draft perjanjian keagenan_hori_2011

PERJANJIAN KEAGENAN046/MIC-HORI/Reg-Sumbagut/IV/2011

Pada hari ini Jum'at, 01 April 2011 di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing:

I. HERMAN WIRAWAN, Presiden Direktur dari dan demikian oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. MULTI INDOCITRA, Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Cideng Timur 73-74, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai MIC.

II. ............., Pemilik dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama .........................., berkedudukan di ........., Jalan ........................., yang untuk selanjutnya disebut sebagai DISTRIBUTOR.

Bahwa Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa MIC adalah suatu perusahaan yang salah satu bidang usahanya adalah bergerak dibidang

usaha pendistribusian produk Lampu Hemat Enerji (selanjutnya disebut LHE).

Bahwa MIC bermaksud untuk menunjuk DISTRIBUTOR menjadi Agen Produk LHE merek HORI untuk wilayah pemasaran sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini.

Bahwa DISTRIBUTOR bermaksud untuk menjadi Agen Pemasaran dari MIC untuk produk LHE merek HORI pada wilayah pemasaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.

Bahwa untuk selanjutnya para pihak sepakat dan mufakat untuk melaksanakan perjanjian Keagenan ini dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut :

PASAL 1

WILAYAH PEMASARAN

1. MIC menyetujui untuk mengangkat DISTRIBUTOR dan sebaliknya DISTRIBUTOR menyetujui untuk diangkat sebagai Agen Pemasaran Produk LHE untuk agen pemasaran pada wilayah sebagaimana yang diatur dalam “Lampiran A” perjanjian ini yang menjadi suatu bahagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

2. DISTRIBUTOR dilarang untuk melakukan pemasaran, penjualan, pendistribusian produk diluar wilayah pemasaran yang telah ditetapkan dan pelanggaran untuk hal ini akan dapat berakibat pada batalnya perjanjian keagenan ini.

3. Untuk toko-toko, pengecer, supermarket, yang memiliki cabang diluar wilayah pemasaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, dimana proses pembelian dilakukan secara terpusat oleh toko-toko, pengecer, supermarket, yang berada dalam wilayah pemasaran maka DISTRIBUTOR wajib untuk menyampaikan kondisi tersebut secara tertulis kepada MIC guna memperoleh persetujuan MIC.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KEAGENAN

Perjanjian Keagenan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh kedua belah pihak hingga berakhir tanggal ....................

PASAL 3

File\AT\MIC Halaman 1 dari 12

PRODUK

Produk yang dimaksudkan dalam perjanjian keagenan ini adalah sebagaimana terurai dalam “Lampiran A” perjanjian ini yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Produk”. Apabila dikemudian hari terdapat pengembangan produk ataupun penghentian produksi atas suatu tipe tertentu akibat minimnya minat pasar maka perubahan produk tersebut akan dituangkan dalam suatu adendum secara tertulis.

PASAL 4

HARGA BELI DAN HARGA JUAL DISTRIBUTOR

1 Harga Beli DISTRIBUTOR dari MIC dan Harga Jual DISTRIBUTOR kepada pelanggan adalah sesuai dengan lampiran B

2 Dalam melakukan penjualan baik kepada pelanggan, DISTRIBUTOR maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak daripadanya wajib untuk mematuhi ketentuan Harga Jual sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MIC secara berkala dari waktu ke waktu.

PASAL 5

DISTRIBUSI PRODUK

1. DISTRIBUTOR wajib untuk melakukan upaya-upaya guna mendistribusikan Produk kepada pelanggan yang berpotensi diseluruh wilayah pemasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Keagenan ini.

2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Perjanjian ini, DISTRIBUTOR wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan guna melaksanakan Distribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dimana sarana dan prasarana minimal tersebut dapat ditinjau kembali dari waktu kewaktu oleh MIC.

PASAL 6

SUB – DISTRIBUTOR

1. Apabila dianggap perlu dan atas persetujuan MIC, maka DISTRIBUTOR diperkenankan untuk menunjuk Sub-Distributor di wilayah tertentu.

2. Bahwa DISTRIBUTOR wajib untuk bertanggung jawab atas segala suatu akibat hukum yang timbul antara DISTRIBUTOR dan Sub-Distributor yang diangkatnya dan untuk itu DISTRIBUTOR membebaskan MIC dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul dari Sub-Agen yang diangkatnya. (vrijwardig).

3. Distributor wajib untuk menjamin Sub-Distributor yang diangkatnya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.

PASAL 7


TARGET PENJUALAN

1. DISTRIBUTOR wajib untuk memenuhi target penjualan sebagaimana yang telah disepakati bersama dan diatur dalam Lampiran B perjanjian ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini serta akan ditinjau kembali secara berkala setiap tahunnya untuk disesuaikan dengan kondisi pasar dalam wilayah pemasaran DISTRIBUTOR.

2. MIC akan melakukan evaluasi atas pencapaian target penjualan DISTRIBUTOR setiap bulannya, dan apabila hasil penjualan DISTRIBUTOR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak mencapai target yang telah disepakati atau akumulasi penjualan DISTRIBUTOR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kurang dari target penjualan minimum yang telah ditetapkan dan disepakati bersama sebagaimana diuraikan dalam lampiran B, maka MIC berhak untuk melakukan peninjauan atas perjanjian keagenan ini, dan MIC berhak untuk membatalkan secara sepihak perjanjian keagenan dengan DISTRIBUTOR, dan untuk itu DISTRIBUTOR melepaskan haknya untuk menuntut MIC atas segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari dibatalkannya Perjanjian Keagenan ini.

PASAL 8

TENAGA PEMASARAN

1. Bahwa guna mendukung kinerja pendistribusian yang bagus dan merata untuk wilayah pemasaran yang telah ditetapkan maka DISTRIBUTOR wajib untuk menyediakan tenaga pemasaran / penjualan.

2. Apabila diperlukan pada kegiatan-kegiatan tertentu maka DISTRIBUTOR bersedia untuk menempatkan SPG (Sales Promotion Girl) ditempat-tempat pemasaran yang strategis dengan pengaturan pembagian beban biaya sesuai kesepakatan.

3. Bahwa hubungan kerja yang timbul antara masing-masing SPG tersebut adalah semata dengan DISTRIBUTOR selaku Majikan / Yang Mempekerjakan, oleh karena itu segala suatu kewajiban perundang-undangan mengenai Peraturan Perburuhan yang berlaku wajib untuk ditaati dan dipenuhi oleh DISTRIBUTOR.

4. MIC berhak untuk menempatkan personil Sales Representative nya di wilayah pemasaran DISTRIBUTOR guna membantu memantau kegiatan distribusi yang dilakukan oleh DISTRIBUTOR serta berperan sebagai koordinator atau penghubung MIC dengan DISTRIBUTOR untuk wilayah pemasaran.

PASAL 9

TATA CARA PEMESANAN BARANG

a. Pembelian Produk-produk yang dilakukan oleh DISTRIBUTOR adalah untuk kepentingannya sendiri dan untuk itu beban dan resiko yang timbul atas produk yang dibelinya adalah menjadi beban dan resiko DISTRIBUTOR.

b. Semua pesanan oleh DISTRIBUTOR harus dilakukan secara tertulis dikirimkan kepada Order Desk MIC dalam format yang tersedia.

c. DISTRIBUTOR wajib untuk memasukkan pesanan untuk rencana pembelian bulan berikutnya paling lambat di akhir minggu ke tiga (3) setiap bulan berjalan. Untuk pesanan tambahan hanya bisa dilayani setelah adanya konfirmasi tertulis dari Pejabat MIC yang berwenang.

d. DISTRIBUTOR tidak dibenarkan mengubah atau membatalkan setiap jumlah dan tanggal penyerahan atas Produk-Produk pesanan apabila pesanan tersebut telah dikonfirmasikan oleh MIC, kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MIC.


PASAL 10

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Tata Cara Pembayaran yang disepakati adalah sesuai dengan lampiran A perjanjian ini.

2. Untuk Pembelian dengan sistim kredit maka DISTRIBUTOR wajib untuk melunasi seluruh tagihan atas pembelian Produk yang dilakukannya kepada HORI selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterima Produk oleh DISTRIBUTOR serta wajib untuk menyerahkan uang jaminan keagenan sebagaimana diatur dalam pasal 11 perjanjian ini.

3. Untuk Pembelian dengan sistim Tunai dimuka ( Cash In Advance ), maka DISTRIBUTOR berhak atas potongan harga tambahan sebesar 3% (tiga per seratus) dari Daftar Pembelian Produk.

4. Segala suatu pembayaran dengan Cek / Bilyet Giro adalah dianggap sah apabila cek / bilyet giro tersebut telah berhasil diuangkan oleh HORI.

5. Untuk pembayaran kewajiban DISTRIBUTOR dengan cara transfer melalui Bank maka harus ditujukan kepada :

PT. BANK CIMB NIAGA Cab. Cideng Jakarta PusatA/N. PT. MULTI INDOCITRA, Tbk

Jl. Cideng Timur No. 73-74Jakarta Pusat

A/C No. 211-0100-314-003

PASAL 11

UANG JAMINAN

1. DISTRIBUTOR wajib untuk menyerahkan jaminan kepada MIC guna jaminan atas kredit pembelian produk yang dibeli DISTRIBUTOR dari MIC dalam bentuk Bank Garansi yang nilainya sebagaimana tercantum dalam lampiran A

2. Bank Garansi sudah diberikan kepada MIC selambat-lambatnya 2 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini

3. Beban Biaya provisi yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Bank Garansi tersebut akan ditanggung bersama secara prorata oleh MIC dan DISTRIBUTOR masing-masing sebesar 50% ( Lima puluh perseratus ).

4. Jika pembayaran dilakukan secara Cash In Advance maka Bank Garansi tidak di perlukan.

PASAL 12

KETERLAMBATAN / KELALAIAN PEMBAYARAN

1. Atas setiap keterlambatan pembayaran oleh DISTRIBUTOR dari jadwal pembayaran yang telah diatur dalam perjanjian ini, maka MIC akan memberikan surat teguran kepada DISTRIBUTOR.

2. Bahwa apabila setelah tiga hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran tersebut dan DISTRIBUTOR belum memenuhi kewajiban pembayarannya tersebut maka akan diberikan Surat Teguran Terakhir.

3. Ketentuan mengenai pemberian surat teguran ini tidaklah mutlak menjadi dasar untuk membuktikan adanya kelalaian / wanprestasi DISTRIBUTOR, dimana kelalaian / wanprestasi DISTRIBUTOR cukup dibuktikan dengan dilampauinya waktu pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam perjanjian ini.


4. Apabila DISTRIBUTOR selama masa Perjanjian Keagenan ini berlangsung telah melakukan kelalaian pembayaran sebanyak tiga kali, maka MIC berhak untuk memutuskan Keagenan DISTRIBUTOR secara sepihak dan kewajiban pembayaran harus tetap dipenuhi oleh DISTRIBUTOR sepenuhnya serta dapat menuntut Distributor secara perdata dan pidana.

5. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran dari jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian ini maka DISTRIBUTOR wajib untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 2 0/00 ( Dua perseribu ) untuk setiap hari keterlambatan.

6. Apabila setelah diberikan Surat Teguran Terakhir oleh MIC namun DISTRIBUTOR belum juga menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada MIC maka MIC berhak untuk mencairkan Bank Garansi yang diberikan oleh DISTRIBUTOR sebagai Jaminan.

7. Atas kelalaian DISTRIBUTOR tersebut dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya secara tertib dan teratur maka MIC berhak untuk melakukan penagihan seketika untuk seluruh kewajiban DISTRIBUTOR baik yang belum jatuh tempo pembayarannya dan akan diperhitungkan dengan dana hasil pencairan Bank Garansi tersebut.

8. Bahwa dengan dilakukannya pencairan Bank Garansi tersebut maka secara hukum Perjanjian Keagenan Produk HORI ini dinyatakan berakhir seketika.

PASAL 13

LAPORAN PENJUALAN

1. DISTRIBUTOR wajib untuk menyerahkan laporan penjualan atas kegiatan penjualannya pada wilayah pemasaran yang ditentukan dalam perjanjian ini selambat-lambatnya setiap tanggal 7 (tujuh) setiap bulan berikutnya sesuai dengan bentuk Laporan Penjualan yang ditetapkan oleh MICyang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : Data Penjualan (Sell-Out) per jenis barang dalam unit dan nilai penjualan dalam Rupiah untuk

periode setiap bulan. Posisi persediaan / stok per jenis barang setiap akhir bulan untuk setiap daerah dalam wilayah

pemasaran. Data Penjualan (sell-out) yang berkaitan dengan program promosi atau event khusus. Data Penjualan (sell-out) per outlet / Pelanggan.

2. DISTRIBUTOR wajib memberikan dukungan kepada MIC dalam bentuk informasi secara berkala setiap bulannya yang menyangkut perkembangan pemasaran produk di wilayah pemasaran DISTRIBUTOR, serta masukan-masukan atas penjualan produk-produk yang akan ada, aktivitas pesaing dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk perkembangan usaha MIC.

3. Distributor bersedia untuk menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh MIC untuk kepentingan pelaporan. Pemberitahuan tentang penerapan perangkat lunak ini akan diberikan 1 bulan sebelumnya.

PASAL 14

PENYERAHAN PRODUK PESANAN

1. Penyerahan Produk pesanan DISTRIBUTOR akan dilakukan oleh MIC kepada DISTRIBUTOR di gudang / cabang DISTRIBUTOR yang telah disetujui MIC.

2. Biaya pengiriman dari gudang MIC sampai di depan gudang / tempat DISTRIBUTOR adalah menjadi beban MIC.

3. Untuk pengiriman ke tempat DISTRIBUTOR selain daripada tempat / gudang yang telah disetujui bersama maka biaya pengiriman dari Gudang MIC ketempat yang ditunjuk DISTRIBUTOR adalah menjadi beban dan tanggung jawab DISTRIBUTOR.


PASAL 15

MINIMUM SEDIAAN BARANG (STOK)

1. DISTRIBUTOR wajib untuk menjaga agar ketersediaan Produk dalam gudang penyimpanannya harus dapat memenuhi ketersediaan omset penjualan selama 30 hari untuk Distributor diluar Jawa dan 15 hari untuk Distributor di Jawa, dengan perhitungan stok penyangga (buffer stock) rata-rata per hari adalah stok rata-rata penjualan dibagi 30 hari atau 15 hari.

2. Apabila jumlah stock DISTRIBUTOR kurang dari minimum stok tersebut diatas, maka MIC berhak untuk mengirimkan kepada DISTRIBUTOR jenis-jenis barang/produk tertentu sesuai yang dianggap perlu oleh MICdalam menyangga ketersediaan Produk guna dalam wilayah pemasaran dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 16

PERUBAHAN HARGA JUAL

1. Bahwa apabila terjadi perubahan harga termasuk namun tidak terbatas pada perubahan harga yang diakibatkan oleh kebijakan moneter dan ataupun peraturan pemerintah lainnya, maka MIC akan memberitahukan perubahan harga tersebut sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum diberlakukannya harga baru tersebut.

2. Bahwa apabila perubahan harga yang terjadi adalah semata akibat keputusan manajemen MIC, maka pemberitahuan perubahan harga tesebut kepada DISTRIBUTOR akan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum diberlakukannya harga baru.

3. Bahwa apabila terjadi perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas maka MIC akan memberikan kesempatan kepada DISTRIBUTOR untuk membeli dengan menggunakan patokan harga lama sebelum perubahan dengan jumlah pembelian Produk untuk sebanyak-banyaknya sejumlah rata-rata penjualan dari periode enam bulan terakhir.

PASAL 17

PROGRAM PEMASARAN

MIC berdasarkan pertimbangannya semata, dapat melaksanakan program-program guna mendukung pemasaran produk dalam wilayah pemasaran DISTRIBUTOR yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini pada jadwal dan tempat yang ditentukan oleh MIC dengan memperhatikan masukan-masukan DISTRIBUTOR atas beban biaya MIC.

PASAL 18

PENGEMBALIAN BARANG

1. Produk yang telah dipesan dan ataupun dibeli oleh DISTRIBUTOR tidak dapat dikembalikan kepada MIC kecuali apabila produk tersebut mengalami kerusakan akibat kesalahan produksi / cacat produksi.

2. Bahwa apabila kerusakan barang tersebut adalah disebabkan oleh kesalahan produksi / cacat produksi maka segala biaya pengembalian barang dan pengiriman barang pengganti adalah menjadi beban MIC.


PASAL 19

PEMBATALAN PERJANJIAN

MIC berhak untuk membatalkan secara sepihak perjanjian Keagenan ini secara serta merta dengan suatu pemberitahuan tertulis kepada DISTRIBUTOR dalam hal terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1. DISTRIBUTOR tidak mentaati isi perjanjian ini dan ataupun perjanjian tambahan, lampiran-lampiran yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

2. DISTRIBUTOR telah dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan atau berada dalam keadaan Penundaan Pembayaran ( standstill ).

3. DISTRIBUTOR tidak mampu untuk memenuhi Target Penjualan sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian ini.

4. Terjadi perubahan status kepemilikan badan hukum DISTRIBUTOR dan ataupun perubahan Manajemen yang tidak diberitahukan serta memperoleh persetujuan tertulis MIC.

5. DISTRIBUTOR melakukan pelanggaran atas wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama.

6. DISTRIBUTOR melakukan kerjasama dengan pihak lain yang merupakan pesaing usaha MIC dan ataupun menjual / menjadi agen dari barang-barang produksi pesaing usaha MIC.

7. DISTRIBUTOR telah menerima 3 ( kali ) surat teguran dari MIC atas pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan untuk itu tidak menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari kerja sejak diterima teguran.

8. DISTRIBUTOR dalam menjalankan usahanya telah merugikan nama baik MIC..Untuk pembatalan perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat dan mufakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia tentang tata cara pengakhiran perjanjian.

PASAL 20

AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN

Bahwa apabila terjadi pembatalan atas perjanjian keagenan ini maka :

1. DISTRIBUTOR wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada MIC baik yang telah maupun yang belum jatuh tempo sesuai dengan rincian total kewajiban DISTRIBUTOR yang diberikan oleh MIC.

2. MIC dan ataupun orang-orang yang diberi kuasa olehnya berhak untuk melakukan stok opname atas stok produk yang berada dalam kekuasaan DISTRIBUTOR yang belum terjual.

3. MIC berhak namun tidak diwajibkan untuk membeli kembali sisa stok produk yang belum terjual dengan harga sesuai dengan harga pembelian DISTRIBUTOR dari MIC.

4. Perjanjian ini juga merupakan kuasa yang diberikan kepada MIC maupun orang-orang suruhannya yang mendapatkan wewenang darinya untuk melaksanakan hak-hak MIC dalam mengambil kembali hak-haknya yang dipinjamkan kepada DISTRIBUTOR berdasarkan perjanjian ini, misalnya namun tidak terbatas pada peralatan pendukung promosi / pemasaran dan ataupun semua berkas mengenai informasi produk, konsep produk, bahan promosi dan semua data penting lainnya yang berkaitan dengan produk yang diageni DISTRIBUTOR.

5. Segala suatu biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya honorarium pengacara yang


telah dikeluarkan oleh MIC dalam menggunakan haknya sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban DISTRIBUTOR adalah menjadi beban dan tanggung jawab DISTRIBUTOR.

PASAL 21

PERSAINGAN USAHA DAN KERAHASIAAN

1. Bahwa guna mencapai target pemasaran pada wilayah pemasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini maka DISTRIBUTOR wajib untuk berkonsentrasi pada pemasaran produk yang diageninya dan untuk itu DISTRIBUTOR tidak diperkenankan untuk mengageni produk sejenis dengan produk yang dipasarkannya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari MIC.

2. DISTRIBUTOR wajib untuk menjaga semua rahasia berupa rencana pemasaran, strategi usaha, rekaman penjualan (sales record), dan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak manapun juga.

PASAL 22

MERK DAGANG DAN HUBUNGAN HUKUM

1. DISTRIBUTOR dengan ini mengakui bahwa semua merk dagang, logo, dan hak cipta serta semua hak yang melekat pada HORI adalah milik MIC.

2. DISTRIBUTOR tidak diperkenankan untuk menggunakan merk dagang HORI dalam kegiatan usahanya termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan nama HORI sebagai bagian dari nama perusahaan, nama dagang, produk dan ataupun jasa yang dihasilkan oleh DISTRIBUTOR, kecuali sebatas guna keperluan pendistribusian produk sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan ini. Dan dengan berakhirnya perjanjian ini maka penggunaan merk dagang tersebut menjadi berakhir pula dengan sendirinya.

3. Hubungan hukum yang timbul antara para pihak berdasarkan Perjanjian ini adalah semata merupakan hubungan hukum yang terbatas pada Perjanjian Keagenan ini dimana DISTRIBUTOR adalah sebatas Mitra Dagang dan bukan merupakan Perwakilan Dagang dari MIC dan oleh karenanya masing-masing memiliki suatu tanggung jawab hukum secara sendiri-sendiri kepada pihak Ketiga manapun juga.

4. Hak-hak yang diberikan kepada DISTRIBUTOR hanyalah sebatas hak-hak yang diatur secara terinci dalam perjanjian ini dimana Hak dasarkan perjanjian keagenan ini tidak dapat dianggap merupakan peralihan wewenang MIC kepada DISTRIBUTOR dan ataupun pihak ketiga manapun juga yang memperoleh hak dari DISTRIBUTOR untuk melakukan suatu tindakan hukum apapun juga yang mengikat MIC.


PASAL 23

FORCE MAJEUR

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia, misalnya namun tidak terbatas pada gempa bumi, taufan, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan perjanjian ini.

2. Pihak yang mengalami dampak dari Force Majeur tersebut wajib untuk dengan segera setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender, dan kelalaian atas hal ini akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeur maka dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

3. Segala suatu kerugian yang diderita masing-masing pihak sebagai akibat dari terjadinya Force Majeure tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

4. Apabila terjadi force majeure, maka Para Pihak sepakat merundingkan kembali dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi akibat dari keadaan tersebut.

5. Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya sebelum terjadinya force majeure terhadap pembayaran yang telah jatuh tempo.

6. Jika suatu kondisi Force Majeure berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 24

SURAT MENYURAT

1) Untuk segala bentuk surat menyurat dari kedua belah pihak akan dianggap telah diterima dengan baik oleh salah satu pihak bila pemberitahuan tersebut dilakukan dalam bentuk surat tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diterima dengan baik oleh salah satu pihak, baik melalui jasa kurir, fax maupun sarana lainnya ke alamat :

a) MIC :

PT. MULTI INDOCITRA, Tbk

Jl. Cideng Timur 73-74 Jakarta Pusat 10160, Indonesia

62-21-3457777 (HUNTING) FAX. 62-21-3504186

b) DISTRIBUTOR :

.....................................

....................................................................................................

. Telp : .......................... Fax : ......................

2) Untuk setiap perubahan alamat maka harus disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari kerja sebelum perubahan tersebut secara efektif berlaku.


Pasal 24

LAIN – LAIN

1. Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam pasal ini yang tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum dan ataupun peraturan setempat maka hal tersebut tidaklah menjadikan batalnya keseluruhan isi perjanjian ini dan kedua belah pihak dimungkinkan untuk melakukan revisi atas pasal tersebut serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

2. Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam perjanjian ini yang tidak dilaksanakan oleh DISTRIBUTOR dan hal tersebut dibiarkan berlangsung oleh MIC tanpa diberikan suatu teguran maka hal ini bukanlah merupakan suatu alasan untuk mengabaikan ataupun meniadakan hak MIC untuk menuntut pemenuhan pelaksanaan ketentuan dalam pasal tersebut dikemudian hari, terkecuali ada persetujuan tertulis dari MIC untuk mengesampingkan dan ataupun meniadakan ketentuan tersebut.

3. Untuk hal-hal lain yang tidak cukup ataupun belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan serta akan dituangkan secara tertulis serta ditanda tangani oleh para pihak dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

4. Untuk segala akibat hukum yang timbul dalam perjanjian ini maka kedua belah pihak akan tunduk kepada Hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan untuk itu keduanya memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa mengurangi hak MIC untuk mengajukan tuntutannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri manapun juga di wilayah Republik Indonesia.

5. Dengan ditanda tanganinya Perjanjian ini beserta semua lampirannya maka semua kesepakatan lisan yang pernah ada antara para pihak dianggap telah termasuk dalam perjanjian ini dan oleh karenanya dianggap tidak berlaku lagi, dengan demikian perjanjian ini adalah satu-satunya perjanjian yang mengikat para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua serta bermeterai cukup dan oleh karenanya masing-masing memiliki suatu kekuatan hukum yang sama.

Jakarta.........................

DISTRIBUTOR PIHAK PERTAMA............................. PT. MULTI INDOCITRA, Tbk

............... HERMAN WIRAWANPemilik Presiden Direktur


LAMPIRAN “A” PERJANJIAN KEAGENAN

Wilayah Pemasaran1. Wilayah Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah mencakup wilayah yang

terletak di :a.b.

Produk2. Produk HORI sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah produk-produk LHE Hori dan ataupun

produk-produk yang kelak akan ada dan akan diuraikan secara tertulis dalam suatu daftar Produk Tambahan dalam Lampiran tersendiri yang menjadi suatu kesatuan dengan perjanjian keagenan ini.

Tata Cara PembayaranDistributor menyetujui untuk menggunakan cara pembayaran 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterima Produk oleh DISTRIBUTOR dengan jaminan dalam bentuk Bank Garansi yang nilainya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bank Garansi akan berubah seiring dengan peningkatan penjualan dari area tersebut.

Demikian lampiran ini dibuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian keagenan No. 046/MIC-HORI/Reg-Sumbagut/IV/2011 tanggal 01 April 2011.

Jakarta, 01 April 2011

DISTRIBUTOR PIHAK PERTAMAPT. ................... PT. MULTI INDOCITRA, Tbk

-------------- HERMAN WIRAWANPemilik Presiden Direktur


LAMPIRAN “B” PERJANJIAN KEAGENAN

TARGET PENJUALAN1. Target penjualan sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak adalah sebagai berikut :

Total Target Penjualan : unit Target Minimal Outlet Distribusi Aktif : Outlet

2. Target penjualan untuk periode berikutnya akan dilakukan evaluasi serta akan ditentukan kemudian dalam suatu lampiran tersendiri yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian keagenan.

Demikian lampiran ini dibuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian keagenan No. 046/MIC-HORI/Reg-Sumbagut/IV/2011 tanggal 01 April 2011

Jakarta, 01 April 2011

DISTRIBUTOR PIHAK PERTAMAPT. .................... PT. MULTI INDOCITRA, Tbk

................ HERMAN WIRAWANPemilik Presiden Direktur


draft perjanjian keagenan_hori_2011

Documents