draft calbmn kkp 1806 semikkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/laporan... ·...
TRANSCRIPT
Halaman 36
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018 (AUDITED)
I. PENDAHULUAN
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan
suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang
Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban
pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.
Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU)
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya,
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan
dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan
pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus
logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam
penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan
Halaman 37
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.
Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah
ditetapkan bahwa Kementerian dan Lembaga Negara, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun
Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang
Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal telah melaksanakan PP tersebut sejak
ditetapkan sebagai satu Kementerian dalam Pemerintahan Republik Indonesia.
Laporan Barang Pengguna Semesteran(LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disusun
berdasarkan hasil kompilasi Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1) dari seluruh Eselon I atau Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Pada tahun 2017 sesuai dengan Perpres No 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Kemeterian Keuangan Nomor 118/KMK.06/2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah terdapat kegiatan Revaluasi atas BMN
khusus untuk aset Tanah, Bangunan dan Jaringan Irigasi dan Jalan (JIJ) yang secara keseluruhan sangat
berpengaruh kepada perubahan Nilai atas BMN.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan
bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai
tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Negara/lembaga yang dipimpinnya
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan
bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan
BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nonor 8 Tahun 2017
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Halaman 38
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang
Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang
disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016
tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang
Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 532/KM.06/2015
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara
yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah
terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik
Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang
Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah
digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.07/2010
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Negara
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan
Barang Milik Negara
Halaman 39
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan
Barang Milik Negara
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011,
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor
104/PMK.06/2015
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas
Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kembali Barang Milik Negara
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tekah
digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi
dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang
Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi
Persediaan
28. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
29. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan Dan Simak BMN
III. ENTITAS PELAPORAN
1. Sejarah Kementerian Kelauatan dan Perikanan
Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk pertama kali denga nama Departemen
Eksplorasi Laut (DEL), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober
1999, dalam Kabinet Periode 1999-2004, dengan Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri
Eksplorasi Laut.
Halaman 40
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Rincian tugas dan fungs DEL ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999,
tanggal 10 November 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Departemen. Penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR
dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi
Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999,
tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi
Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun
1999, tanggal 1 Desember 1999.
Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang
Tahunan MPR tahun 2000. Kemudian, nomenklatur DELP diubah menjadi Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP), sesuai denan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000, tanggal 23 November
2000, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
Pada tahun 2009, nomenklatur Departemen Kelautan (DKP) dan Perikanan menjadi Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
2. Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
a. Visi
Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode tahun 2019. Sebagai bagian dari lembaga Pemerintahan Indonesia
yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP selaras dengan visi pembangunan
nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi
KKP adalah sebagai berikut:
“ Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan
berbasis kepentingan nasional.”
Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri
dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM
kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan
dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan
Halaman 41
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
pemanfaatan sumber daya keluatan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat.
b. Misi
Misi KKP merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah
dimadatkan oleh peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional.
Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
(1) Kedaulatan (Sovereignty) yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang
berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan
dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
(2) Keberlanjutan (Sustainability) yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan yang berkelanjutan
(3) Kesejahteraan (Prosperity) yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang
sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadiaan dalam kebudayaan.
c. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka
mencapai visi KKP. Oleh karena itu, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai
berikut:
(1) Kedaulatan (Sovereignty)
a) Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya keluatan dan perikanan
b) Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengedalian mutu, keamanan hasil perikanan
dan keamanan hayati ikan
(2) Keberlanjutan (Sustainability)
a) Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
b) Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
c) Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
(3) Kesejahteraan (Prosperity)
a) Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
b) Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
Halaman 42
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
d. Sasaran Strategis
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 sebagai penajabaran
Visi dan Misi pembangunan nasional dan Visi Misi KKP, ditetapkan melalui tahapan-tahapan
berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sasaran strategis
pembangunan kelautan dan perikanan disusun dengan pendekatan metoda Balanced Score
Card (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yakni stakeholders perspective, customer
perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.
(1) Stakeholders Perspective
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan
(2) Customer Perspective
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(3) Internal Process Perspective
a) Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif
b) Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil,
Berdaya Saing dan Berkelanjutan
c) Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang
partisipatif
(4) Learning and Growth Perspectiv
a) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan
Berkepribadian
b) Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses
c) Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
d) Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 secara visual
diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.
Halaman 43
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Gambar 1 Peta Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
3. Struktur Organisasi
Pada tahun 2009, nomenklatur Departemen Kelautan (DKP) dan Perikanan menjadi Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi KKP adalah sebagai berikut:
a. Sekretaris Jenderal (Setjen)
b. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL)
c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)
d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)
e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)
f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)
g. Inspektorat Jenderal (Itjen)
h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP)
Halaman 44
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP)
j. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga
l. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut
4. Jumlah Pegawai
Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan laporan ini
diterbitkan adalah sebanyak 13.460 orang, yang terdiri dari 9.214 laki-laki dan 4.246 perempuan, yang
tersebar di sembilan unit Eselon I. Rincian jumlah pegawai pada masing-masing Eselon I terdapat pada
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.
5. Arah dan Kebijakan Strategi
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan
memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan.
Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya
dilaksanakan oleh KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP
yang dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda
Pembangunan Nasional/Nawa Cita.
Adapun 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Halaman 45
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kemudian, strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah :
1. Agenda/Nawa Cita ke-1
Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim
a) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu
b) Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu
kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional
c) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim
untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan
rakyat
d) Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan
pengawasan sumber daya kelautan
e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya
kelautan
f) Mengintensifkan penegakan hukum dan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing
merusak sumberdaya kalautan dan perikanan pengendalian Illegal, serta kegiatan yang
2. Agenda/Nawa Cita ke-4:
Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing
a) Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.
b) Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumebrdaya kelautan dan perikanan.
c) Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
d) Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.
3. Agenda/Nawa Cita ke-6 :
Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan
a) Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan. b. Peningkatan kualitas sarana
dan prasarana perikanan.
b) Penyempurnaan tata kelola perikanan. d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Halaman 46
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
4. Agenda/Nawa Cita ke-7 :
Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan
a) Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
b) Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi
c) Penguatan keamanan produk pangan perikanan.
Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
a) Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan
masyarakat pesisir.
b) Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy)
dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
c) Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
d) Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan
budaya bahari.
e) Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait
dengan KKP adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok
nasional sebagai berikut:
Tabel 1 Sektor Unggulan Sasaran Pembangunan Nasional Terkait dengan Kemennterian Kelautan dan Perikanan
No. Sasaran Pembangunan Nasional
Sektor Unggulan
Baseline
2014
Sasaran
2019
1 Kedaulatan Pangan
Produksi Ikan (juta ton)
12,4 18,8
2 Maritim dan Kelautan
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
a. Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton)
b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan
c. Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)
52%
22,4
21 unit
15,7
87%
40-50
24 unit
20
Halaman 47
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan pencapaian sasaran pokok
nasional dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait
serta dengan Pemerintah Daerah.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan
memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan.
Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya
dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang
dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda
Pembangunan Nasional/Nawa Cita.
Arah kebijakan KKP disusun untuk menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan
perikanan di atas, yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan Pokok
a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:
1) Memberantas IUU Fishing
2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi
3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati
ikan
b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung
jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional
sebagai berikut:
1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 (Sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI)
3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap
4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)
5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan
6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan
7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan
Halaman 48
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut
9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil
c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha
kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
3) Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan
4) Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
5) Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Kebijakan Lintas Bidang
Program Pembangunan Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait
dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni
(a) Pengarusutamaan Gender (PUG)
(b) Pembangunan Kewilayahan
(c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan
(d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.
3. Program Pembangunan
Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10
program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni:
a) Program Pengelolaan Ruang Laut
b) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
c) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
d) Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
e) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
f) Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
g) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan
Perikanan
Halaman 49
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
h) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
i) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
j) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
4. Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya
Quick wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan
masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan
motivasi dan partisipasi masyarakat.
Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:
a) Membangun Gerakan Nelayan Hebat
b) Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
c) Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
d) Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
e) Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
f) Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
g) Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM
Di samping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:
a) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada
tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture
Practices.
b) Pemberantasan IUU fishing.
c) Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
6. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:
Halaman 50
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Tabel 2 Indikator Kinerja Strategis Kemennterian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019
SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
1 Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 40,5 42 45 47,5 51
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7 7,05 7,1 7,15 7,2
CUSTOMERS PERSPECTIVE
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
3 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku (%) 70 73 76 81 87
4 Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri 5 10 15 20 25
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
5 Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan 0,2 0,29 0,39 0,57 0,65
6 Nilai peningkatan ekonomi KP 0,59 0,69 0,79 0,9 1
7 Produksi perikanan (juta ton) 24,12 26,04 30,29 32,93 39,97
8 Produksi garam rakyat (juta ton) 3,3 3,6 3,8 4,1 4,5
9 Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 5,86 6,82 7,62 8,53 9,54
10 Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 40,9 43,88 47,12 50,65 54,49
11 Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%) 5 7,5 10 12,5 15
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif
12 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6 6,5 7 7,5 8
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
13 Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan
berkelanjutan (%) 70 76 82 89 95
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
14 Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%) 56,6 65,9 71,2 81,36 83,3
15 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%) 70 73 76 81 87
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian
16 Indeks kompetensi dan integritas 65 77 75 80 85
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar (%) 40 50 60 70 100
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
18 Nilai Reformasi Birokrasi KKP BB BB A A AA
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
19 Nilai kinerja anggaran KKP Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik
(80-90) (80-90) (80-90) (>90) (>90)
20 Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP WTP WTP WTP WTP
b. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan
secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome).
Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam
mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan
Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja
program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I
Halaman 51
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
c. Kerangka Pendanaan
Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan
kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab
terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan
pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK),
swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN KKP akan digunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk
kesejehteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi
pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan
melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)
serta kredit yang disalurkan melaui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut
program dan kegiatan sebagaimana Lampiran III.
7. Perubahan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pada tahun Anggaran 2017 terjadi perubahan pada unit-unit organisasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Terdapat beberapa satker yang dilikuidasi demerger dengan satker lainnya. Selain itu, juga
terdapat perubahan nomenklatur, baik pada satker-satker pasca merger maupun satker-satker aktif.
Perubahan terbesar terdapat di UAPPB-E1 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan, yang demerger ke Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(BRSDMKP). Rincian perubahan satker, baik kode maupun nomenklaturnya terdapat dalam tabel
berikut ini.
Tabel 3 Rincian Perubahan Kode dan Nomenklatur Satker KKP
Tahun Anggaran 2017
Halaman 52
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Eselo
n IKd
. Sa
tker
Nama
Kd. E
s IKd
. Sa
tker
Nama
103
201
4529
81 De
wan K
elauta
n Ind
ones
ia -
--
Likuid
asi
BMN
ditran
sfer k
e Biro
Umu
m
203
203
4650
23 Di
rektor
at Pe
layan
an U
saha
Pena
ngka
pan I
kan/P
UP
0320
346
5023
Direk
torat
Periz
inan d
an Ke
nelay
anan
merge
r dan
nome
nklat
ur ba
ru
303
203
4650
32 Di
rektor
at Pe
ngem
bang
an U
saha
Pena
ngka
pan I
kan/P
UPI
idem
idem
idem
(merg
er de
ngan
Direk
torat
PUP
menja
di Di
rektor
at
Periz
inan d
an
Kene
layan
an)
403
204
4650
85 Di
rektor
at Ke
seha
tan Li
ngku
ngan
03
204
4650
54Dir
ektor
at Ka
wasa
n dan
Kese
hatan
Ikan
idem
idem
idem
03
204
4650
91Dir
ektor
at Pa
kan d
an O
bat Ik
an
503
205
4495
51 Di
rektor
at Pe
ngop
erasia
n Kap
al Pe
ngaw
as
0320
544
9551
Direk
torat
Pema
ntaua
n dan
Ope
rasi A
rmad
a (PO
A)me
rger d
an
nome
nklat
ur ba
ru
-
603
205
4495
60 Di
rektor
at Pe
manta
uan d
an Pe
ningk
atan I
nfras
truktu
r/PPI
ide
mide
mide
m(m
erger
deng
an
Direk
torat
Kapa
l
Peng
awas
)
BMN
Direk
torat
PPI d
itrans
fer ke
Direk
torat
Pema
ntaua
n dan
Ope
rasi
Armad
a7
0320
646
5146
Bina
Mutu
Diver
sifika
si Pr
oduk
Kelau
tan
--
-lik
uidas
iBM
N ditra
nsfer
ke Se
sditje
n PDS
PKP,
Dit.
Pema
saran
, Dit. L
ogist
ik, Dit
. Pen
golah
an
dan B
ina M
utu, d
an BB
P2HP
803
207
4651
73 Di
rektor
at Pe
nday
agun
aan P
esisir
(PP)
03
207
4651
73Dir
ektor
at Pe
ndaya
guna
an Pe
sisir d
an Pu
lau-pu
lau Ke
cilme
rger d
an
nome
nklat
ur ba
ru
903
207
4651
82 Di
rektor
at Pe
nday
agun
aan P
ulau-p
ulau K
ecil
idem
idem
idem
(merg
er de
ngan
Direk
torat
PP)
1003
211
6341
50 Pu
sat P
eneli
tian d
an Pe
ngem
bang
an Su
mberd
aya L
aut d
an
Pesis
ir
0321
240
3816
Pusa
t Rise
t Kela
utan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
1103
211
6600
53 Lo
ka Pe
neliti
an Su
mberd
aya da
n Kere
ntana
n Pes
isir
0321
240
3817
Loka
Rise
t Sum
ber D
aya d
an Ke
rentan
an Pe
sisir
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
1203
211
4529
35 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Obs
ervas
i Lau
t 03
212
4038
18Ba
lai R
iset d
an O
bserv
asi L
aut
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
1303
211
6600
57 Lo
ka Pe
rekay
asaa
n dan
Tek
nolog
i Kela
utan
0321
240
3820
Loka
Perek
ayas
aan T
ekno
logi K
elauta
nNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
1403
211
4277
37 Pu
sat P
eneli
tian d
an Pe
ngem
bang
an Pe
rikan
an
0321
240
3821
Pusa
t Rise
t Peri
kana
nNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
1503
211
4277
12 Ba
lai Pe
nelitia
n Peri
kana
n Lau
t 03
212
4038
22Ba
lai R
iset P
erika
nan L
aut
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
Satke
r Baru
Likuid
asi/M
erger/
Nome
nklat
ur B
aruNo
.Ke
teran
gan
Satke
r Lam
a
likuid
asi &
memb
entuk
satke
r
BMN d
itrans
fer ke
dua s
atker
baru
Halaman 53
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Eselo
n IKd
. Sa
tker
Nama
Kd. E
s IKd
. Sa
tker
Nama
1603
211
2378
21 Ba
lai Pe
nelitia
n Peri
kana
n Pera
iran U
mum
0321
240
3823
Balai
Rise
t Peri
kana
n Pera
iran U
mum
dan P
enyu
luhan
Perik
anan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
1703
211
6600
45 Ba
lai Pe
nelitia
n Pem
uliha
n dan
Kons
ervas
i Sum
ber D
aya I
kan
0321
240
3824
Balai
Rise
t Pem
uliha
n Sum
ber D
aya Ika
nNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
1803
211
6600
54 Lo
ka Pe
neliti
an Pe
rikan
an T
una
0321
240
3826
Loka
Rise
t Peri
kana
n Tun
aNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
1903
211
4277
21 Ba
lai Be
sar P
eneli
tian d
an Pe
ngem
bang
an Bu
diday
a Lau
t 03
212
4038
27Ba
lai Be
sar R
iset B
udida
ya La
ut da
n Pen
yuluh
an Pe
rikan
anNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
2003
211
2380
94 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Peng
emba
ngan
Budid
aya A
ir Pay
au
0321
240
3828
Balai
Rise
t Peri
kana
n Bud
idaya
Air P
ayau d
an Pe
nyulu
han
Perik
anan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2103
211
2372
70 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Peng
emba
ngan
Budid
aya A
ir Taw
ar 03
212
4038
29Ba
lai Ri
set P
erika
nan B
udida
ya Ai
r Taw
ar da
n Pen
yuluh
an
Perik
anan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2203
211
4529
29 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Peng
emba
ngan
Budid
aya I
kan H
ias
0321
240
3830
Balai
Rise
t Bud
idaya
Ikan H
iasNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
2303
211
6600
52 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Pemu
liaan
Ikan
03
212
4038
32Ba
lai Ri
set P
emuli
aan I
kan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2403
211
6496
79 Lo
ka Pe
neliti
an da
n Pen
gemb
anga
n Bud
idaya
Rum
put L
aut
0321
240
3833
Loka
Rise
t Bud
idaya
Rum
put L
aut
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2503
211
4529
04 Pu
sat P
eneli
tian d
an Pe
ngem
bang
an D
aya S
aing P
roduk
dan
Biotek
nolog
i KP
0321
240
3835
Balai
Besa
r Rise
t Pen
golah
an Pr
oduk
dan B
iotek
nolog
i
Kelau
tan da
n Peri
kana
n
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2603
211
6600
55 Lo
ka Pe
neliti
an da
n Pen
gemb
anga
n Mek
anisa
si Pen
golah
an
Hasil
Perik
anan
0321
240
3834
Loka
Rise
t Mek
anisa
si Pe
ngola
han H
asil P
erika
nan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2703
211
4529
10 Pu
sat P
eneli
tian S
osial
Ekon
omi K
elauta
n dan
Perik
anan
03
212
4038
36Ba
lai Be
sar R
iset S
osial
Ekon
omi K
elauta
n dan
Perik
anan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2803
211
6221
03 Se
kretar
iat Ba
litban
g KP (
merge
r den
gan S
ekret
ariat
BRSD
MKP)
0321
262
6402
Sekre
tariat
Bada
n Rise
t dan
Sumb
er Da
ya Ma
nusia
Kelau
tan
dan P
erika
nan
likuid
asi d
an m
erger
BMN
Satke
r Set.
Baitb
ang d
itrans
fer ke
Set. B
RSDM
KP
2903
212
6221
52 Pu
sat P
elatih
an Ke
lautan
dan P
erika
nan (
Pusla
t KP)
03
212
6221
52Pu
sat P
elatih
an da
n Pen
yuluh
an Ke
lautan
dan P
erika
nan
merge
r dan
nome
nklat
ur ba
ru
3003
212
4408
00 Pu
sluh d
an PM
KP (m
erger
deng
an Pu
slat K
P)
idem
idem
idem
merge
r den
gan
Pusla
t KP
Satke
r Baru
Likuid
asi/M
erger/
Nome
nklat
ur B
aruNo
.Ke
teran
gan
Satke
r Lam
a
Halaman 54
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Kd. Es IKd.
SatkerNama Kd. Es I
Kd.
SatkerNama
1 03206 465145 Direktorat Akses Pasar dan Promosi 03206 465145 Direktorat Pemasaran
2 03206 465147 Direktorat Sistem Logistik 03206 465147 Direktorat Logistik
3 03206 465143 Direktorat Bina Mutu Diversifikasi Produk 03206 465143 Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu
4 03206 465144 Direktorat Pengembangan Investasi 03206 465144 Direktorat Usaha dan Investasi
5 03207 622145 Sekretariat Diten Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pula Kecil
03207 622145 Sekretarita Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
6 03207 465198 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
dan Pengembangan Usaha
03207 465198 Direktorat Jasa Kelautan
7 03207 465167 Direktorat Konservasi dan Kawasan Jenis Ikan 03207 465167 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut
8 03207 465151 Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
03207 465151 Direktorat Perencanaan Ruang Laut
No.
Lama Baru
Selain itu, terdapat beberapa satker dengan perubahan nomenklatur. Satker-satker dengan
nomenklatur baru disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 4 Rincian Perubahan Nomenklatur Satker KKP
Tahun Anggaran 2017
IV. PERIODE LAPORAN
Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016,
Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disusun dan
disajikan untuk periode pelaporan Semesteran yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.
V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari
perolehan lainnya yang sah meliputi :
1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
Halaman 55
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas
pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan
kepastian nilai.
Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu,
yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set
informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut
penatausahaan.
Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib
pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan
Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Gambar 2 Hubungan Penatausahaan BMN
Laporan Barang Pengguna Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai output utama
penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam
pengambilan keputusan masa depan (prediction value) mengenai BMN lingkup Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan
Barang Pengguna harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Pengguna
sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal
sebagai berikut:
Mengacu pada Pasal 1 butir 20 PP Nomor 27 Tahun 2014, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PELAPORAN
PEMBUKUAN
INVENTARISASI
Halaman 56
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
1. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang
Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan
akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan
secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin
bahwa informasi yang disajikan pada LBPBMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami.
Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29
Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan
kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang
disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016
tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015
tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
3. Kebijakan kapitalisasi BMN
Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang
menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan
ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan
dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi
syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).
Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum
jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds), yaitu:
a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp 25.000.000,00 atau lebih;
b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp 1.000.000,00 atau lebih;
c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak
kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.
Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:
a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
Halaman 57
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah,
untuk setiap jenjang pelaporan.
4. Rekonsiliasi Nilai BMN Online melalui e-Rekon & LK
Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh
terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan
BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal,
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Sejak penyusunan LBPBMN Semester I Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data
SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalanan secara offline, kini menggunakan mekanisme
rekonsiliasi online, yaitu e-Rekon & LK melalui situs http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id.
Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan
pertama kali, setiap UAKPB melakukan upload saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni
saldo BMN per 31 Desember 2017 (Audited), sebagai base data online SIMAK-BMN dalam e-
Rekon & LK. Upload saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat
Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang
Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon & LK
secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului
dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal antara SIMAK-BMN dengan
SAIBA.
Melalui mekanisme rekonsiliasi online SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan
Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data online
ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL.
Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
(UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit
Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.
Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui upload data saldo awal dan
pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online
dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
Halaman 58
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
5. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN)
Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga)
didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-
E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian
Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran
2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I
(UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga.
Aplikasi ini di-update secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.
Selanjutnya, sejak pelaporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2013 pelaporan data
transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013. Aplikasi SIMAK-
BMN 2013 di-update secara periodik. Versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAKPB
adalah versi 17.2 tanggal 19 Desember 2017, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal
19 Desember 2017. Sedangkan versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAPB adalah versi
17.2 tanggal 12 Februari 2018, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal 12 Februari
2018.
6. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara
Mulai tahun anggaran 2013, pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014. Objek penyusutan adalah aset tetap dan
sebagian aset tetap lainnya.
Masa manfaat Aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2014
tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang
mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2013. Proses dilakukan
Halaman 59
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opeasi Pemerintah
sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan
Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.
Kemudian penyusutan reguler Semester I dijalankan oleh aplikasi per 30 Juni 2013; dilakukan
terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali,
namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap
perolehan Semester I Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran,
mulai periode Semester I Tahun 2013 dan seterusnya.
7. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara
Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi
Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba
(franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak
berwujud lainnya.
Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa
Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai
diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi
dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember
2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB,
pada tanggal 1 Januari 2016.
8. Inventarisasi dan Penilaian (Revaluasi) Barang Milik Negara
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
(1) "Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai
Barang Milik Negara/ Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat
Daerah".
(2) "Keputusan mengenai Penilaiari kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional",
Halaman 60
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi)
BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75Tahun 2017
tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:
a. tanah,
b. gedung dan bangunan, dan
c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
l) jalan dan jembatan, dan
2) bangunan air
pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan
31 Desember 2015.
Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap
pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga).
Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017
sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017
tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.
Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar,
pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan
efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei
lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian
selain Tanah.
Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai
tahun 201 7 dan selesai tahun 2018. Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan
oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2018, sebanyak 86 Satker telah melakukan Penilaian Kembali BMN yang terdiri
dari 4.027 NUP dengan total nilai kenaikan/(penurunan) nilai BMN sebesar
Halaman 61
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
NILAI BUKUADMINISTRASI
NILAI WAJAR TRANSAKSI 205SELAIN
TRANSAKSI 205TOTAL
1 2 4 5 6 (= 5 - 4) 7 8 9 (= 7+ 8)
1 03201 525.973.641.056 1.029.782.887.000 503.809.245.944 512.228.552.582 3.521.000 512.232.073.582
2 03203 962.793.875.960 3.019.970.709.680 2.057.176.833.720 1.696.979.081.777 407.838.152.839 2.104.817.234.616
3 03204 442.117.932.906 2.404.935.568.000 1.962.817.635.094 1.988.566.498.767 3.917.256.080 1.992.483.754.847
4 03205 94.585.339.905 120.609.469.000 26.024.129.095 28.266.833.020 297.764.000 28.564.597.020
5 03206 5.028.447.644 2.461.588.000 (2.566.859.644) (110.981.730) 0 (110.981.730)
6 03207 43.460.383.481 127.466.248.000 84.005.864.519 86.876.158.081 (651.001.480) 86.225.156.601
7 03212 693.532.720.544 2.209.287.350.000 1.515.754.629.456 1.516.099.954.265 3.321.927.100 1.519.421.881.365
8 03213 168.426.815.517 312.037.907.000 143.611.091.483 142.347.503.307 2.959.968.230 145.307.471.537
2.935.919.157.013 9.226.551.726.680 6.290.632.569.667 5.971.253.600.069 417.687.587.769 6.388.941.187.838TOTAL
KOREKSIKENAIKAN/ PENURUNAN
NILAI BMNKODE
ESELON INO
Rp 6.554.947.030.982,00 yang berasal dari nilai buku tercatat (administrasi) sebesar
Rp 2.137.871.947.466,00 dan nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp 8.692.818.978.448,00
Rincian rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir:
Tabel 4 Rekapitulasi Penilaian Kembali Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Sedangkan rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN per satker adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Rekapitulasi Penilaian Kembali Per Satuan Kerja Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
No Kode Satker Uraian UAKPB Jumlah Unit /
Bidang
Administrasi Nilai Buku
Penilaian Nilai Wajar
1 032010199622081KP BIRO UMUM DANPENGADAAN BARANG/JASA SETJEN KKP 5 1.087.986.384 826.398.000
2 032030200560393KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 132 54.411.451.507 481.418.776.000
3 032030300518117KD PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 109 84.820.699.524 453.860.365.000
4 032030307030753TP DKPP KAB. TEGAL (03) 2 200.801.952 111.009.000
5 032030500427670KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI 129 49.688.291.003 152.281.116.448
6 032030700560401KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA 77 84.010.701.931 209.180.070.000
7 032031300239991KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT 77 13.805.166.572 26.601.751.000
8 032032100622475KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL 40 20.106.992.680 27.876.851.000
9 032032200633693KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN 37 65.030.016.165 176.768.837.000
10 032032300239065DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB 10 11.013.701.950 0
11 032032900239146KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU 75 33.001.011.399 111.254.067.000
12 032033000239214KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT 100 20.562.692.763 402.351.360.000
13 032033000239221KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN 90 36.356.202.032 82.950.635.000
14 032033100310719KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG 33 16.804.644.801 16.233.994.000
15 032033200329009DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV KEPRI 2 634.559.745 1.700.464.000
Halaman 62
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
No Kode Satker Uraian UAKPB Jumlah Unit /
Bidang
Administrasi Nilai Buku
Penilaian Nilai Wajar
16 032033200329087TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV KEPRI 2 4.171.774.410 0
17 032040199632462KP SEKRETARIAT DJPB 10 3.611.124.314 79.706.126.000
18 032040200445393KD BLUPPB KARAWANG 951 105.170.962.794 615.619.187.000
19 032040209020949TP DINAS PERIKANAN & KELAUTAN KARWANG 1 1.508.329.171 1.214.897.000
20 032040300039016DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 10 2.730.295.258 2.604.583.000
21 032040300039164TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 8 1.570.108.680 1.660.153.000
22 032040300239192KD BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA 167 104.392.752.305 1.193.110.616.000
23 032040500567350KD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO 228 53.732.197.952 155.540.922.000
24 032040600069021DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NAD 04 DK 9 920.765.330 641.132.000
25 032040600069146TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NAD 04 TP 1 20.591.117 18.344.000
26 032041700538911KD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU 143 22.757.491.149 52.411.361.000
27 032041800189035DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI TENGAH 45 5.636.313.904 7.606.228.000
28 032041900567680KD BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR 1 142.688.977 114.799.000
29 032042200445394KD BPIU2K KARANGASEM 61 30.630.852.155 37.435.816.000
30 032042206220629TP DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KABUPATEN BANGLI 3 1.583.760.607 0
31 032042300239066DK DKP PROV. NTB 16 2.570.356.032 0
32 032042300239139TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTB 61 3.368.253.447 0
33 032042900567800KD LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG 10 1.493.896.216 6.975.438.000
34 032043200329010DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 13 1.379.142.688 0
35 032043200329088TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPRI 4 2.301.168.456 0
36 032050100440816KD PANGKALAN PSDKP JAKARTA 18 4.663.071.499 3.590.168.000
37 032050199449520KP SEKRETARIAT DITJEN PSDKP 4 841.759.537 640.760.000
38 032050300031665KD Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cilacap 17 6.921.737.737 10.595.853.000
39 032050600065135KD PANGKALAN PSDKP LAMPULO 28 12.973.599.801 9.623.733.000
40 032051300440847KD STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK 19 6.001.896.872 4.468.269.000
41 032051700170445KD Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna 8 2.156.431.342 2.011.696.000
42 032051700179055DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA 2 110.150.196 102.849.000
43 032052100215141KD STASIUN PSDKP AMBON 1 244.736.842 200.667.000
44 032052100440853KD PSDKP TUAL 31 31.415.355.615 24.994.921.000
45 032052300239067DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB 2 138.228.450 0
46 032052500250263KD Stasiun PSDKP Biak 3 3.293.976.316 3.889.030.000
47 032053200329011DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1 78.811.125 0
48 032060100427686KD BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN 17 37.253.027.310 139.183.791.000
49 032060219029070TP DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU 6 74.972.738 597.820.000
50 032061002109225TP Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat 4 683.975.760 119.310.000
51 032061400149031TP DISLAUTKAN 5 450.368.604 493.908.000
52 032061708179271TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA 6 539.374.250 677.672.000
53 032061800189145TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROP. SULTENG 2 514.132.590 989.027.000
Halaman 63
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
No Kode Satker Uraian UAKPB Jumlah Unit /
Bidang
Administrasi Nilai Buku
Penilaian Nilai Wajar
54 032062106219213TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT 1 459.591.386 504.396.000
55 032070199465198KP DIREKTORAT JASA KELAUTAN 12 7.137.827.248 26.156.116.000
56 032070199622145KP SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT 15 295.132.157.508 342.783.621.000
57 032070219029071TP DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMYU 7 47.989.872 0
58 032072200477419KD BPSPL DENPASAR 8 5.839.059.166 15.350.812.000
59 032073200320435TP DKP KABUPATEN LINGGA (07) 4 193.037.772 267.954.000
60 032073200329119TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BINTAN 28 2.493.043.200 0
61 032073200329152TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BATAM 39 2.493.220.628 2.100.537.000
62 032120100403835KD Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 30 47.909.391.307 193.396.535.000
63 032120100427511KD SEKOLAH TINGGI PERIKANAN (STP) JKT 46 244.711.298.902 572.068.994.000
64 032120199403816KP PUSAT RISET KELAUTAN 1 250.000.000 6.298.200.000
65 032120199403821KP Pusat Riset Perikanan 11 129.294.630.215 1.175.820.095.000
66 032120200403832KD Balai Riset Pemuliaan Ikan 121 49.901.129.029 582.916.440.000
67 032120200440043KD STP JURLUHKAN BOGOR 74 58.135.826.582 149.197.786.000
68 032120200653526KD BDA SUKAMANDI 81 30.002.596.891 54.187.011.000
69 032120500238762KD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI 72 23.372.247.420 117.781.582.000
70 032120800427573KD SUPM NEGERI PARIAMAN 99 38.043.523.669 62.982.050.000
71 032121300427582KD SUPM NEGERI PONTIANAK 58 16.526.475.513 58.914.902.000
72 032121900427602KD SUPM BONE 95 75.003.506.919 199.619.349.000
73 032122200403818KD BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT 74 37.486.796.155 73.590.817.000
74 032122200403826KD LOKA RISET PERIKANAN TUNA 7 19.683.297.180 21.973.901.000
75 032122900427536KD BAPPL SERANG 152 45.519.770.816 370.063.914.000
76 032130100649682KD BALAI KIPM KELAS I JAKARTA II 3 3.322.867.228 7.505.258.000
77 032130100662897KD BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KHP 18 12.306.612.021 39.679.531.000
78 032131400649657KD STASIUN KIPM KELAS I PALANGKA RAYA 2 294.685.523 531.034.000
79 032131700649800KD
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALAIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II TAHUNA 19 4.513.304.442 4.217.527.000
80 032131800649771KD STASIUN KARANTINA IKAN KELAS II LUWUK BANGGAI 26 2.296.689.453 6.009.658.000
81 032132000649792KD STASIUN KIPM KELAS II BAUBAU 14 1.755.186.131 2.666.236.000
82 032132200427624KD BALAI KIPM DENPASAR 16 14.527.959.109 59.795.901.000
83 032132300567758KD BALAI KIPM MATARAM 12 6.552.944.695 21.073.758.000
84 032132300649814KD SKIPM KELAS II BIMA 11 6.102.577.784 13.664.652.000
85 032132500567812KD BALAI KIPM KELAS I JAYAPURA 21 2.692.789.082 4.485.233.000
86 032132500649704KD SKIPM KELAS II MERAUKE 14 4.286.562.666 6.960.409.000
TOTAL 4.027 2.137.871.947.466 8.692.818.978.448
Halaman 64
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
VI. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN
Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode
Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
BMN yang ditatausahakan dan dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester I
Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) ini adalah sebesar Rp 23.070.904.455.570,00 yang merupakan nilai
BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 17.250.848.205.464,00 dan nilai mutasi yang terjadi
selama Semester I Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.362.078.682.530. Nilai mutasi tersebut berasal
dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi
keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN
yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-
keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan
selain APBN periode tahun berjalan.
Selain memperoleh dana dari DIPA-032.XX-0/2017 dalam periode laporan ini Kementerian
Kelautan dan Perikanan juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar
Rp 500.000.000.000,00. Selanjutnya Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) atas penggunaan
dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.08) disajikan dalam laporan barang
tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.
Laporan ini juga merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 688
(Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), yang terdiri
dari atas 55 (Lima Puluh Lima) satuan kerja Kantor Pusat, 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) satuan
kerja Kantor Daerah, 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh) satuan kerja Dekosentrasi, 287 (Dua Ratus
Delapan Puluh Tujuh) satuan kerja Tugas Pembantuan dan 1 (Satu) satuan kerja BLU (sebagaimana
daftar satuan kerja terlampir).
Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah
dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Neraca Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)
Halaman 65
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
7. Laporan Aset Tak Berwujud
8. Laporan Barang Bersejarah
9. Laporan Penyusutan dan Amortisasi (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Aset Tak Berwujud)
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
Catatan atas LBMN Semesteran, Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) menyajikan
informasi mengenai nilai BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2017
(Audited), catatan ringkas mutasi BMN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I
Tahun Anggaran 2018 (Unaudited), serta informasi mengenai progres tindak lanjut Temuan
Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 dan periode sebelumnya sampai dengan pelaporan LBMN
Semesteran, Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited), serta pengungkapan penting lainnya
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal UAPA dengan UAPB pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan
13. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN
14. Arsip Data Komputer
15. Lampiran-lampiran
VII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER SEMESTER I TAHUN ANGGARAN
2018 (UAUDITED)
1. SALDO AWAL PER TAHUN ANGGARAN 2018 (UNAUDITED)
Nilai BMN per 31 Desember 2017 (Audited) menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan
adalah sebesar Rp 17.250.848.205.464,00 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai yang
disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 17.221.247.587.912,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel
sebesar Rp 29.600.617.552,00.
Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir
periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar (Rp 2.650.706.633,00) yang
terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar (Rp 2.652.380.184,00) dan nilai BMN
ekstrakomptabel sebesar Rp 1.673.551,00.
Halaman 66
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
117111 Barang Konsumsi 9.983.177.003 9.983.637.003 460.000 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 604.354.404 604.620.404 266.000 132111 Peralatan dan Mesin 5.620.044.740.193 5.620.038.240.193 (6.500.000) 135111 Aset Tetap dalam Renovasi 84.400.880.051 82.278.228.051 (2.122.652.000)
137111Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
(3.480.878.317.492) (3.481.337.981.640) (459.664.148)
137211Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
(325.098.633.401) (325.138.619.789) (39.986.388)
137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (725.596.860.399) (725.604.598.026) (7.737.627) 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (81.281.329.648) (81.282.685.418) (1.355.770)
166112Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
209.754.872.910 209.157.930.910 (596.942.000)
169122Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
(173.974.226.338) (173.392.494.589) 581.731.749
1.137.958.657.283 1.135.306.277.099 (2.652.380.184)
SelisihSIMAK-BMN E-Rekon BMN
TOTAL
Kode Akun Uraian Akun
Perubahan penyajian saldo awal tersebut terjadi karena adanya perubahan aplikasi untuk
menyusun Laporan Barang Pengguna Barang dari SIMAK-BMN menjadi E-Rekon. Dalam E-rekon
satuan kerja diharuskan meng-upload ulang saldo awal Laporan Barang Kuasa Pengguna TA 2018.
Dimana dalam pelaksanaan upload ulang saldo awal tersebut mengalami kendala antara lain:
a. User dan password E-Rekon yang belum ada
b. Error pada pembentukan file kirim saldo awal pada aplikasi SIMAK-BMN tingkat Kuasa
Pengguna, dan lain-lain
Rincian selisih Saldo Awal Intrakomptabel per akun disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 6 Rincian Selisih Saldo Awal Intrakomptabel Per Akun Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 31 Desember 2017 (Audited)
Sedangkan selisih Saldo Awal Ekstakomptabel per akun disajikan pada tabel berikut ini:
Halaman 67
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
132111 Peralatan dan Mesin 10.761.173.255 10.751.868.753 (9.304.502) 133111 Gedung dan Bangunan 5.997.476.418 5.997.476.418 - 135121 Aset Tetap Lainnya 5.379.920.873 5.379.920.873 -
137111Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
(9.459.577.994) (9.453.473.264) 6.104.730
137211Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
(1.081.864.626) (1.079.766.312) 2.098.314
137411Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
(5.085.000) (5.085.000) -
166112Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
19.054.840.717 19.052.657.601 (2.183.116)
169122Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
(1.046.266.091) (1.041.307.966) 4.958.125
29.600.617.552 29.602.291.103 1.673.551
Uraian Akun SIMAK-BMN E-Rekon BMN Selisih
TOTAL
Kode Akun
Tabel 7 Rincian Selisih Saldo Awal Ekstrakomptabel Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 31 Desember 2018 (Audited)
2. RINGKASAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN
2018 (UNAUDITED)
Mutasi BMN per Semester I Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
a. Barang Persediaan
Saldo persediaan pada Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Tahunan, per 30
Juni 2018/ Semester I tahun 2018 sebesar Rp 417.292.887.979,00 jumlah tersebut terdiri atas
saldo awal sebesar Rp 851.505.706.652,00 dan total mutasi persediaan selama periode laporan
sebesar (Rp 434.213.544.673,00) yang terdiri atas mutasi penambahan sebesar
Rp 940.304.832.075,00, mutasi pengurangan sebesar (Rp 1.427.373.962.215,00), Penyesuaian
Nilai Persediaan sebesar Rp 53.260.754.026,00 dan Penyesuaian atas Stock Opname Persediaan
sebesar Rp 1.952.474.709,00. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
Halaman 68
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
KODE AKUN
URAIAN AKUN1 JANUARI 2018
E-REKONSILIASI G2LAPORAN BMN
MUTASI PERSEDIAAN SEMESTER I
30 JUNI 2018E-REKONSILIASI G2
LAPORAN BMN
30 JUNI 2018E-REKONSILIASI G2
LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2018SELISIH SALDO
PERSEDIAAN
117111 Barang Konsumsi 9.983.637.003 (577.768.184) 9.405.868.819 9.436.597.519 (30.728.700)
117112 Amunisi 79.653.750 0 79.653.750 79.653.750 0
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 522.999.643 (93.332.893) 429.666.750 432.477.950 (2.811.200)
117114 Suku Cadang 3.810.699.801 1.589.476.409 5.400.176.210 5.400.176.210 0
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 604.620.404 118.922.184 723.542.588 723.542.588 0
117122Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
176.823.285.767 (155.855.305.607) 20.967.980.160 20.967.980.160 0
117123Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
56.497.447.374 (4.314.008.670) 52.183.438.704 52.183.438.704 0
117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
179.629.808.715 (120.309.140.128) 59.320.668.587 59.320.668.587 0
117125Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
60.900.803.895 (17.895.580.127) 43.005.223.768 43.005.223.768 0
117126Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
62.499.137.430 (47.878.536.666) 14.620.600.764 14.620.600.764 0
117127Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
41.434.282.617 14.925.688.521 56.359.971.138 56.359.971.138 0
117128Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
115.729.810.781 (22.082.470.103) 93.647.340.678 93.647.340.678 0
117129Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam
112.453.671.648 (80.039.981.519) 32.413.690.129 32.413.690.129 0
117131 Bahan Baku 18.167.836.293 844.889.072 19.012.725.365 19.009.526.315 3.199.050
117191Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
2.790.000 469.366.500 472.156.500 472.156.500 0
117199 Persediaan Lainnya 12.365.947.531 (3.115.763.462) 9.250.184.069 9.250.184.069 0
851.506.432.652 (434.213.544.673) 417.292.887.979 417.323.228.829 (30.340.850)TOTAL PERSEDIAAN
Tabel 8 Rincian Saldo Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Saldo awal persediaan yang tercatat pada aplikasi Simak-BMN jika dibandingkan dengan
saldo awal pada aplikasi e-rekonsiliasi G2 di Neraca Saldo Awal BMN memiliki perbedaan nilai
sebesar (Rp 726.000,00) yang terdiri dari jenis persediaan barang konsumsi sebesar
(Rp 460.00,00) dan pita cukai, materai dan leges sebesar (Rp 266.000), namun pada Neraca
Percobaan Saldo Awal Laporan Keuangan tidak terdapat perbedaan nilai. Perbedaan nilai
tersebut disebabkan oleh pengiriman saldo awal yang belum sempurna pada Ditjen Perikanan
Tangkap. Berikut ini disajikan perbedaan nilai persediaan saldo awal pada e-rekonsiliasi G2.
Halaman 69
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
KODE AKUN
URAIAN AKUN1 JANUARI 2018
SIMAK-BMN
1 JANUARI 2018E-REKONSILIASI G2
LAPORAN BMN
1 JANUARI 2018E-REKONSILIASI G2
LAPORAN KEUANGAN
SELISIHSALDO AWAL
117111 Barang Konsumsi 9.983.177.003 9.983.637.003 9.983.637.003 (460.000)
117112 Amunisi 79.653.750 79.653.750 79.653.750 0
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 522.999.643 522.999.643 522.999.643 0
117114 Suku Cadang 3.810.699.801 3.810.699.801 3.810.699.801 0
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 604.354.404 604.620.404 604.620.404 (266.000)
117122Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 176.823.285.767 176.823.285.767 176.823.285.767 0
117123Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 56.497.447.374 56.497.447.374 56.497.447.374 0
117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 179.629.808.715 179.629.808.715 179.629.808.715 0
117125Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat 60.900.803.895 60.900.803.895 60.900.803.895 0
117126Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 62.499.137.430 62.499.137.430 62.499.137.430 0
117127Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat 41.434.282.617 41.434.282.617 41.434.282.617 0
117128Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 115.729.810.781 115.729.810.781 115.729.810.781 0
117129Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam 112.453.671.648 112.453.671.648 112.453.671.648 0
117131 Bahan Baku 18.167.836.293 18.167.836.293 18.167.836.293 0
117191Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 2.790.000 2.790.000 2.790.000 0
117199 Persediaan Lainnya 12.365.947.531 12.365.947.531 12.365.947.531 0
851.505.706.652 851.506.432.652 851.506.432.652 (726.000)TOTAL PERSEDIAAN SALDO AWAL
Tabel 9 Perbedaan Saldo Awal Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 1 Januari 2018 (Unaudited)
Selama periode semester I tahun 2018 KKP telah merealisasikan anggaran terkait dengan
persediaan senilai Rp 379.676.077.807,00, nilai tersebut sebagian besar merupakan belanja
persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, namun tidak seluruh nilai realisasi
belanja persediaan tersebut merupakan pengadaan persediaan diperiode berjalan. Penjelasan
lebih rinci mengenai mutasi transaksi pada persediaan disajikan sebagai berikut:
Halaman 70
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
SALDO AWAL, 1 JANUARI 2018 851.506.432.652
MUTASI TAMBAH 940.219.077.975
PENAMBAHAN SALDO AWAL 1.296.541.869
PEMBELIAN 360.415.867.929
TRANSFER MASUK 7.735.921.415
PEROLEHAN LAINNYA 12.177.561.790
REKLASIFIKASI MASUK 296.470.500.598
KOREKSI TAMBAH 262.122.684.374
MUTASI KURANG (1.429.645.061.383)
PEMAKAIAN (104.540.938.469)
TRANSFER KELUAR (7.684.767.365)
BARANG USANG (148.706.428)
BARANG RUSAK (6.102.902.455)
PENGHAPUSAN LAINNYA (6.839.610.946)
STRATEGIS/ BERJAGA-JAGA (182.078.200)
PENYERAHAN KEPADA MASYARAKAT (539.695.207.445)
REKLASIFIKASI KELUAR (549.553.394.870)
KOREKSI KURANG (214.897.455.205)
PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN 53.259.964.026
PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN 53.259.964.026
STOCK OPNAME PERSEDIAAN 1.952.474.709
STOCK OPNAME MASUK/PENAMBAHAN 4.742.828.795
STOCK OPNAME KELUAR/ PENGURANGAN (2.790.354.086)
SALDO AKHIR, 30 JUNI 2018 SEMESTER I 417.292.887.979
Tabel 10 Rincian Mutasi Transaksi Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Penambahan transaksi saldo awal sebesar Rp 1.296.541.869,00 merupakan pencatatan hasil
stock opname per 31 Desember 2017 yang belum dilakukan pembukuan pada aplikasi persediaan
dan barang persediaan yang ditemukan diperiode berjalan namun belum dilakukan pencatatan,
karena sudah melewati tahun anggaran maka dicatat sebagai penambahan saldo awal. Adapun
contoh penambahan saldo awal adalah stock ikan dan pakan hasil produksi pada Ditjen Perikanan
Budidaya, Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Kendaraan dan Gedung pada BRSDMKP,
Barang Persediaan berupa sertifikat karantina dan pengendalian mutu pada BKIPMKHP dan
beberapa Barang Persediaan Habis Pakai pada Ditjen PDSPKP.
Transaksi pembelian sebesar Rp 360.415.867.929,00 merupakan transaksi penambahan
persediaan diperiode berjalan yang berhubungan dengan realisasi belanja pembentuk persediaan.
Nilai tersebut didominasi oleh persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Total
realisasi belanja pembentuk persediaan yang berasal dari akun 5218xx, 523xxx dan 526xxx
selama periode semester I adalah sebesar Rp 379.680.977.807,00 sehingga terdapat perbedaan
sebesar Rp 19.265.109.878,00 jika dibandingkan dengan transaksi pembelian pada aplikasi
Halaman 71
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
KodeEselon I
Uraian Eselon ITransfer Keluar
TKTransfer Masuk
TMSelisih
Transaksi
03203 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 8.949.050 8.949.050
03212 BRSDMKP 42.205.000 42.205.000
8.949.050 42.205.000 51.154.050Total TKTM
persediaan. Secara umum perbedaan tersebut disebabkan oleh pembayaran pekerjaan persediaan
untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang belum dibayarkan atau ditolak SPM
pembayarannya oleh KPPN pada tahun 2017, dan untuk membayarkannya ditahun 2018 tetap
menggunakan akun 526xxx yang sama, sedangkan persediaan sudah selesai dikerjakan sesuai
kontrak kerjasama dan dicatat 100% pada aplikasi persediaan, contohnya terjadi pada Ditjen
Pengelolaan Ruang Laut yang melakukan pembayaran atas pekerjaan tahun 2017 sebesar
Rp 13.966.781.042, Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 6.300.988.000,00 dan Ditjen
Perikanan Tangkap sebesar Rp 2.155.949.500,00. Selain itu terdapat transaksi pembelian yang
bukan berasal dari akun belanja pembentuk persediaan terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap
sebesar Rp 2.017.657.323,00 menggunakan akun belanja 521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya dan Ditjen PDSPKP sebesar Rp 634.073.055,00 menggunakan akun
belanja 522131 Belanja Jasa Konsultan. Kedua nilai belanja tersebut dicatat dalam aplikasi
persediaan disebabkan secara substansi merupakan biaya yang dapat diatribusikan sebagai
penambah nilai persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
Transaksi transfer masuk berkaitan dengan transaksi transfer keluar, transaksi ini memiliki
istilah TKTM dalam penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan. Transaksi Transfer
Masuk yang tercatat adalah sebesar Rp 7.735.921.415,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar
(Rp 7.684.767.365,00) sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 51.154.050,00.
Tabel 11 Selisih Transfer Keluar-Transfer Masuk Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Perbedaan transaksi pada Ditjen Perikanan Tangkap disebabkan oleh perpindahan saldo
persediaan dari satker tidak aktif dari jenis kewenangan Tugas Pembantuan (TP) kepada satker
Dekonsentrasi (DK) dan satker (TP) sudah melakukan transaksi tranfer keluar sedangkan satker
pencatat transfer masuk belum mencatat dalam aplikasi persediaan. Sedangkan yang terjadi pada
BRSDMKP adalah sebaliknya yaitu satker penerima sudah membukukan transaksi transfer
masuk sedangkan satker yang melepaskan persediaan belum mencatat transaksi transfer keluar
pada aplikasi persediaan.
Penambahan pada transaksi Perolehan lainnya terdapat pada Eselon I Ditjen Perikanan
Budiaya dan Ditjen PDSPKP dan nilai terbesar merupakan perolehan benih ikan dan pakan ikan
Halaman 72
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
KODE ES1 URAIAN ESELON INILAI
TRANSAKSI03203 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 74.152.649.89203204 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 5.869.539.94503206 DITJEN PDSPKP 161.014.948.90203207 DITJEN P R L 21.081.865.63503213 BKIPMKHP 3.680.000
262.122.684.374Koreksi Tambah
hasil produksi pada beberapa Kantor Daerah dilingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan nilai
total sebesar Rp 12.177.561.790,00.
Transakasi Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar pada persediaan adalah transaksi
yang saling berhubungan dan seharusnya seimbang/ tidak terdapat perbedaan dalam suatu
kelompok akun persediaan, namun terdapat kondisi dimana reklasifikasi masuk tidak seimbang
nilainya dengan reklasifikasi keluar dalam akun persediaan, hal ini disebabkan terdapat
reklasifikasi keluar dari persediaan kepada kelompok akun BMN berupa Aset Tetap, Aset Tak
Berwujud dan Aset Lainnya dan sebaliknya. Selain itu perbedaan juga dapat terjadi karena
petugas sudah melakukan transaksi reklasifikasi keluar namun belum melakukan transaksi
reklasifikasi masuk. Pada periode semester I tahun 2018 terdapat perbedaan pada transaksi
reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar sebesar Rp 253.082.894.272,00, adapun penjelasan
terinci atas perbedaan tersebut terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu Pengguna
Barang Milik Negara Eselon I masing-masing.
Koreksi Tambah merupakan transaksi penambahan yang disebabkan oleh kesalahan
pencatatan persediaan pada periode sebelumnya, hal ini sesuai dengan petunjuk teknis pencatatan
aplikasi Persediaan dan Simak-BMN, besarnya nilai transaksi koreksi tambah terdapat pada tabel
berikut ini, sedangkan penjelasan terinci terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu
Pengguna Barang Milik Negara Eselon I masing-masing.
Tabel 12 Rincian Transaksi Koreksi Tambah Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Berkurangnya nilai persediaan salah satunya disebabkan oleh pemakaian persediaan untuk
operasional rutin kantor, nilai pemakaian atas persediaan habis pakai per 30 Juni 2018 adalah
sebesar Rp 104.540.938.469,00. Pemakaian ini merupakan penggunaan persediaaan berupa ATK
perkantoran, barang persediaan untuk pemeliharaan, persediaan suku cadang, bahan baku yang
berada diseluruh eselon I dan termasuk sertifikat karantina ikan dan pengendalian mutu pada
BKIPMKHP
Halaman 73
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
URAIAN TRANSAKSI NILAI
BARANG USANG 148.706.428
BARANG RUSAK 6.102.902.455
TOTAL 6.251.608.883
Barang Persediaan yang telah Usang dan Rusak harus dikeluarkan dari Neraca disebabkan
barang tersebut sudah tidak memiliki nilai manfaat ekonomi. Nilai barang yang tercatat keluar
karena using dan rusak pada periode semester I tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.251.608.883,00
pada beberapa akun persediaan dan beberapa eselon I Ditjen Perikanan Budidaya yang
disebabkan oleh ikan hasil produksi yang mati, Ditjen PDSPKP berupa bahan pameran atau bazar
yang rusak dan BRSDMKP berupa bahan baku laboratorium yang sudah kadaluarsa.
Tabel 13 Rincian Transaksi Barang Usang dan Rusak Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Selain menggunakan menu usang/ rusak untuk mengeluarkan persediaan berupa hasil
produksi ikan, udang dan kerang yang mati, beberapa satker pada Ditjen Perikanan Budidaya
juga menggunakan menu penghapusan lainnnya, transaksi penghapusan lainnya juga terdapat
pada Ditjen PDSPKP dan Ditjen PRL. Penjelasan lebih rinci atas transaksi penghapusan lainnya
terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon I
masing-masing.
Transaksi pengurangan nilai persediaan terbesar terdapat pada akun persediaan untuk
diserahkan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp 539.695.207.445,00, adapun penjelasan umum
atas transaksi ini adalah berupa Kapal Bantuan Pemerintah, Alat Penangkapan Ikan, bangunan
pelabuhan pada Ditjen Perikanan Tangkap, hasil produksi ikan pada Unit Kerja Kantor Daerah
lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Integrated Cold Storage (ICS) dibeberapa lokasi oleh Ditjen
PDSPKP dan Jalan dan Jembatan pada Ditjen PRL. Selain diserahkan kepada masyarakat,
transaksi ini juga menyerahkan Barang Persediaan Penunjang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan kepada petugas BMN berupa Notebook, printer, dan kamera kepada Pemerintah
Daerah Provinsi. Seluruh transaksi yang dibukukan telah memiliki Memo Penyesuaian dan
BAST baik kepada kelompok masyarakat maupun kepada pemerintah daerah. Rincian atas
rekapitulasi Memo Penyesuaian dan BAST terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu
Pengguna Barang Milik Negara Eselon I masing-masing.
Koreksi Kurang merupakan transaksi pengurangan persediaan yang disebabkan oleh
kesalahan pencatatan persediaan pada periode sebelumnya baik berupa kuantitas maupun karena
Halaman 74
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Kode Eselon I
Uraian Eselon I Nilai Transaksi
03203 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 46.234.456.19903204 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 4.859.032.96903206 DITJEN PDSPKP 142.715.630.40203207 DITJEN P R L 21.081.865.63503212 BRSDMKP 2.790.00003213 BKIPMKHP 3.680.000
214.897.455.205Total Koreksi Keluar
URAIAN TRANSAKSINILAI
TRANSAKSI
Stock Opname Masuk/Penambahan 4.742.828.795
Stock Opname Keluar/ Pengurangan (2.790.354.086)
STOCK OPNAME PERSEDIAAN 1.952.474.709
harga satuan persediaan. Nilai transaksi koreksi keluar pada periode semester I tahun 2018 adalah
sebesar Rp 214.897.455.205,00 nilai tersebut terdapat pada Eselon I sebagai berikut:
Tabel 14 Rincian Transaksi Koreksi Keluar Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Transaksi koreksi kurang secara umum pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah transaksi
koreksi untuk perbaikan pencatatan persediaan atas kapal tahun 2016 yang diselesaikan pada
tahun 2018, sedangkan pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah transaksi perbaikan atas saldo
benih dan pakan ikan hasil produksi pada beberapa UPT sedangkan penjelasan terinci atas
transaksi ini terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Milik Negara
Eselon I masing-masing.
Nilai Penyesuaian Persediaan pada periode semester I tahun 2018 yang berasal dari Harga
Pokok Terakhir barang persediaan secara total adalah sebesar Rp 53.259.964.026,00, rincian atas
transaksi penyesuaian persediaan ini seharusnya hanya terjadi pada jenis persediaan habis pakai
untuk operasional perkantoran. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disajikan pada Catatan
Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon I masing-masing.
Berdasarkan Berita Acara telah dilakukan stock opname atas posisi persediaan per 30 Juni
2018 adapun hasil transaksi stock opname terdapat penambahan dan pengurangan yang apabila
diakumulasikan menjadi sebagai berikut:
Tabel 15 Rincian Transaksi Stock Opname Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Posisi Persediaan per 30 Juni 2018 yang telah dilakukan transaksi stock opname pada Neraca
Simak-BMN adalah sebagai berikut:
Halaman 75
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
KODE AKUN
URAIAN AKUN30 JUNI 2018
E-REKONSILIASI G2LAPORAN BMN
117111 Barang Konsumsi 9.405.868.819
117112 Amunisi 79.653.750
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 429.666.750
117114 Suku Cadang 5.400.176.210
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 723.542.588
117122Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
20.967.980.160
117123Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
52.183.438.704
117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
59.320.668.587
117125Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
43.005.223.768
117126Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
14.620.600.764
117127Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
56.359.971.138
117128Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
93.647.340.678
117129Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam
32.413.690.129
117131 Bahan Baku 19.012.725.365
117191Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
472.156.500
117199 Persediaan Lainnya 9.250.184.069
417.292.887.979TOTAL PERSEDIAAN
Tabel 16 Saldo Persediaan Per Akun Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Kondisi persediaan per 30 Juni 2018 sebagian besar dalam kondisi baik dan untuk persediaan
untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda sebagian besar sudah diserahkan pada saat laporan
ini disusun namun proses administrasi BAST kepada kelompok masyarakat / pemda masih belum
seslesai sehingga belum bisa dikeluarkan dari Neraca KKP.
b. Tanah
Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited)
sebesar Rp 13.360.956.884.898,00. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah sebesar
Rp 7.898.658.151.800,00 dan mutasi tambah sebesar Rp 5.765.894.113.072,00 dan mutasi
kurang sebesar Rp 303.595.379.974,00.
Ringkasan mutasi Tanah per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Halaman 76
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
7.898.658.151.800
5.765.894.113.072
7.712.000
202 Pengembangan Nilai Aset 7.712.000
377.336.369.974
100 Penambahan Saldo Awal 187.142.857
102 Transfer Masuk 99.241.740.371
103 Hibah (Masuk) 3.165.730.000
107 Reklasifikasi Masuk 262.857.143
112 Perolehan Lainnya 203.056.639.603
120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 71.073.010.000
206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi 349.250.000
5.388.550.031.098
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 5.388.550.031.098
(303.595.379.974)
(303.408.237.117)
302 Transfer Keluar (99.241.740.371)
303 Hibah (Keluar) (847.000.000)
304 Reklasifikasi Keluar (69.721.542.603)
305 Koreksi Pencatatan (133.597.954.143)
(187.142.857)
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (187.142.857)
13.360.956.884.898
Intrakomptabel
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Audited )
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
Perubahan yang Menambah Nilai BMN
MUTASI KURANG
Pengurangan
Perubahan yang Mengurangi Nilai BMN
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
Tabel 17 Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dari jumlah/nilai tanah diatas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak
ketiga 1 (satu) bidang seluas 24 Hektar terdapat pada unit eselon 1 PRL di pulau Nipah sesuai
dengan perjanjian Pemanfaatan pada tanah tersebut akan dibangunan beberapa fasilitas bangunan
namun terkendala dengan IMB karena wilayah tersebut merupakan kawasan Hutan konservasi,
dan tidak terdapat bidang tanah yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-502/MK.6/2013 tentang Persetujuan Kerja
Sama Pemanfaatan sebagian BMN berupa Tanah, terdapat Tanah seluas 24 Hektar di Pulau
Nipah, Batam yang dimanfaatkan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa. Kerjasama pemanfaatan
tersebut berjangka 30 tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali. Dari
pemanfaatan tersebut imbal balik yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Kontribusi langsung kepada Negara berupa kontribusi tetap sebesar 0,5% dari nilai investasi
Pemerintah dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% per tahun
Halaman 77
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Nilai kontribusi tetap tahun pertama sebesar Rp 1.155.102.799,00
Nilai kontribusi tetap selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan sebesar Rp
119.436.939.332,00
Kontribusi langsung kepada Negara berupa kontribusi pembagian keuntungan sebesar 6,95%
dari net cash flow per tahun, dengan nilai minimal sebesar Rp 1.414.905.240,00
Kontribusi langusng kepada Negara berupa kontribusi dalam bentuk barang berupa
Speedboat, Furniture/Peralatan Kantor dan Bangunan Kantor Terintegrasi, senilai Rp.
5.200.000.000,00
Kontribusi langsung kepada Negara berupa sisa Aset berupa Bangunan Sarana dan Prasarana
Penyimpanan Minyak beserta fasilitas pendukung yang akan diterima pada akhir pemanfaatan
senilai Rp 1.704.073.842.605,00
Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah
906.811 m2 senilai Rp 1.843.431.001,00 yang terdapat di Unit Eselon I Ditjen Perikanan
Tangkap. Penyebab BMN tanah tersebut dihentikan dari penggunaan dapat dilihat pada Catatan
atas Laporan Barang Milik Negara unit Eselon I yang bersangkutan.
Terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:
1. Tanah seluas 1.122 m2 beserta rumah negara pada SUPM Negeri Sorong yang saat ini dikuasai
Sdr. Abu Darda Razak dan Ahli Waris Alm. Sdr. Zulkifi Bugis, keduanya adalah PNS KKP.
Sesuai dengan hasil Reviu dari Inspektorat Jenderal akan ditindaklanjuti dengan melakukan
perubahan Peruntukan dari tanah dengan merubah Lampiran Keputusan Bupati Kota Sorong.
2. Potensi gugatan perdata atas tanah pada STP Jakarta oleh ahli waris pemberi hibah H.M.D
Hasbullah. Ditindaklanjuti dengan usaha menerbitkan Sertifikat atas tanah melalui kerjasama
dengan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
3. Potensi kehilangan tanah tambak seluas 472.440 m2 di Segoro, Sidoarjo berdasarkan putusan
BANI nomor 302/III/ARB-BANI/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dengan penggugat atas nama
PT Semeru Cemerlang. Terkait resiko tuntutan hukum ini KKP masih melakukan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Legal audit atas prestasi pelaksanaan ruislag, legal standing prestasi kedua belah pihak
dan perhitungan kembali nilai nominal prestasi
Halaman 78
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 187.142.857
05 187.142.857
102 Transfer Masuk Subtotal 99.241.740.371
04 1.870.562.130
05 3.293.976.316
12 94.077.201.925
103 Hibah (Masuk) Subtotal 3.165.730.000
05 1.000.000.000
07 2.165.730.000
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 262.857.143
05 262.857.143
112 Perolehan Lainnya Subtotal 203.056.639.603
07 203.056.639.603
120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi Subtotal 71.073.010.000
03 15.922.359.000
04 48.718.670.000
12 6.431.981.000
202 Pengembangan Nilai Aset Subtotal 7.712.000
03 7.712.000
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal (187.142.857)
05 (187.142.857)
b. Memastikan apakah tanah yang menjadi obyek perjanjian adalah Tanah Negara
c. Memastikan apakah Surat Pelepasan Hak yang ditetapkan Menteri Pertanian sudah
memenuhi ketentuan pasal 7 (tujuh) dalam perjanjian tersebut
d. Dan memastikan apakah tanah yang menjadi obyek perjanjian sudah dicatat dalam daftar
Barang Milik Negara pada Kemeterian Pertanian
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No:S-1062/KN/2017 tanggal 1
Agustus 2016 hal Penyelesaian Pelaksanaan Ruislag (Tukar Menukar) Tanah Tambak Segoro,
Jawa Timur, disampaikan bahwa tanah tambak di desa Segoro Tambak yang merupakan obyek
tukar menukar adalah Barang Milik Negara (BMN) dan telah dicatat dalam Pembukuan Tanah
Unit Eselon I Sekretariat Ditjen Perikanan Budi daya. Kemudian sebagai Obyek Revaluasi tahun
2017 Tanah tersebut telah dilakukan Penilaian dan ditetapkan Nilai Aset sebesar Rp
103.679.793.000,00.
Ringkasan mutasi Tanah per jenis transaksi pada masing-masing unit Eselon I disajikan
dalam tabel berikut ini:
Tabel 18 Ringkasan Mutasi Tanah Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 79
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Subtotal 5.388.550.031.098
03 972.722.438.256
04 1.414.250.239.404
05 6.876.838.330
06 111.206.344.500
07 145.019.500.186
12 2.659.684.914.857
13 78.789.755.565
206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi Subtotal 349.250.000
12 349.250.000
302 Transfer Keluar Subtotal (99.241.740.371)
04 (1.870.562.130)
05 (3.293.976.316)
12 (94.077.201.925)
303 Hibah (Keluar) Subtotal (847.000.000)
03 (847.000.000)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (69.721.542.603)
07 (69.721.542.603)
305 Koreksi Pencatatan Subtotal (133.597.954.143)
05 (262.857.143)
07 (133.335.097.000)
5.462.298.733.098 TOTAL
Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
c. Peralatan dan Mesin
1. Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018
(Unaudited) adalah sebesar Rp 5.568.100.944.028,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal
sebesar Rp 5.630.790.108.946,00, mutasi tambah sebesar Rp 144.272.495.856,00 dan mutasi
kurang sebesar Rp 206.961.660.774,00.
Ringkasan mutasi Peralatan dan Mesin per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Halaman 80
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
5.620.038.240.193 10.751.868.753
143.755.723.890 516.771.966
30.551.125.930 -
101 Pembelian 30.226.267.930
202 Pengembangan Nilai Aset 324.858.000
113.106.475.360 -
100 Penambahan Saldo Awal 2.140.158.000
102 Transfer Masuk 60.037.348.100
103 Hibah (Masuk) 362.571.212
105Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
7.107.901.556
107 Reklasifikasi Masuk 30.561.693.074
112 Perolehan Lainnya 216.128.000
177Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
9.086.912.188
208 Pengembangan Melalui KDP 3.593.763.230
98.122.600 -
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 98.122.600
(206.104.402.778) (857.257.996)
(206.104.402.778) -
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(45.186.975.494)
301 Penghapusan (3.713.200.543)
302 Transfer Keluar (75.794.003.917)
303 Hibah (Keluar) (50.512.190.165)
304 Reklasifikasi Keluar (15.894.234.726)
305 Koreksi Pencatatan (6.421.946.017)
308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (14.349.000)
309 Usulan Barang Hibah DK/TP (8.468.075.950)
399Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya
(99.426.966)
5.557.689.561.305 10.411.382.723
Intrakomptabel Ekstrakomptabel
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
Perubahan yang Menambah Nilai BMN
MUTASI KURANG
Pengurangan
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Desember 2017 (Audited )
Tabel 19 Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dari jumlah Peralatan dan Mesin di atas, tidak terdapat Peralatan dan Mesin yang statusnya
sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/
pemindahtanganan.
Peralatan dan Mesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah
adalah 32.113 unit/buah senilai Rp 187.227.500.198,00.
Ringkasan mutasi Peralatan dan Mesin pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam
tabel berikut ini:
Halaman 81
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 2.140.158.000
05 1.806.750.000
12 333.408.000
101 Pembelian Subtotal 30.226.267.930
01 4.552.980.496
02 452.966.000
03 1.701.878.800
04 5.256.458.726
05 6.451.467.436
06 527.842.582
07 1.352.020.450
12 2.511.958.100
13 7.418.695.340
102 Transfer Masuk Subtotal 60.037.348.100
01 344.647.010
03 471.871.000
04 9.122.857.942
05 13.721.524.546
06 8.580.452.066
07 312.595.000
12 23.011.959.662
13 4.471.440.874
103 Hibah (Masuk) Subtotal 362.571.212
05 362.571.212
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal 7.107.901.556
12 7.107.901.556
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 30.561.693.074
01 101.574.000
03 15.245.952.601
06 239.360.000
07 175.970.000
12 13.849.201.473
13 949.635.000
112 Perolehan Lainnya Subtotal 216.128.000
12 216.128.000
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Subtotal 9.086.912.188
01 7.948.874.700
03 42.306.000
05 2.287.179
07 45.850.000
12 1.033.245.309
13 14.349.000
Tabel 20 Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 82
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (45.186.975.494)
01 (239.296.500)
02 (1.528.107.054)
03 (21.763.289.142)
04 (2.225.289.926)
05 (3.150.822.283)
06 (3.250.988.227)
07 (1.836.210.682)
12 (3.789.172.315)
13 (7.403.799.365)
202 Pengembangan Nilai Aset Subtotal 324.858.000
01 66.508.000
05 108.350.000
12 150.000.000
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal 98.122.600
01 46.934.040
03 9.900.000
07 5.918.400
12 35.370.160
208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal 3.593.763.230
04 3.593.763.230
301 Penghapusan Subtotal (3.713.200.543)
01 (2.398.500.543)
05 (1.299.800.000)
07 (14.900.000)
302 Transfer Keluar Subtotal (75.794.003.917)
01 (14.927.166.027)
03 (471.871.000)
04 (8.734.630.142)
05 (13.721.524.546)
06 (10.168.671.666)
07 (299.980.000)
12 (22.998.719.662)
13 (4.471.440.874)
303 Hibah (Keluar) Subtotal (50.512.190.165)
03 (34.465.851.339)
04 (7.323.010.349)
05 (999.879.505)
06 (848.617.425)
07 (6.874.831.547)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (15.894.234.726)
01 (101.574.000)
03 (458.032.300)
04 (239.831.000)
06 (242.847.000)
07 (183.538.000)
Halaman 83
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
12 (13.648.057.426)
13 (1.020.355.000)
305 Koreksi Pencatatan Subtotal (6.421.946.017)
03 (6.421.946.017)
306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola Subtotal -
03 -
308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola Subtotal (14.349.000)
13 (14.349.000)
309 Usulan Barang Hibah DK/TP Subtotal (8.468.075.950)
399 Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya
Subtotal (99.426.966)
06 (96.896.566)
07 (2.530.400)
(62.348.678.888)TOTAL
Perolehan Buku
3050104999 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya 1-2 14 7.281.600 3.640.800
3050105007 CCTV (Camera Control Television System) 342-350 11 163.861.250 81.930.625
3050105048 LCD Projector/ Infocus 85-88 12 78.588.040 39.294.020 3050105058 Focusing Screen/ Layar LCD Projector 49-52 4 28.722.800 14.361.400 3050199999 Alat Kantor Lainnya 1529 5 3.042.410 1.521.205 3050201999 Meubelair Lainnya 463 3 4.409.862.000 2.645.917.200 3050206002 Televisi 143 4 9.883.040 4.941.520
NilaiJumlahNUPNama Barang
Kode Barang
Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
Terdapat BMN Peralatan dan Mesin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang
masih tercatat pada satker Biro Umum. Hal ini terjadi karena pada saat pembentukannya, APBN
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diadminitrasikan pada APBN Kementerian
Kelautan dan Perikanan. BMN tersebut saat ini dalam proses alih status dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Daftar Peralatan dan Mesin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang masih
tercatat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 21 Daftar Peralatan dan Mesin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 84
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Perolehan Buku
3050206005 Amplifier 1-2 30 10.403.740 5.201.870
3050206007 Loudspeaker 24-28 2 67.925.580 33.962.790 3050206016 Mic Conference 2-37 1 525.474.360 262.737.180 3050206017 Unit Power Supply 2 9 6.242.240 3.121.120 3050206068 DVD Player 1 10 1.816.370 908.185 3060101003 Audio Mixing Stationer 1-2 9 34.460.060 17.230.030 3060101042 Audio Master Control Unit 3-4 1 131.349.740 65.674.870 3060101060 Power Amplifier 10-13 1 121.918.400 60.959.200
3060101065 Chairman/ Audio Conference 10-13 1 61.707.960 30.853.980
3060102041 Remote Control Unit 3'4 5 20.319.060 10.159.530
3060102042 Rak Peralatan 8-14 5 41.345.490 20.672.745
3060102132 Video Conference 1 60 1.248.500.000 749.100.000
3060201003 Pesawat Telephone 41-142 3 291.799.560 145.899.780
3060209005 Network Monitoring System 1 1 264.236.510 132.118.255
3060305999 Peralatan Pemancar SHF Lainnya 1-3 1 12.483.480 9.362.609
3060310999 Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya 1 2 8.842.670 6.632.002
3060399999 Peralatan Pemancar Lainnya 1 1 78.022.910 58.517.182
3100201012 Hard Disk 20-23 3 33.287.920 12.482.968
3100204002 Router 6-12 4 364.102.200 136.538.325
3100204003 Hub 6 12 26.101.150 9.787.931
3100204015 Firewall 1 22 102.989.840 38.621.190
3100204024 Switch 1-5 14 177.890.630 66.708.987
3100204027 Rackmount 1 3 19.766.080 7.412.280
3100204999 Peralatan Jaringan Lainnya 1-3 5 93.626.490 35.109.933
3100299999 Peralatan Komputer Lainnya 1-28 1 5.100.060 1.912.512
259 8.450.953.640 4.713.292.224
Nilai
TOTAL
JumlahNUPNama BarangKode
Barang
Ringkasan mutasi akun Peralatan dan Mesin per bidang barang disajikan pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada
Laporan Barang Pengguna Semesteran Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Semester I
Tahun Anggaran 2018 (Unaudited).
2. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada pada Laporan Barang Pengguna
Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 3.624.654.976.683,00.
d. Gedung dan Bangunan
1. Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018
(Unaudited) adalah sebesar Rp 3.960.219.259.497,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal
sebesar Rp 3.868.722.769.444,00, mutasi tambah sebesar Rp 1.747.716.288.125,00 dan mutasi
kurang sebesar Rp 1.656.219.798.072,00.
Halaman 85
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
3.862.507.648.426 5.997.476.418
845.779.134.852 142.919.961
4.676.307.337 -
101 Pembelian 428.529.170
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 307.073.960
202 Pengembangan Nilai Aset 3.940.704.207
399.732.002.188 -
100 Penambahan Saldo Awal 4.722.828.000
102 Transfer Masuk 273.093.268.103
105Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
7.997.143.000
107 Reklasifikasi Masuk 78.805.691.277
120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 19.589.484.000
121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 3.335.900.158
177Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
405.654.000
206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi 10.598.172.950
208 Pengembangan Melalui KDP 1.183.860.700
441.370.825.327 -
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 5.265.993.562
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 436.104.831.765
(547.640.442.443) (439.238.772)
(547.640.442.443) -
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(4.488.164.484)
223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (132.698.960.879)
302 Transfer Keluar (273.679.287.103)
303 Hibah (Keluar) (78.876.820.872)
304 Reklasifikasi Keluar (44.755.422.993)
305 Koreksi Pencatatan (38.100.000)
309 Usulan Barang Hibah DK/TP (7.957.413.613)
321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (5.146.272.499)
4.160.646.340.835 5.701.157.607 SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
Perubahan yang Menambah Nilai BMN
MUTASI KURANG
Pengurangan
Intrakomptabel Ekstrakomptabel
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
Ringkasan mutasi Gedung dan Bangunan per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut
ini:
Tabel 22 Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, tidak terdapat Gedung dan Bangunan yang
statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/
pemindahtanganan.
Gedung dan Bangunan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah
adalah 164 unit senilai Rp 18.507.833.667,00.
Halaman 86
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 4.722.828.000
04 4.463.425.000
07 238.403.000
12 21.000.000
101 Pembelian Subtotal 428.529.170
04 321.654.170
12 62.000.000
13 44.875.000
102 Transfer Masuk Subtotal 273.093.268.103
03 15.876.563.410
04 45.072.845.637
05 2.565.834.000
06 16.363.204.227
12 193.214.820.829
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal 7.997.143.000
03 88.825.000
04 633.082.000
06 6.316.257.000
12 609.039.000
13 349.940.000
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 78.805.691.277
03 42.105.448.793
04 4.831.000
06 36.384.640.383
12 152.712.101
13 158.059.000
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung Subtotal 307.073.960
03 109.576.000
04 147.655.960
12 49.842.000
120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi Subtotal 19.589.484.000
03 6.068.717.000
04 10.099.678.000
05 552.638.000
12 2.823.381.000
13 45.070.000
121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi Subtotal 3.335.900.158
03 2.830.891.999
04 367.240.025
12 137.768.134
Ringkasan mutasi Gedung dan Bangunan pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 23 Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 87
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Subtotal 405.654.000
07 299.150.000
12 106.504.000
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (4.488.164.484)
03 (1.060.294.000)
04 (24.938.000)
05 (6.813.000)
06 (2.130.403.292)
07 (658.899.200)
12 (56.637.992)
13 (550.179.000)
202 Pengembangan Nilai Aset Subtotal 3.940.704.207
03 193.057.000
04 892.366.050
05 39.400.000
06 313.928.957
12 858.233.000
13 1.643.719.200
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal 5.265.993.562
03 254.069.000
04 (91.346.818)
06 4.799.585.900
07 (59.744.800)
12 297.124.231
13 66.306.049
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Subtotal 436.104.831.765
01 (385.967.940)
03 38.232.769.304
04 318.072.141.107
05 (5.236.103.548)
06 (9.275.580.810)
07 (6.066.117.497)
12 76.829.618.915
13 23.934.072.234
206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi Subtotal 10.598.172.950
12 10.598.172.950
208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal 1.183.860.700
05 187.320.000
06 466.260.900
12 385.279.800
13 145.000.000
223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali Subtotal (132.698.960.879)
01 (134.224.409)
03 (20.739.972.202)
04 (40.423.953.792)
05 (3.031.636.973)
06 (4.195.108.325)
07 (5.620.112.339)
Halaman 88
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
12 (51.771.122.203)
13 (6.782.830.636)
302 Transfer Keluar Subtotal (273.679.287.103)
03 (6.673.918.143)
04 (45.047.907.637)
05 (3.539.015.000)
06 (25.043.725.494)
12 (193.374.720.829)
303 Hibah (Keluar) Subtotal (78.876.820.872)
03 (19.319.481.243)
04 (57.035.845.302)
05 (759.486.000)
06 (600.378.000)
07 (1.161.630.327)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (44.755.422.993)
03 (3.243.339.000)
06 (41.064.623.793)
07 (310.279.200)
12 (49.842.000)
13 (87.339.000)
305 Koreksi Pencatatan Subtotal (38.100.000)
12 (38.100.000)
309 Usulan Barang Hibah DK/TP Subtotal (7.957.413.613)
321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi Subtotal (5.146.272.499)
03 (2.656.863.265)
04 (367.240.025)
12 (2.122.169.209)
298.138.692.409TOTAL
Penjelasan detail transaksi lain pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
Ringkasan mutasi akun Gedung dan Bangunan per bidang barang disajikan pada lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada
Laporan Barang Pengguna Semesteran Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Semester I
Tahun Anggaran 2017 (Audited).
2. Akumulasi Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada pada Laporan Barang Pengguna
Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 246.794.183.812,00.
Halaman 89
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
1.079.856.547.415
357.087.012.692
426.895.000
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 291.010.000
202 Pengembangan Nilai Aset 135.885.000
57.976.466.423
102 Transfer Masuk 13.433.572.382
107 Reklasifikasi Masuk 24.700.177.041
120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 19.349.349.000
208 Pengembangan Melalui KDP 493.368.000
298.683.651.269
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 639.881.143
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 298.043.770.126
(83.350.908.336)
(83.350.908.336)
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(138.689.636)
223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (60.333.625.800)
302 Transfer Keluar (17.949.331.910)
303 Hibah (Keluar) (4.289.379.847)
304 Reklasifikasi Keluar (639.881.143)
1.353.592.651.771
Intrakomptabel
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
Perubahan yang Menambah Nilai BMN
MUTASI KURANG
Pengurangan
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
e. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni
2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 3.041.967.312.839,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo
awal sebesar Rp 2.813.383.007.599,00, mutasi tambah sebesar Rp 801.228.481.288,00 dan
mutasi kurang sebesar Rp 572.644.176.048,00.
1. Jalan dan Jembatan
a) Nilai Perolehan Jalan dan Jembatan
Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 218
(Unaudited) adalah sebesar Rp 1.353.592.651.771,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal
sebesar Rp 1.079.856.547.415,00, mutasi tambah sebesar Rp 357.087.012.692,00 dan mutasi
kurang sebesar Rp 83.350.908.336,00.
Ringkasan mutasi Jalan dan Jembatan per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut
ini:
Tabel 24 Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 31 Desember 2017 (Unaudited)
Halaman 90
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
102 Transfer Masuk Subtotal 13.433.572.382
03 484.384.700
04 991.246.329
06 99.910.000
12 11.858.031.353
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 24.700.177.041
03 24.582.177.041
06 118.000.000
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung Subtotal 291.010.000
12 194.010.000
13 97.000.000
120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi Subtotal 19.349.349.000
03 4.222.607.000
04 14.877.676.000
05 249.066.000
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (138.689.636)
06 (127.730.636)
13 (10.959.000)
202 Pengembangan Nilai Aset Subtotal 135.885.000
03 135.885.000
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal 639.881.143
07 639.881.143
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Subtotal 298.043.770.126
01 425.455.233
03 276.115.968.298
04 5.942.487.627
05 600.029.178
07 6.564.077.952
12 7.867.549.861
13 528.201.977
208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal 493.368.000
12 493.368.000
Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, tidak terdapat Jalan dan Jembatan yang statusnya
sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/
pemindahtanganan.
Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah
adalah 50.859 m2 senilai Rp 816.439.905,00 dan 156 unit senilai Rp 71.853.406,00.
Ringkasan mutasi Jalan dan Jembatan pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 25 Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 91
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
b) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan pada pada Laporan Barang Pengguna
Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 181.280.799.702,00.
2. Irigasi
a) Nilai Perolehan Irigasi
Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited)
adalah sebesar Rp 1.323.473.023.554,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar
Rp 1.376.293.321.263,00, mutasi tambah sebesar Rp 421.147.782.714,00 dan mutasi kurang
sebesar Rp 473.968.080.423,00.
Ringkasan mutasi Irigasi per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali Subtotal (60.333.625.800)
01 (745.618.677)
03 (33.348.589.396)
04 (3.313.672.871)
05 (1.206.337.983)
07 (10.804.492.314)
12 (10.716.319.207)
13 (198.595.352)
302 Transfer Keluar Subtotal (17.949.331.910)
03 (484.384.700)
04 (991.246.329)
06 (99.910.000)
12 (16.373.790.881)
303 Hibah (Keluar) Subtotal (4.289.379.847)
03 (3.247.641.357)
04 (714.723.530)
07 (327.014.960)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (639.881.143)
07 (639.881.143)
273.736.104.356 TOTAL
Halaman 92
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
1.376.293.321.263
421.147.782.714
128.238.430.328
100 Penambahan Saldo Awal 213.975.000
102 Transfer Masuk 21.265.439.810
105Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
2.733.021.000
107 Reklasifikasi Masuk 53.934.166.793
120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 49.035.607.516
121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 415.020.209
208 Pengembangan Melalui KDP 641.200.000
292.909.352.386
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 292.909.352.386
(473.968.080.423)
(473.968.080.423)
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(1.216.722.800)
223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (408.390.697.240)
302 Transfer Keluar (24.642.760.210)
303 Hibah (Keluar) (38.853.190.181)
304 Reklasifikasi Keluar (109.855.000)
305 Koreksi Pencatatan (66.306.049)
309 Usulan Barang Hibah DK/TP (99.500.000)
321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (589.048.943)
1.323.473.023.554 SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
Perubahan yang Menambah Nilai BMN
MUTASI KURANG
Pengurangan
Intrakomptabel
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
Tabel 26 Ringkasan Mutasi Irigasi Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dari jumlah Irigasi di atas, tidak terdapat Irigasi yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh
pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan.
Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 86 unit
senilai Rp 5.758.446.322,00.
Ringkasan mutasi Irigasi pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut
ini:
Halaman 93
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 213.975.000
04 82.354.000
07 131.621.000
102 Transfer Masuk Subtotal 21.265.439.810
03 5.783.305.100
04 7.530.984.948
06 378.153.363
12 7.572.996.399
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal 2.733.021.000
12 2.733.021.000
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 53.934.166.793
03 53.724.324.793
06 160.000.000
12 49.842.000
120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi Subtotal 49.035.607.516
03 41.787.849.516
04 7.176.014.000
05 71.744.000
121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi Subtotal 415.020.209
12 415.020.209
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (1.216.722.800)
03 (338.847.000)
06 (828.294.000)
12 (19.507.800)
13 (30.074.000)
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Subtotal 292.909.352.386
03 261.326.079.705
04 11.078.896.283
05 (10.017.821.551)
07 407.087.026
12 30.130.063.423
13 (14.952.500)
208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal 641.200.000
12 641.200.000
223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali Subtotal (408.390.697.240)
03 (365.963.937.954)
04 (4.565.913.436)
05 (5.996.886.735)
07 (28.558.090.486)
12 (3.287.077.129)
13 (18.791.500)
Tabel 27 Ringkasan Mutasi Irigasi Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 94
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
302 Transfer Keluar Subtotal (24.642.760.210)
03 (5.783.305.100)
04 (7.530.984.948)
06 (478.153.363)
12 (10.850.316.799)
303 Hibah (Keluar) Subtotal (38.853.190.181)
03 (17.400.109.300)
04 (19.198.467.657)
06 (246.330.000)
07 (2.008.283.224)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (109.855.000)
12 (109.855.000)
305 Koreksi Pencatatan Subtotal (66.306.049)
13 (66.306.049)
309 Usulan Barang Hibah DK/TP Subtotal (99.500.000)
321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi Subtotal (589.048.943)
03 (174.028.734)
12 (415.020.209)
(52.820.297.709)TOTAL
Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
b) Akumuasi Penyusutan Irigasi
Akumulasi Penyusutan Irigasi pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30
Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 412.550.789.790,00.
3. Jaringan
a) Nilai Perolehan Jaringan
Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited)
adalah sebesar Rp 364.901.637.514,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar
Rp 357.233.138.921,00, mutasi tambah sebesar Rp 24.872.740.318,00 dan mutasi kurang
sebesar Rp 17.204.241.725,00.
Ringkasan mutasi Jaringan per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Halaman 95
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
357.233.138.921
24.872.740.318
947.660.056
101 Pembelian 630.046.800
202 Pengembangan Nilai Aset 317.613.256
23.922.556.262
102 Transfer Masuk 13.767.884.905
107 Reklasifikasi Masuk 10.151.671.357
177Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
3.000.000
2.524.000
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 2.524.000
(17.204.241.725)
(17.204.241.725)
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(523.642.000)
302 Transfer Keluar (13.767.884.905)
303 Hibah (Keluar) (2.910.190.820)
305 Koreksi Pencatatan (2.524.000)
364.901.637.514 SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Kode Trn Uraian Intrakomptabel
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
MUTASI TAMBAH
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
Perubahan yang Menambah Nilai BMN
MUTASI KURANG
Pengurangan
Tabel 28 Ringkasan Mutasi Jaringan Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dari jumlah Jaringan di atas, tidak terdapat Jaringan yang statusnya sedang dimanfaatkan
oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan.
Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 922
unit senilai Rp 7.260.974.628,00.
Ringkasan mutasi Jaringan pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam tabel
berikut ini:
Halaman 96
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
101 Pembelian Subtotal 630.046.800
04 579.392.000
07 46.376.000
13 4.278.800
102 Transfer Masuk Subtotal 13.767.884.905
03 308.228.800
04 1.023.586.993
05 36.500.000
06 389.145.164
12 12.010.423.948
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 10.151.671.357
03 10.151.671.357
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Subtotal 3.000.000
05 3.000.000
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (523.642.000)
03 (442.257.000)
05 (3.000.000)
06 (78.385.000)
202 Pengembangan Nilai Aset Subtotal 317.613.256
03 152.696.000
04 147.454.206
13 17.463.050
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal 2.524.000
07 2.524.000
302 Transfer Keluar Subtotal (13.767.884.905)
04 (1.023.586.993)
05 (36.500.000)
06 (697.373.964)
12 (12.010.423.948)
303 Hibah (Keluar) Subtotal (2.910.190.820)
03 (1.245.574.000)
04 (1.060.963.114)
07 (603.653.706)
305 Koreksi Pencatatan Subtotal (2.524.000)
07 (2.524.000)
7.668.498.593 TOTAL
Tabel 29 Ringkasan Mutasi Jaringan Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
Halaman 97
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
82.278.228.051
27.094.657.685
96.535.704
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 96.535.704
26.998.121.981
100 Penambahan Saldo Awal 251.397.194
102 Transfer Masuk 1.586.999.500
105Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
22.919.683.198
107 Reklasifikasi Masuk 2.240.042.089
(23.783.675.128)
(23.783.675.128)
301 Penghapusan (14.065.389.494)
302 Transfer Keluar (9.718.285.634)
85.589.210.608
Intrakomptabel
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
MUTASI KURANG
Pengurangan
b) Akumuasi Penyusutan Jaringan
Akumulasi Penyusutan Jaringan pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30
Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 89.983.835.163,00.
f. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018
(Unaudited) adalah sebesar Rp 147.840.151.544,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal
sebesar Rp 144.780.305.776,00, mutasi tambah sebesar Rp 27.353.358.589,00 dan mutasi
kurang sebesar Rp 24.293.512.821,00.
1. Aset Tetap dalam Renovasi
a) Nilai Perolehan Aset Tetap dalam Renovasi
Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30
Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 85.589.210.608,00, jumlah tersebut terdiri atas
saldo awal sebesar Rp 82.278.228.051,00, mutasi tambah sebesar Rp 27.094.657.685,00 dan
mutasi kurang sebesar Rp 23.783.675.128,00.
Ringkasan mutasi Aset Tetap dalam Renovasi per jenis transaksi disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 30 Ringkasan Mutasi Aset Tetap dalam Renovasi Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Uaudited)
Halaman 98
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 251.397.194
04 251.397.194
102 Transfer Masuk Subtotal 1.586.999.500
01 448.673.500
03 1.061.326.000
04 77.000.000
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal 22.919.683.198
12 22.919.683.198
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 2.240.042.089
03 1.856.162.089
04 198.880.000
12 185.000.000
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung Subtotal 96.535.704
02 96.535.704
301 Penghapusan Subtotal (14.065.389.494)
12 (14.065.389.494)
302 Transfer Keluar Subtotal (9.718.285.634)
01 (8.579.959.634)
03 (1.061.326.000)
04 (77.000.000)
3.310.982.557 TOTAL
Dari jumlah Aset Tetap dalam Renovasi di atas, tidak terdapat Aset Tetap dalam Renovasi
yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses
penghapusan/ pemindahtanganan.
Aset Tetap dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional
pemerintah adalah 3 unit senilai Rp 3.050.952.000,00.
Ringkasan mutasi Aset Tetap dalam Renovasi pada masing-masing unit Eselon I
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 31 Ringkasan Mutasi Aset Tetap dalam Renovasi Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
Daftar Rinci Aset Tetap Renovasi pada masing-masing Eselon I disajikan pada lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Barang Milik pada
Halaman 99
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Laporan Barang Pengguna Semesteran Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode
Semester I Tahun Angggaran 2018 (Audited) ini.
b) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi pada pada Laporan Barang Pengguna
Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 683.779.301,00.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, yang telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 Kementerian Keuangan telah
melakukankan update aplikasi SIMAK-BMN pada tahun 2015 untuk melakukan proses
penyusutan terhadap Aset Tetap Renovasi.
Berdasarkan Tabel Masa Manfaat II dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap Renovasi yang dapat
disusutkan hanya Peralatan dan Mesin dalam Renovasi, Gedung dan Bangunan dalam
Renovasi serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi dengan tahun perolehan setelah
Tahun 2012. Kemudian berdasarkan Ilustrasi Penyusutan poin 2 (dua) dan 6 (enam) dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap Renovasi tidak dapat
disusutkan sebagai Barang Milik Negara yang berdiri sendiri. Aset Tetap Renovasi hanya
bersifat menambah masa manfaat dan/atau nilai penyusutan Barang Milik Negara setelah Aset
Tetap Renovasi dikapitalisasi pada BMN dimana Aset Tetap Renovasi tersebut berada. Atas
penyusutan Aset Tetap Renovasi yang terjadi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahun Angggaran 2017 akan kami
komunikasikan kepada Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang dan penerbit
aplikasi SIMAK-BMN untuk selanjutnya dilakukan koreksi pada Tahun 2018.
2. Aset Tetap Lainnya
a) Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018
(Unaudited) adalah sebesar Rp 67.508.275.809,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal
sebesar Rp 67.881.998.598,00, mutasi tambah sebesar Rp 1.347.782.486,00 dan mutasi
kurang sebesar Rp 1.721.505.275,00.
Halaman 100
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
62.502.077.725 5.379.920.873
1.279.418.486 68.364.000
292.000.000 -
101 Pembelian 95.000.000
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 197.000.000
987.418.486 -
102 Transfer Masuk 124.921.693
105Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
733.270.000
107 Reklasifikasi Masuk 65.507.693
112 Perolehan Lainnya 61.319.100
177Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
2.400.000
(1.530.555.275) (190.950.000)
(1.530.555.275) -
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(1.020.717.582)
301 Penghapusan (9.440.000)
302 Transfer Keluar (168.421.693)
303 Hibah (Keluar) (133.096.000)
304 Reklasifikasi Keluar (198.880.000)
62.250.940.936 5.257.334.873
Intrakomptabel Ekstrakomptabel
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
MUTASI KURANG
Pengurangan
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut
ini:
Tabel 32 Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, tidak terdapat Aset Tetap Lainnya yang statusnya
sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/
pemindahtanganan.
Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah
adalah 2.119 unit/buah senilai Rp 2.229.229.043,00.
Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam
tabel berikut ini:
Halaman 101
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
101 Pembelian Subtotal 95.000.000
01 95.000.000
102 Transfer Masuk Subtotal 124.921.693
04 51.439.000
05 7.975.000
12 65.507.693
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal 733.270.000
12 733.270.000
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 65.507.693
12 65.507.693
112 Perolehan Lainnya Subtotal 61.319.100
12 61.319.100
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung Subtotal 197.000.000
04 197.000.000
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Subtotal 2.400.000
07 2.400.000
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (1.020.717.582)
03 (112.063.832)
13 (908.653.750)
301 Penghapusan Subtotal (9.440.000)
07 (9.440.000)
302 Transfer Keluar Subtotal (168.421.693)
01 (43.500.000)
04 (51.439.000)
05 (7.975.000)
12 (65.507.693)
303 Hibah (Keluar) Subtotal (133.096.000)
05 (4.400.000)
07 (128.696.000)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (198.880.000)
04 (198.880.000)
(251.136.789)TOTAL
Tabel 33 Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
b) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Pengguna
Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 5.628.339.541,00.
Halaman 102
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
329.571.709.867
144.049.412.942
144.049.412.942
502 Perolehan/Penambahan KDP 11.988.093.318
503 Pengembangan KDP 132.061.319.624
(63.218.765.256)
(62.764.215.275)
105Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
(41.491.018.754)
208 Pengembangan Melalui KDP (5.912.191.930)
505 Penghapusan/ Penghentian KDP (70.084.000)
509 Hibah Keluar KDP (15.290.920.591)
(454.549.981)
504 Koreksi Nilai KDP (454.549.981)
410.402.357.553
Intrakomptabel
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan dari Realisasi Anggaran
MUTASI KURANG
Pengurangan
Perubahan yang Mengurangi Nilai BMN
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited)
g. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni
2018 (Unaudited) sebesar Rp 410.402.357.553,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal
sebesar Rp 329.571.709.867,00 mutasi tambah sebesar Rp 144.049.412.942,00 dan mutasi
kurang sebesar Rp 63.218.765.256,00.
Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 34 Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dari jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan di atas, tidak terdapat Konstruksi Dalam
Pengerjaan yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses
penghapusan/ pemindahtanganan.
Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I
disajikan dalam tabel berikut ini:
Halaman 103
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal (41.491.018.754)
03 (88.825.000)
04 (633.082.000)
06 (6.316.257.000)
12 (34.102.914.754)
13 (349.940.000)
208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal (5.912.191.930)
04 (3.593.763.230)
05 (187.320.000)
06 (466.260.900)
12 (1.519.847.800)
13 (145.000.000)
502 Perolehan/Penambahan KDP Subtotal 11.988.093.318
01 11.000.000
03 88.825.000
04 1.273.909.755
05 2.584.868.800
06 6.938.371.355
07 39.740.334
12 430.602.734
13 620.775.340
503 Pengembangan KDP Subtotal 132.061.319.624
01 943.098.000
03 1.614.171.050
04 2.689.396.330
05 4.838.236.851
06 72.589.528.359
07 10.030.000
12 46.222.000.654
13 3.154.858.380
504 Koreksi Nilai KDP Subtotal (454.549.981)
05 (3.140.000)
06 77.714.933
12 (529.124.914)
505 Penghapusan/ Penghentian KDP Subtotal (70.084.000)
12 (70.084.000)
509 Hibah Keluar KDP Subtotal (15.290.920.591)
03 (15.290.920.591)
80.830.647.686 TOTAL
Tabel 35 Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan
Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi
Halaman 104
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Es1 Wil Satker KD Kode Brg NUP Nilai Kode Brg NUP Nilai
1 01 0199 622166 KP 7010101002 1 676.323.996 7010101002 2 (676.323.996) -
2 03 0199 465048 KP 7010101003 1 11.943.950.253 7010101004 1 (11.943.950.253) -
7010101003 6 (539.208.300)
7010101003 7 (20.450.000)
2 483.288.000
5 34.389.000
1 43.505.000
2 217.010.700
6 03 1300 130416 TP 7010101001 1 611.757.000 7010101003 1 (611.757.000) -
7 03 1300 135144 TP 7010101002 3 970.057.000 7010101002 1 (970.057.000) -
8 03 2100 219028 TP 7010101003 3 4.702.993.000 7010101003 2 (4.702.993.000) -
9 03 2100 622475 KD 7010101004 2 436.938.600 7010101004 1 (436.938.600) -
7 (600.427.782)
8 (1.408.327.993)
11 03 3200 329009 TP 7010101003 4 536.270.400 7010101003 1 (536.270.400) -
3 123.496.700
4 644.581.525
13 04 1900 199034 DK 7010101003 6 203.739.643 7010101003 1 (203.739.643) -
2 (133.146.000)
3 (174.067.000)
7010101003 79 (88.249.800)
7010101004 57 (380.506.800)
-
15 05 1300 440847 KD 7010101004 54 468.756.600 -
14 05 0700 440831 KD 7010101003 1 307.213.000 7010101003
-
12 04 1500 567584 KD 7010101003 7010101003 - (768.078.225) -
10 03 2200 633693 KD 7010101004 6 2.008.755.775 7010101004
-
5 03 1007 100723 TP 7010101003 7010101003 11 (260.515.700) -
4 03 0700 560401 KD 7010101003 7010101003 1 (517.677.000)
NoKode Perolehan/Pengembangan KDP Reklas KDP Menjadi Aset Tetap
Saldo
3 03 0300 518117 KD 7010101003 5 559.658.300 -
Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada
laporan ini.
Kebijakan lebih detail terhadap BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada satker
Dekosentrasi, satker Tugas Pembantuan dan/atau yang terindikasi mangkrak serta keterangan
jenis biaya yang telah dikeluarkan dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
unit Eselon I yang bersangkutan.
Terdapat BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bernilai negatif sebanyak 281
(dua ratus delapan puluh satu) unit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan NUP dan/atau kode barang
antara transaksi perolehan dan/atau pengembangan KDP dengan transaksi reklasifikasi KDP
menjadi barang jadi pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan. Perbedaan tersebut tidak
memberikan pengaruh terhadap saldo akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang
Pengguna Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahun Anggaran 2018 seperti contoh
yang disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 36 Perbedaan NUP dan/atau Kode Barang Pada Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 105
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Es1 Wil Satker KD Kode Brg NUP Nilai Kode Brg NUP Nilai
16 05 1401 140115 TP 7010101002 2 256.025.000 7010101002 1 (256.025.000) -
17 05 1913 191326 TP 7010101003 - 258.571.000 7010101003 1 (258.571.000) -
- 162.900.000
3 133.305.000
19 11 0199 427737 KP 7010101001 2 107.903.400 7010101001 1 (107.903.400) -
20 11 0199 427737 KP 7010101003 1 473.560.500 7010101003 - (473.560.500) -
21 11 0200 660052 KD 7010101002 1 101.520.000 7010101002 - (101.520.000) -
3 (247.469.621)
4 (1.037.071.279)
5 310.482.000
6 12.384.000
2 186.950.500
3 11.990.000
4 7.000.000
28.279.816.792 (28.279.816.792)
-
Total
2 (322.866.000) -
24 13 2600 649622 KD 7010101003 7010101003
23 12 1200 652009 KD 7010101004 7010101004
1 (205.940.500)
-
22 11 3100 649679 KD 7010101003 2 1.284.540.900 7010101003 -
18 06 1507 150746 TP 7010101003 7010101003 4 (296.205.000)
NoKode Perolehan/Pengembangan KDP Reklas KDP Menjadi Aset Tetap
Saldo
Daftar rinci Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang
Pengguna Semesteran Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Semester I Tahun Anggaran
2018 (Unaudited).
h. Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018
(Unaudited) adalah sebesar Rp 460.927.715.523,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal
sebesar Rp 443.107.161.914,00, mutasi tambah sebesar Rp 45.861.513.797,00 dan mutasi
kurang sebesar Rp 28.040.960.188,00.
1. Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018
(Unaudited) adalah sebesar Rp 225.423.327.503,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal
sebesar Rp 227.867.709.404,00, mutasi tambah sebesar Rp 48.102.739,00 dan mutasi kurang
sebesar Rp 2.492.484.640,00.
Ringkasan mutasi Aset Tak Berwujud per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut
ini:
Halaman 106
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
227.867.709.404
2.784.567.989
47.000.000
101 Pembelian 47.000.000
2.589.092.989
100 Penambahan Saldo Awal 278.413.760
102 Transfer Masuk 1.227.675.900
107 Reklasifikasi Masuk 1.083.003.329
148.475.000
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 148.475.000
(5.228.949.890)
(5.228.949.890)
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(2.736.465.250)
302 Transfer Keluar (1.371.175.900)
303 Hibah (Keluar) (70.744.000)
304 Reklasifikasi Keluar (754.089.740)
305 Koreksi Pencatatan (296.475.000)
225.423.327.503
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
Perubahan yang Menambah Nilai BMN
MUTASI KURANG
Pengurangan
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Kode Trn Uraian Intrakomptabel
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
MUTASI TAMBAH
94.963.700
(69.963.700)
(69.963.700)
304 Reklasifikasi Keluar (69.963.700)
25.000.000
MUTASI KURANG
Pengurangan
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Kode Trn Uraian Intrakomptabel
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
Tabel 37 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, tidak terdapat Aset Tak Berwujud yang statusnya
sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/
pemindahtanganan.
Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah
adalah 177 buah senilai Rp 8.737.727.850,00.
a) Hak Cipta
Ringkasan mutasi Hak Cipta per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 38 Ringkasan Mutasi Hak Cipta Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 31 Desember 2017 (Unaudited)
Halaman 107
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (69.963.700)
12 (69.963.700)
(69.963.700)TOTAL
Es 1 Wil Satker KW
1 03212 1900 427602 KD 8010101004 1 Software Pembelajaran E-Lab 06/02/12 25.000.000
25.000.000
Nilai
Total
NoKode
Kode Brg NUP UraianTgl
Perolehan
Ringkasan mutasi Jalan dan Jembatan pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 39 Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Daftar rinci Hak Cipta disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 40 Daftar Rinci Hak Cipta Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Aset Tak Berwujud berupa Hak Cipta dan Hak Paten pada dasarnya diperoleh karena
adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat
menghasilkan manfaat bagi entitas. Kemudian berdasarkan buletin teknis KSAP nomor 17
bahwa suatu BMN dapat diklasifikasikan sebagai Aset Tak Berwujud jika memenenuhi semua
kriteria yaitu sebagai berikut:
1. Dapat Diidentifikasi
2. Dapat Dikendalikan
3. Memberikan Manfaat Ekonomi Masa Depan
Dan berdasarkan buletin teknis yang sama Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi
tertentu. Hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan
pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan sehingga
kriteria sebagai Aset Tak Berwujud poin “Dapat Dikendalikan” dapat dipenuhi.
Dari uraian diatas pencatatan BMN berupa Hak Cipta pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang terdapat dalam tabel di atas tidak memenuhi kriteria sebagai Hak Cipta karena
tidak mempunyai Hak yang diberikan secara ekslusif oleh Negara.
Halaman 108
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 129.083.760
03212 129.083.760
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 623.196.000
03212 623.196.000
752.279.760 TOTAL
11.286.557.239
752.279.760
752.279.760
100 Penambahan Saldo Awal 129.083.760
107 Reklasifikasi Masuk 623.196.000
12.038.836.999
Intrakomptabel
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Atas kesalahan pengklasifikasian BMN tersebut akan dilakukan koreksi pada Tahun
2018.
Amortisasi Hak Cipta pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018
(Unaudited) adalah sebesar Rp 2.321.426,00.
b) Paten
Ringkasan mutasi akun Paten per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 41 Ringkasan Mutasi Paten Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Ringkasan mutasi Paten pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut
ini:
Tabel 42 Ringkasan Mutasi Paten Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Amortisasi Paten pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018
(Unaudited) adalah sebesar Rp 3.213.228.064,00.
c) Software
Rincian mutasi akun Software per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Halaman 109
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
83.245.708.371
1.514.144.600
47.000.000
101 Pembelian 47.000.000
1.318.669.600
100 Penambahan Saldo Awal 99.330.000
102 Transfer Masuk 1.149.375.900
107 Reklasifikasi Masuk 69.963.700
148.475.000
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 148.475.000
(4.099.250.190)
(4.099.250.190)
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(2.487.500.250)
302 Transfer Keluar (1.292.875.900)
303 Hibah (Keluar) (70.744.000)
304 Reklasifikasi Keluar (57.530.040)
305 Koreksi Pencatatan (190.600.000)
80.660.602.781
Penambahan dari Realisasi Anggaran
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
Perubahan yang Menambah Nilai BMN
MUTASI KURANG
Pengurangan
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Kode Trn Uraian Intrakomptabel
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
MUTASI TAMBAH
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 99.330.000
01 99.330.000
101 Pembelian Subtotal 47.000.000
01 47.000.000
102 Transfer Masuk Subtotal 1.149.375.900
01 1.149.375.900
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 69.963.700
12 69.963.700
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (2.487.500.250)
04 (164.255.250)
06 (2.263.245.000)
13 (60.000.000)
Tabel 43 Ringkasan Mutasi Software Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Ringkasan mutasi Software pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 44 Ringkasan Mutasi Software Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 110
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal 148.475.000
12 148.475.000
302 Transfer Keluar Subtotal (1.292.875.900)
01 (1.292.875.900)
303 Hibah (Keluar) Subtotal (70.744.000)
07 (70.744.000)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (57.530.040)
01 (57.530.040)
305 Koreksi Pencatatan Subtotal (190.600.000)
01 (148.000.000)
12 (42.600.000)
(2.585.105.590)TOTAL
Berdasarkan buletin teknis KSAP nomor 17 bahwa suatu BMN dapat diklasifikasikan
sebagai Aset Tak Berwujud jika memenenuhi semua kriteria yaitu sebagai berikut:
1. Dapat Diidentifikasi
2. Dapat Dikendalikan
3. Memberikan Manfaat Ekonomi Masa Depan
Khusus untuk perolehan Software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus.
Untuk pembelian Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
oleh pemerintah maka Software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak
apabila ada Software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan
bagian integral dari suatu Hardware (tanpa Software tersebut, Hardware tidak dapat
dioperasikan), maka Software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan Hardware dan
dikapitalisasi sebagai Peralatan dan Mesin. Biaya perolehan untuk Software program yang
dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan Hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah
memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
Dari uraian diatas masih terdapat pencatatan BMN berupa Software pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Software sehingga harus
direklas dari akun Software.
Amortisasi Software pada pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2018 (Unaudited)
adalah sebesar Rp 61.779.693.892,00.
d) Lisensi
Ringkasan mutasi akun Lisensi per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Halaman 111
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
45.217.902.226
(2.475.000)
(2.475.000)
305 Koreksi Pencatatan (2.475.000)
45.215.427.226
MUTASI KURANG
Pengurangan
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Kode Trn Uraian Intrakomptabel
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
305 Koreksi Pencatatan (2.475.000)
12 (2.475.000)
(2.475.000)TOTAL
Tabel 45 Ringkasan Mutasi Lisensi Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Ringkasan mutasi Lisensi per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 46 Ringkasan Mutasi Lisensi Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait
dengan syarat tertentu. Sedangkan yang dimaksud hak ekonomi berdasarkan UU No. 28
Tahun 2014 pasal 9 adalah sebagai berikut:
i. Penerbitan Ciptaan
ii. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
iii. Penerjemahan Ciptaan
iv. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
v. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
vi. Pertunjukan Ciptaan
vii. Pengumuman Ciptaan
viii. Komunikasi Ciptaan
ix. Penyewaan Ciptaan
Halaman 112
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
14.926.503.482 -
425.747.629 -
425.747.629 -
102 Transfer Masuk 49.900.000
107 Reklasifikasi Masuk 375.847.629
(922.061.000) -
(922.061.000) -
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(248.965.000)
302 Transfer Keluar (49.900.000)
304 Reklasifikasi Keluar (623.196.000)
14.430.190.111 -
Intrakomptabel Ekstrakomptabel
SALDO AKHIR Per 31 Des 2017 (Audited )
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
MUTASI KURANG
Pengurangan
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2016 (Audited )
Dari uraian diatas pencatatan BMN berupa Lisensi pada Kementerian Kelautan yang
terdapat dalam tabel di atas tidak memenuhi kriteria sebagai Lisensi karena BMN tersebut
ditujukan untuk konsumsi bukan untuk komersial
Atas kesalahan pengklasifikasian BMN tersebut akan dilakukan koreksi pada Tahun
2018.
Amortisasi Lisensi pada pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2018 (Unaudited)
adalah sebesar Rp 17.957.730.530,00.
e) Hasil Kajian/Penelitian
Ringkasan mutasi akun Hasil Kajian/Peneitian per jenis transaksi disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 47 Ringkasan Mutasi Hasil Kajian/Penelitian Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Ringkasan mutasi Hasil Kajian/Penelitian pada masing-masing unit Eselon I disajikan
dalam tabel berikut ini:
Halaman 113
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
102 Transfer Masuk Subtotal 49.900.000
04 49.900.000
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 375.847.629
03 375.847.629
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (248.965.000)
06 (248.965.000)
302 Transfer Keluar Subtotal (49.900.000)
04 (49.900.000)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (623.196.000)
12 (623.196.000)
(496.313.371)TOTAL
73.096.074.386
92.396.000
92.396.000
100 Penambahan Saldo Awal 50.000.000
102 Transfer Masuk 28.400.000
107 Reklasifikasi Masuk 13.996.000
(135.200.000)
(135.200.000)
302 Transfer Keluar (28.400.000)
304 Reklasifikasi Keluar (3.400.000)
305 Koreksi Pencatatan (103.400.000)
73.053.270.386
Intrakomptabel
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
MUTASI KURANG
Pengurangan
MUTASI TAMBAH
Kode Trn Uraian
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
Tabel 48 Ringkasan Mutasi Hasil Kajian/Penelitian Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
BMN berupa tidak Hasil Kajian/Penelitian diamortisasi.
f) Aset Tak Berwujud Lainnya
Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud Lainnya per jenis transaksi disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 49 Ringkasan Mutasi Hasil Kajian/Penelitian Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Uudited)
Ringkasan mutasi Aset Tak Berwujud Lainnya pada masing-masing unit Eselon I
disajikan dalam tabel berikut ini:
Halaman 114
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Jenis Transaksi
Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai
100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 50.000.000
04 50.000.000
102 Transfer Masuk Subtotal 28.400.000
06 28.400.000
107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 13.996.000
01 13.996.000
302 Transfer Keluar Subtotal (28.400.000)
06 (28.400.000)
304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (3.400.000)
01 (3.400.000)
305 Koreksi Pencatatan Subtotal (103.400.000)
12 (103.400.000)
(42.804.000)TOTAL
Tabel 50 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Lainnya Pada Masing-masing Eselon I
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
BMN berupa tidak Aset Tak Berwujud Lainnya diamortisasi.
2. Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah
Saldo Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan dari Operasional Pemerintah pada Laporan
Barang Pengguna per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 246.212.476.299,00. Jumlah
tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp 228.210.588.511,00 mutasi tambah senilai sebesar
Rp 53.092.763.368,00 dan mutasi kurang senilai sebesar Rp 35.090.875.580,00.
Ringkasan mutasi Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah adalah
sebagai berikut:
Halaman 115
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
209.157.930.910 19.052.657.601
52.574.911.996 517.851.372
52.574.911.996 517.851.372
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
52.574.911.996
(34.966.182.736) (124.692.844)
(34.966.182.736) (124.692.844)
177Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
(9.497.966.188)
302 Transfer Keluar (3.791.000)
390Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)
(514.794.263)
391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) (18.821.831.141)
392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) (1.574.214.200)
393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) (19.950.000)
396Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)
(4.533.635.944)
226.766.660.170 19.445.816.129
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
MUTASI TAMBAH
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
MUTASI KURANG
Pengurangan
Kode Trn Uraian Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Kode Gol. Golongan Barang Intrakomptabel Ekstrakomtabel
2 Tanah 1.843.431.001
3 Peralatan dan Mesin 187.227.500.198 1.270.638.122
4 Gedung dan Bangunan 18.507.833.667 302.528.050
5 Jalan. Irigasi dan Jaringan 13.907.714.261
6 Aset Tetap Lainnya 5.280.181.043 17.872.649.957
226.766.660.170 19.445.816.129 TOTAL
Tabel 51 Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah Per Jenis Transaksi
Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Ringkasan BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada pada Laporan Barang
Pengguna Eselon I per 30 Juni 2018 (Unaudited):
Tabel 52 Rincian BMN yang Dihentikan Penggunaan dari Operasional Pemerintah
Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah
pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar
Rp 192.729.904.844,00.
Halaman 116
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
6.081.521.600
2.736.465.250
2.736.465.250
188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
2.736.465.250
(80.259.000)
(80.259.000)
391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) (6.994.000)
393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) (8.495.000)
396Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)
(64.770.000)
8.737.727.850
SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )
MUTASI TAMBAH
SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )
Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran
MUTASI KURANG
Pengurangan
Kode Trn Uraian Intrakomptabel
3. Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah
Saldo Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan dari Operasional Pemerintah pada
Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar
Rp 8.737.727.850,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp 6.081.521.600,00
mutasi tambah senilai sebesar Rp 2.736.465.250,00 dan mutasi kurang senilai sebesar
Rp 80.259.000,00.
Ringkasan mutasi Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan Operasional
Pemerintah adalah sebagai berikut:
Tabel 53 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah
Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan Operasional
Pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah
sebesar Rp 8.404.305.607,00.
3. BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN
PER 30 JUNI 2018 (UNAUDITED)
a. BMN per Akun Neraca
Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah
sebesar Rp 27.922.352.824.548,00 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos
perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan,
Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Lainnya.
Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:
Halaman 117
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Rp % Rp % Rp %
Aset Lancar
Persediaan 417.292.887.979 1,50 - - 417.292.887.979 1,49
Jumlah Aset Lancar 417.292.887.979 1,50 - - 417.292.887.979 1,49
Aset Tetap
Tanah 13.360.956.884.898 47,92 - - 13.360.956.884.898 47,85
Peralatan dan Mesin 5.557.689.561.305 19,93 10.411.382.723 25,51 5.568.100.944.028 19,94
Gedung dan Bangunan 4.484.460.261.575 16,08 5.701.157.607 13,97 4.490.161.419.182 16,08
Jalan Irigasi dan Jaringan 3.041.967.312.839 10,91 - - 3.041.967.312.839 10,89
Aset Tetap Lainnya 1) 147.840.151.544 0,53 5.257.334.873 12,88 153.097.486.417 0,55
Konstruksi Dalam pengerjaan 410.402.357.553 1,47 - - 410.402.357.553 1,47
Jumlah Aset Tetap 27.003.316.529.714 96,85 21.369.875.203 52,36 27.024.686.404.917 96,79
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud 225.423.327.503 0,81 - - 225.423.327.503 0,81
Aset Lain-Lain 235.504.388.020 0,84 19.445.816.129 47,64 254.950.204.149 0,91
Jumlah Aset Lainnya 460.927.715.523 1,65 19.445.816.129 47,64 480.373.531.652 1,72
TOTAL 27.881.537.133.216 100,00 40.815.691.332 100,00 27.922.352.824.548 100,00
UraianIntrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
Rp % Rp % Rp %
Aset Tetap
Peralatan dan Mesin (3.624.654.976.683) 76,11 (702.701.463) 12,13 (3.625.357.678.146) 76,03
Gedung dan Bangunan (246.794.183.812) 5,18 (4.559.797.148) 78,70 (251.353.980.960) 5,27
Jalan Irigasi dan Jaringan (683.815.424.655) 14,36 - - (683.815.424.655) 14,34
Aset Tetap Lainnya 1) (6.302.416.911) 0,13 (4.450.000) 0,08 (6.306.866.911) 0,13
Jumlah Aset Tetap (4.561.567.002.061) 95,78 (5.266.948.611) 90,90 (4.566.833.950.672) 95,77
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud (82.952.973.912) 1,74 - - - -
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah
(201.134.210.451) 4,22 (527.233.943) 9,10 (201.661.444.394) 4,23
Jumlah Aset Lainnya (201.134.210.451) 4,22 (527.233.943) 9,10 (201.661.444.394) 4,23
TOTAL (4.762.701.212.512) 100,00 (5.794.182.554) 100,00 (4.768.495.395.066) 100,00
UraianIntrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
Tabel 54 Nilai BMN Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30
Juni 2018 (Unaudited) per perkiraan Neraca sebagai berikut:
Tabel 55 Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Pada Sekretariat Jenderal KKP
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 118
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Laporan Laporan
Barang Keuangan
Persediaan 417.292.887.979 417.323.228.829 (30.340.850)
Tanah 13.360.956.884.898 13.157.900.245.295 203.056.639.603
Peralatan dan Mesin 5.557.689.561.305 5.553.025.698.077 4.663.863.228
Gedung dan Bangunan 4.484.460.261.575 4.482.845.268.457 1.614.993.118
Jalan Irigasi dan Jaringan 3.041.967.312.839 3.045.169.346.040 (3.202.033.201)
Aset Tetap Lainnya 1) 147.840.151.544 149.962.803.544 (2.122.652.000)
Konstruksi Dalam pengerjaan 410.402.357.553 410.402.357.553 -
Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin (3.624.654.976.683) (3.620.234.779.244) (4.420.197.439)
Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan (246.794.183.812) (247.031.924.133) 237.740.321
Akm Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan
(683.815.424.655) (685.258.443.776) 1.443.019.121
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya (6.302.416.911) (6.302.416.911) -
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - 203.056.639.603 (203.056.639.603)
Aset Tak Berwujud 225.423.327.503 225.423.327.503 -
Aset Lain-lain 2) 235.504.388.020 235.688.794.205 (184.406.185)
Akm Amortitasi Aset Tak Berwujud (82.952.973.912) (82.954.574.433) 1.600.521
Akm Penyusutan Aset Lainnya (201.134.210.451) (201.392.125.823) 257.915.372
TOTAL 23.035.882.946.792 23.037.623.444.786 (1.740.497.994)
Uraian Selisih
b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan
pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) per akun neraca adalah
sebagai berikut:
Tabel 56 Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut diatas, terdapat selisih
penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dan Laporan Keuangan sebesar
Rp 1.740.497.994,00 karena seperti dijelaskan pada pos saldo awal, bahwa terdapat perubahan
penyajian saldo awal sehingga menyebabkan selisih sebesar (Rp. 2.654.926.184,00). Sedangkan
sisanya sebesar Rp. 914.428.190,00 disebabkan oleh tidak sempurnanya proses upload data
transaksi tahun berjalan. Penyebab ketidak sempurnanya upload tersebut akan kami komunikasikan
kepada Kementerian Keuangan.
Halaman 119
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Periode Nilai
Laporan BMN Rupiah %
2014 8.709.819.691.450 - -
2015 11.117.452.883.960 2.407.633.192.510 27,64
2016 10.871.207.008.178 (246.245.875.782) (2,21)
2017 17.250.848.205.464 6.379.641.197.286 58,68
2018 23.070.904.455.570 5.820.056.250.106 33,74
Perkembangan
Kode Gol. Golongan Barang Nilai Koreksi
2 Tanah 5.388.550.031.098
4 Gedung dan Bangunan 436.104.831.765
5 Jalan. Irigasi dan Jaringan 590.953.122.512
6.415.607.985.375 TOTAL
VIII. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA
A. Perkembangan Nilai BMN
Perkembangan nilai BMN selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut
ini.
Tabel 57 Perkembangan Nilai BMN Gabungan Pada Kementerian dan Kelautan
Tahun 2014-2018
Pada tahun 2018, BMN naik signifikan 33,74% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini
terutama disebabkan oleh revaluasi BMN. Kenaikan nilai aset dari revaluasi BMN seluruhnya sebesar
Rp 6.415.607.985.375,00 yang berasal koreksi pada masing-masing kelompok akun BMN. Ringkasan
koreksi pada masing-masing golongan barang disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 58 Koreksi Nilai Revaluasi Pada Masing-masing Golongan Barang
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
B. Informasi Pengelolaan BMN
1. Penetapan Status Barang Milik Negara
Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna
Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebagai berikut:
Halaman 120
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Unit Eselon I Jenis Aset Nilai AsetSudah Ditetapkan Status Penggunaan
Dalam Proses Penetapan Status
Belum Ditetapkan Status Penggunaan
03201 Tanah 544.210.129.000 544.210.129.000 -
Peralatan dan Mesin 181.159.094.208 101.632.006.429 79.527.087.779
Gedung dan Bangunan 487.886.025.760 245.046.387.649 242.839.638.111
Jalan, Irigasi dan Jaringan 66.792.303.224 21.368.056.705 45.424.246.519
Aset Tetap Lainnya 1.868.257.189 43.600.000 1.824.657.189
Aset Tak Berwujud 9.760.750.055 7.973.101.555 1.787.648.500
Subtotal 1.291.676.559.436 920.273.281.338 - 371.403.278.098
03202 Alsin 14.996.884.182 12.727.435.082 1.816.483.100 452.966.000
Aset Tak Berwujud 977.385.800 977.385.800 -
Aset Tetap Lainnya 157.155.185 157.155.185 -
Subtotal 16.131.425.167 13.861.976.067 1.816.483.100 452.966.000
03203 Tanah 2.465.164.181.392 1.222.310.531.844 1.086.962.639.600 155.891.009.948
Peralatan dan Mesin 666.111.187.848 235.796.708.731 116.937.402.191 313.377.076.926
Gedung dan Bangunan 552.342.223.063 67.112.176.882 261.908.212.791 223.321.833.390
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.780.645.038.174 173.272.625.426 888.516.915.853 718.855.496.895
Aset Tetap Lainnya 9.062.205.784 111.561.200 282.543.850 8.668.100.734
Aset Tak Berwujud 16.469.532.867 1.604.965.800 4.216.607.000 10.647.960.067
Subtotal 5.489.794.369.128 1.700.208.569.883 2.358.824.321.285 1.430.761.477.960
03204 Tanah 365.710.975.074 208.328.211.688 90.140.406.150 67.242.357.236
Peralatan dan Mesin 798.906.731.282 176.128.984.144 196.622.178.152 426.155.568.986
Gedung dan Bangunan 469.207.827.900 330.673.453.340 154.533.584.711 (15.999.210.151)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 93.245.426.537 12.568.536.374 44.018.632.079 36.658.258.084
Aset Tetap Lainnya 2.367.745.909 - - 2.367.745.909
Aset Tak Berwujud 4.282.704.080 - 1.086.042.000 3.196.662.080
Subtotal 1.733.721.410.782 727.699.185.546 486.400.843.092 519.621.382.144
03205 Tanah 98.883.658.297 25.991.267.262 385.061.682 72.507.329.353
Peralatan dan Mesin 1.434.609.789.369 187.938.117.141 58.585.298.269 1.188.086.373.959
Gedung dan Bangunan 200.416.747.264 54.123.926.449 3.261.485.370 143.031.335.445
Jalan, Irigasi dan Jaringan 118.133.258.112 23.434.700 17.077.000 118.092.746.412
Aset Tetap Lainnya 8.510.294.105 - - 8.510.294.105
Aset Tak Berwujud 23.296.059.824 - 5.500.000 23.290.559.824
Subtotal 1.883.849.806.971 268.076.745.552 62.254.422.321 1.553.518.639.098
03206 Tanah 80.065.692.500 80.065.692.500 - -
Peralatan dan Mesin 204.551.874.231 101.780.088.555 99.809.749.636 2.962.036.040
Gedung dan Bangunan 156.775.036.099 148.345.745.832 - 8.429.290.267
Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.414.753.669 3.039.801.233 1.066.723.636 308.228.800
Aset Tetap Lainnya 1.891.530.869 14.344.667 1.877.186.202 -
Aset Tak Berwujud 12.371.722.274 12.371.722.274 - -
Subtotal 460.070.609.642 345.617.395.061 102.753.659.474 11.699.555.107
03207 Tanah 415.807.271.523 363.031.455.603 52.775.815.920
Peralatan dan Mesin 109.770.236.057 57.309.340.160 18.007.469.636 40.701.280.944
Gedung dan Bangunan 92.338.713.740 72.347.649.681 4.951.476.000 14.986.311.057
Jalan, Irigasi dan Jaringan 135.621.860.653 126.702.882.400 874.042.500 8.044.935.753
Aset Tetap Lainnya 14.351.310.671 644.116.000 340.128.300 13.367.066.371
Aset Tak Berwujud 2.799.312.100 294.287.500 - 2.552.874.600
Subtotal 770.688.704.744 620.329.731.344 76.948.932.356 79.652.468.725
Tabel 59 Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaa BMN Pada Masing-Masing Eselon I
Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Audited)
Halaman 121
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Unit Eselon I Jenis Aset Nilai AsetSudah Ditetapkan Status Penggunaan
Dalam Proses Penetapan Status
Belum Ditetapkan Status Penggunaan
03212 Tanah 2.038.781.440.177 435.903.482.933 453.652.508.985 481.740.889.817
Peralatan dan Mesin 1.360.127.879.552 323.376.234.304 248.664.819.435 788.086.825.813
Gedung dan Bangunan 1.110.889.552.256 410.414.921.974 101.776.164.952 590.836.895.398
Jalan, Irigasi dan Jaringan 174.317.109.075 34.015.782.184 25.325.900.793 114.479.931.098
Aset Tetap Lainnya 28.487.990.068 1.527.589.203 2.238.514.076 24.721.886.789
Aset Tak Berwujud 141.391.602.408 1.145.167.300 7.816.511.800 132.429.923.308
Subtotal 4.853.995.573.536 1.206.383.177.898 839.474.420.041 2.132.296.352.223
03213 Tanah 310.654.406.588 275.731.982.285 1.582.912.000 33.339.512.303
Peralatan dan Mesin 473.277.911.363 303.942.918.616 41.939.930.071 127.395.062.676
Gedung dan Bangunan 280.468.558.652 196.043.618.492 6.577.488.286 77.847.451.874
Jalan, Irigasi dan Jaringan 16.617.806.081 8.829.551.094 1.018.728.100 6.769.526.887
Aset Tetap Lainnya 2.953.592.181 1.879.167.276 90.590.000 983.834.905
Aset Tak Berwujud 2.797.900.763 1.330.814.775 - 1.467.085.988
Subtotal 1.086.770.175.628 787.758.052.538 51.209.648.457 247.802.474.633
17.586.698.635.034 6.590.208.115.227 3.979.682.730.126 6.347.208.593.988 Total
Kode Es I
Nama Eselon I
Persediaan Aset TetapAset Tidak Berwujud
Aset Henti Guna
Total
03201 Setjen 81.293.375 - - 81.293.375
03203 DJPT 77.411.900 590.150.846.546 748.200.000 10.634.948.830 601.611.407.276
03204 DJPB 13.573.000 196.890.829.504 88.500.000 2.827.860.978 199.820.763.482
03205 DJPSDKP 210.258.600 9.570.418.755 2.669.077.275 12.449.754.630
03206 DJPDSPKP - 90.803.814.039 141.546.000 3.597.579.954 94.542.939.993
03207 DJPRL 43.381.150 3.085.152.001 1.653.242.426 4.781.775.577
03212 BRSDMKP 50.000 50.000
425.968.025 890.501.060.845 978.246.000 21.382.709.463 913.287.984.333
03203 DJPT 11.734.541.800 105.731.318.350 117.465.860.150
03204 DJPB - 56.445.556.563 27.600.000 527.987.113 57.001.143.676
03206 DJPDSPKP - 6.873.180.599 - 652.968.233 7.526.148.832
03207 DJPRL 16.482.877.105 44.846.294.270 584.280.722 2.710.847.096 64.624.299.193
28.217.418.905 213.896.349.782 611.880.722 3.891.802.442 246.617.451.851
28.643.386.930 1.104.397.410.627 1.590.126.722 25.274.511.905 1.159.905.436.184
Subtotal DK
Subtotal TP
TOTAL
2. BMN di Satker Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang
berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) diwajibkan untuk menyusun
dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), yang pada tahun 2018 tersebar
di 345 satker, yang terdiri dari 174 satker Dekonsentrasi dan 171 satker Tugas Pembantuan.
Ringkasan BMN Dana DK/TP yang masih dikelola oleh SKPD pada pada masing-
masing Eselon I, sampai dengan 31 Desember 2017 (Audited) adalah sebagai berikut:
Tabel 60 Ringkasan Nilai BMN yang Berasal dari Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan pada Masing-Masing Eselon I di Ligkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Audited)
Halaman 122
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Total Aset Total
(Diluar Persediaan) Pengelolaan
03203 DJPT 707.265.313.726 43.257.432.023 874.070.900 44.131.502.923 795.528.319.572
03204 DJPB 256.808.334.158 41.904.456.104 17.615.975.289 59.520.431.393 375.849.196.944
03205 DJPSDKP 12.239.496.030 677.696.500 - 677.696.500 13.594.889.030
03206 DJPDSPKP 102.069.088.825 5.116.322.925 - 5.116.322.925 112.301.734.675
03207 DJPRL 52.879.816.515 6.875.532.737 - 6.875.532.737 66.630.881.989
TOTAL 1.131.262.049.254 97.831.440.289 18.490.046.189 116.321.486.478 1.363.905.022.210
Nama Eselon I
Kode Es I
Sudah Terbit SK Penghapusan
Dalam Proses Hibah
Sisa
660056 Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP 3.484.059.925 (1.456.097.337) 2.027.962.588
TOTAL 3.484.059.925 (1.456.097.337) 2.027.962.588
Kode Satker
Nama Satker Akm Penyusutan Nilai BukuAset Tetap
Dari Nilai BMN diatas pada Tahun Anggaran 2018 terdapat proses pengelelolaan BMN
berupa hibah kepada Pemerintah Daerah yang ringkasan pada masing-masing unit Eselon I
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 61 Ringkasan Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
pada Masing-Masing Eselon I di Ligkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
3. BMN di Satuan Kerja Badan Layanan Umum
Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) terdapat di UAPPB-E1 Sekretariat Jenderal,
yaitu Lembaga Penguatan Modal dan Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). UAKPB ini
mengelola BMN yang berasal dari pengadaan dengan dana APBN.
BMN yang dikelola oleh LPMUKP per 30 Juni 2018 (Unaudited), seluruhnya senilai
Rp 2.027.962.588,00; seperti disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 62
Daftar Nilai BMN Satker Badan Layanan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
BMN-BMN tersebut dikuasai dan digunakan oleh LPMUKP untuk aktivitas-aktivitas dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Seluruh BMN berada di kantor di Jakarta.
4. Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN
Perolehan PNBP kumulatif pada UAPB Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
merupakan hasil pemanfaatan Barang Milik Negara serta aktivitas yang melibatkan
penggunaan Barang Milik Negara hingga 30 Juni 2018 adalah Rp 9.409.689.109,00.
PNBP menurut sebaran akun pendapatan pada masing-masing UAPPB-E1 disajikan dalam
Halaman 123
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Akun Uraian Es. I Realisasi Neto
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 03203 2.691.002
03204 5.033.281
03212 9.110.358
Subtotal 16.834.641
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 03203 57.538.000
03205 50.000
03212 82.240.000
03213 5.399.999
Subtotal 145.227.999
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 03201 213.875.500
03203 320.021.505
03204 113.611.111
03206 375.533.333
03207 50.642.000
03212 116.513.500
03213 219.818.408
Subtotal 1.410.015.357
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 03201 28.999.000
03203 94.441.201
03204 99.985.027
03206 801.980.001
03212 153.123.058
Subtotal 1.178.528.287
425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 03204 4.400.000
03212 1.650.000
Subtotal 6.050.000
425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 03203 424.686.525
03207 1.542.604.143
Subtotal 1.967.290.668
425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 03212 11.000.000
Subtotal 11.000.000
425141 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS 03204 416.700
Subtotal 416.700
425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 03203 2.861.511.057
03204 656.120.000
03206 13.445.000
03212 275.909.400
Subtotal 3.806.985.457
tabel di bawah ini. Sedangkan informasi rinci mengenai PNBP Pengelolaan BMN ini tersaji
dalam Laporan BMN UAPPB-E1 masing-masing.
Tabel 63 PNBP dari Pengelolaan BMN
Pada Masing-Masing Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)
Halaman 124
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Akun Uraian Es. I Realisasi Neto
425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya 03204 734.325.000
03206 130.455.000
03212 2.560.000
Subtotal 867.340.000
Grand Total 9.409.689.109
5. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Permasalahan pelaksanaan Penatausahaan BMN ini disarikan dari permasalahan-
permasalahan umum yang terdapat di satker-satker (UAKPB) pada masing-masing Eselon I
(UAPP-E1), antara lain:
1) Keterbatasan Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi Persediaan Terutama yang
Berkaitan dengan Penyusutan Aset Tetap serta Transfer Keluar dan Transfer Masuk
Aset Tetap dan Persediaan
Proses transfer keluar dan transfer masuk menimbulkan beberapa permasalahan, terutama
selisih nilai penyusutan aset tetap yang ditransfer keluar oleh satker yang menyerahkan
BMN dengan nilai penyusutan aset tetap dari transfer masuk, yang tercatat di satker
penerima.
Sedangkan pada permasalahan transfer keluar dan transfer masuk aplikasi Persediaan
disebabkan karena penggunaan nilai dasar harga yang berbeda antara harga input yang
menggunakan harga riil dengan harga pelaporan yang mengunakan harga pembelian
terakhir. Sehingga dasar harga yang digunakan dalam pengiriman jurnal ke aplikasi SAIBA
antara satker yang menyerahkan dengan satker yang menerima berbeda.
2) Data Pengelolaan BMN yang Terkait dengan Penatausahaan BMN Tidak Lengkap
Pelaksanaan Penatausahaan BMN berhubungan langsung dengan proses Pengelolaan
BMN. Dalam hal pencatatan dan penyampaian informasi dalam Laporan BMN, dokumen
sumber adalah syarat mutlak untuk perekaman setiap transaksi dan penyampaian informasi.
Namun masih banyak dokumen Pengelolaan BMN yang merupakan dokumen sumber
pencatatan, yang tidak lengkap. Selain itu, proses administratif Pengelolaan BMN juga
berlarut-larut. Permasalahan-permasalahan Pengelolaan BMN yang dimaksud, antara lain:
(1) Kelngkapan Dokumen Kepemilikan BMN
(2) Penetapan Status BMN
Halaman 125
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
(3) Penghapusan BMN.
3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Kemampuan sumberdaya manusia, dalam hal ini petugas, dan pemahaman mengenai
kebijakan dan peraturan tentang Penatausahaan BMN maupun kebijakan perlakuan
akuntansi/accounting treatment pada beberapa UAKPB masih lemah. Selain itu. tingkat
penguasaan aplikasi SIMAK-BMN yang masih terbatas. Dampak yang ditimnulkan oleh
permasalahan ini, antara lain:
(a) Terjadinya kesalahan pencatatan dan pembukuan BMN
(b) Pelaksanaan prosedur Penatausahaan BMN dan penyusunan laporan BMN menjadi
kurang lengkap
(c) Pengungkapan informasi yang kurang memadai.
4) Penatausahaan BMN Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
BMN-BMN eks pengadaan Satker-satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Masih
terdapat sebagian BMN pada satker-satker (UAKPB), yang belum melakukan
penatausahaan BMN DK/TP dengan baik terutama akun-akun persediaan yang
pencatatannya belum tepat. Pada umumnya masalah ini muncul disebabkan oleh kurangnya
pemahaman dan kemampuan SDM selaku satker DK/TP mengenai penatausahaan BMN
dan aplikasi SIMAK-BMN. terutama mengenai implementasi PMK Nomor 248 Tahun
2010.
5) Disharmonisasi Penganggaran dan Penatausahaan
Masalah perencanaan anggaran dan pelaksanaan/realisasi yang masih belum sinkron.
khususnya yang berkaitan dengan pembelanjaan BMN yang dilakukan oleh UAKPB.
6. Langkah- Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah dalam rangka
Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :
1) Mengupayakan agar Dapat Terjalin Kerja Sama yang Baik dengan Pelaksana Harian
Pengelolaan BMN UAPB KKP
Kerjasama yang dimaksud adalah dengan Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Negara dan Sub Bagian Pemanfaatan Barang Milik Negara, Bagian Pengelolaan Barang
Milik Negara Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, yang memegang Tugas dan Fungsi
Halaman 126
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Pengelolaan BMN pada UAPB KKP. Diharapkan adanya peningkatan harmonisasi dengan
pelaksana Pengelolaan BMN dapat meningkatkan kualitas Penatausahaan BMN.
2) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM
Pengembangan kapabilitas SDM perlu dilakukan terus-menerus. hal ini antara lain dilakukan
melalui:
a) Sosialisasi atas peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN
kebijakan akuntansi BMN. Serta pelatihan atas aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi
persediaan baik di lingkungan internal Pengelola Barang maupun di lingkungan KKP
selaku Pengguna Barang.
b) Mengintensifkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis oleh DJKN selaku
Pengelola Barang terkait dengan seluruh aspek penatausahaan BMN mulai tingkat satuan
kerja/Koordinator Wilayah/Kantor Pusat KKP oleh KPKNL/Kanwil DJKN/Kantor Pusat
DJKN.
3) Meningkatkan Koordinasi antara KKP dan Kanwil DJKN dan/atau KPKNL
Berkenaan dengan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN
Sebagai upaya dalam memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan penatausahaan BMN
oleh KKP, maka perlu diselenggarakan rapat koordinasi BMN. baik dengan DJKN maupun
dengan Kanwil DJKN dan/atau KPKNL. Hal ini dilakukan untuk membahas permasalahan-
permasalahan yang dihadapi serta penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan aturan
yang berhubungan dengan BMN.
4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Guna menjaga dan meningkatkan kualitas laporan BMN yang disampaikan oleh KKP, perlu
dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan terus-menerus sehingga ketaatan
terhadap pelaksanaan peraturan mengenai BMN dapat terus ditingkatkan.
IX. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
1. Transfer Keluar-Transfer Masuk
Terkait dengan transaksi transfer keluar dan transfer masuk BMN terdapat beberapa hal
khusus yang ditemui saat menginput transaksi tersebut pada aplikasi SIMAK-BMN yaitu sebagai
berikut:
a. Transfer BMN didasari oleh kode barang bukan kode akun sehingga tidak dapat dilakukan
Halaman 127
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
analisa per akun
b. Untuk transfer keluar BMN yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
diklasifikasikan sebagai transaksi Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) dengan kode
392
c. Saat menginput transfer masuk BMN yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan,
SIMAK-BMN akan mengklasifikasikan BMN tersebut pada akun-akun Aset Tetap terlebih
dahulu, kemudian pada tanggal yang sama secara otomatis akan direklas kedalam akun Lain-
Lain
d. Untuk transfer masuk BMN yang sudah diusulkan sebagai Barang Hilang/Rusak Berat akan
diklasifikasikan langsung sebagai transaksi Usulan Barang Hilang ke Pengelola dan Usulan
Barang Rusak Berat ke Pengelola tanpa didahului oleh transaksi Transfer Masuk
Berdasarkan uraian di atas, analisa transaksi keluar dan transfer masuk BMN pada Kementerian
Kelauatan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 64 Ringkasan Transfer Keluar-Transfer Masuk Per Kode Barang Pada Masing-Masing Eselon I
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan, Per 31 Desember 2017 (Audited)
Halaman 128
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
30
2 3
92
102
Tra
nsf
er K
elu
ar
Tra
nsf
er K
elu
ar
(BM
N y
an
g d
ihen
tik
an)
Tra
nsf
er M
asu
k
0145
2941
(66
1.54
8.5
00
)
(661
.54
8.50
0)
6220
81
(2
2.8
87.5
65.1
51)
66
1.5
48.5
00
(
22.
226.
016.6
51)
Tra
nsf
er k
e K
emen
ko M
arit
im d
an B
PP
T
(2
3.5
49.
113
.651
)
-
66
1.548
.500
(2
2.8
87.5
65.1
51)
0408
9003
13.
200
.000
1
3.2
00.
000
T
idak
ter
dap
at s
elis
ih d
i ap
lika
si S
IMA
K B
MN
tet
api t
erja
di s
elis
ih
kare
na
aplik
asi E
-Rek
on
tid
ak d
apat
mem
pro
ses
tran
saksi
tra
nsfe
r ke
luar
dan
tra
nsfe
r m
asu
k de
ngan
tan
ggal
bu
ku y
ang
sam
a
-
-
1
3.200
.000
13.2
00.0
00
0618
9037
183.
632
.000
183.6
32.
000
1891
45
(
2.9
54.9
62.0
00)
(
83.
871.
000
)
(3.
038.
833.0
00)
2490
87
81
5.2
85.0
00
8
15.
285.
000
2491
71
(81
5.2
85.0
00)
(
815.
285.0
00)
2990
37
17
5.2
46.5
00
1
75.
246.
500
2993
97
(13
5.3
46.5
00)
(
48
9.40
0.00
0)
(
624.
746.5
00)
3300
92
2
.32
8.9
59.4
00
2.3
28.
959.
400
3390
98
(
2.3
28.9
59.4
00)
(2.
328.
959.4
00)
(6
.23
4.552
.900
)
(57
3.2
71.0
00)
3
.50
3.122
.900
(3
.304
.70
1.0
00)
1223
7373
91.
000
.000
9
1.0
00.
000
2387
41
1
.12
8.7
69.6
60
1.1
28.
769.
660
2387
62
(
5.2
78.6
95.0
00)
15
2.6
45.0
00
(5.
126.
050.0
00)
2391
88
7
3.5
86.4
00
73.
586.
400
2451
24
5
.51
8.4
60.0
00
5.5
18.
460.
000
4038
16
37
4.0
00.0
00
3
74.
000.
000
4038
29
9
0.0
50.6
45
90.
050.
645
4038
37
128.
298.4
25.7
07
1
28.2
98.
425.
707
4038
38
79.
008.9
60.7
13
79.0
08.
960.
713
4038
39
126.
825.5
43.6
84
1
26.8
25.
543.
684
4275
11
(11
4.8
45.1
49.5
75)
(1
14.
845.
149.5
75)
4275
73
24
9.5
00.0
00
2
49.
500.
000
4276
02
(12
6.6
66.3
87.8
84)
(1
26.
666.
387.8
84)
4276
18
(99
6.8
47.2
00)
(
996.
847.2
00)
4407
96
(10
0.0
25.8
64.3
93)
(1
00.
025.
864.3
93)
6221
52
(28
4.5
67.4
60)
(
284.
567.4
60)
6264
02
(
1.6
53.1
70.2
25)
(1.
653.
170.2
25)
(
349.7
50.
681
.737
)
-
34
1.8
10.
941
.809
(7
.939
.73
9.9
28)
(
379.5
34.
348
.288
)
(5
73.2
71.0
00)
345.
988.8
13.2
09
(34.
118
.806.0
79)
Ket
era
nga
nK
od
e E
s1K
od
e S
atk
er
Tra
nsa
ksi
Tot
al
Su
bto
tal
TO
TA
L
Su
bto
tal
Su
bto
tal
Su
bto
tal
Tid
ak t
erd
apat
sel
isih
di
aplika
si S
IMA
K B
MN
nam
un
terd
apat
sel
isih
di
E-r
ekon y
ang
dis
ebab
kan
data
tra
nsak
si t
ran
sfer
kel
uar
dan
tra
nsf
er
mas
uk
yan
g diu
plo
ad b
erbe
da
Tid
ak t
erd
apat
sel
isih
di
aplika
si S
IMA
K B
MN
nam
un
terd
apat
sel
isih
di
E-r
ekon y
ang
dis
ebab
kan
data
tra
nsak
si t
ran
sfer
kel
uar
dan
tra
nsf
er
mas
uk
yan
g diu
plo
ad b
erbe
da
Ter
dap
at t
rans
aksi
tra
nsf
er k
elua
r da
n tr
ansf
er m
asuk
yan
g be
lum
di
inpu
t
Ter
dap
at t
rans
aksi
tra
nsf
er k
elua
r da
n tr
ansf
er m
asuk
yan
g be
lum
di
inpu
t
Ter
dap
at t
rans
aksi
tra
nsf
er k
elua
r da
n tr
ansf
er m
asuk
yan
g be
lum
di
inpu
t
Halaman 129
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
2. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI