMPLB/Paket B di Propinsi Sumatera Barat yang hanya
sebesar 85,46%.
4. APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C di Kota Padang Padang Panjang tahun 2014
ditargetkan 235,78 dapat dicapai 247,73% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
105,07% dengan predikat memuaskan. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013
yang hanya sebesar 235,22%.
APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C di Kota Padang Panjang sebesar 247,73% lebih
tinggi dibandingkan APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C Propinsi Sumatera Barat yang
hanya sebesar 71,00%.
5. APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C di Kota Padang Padang Panjang tahun 2014
ditargetkan 160,58 dapat dicapai 178,26% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
111,01% dengan predikat memuaskan. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013
yang hanya sebesar 160,22%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 l
APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C di Kota Padang Panjang lebih tinggi dibandingkan
APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C Propinsi Sumatera Barat dan Nasional yang hanya
sebesar 61,00% dan54,25%.
6. Menurunnya Angka putus sekolah Tingkat SD di Kota Padang Padang Panjang tahun
2014 ditargetkan 0,33% dapat terealisasi hingga 0,00% atau mengalami penurunan
sebesar 0,39% padahal hanya ditargetkan turun sebesar 0,06% (keadaan 2013 APS SD
sebesar 0,39) sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 200% dengan predikat
memuaskan. Angka putus sekolah Tingkat SD pada tahun 2014 ini mengalami
penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2013 .
Angka putus sekolah Tingkat SLTP di Kota Padang Padang Panjang tahun 2014
ditargetkan 0,22 dapat dicapai 0,10% atau mengalami penurunan sebesar 0,15%
padahal hanya ditargetkan turun sebesar 0,03% (keadaan 2013 APS SLTP sebesar
0,25) sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 154,55% dengan predikat
memuaskan. Angka putus sekolah Tingkat SD pada tahun 2014 ini mengalami
penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2014.
Angka putus sekolah Tingkat SLTA di Kota Padang Padang Panjang tahun 2014
ditargetkan 0,84% dapat dicapai 0,87% atau mengalami penurunan sebesar 0,08%
padahal ditargetkan turun sebesar 0,11% (keadaan 2013 APS SLTA sebesar 0,95)
sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,43%. Meskipun demikian angka ini sudah
menurun dibandingkan tahun 2013 dimana APS SLTAsebesar 0,95%.
7. Tersedianya Perwako Pendidikan di Kota Padang Panjang tentang : 1)Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB); 2)Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3)Pembiayaan Pendidikan; 4)Redistribusi dan Pemerataan Guru di Kota Padang
Panjang; dan 5)Penyelenggaraan PAUD, di tahun 2014 terealisasi 1 (satu) Perwako
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga capaian kinerjanya adalah
100% dengan predikat memuaskan. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013
yang hanya sebesar 0,00%.
Adapun gambaran perbandingan Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 li
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014
Target
Tahun 2018
APK SD/MI/SDLB/Paket A % 120,87 120,00
APM SD/MI/SDLB/Paket A % 110,41 110,00
APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B % 137,97 133,00
APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C % 247,73 238,00
APM SMA/SMK/MA/SMA LB
/Paket C
% 178,26 162,00
Menurunnya Angka Putus Sekolah
- SD % 0,00 0,10
- SLTP % 0,10 0,10
- SLTA % 0,87 0,40
Tersedianya Perwako Pendidikan tentang : 1)Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); 2)Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3)Pembiayaan Pendidikan; 4)Redistribusi dan Pemerataan Guru di Kota Padang Panjang; dan 5)Penyelenggaraan PAUD
Jumlah 1 5
Untuk mendukung pencapaian sasaran Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun,
dilaksanakan melalui 3 Program dan 13 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 5.365.360.400,- dengan realisasi Rp. 4.065.980.363,-
Adapun 3 (tiga ) Program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Analisa keberhasilan
Secara umum, sasaran ini telah tercapai sesuai target. Banyak sekali faktor yang mendukung
keberhasilan pencapaian sasaran, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Komitmen Kepala Daerah dan DPRD untuk membangun pendidikan yang berkualitas di
Kota Padang Panjang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lii
2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam memajukan pendidikan di Kota Padang
Panjang.
3. Dukungan masyarakat Kota Padang Panjang untuk ikut mensukseskan program
pendidikan di Kota Padang Panjang.
SASARAN
9 MEMBANGUN KEKUATAN PENDIDIKAN
DENGAN STANDAR NASIONAL
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Standar Nasional Pendidikan
adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sedangkan fungsi Standar
Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Daerah akan kesulitan meningkatkan mutu
pendidikan bila Satuan Pendidikan yang ada didaerah tersebut belum mencapai Standar
Nasional Pendidikan. Usaha-usaha untuk memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan
terus di upayakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Membangun Kekuatan Pendidikan dengan Standar
Nasional dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian
kinerja sasaran sebesar 109,50% dengan predikat Memuaskan sebagaimana ditampilkan
pada tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Sembilan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi %
Capaian
1 Terpenuhinya standar proses, standar Isi, standar prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
% 66,00 78,00 118,18
2 Terpenuhinya standar pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan
%
80,40 87,43 108,74
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 liii
3 Terpenuhinya standar tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
% 54,00 60,00 111,11
4 Terpenuhinya standar pembiayaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
% 68,00 68,00 100,00
Pencapaian indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Terpenuhinya standar proses, standar isi, standar prasarana, standar penilaian, standar
pengelolaanpada semua jenjang dan jenis pendidikan tahun 2014 mencapai 78,00%
sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 118,18% dengan predikat memuaskan.
Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 75,00%.
2. Terpenuhinya standar pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan tahun 2014
mencapai 87,43% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 108,74%. dengan
predikat memuaskan Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya
sebesar 78,00%.
3. Terpenuhinya standar tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
tahun 2014 mencapai 60,00% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 111,11%
dengan predikat memuaskan. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang
hanya sebesar 50,00%.
4. Terpenuhinya standar pembiayaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan tahun 2014
mencapai 68% sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan predikat memuaskan.
Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 60%.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014
Target
Tahun 2018
Terpenuhinya standar proses, standar Isi, standar prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
% 78,00 90
Terpenuhinya standar pendidik pada semua % 87,43 90
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 liv
jenjang dan jenis pendidikan
Terpenuhinya standar tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
% 65,00 70
Terpenuhinya standar pembiayaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
% 68,00 100
Untuk mendukung pencapaian sasaran membangun kekuatan pendidikan dengan Standar
Nasional dilaksanakan melalui 6 Program dan 46 Kegiatan dengan anggaran yang
disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 10.772.143.000,- dengan realisasi
Rp.3.944.785.095,- Adapun 6 Program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
4. Program Pendidikan Menengah
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Analisa keberhasilan
Dari 4 (empat) indikator kinerja pada sasaran ini semuanya terlah tercapai melebihi target.
Adapun Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya :
1. Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur.
2. Terlaksanya bintek implementasi peraturan perundang-undangan.
3. Terselenggaranya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
4. Terlaksananya kegiatan BOS Nasional
5. Adanya jaminan pendidikan untuk siswa kurang mampu dalam bentuk BSM untuk
semua jenjang pendidikan.
SASARAN
10 MENINGKATKAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lv
Pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah
sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pada era globalisasi, institusi
pendidikan formal mengemban tugas penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM)
Indonesia berkualitas di masa depan. Di lingkungan pendidikan, guru profesional dan tenaga
kependidikan memegang kunci utama bagi peningkatan mutu SDM masa depan itu. Guru
merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Pemerintah tidak pernah berhenti
berupaya meningkatkan profesionalisme kesejahteraan guru dan tenaga kependidkan
lainnya. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan profesional
tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, namun usaha tersebeut belum serta merta
mampu meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara keseluruhan.
Karena itulah Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan sasaran Meningkatkan Mutu
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Mutu Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka
capaian kinerja sasaran sebesar 89,47%. dengan predikat sangat baik sebagaimana
disajikan pada tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Sepuluh
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Terselenggaranya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
Kelompok 19 17 89,47
Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata
Pelajaran) pada tahun 2014 terlaksana 17 kelompok dari 19 kelompok yang ditargetkan
sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,47%.
Adapun gambaran perbandingan Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Target
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lvi
Tahun 2014 Tahun 2018
Terselenggaranya Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Guru (Pusat
Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
Kelompok 17 20
Untuk mendukung pencapaian sasaran Terselenggaranya Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dilaksanakan melalui 2 Program dan 4
Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp.
178.424.000,- dengan realisasi Rp. 136.785.644,- Adapun 2 Program tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Hambatan/masalah : rendahnya capaian sasaran disebabkan karena penjadwalan yang
belum maksimal sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan seluruh
proses kegiatan.
Strategi Pemecahan Masalah : meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan
Pemantapan Kerja Guru di tahun 2015.
SASARAN
11 MEMBANGUN KECERDASAN ANAK USIA DINI
Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang
menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik
(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi,
kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan
komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak
usia dini. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang
sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Begitu
pentingnya pendidikan ini tidak mengherankan apabila banyak daerah menaruh perhatian
yang sangat besar terhadap Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini ini. Pemerintah kota
Padang Panjang menjadikan Pembangunan kecerdasan anak Usia Dini menjadi sasaran
Prioritas dalam RPJMD 20013-2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lvii
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini dengan 4
(empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran
sebesar 132,59 % dengan predikat Memuaskan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lviii
Capaian Kinerja Sasaran Kesebelas
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 APK PAUD Kota Padang Panjang
% 81,90 85,28 104,13
2 Persentase Tenaga Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) berpendidikan S1/D4
% 44,80 68,75 153,45
3
Persentase PAUD Non Formal yang memiliki tenaga pendidik minimal 1 orang berpendidikan S1/D4
% 34,00 58,75 172,79
4 Persentase lembaga PAUD Non Formal sesuai SPM
% 26,00 26,00 100,00
Pencapaian indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. APK PAUD Kota pada tahun 2014 ditargetkan 81,90 dapat terealisasi 85,28% sehingga
capaian kinerjanya adalah 104,13% dengan predikat memuaskan. Realisasi tahun ini
meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang hanya sebesar 78,63%.
2. Persentase Tenaga Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) berpendidikan S1/D4 pada tahun
2014 ditargetkan 44,80 dapat terealisasi i sebesar 68,75 % sehingga capaian kinerjanya
adalah 153,45% dengan predikat memuaskan.
3. Persentase PAUD Non Formal yang memiliki tenaga pendidik minimal 1 orang
berpendidikan S1/D4 pada tahun 2014 ditargetkan 34% dapat terealisasi sebesar
58,75% sehingga capaian kinerjanya adalah 172,79% dengan predikat memuaskan.
Realisasi tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sebesar
30,00%.
4. Persentase lembaga PAUD Non Formal sesuai SPM pada tahun 2014 ditargetkan 26%
dicapai sesuai target sehingga capaian kinerjanya adalah 100,00% dengan predikat
memuaskan. Realisasi tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang
hanya sebesar 20,00%.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lix
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
APK PAUD Kota Padang Panjang % 85,28 95,00
Persentase Tenaga Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) berpendidikan S1/D4
% 40,82 80,00
Persentase PAUD Non Formal yang memiliki tenaga pendidik minimal 1 orang berpendidikan S1/D4
% 58,75 50,00
Persentase lembaga PAUD Non Formal sesuai SPM
% 26,00 50,00
Untuk mendukung pencapaian sasaran Membangun kecerdasan anak usia dini dilaksanakan
melalui 1 Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 sebesar Rp.592.691.125,- dengan realisasi Rp.467.682.608,-. Program tersebut adalah
Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1. Komitmen Kepala Daerah dan DPRD untuk membangun pendidikan yang berkualitas di
Kota Padang Panjang.
2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam memajukan pendidikan di Kota Padang
Panjang.
3. Dukungan masyarakat Kota Padang Panjang untuk ikut mensukseskan program
pendidikan di Kota Padang Panjang.
SASARAN
12 MEMBANGUN JIWA ENTERPRENEURSHIP
ISLAM SISWA
Pendidikan memegang peranan penting dalam memajukan suatu masyarakat dan bangsa.
Pendidikan yang baik dapat membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan
mampu berkompetisi dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Secara historis sejak
dahulu Padang Panjang sudah terkenal sebagai pusat pendidikan Islam. Untuk memenuhi
tuntutan masyarakat mendapatkan pendidikan yang bermutu, pemerataan pendidikan bagi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lx
segenap lapisan masyarakat usia sekolah diupayakan dengan penyediaan sarana dan
prasarana belajar serta tenaga pengajar yang bermutu. Titik berat pembangunan pendidikan
Kota Padang Panjang diletakkan pada pembangunan sistem pendidikan yang memungkinkan
terciptanya pendidikan yang bernuansa Islami, berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan
pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Adat Basandi Syara’, Syara’
Basandi Kitabullah serta merancang program pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan
dan kebutuhan seluruh stakeholder.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Membangun Jiwa Entrepreneurship Islam Siswa
dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran
sebesar 400% dengan predikat memuaskan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Dua belas
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Jumlah Kerjasama dengan
lembaga/dunia usaha/industri jumlah 1 4 400
Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah Kerjasama dengan lembaga/dunia
usaha/industri pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 4 kerjasama. sehingga capaian
kinerjanya adalah 400%. Bentuk-bentuk kerjasama yang telah terjalin antara dunia pendidikan
dengan dunia usaha dan dunia industri pada tahun 2014 adalah berupa :
a. Perjanjian kerjasama antara SMK Cendana dengan Mctronic Industries SDN. BHD
Johor Malaysia tentang persetujuan menerima siswa SMK Cendana untuk bekerja di
kilang/industrui Mctronic Industries SDN. BHD baik di Malaysia ataupun di Batam.
b. Perjanjian kerjasama antara SEAMOLEC dengan SMKN 1 Padang Panjang tentang
Mitra SEAMOLEC (program pendidikan jarah jauh berbasis TIK)
c. Perjanjian kerjasama antara SMK Karya Padang Panjang dengan PT. Astra Honda
Motor& PT. Menara Agung tentang Pengembangan Kurikulum Paket Keahlian Teknik
Sepeda Motor Honda.
d. Perjanjian kerjasama antara SMKN 1, SMKN 2, SMK Cendana dan SMK Karya, SMK Pemda dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri tentang praktek kerja Industri, diantaranya Hotel Pangeran, Hotel Grand Malindo, Rocky Hotel Padang, Basko Hotel, dll.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxi
Adapun perbandingan Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
2014
Target
Tahun 2018
Jumlah Kerjasama dengan
lembaga/dunia usaha/industry jumlah 4 5
Untuk mendukung pencapaian sasaran Membangun Jiwa Entrepreneurship Islam Siswa
dilaksanakan melalui 3 Program dan 5 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 169.062.000,- dengan realisasi Rp.112.084.050,- Adapun 3
Program tersebut adalah :
1. Program Pendidikan Non Formal
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3. Program Pendidikan Menengah
Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1. Komitmen Kepala Daerah dan DPRD untuk membangun pendidikan yang berkualitas di
Kota Padang Panjang.
2. Dukungan masyarakat khususnya lembaga/dunia usaha/industri untuk ikut
mensukseskan program pendidikan di Kota Padang Panjang.
SASARAN
13 MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk
mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003 yang didalamnya memuat bahwasanya pendidikan merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Peran serta /partisipasi masyarakat
dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxii
pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
pelayanan pendidikan. selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana
dan pengguna hasil dan tentunya akan didapatkan hasil yang maksimal bila Pemerintah
dapat mefasilitasi peran-peran tersebut diatas dari bebagai sisi.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Dan Pengembangan Pendidikan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran,
memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 80,29% dengan predikat
baik sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Tigabelas
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2014
Target Realisasi %
Capaian
1 Persentase komite sekolah yang memiliki anggaran dasar dan rumah tangga
% 36,00 25,00 69,44
2. Meningkatnya ikatan alumni yang terbentuk
% 60 60 100
3. Persentase lembaga pendidikan profesi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah
% 28,00 20,00 71,43
4. Persentase sekolah swasta yang diberikan bantuan dalam rangka konsep maju bersama (54 PAUD, 6 SD/MI swasta, 12 SLTP/MTs Swasta, 12 SLTA/MA Swasta)
% 11,90 11,90 100,00
Pencapaian indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Persentase komite sekolah yang memiliki anggaran dasar dan rumah tangga pada tahun
2014 mencapai sebesar 25,00% sehingga capaian kinerjanya adalah 69,44% dengan
predikat cukup. Meskipun demikian realisasi ini tetap meningkat dibandingkan dengan
realisasi tahun 2013 yang hanya sebesar 20,00%.
2. Meningkatnya ikatan alumni yang terbentuk pada tahun 2014 ditargetkan 60% dan dapat
direalisasikan 60% sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan predikat
memuaskan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxiii
3. Persentase lembaga pendidikan profesi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah pada
tahun 2014 mencapai sebesar .20,00% sehingga capaian kinerjanya adalah 71,43%
dengan predikat baik. Realisasi ini sama dengan realisasi tahun 2013 yang juga
sebesar 20,00%.
4. Persentase sekolah swasta yang diberikan bantuan dalam rangka konsep maju bersama
(54 PAUD, 6 SD/MI swasta, 12 SLTP/MTs Swasta, 12 SLTA/MA Swasta) pada tahun
2014 mencapai sebesar 11,90% sehingga capaian kinerjanya adalah 100,00% dengan
predikat memuaskan. Realisasi ini sama dengan realisasi tahun 2013 yang juga
sebesar 11,90%.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014
Target
Tahun 2018
Persentase komite sekolah yang memiliki anggaran dasar dan rumah tangga
% 25,00 100
Meningkatnya ikatan alumni yang terbentuk % 60 100
Persentase lembaga pendidikan profesi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah
% 20,00 60
Persentase sekolah swasta yang diberikan bantuan dalam rangka konsep maju bersama (54 PAUD, 6 SD/MI swasta, 12 SLTP/MTs Swasta, 12 SLTA/MA Swasta)
% 11,90 100
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Dan Pengembangan Pendidikan dilaksanakan melalui 3 Program dan 5
Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar
Rp.1.070.516.000,- dengan realisasi Rp.947.856.010,- adapun 3 Program tersebut adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Program Pendidikan Non Formal
Adapun Hambatan/masalah yang ditemui dalam pencapaian sasaran antara lain :
1. Terkait dengan komite sekolah hambatan
yang ditemui adalah ketatnya jadwal belajar mengajar di sekolah dan sulitnya pengurus
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxiv
komite sekolah untuk berkumpul dalam jangka waktu tertentu dan merumuskan AD ART
sesuai dengan yang diharapkan.
2. Terkait dengan lembaga profesihambatan
yang ditemui adalah masih rendahnya partisipasi lembaga profesi yang ada di Kota
Padang Panjang untuk menghadiri berbagai kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah
Daerah.
Strategi Pemecahan Masalah :
1. Komite sekolah perlu didorong untuk
menyusun AD ART dengan menyediakan tenaga teknis yang membantu
merumuskannya.
2. SKPD terkait perlu mengintensifkan sosialisasi program pendidikan non formal ini kepada lembaga profesidan melakukan metode “jemput bola” untuk merangkul lembaga profesi yang ada agar dapat ikut berpartisipasi dan dapat memperoleh berbagai fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan diri lebih lanjut.
SASARAN
14 PENINGKATAN PHBS
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, PHBS ( Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat ) merupakan salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut. Pada Tahun 2014,
PHBS telah menjadi sasaran Kota Padang Panjang dalam penigkatan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya PHBS, pada tahun 2014 ini
Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja.
Hasil evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran Meningkatnya PHBS, dengan 7 (tujuh)
indikator kinerja, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran rata-rata133,2 % dengan
predikat memuaskan. Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran Meningkatnya
PHBS disajikan pada tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Keempat belas
No. Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2014
Target Realisasi %
Capaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxv
1. Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
% 69,25 77.90 % 112.49 %
2. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih
% 92,00 97.20 % 105.65 %
3. Meningkatnya persentase penduduk yang tidak merokok di rumah
% 58,68 43.00 % 73.28 %
4. Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru
% 58,68 68,00 % 115.88 %
5. Meningkatnya persentase penjaringan kasus baru penyakit tidak menular (PTM)
% 20,00 22,00 % 110 %
6. Meningkatnya Capaian Jumlah Tatanan Kota Sehat
tatanan 8 8 100 %
7. Meningkatnya sarana prasarana CTPS di seluruh tingkatan sekolah negeri se Kota Padang Panjang
% 19,00 % 59,90 % 315.26 %
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :
1. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat tahun 2014 ditargetkan 69,25%
dapat terealisasi 77,90% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 112,50 % dengan
predikat memuaskan. Angka Angaka capaian ini menunjukkan bahwa Persentase
penduduk yang menggunakan jamban sehat di Kota Padang Panjang lebih tinggi
dibandingkan angka persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat di propinsi
Sumatera Barat sebesar 75 %.
2. Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih tahun 2014 ditargetkan 92% dengan
realisasi 97,20% sehingga capaian kinerjanya sebesar 105.65 % dengan predikat
memuaskan.kegiatan ini telah terlaksana dimana dananya tertampung pada kegiatan
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat, sehingga pada tahun 2014 Kota Padang Panjang
meraih juara I Tingkat Propinsi Sumatera Barat tentang Lingkungan Bersih dan Sehat
(LBS).
3. Persentase penduduk yang tidak merokok di rumah tahun 2014 mengalami penurunan
dari target yang ditetapkan yaitu dari 58.68 % menjadi terealisasi sebesar 43.00
%.Sehingga capaian kinerja 73.28 % dengan predikat baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxvi
4. Tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru tahun 2014 mencapai 68.00 %, dari target
yang ditetapkan sebesar 58.68% sehinggacapaian kinerjanya mengalami peningkatan
hingga 115,88 % dengan predikat memuaskan.
5. Penjaringan kasus baru penyakit tidak manular (PTM) pada tahun 2014 mengalami
peningkatan. Dimana ditargetkan sebesar 20% terealisasi sebesar 22% sehingga capaian
kinerjanya110 %, dengan predikat memuaskan.
6. Capaian jumlah tatanan kota Sehat pada tahun 2014 adalah 100% yang mana terlaksana
sebanyak 8 tatanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Delapan tatanan tersebut
adalah : Kawasan Permukiman Sarana dan Prasarana Umum, Kawasan Sarana Lalu
Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi, Kawasan Hutan Sehat, Kawasan Pariwisata
Sehat, Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat, Ketahanan Pangan dan Gizi ,Kehidupan
Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Kehidupan Sosial Yang Sehat
7. Peningkatan sarana dan prasarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) di seluruh tingkatan
sekolah negeri se-Kota Padang Panjang terealisasi sebesar 59.90% dari 19.00% target
yang ditetapkan. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mengalami kenaikan yang
signifikan yaitu sebesar 315.26% dengan predikat memuaskan.
Adapun perbandingan tingkat capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target
kinerja RPJMD Tahun 2013 -2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
% 77,90 75
Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih
% 97,20 95
Meningkatnya persentase penduduk yang tidak merokok di rumah
% 43,00 65
Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru
% 68,00 85
Meningkatnya persentase penjaringan kasus baru penyakit tidak menular (PTM)
% 22,00 40
Meningkatnya capaian jumlah tatanan Tatanan 8 8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxvii
kota sehat
Untuk mendukung pencapaian sasaran Peningkatan PHBS dilaksanakan melalui 6 Program
dan 15 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp.
1.481.781.334,- dengan realisasi Rp. 1.042.414.075,-. Adapun 6 program tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Program Pencegahan dan Penanggulanangan Penyakit Menular
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Program Upaya Kesehatan Sekolah
Analisa keberhasilan/kegagalan
Dari tujuh indikator yang telah ditetapkann pada sasaran ini, 6 diantaranya dapat dicapai
sesuai target bahkan melebihi target. Setelah dianalisa, ditemukan beberapa faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian tersebut, yaitu :
1. Adanya kebijakan Walikota tentang kawasan tertib rokok
2. Adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala ke masing-masing sarana air
bersih dan sebagian besar penduduk banyak menggunakan air PDAM.
3. Adanya air perpipaan yang bersumber dari mata air.
4. Adanya MCK plus-plus dimana bangunannya terdiri dari dua lantai lantai I untuk MCK
dan Lantai II ruang pertemuan.
5. Tingginya komitmen anggota forum
6. Penderita TB patuh dan makan obat sesuai petunjuk dokter.
7. Masyarakat memahami faktor resiko PTM.
8. Motivasi perubahan prilaku masyarakat
Hambatan/Masalah
Sementara itu terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target. Setelah dianalisa, hal
ini disebabkan antara lain :
1. Belum maksimalnya pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tertib Rokok.
2. Masih kurangnya sarana tempat merokok.
Strategi pemecahan masalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxviii
Untuk mengatasi masalah yang muncul diperlukan pembinan dan Sosialisasi berkelanjutan
tentang Perda Rokok dan bahaya merokok terhadap kesehatan.
SASARAN
15 MENINGKATKAN STATUS GIZI MASYARAKAT
Salah satu wujud keberhasilan bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat. Keberhasilan tersebut salah satunya dapat dillihat dari meningkatnya status gizi
masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang selalu berupaya dalam peningkatan status gizi
masyarakat dengan melaksanakan perbaikan gizi masyarakat, serta melaksanakan
pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala. Dan hal ini telah menjadi salah satu
sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dengan 1 (satu)
indikator kinerja sasaran memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 109,57%
dengan predikat memuaskan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Lima belas
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. Menurunnya persentase
status gizi kurang
% 5,64 5,10 109,57
Dilihat dari tabel pengukuran indikator kinerja diatas pada tahun 2014 ditargetkan
Persentase status gizi kurangsebesar 5,64%. Adapun realisasinya melebihi dari target yaitu
sebesar 5,10% sehingga capaian kinerja 109,57%. Jika dibandingkan dengan target
Propinsi Sumatera Barat sebesar 15%, ternyata capaian Kota Padang Panjang jauh lebih
baik dari Propinsi Sumatera Barat, artinya masyarakat dengan status gizi kurang cukup
rendah.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxix
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014
Realisasi
Tahun 2018
Menurunnya persentase status gizi
kurang % 5,10 5.0
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dilaksanakan
melalui 1 Program dan 2 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 sebesar Rp. 75.327.500,- dengan realisasi Rp. 67.159.216,- .Adapun program tersebut
adalah Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
Setelah dianalisa, tingginya pencapaian sasaran didukung oleh beberapa faktor antara lain :
1. Adanya pemberian makanan tambahan kepada balita gizi kurang
2. Pemantauan secara berkala oleh petugas kesehatan dan kader ( kunjungan rumah ).
SASARAN
16 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SDM
PELAYANAN DASAR
Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tidak cukup hanya
dengan program-program peningkatan sarana dan prasarana, akan tetapi juga harus
ditunjang dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pelayanan kesehatan. Tenaga
kesehatan harus memenuhi syarat dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan
penempatannya. Untuk mewujudkan hal tersebut disamping menempatkan Tenaga
Kesehatan yang sesuai dengan keahliannya juga harus ditunjang dengan peningkatan
keahliannya.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM
pelayanan dasar disajikan pada tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Enam belas
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxx
Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan
% 64,00 65.00 101,56
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan
dasar dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sasaran
sebesar 101,56 % dengan predikat memuaskan. Dimana Realisasi tercapai 65% melebihi
target yang telah ditetapkan yaitu 64%.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Realisasi
Tahun 2018
Meningkatnya persentase tenaga
kesehatan yang memiliki sertifikat
kompetensi sesuai penempatan
% 65 80
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang
memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan dilaksanakan melalui 1 Program dan 2
Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp.
65.575.000,- dengan realisasi Rp.31.145.400.,- Program tersebut adalah Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Analisa Keberhasilan :
Tingginya capaian kinerja sasaran didukung beberapa faktor antara lain :
1. Dengan adanya kegiatan pengiriman Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan
Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengiriman Tenaga Penyuluh Kesehatan untuk melaksanakan Pendidikan
Penyuluhan Kesehatan sesuai dengan kompetensi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxi
SASARAN
17 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN KESEHATAN
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan penunjang dalam
keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Salah satu program yang dilakukan
adalah dengan mengoperasionalkan SIKDA. SIKDA (Sistim Informasi Kesehatan Daerah)
merupakan sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh layanan
kesehatan daerah, sehingga hal tersebut menjadi suatu kebutuhan dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan kesehatan di daerah.
Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana
Pelayanan Kesehatandapat dilihat pada tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Tujuh belas
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya operasional Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
% 15,00 20.00 133,33
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja
sasaran sebesar 133,33 % dengan predikat memuaskan. Dari 15% target yang ditetapkan
dapat terealisasi 20% atau melebihi target.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
2014 Realisasi
Tahun 2018
Meningkatnya operasional Sistem
Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) % 20 40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxii
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan
kesehatan dilaksanakan melalui 2 Program dan 6 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan
dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 1.318.161.150,- dengan realisasi Rp. 1.279.013.250,-
Adapun dua program tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
2. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian kinerja
Analisa keberhasilan :
Kondisi saat ini, pelaksanaan operasional SIKDA masih dilakukan secara manual. Hal ini
disebabkan sarana dan prasarana pendukung SIKDA masih dalam proses perencanaan.
Meskipun sarana dan prasarana pendukung SIKDA belum mencukupi, namun karena
tingginya komitmen maka dalam pelaksanaan operasional SIKDA tetap dilakukan secara
konsisten.
SASARAN
18 PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM RSUD
Salah satu cara dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit adalah melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia RSUD. Untuk mewujudkan kualitas
dan kuantitas SDM RSUD tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang telah
mengupayakannya dengan menambah jumlah dan kapasitas tenaga pelayanan kesehatan
yang ada di RSUD Kota Padang Panjang.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM RSUD
dengan 5 indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran
sebesar 101,14 % dengan predikat memuaskan.
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaranPeningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
RSUD ditampilkan pada tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Delapan belas
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya jumlah Orang 33 37 112,12%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxiii
tenaga medis
2. Bertambahnya jenis pelayanan spesialisasi
Jenis 15 15 100 %
3. Meningkatnya rasio perawat terhadap TT
Rasio 1 : 2 1 : 2 100 %
4. Meningkatnya persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan
% 55 55 100 %
5. Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi
% 15 % 15 % 100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxiv
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya jumlah tenaga medis
Jumlah tenaga medis di RSUD Kota Padang Panjang pada tahun 2014 sebanyak 35
orang dengan realisasi mencapai 37 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 112,12
% dengan predikat memuaskan.
2. Bertambahnya jenis pelayanan spesialisasi
Jumlah jenis pelayanan spesialisasi pada tahun 2014 RSUD Kota Padang Panjang
ditetapkan target 15 jenis pelayanan dan terealisasi 100 % dengan predikat memuaskan
yaitu 15 jenis pelayanan spesialisasi.
3. Meningkatnya rasio perawat terhadap Tempat Tidur
Perbandingan perawat terhadap tempat tidur pada tahun 2014 ditargetkan 1:2 dengan
realisasi 1 : 2 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 % dengan predikat
memuaskan.
4. Meningkatnya persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan
Persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pada tahun 2014 ditargetkan
sebesar 55 %, dengan realisasi sebesar 55 % sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 100 % dengan predikat memuaskan.
5. Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi
Persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi pada tahun 2014 sebesar
ditargetkan sebesar 15 % dengan capaiannya 15 % sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 100 % dengan predikat memuaskan.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya jumlah tenaga medis Orang 37 48
Bertambahnya jenis pelayanan spesialisasi
Jenis 15 21
Meningkatnya rasio perawat terhadap TT Rasio 1 : 2 1 : 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxv
Meningkatnya persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan
% 55 80
Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi
% 15 60
Mencermati capaian kinerja tahun 2014 dan target yang akan dicapai trahun 2018 dari
sasaran peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD, maka diperlukan upaya yang lebih
optimal, sehingga target tahun 2018 dapat dicapai.
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM RSUD”
dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD tahun 2014 sebesar Rp. 1.046.400.000,-dengan realisasi Rp. 721.675.000,-
2 program tersebut sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Analisa Keberhasilan
Dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran ini, semuanya telah
tercapai sesuai target bahkan ada yang melebihi target. Setelah dianalisa, ditemukan
beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran, antara lain sebagai
berikut :
1. Adanya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang
dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan tenaga medis dan non medis.
2. Adanya kegiatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan yang sangat
membantu dalam peningkatan jumlah tenaga medis dan jenis pelayanan spesialisasi.
3. Adanya kerjasama yang baik dari lintas sektor dalam meningkatkan rasio perawat
terhadap TT dan meningkatkan persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.
SASARAN
19 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RSUD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxvi
Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung RSUD merupakan hal yang sangat penting
dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Apalagi melihat perkembangan
ilmu dan teknologi kesehatan pada saat ini, RSUD Kota Padang Panjang harus meningkatkan
sarana dan prasarana penunjang agar tidak kalah bersaing dengan Rumah sakit daerah
lainnya. Kelengkapan dan kenyamanan gedung/ruangan serta perlengkapan juga menjadi
tolak ukur keberhasilan RSUD dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD dengan 2
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar
100 % dengan perdikat memuaskan sebagaimana ditampilkan pada table berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Sembilan belas
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya kelengkapan fisik gedung RSUD
% 65 65 100
2. Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan
% 65 65 100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya kelengkapan fisik gedung RSUD tahun 2014 ditargetkan 65% dan dapat
dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya
adalah sebesar 100 % dengan predikat memuaskan. Pada Tahun 2013, kelengkapan
fisik gedung baru mencapai 60%.
2. Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan tahun 2014 mencapai 65 % sesuai dengan
target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %
dengan predikat memuaskan.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
2014 Target Tahun
2018
Tercapainya akreditasi RSUD % 65 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxvii
sesuai standar akreditasi baru versi 2012
Terselenggaranya SIM RS terintegrasi
% 65 100
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD”
dilaksanakan melalui 2 Program dan 4 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD tahun 2014 sebesar Rp. 2.203.160.000,-.dengan realisasi Rp. 1.988.103.250,- Adapun
program tersebut sebagai berikut :
1. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Analisa Keberhasilan
Dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran ini semuanya telah tercapai
sesuai target. Setelah dianalisa, ditemukan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan
pencapaian sasaran, antara lain sebagai berikut :
1. Adanya kegiatan rehabilitasi bangunan rumah sakit, pembangunan rumah pompa dan
pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor yang dapat meningkatkan kelengkapan fisik
gedung RSUD.
2. Adanya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dan pengadaan alat-alat
kesehatan (DAK) yang sangat membantu dalam peningkatan ketersediaan alat
kesehatan.
SASARAN
20 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ada beberapa poin
penting yang menjelaskan bahwa setiap RSUD wajib untuk meningkatkan mutu
pelayanannya, sehingga Pemerintah Kota Padang Panjang serta merta harus ikut mendukung
program peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit.Peningkatan mutu pelayanan sesuai
dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang adalah dengan melalui akreditasi dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxviii
penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM
RS).
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Mutu Pelayanan dengan 2 indikator
kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 96.87 %
dengan perdikat sangat baik.
Keberhasilan capaian sasaran peningkatan mutu pelayanan dapat dilihat atas capaiana
indikator sebagai berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Dua puluh
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi %
Capaian
1. Tercapainya akreditasi RSUD sesuai standar akreditasi baru versi 2012
Persiapan Tingkat Dasar
Persiapan Tingkat Dasar
100 %
2. Terselenggaranya SIM RS terintegrasi
% 64 % 60 % 93,75 %
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Tercapainya akreditasi RSUD sesuai standar akreditasi baru versi 2012.
Indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sesuai standar
akreditasi baru versi 2012, maka pada tahun 2014 Kota Padang Panjang telah mencapai
persiapan tingkat dasar berupa bimbingan akreditasi oleh KARS. Sehingga kinerja
mencapai 100% dengan predikat memuaskan. Pada tahun 2013 akreditsi RSUD belum
terlaksana. Karena dalam proses mengarah pada sistem akreditasi versi 2012, berupa
pelatihan dan bimbingan teknis untuk mempelajari standar akreditasi baru versi 2012.
Sedangkan padsa tahun 2012 dan sebelumnya, akreditasi RSUD.
2. Terselenggaranya SIM RS terintegrasi
Indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana dari target sebesar
64% baru dapat direalisasikan 60% Sehingga kinerja mencapai 93,75% dengan predikat
sangat baik. Capaian penyelenggaraan Pengelolaan RS berbasis ICT melalui kegiatan
SIM RS terintegrasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxix
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
2014 Target Tahun
2018
Tercapainya akreditasi RSUD sesuai standar akreditasi baru versi 2012
- Persiapan Tingkat
Dasar Persiapan Tingkat
Madya
Terselenggaranya SIM RS terintegrasi
% 60 % 80 %
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Peningkatan Mutu Pelayanan” dilaksanakan melalui
2 Program dan 2 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2014
sebesar Rp. 113.280.000,-.dengan realisasiRp. 106.814.450,- . Adapun 2 program tersebut
sebagai berikut :
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
Analisa keberhasilan/kegagalan :
akreditasi RSUD sesuai standar akreditasi baru versi 2012 dapat mencapai target, hal ini di
dukung adanya kegiatan akreditasi rumah sakit sehingga persiapan akreditasi tingkat dasar
yang ditargetkan pada tahun 2014 dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.
Adapun SIM RS terintegrasi belum terlaksana sesuai target karena belum semua alur proses
layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi
dapat terintegrasi dengan baik. Hal ini sebabkan masih kurangnya sarana/prasarana
pendukung. Solusinya dianggarkan pada dana BLUD RSUD Kota Padang Panjang.
SASARAN
21
MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan
ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxx
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya
pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dipengaruhi oleh beberapa sektor
diantaranya sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor
perdagangan, hotel dan restoran. Masing-masing sektor tersebut berperanan terhadap
pembentukan PDRB Kota Padang Panjang.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi” dengan 1
(satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
100% dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi”sepl
berti terlihat pada tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Dua Puluh Satu
No.
Indikator Kinerja
Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB
% 6,35 6,35*) 100
* angka proyeksi
Peningkatan pertumbuhan PDRB di Kota Padang Panjang Tahun 2014 ditargetkan dan dapat
terealisasi 6,35% dengan kata lain capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Angka realisasi
capaian indikator masih menggunakan angka proyeksi disebabkan karena sampai
penyusunan laporan ini, BPS Kota Padang Panjang belum mempublikasikan perhitungan
angka pertumbuhan PDRB Tahun 2014. Pencapaian untuk sasaran ini cukup baik dimana
dari target yang ditetapkan sebesar 6,35%, realisasi pertumbuhan PDRBberdasarkan
perhitungan proyeksi mencapai 6,35% atau dengan persentase capaian kinerja sebesar
100%. Pertumbuhan sebesar 6,35% ini lebih baik dibandingkan dibandingkan angka tahun
2013 yang sebesar 6,14%.
Adapaun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxi
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014
Target
Tahun 2018
Meningkatnya pertumbuhan PDRB % 6,35*) 6,8
* angka proyeksi
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi“
dilaksanakan melalui 5 Program dan 8 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 619.676.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 480.888.130,-
.Adapun program-program tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Alternatif
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Analisa keberhasilan :
Tingginya capaian kinerja sasaran ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Kondisi perekonomian regional dan nasional cukup baik.
2. Situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat terkendali.
SASARAN
22
MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT
Untuk menggambarkan sasaran "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”biasanya diukur
dengan indikator yang sudah umum digunakan yaitu dengan melihat angka-angka Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. PDRB Perkapita sering dijadikan patokan
bagi keberhasilan suatu daerah, karena secara tidak langsung angka ini menggambarkan
potret rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu daerah dalam
satu tahun. Jika pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk pada
tahun yang sama, maka diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat dari tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxii
sebelumnya. Namun meskipun begitu PDRB Perkapita belum dapat menggambarkan
pendapatan masyarakat secara riil, karena masih dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi
di regional Kota Padang Panjang dan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat” dengan 1
(satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
107,358 % dengan predikat Memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat” adalah :
Capaian Kinerja Sasaran Dua Puluh Dua
No.
Indikator Kinerja
Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Peningkatan PDRB perkapita (ADHB)
Rp 27.533.896,- 29.559.838,39*) 107,36
* angka proyeksi
Peningkatan PDRB perkapita (ADHB) Kota Padang Panjang Tahun 2014 ditargetkan Rp.
27.533.896,- dapat terealisasi Rp.29.559.838,39dengan kata lain capaian kinerjanya adalah
sebesar 107,36%. Angka realisasi capaian indikator masih menggunakan angka proyeksi
disebabkan karena sampai dengan laporan ini disusun, BPS Kota Padang Panjang belum
mempublikasikan perhitungan besaran PDRB perkapita Tahun 2014. Jika dibandingkan
dengan capaian Tahun 2013 capaian tahun 2014 sedikit lebih rendah, pada tahun 2013
capaiannya sebesar 155,2%. Namun demikian dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan
pendapatan perkapita pada Tahun 2014 ini dibanding tahun 2013 dimana PDRB perkapita
tahun 2013 adalah Rp. 27.620.121,-
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Peningkatan PDRB perkapita (ADHB) Rp. 29.559.838,39 40,062,023
* angka proyeksi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxiii
Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dilaksanakan melalui 5 Program dan 8 Kegiatan
dengan jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 996.838.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.769.377.050,-.
Program-program tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Analisa keberhasilan
Setelah dilakukan analisa terhadap tingginya capaian sasaran, ditemukan beberapa faktor
pendukung, antara lain :
1. Kondisi perekonomian regional dan nasional cukup baik.
2. Situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat terkendali.
SASARAN
23
MENINGKATNYA PDRB SEKTOR TERSIER
Struktur perekonomian yang mencerminkan ciri sebuah kota adalah lebih berkembangnya
sektor tersier dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor tersier tersebut meliputi Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan/Telekomunikasi, Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Sektor ini perlu didorong tanpa meninggalkan sektor-
sektor lainnya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang
pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Tersier” dengan 1 (satu
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101,06 %
dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Tersier”adalah :
Capaian Kinerja Sasaran Dua Puluh Tiga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxiv
No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB
% 71.72 72,48*) 101,06
* angka proyeksi
Peningkatan kontribusi sektor tersier terhadap PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2014
ditargetkan 71,72% dan dapat terealisasi 72,48% sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 101,06%. Angka realisasi capaian indikator ini menggunakan angka proyeksi
disebabkan karena sampai dengan laporan ini disusun, BPS Kota Padang Panjang belum
mempublikasikan perhitungan besaran kontribusi sektor tersier terhadap PDRB Tahun 2014.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB
% 72,48 * 73,78
* angka proyeksi
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Tersier”, dilaksanakan
melalui 1 Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 adalah sebesar Rp. 331.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp.274.564.900,-. Adapun
program tersebut adalah Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
Analisa keberhasilan :Setelah dilakukan analisa terhadap tingginya capaian sasaran,
ditemukan beberapa faktor pendukung, antara lain :
1. Kondisi perekonomian regional dan nasional yang cukup baik.
2. Situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat terkendali.
SASARAN
24
BERKEMBANGNYA INDUSTRI PARIWISATA
Kota Padang Panjang yang terletak di persimpangan jalan ke arah Bukittinggi, Batusangkar
dan Solok menjadi faktor pendorong untuk memajukan industri pariwisata di Kota Padang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxv
Panjang. Dengan banyaknya lalu lalang masyarakat melewati Padang Panjang, Kota Padang
Panjang telah mulai secara berangsur-angsur berubah dari kota persinggahan menjadi kota
tujuan.
Hingga saat ini, terdapat 6 objek wisata yang menjadi tujuan dari wisatawan berkunjung ke
Kota Padang Panjang yaitu Minang Fantasi (MIFAN), Pusat Dokumentasi dan Informasi
Kebudayaan Minangkabau (PDIKM), Pemandian Lubuk Mata Kucing, Kampus Institut Seni
Indonesia (ISI), Bukit Berbunga dan Mesjid Azazi. Selain itu adanya event-event budaya dan
pariwisata seperti Festival Serambi Mekah, Tour de Singkarak, Festival Muharram, Pacu
Kuda, Pemilihan Uda Uni, Festival Kicau Burung dan lain-lain telah menjadi daya tarik bagi
wisatawan untuk berkunjung ke Padang Panjang sehingga dari tahun ke tahun jumlah
kunjungan semakin meningkat.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Berkembangnya Industri Pariwisata” dengan 2 (dua)
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar
100,78% dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Berkembangnya Industri Pariwisata”adalah:
Capaian Kinerja Sasaran Kedua Puluh Empat
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
Orang 346.742 352.116 101,55
2 Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata
pelaku 28 28 100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
Jumlah kunjungan wisata di Kota Padang Panjang Tahun 2014 ditargetkan 346.742
orang dan dapat terealisasi 352.116 orang sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
101,55% dengan predikat memuaskan. Meskipun memenuhi target, pencapaian
sebesar 101,55% di tahun 2014 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian
tahun 2013 yang sebesar 214,7%.
2. Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata di Kota Padang Panjang Tahun 2014
terealisasi 28 pelaku usaha sesuai dengan yang telah ditargetkan sehingga capaian
kinerjanya adalah sebesar 100% dengan predikat memuaskan. Pelaku pariwisata ini antara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxvi
lain terdiri dari hotel, wisma, restoran dll seperti Hotel Flaminggo, Hotel Aulia, Rumah
Makan Pak Datuk, Rumah Makan Pondok Indah Raya dll.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target Tahun
2018
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
Orang 352.116 419.365
Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata
pelaku 28 44
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Berkembangnya Industri Pariwisata” dilaksanakan
melalui 2 Program dan 4 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 sebesar Rp.1.393.785.000,- dengan realisasi Rp.1.191.695.282,-. Adapun 2 program
tersebut adalah :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
2. Program Pengembangan Kemitraan
Analisa keberhasilan
Setelah dilakukan analisa terhadap tingginya capaian sasaran, ditemukan beberapa faktor
pendukung antara lain :
1. Fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang berkembangnya industri pariwasata
sudah cukup memadai seperti transportasi yang lancar, hotel dan restoran yang layak dan
nyaman serta fasilitas-fasilitas lainnya.
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak di lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang dan instansi terkait lainnya.
SASARAN
25
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS PETANI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxvii
Meningkatnya produktivitas petani dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan
petani dalam berproduksi baik disektor tanaman pangan, peternakan maupun
perikanan.Peningkatan priduktivitas petani dapat dilakukan melalui budidaya yang tepat
(tanaman pangan, peternakan dan perikanan) yang didukung oleh sistem penyediaan benih,
pengamanan produksi, penanganan pasca panen yang efisien serta pembinaan berkelanjutan
terhadap kelompok yang ada.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produktivitas Petani” dengan 5 (lima)
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar
106,20% dengan predikat Memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produktivitas Petani”adalah sebagai
berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Dua Puluh Lima
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya produktivitas padi
Ton/Ha 5.00 5.07 101,40
2 Meningkatnya populasi sapi perah
Ekor 286 299 104.55
3 Meningkatnya produksi benih ikan
Ekor 900.000 1.005.000 111.67
4 Meningkatnya produksi ikan konsumsi
Ton 298 340 114.09
5 Kelembagaan Tani yang aktif
Lembaga 64 64 100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya produktivitas padi
Produktivitas padi di Kota Padang Panjang Tahun 2014 mencapai 5.07 ton/ha dari target
5 ton/ha sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 101,40% dengan predikat
memuaskan. Produktivitas ini menurun bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,09
ton/ha yang disebabkan karena adanya serangan hama tikus.
2. Meningkatnya populasi sapi perah
Populasi Sapi Perah di Kota Padang Panjang Tahun 2014 ditargetkan 286 ekor dan dapat
terealisasi 299 ekor sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 104,55% dengan
predikat memuaskan. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana
pada tahun 2013 realisasinya sebanyak 247 ekor.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxviii
3. Meningkatnya produksi benih ikan
Produksi benih ikan di Kota Padang Panjang Tahun 2014 ditargetkan 900.000 ekor dan
dapat terealisasi mencapai 1.005.000 ekor sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
111,67% dengan predikat memuaskan. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya, dimana pada tahun 2013 realisasinya sebanyak 950.000 ekor.
4. Meningkatnya produksi ikan konsumsi
Produksi ikan konsumsi di Kota Padang Panjang Tahun 2014 ditargetkan 298 ton/ha dan
dapat terealisasimencapai 340 ton/ha sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
114,09% dengan predikat memuaskan. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya, dimana pada tahun 2013 realisasinya sebanyak 337 ton.
5. Kelembagaan Tani yang aktif
Kelembagaan tani yang aktif di Kota Padang Panjang Tahun 2014ditargetkan 64 lembaga
dan dapat terealisasi mencapai 64 lembaga sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
100% denganpredikat memuaskan.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target Tahun
2018
Meningkatnya produktivitas padi Ton/Ha 5.07 5,60
Meningkatnya populasi sapi perah Ekor 286 477
Meningkatnya produksi benih ikan Ekor 900.000 1.500.000
Meningkatnya produksi ikan konsumsi Ton/Ha 298 376
Kelembagaan Tani yang aktif Lembaga 64 90
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Produktivitas Petani” dilaksanakan
melalui 8 Program dan 18 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 sebesar Rp. 8.999.066.000,- dengan realisasi Rp. 6.636.590.032,-.
Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 lxxxix
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
8. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Analisa keberhasilan
Dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan pada sasaran ini semuanya telah tercapai
sesuai target bahkan melebihi. Setelah dilakukan analisa, ditemukan beberapa faktor yang
mendukungi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
1. Adanya kegiatan Pengembangan System of Rice Intensification (SRI) Tahun Anggaran
2014 melalui Dana Tugas Perbantuan Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi Sumatera Barat seluas 180 Ha.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sehingga masyarakat Kota
Padang Panjang sudah banyak yang beralih mengkonsumsi beras organik dan
mengkonsumsi ikan.
3. Tersedianya anggaran untuk pembangunan Rearing Unit sehingga tingkat kematian pedet
sapi perah akibat pemeliharaan yang tidak sesuai standar oleh peternak dapat ditekan.
SASARAN
26
OPTIMALISASI KELEMBAGAAN UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor utama yang sangat
strategis yang mendukung perekonomian nasional. Sekitar 99% usaha di Indonesia adalah
UMKM dan hanya 1% sisanya merupakan industri besar meskipun jika dilihat dari penyediaan
modal, sektor industri besar menguasai paling dominan. Di Kota Padang Panjang juga semua
pelaku usaha adalah UMKM. Agar UMKM dapat berkembang lebih cepat, peran kelembagaan
UMKM sangat penting dan perlu didorong melalui program-program Pemerintah Daerah.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Optimalisasi Kelembagaan UMKM”dengan 3 (tiga)
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 34,65
% dengan predikat kurang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xc
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Optimalisasi Kelembagaan UMKM” terlihat pada
tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Dua Puluh Enam
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya Persentase Asosiasi UMKM yang Aktif
% 80 0 0,00
2 Terbentuknya Asosiasi UMKM Baru
Asosiasi 1 0 0,00
3 Meningkatnya Klasifikasi UMKM - Usaha Mikro - Usaha Kecil - Usaha Menengah
Unit
4576 559 27
4765 580 28
104,13 103,76 103,71
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
1. Meningkatnya Persentase Asosiasi UMKM yang Aktif
Meningkatnya Persentase Asosiasi UMKM yang Aktif Tahun 2014 belum dapat
diwujudkan sebagaimana mestinya atau sesuai target, sehingga capaian kinerjanya 0%
dengan predikat kurang.
2. Terbentuknya Asosiasi UMKM Baru
Terbentuknya Asosiasi UMKM Baru Tahun 2014 belum dapat diwujudkan sehingga
capaian kinerjanya 0% dengan predikat kurang.
3. Meningkatnya Klasifikasi UMKM
- Usaha Mikro
Meningkatnya Klasifikasi UMKM, untuk Usaha Mikro pada Tahun 2014 berkembang
dengan pesat sebanyak 4765 unit sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
104,13% dengan predikat memuaskan.
- Usaha Kecil
Meningkatnya Klasifikasi UMKM, untuk Usaha Kecil pada Tahun 2014 berkembang
dengan pesat sebanyak 580 unit sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
103,76% dengan predikat memuaskan.
- Usaha Menengah
Meningkatnya Klasifikasi UMKM, untuk Usaha Menengah pada Tahun 2014
berkembang dengan pesat sebanyak 28 unit sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 103,71% dengan predikat memuaskan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xci
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya Persentase Asosiasi UMKM yang Aktif
% 0 100
Terbentuknya Asosiasi UMKM Baru % 0 5
Meningkatnya Klasifikasi UMKM - Usaha Mikro - Usaha Kecil - Usaha Menengah
Unit
4765 580 28
4935 603 29
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Optimalisasi Kelembagaan UMKM”dilaksanakan
melalui 3 Program dan 6 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 sebesar Rp.325.672.625,- dengan realisasi Rp.284.613.075,-.
Program-program tersebut adalah sebagai berikut:
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Analisa keberhasilan/kegagalan
Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada sasaran ini belum semuanya tercapai
sesuai target. Indikator Meningkatnya Persentase Asosiasi UMKM yang Aktif dan
Terbentuknya Asosiasi UMKM Baru belum tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan Masih
rendahnya keinginan para UMKM untuk berkelompok dalam sebuah organisasi. Sehingga
diperlukan kerjasama dengan Instansi terkait atau akademisi untuk melakukan pembinaan
bagi UMKM sehingga dapat menumbuhkan keinginan para UMKM untuk berkelompok dalam
sebuah organisasi.
SASARAN
27
MENINGKATNYA PRODUKSI INDUSTRI KAPUR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xcii
Di bagian Selatan Kota Padang Panjang yaitu di daerah Bukit Tui dan sekitarnya terdapat
potensi batu kapur yang bernilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Sejak berpuluh tahun yang
lalu masyarakat telah memanfaatkan batu kapur di lokasi tersebut. Daerah Bukit Tui saat ini
telah menjadi kawasan industri kapur yang cukup berkembang. Namun persoalan utama yang
menjadi hambatan dalam pengembangan industri kapur ini adalah tidak adanya legalitas dari
Pemerintah terhadap aktivitas penambangan batu kapur di lokasi tersebut, karena selama ini
yang menambang adalah para penambang tradisional yangmenambang secara manual tanpa
keterampilan khusus dan tidak memiliki cukup ilmu dan wawasan untuk mengurus berbagai
perizinan di bidang pertambangan.
Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk mengembangkan industri kapur
dengan terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan regulasi di kawasan industri kapur ini.
Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat membantu masyarakat kapur agar lebih
berkembang.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya produksi Industri Kapur”dengan 2 (dua)
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar
95,84% dengan predikat sangat baik.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya produksi Industri Kapur” adalah
sebagai berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Dua Puluh Tujuh
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Tersedianya Regulasi Kawasan Industri Kapur (RDTR, Perijinan, RPJPD, RTRW)
%
25
25
100
2 Meningkatnya Produksi Produk Kapur
Ton/th 24.000 22.000 91,67
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
1. Tersedianya Regulasi Kawasan Industri Kapur (RDTR, Perijinan, RPJPD, RTRW)
Regulasi Kawasan Industri Kapur meliputi RDTR, Perijinan, RPJPD, dan RTRW. Tahun
2014 indikator ini dapat dicapai sebesar 25%, sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 100% dengan predikat memuaskan. Capaian ini didukung dengan telah
dtuangkannya indikator ini dalam dokumen RPJMD dan RKPD 2015.
2. Meningkatnya Produksi Produk Kapur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xciii
Meningkatnya Produksi Produk Kapur Tahun 2014 sebesar 22.000 ton/th belum
memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 24.000 Ton/ha sehingga capaian
kinerjanya adalah sebesar 91,67% dengan predikat sangat baik.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target
kinerja RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Tersedianya Regulasi Kawasan Industri Kapur (RDTR, Perijinan, RPJPD, RTRW)
% 25 100
Meningkatnya Produksi Produk Kapur Ton/th 22.000 48.000
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Produksi Industri Kapur”dilaksanakan
melalui 1 Program dan 1 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 sebesar Rp.20.000.000.,- dengan realisasi Rp.18.517.000,-. Program tersebut adalah
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
Analisa keberhasilan/kegagalan
Dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan pada sasaran ini, belum keduanya tercapai sesuai
target. Tersedianya Regulasi Kawasan Industri Kapur (RDTR, Perijinan, RPJPD, RTRW)
dapat dicapai sesuai target disebabkan karena tingginya komitmen Pemerintah Daerah
sehingga indikator ini diakomodir dalam RPJMD dan RKPD.
Sementara itu, produksi kapur belum meningkat sesuai target. Setelah dianalisa diperoleh
beberapa hambatan sebagai berikut :
1. Lokasi penambangan batu kapur yang saat ini merupakan penambangan rakyat tanpa
izin membuat kemampuan produksi bahan baku sebagai bahan baku industri kapur tidak
dapat dioptimalkan.
2. Sebagian lokasi penambangan batu kapur yang berada dalam hutan lindung.
3. Keterbatasan para pelaku usaha industri kapur dalam bidang teknologi pengolahan kapur,
permodalan, jangkauan pemasaran, dll.
Strategi pemecahan masalah:
1. Melakukan kajian tentang potensi batu kapur terutama untuk lokasi yang berada diluar
kawasan hutan lindung.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xciv
2. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha kapur untuk memproduksi
kapur yang memiliki nilai tambah tinggi.
SASARAN
28
MENINGKATNYA NILAI INVESTASI
Investasi adalah kegiatan menanamkan modal pada aktivitas tertentu yang biasanya
dilakukan dalam jangka panjang atau menengah dengan mengharapkan keuntungan di masa
yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan dampak inflasi,
resiko dll yang ditanggung.
Perekonomian Padang Panjang selama ini bergantung kepada investor lokal yang bergerak
diberbagai bidang seperti developer rumah, ruko, hotel, restoran, perdagangan, industri,dll.
Dengan memberikan berbagai kemudahan kepada mereka diharapkan semakin banyak
investor yang mau menanamkan modalnya di Kota Padang Panjang.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya nilai investasi” dengan 1 (satu) indikator
kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar sebesar 103,15%
dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya nilai investasi” adalah sebagai
berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Dua Puluh Delapan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya nilai investasi Rp. 540 Milyar 556,99 Milyar
103,15
Meningkatnya nilai investasi Tahun 2014 mencapai Rp.556,99 Milyar sehingga capaian
kinerjanya adalah sebesar 103,15% dengan predikat Memuaskan. Pencapaian Tahun 2014
ini meningkat dari data tahun 2013 yang mencapai 515, 21 Milyar.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xcv
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya nilai investasi Rp. 556,99 Milyar
560 Milyar
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai investasi”dilaksanakan melalui 2
Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014
sebesar Rp.325.863.000,- dengan realisasi Rp.303.647..600,-.. Adapun program tersebut
adalah
1. Program Kerjasama Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Analisa keberhasilan
Tingginya pencapaian sasaran ini didukung oleh Lokasi Padang Panjang yang berada di jalur
perlintasan dengan sarana transportasi yang lancar memberikan peluang besar untuk
membuka berbagai jenis investasi di Kota Padang Panjang . Selain itu dukungan penuh dari
Pemerintah Kota sangat mendukung keberhasilan ini.
SASARAN
29
PEMBERDAYAAN PELAKU IKM UNGGULAN
Dari sekian banyak sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Padang
Panjang, telah disepakati untuk memberikan fokus perhatian pada beberapa IKM unggulan
daerah yaitu pada sektor industri bordir, industri kulit dan industri makanan ringan. Fokus
pembinaan dan pengembangan yang diarahkan hanya kepada beberapa sektor industri diatas
dilakukan karena di sektor-sektor inilah sebagian besar pelaku IKM Kota Padang Panjang
bergerak. Dengan berkembangnya sektor-sektor industri unggulan daerah diharapkan dapat
memacu sektor industri lain untuk berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi
perekonomian daerah.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Pemberdayaan Pelaku IKM Unggulan”dengan 2 (dua)
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar
105,46% dengan predikat memuaskan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xcvi
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Pemberdayaan Pelaku IKM Unggulan”adalah :
Capaian Kinerja Sasaran Duapuluh Sembilan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya jumlah IKM Unggulan - Bordir - Kulit - Makanan ringan
unit
24 21 122
28 23 130
116,67 109,53 106,56
2 Meningkatnya jumlah organisasi pelaku usaha
bh 1 1 100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
1. Meningkatnya jumlah IKM Unggulan
Meningkatnya jumlah IKM Unggulan yang terdiri dari IKM bordir, Kulit dan makanan
ringan Tahun 2014 mencapai 28, 23 dan 120 unit sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 108,19% dengan predikat memuaskan. Produk-produk IKM bordir antara lain
bordir kerancang, bordir soldier,brodir tempel,dll., Produk-produk IKM kulit antara lain kulit
samak nabati, samak crom, sepatu, sandal, sandal datuak, tas, topi,dll. Sedangkan
produk-produk IKM makanan ringan antara lain keripik talas, jagung goreng, keripik
pisang, keripik jamur, keripik kentang, dll.
2. Meningkatnya jumlah organisasi pelaku usaha
Meningkatnya jumlah organisasi pelaku usaha Tahun 2014 sebanyak 1 buah organisasi
sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan predikat memuaskan.
Organisasi pelaku usaha yang telah terbentuk tersebut adalah kelompok pengrajin bata
ringan hasil pelatihan Tahun 2014 dengan anggota sebanyak 10 orang.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya jumlah IKM Unggulan
- Bordir
- Kulit
unit
unit
unit
28
23
40
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xcvii
- Makanan ringan 130 170
Meningkatnya jumlah organisasi pelaku usaha
bh 1 5
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Pemberdayaan Pelaku IKM Unggulan”dilaksanakan
melalui 3 Program dan 7 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 sebesar Rp.758.638.000,- dengan realisasi Rp.446.254.810,-.
Program-program tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
2. Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Analisa keberhasilan
Secara umum, sasaran ini telah berhasil memenuhi target bahkan tiga diantaranya tercapai
melebihi target. Terdapat banyak faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran,
antara lain :
1. Kondisi sosial masyarakat yang semakin maju mendorong peningkatan kesadaran
masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam peningkatan terhadap IKM unggulan
Padang Panjang.
2. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan IKM unggulan dalam bentuk membeli produk
buatan IKM Padang Panjang.
3. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk
melakukan promosi.
SASARAN
30
MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA PENYALURAN DANA BERGULIR
Keterbatasan jangkauan para pelaku UMKM terhadap sumber-sumber permodalan
merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM di Kota Padang Panjang seperti
yang juga dialami oleh UMKM di seluruh Indonesia. Sebenarnya Pemerintah Pusat pun telah
mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan dapat membantu
UMKM di bidang permodalan. Namun tidak semua pelaku UMKM dapat difasilitasi oleh KUR.
Banyak juga kendala yang dihadapi sebagian UMKM dalam mendapatkan fasilitas KUR. Bagi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xcviii
yang belum dapat difasilitasi KUR, Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki lembaga
pengelola dana bergulir.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Lembaga Penyaluran Dana
Bergulir” dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian
kinerja sasaran sebesar 104,89% dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Lembaga Penyaluran Dana
Bergulir” adalah :
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir
Unit 3.847
4.296
111,68
2 Meningkatnya jumlah Dana Bergulir di Masyarakat
Rp.(milyar) 4,5
4,415
98,11
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
1. Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir
Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir Tahun 2014 sebanyak
4.296 unit dari 3.847 yang ditargetkan, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
111,68% dengan predikat memuaskan. Jika dibandingkan tahun 2013, terjadi
peningkatan dimana pada tahun 2013 jumlah UMKM yang memanfaatkan dana bergulir
adalah 3722 orang.
2. Meningkatnya jumlah Dana Bergulir di Masyarakat
Meningkatnya jumlah Dana Bergulir di Mayarakat Tahun 2014 sebesar Rp.4,415 Milyar
sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 98,11% dengan predikat sangat baik.
Meskipun capaiannya belum 100% tetapi secara nominal terjadi peningkatan pada tahun
2014 dibanding tahun 2013 yang berjumlah Rp. 3,5 Milyar.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 xcix
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir
Unit 4.296
5.097
Meningkatnya jumlah Dana Bergulir di Mayarakat
Rp.(milyar) 4,415
8,5
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Pemberdayaan Pelaku IKM Unggulan”dilaksanakan
melalui 1 Program dan 1 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
2014 adalah sebesar Rp.321.400.000.,-dengan realisasi Rp.298.760.000,-. Program tersebut
adalah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.
Analisa keberhasilan/kegagalan
Dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir
melebihi target hal ini disebabkan Optimalisasi penagihan kepada nasabah melalui upaya
monitoring kunjungan kepada nasabah, pemanggilan nasabah dan pemotongan gaji PNS
penjamin bagi nasabah yang menunggak. Optimalisasi pengawasan dalam pelaksanaan dana
bergulir.
Sementara itu jumlah Dana Bergulir di Mayarakat belum tercapai sesuai taget disebabkan
Rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah ke UPTD Pengelolaan Dana Bergulir belum
dapat direalisasikan karena berbagai permasalahan. Selain itu, masih adanya tunggakan
yang belum tertagih UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang membuat kecilnya perputaran
kas. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai
berikut :
1. Percepatan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke UPTD Pengelolaan
Dana Bergulir.
2. Pemberian pinjaman kepada masyarakat harus lebih selektif untuk menghindari tunggakan pembayaran ataupun keterlambatan pembayaran angsuran.
3. Memberlakukan sanksi yang jelas dan tegas terhadap nasabah yang menunggak.
SASARAN
31
PENGEMBANGAN SEKTOR KOPERASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 c
Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya
perekonomian nasional.Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, hadir sebagai
wadah untuk mengembangkan tugas dan tujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Sebagai badan usaha rakyat, koperasi perlu membangun diri dan meningkatkan diri, serta
mampu bersaing dengan badan usaha lain berdasarkan prinsip koperasi, sehingga
diharapkan mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional yang berfungsi
memperkokoh perekonomian rakyat dan membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Pengembangan Sektor Koperasi” dengan 4 (empat)
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%
dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Pengembangan Sektor Koperasi” adalah sebagai
berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh Satu
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya jumlah Koperasi usaha-usaha sejenis
unit 2
2
100
2 Meningkatnya jumlah Koperasi yang Aktif
unit 60 60 100
3 Berkurangnya jumlah Koperasi yang tidak Aktif
unit 17 17 100
4 Meningkatnya jumlah Koperasi berpola syariah
unit 17 17 100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya jumlah Koperasi usaha-usaha sejenis
Meningkatnya jumlah Koperasi usaha-usaha sejenis Tahun 2014 ditargetkan 2 unit dan
terealisasi sebanyak 2 unit sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan
predikat memuaskan. Koperasi tersebut adalah koperasi susu “Mersi” dan Koperasi Kulit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 ci
“Karmila”. Kondisi ini masih sama dengan keadaan tahun 2013 dimana terdapat 2 unit
Koperasi usaha-usaha sejenis.
2. Meningkatnya jumlah Koperasi yang Aktif
Meningkatnya jumlah Koperasi yang Aktif Tahun 2014 ditargetkan 60 unit dan
terealisasisebanyak 60 unit sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan
predikat memuaskan. Pencapaian sebanyak 60 unit ini lebih baik dibandingkan data
tahun 2013 yaitu sebesar 56 Koperasi.
3. Berkurangnya jumlah Koperasi yang tidak Aktif
Berkurangnya jumlah Koperasi yang tidak Aktif Tahun 2014 ditargetkan 17 unit dan
terealisasisebanyak 17 unit sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan
predikat memuaskan. Pencapaian sebanyak 17 unit ini lebih baik dibandingkan data
tahun 2013 yaitu sebesar 19 Koperasi.
4. Meningkatnya jumlah Koperasi berpola syariah
Meningkatnya jumlah Koperasi berpola syariah Tahun 2014 ditargetkan 2 unit dan
terealisasisebanyak 17 unit sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan
predikat memuaskan. Pencapaian sebanyak 17 unit ini lebih baik dibandingkan data
tahun 2013 yaitu sebesar 16 Koperasi.
Adapun gambaran capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014
Target
Tahun 2018
Meningkatnya jumlah Koperasi usaha-usaha sejenis
Unit 2
5
Meningkatnya jumlah Koperasi yang Aktif Unit 60 68
Berkurangnya jumlah Koperasi yang tidak Aktif
Unit 17 10
Meningkatnya jumlah Koperasi berpola syariah
Unit 17 21
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Pengembangan Sektor Koperasi” dilaksanakan
melalui 3 Program dan 6 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cii
2014 sebesar Rp.324.297.050,- dengan realisasi Rp.287.211.700,-.Adapun Program-program
tersebut adalah :
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Analisa keberhasilan:
Dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan seluruhnya dapat tercapai sesuai target. Adapun
faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah :
1. Adanya komitmen antara pengurus dan pengawas koperasi untuk memajukan Koperasi
2. Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan bagi pengurus maupun pengawas Koperasi.
3. Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan bagi pengurus dan pengawas Koperasi
oleh Pemerintah Daerah.
4. Terlaksananya kegiatan RAT sesuai peraturan Perundang-Undangan.
SASARAN
32
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI KULIT
Kota Padang Panjang sejak dulu dikenal juga sebagai daerah industri penyamakan kulit di
Provinsi Sumatera Barat, pengolahan kulit selama ini diolah oleh masyarakat Padang Panjang
secara tradisional. Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya merambah ke industri hilir
yang mengolah kulit mentah menjadi kulit samak yang siap pakai sebagai bahan baku industri
barang jadi kulit, sampai menjadi produk kulit seperti sepatu, sandal, tas, ikat pinggang,
dompet, aksesoris dan lain lain.
Untuk pengembangan industri kulit di sektor hulu, Pemerintah Kota Padang Panjang
mendirikan pabrik pengolahan/penyamakan kulit dengan instalasi pabrik modern agar
produksi kulit yang diusahakan oleh masyakat Kota Padang Panjang dapat diolah dengan
peralatan modern sehingga menghasilkan kulit yang berkualitas baik.Dalam hal
pengembangan industri kulit di sektor hilir, Pemerintah Kota Padang Panjang mendirikan
workshop kerajinan, pusat desain dan learning center barang jadi kulit, dan berbagai sarana
prasarana ini dibangun untuk membantu para pengrajin kulit Padang Panjang dalam hal
desain produk, teknik produksi maupun pemasaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 ciii
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Peningkatan Daya Saing Industri Kulit”dengan 2 (dua)
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar
112,16% dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Peningkatan Daya Saing Industri Kulit” seperti
terdapat pada tabel berikut ini:
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh Dua
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit
Ton/th 68
72
105,89
2 Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit
% 38 45 118,43
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
1. Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit
Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit Tahun 2014 sebanyak 72 ton/th,
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 68 ton/th sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 105,89% dengan predikat memuaskan. Angka produksi ini meningkat dibanding
tahun 2013 yang mencapai 60 Ton/Tahun.
2. Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit
Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit Tahun 2014 sebesar 45%, melebihi
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 38% sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 118,43% dengan predikat memuaskan. Pada tahun 2013 operasional sentra
barang jadi kulit sebesar 25% sehingga terjadi peningkatan pada tahun 2014.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit
ton/th
72 100
Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit
% 45 90
Untuk mendukung pencapaian sasaran“Peningkatan Daya Saing Industri Kulit” dilaksanakan
melalui 2 Program dan 4 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 civ
2014 sebesar Rp. 1.173.310.000,- dengan realisasi Rp.943.874.132,-.Adapun Program-
program tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2. Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi IKM
Analisa keberhasilan/kegagalan
Dari 2 (dua) indikator diatas, indikator Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit
dapat tercapai sesuai target. Adapun faktor pendukung keberhasilan ini antara lain :
1. Pabrik penyamakan yang dimiliki UPTD Pengolahan Kulit Padang Panjang merupakan
pabrik penayamakan kulit satu-satunya di luar pulau Jawa.
2. Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
IKM yang berada di UPTD Pengolahan Kulit dan Sentra Barang Jadi Kulit Kota Padang
Panjang.
Sementara itu, Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit belum sesuai target hal ini
disebabkan beberapa hal antara lain :
1. Belum terlalu dikenalnya Kota Padang Panjang dikalangan para pelaku industri kulit
nasional sebagai daerah yang memproduksi kulit samak maupun daerah penghasil
produk-produk kulit.
2. Belum dimilikinya kelompok pengrajin kulit yang kuat yang dapat menggerakkan produksi
kulit secara masal.
Adapun Strategi pemecahan masalah untuk mengatasi hal tersebut adalah :
1. Memberikan peluang yang lebih luas kepada para pelaku usaha penyamakan kulit di
seluruh Sumatera Barat bahkan daerah tetangga untuk memanfaatkan jasa UPTD
Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang.
2. Menggencarkan promosi kulit dan produk kulit sebagai produk unggulan Kota Padang
Panjang
3. Memperbanyak kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di Sentra Barang Jadi Kulit
Bukit Surungan
SASARAN
33 TERBENTUKNYA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cv
Kawasan Strategis Pariwisata seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 10 Undang –
undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah kawasan yang memiliki fungsi
utamapariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang
mempunyaipengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,
sosial danbudaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup,
sertapertahanan dan keamanan. Kota Padang Panjang sedang dalam proses membentuk
sebuah kawasan strategis pariwisata seperti dicantumkan dalam target RPJM Kota Padang
Panjang Tahun 2013-2018.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata” dengan
1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
50% dengan predikat Kurang. Dimana pada tahun 2014 ini target yang ditetapkan adalah
20%, dapat direalisasikan 10%.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata”
adalah sebagai berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh Tiga
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Terwujudnya kawasan strategis
pariwisata
% 20 10 50
Terwujudnya kawasan strategis pariwisata di Kota Padang Panjang Tahun 2014 mencapai
10% berada dibawah target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 50%. Angka realisasi diperoleh dari terlaksananya Feasibility Study (FS) cable car.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD 2013-1018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014
Target Tahun
2018
Terwujudnya kawasan strategis
pariwisata
% 10 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cvi
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata”
dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp.1.558.950.000,- dengan realisasi Rp.156.505.950,-.
Program tersebut adalah sebagai berikut : Pengembangan Destinasi Pariwisata
Analisa kegagalan
Masih rendahnya capaiannya kinerja sasaran ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan
yang telah direncanakan namun belum dapat terlaksana di Tahun 2014 antara lain rehab
sarana prasarana pariwisata PDIKM . Hal ini disebabkan anggaran untuk “kegiatan
perencanaan” tidak terakomodir dalam APBD 2014. Sementara anggaran untuk pelaksanaan
dan pengawasan tersedia dalam APBD. Meskipun anggaran pelaksanaan dan pengawasan
Kawasan Strategis Pariwisata tersedia, namun karena “kegiatan perencanaan” untuk
Kawasan Strategis Pariwisata tidak tersedia maka pelaksanaan dan pengawasan tidak dapat
dilakukan. Hal lain penyebab kegagalan adalah belum adanya kejelasan status tanah untuk
pembebasan lahan.
Adapun Strategi pemecahan atas masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Perlunya dilakukan singkronisasi perencanaan dan penganggaran
2. Pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat dengan instansi terkait.
3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder pengembangan pariwisata (pemerintah,
masyarakat dan swasta).
SASARAN
34
OPTIMALISASI KAWASAN PERDAGANGAN BUKIT SURUNGAN
Kawasan Perdagangan Bukit Surungan mulai berkembang sejak sepuluh tahun terakhir ini,
ditandai dengan banyaknya toko, ruko, gudang dan aktivitas penunjang perdagangan lainnya.
Pada tahun 2006 melalui kerjasama dengan pihak investor dibangun Pasar Induk Hasil
Pertanian di Kawasan Bukit Surungan yang difokuskan pada aktivitas penjualan sembako
khususnya sayuran partai besar (grosir).
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Optimalisasi Kawasan Perdagangan Bukit Surungan”
dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cvii
sasaran sebesar 83,35% dengan predikat baik. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran
Optimalisasi Kawasan Perdagangan Bukit Surungan seperti terdapat pada tabel berikut ini:
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh Empat
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Pengalihan Pengelolaan PIHP ke Pemko
% 20 20 100
2 Berfungsinya Terminal Bukit Surungan sebagai Terminal Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan
% 60 40 66,7
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Pengalihan Pengelolaan PIHP ke Pemerintah Kota
Pengalihan Pengelolaan Pasar Induk Hasil Pertanian (PIHP) ke Pemerintah Kota Padang
Panjang Tahun 2014 ditargetkan 20% dan dapat terealisasi 20% sehingga capaian
kinerjanya adalah sebesar 100% dengan predikat memuaskan. Realisasi sebesar 20%
tersebut berupa pengumpulan berkas-berkas admimistrasi yang berkaitan dengan PIHP
Kota Padang Panjang sebagai bahan untuk melakukan negosiasi dengan pihak investor
dalam rangka pengalihan pengelolaan PIHP ke Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Berfungsinya Terminal Bukit Surungan sebagai Terminal Angkutan Kota dan Angkutan
Pedesaan
Berfungsinya Terminal Bukit Surungan sebagai Terminal Angkutan Kota dan Angkutan
Pedesaan Tahun 2014 diditargetkan 60% dan dapat terealisasi 40% sehingga capaian
kinerjanya adalah sebesar 66,7% dengan predikat cukup. Tidak terpenuhinya target
sebesar 60% tersebut disebabkan pemindahan kendaraan umum dari terminal Kantin ke
Terminal Bukit Surungan yang telah dilakukan pada akhir tahun 2014 masih memerlukan
koordinasi yang lebih intensif dari seluruh stakeholder.
Adapun perbandingan capain indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cviii
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target Tahun
2018
Pengalihan Pengelolaan PIHP ke Pemko
% 20 100
Berfungsinya Terminal Bukit Surungan sebagai Terminal Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan
% 40 100
Untuk mendukung pencapaian sasaran Optimalisasi Kawasan Perdagangan Bukit Surungan
dilaksanakan melalui 3 Program dan 6 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 1.109.085.000,- dengan realisasi Rp. 1.019.194.500,-.
Adapun 3 program tersebut sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Analisa keberhasilan/kegagalan :
Keberhasilan dalam pencapaian target Pengalihan Pengelolaan PIHP ke Pemko didukung
oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Pasar Bukit Surungan dekat dengan terminal regional
2. Tumbuh dan berkembang sebagai pusat grosir sayur yang didukung oleh tingginya
produksi sayur di Kota Padang Panjang dan sekitarnya
Sementara itu Berfungsinya Terminal Bukit Surungan sebagai Terminal Angkutan Kota dan
Angkutan Pedesaan belum terlaksana sesuai target disebabkan karena pemindahan
kendaraan umum dari terminal Kantin ke Terminal Bukit Surungan yang telah dilakukan pada
akhir tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana. Masih ada pihak-pihak yang merasa
dirugikan dan tidak setuju dengan pemindahan tersebut.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut masih diperlukan koordinasi yang lebih intensif dari
seluruh stakeholder.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cix
SASARAN
35
MENGEMBANGKAN KAWASAN PASAR PUSAT
Kawasan pasar pusat adalah pasar terbesar di Kota Padang Panjang yang menjadi urat nadi
aktivitas ekonomi masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Baik pembeli maupun penjual
mangharapkan kondisi pasar yang nyaman, aman dan representatif sehingga Pasar Pusat
dapat berkembang dan aktivitas jual-beli semakin meningkat.Untuk itu Padang Panjang telah
merencanakan pembangunan pasar pusat yang representatif melalui kerjasama dengan
investor yang proses persiapannya terus berlangsung sampai sekarang.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Mengembangkan Kawasan Pasar Pusat” dengan 1
(satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
100% dengan predikat memuaskan. Kawasan Pasar Pusat”seperti disajikan pada tabel
berikut
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh Lima
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2014
Target Realisasi %
Capaian
1 Terselenggaranya kawasan pasar pusat yang representatif
% 10 (inventarisasi semua dokumen
terkait tanah)
10 (inventarisasi semua dokumen
terkait tanah)
100
Terselenggaranya kawasan pasar pusat yang representatif diwujudkan dalam beberapa
tahapan pelaksanaan dimana pada Tahun 2014 ini tahapannya adalah melakukan
inventarisasi semua dokumen terkait tanah dengan target 10%. Hasil yang dicapai di Tahun
2014 ini adalah sebasar 10% sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan predikat
memuaskan.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cx
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
2014 Target Tahun
2018
Terselenggaranya kawasan pasar
pusat yang representatif
% 10 (inventarisasi
semua dokumen
terkait tanah)
100
Untuk mendukung pencapaian sasaran Mengembangkan Kawasan Pasar Pusat ini
dilaksanakan melalui 1 Program dan 5 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp.591.445.000,- dengan realisasi Rp.483.339.050,- adapun
program tersebut adalah Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pasar.
Analisa keberhasilan
Sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan target,. Setelah dianalisa terdapat
beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, antara lain :
1. Telah terlaksananya renegosiasi perjanjian kerjasama dengan investor.
2. Tanah sudah bersertifikat HPL.
3. Sudah adanya kesepakatan harga dengan pedagang (85%)
4. Pada tahun anggaran 2015 ini melalui DPA DPPKAD telah dianggarkan anggaran untuk
penilaian harga tanah.
SASARAN
36
MENINGKATKAN IKLIM USAHA/PERDAGANGAN YANG KONDUSIF
Agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung perekonomian daerah,
para pelaku UMKM membutuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Hal ini sangat penting
sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha baru maupun bagi keberlangsungan usaha para
pelaku UMKM yang telah ada. Meskipun sasaran “Iklim usaha/perdagangan yang sehat” ini
dapat dipengaruhi berbagai macam faktor dan kondisi, dalam RPJMD Kota Padang Panjang
Tahun 2013 – 2018 sasaran ini dicerminkan dalam dua indikator yaitu Terwujudnya
Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Meningkatnya jumlah UTTP yang di Tera per Tahun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxi
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Iklim Usaha/Perdagangan yang
Kondusif” dengan2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian
kinerja sasaran sebesar 234,87% dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Iklim Usaha/Perdagangan yang
Kondusif” adalah sebagai berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh Enam
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Terwujudnya Penyelesaian
Sengketa Konsumen
% 100
100
100
2 Meningkatnya jumlah UTTP
yang di Tera per Tahun
Unit 228 843 369,74
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
1. Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Konsumen
Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2014 sebanyak 100% dalam
artian setiap ada laporan kasus, maka harus ditangani, sehingga Terwujudnya
Penyelesaian Sengketa Konsumen capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan
predikat memuaskan. Capaian ini sama dengan tahun 2013. Dimana pada tahun 2013
penyelesaian sengketa konsumen juga tercapai 100%.
2. Meningkatnya jumlah UTTP yang di Tera per Tahun
Meningkatnya jumlah UTTP yang di Tera per Tahun untuk Tahun 2014 ditargetkan 228
unit dan sebanyak 843 unit sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 369,74% dengan
predikat memuaskan. Dibanding tahun 2013, jumlah jumlah UTTP yang di Tera tahun
2014 jauh lebih tinggi. Dimana pada tahun 2013 jumlah UTTP yang di Tera sebanyak
200 unit.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxii
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
2014 Target
Tahun 2018
Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Konsumen
% 100
100
Meningkatnya jumlah UTTP yang di Tera per Tahun
Unit 843 342
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Meningkatkan Iklim Usaha/Perdagangan yang
Kondusif” dilaksanakan melalui 7 Program dan 15 Kegiatan dengan anggaran yang
disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 1.557.954.000,- dengan realisasi Rp.
1.335.590.648,-.Adapun program-program tersebut adalah
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan.
2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
3. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam Se Kota Padang Panjang
Analisa Keberhasilan
Tingginya capaian kedua indikator yang telah ditetapkan didukung oleh banyak hal,
diantaranya adalah :
1. Terlaksananya pemantauan harga pasar secara
kontinu.
2. Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Padang Panjang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxiii
3. Terlaksananya pengawasan kemetrologian dan
Pengawasan Barang beredar.
SASARAN
37
TERBENTUKNYA KAWASAN PERTANIAN TERPADU
Sistem Pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian,
peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu
lahan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas
lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan serta pengembangan desa secara
terpadu. Diharapkan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang petani berupa
pangan, sandang dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian ini. Pendekatan
pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi
anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan itu sendiri.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terbentuknya Kawasan Pertanian Terpadu” dengan 1
(satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
100% dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terbentuknya Kawasan Pertanian Terpadu
sebagaiman terlihat pada tabel berikut:
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh Tujuh
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Terselenggaranya kawasan pertanian terpadu
% 10 (inventarisasi
semua dokumen
terkait tanah)
10 (inventarisasi
semua dokumen
terkait tanah)
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxiv
Terselenggaranya kawasan pertanian terpadu diwujudkan dalam beberapa tahapan
pelaksanaan diantaranya pada tahun 2014 ini ditargetkan untuk melakukan inventarisasi
semua dokumen terkait tanah (10% dari penyelenggaraan kawasan pertanian terpadu) dan
telah tercapai sesuai target.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014 Target Tahun
2018
Terselenggaranya kawasan pertanian
terpadu
% 10 100
Untuk mendukung pencapaian sasaran “Terbentuknya Kawasan Pertanian Terpadu”
dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp.3.481.824.000,- dengan realisasi Rp.3.015.311.150,-.Program
tersebut adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
Analisa keberhasilan
Tingginya capaain untuk sasaran ini keberhasilan didukung oleh banyak hal, terutama karena
terlaksannya koordinasi dan kerjasama yang baik para stakeholder. Selain itu juga didukung
oelh tersedianya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan
pertanian terpadu diantaranya pembangunan Rearing Unit dimana dengan adanya rearing
unit ini tingkat kematian pedet sapi perah akibat pemeliharaan yang tidak sesuai standar oleh
peternak dapat ditekan sehingga populasi sapi perah dapat ditingkatkan.
SASARAN
38
TERPELIHARANYA PROPORSI RTH TERHADAP LUAS WILAYAH, MENJADI TIDAK KURANG DARI 10%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxv
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah mensyaratkan bahwa
ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.Ini
berarti setiap lahan yang di tempati, idealnya minimal 70 persen digunakan untuk bangunan
dan 30 persen untuk lahan hijau.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan
sasaran terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10%
dengan beberapa indikator kinerja di tahun 2014 seperti terdapat pada tabel berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Puluh Delapan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya persentase Ruang Terbuka Hijau
% 6 6 100
2 Terlaksananya penanaman pohon yang baru
Batang 1000 5750 575
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah,
menjadi tidak kurang dari 10%” dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan
angka capaian kinerja sasaran sebesar 337,5% dengan predikat memuaskan.
Adapun hasil Evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, sebagai
berikut :
1. Meningkatnya persentase Ruang Terbuka Hijau
Meningkatnya persentase Ruang Terbuka Hijau tahun 2014 dapat terealisasi sesuai
dengan target yang ditetapkan yakni target 6% dengan realisasi 6% sehingga capaian
kinerjanya 100% dengan predikat memuaskan.
2. Terlaksananya penanaman pohon yang baru
Terlaksananya penanaman pohon yang baru dengan target tahun 2014 sebanyak 1000
Batang dengan realisasi yang cukup signifikan yaitu 5750 batang, sehingga capaian
kinerjanya 575% dengan predikat memuaskan. jika dibandingkan dengan tahun 2013
capaian ini juga jauh mengalami peningkatan di mana penanaman pohon yang baru pada
tahun 2013 hanya 460 Batang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxvi
Adapun gambaran capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Kota Padang PanjangTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun2014
Target
Tahun 2018
Meningkatnya persentase Ruang
Terbuka Hijau
% 6 10
Terlaksananya penanaman pohon
yang baru
Batang 5750 5000
Untuk mendukung pencapaian sasaran Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas
wilayah,menjadi tidak kurang dari 10% dilaksanakan melalui 4 Program dan 5 Kegiatan
dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar RP. 1.646.630.000,-
dengan realisasi Rp. 1.317.044.000,-. Adapun program tersebut sebagai berikut:
1. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
3. Program Pemanfaatan Ruang
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Analisa berhasilan
Tingginya capaian kinerja terhadap sasaran ini didukung oleh banyak faktor, antara lain
adalah sebagai berikut :
1. Adanya dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan Ruang Terbuka Hijau.
2. Adanya Program Pemerintah menanam satu milyar pohon.
3. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mencapai target Ruang Terbuka Hijau termasuk
penanaman pohon baru dan penghijauan.
4. Adanya pekerjaan penanaman bibit tanaman sebanyak 5000 batang pada kegiatan
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan dan
pekerjaan pengadaan bibit tanaman hias dan pelindung pada kegiatan Pemeliharaan
Ruang Terbuka Hijau
SASARAN
39 MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxvii
Sampah merupakan masalah klasik yang kerap timbul dalam kehidupan kita sehari-hari.
Banyaknya timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik, sehingga merupakan ancaman
bagi lingkungan. Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota yang sering mendapatkan
predikat sebagai kota bersih dengan adanya beberapa kali memperoleh penghargaan
Adipura, selalu berusaha untuk tetap mempertahankan predikat tersebut, sekaligus
berkomitmen untuk terus mengurangi timbulan sampah melalui berbagai kegiatan.
Untuk mewujudkan sasaran di atas, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan
indikator kinerja sasaran tahun 2014 dan gambaran pencapaiannya sebagai berikut:
Capaian Sasaran Tiga Puluh Sembilan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi Capaian (%)
1 Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA
% 83 83 100
Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA tahun 2014 dapat terealisasi sesuai
dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya 100% dengan predikat
memuaskan. Nilai capaian dari indikator ini didapatkan dari rasio jumlah sampah yang masuk
TPA terhadap jumlah timbulan sampah. Dibandingkan dengan tahun 2013 volume sampah
yang masuk ke TPA mengalami penurunan yaitu dari 90% menjadi 83% tahun 2014. Hal Ini
tentunya merupakan hal yang positif dalam pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Kota Padang PanjangTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun2014
Target
Tahun 2018
Berkurangnya volume sampah yang
masuk ke TPA
% 83 75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxviii
Untuk mendukung pencapaian sasaran Mengurangi timbulan sampahdilaksanakan melalui 1
Program dan 2 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014
sebesar RP. 4.235.647.000,- dengan realisasi Rp. 3.735.596.550,- Adapun program tersebut
adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Analisa keberhasilan
Tingginya capaian kinerja sasaran ini didukung oleh banyak hal, diantaranya adalah :
1. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengolahan persampahan
seperti untuk pengomposan dan daur ulang sampah anorganik (seperti sampah plastik)
2. Adanya bank sampah yang tersedia di 5 lokasi di Kota Padang Panjang sehingga dapat
mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA
SASARAN
40 TERLAKSANANYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA
Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup ditemui banyak tantangan, terutama karena kesadaran
yang relatif rendah terhadap pelestarian lingkungan dengan berkembangnya sikap hidup yang
tidak ramah lingkungan.
Kondisi ini berakibat buruk terhadap kualitas lingkungan dimana kondisi lingkungan perairan
memperlihatkan indikasi pencemaran yang cukup berat dan hampir merata pada sebagian
besar wilayah kota. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya nyata dan terus menerus
untuk melakukan perubahan cara pandang dan perilaku hidup masyarakat supaya
bertoleransi terhadap lingkungan dimana mereka bermukim dan hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa masalah lingkungan merupakan salah satu urusan
wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah.Terkait dengan hal tersebut makaperlu
dilakukan perubahan yang mendasar pada tatanan pemerintahan daerah, sehingga mampu
menempatkan kebijakan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup.
Merespon hal tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya melaksanakan
pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi salah satu sasaran dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxix
Pencapaian kinerja dan sasaran Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan SDAdapat
diketahui dari indikator sebagai berikut :
Capaian Sasaran Empat Puluh
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya persentase bangunan/rumah disepanjang Batang Aia Bakarek-karek dan Parik Rumpang yang memiliki septik tank
% 28,36 26 91,68
Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya persentase bangunan/rumah
disepanjang Batang Aia Bakarek-Karek dan Parik Rumpang yang memiliki septik tank
tahun 2014 di targetkan 28,36% dengan realisasi 26% sehingga capaian kinerjanya
91,68% dengan predikat sangat baik.Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2013 yaitu sebesar 26,7%
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Kota Padang PanjangTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun2014
Target
Tahun 2018
Meningkatnya persentase
bangunan/rumah disepanjang Batang
Aia Bakarek-karek dan Parik
Rumpang yang memiliki septik tank
% 26 35
Untuk mendukung pencapaian sasaran Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan
SDA dilaksanakan melalui 4 Program dan 11 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan
dalam APBD Tahun 2014 sebesar RP. 1.516.817.560,- dengan realisasi Rp. 1.427.499.126,-
Adapun program tersebut adalah:
1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxx
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Analisa Kegagalan
Belum maksimalnya capaian kinerja sasaran disebabkan beberapa hambatan/masalah,
antara lain sebagai berikut:
1. Rendahnya realisasi tahun 2014, karena perubahan metodologi dalam pengambilan
data. Pada tahun 2013 data yang diambil terbatas pada pemukiman yang berbatasan
langsung dengan batang air bakarek-karek dan parit rumpang. Namun pada tahun 2014
objek yang didata lebih diperluas lagi ke wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan
sungai tetapi mempunyai akses langsung kesungai melalui pipa. Hal ini mengakibatkan
jumlah objek yang didata menjadi bertambah sedangkan jumlah objek yang mempunyai
septik tank tidak bertambah jumlahnya dibanding tahun 2013. Hal ini mengakibatkan
rendahnya persentase jumlah bangunan yang dilengkapi septik tank disepanjang batang
air bakarek-karek dan parit rumpang.
2. Berdasarkan hasil pendataan dan pengawasan yang dilakukan masih banyak pemilik
bangunan yang belum mau untuk melengkapi bangunannya dengan septik tank.
Adapun Strategi pemecahan masalah tersebut adalah:
1. Mengoptimalkan sosialisasi pentingnya melengkapi bangunan dengan septik tank.
2. Membangun septik tank komunal
3. Penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 tahun 2012.
SASARAN
41 MENINGKATNYA AREA RESAPAN AIR
Daerah resapan air pada hakikatnya adalah sebuah daerah yang disediakan untuk masuknya
air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di
dalam tanah. Fungsi dari daerah resapan air sendiri adalah untuk menampung debit air hujan
yang turun di daerah tersebut. Secara tidak langsung daerah resapan air memegang peran
penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau. Untuk itu daerah
resapan air ini perlu terus di jaga dan di tumbuh kembangkan keberadaannya. Salah satu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxi
cara untuk menambah dan memperbaiki daerah resapan air adalah dengan membuat sumur
resapan atau lobang resapan biopori.
Untuk mewujudkan sasaran di atas, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mentargetkan
indikator kinerja sasaran tahun 2014 dan realisasinya seperti terdapat pada tabel di
bawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxii
Capaian Sasaran Empat Puluh Satu
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi dengan biopori/sumur resapan
Unit 7 16 228,6
Meningkatnya jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi dengan biopori/sumur
resapan dengan target tahun 2014 sebanyak 7 Unit dan dapat direalisasi sebanyak 16 unit
atau 228.6% dengan predikat memuaskan. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013
yang hanya 5 unit.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun2014
Target
Tahun 2018
Meningkatnya jumlah gedung
pemerintah daerah yang dilengkapi
dengan biopori/sumur resapan
unit 16 15
Diketahui dari capaian kinerja dari sasaran ini tahun 2014 sebanyak 16 Unit dan dibandingkan
dengan target RPJMD yang harus dicapai tahun 2018 yakni 15 Unit, maka target RPJMD
tersebut sudah dapat dicapai atau di lampaui pada tahun 2014
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya area resapan air dilaksanakan melalui
1 Program dan 1 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014
sebesar RP. 1.329.614.000,- dengan realisasi Rp.798.900.000,- Adapun program tersebut
yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Analisa keberhasilan
Tingginya capaian indikator sasaran didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah
sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxiii
1. Adanya kegiatan pengadaan sumur resapan
2. Mulai tumbuhnya kesadaran pegelola gedung milik pemerintah untuk melengkapi
bangunan dengan sumur resapan/biopori
SASARAN
42 TERLAKSANANYA PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN
Pembangunan kota yang berkelanjutan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana
yang memadai, seperti jalan, air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain- lain yang harus
seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan efek
negatif yang merugikan masyarakat.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas maka Pemerintah Kota Padang Panjang telah
mentargetkan indikator kinerja sasaran terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana
perkotaan tahun 2014 dan gambaran pencapaiannya sebagai berikut:
Capaian Sasaran Empat Puluh Dua
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya panjang jalan Km 83 75,67 91,17
2 Terwujudnya jembatan yang berkualitas dan terpelihara
Unit 14 14 100
3 Tersedianya gedung baru kantor pemerintahan yang representatif
Unit 1 1 100
4 Terwujudnya pengelolaan sumber air bersih
Lokasi 5 5 100
5 Meningkatnya cakupan pengelolaan air bersih
% 79,69 80,10 100,51
6 Meningkatnya ketersediaan sarana pengelolaan limbah
% 35,24 35,34 100,28
7 Meningkatnya pengelolaan drainase
% 81,44 81,50 100,07
8 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
% 38 38 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxiv
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
9 Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas
% 44,00 42 95,45
10 Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum
% 37,00 35 94,59
11 Meningkatnya ketertiban perparkiran
% 36 34 94,44
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “peningkatan sarana dan prasarana perkotaan”
dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran
sebesar 97,86% dengan predikat sangat baik.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya panjang jalan
Meningkatnya panjang jalan tahun 2014 di targetkan 83 Km dan hanya dapat dicapai
75,67 Km atau 91,17% dengan predikat sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun
2013 capaian ini sedikit mengalami penurunan dimana untuk tahun 2013 dapat dicapai
100%.
2. Terwujudnya jembatan yang berkualitas dan terpelihara
Terwujudnya jembatan yang berkualitas dan terpelihara tahun 2014 dapat terealisasi
sebanyak 14 Unit atau sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya
100% dengan predikat memuaskan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 capaian tahun
2014 relatif sama yakni 100%.
3. Tersedianya gedung baru kantor pemerintahan yang representatif
Tersedianya gedung baru kantor pemerintahan yang representatif tahun 2014 dapat
terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 1 Unit Gedung Kantor DPPKAD
sehingga capaian kinerjanya 100% dengan predikat memuaskan.
4. Terwujudnya pengelolaan sumber air bersih
Terwujudnya pengelolaan sumber air bersih pada tahun 2014 di targetkan sebanyak 5
lokasi yaitu : 2 lokasi di Kelurahan Ganting, 1 lokasi masing-masing di Kelurahan Koto
Katik, Ekor Lubuk dan Guguk Malintang dapat terealisasi sesuai dengan target yang
ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 100% dengan predikat memuaskan.
5. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih pada tahun 2014 di targetkan 79,69% dapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxv
terealisasi 80,10% sehingga capaiannya 100,51% dengan predikat memuaskan.
6. Meningkatnya ketersediaan sarana pengelolaan limbah
Meningkatnya ketersediaan sarana pengelolaan limbah tahun 2014 di targetkan 35,24%
dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 35,34% sehingga capaian
kinerjanya 100,28% dengan predikat memuaskan. Nilai capaian dari indikator ini
didapatkan dari rasio jumlah rumah yang memiliki sanitasi layak terhadap jumlah rumah
yang memiliki IMB
7. Meningkatnya pengelolaan drainase
Meningkatnya pengelolaan drainase di Kota Padang Panjang setiap tahunnya selalu
mengalami peningkatan, pada tahun 2014 di targetkan 81,44% drainase dapat di kelola
dengan baik dan terealisasi 81,50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
100,07% dengan predikat memuaskan.
8. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
tahun 2014 ditargetkan 38% dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan
sehingga capaian kinerjanya 100% dengan predikat memuaskan.
9. Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas
Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas tahun 2014 di targetkan 44% dan yang dicapai
42% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 95,45% dengan predikat sangat baik.
10. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum berupa
pengembangan Halte Bus , Taxi dan Gedung Terminal tahun 2014 di targetkan 37,00%
dengan realisasi mencapai 35% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 94,59%
dengan predikat sangat baik.
11. Meningkatnya ketertiban perparkiran
Meningkatnya ketertiban perparkiran tahun 2014 di targetkan 36%, dengan capaian 34%
sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 94,44% dengan predikat sangat baik.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxvi
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun2014
Target
Tahun 2018
Meningkatnya panjang jalan Km 75,67 88,10
Terwujudnya jembatan yang berkualitas dan terpelihara
Unit 14 14
Tersedianya gedung baru kantor pemerintahan yang representatif
Unit 1 7
Terwujudnya pengelolaan sumber air bersih
Lokasi 5 6
Meningkatnya cakupan pengelolaan air bersih
% 80,10 86
Meningkatnya ketersediaan sarana pengelolaan limbah
% 35,34 45%
Meningkatnya pengelolaan drainase % 81,50 90
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
% 38 70
Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas
% 42 60
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum
% 35 65
Meningkatnya ketertiban perparkiran % 34 60
Untuk mendukung pencapaian sasaran Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana
perkotaan dilaksanakan melalui 11 Program dan 30 Kegiatan dengan anggaran yang
disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar RP.35.167.853.500,- dengan realisasi Rp.
30.589.202.541,-. Adapun 9 program tersebut sebagai berikut :
1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxvii
6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
10. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
11. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Analisa Keberhasilan/kegagalan
Dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan, 7 (tujuh) diantaranya dapat tercapai sesuai
target, sedangkan 4 (empat) lainnya belum sesuai target. Adapun faktor pendukung
keberhasilan sebagian besar dari sasaran ini adalah sebagai berikut :
1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembenahan terhadap
Fasilitas dan Infra struktur Kota.
2. Adanya berbagai program Pemerintah Pusat untuk pengembangan fasilitas kota
seperti, PAMSIMAS, MCK ++ dan lain-lain
Sementara itu terhadap 4 (empat) indikator lainnya yang belum sesuai target disebabkan
beberapa Hambatan/masalah yaitu :
1. Adanya paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu ( kontrak )
yang telah ditentukan.
2. Masih sulitnya pembebasan lahan untuk pengelolaan air bersih dan air limbah
walaupun kenyataan dilapangan banyak lokasi yang rawan sanitasi.
3. Belum terpenuhinya pemasangan fasilitas lalu lintas pada ruas jalan yang ada di kota
Padang Panjang
4. Masih adanya area perparkiran liar
Untuk mengantisipasi persoalan yang ada diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai
berikut :
1. Melakukan evaluasi terhadap rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan terutama
dengan tenaga teknisnya.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat
3. Berusaha memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas yang belum terpasang
4. Menyiapkan/mencari lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai terminal angkutan
pedesaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxviii
SASARAN
43
TERWUJUDNYA KAWASAN PERKOTAAN YANG NYAMAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA
Pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan perencanaan ruang yang telah ditetapkan.Pemerintah selaku pelaku utama dalam
pengendalian pemanfaatan ruang, mempunyai berbagai instrumen atau alat pengendalian.
Pengendalian ini bertujuan untuk mewujudkan wajah kota dan wilayah yang mempunyai
estetika dan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warganya
Sesuai dengan UU Penataan Ruang No.26/2007, instrumen tersebut adalah peraturan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
Untuk mewujudkan sasaran ini, Pemerintah Kota padang Panjang telah menetapkan indikator
kinerja tahun 2014 sebagai berikut :
Capaian Sasaran Empat Puluh Tiga
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pemanfaatan ruang
Dokumen 1 2 200
Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan
pemanfaatan ruang tahun 2014 di targetkan 1 Dokumen dapat di capai 2 Dokumen sehingga
capaian kinerjanya 200% dengan predikat memuaskan. Dokumen tersebut adalah (1) RDTR
Kantor Walikota dan Simpang Mifan, (2) RDTR Kawasan Simpang Gunung. Capaian ini
meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 100%.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMDTahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun2014
Target
Tahun 2018
Meningkatnya ketersediaan dokumen Dokumen 2 6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxix
perencanaan pemanfaatan ruang
Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman
sesuai dengan peruntukannya dilaksanakan melalui 1 Program dan 5 Kegiatan dengan
anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar RP. 2.260.515.000,- dengan
realisasi Rp.1. 953.933.850,-. Adapun program tersebut adalah Program perencanaan tata
ruang.
Analisa keberhasilan
Tingginya capaian sasaran ini didukung oleh banyak hal, antara lain sebagai berikut :
1. Adanya komitmen dan konsistensi dari berbagai Pemangku kepentingan terhadap
pelaksanaan Perda No.2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang
Panjang tahun 2012 – 2032.
2. Adanya lokasi kawasan RDTR yang berbeda cukup jauh sehingga dokumen RDTR yang
semula direncanakan 1 buah menjadi 2 buah
SASARAN
44 PERBAIKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Pada hakikatnya tujuan akhir pembangunan Kota Padang Panjang adalah mewujudkan
masyarakat Kota Padang Panjang yang sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, tantangan
terbesarnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Tingginya kemiskinan dan pengangguran
berbanding lurus dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sehingga perlu
dicarikan solusinya oleh Pemerintah Daerah. Karena itu pada tahun ini pemerintah Kota
Padang Panjang telah berupaya menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran dan
jumlah PMKS melalui sasaran Mewujudkan Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Mewujudkan Perbaikan Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat dengan 3 (tiga) sasaran indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata
angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,45% dengan predikat Memuaskan.
Hasil pegukuran capaian kinerja sasaran Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxx
Capaian Sasaran Keempat Puluh Empat
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1 Penurunan Angka Kemiskinan % 6,30 6,24*) 100,95
2 Penurunan Angka Pengangguran % 5,00 4,58*) 108,4
3 Persentase penurunan PMKS pertahun
% 1,00 1,08 92
*) angka prediksi
Pencapaian Indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :
1. Penurunan Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang, tahun 2014 ditargetkan sebesar
6,30% dapat terealisasi atau diturunkan dari target menjadi 6,24% sehingga pencapaian
kinerja sebesar 100,95% dengan predikat memuaskan. Angka kemiskinan pada tahun
2014 ini jauh lebih baik dibanding tahun 2013 yang berada pada angka 6,66%.
2. Penurunan Angka Pengangguran Kota Padang Panjang tahun 2014 ditargetkan sebesar
5,00% dapat terealisasi atau turun menjadi 4,58%, sehingga capaian kinerja penurunan
angka kemiskinan Kota Padang Panjang sebesar 108,4% dengan predikat memuaskan.
Angka pengangguran pada tahun 2014 ini jauh lebih baik dibanding tahun 2013 yang
berada pada angka 7,07%.
3. Persentase penurunan PMKS pertahun Kota Padang Panjang tahun 2014 ditargetkan
sebesar 1.00% akan tetapi belum memenuhi target yaitu 1.08% sehingga capaian
kinerja nya sebesar 92% dengan predikat sangat baik.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
kinerja RPJMDTahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
Tahun 2014
Target
Tahun 2018
Penurunan Angka Kemiskinan % 6,24%*) 5,5%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxi
Penurunan Angka Pengangguran % 4,58%*) 4,2%
Penurunan Jumlah PMKS per lima tahun % 1,08% 5%
*) angka prediksi
Untuk mendukung pencapaian sasaran Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat
dilaksanakan melalui 10 Program dan 21 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 2.534.439.450 dengan realisasi Rp. 1.696.360.791,- Adapun
program tersebut adalah :
1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) lainnya.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
4. Program Pembinaan Anak Terlantar
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
7. Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba
dan Penyakit Sosial)
8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Analisa Keberhasilan/Kegagalan
Secara umum capaian sasaran ini telah berhasil dilakukan dimana capaiannya melebihi
100%. Keberhasilan ini didukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah :
1. Adanya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (BKM) dan swadaya masyarakat
terhadap penurunan angka kemiskinan Kota Padang Panjang.
2. Adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-
MP) yang secara langsung merupakan mitra Pemerintah Kota Padang Panjang dalam
rangka penurunan angka kemiskinan.
SASARAN
45 MENINGKATNYA KEMANDIRIAN ORGANISASI PEMUDA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxii
Salah satu catatan penting dalam dunia kepemudaan Indonesia adalah lahirnya Undang-
Undang (UU) No. 40/2009 Tentang Kepemudaan. Substansi UU tersebut melingkupi
memberikan jaminan kepastian hukum tentang apa yang harus dilakukan pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas
dan daya saing. Menyikapi hal tersebut, banyak program yang diusung Kementerian
Pemuda dan Olahraga, diantaranya adalah revitalisasi organisasi kepemudaan. Dimana
revitalisasi diharapkan dapat mendorong dan membantu kemandirian organisasi kepemudaan
di Indonesia. Dalam upaya mensukseskan program nasional tersebut Pemerintah Kota
Padang Panjang telah menjadikan kemandirian organisasi pemuda sebagai salah satu
sasaran strategis.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Organisasi Pemuda
dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar
100 % dengan predikat Memuaskan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Capaian Sasaran Empat Puluh Lima
No Indikator Kinerja
Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1.
Jumlah organisasi pemuda yang aktif
organisasi
19
19
100
Pencapaian Indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :
Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Padang Panjang, tahun 2014 ditargetkan
sebesar 19 organisasi dan dapat terealisasi sebanyak 19 organisasi sehingga pencapaian
kinerja sebesar 100% dengan predikat memuaskan. Organisasi pemuda yang aktif tersebut
adalah:
1. KNPI 2. HMI 3. GM-FKPPI 4. IPM/IRM 5. Pemuda Panca Marga 6. Gema Kosgoro 7. AMPI 8. GMPI
11. Gerakan Pemuda Ka’bah 12. Pemuda Tarbiyah 13. Gerakan Pemuda Anshor 14. Nasyiatul Aisyiah 15. Pemuda Demokrat 16. Wira Karya Indonesia 17. Senat Mahasisiwa Perguruan Tinggi 18. Kwarcab Pramuka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxiii
9. GPPI 10. GM MKGR
19. Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Jumlah organisasi pemuda yang aktif
19 organisasi
25 organisasi
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Organisasi Pemuda
dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 Kegiatan dengan Anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp.508.340.000,- dengan Realisasi Rp.443.442.800,- Adapun
program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Analisa keberhasilan
Capaian kinerja sasaran ini telah sesuai target. Keberhasilan ini didukung banyak faktor,
diantaranya adalah :
1. Terjalin/terbinanya kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Padang Panjang
melalui Dinas Porbudpar dengan beberapa organisasi pemuda yang ada di Kota
Padang Panjang
2. Dilakukannya pembinaan terhadap beberapa organisasi pemuda di Kota Padang
Panjang
3. Terfasilitasinya beberapa kegiatan organisasi kepemudaan oleh Dinas
SASARAN
46 MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA
Kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang di Bidang Keolahragaan diposisikan pada upaya
memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga
dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga
sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxiv
keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sector pembangunan lainnya terutama
untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu,
kelompok, atau masyarakat secara terencana dan sistimatik.
Peningkatan prestasi olahraga dilakukan secara berjenjang dengan menggali bibit-bibit
olahragawan/atlet di sekolah-sekolah, atau melalui pembinaan yang intensif melalui klub-klub,
serta pemusatan latihan pada tingkat Kota di setiap cabang olahraga.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan 1 (satu)
indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 %
dengan predikat Memuaskan. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat
pada tabel berikut :
Capaian Sasaran Empat Puluh Enam
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif
cabang
3
3 100
Indikator kinerja Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif dapat dicapai sesuai target
yaitu 3 cabang sehingga capaian kinerjanya 100% atau dengan predikat memuaskan.
Cabang olahraga yang aktif tersebut adalah wushu, panahan dan menembak.
Adapun gambaran perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Target Tahun
2018
Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif
3 cabang 18 cabang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxv
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Prestasi Olahrag dilaksanakan melalui
2 Program dan 4 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014
sebesar Rp.921.045.000,- dengan realisasi Rp.807.741.840,- Adapun 2 program pendukung
sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Analisa keberhasilan
Keberhasilan pada pencapaian sasaran ini telah didukung oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan induk organisasi olahraga
(KONI)
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
SASARAN
47 PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN
PENERAPAN ABS SBK
Salah satu filosofi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang sangat kental adalah
“Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” (ABS-SBK). Filosofi ini mencerminkan pola
kehidupan masyarakat yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya (adat) dengan norma-
norma agama Islam. Artinya apapun bentuk nilai-nilai sosila budaya dalam masyarakat harus
berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan filosofi ini harus terus ditumbuhkembangkan dalam
kehidupan masyarakat. Di Kota Padang Panjang, pola kehidupan tersebut telah menjadi
perhatian dan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan dengan 5
indikator sasaran.
Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran Mewujudkan Peningkatan kualitas kehidupan
beragama dan penerapan ABS SBK dengan 5 (lima) sasaran indikator kinerja sasaran pada
tahun 2014 memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 205,37%
dengan predikat Memuaskan.
Hasil pegukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan
penerapan ABS SBK sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxvi
Capaian Sasaran Empat Puluh Tujuh
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi %
Capaian
1 Meningkatnya aktivitas keagamaan diseluruh Mesjid (Jemaah Mesjid, MDA, Remaja Mesjid, Hafiz Qur’an, Majelis Taklim, Forum Kajian Islam, Desa Sakinah)
% 30% 88,34% 294,47%
2 Meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
% 60,00% 100% 166,67%
3 Meningkatnya jumlah zakat, sadakah yang dikumpulkan BAZ
Rupiah Rp, 2,8 Milyar
Rp. 2,82 Milyar
100,71%
4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu
Kasus 5 Kasus 22 Kasus 440%
5 Presentase fasilitasi Pembangunan Islamic Centre
% 20% 5% 25%
Pencapaian Indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya aktivitas keagamaan diseluruh Mesjid (Jemaah Mesjid, MDA, Remaja
Mesjid, Hafiz Qur’an, Majelis Taklim, Forum Kajian Islam, Desa Sakinah) pada tahun
2014 ditargetkan 30% dan dapat terealisasi 88,34% sehingga capaian kinerjanya
adalah 294,47% dengan predikat memuaskan. Dari 36 Mesjid di Kota Padang
Panjang rata-rata telah melaksanakan kegiatan keagamaan dimaksud, kecuali
kegiatan Desa Sakinah hanya dilakukan pada satu Mesjid di setiap Kecamatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxvii
2. Meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan
keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan Pemerintahan pada tahun 2014 ditargetkan
60% dan dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah166,67%
dengan predikat memuaskan.Pemerintah Kota Padang Panjang selalu melibatkan
dan mengikutsertakan lembaga Agama, Adat dan Tokoh Masyarakat untuk aktif dan
berperan dalam kegiatan dalam kegiatan-kegiatan Pemerintahan seperti kegiatan
HUT Kota, Sidang Paripurna DPRD, HUT RI, Peringatan hari-hari besar nasional dan
keagamaan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota,
Badan Pengkajian Adat, Muzakarah Ulama dan Rapa-rapat KAN.
3. Meningkatnya jumlah zakat, sadakah yang dikumpulkan BAZ Kota Padang Panjang
pada tahun 2014 ditargetkan Rp. 2.800.000.000,- dan dapat terealisasi melebihi
target yaituRp. 2.822.145.487,- sehingga capaian kinerjanya adalah 100,71%
dengan predikat memuaskan. Tingginya pencapaian tersebut karena tingginya
kesadaran wajib zakat untuk membayarkan zakatnya.
4. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu tahun 2014
ditargetkan 5 kasusdan dapat terealisasi melebihi target mencapai 22 kasus sehingga
capaian kinerjanya adalah 440% dengan predikat memuaskan. Sejumlah 22
kasus(laporan) tersebut dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui P2TP2A.
5. Presentase fasilitasi Pembangunan Islamic Centre
Pada Tahun 2014 t target fasilitasi pembangunan Islamic centre adalah sebesar 20%i
berupa pengadaan tanah. Namun target ini belum dapat terealisasi sepenuhnya
karena pada tahun 2014 baru dapat terealisasi 5% berupa draft penyusunan SK Tim
kegiatan Pembangunan Islamic Centre Kota Padang Panjang.
Adapun gambaran capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap kinerja RPJMD
Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2018
Meningkatnya aktivitas keagamaan diseluruh Mesjid (Jemaah Mesjid, MDA, Remaja Mesjid, Hafiz Qur’an, Majelis Taklim, Forum Kajian Islam, Desa Sakinah)
88,34% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxviii
Meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
100% 100%
Meningkatnya jumlah zakat, sadakah yang dikumpulkan BAZ
Rp. 2, 82 Milyar Rp. 3,3 Milyar
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu
22 Kasus 25 Kasus
Presentase fasilitasi Pembangunan Islamic Centre
0% 100%
Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dilaksanakan melalui 1 Program dan 9 Kegiatan dengan anggaran yang
disediakan dalam APBD Kota Padang Panjang sebesar Rp. 2.737.080.500,- dengan realisasi
Rp. 2.167.957.900,- . Adapun program tersebut adalah Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Analisa keberhasilan
Dari 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan secara umum telah berhasil dilaksanakan sesuai
target. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah adalah :
1. Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ Kota Padang
Panjang.
2. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan dan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
3. Adanya evaluasi dan penilaian secara berkala dari Pemerintah Pusat tentang
pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam hal ini
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Adanya Partisipasi aktif dari masyarakat sebagai relawan dalam pelaksanaan
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
SASARAN
48 MENINGKATNYA KEGIATAN SENI DAN BUDAYA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxxxix
Pelestarian seni dan budaya daerah oleh generasi muda di Kota Padang Panjang diwujudkan
dalam bentuk kegiatan seni dan budaya pada sanggar seni yang ada di Kota Padang
Panjang. Keaktifan sanggar seni diharapkan dapat menjadi wadah kreatifitas dan mampu
menggali potensi seni budaya yang dimiliki oleh generasi muda di Kota Padang Panjang.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kegiatan Seni dan Budaya dengan 1
(satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100
% dengan predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kegiatan Seni dan Budaya adalah
sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :
Capaian Sasaran Empat Puluh Delapan
No Indikator Kinerja
Tahun 2014
Satuan Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya jumlah
sanggar seni yang aktif
Sanggar 18 18
100
Pada tahun 2014 indikator Meningkatnya jumlah sanggar seni yang aktif ditargetkan sebanyak
18 sanggar dan dapat terealisasi sesuai target sehingga capaiannya 100%. Adapun sanggar
seni yang aktif tersebut :
1. Sanggar Taruko
2. Sanggar Alang Bangkeh
3. Sanggar Sikambang Manih
4. Sanggar Aguang
5. Sanggar Al-Husna
6. Sanggar Titian Aka
7. Sanggar Kuciang Tuo
8. Sanggar Giriang-giriang Bambu
9. Perguruan Silat Minang Sakti Alif
10. Teater Sakata
11. Grup Pasambahan Aguang Gantiang
12. Sanggar Pasambahan Aue Sarumpun
Jambu
13. Grup Pasambahan Cikal Palito Nan
Tungga
14. Grup Qasidah Rebana Muhammadiyah
15. Grup Pasambahan Lubuk Cimpago
16. Grup Pasambahan Kebun Sikolos
17. Grup Pasambahan Koto Katik
18. Grup Pasambahan Tuah Sakato Ngalau
Adapun gambaran capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxl
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Target Tahun
2018
Meningkatnya jumlah sanggar seni
yang aktif
18 sanggar 24 sanggar
Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Pengembangan Seni dan Budaya
dilaksanakan melalui 7 Program dan 14 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam
APBD Tahun 2014 sebesar Rp.4.341.002.000,- dengan realisasi Rp.2.647.601.932,-
Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
6. Program Pengembangan Kemitraan
7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Analisa keberhasilan
Keberhasilan capaian sasaran ini didukung oleh banyak hal, diantaranya sebagai berikut :
1. Penampilan atraksi seni dan budaya sebagai media promosi di luar dan dalam
KotaPadang Panjang.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan seni dan budaya
yang ada di Kota Padang Panjang.
SASARAN
49 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan bertujuan untuk meningkatkan
perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan demi terwujudnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxli
keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai. Untuk
mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan pemberdayaan perempuan. Peningkatan
pemberdayaan perempuan ini dapat dilihat antara lain dari Indeks Pembangunan Gender
(IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG)
merupakan ukuran yang mencerminkan terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam
memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta
memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Sementara itu Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi
dan politik dalam pengambilan keputusan. Prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh
mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapatdimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan 2
(dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sebesar
98,69% dengan predikat sangat baik. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :
Capaian Sasaran Empat Puluh Sembilan
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. IPG Kota Padang Panjang % 78,22 78,32*) 100,13
2. Meningkatnya IDG Kota Padang Panjang
% 77,06 74,94*) 97,25
*) angka proyeksi
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Angka IPG di Kota Padang Panjang
Pada tahun 2014 target IPG di Kota Padang Panjang adalah 78,22% dan diproyeksikan
melebihi target yaitu 78,32 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,13% dengan predikat
memuaskan. Angka IPG belum dipublikasikan secara resmi oleh BPS sehingga
digunakan angka proyeksi yang di keluarkan oleh BAPPEDA Kota Padang Panjang.
Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencerminkan terwujudnya Kesetaraan
dan Keadilan Gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara
perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxlii
kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari
pembangunan di Kota Padang Panjang.
2. Meningkatnya IDG di Kota Padang Panjang
Pada tahun 2014 target IDG di Kota Padang Panjang adalah 77,06% dan diproyeksikan
tercapai dibawah target yaitu 74,94 sehingga capaian kinerjanya adalah 97,25% dengan
predikat sangat baik. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan
kondisi terkini (riil) perempuan sehubungan dengan peranannya dalam pengambilan
keputusan di berbagai bidang kehidupan.
Adapun gambaran capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014
Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2018
IPG Kota Padang Panjang 78,32*) 80,00 %
Meningkatnya IDG Kota Padang Panjang 74,94*) 81,00 %
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan
Perempuandilaksanakan melalui 5 Program dan 14 Kegiatan dengan Anggaran yang
disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 2.541.933.050,- dengan Realisasi Rp.
2.180.974.113,- Adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
4. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal
5. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan
Analisa keberhasilan/kegagalan
Secara umum, capaian kinerja sasaran ini bisa dikatakan berhasil dengan kategori sangat
baik dengan capaian rata-rata 98,69.% adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1. Tersedianya Anggaran Berbasis Gender di Kota Padang Panjang
2. Sudah terbentuknya POKJA PUG di Kota Padang Panjang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxliii
3. Sudah adanya lembaga yang menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
yaitu Lembaga P2TP2A
4. Kota Padang Panjang sudah mendapat Penghargaan Menuju Kota Layak Anak
Kategori Pratama
5. Adanya Komitmen Kepala DaerahDalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SASARAN
50 MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN
Pembangunan suatu daerah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari
masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah haruslah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada
pengecualian.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan diwujudkan melalui
keikutsertaan wakil masyarakat yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat daerah,
peran serta masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan daerah setiap tahunnya di
kegiatan musrenbang dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan secara
sukarela melalui kegiatan manunggal sakato sebagai salah satu wujud semangat gotong
royong dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka
capaian kinerja sasaran sebesar 116,85 % dengan predikar predikat memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan :
Capaian Sasaran Lima Puluh
No Indikator Kinerja
Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang
% 97,16 97,19 100, 03
2. Meningkatnya jumlah usulan musrenbang kecamatan tertampung di APBD
% 61,20 63 102,9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxliv
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam BBGRM
% 470 263, 88 56,15
4. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat
% 36 75 208,33
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang
Pencapaian indikator kinerja meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir
musrenbang tahun 2014 ditargetkan mencapai 97,19% sehingga capaian kinerjanya
adalah sebesar 100,03% dengan predikat memuaskan. Capaian ini menurun
dibandingkan tahun 2013 dimana capaian kinerjanya sebesar 100,57%. Namun jika
dilihat dari realisasinya terjadi peningkatan dibanding tahun 2013 dimana hanya
terealisasi 95,54%.
2. Meningkatnya jumlah usulan musrenbang kecamatan tertampung di APBD
Pencapaian indikator meningkatnya jumlah usulan musrenbang kecamatan
tertampung di APBD tahun 2014 mencapai 63% sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 102,9% dengan predikat memuaskan. Capaian ini meningkat dibandingkan
tahun 2013 yang tercapai sebesar 102,02%.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam BBGRM
Partisipasi masyarakat melalui kegiatan BBGRM tahun 2014 mencapai 263,88%
sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 56,15% dengan predikat cukup.
Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2013, dimana pada tahun 2013
capaiannya sebesar 450%.
4. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat pada tahun 2014 ditargetkan
36% dan dapat terealisasi 75% sehingga capaian kinerjanya 208,33% dengan
predikat memuaskan.
Adapun gambaran capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi Target Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxlv
Tahun 2014 2018
Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang
97,16% 99%
Meningkatnya jumlah usulan musrenbang kecamatan tertampung di APBD
61,20% 70%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam BBGRM
470% 550%
Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat 36% 100%
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan dilaksanakan melalui 5 Program dan 30 Kegiatan dengan anggaran yang
disediakan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp 2.585.768.400,- dengan realisasi Rp
2.309.348.250,-
Adapun program yang mendukun pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Analisa keberhasilan/kegagalan
Dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan dalam sasaran ini,3 (tiga) diantaranya dapat tercapai sesuai target. Sedangkan satu indikator tercapai di bawah target.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1. Adanya bimbingan teknis bagi fasilatator kelurahan se Kota Padang Panjang sebelum
dimulainya pelaksanaan musrenbang.
2. Keterlibatan SKPD dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota.
3. Adanya pelaksanaan investigasi musrenbang
Sementara itu, tidak tercapainya indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
BBGRM dikarenakan tidak adanya dana/bantuan stimulan BBGRM tahun 2014, sehingga
kegiatan fisik yang telah direncanakan disetiap kelurahan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini
berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxlvi
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dimana pemberian hibah tidak dapat
diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran kepada organisasi kemasyarakatan.
Strategi pemecahan masalah:
Perlunya dilakukan penganggaran Dana/bantuan stimulan dalam kegiatan/DPA SKPD tahun
berikutnya. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam BBGRM. Selain itu
perlu dilakukan pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga muncul
pemahaman bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu harus tergantung dana hibah/stimulan,
misalnya berasal dari swadaya masyarakat.
SASARAN
51 MENEKAN ANGKA KELAHIRAN
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai
237,6 juta jiwa dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,49 per tahun. Jika
pertumbuhan penduduk tetap 1,49 % maka secara kuantitas penduduk Indonesia tumbuh 3,5
– 4 juta per tahun. Kondisi tersebut membawa dampak dan pengaruh terhadap seluruh aspek
pembangunan nasional. Disatu sisi jumlah anak yang banyak akan menurunkan kemampuan
investasi sumber daya manusia (SDM) dalam keluarga. Menyadari hal itu, Pemerintah Kota
Padang Panjang telah menetapkan sasaran Menekan Angka Kelahiran dengan 5 indikator
kinerja.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menekan Angka Kelahiran dengan 5 (lima) indikator
kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sebesar 110,97% dengan
predikat Memuaskan.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan seperti
terlihat pada tabel berikut ini:
Capaian Sasaran Lima Puluh Satu
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
Target Realisasi % Capaian
1. Menurunnya angka kelahiran % 2.04% 2.03% 100.49
2. Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Baru
%
77,28 100,34% 129,84
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxlvii
3. Menurunnya cakupan PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun
%
4.10
4.07%
100,73
4. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif.
%
73.60
71.60
97,28
5. Meningkatnya cakupan anggota sasaran BKB, BKR, BKL dan sasaran UPPKS untuk ber KB.
%
83.00
105.00
126,51
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Menurunnya angka kelahiran di Kota Padang Panjang tahun 2014 ditargetkan 2, 04
% dapat diturunkan menjadi 2.03 % sehingga capaian kinerjanya 100.49 % dengan
prediket Memuaskan
2. Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Baru di Kota Padang
Panjang tahun 2014 ditargetkan 77,28% dapat tercapai 100,34% sehingga capaian
kinerjanya 129,84% dengan predikat Memuaskan.
3. Menurunnya cakupan PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun tahun 2014
ditargetkan 4,10% dapat tercapai 4,07% sehingga capaian kinerja 100,73 % dengan
predikat Memuaskan.
4. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif tahun
2014 ditargetkan sebesar 73.60 baru dapat dicapai 71.60 sehingga capaian kinerja
menjadi 97,28% dengan predikat Memuaskan.
5. Meningkatnya cakupan anggota sasaran BKB, BKR, BKL dan sasaran UPPKS untuk
ber KB tahun 2014 ditargetkan 83% dan dapat dicapai 105%, Sehingga capaian
kinerja 126% dengan predikat sangat baik.
Adapun gambaran capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 terhadap target kinerja
Renstra tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013 – 2018
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2018
Menurunnya angka kelahiran 2,03 % 1,8 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxlviii
Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Baru
100,39 % 80 %
Menurunnya cakupan PUS yang istrinya
berusia dibawah 20 tahun
4,10 % 2,5 %
Meningkatnya cakupan sasaran
pasangan usia subur menjadi peserta
KB Aktif.
71,60 % 80 %
Meningkatnya cakupan anggota sasaran
BKB, BKR, BKL dan sasaran UPPKS
untuk ber KB.
83,00 % 95 %
Untuk mendukung pencapaian sasaran menekan angka kelahiran dilaksanakan melalui 4
Program dan 13 Kegiatan dengan Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2014
sebesar Rp. 2.104.148.000- dengan Realisasi Rp.1.837.752.700- Adapun program yang
dilaksanakan adalah :
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
Analisa keberhasilan
Keberhasilan dalam menekan angka kelahiran di Kota Padang Panjang didukung oleh banyak
faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Adanya kerjasama antar lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Kecamatan,
Kelurahan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan
2. Di dukung oleh 520 Kader KB di Tingkat Kelurahan
3. Di dukung oleh 27 kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)
4. Adanya kerjasama dengan mitra kerja terkait yang digunakan dalam momen-momen
tertentu seperti Ulang Tahun IBI, TNI, PKK dalam Pencapaian Peserta KB
5. Di dukung oleh Kelompok BKB, BKR, dan BKL sebanyak 89 kelompok dan 42
kelompok UPPKS
6. Tersedianya sarana 1 (satu) unit Mobil Penerangan, 1 (satu) unit Mobil Pelayanan, dan
1 (satu) unit Mobil Pembawa Akseptor KB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cxlix
B. Realisasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi anggaran pada tiap-tiap sasaran perlu dilakukan analisis guna mendapatkan bahan
dalam pengalokasian dana pada tahun berikutnya. Anggaran yang dianalisis sebatas
anggaran belanja langsung SKPD dan merupakan program/kegiatan strategis, sedangkan
belanja tidak langsung belum dianalisis. Anggaran dan realisasi yang dialokasikan kepada
tiap-tiap sasaran tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cl
BAB
IV
KKEESSIIMMPPUULLAANN
enyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang
Panjang Tahun 2014 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, merupakan salah satu bentuk pemenuhan
kewajiban Akuntabilitas Pemerintah Daerah sekaligus dalam rangka memenuhi
amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil analisa terhadap proses
penyusunan Laporan Kinerja dan pengukuran capaian indikator sasaran selama tahun 2014
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014
ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sebagaimana yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014.
2. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 ini
telah dianalisis sebanyak 51 sasaran dengan 126 indikator. Secara umum capaian
kinerja tahun 2014 telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan klasifikasi
“memuaskan”, sesuai indikator tingkat capaian kinerja output dan outcome. Sedangkan
realisasi keuangan rata-rata mencapai 75,02%. Hasil capaian atas 126 indikator kinerja
sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:
No
Sasaran Strategis
Target Indikator Kinerja
Sasaran (Output)
(indikator)
Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)
Memuaskan (100% sd > 100%)
(indikator)
Sangat Baik (85% sd < 100%
(indikator)
Baik (70% sd < 85%)
(indikator)
Cukup (55% sd < 70%)
(indikator)
Kurang /Gagal
(0 sd < 55% (indikator)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien
7 5 1 - 1 -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cli
2 Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas
1 1
3 Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku
1 1
4 Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
1 1
5 Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
2 2
6 Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi 1 1
7 Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas
1 1
8 Menuntaskan program wajar 12 tahun 7 7
9 Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional
4 4
10 Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
1 1
11 Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini 4 4
12 Membangun jiwa enterpreneurship islam siswa
1 1
1 2 3 4 5 6 7 8
13 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan
4 2 1 1
14 Peningkatan PHBS 7 6 1
15 Meningkatkan status gizi masyarakat 1 1
16 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar
1 1
17 Peningkatan sarana dan 1 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 clii
prasarana pelayanan kesehatan
18 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD 5 5
19 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD 2 2
20 Peningkatan mutu pelayanan 2 1 1
21 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 1 1
22 Meningkatnya pendapatan masyarakat 1 1
23 Meningkatnya PDRB sektor tersier 1 1
24 Berkembangnya industri pariwisata 2 2
25 Meningkatnya Produktivitas Petani 5 5
26 Optimalisasi kelembagaan UMKM 3 1 2
27 Meningkatnya produksi industri kapur 2 1 1
28 Meningkatnya nilai investasi 1 1
29 Pemberdayaan pelaku IKM unggulan 2 2
30 Meningkatnya peran lembaga Penyaluran Dana Bergulir
2 1 1
31 Pengembangan sektor koperasi 4 4
32 Peningkatan daya saing industri kulit 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8
33 Terbentuknya kawasan strategis pariwisata
1 1
34 Optimalisasi kawasan perdagangan Bukit Surungan
2 1 1
35 Mengembangkan kawasan pasar pusat
1 1
36 Meningkatkan iklim usaha/perdagangan yang kondusif
2 2
37 Terbentuknya kawasan pertanian terpadu 1 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cliii
38 Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10%
2 2
39 Mengurangi Timbulan Sampah 1 1
40 Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan SDA 1 1
41 Meningkatnya area resapan air 1 1
42 Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
11 7 4
43 Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya
1 1
44 Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat 3 2 1
45 Meningkatknya kemandirian organisasi pemuda 1 1
46 Meningkatkan prestasi olahraga
1 1
47 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK
5 4 1
48 Meningkatnya kegiatan seni dan budaya 1 1
49 Meningkatnya pemberdayaan perempuan 2 1 1
50 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8
51 Menekan angka kelahiran 5 4 1
126 101 14 4 3 4
Hasil capaian atas 126 indikator sasaran yang dinilai dari indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut:
Terlaksana dengan “Memuaskan” sebanyak 101 indikator sasaran strategis
atau sebesar 80,16%.
Terlaksana dengan “Sangat Baik” sebanyak 14 indikator sasaran strategis atau
11,11%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014 cliv
Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 4 indikator sasaran strategis atau 3,17%.
Terlaksana dengan “Cukup” sebanyak 3 indikator sasaran strategis atau 2,38%.
Terlaksananya dengan “Kurang” sebanyak 4 indikator sasaran strategis atau 3,17%.
Adapun capaian atau Realisasi keuangan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
sebesar Rp. 102.398.264.426,- atau 75,02%.
Masih terdapat adanya capaian indikator kinerja sasaran yang belum optimal atau belum
mencapai 100%, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat
internal seperti keterbatasan kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung, maupun pengaruh faktor eksternal seperti perubahan peraturan dan kebijakan
dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Untuk itu, di masa mendatang perlu ditingkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana
pendukung serta kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang
sesuai dengan peraturaturan yang berlaku.
SSTTRRAATTEEGGII PPEEMMEECCAAHHAANN MMAASSAALLAAHH
Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang pada masa yang akan
datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain sebagai
berikut:
1. Meningkatkan komitmen terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya dalam hal
akuntabilitas kinerja
2. Optimalisasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada masing-masing
satuan kerja.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pada Organisasi Perangkat Daerah.
4. Penyusunan anggaran agar mengacu sepenuhnya pada anggaran kinerja yang
berorientasi kepada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
5. Optimalisasi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan.