draft ispo_ jan 2011

8/4/2019 Draft ISPO_ Jan 2011

http://slidepdf.com/reader/full/draft-ispo-jan-2011 1/23

Draft ISPO Pembahasan 23 Desember 2010 Hotel Permata Bogor 1

Draft

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA BERKELANJUTAN

(INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO)

PERSYARATAN(REQUIREMENTS)




TIM ISPO

KEMENTERIAN PERTANIAN

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA BERKELANJUTAN”PERSYARATAN”

No Prinsip/Kriteria Indikator Panduan

1.

1.1.

SISTEM PERIZINAN DANMANAJEMEN PERKEBUNAN

Perizinan dan sertifikat.Pengelola perkebunan harusmemperoleh perizinan sertasertifikat tanah sesuai ketentuanperundang-undangan yangberlaku.

1. Telah memiliki Izin Lokasi dari pejabatyang berwenang;2. Telah memiliki perizinan yang sesuai

seperti : IUP, IUP-B, IUP-P.3. Telah memiliki/dalam proses, sertifikat

yang sesuai, seperti : HGU, HGB, HakPakai (HP), Surat Tanda Daftar,Sertifikat atau Girik

a. Izin Lokasi dari Gubernur/Bupati sesuaikewenangannya untuk areal APL dankesepakatan dengan masyarakat

/Masyarakat Hukum Adat/ ulayat tentangkesepakatan penggunaannya, besarnyakompensasi serta hak dan kewajibanmasing-masing pihak.;

b. Izin lokasi yang terletak dikawasan HPKharus terlebih dahulu mendapatkanpelepasan kawasan hutan dari MenteriKehutanan.

c. Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawitmaksimum untuk satu perusahaan/grupadalah 100.000 ha untuk Indonesia.Pembatasan luas areal tersebut tidakberlaku bagi koperasi usaha perkebunan,perusahaan perkebunan yang sebagian





besar sahamnya dikuasai oleh negara baikPemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kotaatau Perusahaan Perkebunan yang

sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalamrangka go public . Khusus untuk provinsiPapua dan irian Jaya Barat luas maksimumprovinsi dua kali provinsi lainnya.

d. Bagi perusahaan perkebunan dengan luasareal tertentu (≥ 25 ha) dan atau kapasitaspengolahan kelapa sawit tertentu (≥ 5 tonTBS/jam) wajib memiliki Izin UsahaPerkebunan /IUP (> 1.000 ha dan harusmemiliki PKS), memiliki IUP-B bagi pelaku

usaha budidaya (25 - !000 ha) , dan IUP-Pbagi pelaku usaha Pengolahan (harusdidukung 20% bahan baku dari kebunsendiri).

e. Untuk perkebunan rakyat (< 25 ha) dan atauunit pengolahan kelapa sawit < 5 ton TBS

/jam wajib didaftar oleh instansi yangberwenang dengan bukti Surat TandaDaftar. Untuk perkebunan rakyat (< 25 ha)penguasaan tanah atau bukti kepemilikanlain/surat tanah yang sah (girik dll.).

f. Izin Lokasi dan IUP merupakan salah satupersyaratan bagi perusahaan untukmengajukan permohonan HGU

1.2. Lokasi Perkebunan

Pengelola perkebunan harus 1. Rencana Tataruang sesuai dengan a. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin





memastikan bahwa penggunaanlahan perkebunan telah sesuaidengan Rencana Umum

Tataruang Wilayah Provinsi(RUTWP) atau Rencana UmumTataruang Wilayah Kabupaten

/Kota (RUTWK) sesuai denganperundangan yang berlaku ataukebijakan lain yang sesuaidengan ketetapan yangditentukan oleh pemerintahsetempat.

ketentuan yang berlaku atau ketentuanlainnya yang ditentukan olehpemerintah daerah setempat.

2. Dokumen Izin Lokasi perusahaan yangdikeluarkan oleh instansi yangberwenang;

3. Rekaman perolehan dan hak atastanah/tanah ulayat

4. Peta lokasi.

Lokasi adalah tanah yang menurutTataruang Wilayah yang berlakudiperuntukkan bagi penggunaan yang

sesuai dengan rencana pengembanganwilayah tersebut yang akan dilaksanakanoleh suatu perusahaan.

b. Perusahaan pemegang Izin Lokasi wajibmenghormati kepentingan pihak pihak lainatas tanah yang belum dibebaskan, tidakmenutup atau mengurangi aksesibilitas danmelindungi kepentingan umum;

c. Melaporkan perkembangan perolehantanah dan penggunaannya.

1.3. Sengketa Lahan danKompensasi

Pengelola perkebunan harusmemastikan bahwa lahanperkebunan yang digunakanbebas dari status sengketadengan masyarakat/petanidisekitarnya. Apabila terdapatsengketa maka harusdiselesaikan secara musyawarah

untuk mendapatkan kesepakatansesuai dengan peraturanperundangan dan /atauketentuan adat yang berlakunamun bila tidak terjadikesepakatan maka penyelesaian

1. Tersedia mekanisme penyelesaiansengketa yang terdokumentasi untukpenyelesaian sengketa.

2. Tersedia peta lokasi lahan yangdisengketakan.

3. Tersedianya salinan perjanjian yangtelah disepakati.

4. Rekaman progres musyawarah untuk

penyelesaian sengketa disimpan.

a. Sengketa lahan dengan masyarakat sekitarkebun /petani diselesaikan secaramusyawarah/mufakat.

b. Penetapan besarnya kompensasi danlamanya penggunaan lahan masyarakatuntuk usaha perkebunan dilakukan secaramusyawarah.

c. Apabila penyelesaian sengketa lahan

melalui musyawarah tidak menemuikesepakatan, maka lahan yangdisengketakan harus diselesaikan melalui

jalur hukum/pengadilan negeri.





sengketa lahan harusmenempuh jalur hukum.

1.4. Status Badan Hukum

Perkebunan kelapa sawit yangdikelola harus mempunyai statusbadan hukum yang jelas sesuaiperaturan perundang-undanganyang berlaku.

Telah memiliki dokumen yang sah tentangstatus badan hukum berbentuk aktanotaris yang disahkan oleh MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia(Menkumham).

Bentuk badan hukum antara lain :a. Perseroan Terbatas;b. Yayasan.c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD).d. Koperasi.

1.5. Manajemen Perkebunan

Perkebunan harus memilikiperencanaan jangka panjanguntuk memproduksi minyak sawitlestari.

1. Perusahaan telah memiliki Visi dan Misiserta komitmen untuk memproduksiminyak sawit lestari.

2. Memiliki SOP untuk praktek budidayadan pengolahan hasil perkebunan.

3. Memiliki struktur organisasi dan uraiantugas yang jelas bagi setiap unitpelaksana.

4. Memiliki perencanaan untuk menjaminberlangsungnya usaha perkebunan.

5. Memiliki sistem manajemen Keuangan

Perusahaan dan keamanan ekonomidan keuangan yang terjamin dalam

jangka panjang.6. Memiliki Sistem Manajemen Sumber

Daya Manusia (SDM).

a. Visi dan Misi menjadi komitmen perusahaandari pimpinan tertinggi dan seluruhkaryawan;

b. Tersedia rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek pembangunan perkebunan;

c. Tersedia hasil audit neraca keuanganperusahaan oleh akuntan publik;

d. Tersedia laporan tahunan yang secaralengkap menjelaskan kegiatan perusahaan;

e. Tersedia SOP perekrutan karyawan;f. Tersedia sistem penggajian dan pemberian

insentif;g. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian

prestasi kerja;h. Tersedia peraturan perusahaan tentang hak

dan kewajiban karyawan ;i. Tersedia peraturan dan sarana keselamatan





dan kesehatan kerja (K3) ; j. Rekaman pelatihan yang telah diikuti oleh

karyawan kebun;

k. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukanoleh perusahaan.

1.6. Rencana dan realisasipembangunan perkebunan danpabrik

1. Rekaman rencana dan realisasipemanfaatan lahan (HGU, HGB, HP,dll) untuk pembangunan perkebunan(pembangunan tanaman, pabrik,kantor, perumahan karyawan, dll).

2. Rekaman rencana dan realisasikapasitas pabrik kelapa sawit.

a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai denganperuntukannya (untuk tanaman kelapa sawit)dan waktu yang diberikan;

b. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai denganizin yang dikeluarkan (HGU, HGB, HP dll).

c. Tersedia pabrik pengolahan kelapa sawit(PKS) dan kapasitasnya ;

d. Tersedia bahan baku pabrik sesuaikapasitas PABRIK/MILL.

1.7. Pemberian informasi kepadainstansi terkait sesuai ketentuanyang berlaku dan pemangkukepentingan lainnya terkecualimenyangkut hal yang patutdirahasiakan

1. Rekaman pemberian informasi kepadainstansi terkait;

2. Daftar jenis informasi/data yang dapatdiperoleh oleh pemangku kepentinganlainnya;

3. Rekaman permintaan informasi olehpemangku kepentingan lainnya;

4. Rekaman tanggapan terhadap

permintaan informasi

a. Jenis informasi yang bersifat rahasia adalahkerahasiaan dagang atau bilamanapengungkapan informasi tersebut akanberdampak negatif terhadap lingkungan dansosial;

b. Sebelum dimulai kegiatan perusahaan danSurat Keputusan ditandatangani olehBupati/Walikota Madya diadakan rapat

koordinasi disertai konsultasi denganmasyarakat pemegang hak atas tanahdalam lokasi yang dimohon meliputi :1) Penyebarluasan informasi mengenai

rencana pembangunan (kebun), ruanglingkup dan dampaknya, rencana





perolehan dan penyelesaian perolehantanah;

2) Informasi mengenai rencana

pengembangan dan penyelesaianmasalah yang ditemui;

3) Pengumpulan informasi untukmemperoleh data social dan lingkungan;

4) Peran serta masyarakat serta alternativebentuk dan besarnya ganti rugi tanah.

2.

2.1.

2.1.1

PENERAPAN PEDOMANTEKNIS BUDIDAYA DANPENGOLAHAN KELAPASAWIT.

Penerapan pedoman teknisbudidaya

Pembukaan lahan 1. Rekaman cara pembukaan lahan yangtelah dilakukan oleh perusahaan.

2. Rekaman pembukaan lahan yang telahdilakukan berdasarkan SOP yangditetapkan oleh perusahaan;

3. Rekaman pembukaan lahan yangdilakukan dengan berpedoman pada

kelestarian lingkungan danmeminimalisir terjadinya erosi dankerusakan tanah

a. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahandimana pembakaran sejak tahun 1999 sudahtidak diperkenankan.

b. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkanhasil AMDAL/RPL-RKL.

c. Pada lahan dengan kemiringan di atas 40%tidak dilakukan pembukaan lahan.

d. Pembuatan sistem drainase, terasering,penanaman tanaman penutup tanah (covercrops) untuk meminimalisir erosi dankerusakan/ degradasi tanah.

2.1.2 Perlindungan Terhadap Sumber 1. Rekaman pengelolaan air dan 1. Perusahaan harus menggunakan air secara





dan Kualitas Air pemeliharaan sumber mata air.2. Program pemantauan kualitas air

permukaan yang dimanfaatkan oleh

masyarakat sekitar perkebunan.3. Rekaman penggunaan air untuk pabrik

kelapa sawit.

efisien dan menghindari kontaminasi limbahdengan air buangan sehingga tidakmenimbulkan dampak negatif terhadap

pengguna air lainnya.2. Perusahaan harus menghindari terjadinya

erosi pada sempadan sungai.3. Perusahaan harus melindungi/melestarikan

sumber mata air yang ada di arealperkebunan.

2.1.3 Perbenihan

Pengelola perkebunan dalammelaksanakan prosesperbenihan kelapa sawit harusmengacu kepada baku teknisdan peraturan perundang-undangan yang berlaku untukmenghasilkan bahan tanam yangberkualitas.

1. Tersedia prosedur atau SOP/instruksikerja yang terdokumentasi untukpelaksanaan perbenihan.

2. Rekaman asal benih yang digunakan.3. Rekaman pelaksanaan perbenihan

kelapa sawit disimpan.4. Rekaman penanganan benih/bibit

kelapa sawit yang tidak memenuhipersyaratan.

Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaanproses perbenihan harus dapat menjamin :a. Benih/bahan tanam yang digunakan

merupakan benih bina yang berasal darisumber benih yang telah mendapatpengakuan dari pemerintah dan bersertifikatdari instansi yang berwenang.

b. Umur dan kualitas benih yang disalurkansesuai ketentuan teknis.

c. Harus ditetapkan penanganan terhadapbenih yang tidak memenuhi persyaratan.

2.1.4 Penanaman

Pengelola perkebunan kelapasawit dalam melakukanpenanaman harus sesuai bakuteknis dalam mendukungproduktivitas tanaman

1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untukpenanaman yang terdokumentasi danmengacu kepada Pedoman TeknisPembangunan Kebun Kelapa Sawityang berlaku.

SOP atau instruksi kerja penanaman harusmencakup :a. Rencana dan realisasi penanaman.b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak

tanaman sesuai dengan kondisi lapangan





2. Rekaman pelaksanaan penanamantanaman disimpan;

3. Rekaman dari penanaman di lahan

gambut sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

dan praktek budidaya perkebunan terbaik.c. Adanya tanaman penutup tanah.d. Pembuatan terasering untuk lahan miring.

e. Pengelolaan tinggi muka air (drainase)sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.5 Pemeliharaan tanaman dalammendukung produktivitastanaman

1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untukpemeliharaan yang terdokumentasimengacu kepada Pedoman TeknisPembangunan Kebun Kelapa Sawit.

2. Rekaman pelaksanaan pemeliharaantanaman disimpan.

Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan:a. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai

standar yang ditetapkan dengan melakukansisipan;

b. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air(drainase);

c. Pemeliharaan piringan;d. Pemeliharaan tanaman penutup tanah

(cover crop).e. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma;f. Rekomendasi dan realisasi pemupukan;g. Laporan kegiatan pemeliharaan tanaman.

2.1.6 Pengendalian OrganismePengganggu Tanaman (OPT)

Pengelola perkebunan kelapasawit harus melakukanpengamatan dan pengendalian

hama, penyakit tanaman dangulma (Organisme PenggangguTumbuhan/OPT) sesuaiketentuan teknis denganmemperhatikan aspeklingkungan.

1. Tersedia SOP dan instruksi kerja yangterdokumentasi untuk pengamatan danpengendalian OPT.

2. Tersedia SOP dan instruksi kerjaterdokumentasi untuk penangananlimbah pestisida.

3. Rekaman pelaksanaan pengamatandan pengendalian OPT disimpan;

4. Rekaman jenis dan penggunaan

SOP dan instruksi kerja untuk pengendalianOPT harus dapat menjamin bahwa :a. Pengendalian OPT dilakukan secara

terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT),yaitu melalui teknik budidaya, kebersihankebun, penggunaan musuh alami(parasitoid, predator dan agens hayati),secara mekanis dan penggunaan pestisidasecara terbatas dan bijaksana.





pestisida serta agens pengendali OPTlainnya (parasitoid, predator, agenshayat, feromon, dll.).

b. Dilakukan pengamatan untuk sistemperingatan dini (Early Warning Sistem / EWS) terhadap serangan OPT;

c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar diKomisi Pestisida Kementerian Pertanian

d. Penanganan limbah pestisida dilakukansesuai petunjuk teknis untuk meminimalisirdampak negatif terhadap lingkungan;

e. Tersedia sarana pengendalian sesuai SOPatau instruksi kerja.

f. Tersrdia tenaga (regu) pengendali yangsudah terlatih.

g. Tersedia gudang penyimpanan alatdanbahan pengendalian OPT ;

2.1.7 Pemanenan

Pengelola perkebunanmemastikan bahwa panendilakukan tepat waktu dandengan cara yang benar.

1. Tersedia SOP atau instruksi kerjaterdokumentasi untuk pelaksanaanpemanenan.

2. Rekaman pelaksanaan pemanenandisimpan.

SOP dan instruksi kerja pelaksanaanpemanenan harus mencakup :a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan

sarana penunjangnya.b. Penetapan kriteria matang panen dan

putaran panen.

2.2.

2.2.1

Penerapan pedoman teknispengolahan hasil perkebunan.

Pengangkutan Buah.

Pengelola perkebunan harus 1. Tersedia instruksi kerja/ SOP yang Instruksi kerja / SOP pengangkutan buah





memastikan bahwa TBS yangdipanen harus segera diangkutke tempat pengolahan untuk

menghindari kerusakan.

terdokumentasi untuk pengangkutanTBS.

2. Rekaman pengangkutan TBS disimpan;

berisikan ketentuan sbb:a. Ketersediaan alat transportasi serta sarana

pendukungnya.

b. Buah harus terjaga dari kerusakan,kontaminasi, kehilangan dan ketepatanwaktu sampai di tempat pengolahan.

2.2.2 Penerimaan TBS diPABRIK/MILL

Pengelola PABRIK/MILLmemastikan bahwa TBS yangditerima sesuai denganpersyaratan yang telahditetapkan.

1. Rekaman spesifikasi TBS dan hargapembelian di lokasi penerimaan TBSsesuai dengan ketentuan yang berlakudisimpan.

2. Tersedia instruksi kerja/ SOPpenerimaan dan pemeriksaan/ sortasiTBS yang terdokumentasi.

3. Rekaman penanganan TBS yang tidaksesuai persyaratan disimpan.

a. Instruksi kerja / SOP penerimaan danpemeriksaan / sortasi TBS juga harusmencakup pengaturan terhadap TBS / brondolan yang tidak memenuhi syarat.

b. Penetapan harga pembelian TBS mengikutiketentuan yang berlaku, dan tersediarekapitulasi ketetapan harga TBS dariinstansi yang berwenang.

c. Kriteria TBS yang diterima di PABRIK/MILLdan harga yang berlaku pada bulan berjalandan bulan sebelumnya harus dibuat terbuka.

2.2.3 Pengolahan TBS.

Pengelola PABRIK/MILL harusmerencanakan danmelaksanakan pengolahan TBSmenjadi CPO melalui penerapanpraktek pengelolaan/pengolahan

1. Tersedia informasi yang menguraikanspesifikasi / standar CPO yang diolah.

2. Tersedia SOP atau instruksi kerja yangdiperlukan baik untuk prosespengolahan maupun proses

a. Harus ada perencanaan produksi.b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus

dirawat dan dikendalikan untuk mencapaikesesuaian produk dan efisiensi.

c. Peralatan pabrik kelapa sawit harus





terbaik (GHP/GMP). pemantauan dan pengukuran kualitasCPO.

3. Rekaman hasil produksi (output),

kesesuaian mutu produk danpengendalian produk yang tidak sesuai,harus disimpan.

dipelihara untuk menjamin prosespengolahan TBS dapat memenuhi kualitashasil yang diharapkan.

d. Harus ditetapkan dan diterapkan sistem/ caraidentifikasi produk yang mampu telusur untukmenjamin ketelusuran rantai suplai (hanyabagi pabrik yang menerapkan supply chaincertification/ sertifikasi rantai suplai).

2.2.4 Pengelolaan limbah.

Pengelola PABRIK/MILLmemastikan bahwa limbahpabrik kelapa sawit dikelolasesuai dengan ketentuan yangberlaku.

1. Tersedia SOP atau instruksi kerjamengenai pengelolaan limbah.

2. Rekaman mengenai pengukurankualitas limbah cair.

3. Rekaman penyimpanan sementaralimbah B3,

4. Rekaman pelaporan pemantauanpengelolaan limbah kepada instansiyang berwenang harus disimpan.

Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaanlimbah antara lain mencakup tentang :a. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Tersedia Tempat Penyimpanan SementaraLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

c. Dilakukan upaya untuk meningkatkancadangan karbon (penempatan potonganpelepah dan tandan/janjang kosong di areakebun).

2.2.5 Pemanfaatan limbah.

Pengelola perkebunan danPABRIK/MILL harusmemanfaatkan limbah untukmeningkatkan efisiensi danmengurangi dampak lingkungan.

1. Tersedia instruksi kerja/ SOPpemanfaatan limbah yangterdokumentasi.

2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbahcair untuk land application (LA) dari

a. Pengelola perkebunan kelapa sawit danPABRIK/MILL dapat memanfaatkan limbahantara lain:1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat

cangkang dan janjang kosong untuk





instansi terkait.3. Rekaman pemanfaatan limbah padat

dan cair disimpan.

bahan bakar;2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong

untuk pupuk organik;

3) Pemanfaatan Land Application sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

b. Penyimpanan limbah di pabrik tidak bolehmenimbulkan pencemaran lingkungan ataumenyebabkan terjadinya kebakaranPABRIK/MILL.

c. Tersedia perhitungan pengurangan emisi bilamenggunakan bahan bakar terbarukantermasuk biomassa dibandingkan denganbahan bakar minyak bumi;

d. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkankepada instansi yang berwenang.

3.

3.1.

PENGELOLAAN DAN

PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

Kewajiban kebun kelapa sawityang memiliki PABRIK/MILL

Pengelola perkebunan yang 1. Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Untuk industri kelapa sawit yang melakukan LA





memiliki PABRIK/MILL harusmelaksanakan kewajibanpengelolaan dan pemantauan

lingkungan sesuai ketentuanyang berlaku.

Limbah);2. Memiliki izin pemanfaatan limbah cair

dari (x) bagi industri kelapa sawit yang

melakukan LA (Land Aplication).3. Memiliki izin dari Pemerintah Daerah

untuk pembuangan limbah cair kebadan air.

4. Memiliki izin dari KLH untukPABRIK/MILL yang membuang limbahcairnya ke laut.

5. Semua rekaman terkait kegiatan (1 s/d4) wajib dibuat laporannya dandisimpan.

(Land Aplication) wajib :a. Memantau limbah cair, kualitas tanah dan

kualitas air tanah sesuai ketentuan yang

berlaku;b. Melaporkan per tiga bulan hasil pemantauan

air limbah yang dilakukan setiap bulan;melaporkan pengukuran air tanah, sumurpantau setiap 6 bulan sekali; dan pengukurankualitas tanah 1 tahun sekali.

c. Melaporkan kualitas udara emisi dari semuasumber emisi dan ambient setiap 6 bulansekali kepada PEMDA dengan tembusanKLH;

Untuk industri yang tidak melakukan L.A wajib:a. Memantau limbah cair setiap bulan.b. Melaporkan per tiga bulan sekali hasil

pemantauan limbah cair, per enam bulanemisi udara dan ambien kepada PEMDAdengan tembusan KLH;

Pengelola Limbah B3 di PABRIK/MILL harusmelakukan hal sbb:a. Melaporkan tiga bulan sekali pengelolaan

limbah B3 di Industri CPO-nya;b. Mengirimkan jenis LB3 yang dihasilkan kepihak ketiga yang berizin;

c. Membuat logbook/neraca (catatan keluarmasuk limbah) untuk LB3 yang dihasilkan,dikelola lanjut dan yang tersimpan di TPS





LB3;d. Melaporkan neraca LB3 dan manifest

pengiriman LB3 secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan sekali kepada KNLH cc. PemdaProvinsi dan Pemda Kab/Kota;

3.2. Kewajiban terkait analisadampak lingkungan AMDAL,UKLdan UPL.

Pengelola perkebunan harusmelaksanakan kewajibannyaterkait analisa dampaklingkungan, UKL dan UPL

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Memiliki dokumen AMDAL bagi pelakuusaha perkebunan kelapa sawit yangmempunyai lahan >= 3.000 ha.

2. Memiliki dokumen UKL/UPL bagi

pelaku usaha perkebunan kelapa sawityang mempunyai lahan < 3.000 ha

3. Rekaman terkait pelaksanaanpenerapan hasil AMDAL,UKL/UPLtermasuk laporan kepada instansi yangberwenang harus disimpan.

a. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawitsebelum melakukan usahanya wajibmembuat dokumen lingkungan.

b. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit

memulai pembangunan kebun setelahmemiliki dokumen lingkungan

c. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yangtelah beroperasi wajib menerapkan hasilAMDAL, UKL/UPL;

d. Melaporkan hasil pemantauan danpengelolaan lingkungan secara rutin kepadainstansi yang berwenang.

3.3. Pencegahan dan

penanggulangan kebakaran.

Pengelola perkebunan harusmelakukan pencegahan danpenanggulangan kebakaran.

1. Tersedia Petunjuk Teknis pencegahandan penanggulangan kebakaran

2. Tersedianya SDM yang mampumencegah dan menangani kebakaran.

a. Melakukan pelatihan penanggulangankebakaran secara periodik

b. Melakukan pemantauan kebakaran danmelaporkan hasilnya secara berkala (minimal





3. Tersedianya sarana dan prasaranapengendalian/penanggulangankebakaran;

4. Tersedianya organisasi dan sistemtanggap darurat;

5. Rekaman pelaksanaan pencegahandan penanggulangan kebakaran,pemantauan kebakaran danpelaporannya harus disimpan.

6 bln sekali) kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan instansi terkait.

c. Melakukan penanggulangan bila terjadi

kebakaran.

3.4. Pelestarian biodiversity

Pengelola perkebunan harusmenjaga dan melestarikan

keaneka ragaman hayati padaareal perkebunan dan areal yangtidak ditanami.

1. Tersedia Petunjuk Teknis identifikasiPerlindungan flora dan fauna di

lingkungan perkebunan;2. Tersedia daftar flora dan fauna di

kebun dan sekitar kebun.3. Rekaman sosialisasi disimpan.

a. Pengelola perkebunan melaksanaansosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya keaneka ragaman hayati danupaya pelestariannya.

b. Dilakukan pendataan terhadap flora danfauna di kebun dan sekitar kebun;

c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasiflora dan fauna antara lain denganpembuatan poster, papan peringatan dll.

3.5 Identifikasi dan perlindungankawasan lindung

Pengelola perkebunan harusmelakukan identifikasi kawasanlindung yang merupakankawasan yang mempunyaifungsi utama melindungi

1. Tersedia hasil identifikasi kawasanlindung

2. Tersedia peta kebun yang menunjukkanlokasi kawasan lindung.

3. Rekaman identifikasi dan sosialisasi

a. Dilakukan inventarisasi kawasan lindung disekitar kebun.

b. Sosialisasi kawasan lindung kepadakaryawan dan masyarakat/petani di sekitarkebun.





kelestarian lingkungan hidupyang mencakup sumber alam,sumber daya buatan dan nilai

sejarah serta budaya bangsadengan tidak membuka untukusaha perkebunan kelapa sawit.

kawasan lindung disimpan.

3.6. Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca

(GRK)

Pengelola usaha perkebunanharus mengidentifikasi sumberemisi GRK.

1. SOP/Petunjuk Teknis Mitigasi EmisiGRK;

2. Tersedia rekaman tahapan alih fungsilahan (land use trajectory );

3. Tersedia rekaman usaha penguranganemisi GRK;

4. Rekaman pelaksanaan mitigasidisimpan.

a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK;b. Sosialisasi upaya-upaya pengurangan emisi

GRK (metan trapping , pengaturan tata airpada lahan gambut, pengelolaan pemupukanyang tepat, dll) dan cara perhitungannya.

c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat,cangkang, dll) untuk bahan bakar boiler danperhitungan efisiensi penggunaan bahanbakar fosil.

3.7. Konservasi kawasan denganpotensi erosi tinggi.

Pengelola perkebunan harusmelakukan koservasi lahan dan

1. Tersedia prosedur/petunjuk tekniskonservasi kawasan dengan potensi

Prosedur / petunjuk teknis untuk konservasisempadan sungai harus dapat menjamin,





dari penerapan SMK3.

4.2. Kesejahteraan dan peningkatan

kemampuan pekerja / buruh.

Pengelola perkebunan harusmemperhatikan kesejahteraanpekerja dan meningkatkankemampuannya.

1. Telah diterapkan peraturan tentangUpah Minimum.

2. Mempunyai sistem penggajian bakuyang ditetapkan.

3. Tersedia sarana dan prasarana untukkesejahteraan pekerja (perumahan,poliklinik, sarana ibadah, saranapendidikan dan sarana olahraga)

4. Tersedia kebijakan perusahaan untuk

mengikutsertakan karyawan dalamprogram jaminan sosialketenagakerjaan sesuai denganketentuan yang berlaku.

5. Tersedia program pelatihan untukpeningkatan kemampuan karyawan.

6. Rekaman pelaksanaan yang berkaitandengan kesejahteraan danpeningkatan kemampuan pekerjaharusdipelihara.

a. Upah minimum yang dibayarkan sesuaidengan UMR daerah bersangkutan.

b. Daftar karyawan yang mengikuti programJamsostek;

c. Daftar karyawan yang telah mengikutipelatihan;

d. Daftar kebutuhan pelatihan;

4.3. Penggunaan Pekerja Anak danTidak Melakukan Diskriminasiberdasarkan Suku, Ras, Genderdan Agama





Pengelola perkebunan tidakboleh mempekerjakan anak dibawah umur dan melakukan

diskriminasi.

1. Memiliki kebijakan perusahaan tentangpersyaratan umur pekerja sesuaidengan UU yang berlaku

2. Memiliki kebijakan perusahaan tentangpeluang dan perlakuan yang samauntuk mendapat kesempatan kerja.

3. Rekaman daftar karyawan disimpan.4. Tersedia prosedur penyampaian

keluhan bagi pekerja.5. Rekaman keluhan pekerja disimpan.

Bagi perusahaan yang mempekerjakan buruhwanita antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00wajib:

a. Memberikan makanan dan minuman yangbergizi;

b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selamadi tempat kerja;

c. Menyediakan antar jemput di tempatpenjemputan dan tempat kerja.

4.4. Pembentukan Serikat Pekerja.

Pengelola perkebunan harusmemfasilitasi terbentuknya

Serikat Pekerja dalam rangkamemperjuangkan hak-hakkaryawan / buruh.

1. Memiliki peraturan perusahaanterhadap keberadaan serikat pekerja.

2. Memiliki daftar pekerja yang menjadianggota serikat pekerja.

3. Rekaman pertemuan-pertemuan baikantara perusahaan dengan serikatmaupun intern serikat harus disimpan.

Kegiatan yang berkaitan dengan serikat pekerjaini direkam.

4.5. Perusahaan mendorong danmemfasilitasi pembentukankoperasi pekerja

1. Tersedia Kebijakan perusahaan dalampembentukan koperasi;

2. Tersedia Akte pendirian koperasikaryawan

a. Untuk meningkatkan kesejahteraankaryawan perlu pembentukan koperasikaryawan;

b. Daftar karyawan yang menjadi anggotakoperasi

5.

5.1.

TANGGUNG JAWAB SOSIALDAN KOMUNITAS

Tanggung jawab sosial danlingkungan kemasyarakatan





Pengelola perkebunan harusmemiliki komitmen sosial,

kemasyarakatan danpengembangan potensi kearifanlokal.Pengelola perkebunan memilikitanggungjawab melekat untuktetap menciptakan hubunganyang serasi, seimbang dansesuai dengan lingkungan, nilai,norma dan budaya masyarakatsetempat serta berperan sertadalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan.

1. Tersedia komitmen tanggung jawabsosialdan lingkungan kemasyarakatan

sesuai ketentuan yang berlaku dandidokumentasikan.

2. Rekaman realisasi komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungankemasyarakatan harus disimpan.

a. Berperan dalam pembangunan ekonomiberkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaatbaik bagi perseroan sendiri, komunitassetempat maupun masyarakat padaumumnya;

b. Ikut meningkatkan kesejahteraanmasyarakat sekitar dengan melakukankemitraan.

c. Melakukan pembangunan di sekitar kebunantara lain melalui berbagai kegiatanseperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,pertanian, usaha mikro dan kecil, olah raga,

kesenian, keagamaan, sosial ekonomi dll.

5.2. Pemberdayaan MasyarakatAdat/ Penduduk Asli

Pengelola perkebunan ikutberperan dalammensejahterakan masyarakatadat/ penduduk asli.

1. Memiliki program untuk peningkatankesejahteraan masyarakat adat(penduduk asli).

2. Memiliki program untukmempertahankan kearifan lokal.

a. Ikut mempertahankan keberadaanpenduduk asli

b. Memberikan prioritas kesempatan kerjakepada masyarakat adat/penduduk asli.





3. Rekaman realisasi program bersamamasyarakat adat/ penduduk aslidisimpan.

6.

6.1.

PEMBERDAYAAN KEGIATANEKONOMI MASYARAKAT

Pengembangan Usaha Lokal

Pengelola perkebunanmemprioritaskan untuk memberipeluang pembelian / pengadaanbarang dan jasa kepadamasyarakat di sekitar kebun.

Rekaman transaksi lokal termasukpembelian lokal, penggunaan kontraktorlokal, dll.

Perusahaan harus membina masyarakat disekitar kebun yang punya potensi untuk dapatmemenuhi persyaratan / kriteria sebagaipemasok / suplier.

7. PENINGKATAN USAHASECARA BERKELANJUTAN

Pengelola perkebunan danpabrik/mill harus terus menerusmeningkatkan kinerja (sosial,ekonomi dan lingkungan)dengan mengembangkan dan

Tersedia rekaman hasil penerapanperbaikan/peningkatan yang dilakukan.

Pengelola perkebunan dapat melakukanperbaikan / peningkatan secara berkelanjutanmelalui :a. Perbaikan / peningkatan sebagai tindak

lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan





mengimplementasikan rencanaaksi yang mendukungpeningkatan produksi minyak

sawit berkelanjutan.

manajemen.b. Penerapan teknologi baru hasil penelitian

baik intern maupun dari luar.

c. Pelaksanaan tindakan korektif maupunpreventif sebagai tindak lanjut terhadapadanya ketidak sesuaian, ketidak sesuaianpotencial, customer complain, trend / kecenderungan proses,análisis data, saranmasukan baik dari intern maupun dari luartermasuk dari pemerintah dll.

Tim ISPOJanuari 2011

draft ispo_ jan 2011

Documents