draft renstra - bpbd.riau.go.idbpbd.riau.go.id/index.php/download/download_renstra/file... ·...
TRANSCRIPT
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
1
DRAFT RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI RIAU
2014 - 2019
Jalan Jenderal Sudirman No. 438, Telp. (0761) – 855734
PEKANBARU 28141
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
2
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya,
sehingga Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Riau Tahun 2014-2019 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melihat perkembangan
situasi terkini di Provinsi Riau.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan
atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. BPBD
telah merespon Undang-undang tersebut dengan menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2019
dan menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Riau.
Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional 2014-2019 tentang Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Bencana, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun
untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan
memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi
acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau.
Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh
tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan
dalam mewujudkan Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi Bencana.
Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, Terima kasih.
Pekanbaru, 3
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU,
H. EDWAR SANGER, SH, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19610212 198908 1 001
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan
menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
bersifat indikatif.Perencanaan strategis SKPD mutlak diperlukan sejalan pendekatan
perencanaanpembangunan sebagaimana Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap Daerah harus
menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan
tahunan.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa
setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi
pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk
melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban
kinerja instansi pemerintah.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
4
Sejak Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Riau telah berkomitmen untuk mewujudkan Ketangguhan
Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana. Intensitas bencana yang semakin tinggi
dikarenakan semakin menurunnya kualitas Lingkungan Hidup ditambah lagi dengan
perubahan iklim sehingga Provinsi Riau memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana.
Melihat semakin berat tantangan yang dihadapi dan berdasarkan pengalaman yang
sudah dijalani, perlu dilakukan review terhadap Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019 agar bisa lebih peka terhadap situasi yang
sedang terjadi dan pengurangan resiko bencana yang menjadi prioritas dalam
penanggulangan bencana bisa dipersiapkan lebih komprehensif, efektif dan tepat sasaran.
Kekuatan sumber daya yang ada, kelembagaan, dan anggaran perlu disinergikan
dalam serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pencegahan bencana, tanggap
darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi dampak bencana yang bersentuhan langsung kepada
masyarakat luas, sehingga arah kebijakan penanggulangan bencana dampaknya bisa
dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu
dilakukan penyesuaian rencana strategis, salah satunyauntuk dapat mewujudkan slogan
“Riau Tanpa Asap”.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014-2019
dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem,
mekanisme, proses dan prosedur tentang rencana strategis, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
5
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
6
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi
vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Rencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penanggulangan bencana Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
7
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penanggulangan bencana Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanggulangan bencana
Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Riau;
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan
Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17);
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap
Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 61)
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
8
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 4);
32. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
33. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun
2014-2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014-2019
dimaksudkan sebagai upaya mendokumentasikan rencana strategis organisasi yang
dijadikan acuan dan pedoman atau dasar rujukan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dalam bidang penanggulangan bencana selama periode
tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:
1. Menjadi pedoman baku dalam penyelenggaraan tugas-tugas administratif pemerintahan
secara efektif dan sistematis;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar fungsi
pemerintah daerah dalam ruang dan waktu;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
1.4 Definisi-Definisi Dalam Penanggulangan Bencana
a. Daerah adalah Provinsi Riau;
b. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau;
c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
9
d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB
adalah lembaga pemerintah non-depertemen yang dipimpin oleh pejabat
setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang
menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah perangkat Daerah Provinsi Riau yang dibentuk dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi menyelanggrakan penanggulangan
bencana.
f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Benacana Daerah Provinsi
Riau secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah yang tugas dan
fungsi sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Riau.
g. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
factor alam dan/atau factor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, keusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.
h. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena
alam, tsunami, banjir, kekeringan, angina topan, tanah longsor, kebakaran
hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
i. Penanggulangan Bencana Alam adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi
pra bencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana.
j. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan
ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam
bencana.
k. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta
benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
l. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdaya guna.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
10
m. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan secara
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu
tempat oleh lembaga yang berwenang.
n. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana.
o. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang
memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu
mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan
sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.
p. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, meliputi kegiata evakuasi koorban, penyelamatan nyawa dan harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta
pemulihan darurat prasarana dan sarana.
q. Tim Reaksi Cepat BPBD yang selanjutnya disingkat TRC BPBD adalah tim yang
ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan
kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan
dukunganpendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
r. Korban Bencana Alam adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana alam.
s. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana, yang terdiri
dari rehabilitasi dan rekontruksi.
t. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public
sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
u. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hokum dan ketertiban, dan
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat
pada wilayah pasca bencana.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
11
v. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana Alam adalah kegiatan
penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan
digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca
bencana.
w. Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam adalah bantuan untuk memenui
kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
x. Dana Penanggulangan Bencana Alam adalah dana yang digunakan bagi
penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat,
pemulihan dini dan/atau pascabencana.
y. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
z. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjtnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014-2019 ini
disusun dengan sistemtika penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
2.2 Sumber Daya BPBD Provinsi Riau dalam penyelengaraan tugas pokok dan
Fungsi
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Riau
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
12
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Evaluasi RPJMD Provinsi Riau
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi BPBD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
4.3. Strategi dan Kebijakan BPBD
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
5.2. Indikator Kerja
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII. PENUTUP
BAB II
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
13
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
a) Penyusunan kebiajakan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang
pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang
pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada unsur
pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang
kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pada
unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan,
bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terki dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau sebagai berikut :
I. Kepala Badan Ex. Officio Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang membawahi Unsur
Pengaarah dan Unsur Pelaksana, namun hingga saat ini Unsur Pengarah BPBD
Provinsi Riau belum dibentuk dikarenakan keterbatasan anggaran.
II. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan, membawahi:
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
14
1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program,
pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian,
membawahi :
1. 1 Sub Bagian Perencanaan Program, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan
penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan;
1. 2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola
keuangan serta menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan
anggaran ;
1. 3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah
tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan
serta mengelola administrasi kepegawaian.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan dan fasilitasi penyelenggaran pencegahan pada situasi tidak terjadi
bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana, terdiri atas :
2.1 Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana
penanggulangan bencana, menfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana,
penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana; dan
2.2 Sub Bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan
terhadap ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan
penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis
penanggulangan bencana.
3. Bidang kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan,
pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi
penyelenggaran penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup
dasar dan logistik pada saat tanggap darurat, terdiri atas :
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
15
3.1 Sub Bidang penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan
sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana; dan
3.2 Sub Bidang distribusi dan logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat
kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan
kebutuhan dasar dan logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan
akibat bencana, terdiri atas :
4.1 Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan
akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan
lingkungan, prasarana dan prasarana umum dan keagamaan, pemulihan
sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan
fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban; dan
4.2 Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi rekonstruksi sosial,
ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan
kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia
usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi
sosial, ekonomi dan budaya.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
16
Bidang KedaruratanBidang Kedaruratan
Subbidang Penyelamatan dan
Evakuasi
Subbidang Penyelamatan dan
Evakuasi
Subbidang Distribusi dan
Logistik
Subbidang Distribusi dan
Logistik
Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan
Subbagian Keuangan dan
PerlengkapanSubbagian Perencanaan
Program
Subbagian Perencanaan
Program Subbagian UmumSubbagian Umum
Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Subbidang RehabilitasiSubbidang Rehabilitasi
Subbidang RekonstruksiSubbidang Rekonstruksi
Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Subbidang PencegahanSubbidang Pencegahan
Subbidang KesiapsiagaanSubbidang Kesiapsiagaan
SekretariatSekretariat
SatgasSatgas
Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional
Kepala BadanKepala Badan
Unsur PengarahUnsur Pengarah Unsur PelaksanaUnsur Pelaksana
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU
Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
17
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.2.1 Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya yang dimilki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang
peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah
sebanyak 49 orang. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Penanggulangan
Bencana DaerahProvinsi Riau:
1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Gaji.
Tabel 2.1.
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
No GOLONGAN RUANG GAJI JUMLAH %
1 Golongan IV 9 18, 37 %
2 Golongan III 30 61,22 %
3 Golongan II 10 20, 41 %
4 Golongan I 0 0 %
JUMLAH 49 100 % Sumber Data : Juli 2017
Jika melihat pada tingkat Golongan Ruang Gaji aparatur BPBD Provinsi Riau,
secara total berjumlah 49 orang dengan komposisi pegawai didominasi oleh Golongan III
sebanyak 30 Orang atau 61%, Sedang Golongan Ruang Gajiterkecil adalah Golongan II
berjumlah 10 orang atau sekitar 21%.
Sedangkan bila diklasifikasikan Berdasarkan Golongan Ruang Gaji, maka
sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1. pegawai BPBD Provinsi Riau terbanyak berada pada
golongan III, atau sejumlah 30 orang (63%).
9 Org
30 Org
10 Org
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
18
Gambar 2.2.
Keadaan Golongan Ruang Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)
BPBD Provinsi Riau Tahun 2017
2. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan
Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau berjumlah 49 orang, berdasarkan
Jabatan terbagi dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.2 berikut
ini :
Tabel 2.2.
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan
No JABATAN/ESELON JUMLAH %
1 Eselon II 1 2,04 %
2 Eselon III 4 8,16 %
3 Eselon IV 9 18,37 %
4 Staf/Non Struktural 35 71,43 %
Jumlah 49 100 % Sumber Data : Juli 2017
Dari sejumlah 49 pegawai BPBD Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan
eselon II, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau; 4 orang dengan jabatan eselon III,
yang terdiri dari Sekretaris dan 3 Kepala Bidang, serta 9 eselon IV, dan sisanya adalah staf.
Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau.
Hingga Perubahan Renstra BPBD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, kondisi pejabat
Eselon Pada BPBD Provinsi Riau telah terpenuhi dan tidak terdapat kekosongan jabatan
sebagaimana yang ditunjukan pada Tabel 2.2 diatas.
Secara Sederhana Gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat pada Gambar berikut :
1 Org 4 Org
9 Org
35 Org
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
19
Gambar 2.3.
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan
3. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Dari data pada Tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN)
dilingkungan BPBD Provinsi Riau didominasi oleh tingkatan Strata I (S.1) yang
berjumlah 21 orang atau 43%.
Tabel 2.3.
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
No PENDIDIKAN JUMLAH %
1 Strata 2 (S-2) 10 20,41 %
2 Strata 1 (S-1) 21 42,86 %
3 Diploma 3 5 10,20 %
4 SLTA/SMK/KPAA 12 24,49 %
5 SLTP 1 2,04 %
JUMLAH 49 100 % Sumber Data : Juli 2017
Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
cukup Baik, dimana dari 49 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 31 orang
atau 63,27 % berpendidikan Sarjana Strata I dan Sarjana Strata II. Secara sederhana
dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 2.4.
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
menurut Tingkat Pendidikan Formal
4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan
10 Org
21 Org
5 Org
12 Org
1 Org
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
20
Data pada Tabel 2.4. Mengambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah
mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 19 orang.
Tabel 2.4.
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
No TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 Diklatpim IV 11
3 Diklatpim III 6
4 Diklatpim II 2
5 Diklatpim I 0
JUMLAH 19 Sumber Data : Juli 2017
Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan perjenjangan dapat
dilihat pada gambar berikut ini :
Gambar 2.5.
Tingkat Pendidikan Perjenjangan Pegawi Negeri Sipil
Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Riau Tahun 2016
2.2.2. Fasilitas Penunjang (Perlengkapan Kantor)
Dalam kaitannya untuk mendukung pekerjaan, BPBD Provinsi Riau dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Gedung yang terdiri 3 (tiga) lantai. Setiap lantai dan
ruangan kerja dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC)
11 Org
6 Org
2 Org
0 Org
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
21
dan didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Komputer, Printer,
Mesin Scanner dan Fotocopi, kendaraan dinas, serta jaringan WiFi untuk
mempermudah akses informasi global.
Tabel 2.5
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBD Provinsi Riau
s.d Tahun Anggaran 2017
No. NAMA BARANG
JUMLAH
(DALAM
BIDANG/UNIT/BUAH)
Mesin dan Peralatan 985
Alat-alat Besar 122
Alat-Alat Besar Darat 5
1 Genset 1 Unit
3 Forklift 1 Unit
4 Alat Pengangkat Lain-lain 3 Unit
Alat-alat Bantu 117
4 Alat Pompa 13 Unit
5 Mesin pompa apung porTabel 10 Unit
6 Mesin pompa air jinjing 36 Unit
7 Tangki lipat 1000 liter 10 Unit
8 Tangki lipat 2000 liter 12 Unit
9 Tangki lipat 4000 liter 5 Unit
10 Selang ukuran 1,5 inchi (50 gulung) 1 Unit
11 Selang ukuran 2,5 inchi (15 gulung) 1 Unit
12 Y connection 10 Unit
13 Nozzle 10 Unit
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
22
14 Tangga 2 Unit
15 Genset 4 Unit
16 Alat Fogging 1 Unit
17 Alat Fogging 1 Unit
18 Mesin Pompa air 1 Unit
Alat-alat Angkutan 27
Alat Angkutan Darat Bermotor 5
19 Mobil Jeep 1 Unit
20 Station Wagon 1 Unit
21 Station Wagon 1 Unit
22 Station Wagon 1 Unit
23 Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) 1 Unit
Alat Angkutan Apung Bermotor 10
23 Mesin tempel perahu karet 10 Unit
Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor 12
25 Perahu karet Cruiser CRD-al 430R 2 Unit
25 Perahu karet Cruiser CRD-al 500R 10 Unit
Alat Bengkel dan Alat Ukur 50
Alat Bengkel Bermesin 1
26 Perkakas Bengkel Lain-lain 1 Set
Alat Bengkel Tak Bermesin 41
27 Peralatan Tukang Besi Lain-lain 41 Buah
Alat Ukur 8
28 Global Postioning System 7 Buah
29 System Peringatan Dini Banjir 1 Buah
Alat Kantor dan Rumah Tangga 470
Alat Kantor 47
30 AC (Air Conditioner) 2 Unit
31 Alat Pendingin ( AC ) 4 Unit
32 Filling Cabinet 7 Unit
33 Lemari kaca 4 Unit
34 Lemari Arsip Pintu Sorong Kaca 3 Unit
35 Mesin Hitung 1 Unit
36 Lemari kayu 3 Unit
37 Filling Kabinet 8 Unit
38 Air Conditioner 6 Unit
39 AC standing floor 1 Unit
40 Papan visual elektronik 1 Unit
41 Lemari arsip pintu sorong 4 Unit
42 Lemari Tempat Photo 1 Unit
43 Alat Absensi 2 Unit
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
23
Alat Rumah Tangga 150
44 Kursi Kerja 6 Buah
45 Tenda 10 Buah
46 Kulkas 5 Buah
47 Kompor set lapangan 2 Buah
48 Dispenser 1 Buah
49 Penyekat ruangan 1 Buah
50 Matras 8 Buah
51 Sleeping bad 8 Buah
52 Lemari Arsip 2 Buah
53 Vitrage/gorden 1 Buah
54 Tenda 1 Buah
55 Neon box visi misi 1 Buah
56 Vitrage/gorden 1 Buah
57 Neon box logo prov. Riau 1 Buah
58 Neon box logo BPBD 1 Buah
59 Neon box struktur orgnanisasi 1 Buah
60 Neon box plang nama 1 Buah
61 Meja Rapat 1 Buah
62 Lemari Arsip 3 Buah
63 Exhaust Fan 6 Buah
64 Meja Receptionis 1 Buah
65 Televisi LED 60 Inchi 1 Buah
66 Lemari Arsip Pintu Sorong 4 Buah
67 Vacuum Cleaner 1 Buah
68
Rak Besi 30 meter (Ukuran Panjang 4,95 M x
Tinggi 2 m x 3 Buah)
1
Buah
69 Lemari Arsip pintu besi 4 Buah
70 Rak besi gudang logistik (47 meter) 1 Buah
71 Dispenser 3 Buah
72 Pemanas air tenaga surya 1 Buah
73 Televisi LED 32 inchi 2 Buah
74 Lampu hias (2 roll) 1 Buah
75 Lampu gantung 1 Buah
76 Kursi Sofa 2 Buah
77 Kursi Tunggu 6 Buah
78 Tenda pengungsi bencana 4 Buah
79 Velbed 56 Buah
Peralatan Komputer 106
78 Komputer Mainframe / Server 2 Unit
79 PC Unit 2 Unit
80 komputer/PC 1 Unit
81 Komputer Notebook 1 Unit
82 Komputer Mainframe / Server 1 Unit
83 Komputer / Notebook 2 Unit
84 Printer 3 Unit
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
24
85 Unit Power Supply 1 Unit
86 UPS/Stabilizer 1 Unit
87 Komputer/PC 9 Unit
88 Komputer Notebook 2 Unit
89 Printer Laser Jet 1 Unit
90 Printer Ink Jet 4 Unit
91 Komputer/PC 12 Unit
92 Komputer Note Book 2 Unit
93 Printer Ink Jet 5 Unit
94 Printer Laser Jet 5 Unit
95 UPS/Stabilizer 3 Unit
96 Printer 5 Unit
97 Komputer notebook 5 Unit
98 Printer 5 Unit
99 Printer Ink Jet Warna 6 Unit
100 Komputer/PC 4 Unit
101 Laptop 2 Unit
102 Komputer/PC 4 Unit
103 Tabelt/Tab 2 Unit
104 Laptop 2 Unit
105 Standing Computer Pendukung Website 1 Unit
106 Komputer/PC 2 Unit
107 Printer Dot Matrik 1 Unit
108 Printer Laserjet Warna 4 Unit
109 UPS 2 Unit
110 Hardisk External 4 Buah
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 167
111 Meja Kerja 8 Buah
112 Meja Kerja Anggota TRC 30 Buah
113 Meja Kerja 41 Buah
114 Kursi Kerja Anggota TRC 80 Buah
115 Kursi Kerja 5 Buah
116 Meja staf partisi 3 Buah
Alat Studio dan Alat Komunikasi 119
Alat Studio 17
117 Kamera SLR 1 Buah
118 Proyektor/Infocus Sony VPL-EX 222 1 Buah
119 Proyektor 2 Buah
120 Kamera CCTV Avtech 1 Buah
121 Kamera/CCTV 1 Buah
122 Kamera Digital Nikon 1 Buah
123 Kamera 3 Buah
124 LED Proyektor/Infokus 1 Buah
125 Kamera DSLR + Lensa Kit 1 Buah
126 Kamera DSLR + Lensa Kit 1 Buah
127 Kartu Penyimpanan Media Ukuran 16 GB 4 Buah
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
25
Alat Komunikasi 102
128 Sound System 1 Unit
129 Radio SSB 1 Unit
130 Radio HT/FM 63 Unit
131 Antena/Tower (Repeater) 1 Unit
132 Pesawat UAV Copter (11 unit) 11 Unit
133 Pesawat UAV Fix Wings (1 unit) 1 Unit
134 Battery Choper (22 unit) 22 Buah
135 Battery Fix Wings (2 unit) 2 Buah
Alat-alat Kedokteran
Alat Kedokteran 106
136 Oxigen 101 Buah
137 Oxigen 1 Buah
138 Tandu 2 Buah
139 Folding bad aluminium 2 Buah
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Persenjataan Non Senjata Api 91
140 Gri-gri 2 Buah
141 Binacular 2 Buah
142 Gri-gri 2 Buah
143 Ascender 2 Buah
144 Full body hernes 2 Buah
145 Tendem 2 Buah
146 Kunci pintu otomatis 1 Buah
147 Kunci pintu otomatis 1 Buah
148 Baju lapangan anti flame resistent (12 set) 12 Buah
149 Baju pakaian tahan api pemadam kebakaran 13 Buah
150 Sarung tangan pemadam kebakaran 13 Buah
151 Sepatu pemadam kebakaran 13 Buah
152 Helem pemadam kebakaran 13 Buah
153 Masker 13 Buah Sumber Data : Juli 2017
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.3.1. Evaluasi Kinerja BPBD Provinsi Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau terbentuk pada Tahun
2010 dan memiliki anggaran mulai pada Tahun 2011. Dalam kurun waktu 2011 –
2013 BPBD Provinsi Riau terus melakukan pembenahan untuk penguatan
kelembagaan untuk pencapaian Visi dan Misi BPBD Provinsi Riau.
Hasil evaluasi kinerja BPBD Provinsi Riau secara umum dapat dilihat dari
anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang bersumber dari APBD Provinsi
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
26
Riau dapat dilihat pada tabel 2.6. sebagai berikut :
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
27
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
PROGRAM DAN KEGIATAN Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Rata-Rata Pertumbuhan Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
-Belanja Pegawai 2,120,666,079
3,085,476,800
4,333,783,628
747,121,990
3,078,751,377
3,931,431,529
964,810,721
1,248,306,828
402,352,099
-Belanja Bunga
-Belanja Subsidi
-Belanja Hibah
-Belanja Bantuan Sosial
-Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
-Belanja Tidak terduga
-Belanja langsung
-Belanja Pegawai 79,200,000
110,880,000
74,400,000
102,060,000
31,680,000
8,820,000
-Belanja barang dan Jasa 5,800,000
5,000,000
5,800,000
4,987,600
- 800,000
12,400
Belanja Modal 147,850,000
265,214,250
145,784,100
251,735,000
117,364,250
13,479,250
TOTAL 3,318,326,800
4,714,877,878
3,304,735,477
4,290,214,129
964,810,721
1,396,551,078
424,663,749
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
28
2.3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Rincian evaluasi kinerja kegiatan BPBD Provinsi Riau berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada capaian kinerja yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan pada periode sebelum tersusunnya Renstra ini :
Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau
No Indikator Kinerja Target
SPM Target IKU
Taerget
Indikator
Lainya
Target Renstra SKPD Tahun Target Renstra SKPD Tahun 2017 Target Renstra SKPD Tahun 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 Jumlah Dokumen Ranperda 1 Dokumen 1 1 100%
tentang Penanggulangan
Bencana
2
Jumlah Dokumen Naskah
Akademik Perda 1 Dokumen 1 1 100%
Provinsi Riau tentang
Penanggulangan Bencana
3
Jumlah Peralatan Tim Reaksi
Cepat 2 Paket 1 1 1 1 100% 100%
4
Jumlah peralatan
Komunikasi 2 Paket 1 1 1 1 100% 100%
5
Jumlah Sarana, Data, dan
Informasi tentang 1 Paket 1 1 100%
Kebencanaan
6
Jumlah DED Pembangunan
Gedung Kantor 1 Dokumen
1
1
100%
7
Persentase Pembagunan
Gedung Kantor 100%
100%
100%
100%
8
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembagunan 1 Dokumen 1 1 1 1 1 1
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
29
No Indikator Kinerja Target
SPM Target IKU
Taerget
Indikator
Lainya
Target Renstra SKPD Tahun Target Renstra SKPD Tahun 2017 Target Renstra SKPD Tahun 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
9
Jumlah Dokumen Rencana
Program dan 1 Dokumen 1 1 100%
Kegiatan APBD
10 Jumlah Dokumen Renja 1 Dokumen 1 1 100%
11
Jumlah Dokumen Renja,
LAKIP, RKT dan 4 Dokumen 4 4 400%
Penja pada SKPD
12
Jumlah Dokumen Potensi
Sumber Daya 2 Dokumen 1 1 1 1 100% 100%
Dalam Penanggulangan
Bencana
13
Jumlah Dokumen Rencana
Kontijensi 2 Dokumen 1 1 1 1 100% 100%
14
Jumlah Dokumen Peta
Resiko Bencana 1 Dokumen 1 1 100%
15
Jumlah Pamvlet tentang
Penanggulangan 1 Paket 1 1 100%
Bencana
16
Jumlah Buku Pemutahiran
Data Daerah 1 Jenis 1 0 1 0 100% 0%
Rawan Bencana
17
Jumlah Anggota Ormas/LSM
yang paham 95 Orang 60 35 60 35 100% 100%
tentang Penanggulangan
Bencana
18
Jumlah Dokumen
Perencanaan 1 Dokumen 1 1 100%
Pengurangan Resiko
Bencana
19
Jumlah Buku Bimbingan
Untuk Pedoman 1 jenis 1 1 100%
20
jumlah Personil yang
Memiliki kemampuan 200 Orang 200 200 100%
dan pengetahuan dalam
Praktek
Penanggulangan Bencana
21
Jumlah Personil yang
memiliki Kemampuan 110 Orang 70 40 70 40 7000% 4000%
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
30
No Indikator Kinerja Target
SPM Target IKU
Taerget
Indikator
Lainya
Target Renstra SKPD Tahun Target Renstra SKPD Tahun 2017 Target Renstra SKPD Tahun 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Bencana
22
Jumlah Personil dan
Kapasitas 35 Orang 35 35 100%
Pengetahuan tentang
Manajemen Dasar
Penanggulangan Bencana
23
Jumlah Relawan
Kesiapsiagaan 40 Orang 40 40 100%
Penanggulangan Bencana
24
Jumlah Personil dan
Kapasitas 35 Orang 35 35 100%
Pengetahuan tentang
Menejemen Logistik
dan Peralatan
25
Jumlah Personil dengan
Kapasitas 35 Orang 35 35 100%
Pengetahuan tentang
Manajemen
Kedaruratan
26
Persentase tersalurnya
Bantuan Kedaruratan 100% 100% 100% 100%
27
Persentase tersedianya Dana
Siap Pakai 100% 100 100 100%
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
28
Jumlah Personil dengan
Kapasitas 35 Orang 35 35 100%
Pengetahuan tentang
Manajemen Pasca
Bencana
29
Jumlah Personil dengan
Kapasitas 35 Orang 35 35 100%
Pengetahuan tentang
Manajemen Pasca
Bencana
30
Tersedianya Prasarana dan
Sarana Umum 1 Paket 1 1 100%
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019
31
No Indikator Kinerja Target
SPM Target IKU
Taerget
Indikator
Lainya
Target Renstra SKPD Tahun Target Renstra SKPD Tahun 2017 Target Renstra SKPD Tahun 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
31
Jumlah Laporan Fasilitas
Sa'at Terjadinya 1 laporan 1 1 100%
Bencana
32
Jumlah Laporan Fasilitas dan
koordinasi 1 laporan 1 1 100%
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Penanggulangan
Bencana
33
Terkendalinya Kebakaran
Hutan dan Lahan 12 Kab/Kota 12 12 100%
di Kabupaten/Kota
34
Jumlah Laporan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi 1 laporan 1 1 100%
Fasilitas dan Infrastruktur
Publik Korban
Bencana
35
Jumlah Lokasi Rehabiliatsi
Fasilitas dan 1 Lokasi 1 1 100%
Infrastruktur Publik Bagi
Korban Bencana
36
Jumlah Laporan Pendataan
Perhitungan Kerugian 1 Laporan 1 1 100%
Pasca Bencana
37
Jumlah Bagunan Gudang
Kantor BPBD 1 Unit 1 1 100%
38 Jumlah Tenda Peleton 1 Paket 1 1 100%
39
Jumlah Anggota Ormas/LSM
yang Mempunyai 120 Orang 120 120 100%
Pemahaman dan
Pengetahuan tentang
Penanggulangan Bencana
Pada Kab/kota
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 31
2.3.3. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Riau periode 2014 - 2019
Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengalami puncaknya pada
periode tahun 2014 di Provinsi Riau dimana data hotspot sebanyak 11.272 titik
hotspot, sehingga mengalami masa yang sulit dalam melaksanakan penanggulangan
bencana. Hal ini disebabkan luasnya jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi
sehingga dampak asap yang ditimbulkan menghambat aktivitas masyarakat diluar
rumah, bahkan mengganggu dan menyebabkan tidak berjalannya kegiatan belajar
mengajar di sekolah. Dampak bencana asap lainnya terlihat pada sektor transportasi
udara Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru beberapa kali ditutup dikarenakan
jarak pandang yang pendek menyebabkan pesawat mengalami kesulitan untuk
mendarat.
Pada tahun 2015 terjadi penurunan titik hotspot dimana tercatat menjadi 3.400
titik, akan tetapi akibat pergerakan arah angin yang mengarah ke timur laut
menyebabkan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan
mengarah ke Provinsi Riau, sehingga memperburuk dampak pencemaran udara di
Provinsi Riau.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau bersama Satuan Tugas
Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
Provinsi Riau pada tahun 2016 - 2017 dapat mengurangi jumlah hotpsot dan luas
areal yang terbakar dari tahun ke tahun. hal ini dapat dilihat pada diagram dibawah
ini :
Sumber : Data Hotspot Pusdatin BPBD Riau 2014 - 2017
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa hotspot dari tahun 2014 sampai
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 32
2017 mengalami penurunan. pada tahun 2014 sebanyak 11.272 titik hotspot
mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 3400 titik hotspot. Pada tahun
2016 mengalami penurunan kembali sebanyak 1397 titik hotspot dan hingga bulan
Juli 2017 sementara sebanyak 190 titik hotspot.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran
sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa
manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat
mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek
baik sebelum (prabencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca
bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka
program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik
kegiatan.
Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya,
analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan
rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak
(stakeholders) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan didalam
penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Dari gambaran diatas, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau,
antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut.
1. Tantangan
Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut :
1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan
potensi bencana yang beragam.
2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat
kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi
meningkatkan intensitas bencan alam.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 33
4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan
lingkungan.
5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya
pengurangan risiko bencana.
2. Peluang
Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 3 (tiga) Fungsi,
yaitu Fungsi Koordinasi, Fungsi Komando, Fungsi Pelaksana ketiga fungsi ini
memberikan kekuatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.
Ketiga Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mampu
diimplementasikan dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari operasional Satuan Tugas Pos Komando
Utama Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran
Hutan dan Lahan Provinsi Riau yang mampu mengintegrasikan personil dari
background yang berbeda dalam satu kesatuan Pos Komando Utama.
Dukungan Peralatan berupa Helicopter dan Pesawat Teknologi
Modifikasi Cuaca serta Dana Siap Pakai kepada BPBD Provinsi Riau dalam
melakukan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Riau menjadi peluang
yang harus dioptimalkan pelaksanaannya.
Demikian juga dari pihak legislatif yang sudah beberapa kesempatan
diikutsertakan dalam tugas penanggulangan bencana sehingga membuka
cakrawala pemikiran semua pihak bahwa keberadaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Riau sangat penting dan strategis, ketika situasi
genting dan darurat keberadaan lembaga ini menjadi tumpuan dan harapan
semua orang untuk berbuat dengan kondisi tersebut Gubernur, Sekretaris Daerah
selaku ex. Officio Kepala BPBD, Kepala Bappeda dan DPRD memberikan
perhatian dan dukungan yang serius terkait penguatan anggaran yang
ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
Untuk menyikapi peluang ini agar penggunaan anggaran bisa digunakan
secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dipersiapkan Rencana
Strategis yang komprehensif, terukur dan mengakomodir semua persoalan yang
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 34
ada untuk dicarikan solusinya. Selain itu keberadaan Unit Pelaksana Teknis
Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (UPT. Pusdalops PB)
dan Unit Pelaksana Teknis Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
(UPT. Loglat PB) perlu direalisasikan untuk optimalisasi tugas operasional.
Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan beberapa peluang
yang dapat dijadikan dalam analisa SWOT :
1. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang
kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.
3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Tersedianya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang
bersumber dari kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat.
5. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait
serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 35
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur
Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi Pengkoordinasian;
Pengkomandoan, dan Pelaksana.
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 12, 13 dan 14
dijelaskan Fungsi Koordinasi BPBD adalah Koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah lainnya didaerah, instansi vertikal yang ada didaerah, lembaga usaha, dan/atau pihak
lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Fungsi Komando BPBD
adalah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat
daerah lainnya, instansi vertikal yang ada didaerah serta langkah-langkah lain yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan Fungsi Pelaksana BPBD
adalah melaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat
daerah lainnya didaerah, instansi vertikal yang ada didaerah dengan memperhatikan
kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Melihat luasnya cakupan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menuntutnya kinerja yang ekstra dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun
dalam implementasi dari Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 secara kelembagaan permasalahan yang dihadapi
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Riau dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini :
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 36
TABEL 3.1.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Internal Eksternal
1. Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia yang
terlatih dalam
penanggulangan bencana
Setiap tahunnya hanya dapat
melakukan pelatihan terkait
penanggulangan bencana
sebanyak 40 orang sampai
dengan 55 orang relawan
120 orang relawan/tahun Ketersediaan pagu anggaran
yang terbatas
Pemerataan pelatihan untuk
relawan di tiap-tiap
Kabupaten/Kota Provinsi
Riau
1. Belum memadainya jumlah
Sumber Daya Manusia yang
ada di Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau;
2. Belum memadainya
kapasitas Sumber Daya
Manusia yang ada di Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau yang
mengedepankan Integritas
dan kompetensi agar tugas-
tugas kemanusiaan yang
dilaksanakan terlaksana
secara optimal;
3. Belum tersedianya data
relawan yang sudah
mendapatkan pelatihan.
2. Pemenuhan Sarana dan
Prasarana pendukung
penanggulangan bencana
Sarana dan Prasarana masih
belum representatif seperti
Pusdatin dan peralatan
penanggulangan bencana.
Peraturan Kepala BNPB
Nomor 17 Tahun 2009
Keterbatasan pagu anggaran
dalam pembelian peralatan
Penggunaan peralatan
dilapangan dapat
memperpendek massa umur
peralatan
Masih terbatasnya sarana
prasarana operasional dan
sistim informasi
penanggulangan bencana di
lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau dalam
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 37
melaksanakan tugas.
3. Update data dan informasi
bencana
Data dan informasi kejadian
bencana sudah terkoordinasi,
hanya saja memerlukan
publikasi yang dapat diakses
seluruh masyarakat yang
membutuhkan
Sistem Informasi Geografis
Kebencanaan yang
diterjemahkan dalam tabel
kejadian bencana
Kurangnya SDM yang
menguasai aplikasi GIS
dalam rangka update data
bencana
Penyampaian data bencana
oleh Kabupaten/Kota masih
mengalami keterlambatan
update
Perlunya peningkatan kapasitas
SDM dan pemerataan SDM di
Kabupaten/Kota dan Provinsi
dalam hal update data dan
informasi kebencanaan
4. Keterlibatan stakeholder
dalam penanggulangan
bencana
Sudah adanya satgas
penanggulangan bencana
yang dibentuk ketika terjadi
bencana
Prosedur Tetap (Protap)
tentang Penanggulangan
Bencana
Respon Time satgas dalam
penanggulangan bencana
Keakuratan data dan
informasi terkait lokasi
kejadian bencana
Belum maksimalnya komitmen
bersama dan kordinasi seluruh
Perangkat Daerah dan institusi
terkait dalam mendukung
perumusan kebijakan
penanggulangan bencana;
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah :
“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan
Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di
Asia Tenggara Tahun 2020.”
Penambahan “Pemantapan Aparatur” dalam visi misi tersebut diatas adalah upaya
meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah sejalan dengan agenda reformasi
birokrasi. Pemantapan aparatur sangat penting guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dalam menjalankan dan menuntaskan arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah
sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan.
Visi misi tersebut diatas juga mengalami perubahan dan penambahan sesuai dengan
hasil rapat Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DPRD
Provinsi Riau. Penambahan tersebut terdapat pada kata “Berbudaya Melayu”. Adapun
penambahan kata ini mengacu kepada visi RPJPD Provinsi Riau 2020. Dengan demikian
visi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya
Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja
serta pemantapan aparatur”
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan
Politik;
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 39
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.
3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra
Kabupaten/Kota.
1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di
Daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai
permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan
bencana tidak saja pada saat terjadi bencana, namun mulai dari proses deteksi, pencegahan
dini hingga pasca bencana.
Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya
kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran
yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan
kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.
Gambar 3.1.
Data Kejadian Bencana Indonesia
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 40
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana terbesar
yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 adalah bencana banjir sebesar 31,4 %,
selanjutnya angin puting beliung sebesar 19,4 %, dan disusul longsor dengan presentase
sebesar 16 %. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota
dalam wilayah Provinsi Riau, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada
setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung. Dan jika dilihat pada awal
tahun 2014, sekitar 96 % kejadian bencana di Indonesia masih di dominasi oleh bencana
hidrometeorologi tersebut, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang,
banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan
berdasarkan pada aspek-aspek yang meliputi aspek ekonomi dan budaya masyarakat,
kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.
Dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, visi yang ditetapkan oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah “Menjadikan Bangsa yang Tangguh
Menghadapi Bencana”. Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 misi, yaitu :
1. Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan yang
memiliki risiko bencana, terutama pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan,
2. Meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat,
3. Melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana, dan
masyarakat yang terkena bencana untuk lebih mandiri.
4. Meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas dalam tata kelola penanggulangan
bencana.
Sesuai hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal serta
sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi nasional dibidang penanggulangan
bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan arah kebijakan dan strategi
dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2014-
2019) adalah:
1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional.
2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah dan non pemerintah.
3. Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 41
4. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara
sinergi yang beroritentasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan
kemandirian daerah.
5. Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat
sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa,
kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana
secara mandiri dan proaktif.
8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan
dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.
9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
10. Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah
terkait penanggulangan bencana.
Adapun Program Prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam
penanggulangan bencana mencakup :
1. Peningkatan kapasitas daerah melalui :
a. Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat
b. Pelaksanaan gladi/simulasi kesiapsiagaan
c. Penyusunan rencana penanggulangan bencana nasional (nasional disaster
management plan)
2. Penerapan standar teknik dalam :
a. Analisis risiko bencana
b. Mitigasi bencana
c. Sistem peringatan dini
3. Mengembangkan sistem logistik dan peralatan untuk mendukung operasi
penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana dengan melakukan tanggap
darurat yang efektif seperti:
a. Mengaktifkan pusat-pusat pengendali operasi
b. Tim reaksi cepat
c. Melakukan upaya pemulihan akibat bencana dengan mengerahkan seluruh
potensi dan kemampuan sumber.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 42
2. Renstra BPBD Kabupaten/Kota
Ada 10 (sepuluh) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Riau, namun dari kesebelas BPBD Kabupaten/Kota tersebut baru 6 (enam) BPBD
yang telah menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) ke Badan Penanggulangan Bncana
Daerah Provinsi Riau yaitu sebagai berikut :
1. BPBD Kabupaten Rokan Hulu
Visi “Mewujudkan Rokan Hulu Tangguh Dalam Menghadapi Bencana Menuju
Rokan Hulu Sebagai Kabupaten Terbaik di Provinsi Riau”
Untuk mencapai Visi tersebut di atas dirumuskan Misi sebagai berikut :
a. Menyelenggrakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi
dan menyuluruh;
b. Penanggulangan bahaya kebakaran melalui peningkatan kapasitas aparatur; dan
c. Membangun System penanggulangan bencana yang handal.
2. BPBD Kabupaten Pelalawan
Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pelalawan Yang Tangguh Dalam
Menghadapi Bencana”
Untuk mencapai Visi tersebut di atas dirumuskan Misi sebagai berikut :
a. Melindungi masyarakat kabupaten pelalawan dari ancaman bencana melalui
pengurangan resiko bencana;
b. Membangun system penananggulangan bencana yang handal; dan
c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terenca, terpadu terkoodinir dan
menyeluruh.
3. BPBD Kabupaten Kampar
Visi “Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas Dalam Menanggulani Bencana”
Untuk mencapai Visi tersebut di atas dirumuskan Misi sebagai berikut :
a. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana;
b. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
c. Membangun system penanggulangan bencana yang handal.
4. BPBD Kota Dumai
Visi “Terwujudnya Ketanggapan, Kecepatan dan Ketetapan Kota Dumai dalam
menghadapi Bencana”
Untuk mencapai Visi tersebut diatas dirumuskan Misi sebagai berikut :
a. Meningkatnya kapasitas aparatur;
b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana;
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 43
c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan
bencana; dan
d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanggulangan
bencana.
5. BPBD Kabupaten Siak
Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak Yang Tangguh Dalam
Menghadapi Bencana”
Untuk mencapai Visi tersebut diatas dirumuskan Misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur;
b. Menangani terjadinya bencana secara terpadu dengan instansi terkait;
c. Melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
d. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
6. BPBD Kabupaten Indragiri Hilir
Visi “Mewujudkan Indragiri Hilir Tangguh Dalam Menghadapi Bencana”
Untuk mencapai Visi tersebut diatas dirumuskan Misi sebagai berikut :
a. Mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana;
b. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana;
c. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
d. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan
bencana.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wiayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis
Evaluasi RPJMD Provinsi Riau
3.4.1. Rencana Struktur Tata Ruang
Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Bencana Alam, maka pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Riau Tahun 2013 diberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan
Ruang, antara lain melalui Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Provinsi sebagai pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang, yang antara lain meliputi arahan peraturan zonasi
kawasan lindung, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif.
Sesuai arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung, peruntukan kawasan lindung di
Provinsi Riau Tahun 2026 (menurut klasifikasi kawasan lindung yang terdapat dan akan
dikembangkan di Provinsi Riau), terdiri dari :
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 44
a. Kawasan Hutan Lindung
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi : kawasan
resapan air serta kawasan lindung gambut, dan penelitian gambut.
b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi : jalur hijau penahan interusi air laut dan
kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau,
dan kawasan sekitar mata air.
c. Kawasan hutan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam dan cagar budaya yang
meliputi : kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, dan buffer areal konservasi,
kawasan taman nasional, kawasan hutan wisata, kawasan taman hutan raya, kawasan
pantai berhutan bakau, kawasan pusat latihan gajah, kawasan peninggalan
sejarah/budaya/keagamaan/ilmu pengetahuan dan kawasan masyarakat tradisional
demikian juga :
d. Kawasan Pelestarian Alam
e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
f. Kawasan rawan bencana
Lokasi kawasan-kawasan lindung di Provinsi Riau (termasuk kawasan pesisir) menyebar
ke seluruh wilayah Kabupaten dan kota, yakni :
1) Kawasan Hutan Lindung
Terutama di wilayah perbatasan Riau bagian barat, meliputi : Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan
Kabupaten Bengkalis.
2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya di Provinsi
Riau
Kawasan Resapan Air
Kawasan Bergambut
a. Kawasan Resapan Air
Terdapat di perbatasan Kota Pekanbaru sebelah Tenggara Kabupaten Kampar dan
di Daerah Bungaraya Kabupaten Siak
b. Kawasan Lindung Kubah Gambut (Total Luas 1.693.030 Ha).
Tersebar di Kabupaten Bengkalis (Kec. Mandau, Kec. Bukit Batu, Rupat),
Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kota
Dumai, Kabupaten Pelalawan (Kec. Teluk Meranti/Kerumutan), Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir (terutama Kec. Kubu), dan Kabupaten Siak (Kec.
Sungai Mandau, Sei Apit).
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 45
3) Kawasan Perlindungan setempat di Provinsi Riau, meliputi :
a. Kawasan Sempadan Pantai
Berada di sepanjang pantai Timur wilayah Riau dan pulau-pulau di Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.
b. Kawasan Sempadan Sungai
Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota yang memiliki sungai sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk
Terutama di Kabupaten Kampar (Waduk Koto Panjang) dan Kabupaten/Kota lain
yang memiliki Danau/Waduk.
d. Kawasan Sekitar Mata Air
Terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki sumber-sumber mata
air.
4) Kawasan Hutan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Alam dan Cagar Budaya
adalah :
a. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut, yaitu :
Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, di Kabupaten Siak dan Kabupaten
Bengkalis.
Suaka Margasatwa Bukit Batu, di Kabupaten Bengkalis.
Suaka Margasatwa Tasik Tanjung, di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar, di Kabupaten Siak.
Suaka Margasatwa Danau Pulau Bawah, di Kabupaten Siak.
Suaka Margasatwa Tasik Belat, di Kabupaten Siak.
Suaka Margasatwa Tasik Metas, di Kabupaten Siak.
Suaka Margasatwa Tasik Serkap di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan.
Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling, di Kabupaten Kampar dan
Kabupaten Kuantan Singingi.
Suaka Margasatwa Kerumutan, di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten
Indragiri Hulu.
Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah.
b. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut, direncanakan di Provinsi Riau meliputi :
Cagar Alam Pulau Berkey di Kabupaten Rokan Hilir.
Cagar Alam Bukit Bungkuk di Kabupaten Kampar.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 46
c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
Tersebar di Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis,
Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti dan
Kabupaten Indragiri Hilir.
d. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut, yaitu :
Taman Nasional bukit Tiga Puluh.
Taman Nasional Tesso Nilo
Kawasan Taman Nasional Laut, terletak di Kabupaten Indragiri Hilir (sebelah
Timur Pulau Busung), merupakan habitat ikan hias.
e. Taman Hutan Raya di Provinsi Riau, yaitu :
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, di Kabupaten Kampar, Kabupaten
Siak dan Kota Pekanbaru
Taman Wisata Alam dan Taman Wisata alam Laut, meliputi Taman Wisata
Alam Dumai.
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan antara lain di Kabupaten Siak,
Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Indragiri Hulu.
RTRW Propinsi Riau 1994 – 2009 telah habis masa berlakunya dan sampai saat
ini Propinsi Riau belum memiliki RTRW, sehingga hal ini menyulitkan BPBD Provinsi
Riau dalam hal penanggulangan bencana karena pemberian izin HTI dan HGU yang
diberikan oleh Pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan wilayah Riau khusunya tidak
semuanya bisa ditanami sawit dan pohon akasia, hal ini dikarenakan wilayah Riau memiliki
sebaran lahan gambut sebesar 52,82 persen yang mana tidak semua wilayah tersebut
ditanami kelapa sawit dan akasia. Dalam hal ini dapat memicu kekeringan dilahan gambut
dan beresiko terjadinya Karhutla. Hal ini sesuai dalam Konsideran Undang-Undang No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana bahwa secara geografis Provinsi Riau juga
dalam berada kawasan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis Mitigasi
Bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan serta
penghidupan.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 47
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan
pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan
menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan
daerah. Dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program”. Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam
Permendagri RI No. 67 Tahun 2012 pasal 2 disebutkan bahwa “Gubernur dan
Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD/RPJMD dan
Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS antara lain meliputi :
1. Kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Selanjutnya hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya tamping
sudah terlampau, maka :
1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki
sesuai dengan rekomendasi KLHS dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya
tamping lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
Tujuan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah mengintegrasikan
pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2014-2018 melalui :
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 48
1. Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, dan tujuan dan saran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah
Provinsi Riau Tahun 2014-2018 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternative program serta saran
penyempurnaan rumus visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah keijakan dan
kebijakan umum pembangunan jangka menengah Provinsi Riau periode Tahun
2014-2018.
3. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Riau
Tahun 2014-2018.
4. Peningkatan kapasitas perencana pembangunan daerah Provinsi Riau dalam
melaksanakan KLHS.
KLHS diharapkan dapat bermanfaat dalam memfasilitasi dan menjadi media
bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan
evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2018 dapat secara aktif
mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan atau program yang
dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui
proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi
kebijakan, rencana dan atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya
menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalm setiap penyusunan dan
evaluasi kebijakan, rencana dan atau program.
Melalui workshop pelingkupan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019
yang diikuti oleh anggota Pokja PL dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan
Provinsi Riau terkait, ditetapkan 15 Isu Strategis KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun
2014-2019, seperti disajikan pada Tabel 3.xx. berikut ini.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 49
Tabel 3.4
Daftar Isu Pendek
Kajian Lingungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD 2014-2019 Povinsi Riau
TEMA ISU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN ISU-ISU TERKAIT
LINGKUNGAN 1. Tingginya Tingkat Kerusakan DAS Riau (Kampar, Siak,
Indragiri, Rokan)
2. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengeloaan limbah
(cair, padat dan gas)
3. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengeloaan limbah
(cair, padat dan gas)
4. Tingginya Degradasi dan penemaran di wilayah pesisir.
5. Tingginya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan
khususnya akibat kebakaran dan perambahan
6. Tingginya emisi GRK Riau akibat lemahnya peran para
pihak dalam perubahan iklim.
EKONOMI 7. Terbatasnya infrastruktur transportasi dari dan ke sentra
produksi
8. Tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan
ketimpangan ekonomi antar golongan masyarakat
9. Belum berkembangnya industry hilir sector pertanian dan
produk turunannya
10. Masih rendahnya teknologi dan tingkat pendapatan nelayan
SOSIAL 11. Belum optimalnya agenda reformasi birokrasi dalam
mewujudkan good governance dan clean government dalam
peningkatan pelayanan publik
12. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat miski
13. Masih terdapatnya potensi kerawanan social dalam
masyarakat
14. Belum optimalnya pengembangan budaya Melayu dalam
kehidupan masyarakat
15. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM melalui
pendidikan formal
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 50
Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS maka analisis terhadap dokumen hasil
KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota yang berimpikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada,
maka program dan kegiatan tersebut perlu revisi kembali.
Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, upaya Pengurangan Risiko Bencana diamanatkan
sebagai bagian penting dalam perencanaan penanggulangan bencana. Peraturan
penanggulangan bencana, diturunkan menjadi tujuh afirmasi mendasar dalam
penanggulangan bencana, yang berfungsi sebagai:
1. Menjadi dasar dan payung hukum;
2. Berorientasi/ber-paradigma pengurangan risiko bencana;
3. Mendukung pengarusutamaan pengurangan risiko bencana termasuk pembiayaannya;
4. Mendorong otonomi lokal;
5. Melakukan penetapan status dan tingkatan keadaan bencana;
6. Memiliki lembaga penanggulangan bencana yang kuat; dan
7. Melakukan penjelasan terkait hak dan kewajiban masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan
bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selakuKomando, Koordinator
serta sebagai Pelaksana Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 3
Tahun 2008, pelaksanaan fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian meliputi : Fungsi
Komando Koordinasi, dan Pelaksana berdasarkan Perka BNPB nomor 3/2008 yaitu :
Fungsi Komando
1. Dalam hal status keadaan darurat bencana, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk
seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD untuk
mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah;
2. Komandan penanganan darurat bencana memiliki kewenangan komando
memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
a. Pengerahan sumber daya manusia;
b. Pengerahan peralatan;
c. Pengerahan logistik; dan
d. Penyelamatan;
3. Komandan penanganan darurat bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan
Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 51
Fungsi Koordinasi
1. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan dilaksanakan secara
horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan Pascabencana;
2. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan
lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Fungsi Pelaksana
Melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi :
a. Prabencana (berupa pencegahan dan kesiapsiagaan);
b. Tanggap darurat (berupa evakuasi penyelamatan dan distribusi logistik); dan
c. Pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Gambar 3.2
Peranan RPJMD dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Gambar 3.2. Peran RPJMD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
Isu bidang penanggulangan bencana di daerah terutama, belum menjadi isu
prioritas di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
terkait bidang kebencanaan. Potensi ancaman bencana pada umumnya baru sebatas
dijelaskan dan dideskripsikan dalam aspek geografis serta demografis kedaerahan.
Ancaman bencana ini belum diangkat menjadi isu strategis pembangunan daerah ataupun
telah dicantumkan sebagai isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD namun tidak
menjadi visi/misi politik calon kepala daerah. Akibat kurangnya perhatian mengenai isu
kebencanaan ini, penganggaran bagi penanggulangan bencana di daerah dari sumber Badan
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 52
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum dapat mencukupi. Sumber pendanaan
yang berasal dari BPBD hanya dapat mengakomodir sebagian kecil dari besarnya dampak
negatif yang dihasilkan oleh kejadian bencana dan sumber pendanaan ini juga tidak
mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas BPBD maupun SKPD lainnya terutama
dalam hal penanggulangan bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase pra bencana dituangkan
dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Sebelumnya, terdapat perubahan fase
penanganan bencana dari tanggap darurat menjadi pra bencana. RPB ini memuat
pengenalan ancaman dan kerentanan masyarakat, pilihan tindakan pengurangan risiko
bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana, serta alokasi tugas,
kewenangan, dan sumber daya yang tersedia di daerah. Proses penyusunan RPB
memberikan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD
dalam pembagian tugas dan mengenali kewenangan masing-masing. Pengintegrasian RPB
ke dalam RPJMD merupakan upaya strategis untuk memastikan ketersediaan pendanaan
bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan
RPB ke dalam RPJMD salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas daerah di
daerah. Sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penanggulangan bencana, kapasitas
penanggulangan bencana juga ditinjau pada fase terdapat potensi terjadinya bencana dan
fase tanggap darurat. Pelaksanaan penanggulangan bencana pada fase tersebut
mengharuskan adanya kapasitas perencana untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang
efektif untuk menanggulangi bencana. Sistem peringatan dini dan analisis risiko merupakan
tuntutan kapasitas untuk mengembangkan skenario, kebijakan dan strategi kontinjensi.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :
1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana
Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal
ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap
pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk
pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari
ancaman bencana.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 53
2. Pembenahan Sistem Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat
Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat
Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen
Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.
3. Pemulihan Pasca Bencana
Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika
bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita
saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja
hingga bertahun-tahun.Semestinya sesuai dengan paradigma baru penanggulangan
bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan.
4. Penguatan Kelembagaan
Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta kapasitas
aparatur tanggap darurat bencana.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah,
Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana
adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan
agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 54
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi BPBD Provinsi Riau
4.1.1 Visi BPBD
Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan
datang, yang merupakan pernyataan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi
yang akan menerapkan rencana-rencana strategis dalam pencapaian visi organisasi. Visi
Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada
Visi pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.
Misi merupakan pernyataan singkat dan menyeluruh yang digunakan sebagai alat
dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-
kegiatan organisasi dalam upaya mewujudkan visi.
Seperti diketahui,Visi Pemerintah Provinsi Riau adalah; “Terwujudnya Provinsi Riau
yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta
tersedianya lapangan kerja”. sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB)adalah; “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”, maka dengan
semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
merumuskanVisi:
“Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana”
Dengan slogan Riau Tanpa Asap bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran
hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan
kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga.
Penjelasan makna dari penetapan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau adalah :
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 55
1) Ketangguhan,
bermakna bahwa kesadaran yang terinternalisasikan dalam sebuah komunitas sehingga
menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.
Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :
(1)Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya;
(2)Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman;
(3)Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi;
(4)Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya
2) Provinsi Riau
Adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dengan
didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat serta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3) Bencana
Bermakna peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.
Sebagai rencana aksi visi yang telah ditetapkan maka Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau, merumuskan Misi sebagaiberikut:
1) Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko
bencana.
2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi,
dan menyeluruh.
4) Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun
kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
5) Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam penanggulangan
bencana.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 56
4.1.2 Misi BPBD
Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas dapat dituangkan melalui 5 (lima) Misi sesuai
dengan tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut :
1. Melindungi Masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko
bencana.
2. Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi
penanggulangan bencana,meliputi :
1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber
daya
2) Penentuan status keadaan darurat bencana
3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
4) Pemenuhan kebutuhan dasar
5) Perlindungan terhadap kelompok rentan
6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun
kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana, melalui kebijakan
sebagai berikut :
1) Menjembatani hubungan antar lembaga pusat dan daerah karena kegiatan
penanggulangan bencana adalah merupakan usaha bersama antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara
Kepala BNPB dengan Kepala Daerah.
2) Menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Institusi Non Pemerintah yang terkait.
3) Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif
untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
4) Dialokasikan bagi daerah yang telah membentuk BPBD Provinsi.
5) BPBD Provinsi sebagai Koordinator dan Pelaksana dengan melibatkan SKPD
terkait.
5. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di
Provinsi Riau. Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada proses peningkatan
kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk
memecahkan permasalahan penanggulangan bencana yang ada secara mandiri yang
berbasis realita dan relative sederhana, sehingga dapat dilakukan masyarakat pada
tingkat desa. Selanjutnya, dunia usaha/lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 57
penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara
bersama dengan pihak lain berdasarkan pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Misalnya, melalui pembuatan Business
Continuity Plan. Dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi bencana besar di sekitar
lingkungan usaha ataupun di dalam lingkungan usaha tersebut hancur akibat terkena
dampak bencana.
Demikian pula melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga usaha
dapat menjalankan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dalam hal pengurangan
risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat,
serta kegiatan pada saat pasca bencana.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Riau
1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan
sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.
Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Riau, maka penanggulangan
bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :
1) Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko
bencana.
2) Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.
3) Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur public pasca
bencana.
4) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan
bencana.
2. Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,
dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang ditetapkan.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 58
Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang
ingin dicapai pada akhir 2019 adalah:
1) Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya pengurangan
resiko bencana.
2) Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan profesional.
3) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi
dampak bencana.
4) Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi serta
kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5) Terwujudnya masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana.
Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD
dapat dilihat pada table 4.1. berikut ini :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2014-2016
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
target pada tahun ke
2014 2015 2016
1 Terwujudnya
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan dalam
upaya Pengurangan
Resiko Bencana (PRB)
Meningkatkan Upaya
Pencegahan dan
kesiapsaiagaan dalam
rangka Pengurangan
Resiko Bencana (PRB)
Prosentase Desa
Tangguh Bencana di
Provinsi Riau
10 %
10 %
10 %
2 Terwujudnya
penanganan
kedaruratan bencana
yang efektif dan
profesional.
Terlaksananya
penanganan kedaruratan
bencana di Provinsi Riau
2.1. Prosentase penanganan
evakuasi korban
bencana banjir dan
longsor di Provinsi
Riau
2.2. Angka luasan
kebakaran hutan dan
lahan di Provinsi Riau
100 %
23.380
Ha
100 %
5.614
Ha
100 %
3.902
Ha
3 Terwujudnya
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
bencana serta
pemulihan masyarakat
Terlaksananya
pemulihan pasca
bencana terhadap sarana
prasarana serta sosial
ekonomi
Jumlah Fasilitas Pasca
Bencana yang
terbangun
- Unit
- Unit
2 Unit
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 59
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2017-2019
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
target pada tahun ke
2017 2018 2019
1 Terwujudnya
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan dalam
upaya Pengurangan
Resiko Bencana (PRB)
Meningkatkan Upaya
Pencegahan dan
kesiapsiagaan dalam
rangka Pengurangan
Resiko Bencana (PRB)
Prosentase Desa
Tangguh Bencana di
Provinsi Riau
10 %
20 %
40 %
2 Terwujudnya
penanganan
kedaruratan bencana
yang efektif dan
profesional.
Terlaksananya
penanganan kedaruratan
bencana di Provinsi Riau
2.1. Prosentase penanganan
evakuasi korban
bencana banjir dan
longsor di Provinsi
Riau
2.2. Angka luasan
kebakaran hutan dan
lahan di Provinsi Riau
100 %
1.500
Ha
100 %
1000
Ha
100 %
500
Ha
3 Terwujudnya
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
bencana serta
pemulihan masyarakat
Terlaksananya
pemulihan pasca
bencana terhadap sarana
prasarana serta sosial
ekonomi
Jumlah Fasilitas Pasca
Bencana yang
terbangun
2 Unit
2 Unit
3 Unit
Dari tabel diatas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan
tujuan jangka menengah SKPD. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan
pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing
indikator. Adapun formulasi masing-masing indikaror dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.3
Formulasi dan Perhitungan Indikator
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KET
1. Terwujudnya Pencegahan
dan Kesiapsiagaan dalam
upaya Pengurangan Resiko
Bencana (PRB)
Prosentase Desa Tangguh
Bencana di Provinsi Riau
2. Terlaksananya penanganan
kedaruratan bencana di
Provinsi Riau
2.1. Prosentase penanganan
evakuasi korban bencana
banjir dan longsor di Provinsi
Riau
2.2. Angka luasan kebakaran
hutan dan lahan di Provinsi
Riau
Angka luasan kebakaran hutan dan lahan di
Provinsi Riau
3. Terlaksananya pemulihan
pasca bencana terhadap
sarana prasarana serta sosial
ekonomi
3.1. Jumlah Fasilitas Pasca
Bencana yang terbangun
Jumlah Fasilitas Pasca Bencana
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 60
4.3 Strategi dan Kebijakan BPBD Provinsi Riau
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.
Perumusan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Riau, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal.
Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada
dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dilanjutkan dengan
analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, dapat disusun analisis Strength,
Weaknesses, Opportunities, and Threat (SWOT), sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.
Hasil analisis SWOT ini digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan strategi dan
kebijakan yang akan ditempuh dalam periode 2014-2018.
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 61
Tabel 4.2.
Analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
PELUANG (OPPORTUNITIES)
6. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
7. Pesatnya perkembangan teknologi untuk
menunjang kegiatan di bidang kebencanaan
yang dapat dimanfaatkan untuk
pengurangan risiko bencana.
8. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan
sinkronisasi serta koordinasi dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
9. Tersedianya dana dekonsentrasi dan
bantuan sosial berpola hibah yang
bersumber dari kementerian/lembaga di
Pemerintah Pusat.
10. Adanya peran serta masyarakat dan
kerjasama dengan dinas/instansi terkait
serta lembaga non Pemerintah dalam upaya
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
TANTANGAN (THREATS)
1. Adanya perubahan iklim global yang
sangat ekstrim dan berpotensi
meningkatkan intensitas bencan alam.
2. Adanya keterbatasan sarana komunikasi
di daerah sehingga menghambat
kecepatan penyebaran arus data ke pusat
maupun daerah lain.
3. Luasnya cakupan wilayah yang
dilakukan penanggulangan bencana
dengan potensi bencana yang beragam.
4. Degradasi lingkungan akibat
pembangunan yang kurang berwawasan
lingkungan.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat
dan dunia usaha dalam upaya
pengurangan risiko bencana.
KEKUATAN (STRENGTHS) Alternatif Strategi (S - O) Alternatif Strategi (S - T)
1. Adanya peraturan perundang-undangan
sebagai eksistensi dan kewenangan yang
mendukung Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau.
2. Dukungan pimpinan BPBD Provinsi Riau
dan partisipasi stakeholder terkait bencana.
3. Komitmen organisasi melaksanakan
perubahan paradigma dan reformasi dalam
meningkatkan pelayanan Penanggulangan
Bencana.
4. Tersedianya anggaran untuk kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
1. Menyusun Regulasi dan Kelembagaan
Melalui upaya pengurangan resiko bencana
yang berbasis masyarakat
2. Menyusun dokumen kebencanaan yang
berbasis masyarakat.
3. Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam
menunjang kegiatan kebencanaan untuk
pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan kapasitas Pemerintah, Masyarakat
dan Dunia Usaha dalam upaya pengurangan
risiko bencana.
5. Penggunaan anggaran penanggulangan
bencana secara akuntabel sesuai dengan
aturan yang berlaku.
6. Mengembangkan kelembagaan berbasis
masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan
dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
1. Mengembangkan sistem peringatan dini
dalam upaya pengurangan resiko bencana
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan penanggulangan
bencana.
3. Peningkatan koordinasi BPBD Provinsi
Riau dengan Legislatif tentang anggaran
penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kapabilitas aparatur dan
kelembagaan pada pra bencana, saat
bencana dan pasca becana.
5. Meningkatkan sistem informasi terkait
penanggulangan bencana.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana
pendukung penyelenggaran
penanggulangan bencana.
KELEMAHAN (WEAKNESSES) Alternatif Strategi (W - O) Alternatif Strategi (W - T)
1. Kualitas dan kuantitas aparatur
penanggulangan bencana belum memadai.
2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur
belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi
masing-masing.
3. Belum terbentuknya unsur pengarah sesuai
amanat UU No. 24 Tahun 2007.
4. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD
Provinsi Riau untuk kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Belum optimalnya koordinasi dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana,
sehingga sistem pengendalian, monitoring
dan evaluasi belum berjalan maksimal.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana
BPBD Provinsi Riau dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur
penanggulangan bencana pada BPBD
Provinsi Riau.
2. Pembentukan Unsur Pengarah pada BPBD
Provinsi Riau yang indpenden.
3. Perlunya dana siap pakai/dana tak terduga
untuk penanggulangan bencana.
4. Memperhatikan karakter bencana daerah dan
budaya masyarakat setempat dalam upaya
rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur
publik.
5. Pengembangan sistem informasi data terkait
pasca bencana.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam
mendata perhitungan kerusakan dan kerugian
pasca bencana.
7. Mengarahkan kebijakan dunia usaha dalam
mendukung penanggulangan bencana
1. Meningkatkan peranan aparatur dan
kelembagaan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan peranan aparatur
penanggulangan bencana serta partisipasi
dunia usaha dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana.
3. Mengembangkan kelembagaan
penanggulangan bencana yang melibatkan
instansi terkait.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana
pendukung dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur terkait
penanggulangan bencana.
6. Meningkatkan sistem informasi dan
koordinasi antar instansi terkait
penanggulangan bencana.
FAKTOR
INTERNAL
FAKTOR
EKSTERNAL
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 62
Mencermati identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), serta peluang
(opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi dalam pencapaian visi dan misi Badan
Pengelola Penanggulangan bencana daerah, maka disusunrumusan strategi melalui : (1)
mengembangkan kekuatan (strengths) dan mengoptimalkan peluang (opportunities); (2)
mengembangkan kekuatan (strengths) untuk mengatasi ancaman (threats); (3) meminimalisir
kelemahan (weaknesses) untuk memanfaatkan peluang (opportunities); dan (4)meminimalisir
kelemahan (weaknesses) untuk menghindari ancaman (threats).
Adapun rumusan strategi dan kebijakan yang akan di implementasikan dalam rangka
pencapaiaan sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau adalah sebagaiamana tercantum dalam tabel 4.3 Berikut :
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 63
Tabel 4.3
Strategi dan Arah Kebijakan
VISI: " Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi
Bencana
MISI - 1: Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui
pengurangan resiko bencana
MISI - 5 : Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau
dalam penanggulangan bencana
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan Upaya Pencegahan dan kesiapsaiagaan dalam rangka
Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
Terwujudnya Pencegahan dan
Kesiapsiagaan dalam upaya
Pengurangan Resiko Bencana
(PRB)
1. Menyusun Regulasi dan
Kelembagaan melalui upaya
pengurangan resiko bencana.
2. Menyusun dokumen
kebencanaan yang berbasis
masyarakat.
3. Mengembangkan sistem
peringatan dini dalam upaya
pengurangan resiko bencana.
1. Melakukan pendidikan dan pelatihan
2. Sosialisasi pemasangan early
warning system
3. Pembentukan Desa Tangguh
Bencana
4. PRB berbasis Sekolah
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 64
MISI - 2 : Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal
MISI - 4 : Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan profesional. Terlaksananya penanganan
kedaruratan bencana di
Provinsi Riau
1. Menyusun dokumen
perencanaan penanggulangan
bencana.
2. Pengembangan sistem informasi
terkait penanggulangan bencana.
3. Peningkatan sarana dan
prasarana pendukung
penyelenggaran penanggulangan
bencana.
4. Penyelenggaraan event
penanggulangan bencana dalam
upaya pengurangan risiko
bencana.
1. Memperingati Hari Kesiapsiagaan
Bencana Nasional
2. Pembuatan Regulasi Daerah
3. Penanggulangan Bencana
4. Pembuatan SOP
5. Penyediaan logistik dan peralatan
6. Penyelenggaraan Pekan PRB
7. Pemetaan Kajian Risiko Bencana
8. Pengadaan Peralatan Pemadam
Kebakaran
9. Pembelian peralatan sistem
pemantauan Karhutla
10. Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana.
11. Membangun Jaringan Sistem
Informasi Penanggulangan Bencana
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 65
MISI - 3 : Menyelenggarakan Fasilitasi dan koordinasi dalam upaya
rehabilitasi dan rekonst ruksi penanggu langan bencana
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana serta pemulihan
masyarakat
Terlaksananya pemulihan
pasca bencana terhadap
sarana prasarana serta sosial
ekonomi
1. Pengembangan sistem informasi
data terkait pasca bencana.
2. Meningkatkan kapasitas
aparatur dalam mendata
perhitungan kerusakan dan
kerugian pasca bencana.
1. Pendataan Kerusakan Pasca Bencana
2. Pelatihan Penghitungan Kerusakan
dan kerugian
3. Melakukan perbaikan infrastruktur
pasca bencana
Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2014-2019 66
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang
dan tantangan). Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau diperlukan
sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses
akuntabilitas suatu organisasi.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para
pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur BPBD Provinsi Riau untuk
melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil
pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat
Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat.
Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor
ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat
mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini
memerlukan penyesuaian.
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-
2020, merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dan mengacu pada
RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau ditetapkan dengan peraturan
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disahkan Gubernur Riau.
Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau inidapat diimplementasikan
dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka
mendukung terwujudnya goodgovernance.
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU,
H. EDWAR SANGER, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610212 198908 1 001