draft perda adat revisi pasca rapat tanggal 7 juli 2014
DESCRIPTION
Draft Perda Adat Revisi Pasca Rapat Tanggal 7 Juli 2014TRANSCRIPT
1
Draft terakhir 7Juli 2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR …..TAHUN 2014
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
Menimbang : a. bahwa keberadaan Masyarakat hukum adat di Provinsi
Kalimantan Timur merupakan cerminan kebhinekaan bangsa
Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. bahwa pelaksanaan program pembangunan selama ini telah
menyebabkan sebagian besar masyarakat hukum adat di
Provinsi Kalimantan Timur kehilangan jati dirinya, sehingga
menghalangi mereka untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat
sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
c. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur
2
merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menempatkan
mereka pada harkat dan martabat mereka sebagai anak bangsa
sehingga dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan
bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan
budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup,
khususnya yang menyangkut hak-hak mereka atas tanah,
wilayah dan sumber daya alam;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka diperlukan
penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan
Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi
Kalimantan Timur.
Mengingat: 1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur;Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan
dan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya);
11. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
15. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
17. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PPU/09/2011;
20. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PPU/11/2012.
Dengan Persetujuan Bersama
4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur adalah kelompok
masyarakat asli Kalimantan Timur yang secara turun temurun bermukim di
wilayah geografis tertentu di provinsi Kalimantan Timur yang didasarkan oleh
adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan
tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang
berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
2. Pengakuan masyarakat hukum adat Kalimantan Timur adalah suatu pernyataan
baik tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat
Kalimantan Timur beserta hak- haknya yang diberikan oleh negara dan/atau
pihak-pihak lain di luar negara.
3. Perlindungan masyarakat adat Kalimantan Timur adalah suatu bentuk
pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat
Kalimantan Timur dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk
dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, ikut
5
berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta
terlindungi dari tindakan diskriminasi.
4. Hak-hak masyarakat hukum adat Kalimantan Timur adalah hak yang bersifat
asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat Kalimantan Timur, yang
bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka,
khususnya hak- hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
5. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama
masyarakat hukum adat Kalimantan Timur.
6. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang
bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat Kalimantan Timur
untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan-
permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
7. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun
temurun dihuni dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari kehidupan mereka.
8. Adat Kalimantan Timur adalah nilai-nilai yang diyakini dan dilaksanakan secara
turun temurun sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi
dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
9. Pemetaan wilayah adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke
dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan
pengurusan suatu wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-
praktek yang berlaku di masyarakat hukum adat Kalimantan Timur.
10. Identifikasi diri sendiri adalah suatu proses penentuan keberadaan masyarakat
adat hukum Kalimantan Timur beserta hak-haknya yang dilakukan sendiri oleh
masyarakat adat yang bersangkutan.
11. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-padangan yang
bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang
dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan dijalankan oleh anggota
masyarakat hukum adat Kalimantan Timur yang bersangkutan.
12. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara satu pihak atau lebih mengenai hak-
hak masyarakat hukum adat Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya
penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam didalamnya.
6
13. Sengketa adalah pertentangan hak antar masyarakat hukum adat Kalimantan
Timur dan/atau dengan pihak pihak lainnya.
14. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum
adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan terhadap masyarakat hukum adat Kalimantan Timur dilaksanakan
berdasarkan asas:
a. keadilan sosial
b. Kesetaraan dan non-diskriminasi
c. Keberlanjutan Lingkungan
d. Transparansi.
e. partisipasi.
Pasal 3
Pengaturan masyarakat hukum adat Kalimantan Timur bertujuan untuk:
a. mewujudkan masyarakat hukum adat Kalimantan Timur yang sejahtera, aman,
tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b. mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat Kalimantan Timur
sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan
program pembangunan;
c. memfasilitasi masyarakat hukum adat Kalimantan Timur agar dapat
berpartisipasi dalam pembangunan.
7
BAB III
KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 4
(1) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur berkedudukan sebagai subjek
hukum.
(2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, masyarakat hukum adat
Kalimantan Timur memiliki hak sebagai berikut:
a. menikmati secara penuh baik secara bersama-sama atau secara sendiri-
sendiri atas hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang melekat
pada dirinya sebagai manusia;
b.melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak
sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf a, termasuk hak atas tanah,
wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat tersebut.
(3) Hak-hak adat yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b berlaku di
Kabupaten Kota menyesuaikan dengan karakteristik Masyarakat Hukum Adat
yang ada di kabupaten/ Kota tersebut.
BAB IV
HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Hak Atas Tanah, Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Pasal 5
(1) Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya
alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
8
(2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan
mengendalikan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan
prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah, wilayah dan
sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan
lokal.
Pasal 7
Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang
layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun
temurun apabila dikuasai tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.
Pasal 8
(1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan
sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
(2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan
kepada pihak lain.
(3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam
wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme
pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan
berdasarkan hukum adat yang dianut.
Bagian Kedua
Hak Atas Pembangunan
Pasal 9
9
(1) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur berhak menentukan dan
mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan dan kebudayaan setempat.
(2) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur dapat terlibat dalam pelaksanaan
program pembangunan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat
sesuai dengan mekanisme yang ada.
(3) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur memiliki hak untuk mendapatkan
informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang
ditawarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan
berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat.
(4) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur berhak untuk menolak
bentuk-bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan
budaya adat setempat.
Bagian Ketiga
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan
Pasal 10
(1) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur berhak menganut dan melaksanakan
ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai-nilai spiritualitas yang diwarisi dari
leluhurnya.
(2) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur berhak untuk mengembangkan
tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi
dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang
akan datang, seperti situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara
adat.
Pasal 11
Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur memiliki hak untuk menjaga,
mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan
10
kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih,
obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan
kesusasteraan.
Pasal 12
(1) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur memiliki hak untuk membentuk
media mereka sendiri dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses
terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi.
(2) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur berhak atas program siaran,
penerbitan, penelitian dan pemberitaan yang menghormati sistem nilai adat.
Bagian Keempat
Hak atas Lingkungan Hidup
Pasal 13
(1) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur mempunyai hak atas perlindungan
lingkungan hidup.
(2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), masyarakat hukum adat Kalimantan Timur mempunyai hak untuk
mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan
partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
disesuaikan dengan kearifan lokal.
Pasal 14
(1) Masyarakat berhak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan
atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan
wilayah-wilayah masyarakat adat.
(2) Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur mempunyai hak atas pemulihan
lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.
11
Bagian Kelima
Hak Untuk Menjalankan Hukum Dan Peradilan Adat
Pasal 15
Masyarakat hukum adat Kalimantan Timur berhak untuk menyelenggarakan sistem
peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan
pelanggaran atas hukum adat;
BAB V
KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 16
Lembaga adat dibentuk atas inisiatif warga masyarakat hukum adat pada setiap
wilayah adat.
Pasal 17
(1) Lembaga adat dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/ kelurahan,
hingga pada tingkat provinsi, dengan tingkatan sebagai berikut:
a. Lembaga adat desa/kelurahan untuk lembaga adat pada tingkat desa/
kelurahan
b. Lembaga adat kecamatan untuk lembaga adat pada tingkat kecamatan
c. Lembaga adat kabupaten / kota untuk lembaga adat pada tingkat kabupaten/
kota.
d. Lembaga adat provinsi untuk lembaga adat pada tingkat provinsi.
(2) Lembaga adat pada setiap tingkatan bersifat koordinatif dari tingkat teratas
sampai ke tingkatan terbawah.
12
(3) Lembaga adat dipimpin oleh seorang kepala adat atau istilah lain dan dibantu
oleh dua orang atau lebih.
Pasal 18
(1) Prosedur pemilihan dan pengangkatan serta pergantian kepala adat atau istilah
lain ditentukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan pada masing-masing
wilayah adat.
(2) Dalam hal terdapat masyarakat adat pada wilayah adat tertentu yang tidak
mengatur mengenai prosedur pemilihan dan pengangkatan serta pergantian
kepala adat atau istilah lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
prosedur pemilihan dan pengangkatan serta pergantian kepala adat atau istilah
lain mengacu kepada ketentuan Ayat (1) Peraturan Daerah ini.
Pasal 19
(1) Kepala Adat atau istilah lainnya berhenti karena:
a. Meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. diberhentikan
(2) Kepala Adat atau istilah lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c karena:
a. Tidak dapat menjalankan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Adat atau istilah lainnya
Pasal 20
13
Kepala adat atau istilah lain berwenang menjadi hakim adat, memberi fatwa adat,
menjadi narasumber bagi pengetahuan hukum adat dan kewenangan lainnya yang
menyangkut budaya, adat – istiadat dan hukum adat.
Pasal 21
Kepala adat dan para pemangku adat lainnya memimpin pemberdayaan,
pelestarian, dan pengembangan budaya dan adat - istiadat pada wilayah hukum
masyarakat hukum adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 22
Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat Kalimantan Timur dapat
diselesaikan melalui dua cara, yaitu:
a. Di luar pengadilan Adat
b. Di Pengadilan Adat
Pasal 23
Sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b meliputi:
a. Sengketa yang bersifat keperdataan antar anggota masyarakat adat atau
antara anggota masyarakat hukum adat dengan pihak luar, termasuk sengketa
yang berhubungan dengan sumber daya alam;
b. Tindak pidana ringan
14
BAB VII
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewajiban untuk memberikan pengakuan
Pasal 24
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat adat Kalimantan Timur untuk
melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah adat.
(2) Pemerintah Daerah memastikan bahwa peta-peta wilayah adat tersebut
dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).
Bagian Kedua
Kewajiban untuk Memberikan Perlindungan
Pasal 25
Pemerintah Daerah memastikan semua pihak yang terlibat penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan untuk menghormati dan melindungi keberadaan
masyarakat hukum adat Kalimantan Timur beserta hak- haknya.
Pasal 26
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan mekanisme yang efektif untuk
mencegah:
15
a. setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan sebagai masyarakat
hukum adat Kalimantan Timur yang berbeda, atau berakibat pada hilangnya
nilai-nilai dan identitas budayanya,
b. setiap bentuk pemindahan masyarakat adat Kalimantan Timur yang
mempunyai tujuan yang mengakibatkan dilanggarnya hak-hak masyarakat
hukum adat tersebut.
Pasal 27
Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat hukum adat Kalimantan
Timur mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan dan anak
anak dalam masyarakat hukum adat Kalimantan Timur dapat menikmati
perlindungan dan jaminan penuh sehingga bebas dari segala bentuk pelanggaran
dan diskriminasi.
Pasal 28
Pemerintah Daerah memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat hukum
adat Kalimantan Timur dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program
pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah- wilayah adat dan berdampak
terhadap mereka.
Pasal 29
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, akses
informasi, dan partisipasi bagi masyarakat-masyarakat hukum adat Kalimantan
Timur serta mempromosikan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
16
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.
Ditetapkan di Samarinda pada tanggal …………2014
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Dr. H. Awang Farouk Ishak, M. Si
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal..................................
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,
H.IRIANTO LAMBRIE
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR………
17